KORUPSI DAN INTEGRITASDALAM RAGAM PERSPEKTIF

Editor:

..prof. Dr. Sukron.Kamil

'.:: PSIA• UU'" .lAK.AATA

ti ri~'·'~~" .

. '. \.

KORUPSIDANINTEGRITASDALAM RAGAM PERSPEKTIF

. . "I N I· S b gJ'a SyaifudinPenuhs: Pius S. Prasetyo, Sukron Kaml, ata la. u a, NeniZakir, Ari Purwadi, Manunggal K. Wardaya, Amtn Purnawan,Yulianita.

Editor: Prof. Dr. Sukron Kamil

Proofreader: Arief Rahman Hakim

Buku ini diterbitkan oleh PSIA UIN Jakarta bekerja samadengan TIRI dan liEN

Penerbit

PUsat Studi Indonesia - Arab (PSIA)Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah JakartaJI. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta Selatan

Cover dan layout: Hilman Ridha

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, April 2013ISBN: 978-602-17107_2_2

L.

KATA PENGANTAR EDITOR/KETUA DEWAN IIEN/DIREKTUR PSIA UIN JAKARTA

Meskipun definisi korupsi bisa berbeda, secara bentuklwujud,

korupsi yang sering terjadi -terutama dalam sejarah modern

Indonesia- adalah: suap, penggelapanlpenggelembungan, pemerasan,

hadiah (gratifikasi), dan nepotisme. Harus diakui, pemberantasankorupsi di Indonesia dalam bentuknya seperti itu, pada masaReformasi, terutama di bawah Pemerintahan Yudhoyono, memangmengalami peningkatan ketimbang sebelumnya. Dilihat dari sisiperundangan, pada periode ini telah disahkan banyak peraturan yangsebelumnya sulit dicapai. Misalnya UU No. 31/ 1999 yang mengakuihukuman ~ati bagi pelaku korupsi, walaupun belum pernah dipakai,dan Ull No. 20/2001 yang memuat materi pembuktian terbalik.Pada masa ini juga, banyak sekali pejabat tiriggi Nasional dan lokalyang dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, besan Presidensekalipun. Mereka adalah para pejabat tinggi di lembaga eksekutif,legislatif, dan yudikatif yang dijebloskan ke penjara oleh pengadilanbiasa atau (terutama) pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)di bawah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini adalah sebuah

pemandangan yang sebelumnya tidak terjadi.

Kendati begitu, sebagaimana disebut almarhum Sjahrir pada tahun2002, korupsi pada masa reformasi agaknya sudah seperti penyakitkanker pada stadium yang tidak bisa, atau paling tidak, sulit sekali

KDRUPSI DAN INTEGRITASDaJam Ragam Pcr~lwktir

1 Kompas, 17 Maret 2002

2 Koran Tempo, 10 Desember 20063 Majalah Ii Ed' . 23 M

16 M · empo, lSI ei 2011, Majalah Tempo 06 Juni 2011 dan Kompas,el 2011 ,

4 Lihat Detikcom, 30 01 2013 d

- - an www.antaranews.com. diakses 26 Februari2013"

disembuhkan.1

Hasil survei yang dilakukan Transparansi InternasionalIndonesia (Til) tahun 2006 pun menunjukkan bahwa 60% responden~y~menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak efektlf.Korupsi kini terkesan hilang satu tumbuh seribu. Pada saat kasuskorupsi pembangunan Wisma Atlet untuk persiapan SEA Games XXV~di jakabariIlg, Palembang, yang merugikan negara sekitar 15% dar~total nilai proyek Rp. 191 milyar3 belum selesai disentuh, muncullaglbanyak kasus korupsi lain.

Selain kasu's Hambalang yang diindikasikan merugikan Negara Rp.243,66 miliar, yang menyeret antara lain Andi Mallarngeng, mantanMenpora, yang paling akhir adalah kasus yang menimpa Luthfi HasanIshaaq, mantan Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang dikena~tokoh agama. la terkait dengan dugaan suap izin impor daging sapiberjumlah Rp. 1miliar dari PT. Indoguna Utama yang bergerak di bidangimpor daging. Uang itu ditemukan KPK di jok mobil Ahmad Fathanah~orang dekat Luthfi. Bahkan, uang itu hanya DP (Down Payment) saja dantotal uang yang disiapkan mencapai Rp. 40 miliar. Bahkan, berdasarka~pengembangan penyidikan, kabar lebih akhir lagi, ia kini juga menjadltersangk

adugaan tindak pencucian uang.4- Fenomena kleptokrasi, alias

pemerintahan/elite para maling, menjadi sulit untuk bisa dibantah.

· Kasus lain yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsisl~ulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang melibatkan Jenderal~Joko Susilo dan diduga merugikan Negara sekitar 100 miliar. la jugadlduga melakukan pencucian uang haram ini. Bukan saja hartanya disitaNegara, melainkan dua istri mudanya ikut tersingkap ke publik, bahkanberhadapan dengan hukum, karena dinilai ikut membantu pencucianuang. Menurut sebagian ahli seperti Laode Ida, Wakil Ketua DPD(Dewan P kil D ah . "l"k.. erwa an aer ) RI, harta haram miliaran rupiah ml I

DJoko Susilo hanyalah fenomena gunung es dari harta haram polisi.

L

KATA PENGANTAR

Kasus rekening gendut milik sejumlah perwira polisi menunjukkanasumsi itu. Seperti diberitakan media massa1 ada sejumlah perwiratinggi serta menengah yang melakukan transaksi keuangan tidak wajar,yang jauh melampau gaji bulanan mereka. Ada seorang perwira polisiyang jumlah uangnya di rekening miliknya 3,97 miliar selama periode2007-2009. Ada juga yang pada Bulan Juni 2005 uang di rekeningnyasebesar 4,5 miliar. Ada juga sejumlah mereka biasa menerima uang satudua miliar dalam sehari. Bahkan, ada perwira polisi yang diguyur 10miliar dalam sekali transfer. Padahal, gaji resmi para perwira polisi takmencapai 10 juta per bulan. Kepala kepolisian saja, gajinya hanya 23

juta per bulan, termasuk di dalamnya berbagai tunjangan.5

Lebih membuat merinding lagi, tentu saja jika benar, tulisan RinaDewreight, yang sosoknya hingga hari ini tidak dikenal. Tulisannyaitu berjudul: "Fakta Kriminalisasi KPK dan Keterlibatan SBY" (SusiloBambang Yudhoyono) . Meski oleh orang dekat Presiden dinilaifitnah, karena memang sulit bisa dibuktikan, tetapi boleh jadi yangdiungkapnya benar. Menurutnya, kasus hukum yang menimpa Antasariadalah kriminalisasi yang memang dirancang oleh konspirasi penguasa/pejabat tinggi dan para konglomerat hitam yang merasa terancam atas

sepak terjangnya di I(PK kala itu.

Kenyataan pemberantasan korupsi yang kurang efektif di atas,tampaknya, terkait dengan realitas pemberantasan korupsi diIndonesia, terutama praktik di KPK, di mana korupsi lebih dilihatsebagai persoalan' hukum, ketimbang lainnya seperti ekonomi dankebudayaan. Meski di KPK kini telah sedikit mengalami pergeseran,pemberantasan korupsi yang dilakukannya yang lebih bersifat represif,

'bukan preventif/pencegahan dan dominannya pimpinan KPK yangberlatar belakang disiplin ilmu hukum menunjukkan hal itu. Idealnya,korupsi harus dilihat dari berbagai sisi. Alasannya, karena korupsiterjadi akibat banyak faktor penyebab, baik internal maupun eksternalpelakunya. Di antara faktor internal adalah persepsi yang tidak sarnaterhadap korupsi (ambiguitas), moralitas dan integritas individu.Sedangkan faktor eksternal korupsi adalah: sistem hukum, sistem

5 Koran Tempo, 9 Oktober 2012, Koran Sindo, Selasa, 26 Maret 2013, dan

Majalah Tempo, 28 Juni 2010

KORUPSI DAN INTEGRITASDalam Ragam Pl~r:-pl'ktif

politik, budaya lembaga (corporate culture), struktur dan sistem sosial,dan sistem pendidikan.

Dari sudut pandang keilmuan, apa yang ditempuh KPK di atasmemang merupakan sudut pandang yang dominan. Lihat saja PusatKajian Antikorupsi (Pukat) di perguruan tinggi yang berada di bawahFakultas Hukum. Korupsi pun bagian dari objek kajian yang dilihatumumnya akademisi, yang terkenal sekalipun, secara monodisipliner,terutama hukum. Tentu saja, itu berakar dari tradisi sistem pendidikantinggi di Indonesia yang bersifat monodisipliner. Kecenderungan ini

bahkan kini makin menguat di tengah kecenderungan Pemerintahmelakukan "semacam moratorium" untuk pengangkatan guru besar.Seorang yang mengajukan guru besar, di mana sebagian tulisannyabukan di luar bidang ilmu yang ditugaskannya untuk dikembangkan akanditolak pengajuan guru besarnya. Paling tidak, nilainya jauh dikurangi.Lebih problem lagi, jika pendidikan S1 (Strata 1), S2 dan S3-nya zigzag,tidak linier. Ini tentu berbeda dengan sistem pendidikan tihggi di Barat,dalam kajian apapun, dewasa ini secara umum bersifat interdisipliner.Bahkan, sistem pendidikan Belanda sendiri, yang sebelum berubahmenjadi rujukan Indonesia, sejak tahun 1976 telah meniadakansistem monodisipliner dengan mengembangkan program S2 danS3 interdisipliner (antarbidang). Sistem pendidikan interdisiplinerini awalnya digagas oleh Amerika Serikat, tetapi kemudian menjadikecenderungan Barat, karena semua program pendidikan di AmerikaSerikat adalah program antarbidang. 6

Cara pandang yang dominan dalam melihat korupsi sebagaistudi hukum yang empirik yang kurang memperlihatkan hasilnyayang maksimal juga tampaknya bersumber dari kuatnya paradigmasaintisme, yaitu cara pandang yang menganggap hanya metode sainsyangempirik sajalah sebagai metode yang paling diandalkan. Yangdimaksud empirik adalah hasil eksperimen ilmiah berkali-kali dengan

. menggunakan indra yang hasilnya sarna. Dalam studi hukum, penetapanhukuman berdasarkan bukti fisik yang indrawi -di mana semua orang

6 Parsudi Suparlan, "Ilmu Pengetahuan, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,dan EtikaAkadernik", MakalahWorkshop EtikaAkademik Global, Jakarta: DepagRI) 11 Oktober 2004

I

L

KATA PENGANTAR

akan berkesimpulan sarna, jika menelitinya dengan indra. Akibatnya,keilmuan yang bangunan ilmunya tidak mengandalkan metode yangempirik menjadi dinilai tidak/kurang berharga. Di sinilah problemhukum yang tidak bisa menghilangkan korupsi, karena basis ilmu hukumyang lebih mengandalkan pada bukti indrawi. Ini berbeda denganperspektif seperti dalam kajian integritas. Meski metode empirismenjadi dasar / sumber baginya, tetapi mengandalkan hidup hanyapada metode tersebut adalah menyederhanakan hidup. Hidup terlalurumit, jika hanya didekati oleh satu jalan pemikiran semisal metodeempiris hukum saja. Empirisisme dalam sudut pandang studi integritas(studi ilmu sosial dan humaniora) memiliki banyak kekurangan sepertidisampaikan oleh para ahli mazhab teori kritis. Antara lain: sebagaihasil indra, hasil studi ilmiah seperti hukum yang empiris bisa sajamenipu; hanya di permukaan (menyelami apa yang tampak saja) -yangkarenanya hampa dari pemikiran mosofis, bahkan untuk ilmu sosial danhumaniora bisa parsial dan keliru karena tidak bisa menjadi konsepsiteoretis yang benar; sering kali bahan bagi akal saja; dan belum tentu

copy dari realitas. 7

Perspektif yang memandang korupsi secara interdisipliner,sebagaimana telah dijelaskan di atas, dibenarkan oleh Jeremy Poplewat teori National Integrity System (NIS). Menurutnya, negarayang bersih dari korupsi akan terbangun, jik,,: didirikan di atas sistem

integritas, nasional yang menyeluruh. Yang harus bersih bukan saja tigakelembagaan negara, yaitu DPR (partai politik); kelembagaan penegakhukum (kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan); serta kelembagaaneksekutif (birokrasi pemerintah), melainkan juga kelembagaanlain. Yang dimaksud dengan kelembagaan lain adalah kelembagaanmenjadi pilar-pilar integritas nasional yang di atasnya pembangunanberkelanjutan, rule if law, dan kualitas hidup masyarakat bisa terjagadan dikembangkan. Kelembagaan lain itu adalah ombudsman, agen­agen pemantau, media, civil society -terutama organisasinya- dan privat

sector. Dengan begitu, integritas tidak hanya diletakkan di pundak

7 Honer, Hunt, dan Daljoeni dalam jujun S.Suriasumantri [Ed.], Ilmu dalam

Perspektif, Sebuah Kumpulan Karannan tentana Hakikat Ilmu, jakarta: YayasanGhar, 2006, h 104, 245 dan Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, jakarta:

Darul Falah 1999 h.277-281, ,

KDRUPSI DAN INTEGRITASDalam RagaJn P~rspl'ktif

·h k aJ' a sebagimanaindividu-individu atau lembaga tertentu sepertl u um s

" '. · . d' b · d" t sosial politik danselama 1m terJadl, tetapl menJa 1 aglan an SIS em .budaya sehingga menjadi kuat. 8 •

. . d d k · · tikorupsi balkDi sinilah relevansi pen i i an mtegntas an '. .1· h d n tersendlrlyang terintegrasi dengan mata ku la yang a a maupu

(independen). Pendidikan integritas antikorupsi ini dilakukan ratus~nperguruan tinggi (PT), baik PT yang bergabung dengan lIEN (IndonesIa

· · d' kkan olehIntegnty Education Network) TIRI, maupun yang Igera

Diknas lewat mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Gerakan pendidikanintegritas antikorupsi bukan saja sesuai dengan cara pandang di atas~melainkan juga sesuai dengan kenyataan bahwa desain kurikul~m dlPT tampaknya kini telah menjadi bagian dari arus kapitalisme, sehmg~akurikul

umdibuat untuk menjawab tantangan pasar atau lowongan kerJa.

Konsep pendidikan berbasis kompetensi, sebagaimana diamanatkanUU Sisdiknas baru, lebih dipahami sebagai kompetensi kerja. Lembagapendidikan tinggi bukan saja hanya sedikit melahirkan kaum intelektual

yang mengabdikan dirinya pada pengembangan ide-ide orisinil dankreatif, tetapi juga hanya menjadi· kepanjangan tangan dari prosesindustrialisasi atau kepentingan kapitalisme global. Produknya adalahrobot-robot dalam bentuk manusia yang kurang memiliki kepekaansosial, bahkan integritas. Korupsi pun kemudian menjadi merebak.

Wajar, jika di KPK belakangan mulai dikembangkan cara pandangdi ~tas. Saat ini, KPK bekerja sama dengan organisasi-organisasi ciVi~socIety sedang mengembangkan dua kelembagaannya, yaitu ACCH (Anti

Corruption Clearing House) dan ACLC (Anti Corruption LearningCenter).

· · .Buku dengan judul Korupsi dan Intenritas dalam RaBam PerspektifInl Juga seiring dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Penerbitanbuku.ini di~aksudkan: (1) ingin memasyarakatkan hasil kajian korupsida~. Int~grltas d~ Indonesia dari berbagai perspektif disiplin ilmu.Pahng tl~ak~ darl perspektif demokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia),reformasl blr.o~asi (administrasi publik), ilmu sastra, studi Islam,~ukum, pendldlkan, dan ilmu komunikasi. (2) Membantu kajian dan8 Jel"emy Pope Strate. i M b b

I· d . ' 8 em erantas Korupsi (Terjemahan) Jakarta. Yayasan 0 orn onesla, 2003. , .

KATA PENGANTAR .

proses pendidikan integritas antikorupsi yang tidak melulu berbasisdisiplin ilmu tertentu saja (kajian dan proses pendidikan integritasinterdisipliner), baik yang terintegrasi dengan mata kuliah yang ada,yang tersendiri, maupun dalam bentuk kursus/pelatihan. Apalagi,hingga saat ini, untuk kajian integritas belum banyak buku. (3) Berupayamembantu mempercepat pemberantasan korupsi, sehingga Indonesiake depan bisa menjadi negara yang bersih dan makmur. (4). Menyatukankekuatan dan memperkuat komunikasi/kerjasama anggota PerguruanTinggi yang tergabung dalam liEN (Indonesia Integrity EducationNetwork)/TIRI dalam melakukan gerakan integritas dan pendidikan

antikorupsi. Paling tidak, lewat para penulis buku ini.

Bahan awal buku ini berasal dari kumpulan tulisan yang ditulis

oleh para pegiat liEN Region Jabarbagbar (Jawa Bagian Barat) yangsaya koordinir. Saya pun ditunjuk sebagai editor, jauh sebelum sayamenjadi Ketua Dewan liEN. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlahtulisan yang ada tidak memadai. Kemudian, TIRI meminta saya untukmenggabungkannya dengan artikel integritas dari para dosen yangdiminta untuk sebuah penulisan buku. Setelah tertunda setahun,bahkan hampir dua tahun, dari jumlah itu pun, setelah saya periksaulang, masih belum memadai jumlah halamannya. Apalagi, ada satu

tulisan tentang integritas yang sarna sekali tidak layak terbit. Saya punakhirnya menambah tulisan saya sendiri yang telah dimuat dalam edisieleketronik di website IIEN-TIRI untuk e-Iearning. Tentu saja dalam

versi buku ini setelah mengalami beberapa revisi.

Sebagai editor, saya telah melakukan upaya-upaya, sehingga bisaseperti tulisan yang ada di hadapan pembaca. Meski sebagian keciltulisan sudah cukup baik dari awalnya, sebagiannya problem untukkonteks buku ini. Di antaranya adalah sebagian draf tulisan yangada menggunakan sistem bodynote, padahal mayoritas menggunkanfoot note; singkatan yang tidak dicantumkan kepanjangannnya; katasambung yang salah; logika kalimat yang terbalik; titik koma yangsalah; kalimat panjang-panjang yang sulit dipahami, padahal bahasaIndonesia berbasis kalimat pendek; ada banyak sekali kalimat yangtidak efektifllugas; koherensi tulisan lemah; kontekstualisasi denganintegritas juga sebagian bermasalah; tulisan yang tidak ada pendahuluan

KDRUPSI DAN INTEGRITASDalam RagaIn Per:-pl'ktif

. k d tidakadadan kesimpulan; bahasa buruk karena ide menumpu; an ki

b -k- mespemisahan ide-ide dalam kalimat. Semua itu sudah saya per all,agaknya masih ada beberapa yang mungkin terlewat.

- gaMengakhiri pengantar, sebagai ketua Dewan lIEN dan JUdirektur PSIA (Pusat Studi Indonesia dan Arab) UIN Jakarta, khususn~haD

k -rna kaslepartemen Integritas dan Etika Sosialnya, mengucap an ten . .

banyak kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ml~Untuk tidak menyebut semua, di antaranya adalah teman-teman TIRIntegrity Action, terutarna Pak Fredrik Galtung, Bu Ellen GoldbergB M- · M F h _Badoh,u lrantI aruto, Mas Agung Wijaya, Mas Ibrahim a mlMba Septi Silawati, dan Mas Riswan. Ucapan terima kasih juga sa~aSatnpaikan kepada ternan-ternan PSIA dan lIEN terutama Sri HidayaU,

Ummi KuIsum

, Nurul Hayati Arief Rahman' Hakim, Tatam Wijayad" 'k nan Hdman Ridha. Tentu saja ucapan terirna kasih juga saya sampal..akepada.para penulis buku. Sernoga buku ini rnenambah khazanah k~JlankorupSl dan integritas, juga rnenjadi investasi sosial dan eskatolog

1s.

Ciputat,

26 Maret 2013

Sukron Kamil, Prof- Dr-

DAFTAR lSI

Kata Pen8antar Editor / Ketua Dewan IfEN / Direktur PSIA UIN Jakarta - v

Kata Pen8antar CEO (Chiif Executive Officer) Tiri-Inte8rity Action - xiii

Deiftar lsi - xvii

Bagian I:Korupsi dan Integritas dalam PerspektifSosial Politik - 1

1. Membangun Komitmen dan Gerakan Demokrasi UntukMencegah dan Memberantas Korupsi - 3

Pius S. Prasetyo

2. Integritas Antikorupsi dan HAM: Perannya dalam

Penjaminan dan Pengembangan - 25

Sukron Kamil

Bagian II:Korupsi dan Integritas dalam PerspektifAdministrasiPublik - 47

1. Memberantas Korupsi melalui Reformasi Birokrasi - 49

Natalia Subaaja

2. My Name is Public Service: Kondisi Layanan Publik dan

Integritas - 67Syaifudin Zakir

KDRUPSI DAN INTEGRITASI )J!Jm Rdgam J)\.T~pt:ktif

k Integritas dan3. Citizen Charter sebagai Medial RUju an

Hukum dalam Pelayanan Publik -79Ari Purwadi

Bagian III: .. danKorupsi dan Integritas dalam PerspektIf BudayaAgama -101

1

. I . Sastra atas. Korupsi dalarn Rekarnau Sastra; Studi Sosw og.

Novel Senja Di Jakarta Mochtar Lubis _ 103Sukron Kamil

2. Sekilas

Nilai-Nilai Integritas dalam Islam -143Sukron Kamil

Bagian IV:

. Korupsi dan Integritas dalam Perspektif Hukum _ 163

I. Menyoal Korupsi di Kehakirnau dan Integritas Hakim _ 165Manun88al K. Wardaya

2. PernbeIajaran HUkum Progresif Berbasis Integritas untukPerUbahan Sosial - 177Amin Purnawan

Bagian V:

Korupsi dan Integritas dalam Perspektif Pendidikandan I(omunikasi _ 197

I. Kriteria Dosen

Berintegritas dan Dampaknya terhadapProfesionalisme Dosen dan Mahasiswa -199

Surya Abadi Sembirin8

2. (O'PMO" SO';al R"pon,;bHhy (CSR) sebagai SO'ial Ma.k,tin

8Publ" Rela',"", (SMPR) uutuk !vJ.emerangi KorupSlKOmunikasi - 215

Neni YUlianita

Daftar Pustaka _ 255Tentang Penulis _ 269

DAFfAR PUSTAKA

---~

Alatas, SH 'AI' ., 1987, Korupsi, Sebab, dan Fungsi, Jakarta: LP3ES

1, Achmad 200S " 2, Meng

uakTabir Hukum (Suatu Kajia

nFi1os#s dan

___ oSlOlogis), Jakarta: PTToko GunungAgung·

-- 2____ , 002, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyeb

abdan Solusinya),

AI' Jakarta: Ghalia Indonesia.1, Fachry, 1984, Islam' Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia,

Jakarta: pustaka Antar KotaAmundse I 1

0

0 0 d Sn, nge, 2000, Research on Corruption - A po ICy rlente urvey.Chr. Michelsen Institute (CMI) & Norwegian Institute of

, International Affairs (NUPI).ASIan H . ' " 2006)uman RIghts commISSIon and ASIan Legal Resource, ( ,

Towards the Elimination qfthe Corruption and Executive Control # the

Judiciary, Hong KongAsshiddiqie, J" 2005, Format Kelembagaan Neg

aradan pergeseran Kekuas

aan

da1am UUD 1945,Yogyakarta, FH UIl Pressal B ' I I kl" . 'Arabi_ a a baki, Munir, 1979, al_Maurid a1_Muyas

sar, Qgm

usn· lZl- ,'J

Kairo: Dar al- 'Ilmi Ii al_MalayinBappenas, Strategi Nasio

na1dan Rencana Aksi Pemberantasan Kotupsi 2010-

2015

KDRUPSI DAN INTEGRITASDd!.lm Ragam I\·r:-p('}..tif

Basya, Muslim, 2004, "Corporate Social Responsibility", dalam NurhudaAdinur, Wiryono, Erwin Lebe, Irmulan Sati T. (Ed.), Perhumasdalam Warna: Menyusun Strateni, Membannun Korporasi Dan MenjanaReputasi, Jakarta: BPP Perhumas Bidang Komunikasi

Basyaib, Hamid, 1998, "Perspektif Sejarah Hubungan Islam danYahudi",dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed.), PassinnOver, Melintas Batas Anama, Jakarta: Gramedia

Basyaib, Hamid, dkk., 2002, Mencuri Uann Rakyat, Buku 3, Jakarta:YayasanAksara

----------, dkk.,2002, Mencuri Uann Rakyat, Buku 4,Jakarta:Yayasan Aksara

Bertens, K., 2000, Pennantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius.

Budiardjo, Miriam, 1995, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia

Buehler, Michael, 2009, "Of Geckos and Crocodiles: EvaluatingIndonesia's Corruption Eradication Efforts" disampaikan dalamPertemuan CSIS/USINDO diWashinBton DC, 23 November 2009.

Chambers, Robert, 1987, Rural Development: Puttinn the Last First, NewYork: Longman Scientific and Technical, USA.

Cutlip, Scott M., Allen H. Center, and Glen M. Broom,2005, IJJecti.ve

Public Relations; Merancann dan Melaksanakan Keniatan Kehumasandennan Sukses, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

Dahl, Robert, Tth, Analisa Politik Modern, Terjemahan Sahat Simamora,Jakarta: Humi Aksara

Damono, Sapardi Djoko, 1984, Sosioloni Sastra, Sebuah Pennantar Rinnkas,

Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas

--------- 1999, Politik, Ideoloni, dan Sastra Hibrida, Jakarta: Pustaka Firdaus

Davidsen, Soren, Vishnu Juwono dan David Timberman, 2006, CurbinnCorruption in Indonesia 2004-2006, Jakarta

Davidson, Scott, 1994, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Grafiti

Dharmasaputra, Karaniya, 2009, "Media dan Foklor Korupsi", dalamWijayanto dan Ridwan .Zachrie (Ed.), Korupsi MennorupsiIndonesia, Jakarta: Gramedla

Eagleton, Terry, 1976, Marxism and Literary Criticism, London: Methuen

DAFTAR PUSTAKA

& Co. Ltd.

Echols, JohnMd'Grame~liaanHasan Shadily, 2000, Kamus Innnris Indonesia, Jakarta:

Effend· S1, oRan 2010 "sP bl" ,econd Generation Reform of Indonesian

U Ie Administr t· " M k 1 hAd . . a lon, a a ah' 28t International Conn

ressif

mlnlstrative Science Ball' .'

Elki 'ngton, John, 1998, Canibals With Forks; the triple bottom line in 21

st

century bu . G b · IE . smess. a no a Islan, Be: New Society publishers.

mlrzon J ·Kr

' .~m, 2006, "Hukum Pronresif dalam Proses Perubahan Sosial dan

ISIS L .t . "sN enI

Imasi, emarang: Jurnal Hukum ProgresifVolume 2

omor 1 April.Erhard E .'p~ler, 2009, .Melindunni Nenara dari Ancam

anNeoliberal

(Teqemahan dari buku The Return qJ'the State"), Jakarta: Friedrich

Ebert Stiftung

Erhard W, T .H., M.C.Jensen and S.Zaffron, 2010, Intenrity:A.PoSitiv~ Model

'hat Incorparates The Normative Phenomena # Morabty, EthICS, and

LenaIity-Abridned, Harvard: Harvard Business School NOM

Working Paper No 10~061.~~E 1, va _Halevy, 1983, Bureaucracy and Democracy - A Po itical

Dilemma, London: Routledge & Kegan

Paul '

Faruk 199 ak pl·, 4, Pennantar Sosioloni Sastra,Yogyakarta: pust

a e ajar

~. ~rIane, Sarie, 2010, "Ruang Gelap di Sekitar Gayustatnbunan - r~Dana Kasus Gayus H. tambunan", dalam Har

ianKompas, Kanu

s

5 Agustus 2010.Fill, Chris, i99S, Marketinn Communications; Frameworks, Theories, And

Applications. London: Prentice Hall.Fine, Seymour H., 1990, Social Marketinn; promotinn The Causes ofPublic

and Nonprifit Anencies, Boston: Allyn and Bacon.

Galtung, Fredrik 2011 "National stakeholder Coordination ~ual" . N k" PresentaSI c'Ower

Meeting Indonesia Integrity Education etWor

, b . 20011n . d Bal" B ch 1 NopeIIl ercomt, Bali: Hotel Inna Gran 1" ea., · Errri

ratArab:

dan "Teaching Integrity WorkshoP SyarJah, UruAmerican University of syarjah, 2 Meret 2012.

KDRUPSI DAN INTEGRITASDillarn Ragam P~:r~p('ktjf

Gatra, 26 Juni - 2 Juli 2008

Gatra, 5-11 Juni 2008

al-Ghazali,Tth, Itheif al-Sadah aJ-Muttaqinfi Syarh Ihya Ulum aI-Din, JuzVII Beirut: Dar al-Fikr,

al-Ghazali, Tth., Ihya 'Ulum ad-Din, Jilid II, Ttp.: Dar Ihya al-Kutub al­'Arabiyyah

Grand Desi8n Riformasi Birokrasi

Grunig, James E, Todd Hunt, 1984, ManaBinB Public Relations, NewYork:CBS College Publishing, Holt, Rinehart and Winston.

Hadi, Nor, 2011, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamilton-Hart, Natasha, 2001, "Anti-corruption Strategies in Indonesia"dalam Bulletin eifIndonesian Economic Studies. Vol 37 No.1 2001

Harahap, Oky Syeiful R., 2006, "Tanggung Jawab Perusahaan", dalamhttp://www.pikiran-rakyat.com.

Harian Kompas, 5 Agustus 2010.

Harian Merdeka, 11 Nopember 1955

Hasil diskusi "Round table Jor peer-to-peer sharinB on bureaucracy riform

implementation"Jakarta: World Bank, 21 September 2011.

Helmanita, Karlina dan Sukron Kamil (Ed), 2006, Pendidikan Antikorupsi

di PerBuruan TinBBi, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan Partnership

Heryanto, Ariel, 1985, Perdebatan Sastra Kontekstual, Jakarta: RajawaliPers

---------, 1988, "Masihkah Politik Sebagai Panglima; Politik KesusastraanIndonesia Mutakhir", dalam Prisma , Nomor 8, 1988, Jakarta:LP3ES

L

Hill, David T., 2001, Jurnalisme dan Politik di Indonersia, BioBreifi Kritis

Mochtar Lubis (1922-2004) sebaBai Pemimpin Redaksi dan PenBaranB,

Terjemahan dari journalism and Politics in Indonesia: A Critical

Biooraphy eif Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author,Jakarta: Yayasan Ghar, 2001

Hitti, Philip K., Tth., Dunia Arab, Sejarah RinBkas, Terjemhan oIehUsuludin Hutagulung dan ODP Sihombing dari The Arab, A Short

DAFTAR PUSTAKA

History B dH ' an ung: Sumur Bandung

utomo S ., unpan S d'R b a 1, 1993 Merambah Mawhari, 5astra dalam

er andinBa S· b 'H. n, ura aya: Gaya Masa

uwald' F1, ahmi 1996 D °TerJ' ah' , emokrasl, Oposisi dan Masvarakat Madani

em and . III ~'[brahi an a - sam wa ad_mmuqm'iJyah, Bandung' Mizan

m, Anis 2006 "H klnd '. ' u um Pragresif' Salus; ataS Ke",purukan Hukum d;

oneslQ" S J1 A '1 ' emarang: urna1 Hukum Progresif,Vo1ume

2 Nomor

pn.~dr °

ayana Dlak ., 2008, Nege,; Para Mafioso, Hukum d; Sarann Korup'o',

I arta, Penerbit Buku KOMPAS

riantara ~ 1

B

' osa, 2004, Community Relations; Konsep dan Aplikasinva,

andung' S' b' ;;Jelk; . 1m IOsa Rekatama Media.

ns, Frank 1982R ' , lntradu,dan to Marke,;nn, Ad",ds;nn and Pub];,

elations, London: The MacrnillaI1 Press Ltd.

-----, 1987 °

P , Pub];, Rdatwns Far Your Business, Londo", Mercury Books.

J

ublished by W H. Allen & Co pIc.

ensen M C, B . . ., 2009, In ten,;t!'W;rhout It No,h;nn Works. J-/arvard' J-/ar

vard

usmess School NOM Working Paper No 10-042

.

Johnston M' 1h 1}D "hael, 2005 Syndrames if Corrup,;on' Wea' , rower and

emocracy, CarnbridgeJUWono V' hn .' h' K ., IS u, 2009,"Reformasi BJrokraSi Pasea-Soe arlO. emaJuan,

Kemunduran atau Stagnasi?" dalam WiJayanto

dan RidwanZachrie, Korups; Mennorups; Indonesia' sebab, Ak;ba', don Prospek

Pemberantasan, Jakarta: Grarnedia

Kamol akJ , Sukron, 2009, Teo'; J{rWk SastrO Arab Klos;k dan Modern, J arta'

Rajawali PersKas ). d A H .a I, Rhenald, 1994, Manajemen PuW' Rda,;onsc Kon"p an P J osmya

di Indonesia, Jakarta:pustaka Utarna

CraBti

.Kasim, Ifdhal (Ed.), 2001, Haks;p;IdanPoIWkEsai -Esa;Pi];h

an

, Jakarta'

ElsamKatsir, Ibn, TTh, Tafi;r aI_OJ/an aI- 'Azh;m, Jilid II, Semarang' an-Nur

Asia

KDRUPSI DAN INTEGRITASD<llarn RagaIn P~:r:-.p('ktif

Keputusan Menteri PerhubunBan Republik Indonesia, Nomor 25 rahun 2008

(KM Nornor 25 Tahun 2005) tentann PenyelennnaraanAnnkutan Udara

Keraf, A. Sonny, 1993, Etika Bisnis; Mernbannun Citra Bisnis sebanai PrifesiLuhur,Yogyakarta: Kanisius.

---------, 1998, Etika Bisnis;Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius.

al-Khathib, Hasam, 1999, ilfaq al-Adab al-Muqaran: 'Arabiyyan wa'Alamiyyan, Beirut: Dar al-Fikr

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, Kornentar Urnurn KovenanInternasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonorni Sosial dan Budaya,Jakarta: Komnas HAM

Kompas, 1 Juli 2011

Kompas, 11 Desember 2006

Kompas, 16 Februari 2003

Kompas, 16 Mei 2011

Kompas, 19 Agustus 2006

Kompas, 20 September 2007

Kompas, 24 Juli 2010.

Kompas.com

Koran Tempo, Rabu, 30 Mei 2012

Kotler, Philip, 1997, Manajernen Pernasaran; Marketinn Mananement Analisis,'Perencanaan, Irnplernentasi, dan Kontrol, JHid 1,Jakarta: Prenhallindo.

---------, 1998, Manajernen Pernasaran; Marketinn Mananernent Analisis,Perencanaan, Irnplernentasi, dan Kontrol,JHid 2,Jakarta: Prenhallindo.

KPK, 2012, "Mem~angun ~ona ~~tegritas Membangun Bangsa(Implementasl Pondasl SIN), MakalahSerninar InternasionalPernbannunan Zoan Intenritas sebanai Fondasi Sistern IntenritasNasional, Jakarta, 24 Mei 2012

----------, Tth., Mennenali dan Mernberantas Korupsi, Jakarta: KPK, Tth., h.5-8,12

----------, Tth., Paharni Dulu Baru Lawan, Jakarta: KPK

Kurniawan, Eka, 2002, Prarnudya Ananta 7Our, Yogyakarta: Jendela

DAFTAR PUSTAKA

Kusumaatmad ° Mja, ochtar, 1986, Pembinaan Hukum dalam ranaka

L P,mhansunan Hukum Nasiona!, Bandung' PT Binacipta.

opa, Baharuddi 1999 I 'D n, , a -«y' an dan Hak Asosi Manusia, Yogyakarta

ana Bhakti Primayasa_________ , 2001, Kejahatan Korupsi dan Peneaakan Hukum, Jakarta: Kompas

Lubis Mo h, c tar, 1992, Senja diJakarta, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

--- d______ , an James Co Scott, 1985, Korupsi, Jakarta: LP3ES

MadJoid N h °

, urc ohsh, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban,Jakarta:

Paramadina ._________ , 1993, "Nilai Identitas Kader" dalam pedoman LK I, Ciputat: HMI

Ciputat________ , J999, "Asas-Asas Plu"lisme dan Toleransi dalam Masyarakat

Madani", Makalah S,mina, "MaSja,okat Madani d%m PU'P'ktif

Aaama dan Politik", Jakarta, 22 Februari 1999 °

Mahayana, Maman S., 2008, S,mina' uod Ehtdnsiko];tQ, Sasua, Jakarta

Fak Adab dan Humaniora UIN Jakarta, 10 April 2008

Mabeka, Arya, Tanpa Tabun, M,ns,no]; don M,mbuontas Komp,i, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi

Majalah Gatm, Edisi No. 20 Tabun XVI - 25 - 3I Maret, 2010

MajaJah Tempo, Edisi 23 Mei 2011

Majalah Tempo, 16 Mei 2011

M . JaJa ah Tempo, 5 Agustus 2007

M . 1aJa ah Tempo, 13 Agustus 2007

Majalah Tempo,06 Juni 2011Majlis Ta<jih dan Tajdid pp Muhammadiyab, 2006, Fik;h Antiko,up'i,

Pwp,ktif U/amo

Muhmodiyoh, Jakarta' PP Muhammadiyab dan

PartnershipMarlia, Makna Ani. 2008. "Pentingnya Implementasi Co,pora" Social

I d. "d 1 http·1 Imamrh .

Responsibility pada Masyarakat n ones1a

. a am .

wordpress. coml 2008107121153 l#more

-53

Mas'udi, Masdar E, 2004, "Korupsi Lebih Jabat

dari Terorism

?, dalam

KDRUPSI DAN INTEGRITASDdl.lm Rdg.un Plor:-.pl'l,tJf

Buletin Anti Korupsi, Jakarta: Partnership, Desember 2004.

Maskawaih, Ibn, 1994, Menuju Kesempurnaan Hidup, Terjemahan dariTahdzib al-Akhlaq, Bandung: Mizan

Masud, Mohtar, 1994, Politik, Birokrasi, dan PembanBunan, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

AI-Maududi, Abul 'Ala, 1996, Khileifah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atasSejarah Pemerintahan Islam, Terjemahan Moo. AI-Baqir dari al­Khileifah wa al-Mulk, Bandung: Mizan

Media Indonesia, 24 januari 2007

Mohamad, Ismail, 2007, "Minimum Service Standard As Public ServiceImprovement Effort: The Indonesian Experience, ServiceQuality in Public Sector: An Outcomes-Based Approach", 16-22November 2007Tehran.

Muslimin, 1M., 2006, "Korupsi: Pengertian, Sebab, dan Dampaknya",dalam Chaider S. Bamualim dan JM. Muslimin (Ed.), PendidikanAntikorupsi di PerBuruan TinBBi Islam, Jakarta: Center for the Studyof Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN)Syarif Hidayatullah.

Nasution, Harun, dkk., 2003, EnsikIopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru VanHoeve, Cetakan ke-ll, jilid 5

An-Nawawi, Imam, TTh., Riyadhah al-Shalihln min Kalam Sayyid al-Mursalln, Surabaya: Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan .

Nitibaskara, Tb Ronny R., 2000, "Hukum sebaBai Alat Kejahatan': Jakarta:. Kompas 16 Oktober.

Nurdjana, I.G.M., 2008, Korupsi dalam Praktik Bisnis, Gramedia, Jakarta

Pabottingi, Mochtar (Ed.), 1986, Islam, Antara Visi, "Tradisi, dan HeBemoniBukan Muslim, jakarta: Yayasan Gbor

Panduan Penyusunan Citizen Charter dan Good Practices, Local GovernanceSupport ProBram, USAID, Depdagri, dan LGSP, 2009.

Parsons, Patricia J., 2007, Etika Public Relations; Panduan Praktik 'Terbaik.Jakarta: Esensi, Erlangga Group.

Poerwanto, 2010, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosialdi Era "PornoBre!fi': Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-­263

DAFTAR PUSTAKA

"Political Corruption and 0 "by Call . emocracy, 2004, Mokolab, S,m;na'Coo e8

wmJar D,,'/opm,nt Swd;", Uppsa]a University, in

P

peratlOn with Sidao .

mpe, J., 2003 Str 'N' ' 0"8' M,mb"antos Ko'ups;' Ekm,n s;s"m In"8dtoS

aSlOnal Jak t YPri ,ar a: ayasan Obor Indonesia.

yanto Susiloadi 200 " . " .D I ,6, Peranan Peme"ntab dan PartlSI

paS' Masyarakat

2;0~~ PeIayanan Publik", Spidt Publik, VoL 2 No.2, Oktober

Pulungan, J. Suyuthi 1994 P' ,p V I P' M d' hV' ' 'd . ' , ,msrp- rins;p a am ,a8am a 'no ,uaJau

an Panda Alal-Q ngan quran, Jakarta: RajaWali

Pers

ardhawi Yu f ' 'I I ' su, 2001, Dour 01- Qjyam wa aJ-Akhlaq ft 01-Iq",bad ai-

R sam" Kairo: Maktabah Wahbah, 2001

adyati M ', ana R. Nindita 2008 CS1\ ro' B,tta Lk Indon,,;a

nCon"xt,

CSR " J' v'. untuk P,mb"dayaan fkonom i Lokol, jakarta: Indonesia Business

Lmks.

Ragib, N, abil, 1998 , at_Tifsi' 01-'11m i Ii ai-Mob, Noh w Nazha'iyyoh

Arab'Yyoh jodidah, Kairo: as-Syirkah al- 'Alamiyyah Ii an-Nasy'

Rahard' .. . .JO, Satppto, 1996, lIm u Hukum, Bandung: PT Citra Adltya BakU.

_________ , 2003, S;si-sis; Lain dad Hukum di Indon"ia. jakartao

Pen

erbit

Buku Kompa ._______ , 2004, lImu Hukum P,n,adan, P,mh,basan, P,n,,,ah

an, Surakarta:

Muhammadiyah University PresS._______ , 2006, "M,n88a80s P,ndidikon Hukum P,08,,,ij", Semarang: jum

a

!

Hukum Khaira Ummah, Volume 1 Nomor

1 April,________ , 2006, "Hukum Progr<,if, Kesinambungan' Merobohkan,

dan Membangun

". Semarang' jumol Hukum P"8,,,ij, Volume 2

N omor 1 April.Rahayu, Amy Y.S., 1977, "Fenornena Sektor publil: dan Era Service

Quality", dalam Eisn;, dan Bi"has;, No. ]/VoL II1/Aprj]/1997.

Rakhmat, jalaloddin

, 2008, Th, Road to AJlah; Tahap- Tahop p"jal

onan

Ruhan; Menuju Tuhan. Bandung: Mizan

. .

Rasyid, SuIaiman , 1995, Fiqh Islam, Bandung' Sinar Baru

Algensin

d0

,

Cet. ke-28

KDRUPSI DAN INTEGRITASDalJrn Ragam I\..r~rt'ktif

Ratminto,Winarsih, Atik Septi, 2006, Manajemen Pelayanan: PenBembannanModel Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar PelayananMinimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Remak, Henry H., 1990, "Sastra Bandingan, Takrif dan Definisi", dalamNewton P. Stallknecht dan Horst Frenz (Ed. ), Sastra PerbandinBan,Kaidah dan Perspektif, Terjemahan dari Comparative Literature:Method and Perspective, Kualumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ricklefs, Me. , 1994, Sejarah Indonesia Modern, Terjemahan dari A HistoryofModrn Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Rokhman, Muhammad Arif, 2003, "Pendahuluan: Dari MonodisiplinerMenuju Interdisispliner", d~lam Muhammad Arif Rokhmandkk., Sastra Interdisipliner, Menyandinnkan Karya Sastra dan DisiplinIlmu Sosial,Yogyakarta: Qalam

Rudito, Bambang., Arif Budimanta, dan Adi Prasetijo, 2004, CorporateSocial Responsibility:]awaban BaBi Model PembanBunan Indonesia MasaKini, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development(ICSD).

---------, dan Melia Famiola, 2007, Etika Bisnis Dan TanBBunB JawabPerusahaan di Indonesia, Bandung: Rekayasa Sains.

Sabiq, Sayyid, Tth., Fiqh as-Sunnah, Jilid II, Kairo: Dar ats-Tsaqafah al­Islamiyah

Sahrasad, Herdi, 2006 "Krisis Demokrasi - Hibrida Politik : SebuahKelainan ?", dalam Kompas, 14 April 2006.

Salim, Emil, 2010, Pertambannan dalam Keberlanjutan Pembannunan dalamRatusan banBsa Merusak Satu Bumi, Jakarta: Penerbit KOMPAS

Salman, Otje, 2004, nori Hukum: MenBinnat, MenBumpulkan dan MernbukaKembali, Bandung: PT Refika Aditama.

Saparie, Gunoto, 2011, SR: Tarnbahan Pajak, Zakat Fitrah atau Sedekah?,dalam http://www.scribd.com/doc/29546857 I corporate-social-respolisibility-CSR-atau-tanBBunB-jawab-sosial

Seitel, Fraser P., 2004, The Practice of Public Relations, Ninth Edition.Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Sembiring, S.A., 2010, "Kapita Selekta Profesi Bidang Agribisnis".Makalah, Disampaikan dalam Karnp Mahasiswa Nasional Perkantas,

DAFTAR PUSTAKA

. pada 15 Agustus 2010, Bogor: Wisma Kinasih

Singgih 2002 D .'. .' uma pun MemeranBi Korupsi, Jakarta: pusat Studi Hukum

BisniS Unle e p Ieversitas e Ita Harapan

Smith Hust 2001, on, , ABama-ABama Manusia, Terjemahan Saafroedin

. Bahar dari The ReliBions ifMan, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

Soemirat, Soleh, dan ElvinaroArdianto 2002 Dasar-dasar

Public Relations,B ' '

andung: Remaja Rosdakarya.

Stability P A e

. act nn-Corruption Initiative, 2002, Anti Corruption Measures

~n South East~rn Europe Civil So~iety's Involment, PariS: Organisation

or EconomIc Co-Operation and Development

Subhilha ( d) 20 . dr e , 07, Riformasi Birokrasi dan Korupsi di IndonesIa, Me an:

USU Press, Medan.Sudewo, Eri. 2008, Politik Zisweif: Kumpulan Essay, Jakarta: Circle of

Information and Development.______ , 2001, "Pemas

aranBerwawasan Sosial". dalam http://www,

dompetdhueifaeore ide

Suh e

arJono, 2011, MenBambil Hikmah Kasus Formalin, dalam http://www.mail-archive. com I mm_uBm@yahooBroups.com I http://www.

mai1

-archive. com I mrn_uBrn@yahooBroups.com/rnsB 01239. htrnl

Suharto, Edi, 2010, CSR &.. Corndev; Investasi Kreatif perusahaan di Era

Globalisasi, Bandung: Alfabeta.Sumartias, Suwandi, 1998, "Faktor-faktor yang Memeng

aruhi

Akses Informasi

Pembangunan", 'Tesis, Bandung: Universitas

Pa~jadjaraneSuparlan, Parsudi (Ed.), 1996, Manusia, Kebudayaan, dan LinBkunBan,

Jakarta: Rajawali Pers, Cet Ketiga

Susanto, A.B., 2009, Reputa~iOn-Driven Corporate Social Responsibility;pendekatan strateBic rnanaBernent dalarn CSR, Jakarta: Erlangg

a

Group.Suwarno,Yogi (ed), 2006, StrateBi Pernberantasan Korupsi, hasil penelitian

As-Syawi,Taufiq, 1997, Syura bukan Dernokrasi,Terjemahan

oleh Jamaludi~ZS., dari Fiqh al-Syura wa_al-Lisyti~arah, Jakarta: Gem

aInsanJ.

Pers

KDRUPSI OAK INTEGRITASDaJam Ragam I\'rsp('ktif

As-Syayib, Ahmad, 1964, Ushul an-Naqd al-Adabi, Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah, C.et. Ke-7

Taum,YosephYapi, 1997, Pennantar'Teori Sastra, Flores: Nusa Indah

Teeuw, A., 1980, Sastra Baru Indonesia, Flores: Nusa Indah

Thahun, Ahmad Muhammad, 1992, al-Kaukab al-Munirfi Adab an-Neifsiwa Tahdzib ad-Dhamir, Kairo: Maktabah at-Turats

Tim ICCE, 2003, Pendidikan Kewarnaan: Demokrasi, HAM, dan MasyarakatMadani, Jakarta: ICCE UIN Jakarta

Tomagola, Tamrin Amal, "Diskusi Publik Mainstreaminn Pendidikan AntiKorupsi", Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture(CSRC) UIN Jakarta, Februari 2006

Tugiman,Hiro, 2004, "Pengendalian Intern Organisasi yang BurukPenyebab Utama Indonesia Merupakan Salah Satu NegaraTerkorup di Dunia",Pidato Penaukuhan Guru Besar,Bandung:Universitas Widyatama

Undann-undann Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentana PelayananPublik. .

Untung, Hendrik Budi, 2009, Corporate Social Responsibility, Jakarta: SinarGrafika.

Uthman, Miftah Adebayo, 1991, "Wilayah al-Hisbah dan al-Mazhalim",Ulumul Qyr'an, No.9, Vol. II, 1991 M/1411 H

UU No.31/1999

Velasquez, Manuel G., 2005, Etika Bisnis; Konsep Dan Kasus, Yogyakarta:Andi.

Walangitang, Resy Canonica, 2007, ''The Tradition" if Corruption and the

Challenne ifEstablishinn a "Clean"Political Environment in Indonesia':

dalam Bob S.Hadiwinata/Christoph Schuck (ed), 2007,Democracy in Indonesia - The Challenne ifConsolidation, Germany:Nomos Verlag

---------, 2010, "Tradisi K?rup.si dan Tan~a,?gan Membangun LingkunganPolitik Yang Bersih <h IndonesIa, dalam, Bob S. Hadiwinatadan Christoph Schuck, Demokrasi di Indonesia _ Teori dan Praktik,Yogyakarta: Graha Ilmu

DAFTAR PUSTAKA

Wardaya, M.K.,2011, "Tatkala Hakim Bisa Dibeli" Suara Merdeka, 7 Juni2011 . '

Watt M t, on gomery, 1990, Keaounoan Islam, Terjemahan oleh HartonoHadikusumo dari The Majesty That Was Islam, yogyakarta: Tiara

Wacana

Wehr H b, ans, 1971, Hans Wehr; A Dictionary if" Modern Writen Ara ic,

Weisbadn: Otto Harrosowitz

~i. b d dgnJosoe roto, Soetandyo, 2002, Hukum: ParadiOma

, Meto e an

Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM-HuMa~W" 'dIJayanto, 2009, "Memahami Korupsi", dalam Wijayan

todan. Ri wan

Zachrie (Ed.) Korupsi Menoorupsi Indonesia; Sebab, Abbot, dan

Prospek Pemberantasan, Jakarta: Gramedia pustaka

Utama.

Ya'qub, Hamzah, 1991, Etika Islam; Pembinaan Akhlakul Karimah

(Suatu

PenBantar), Bandung: Diponegoro

Yaqub, Ali Mustafa, 1999, Kerukunan Umat dalam Perspektifal-Qg.!an dan

Hadis,Jakarta: pustaka FirdausYatim B d. 19 Jak t· RaJ·aw

a1iPers, a n, 97, Sejarah Perdaban Islam, ar a.

Yulianita, Neni 2009 Komunikasi Bisnis dalam PerspektijPubliC Relations,

Bandu~g: Pus~t Penerbitan Universitas, LPpM Unisba

._______ 2 .. d' pusat penerbitan

__ , 007, Dasar-dasar Public RelatIOns, Ban ung· d' Ke adaUniversitas Lembaga Penelitian dan Peng

abIan P

Masyarakat Universitas Islam Bandung (P2U - Unisba).

Laman

http / / www.businessdictionary.com

http / / www.bataviase.co.id

http / / www. phrases. orne uk

http / / www.surabayawebs. com

http://indosdm .com

http://www.artikata.com

http://www.dompetdhuq[a.or.id