BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita 1

KORBAN LIKUIFAKSI PETOBO MENOLAK DIRELOKASI

sulteng.antaranews.com

Warga korban gempa dan likuifaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,

Sulawesi Tengah, menolak direlokasi ke kelurahan lain sesuai Keputusan Gubernur Sulteng. Petobo

adalah kelurahan yang paling parah terdampak likuifaksi. "Keinginan masyarakat, mereka tetap

tinggal di Petobo," kata Lurah Petobo Alfin H Ladjuni menanggapi Surat Keputusan Gubernur

Sulteng Longki Djanggola tentang penetapan lokasi relokasi pemulihan akibat bencana Sulteng, di

Palu, Sabtu (5/1).

Gubernur Sulteng Longki Djanggola telah menandatangani keputusan lokasi relokasi nomor

369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 di Palu. Diktum I dalam keputusan

itu berbunyi menetapkan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Provinsi Sulawesi Tengah

untuk penyediaan hunian tetap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran.

Diktum II dalam keputusan itu berbunyi, lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum satu

sebagai berikut di Kota Palu seluas 560,93 hektare area meliputi Kecamatan Tatanga seluas 79,3

hektare area di Kelurahan Duyu, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 hektare area di Kelurahan

Tondo dan Kelurahan Talise. Selanjutnya, di Kabupaten Sigi seluas 362 hektare area terletak di

Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas 201,12 hektare area dan Desa Oloboju

160,88 hektare area.

Alfin menyebut, jika warganya direlokasi ke kelurahan lain yang dianggap aman oleh

pemerintah, maka secara tidak langsung nama kelurahan harus diganti. Bahkan lokasi Kelurahan

Petobo yang tidak terdampak likuifaksi, secara langsung tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh warga-

nya. Padahal, sebagian besar warga-nya ialah petani yang memanfaatkan lahan-lahan mereka di

Kelurahan Petobo untuk bercocok tanam. "Sebagian besar warga Petobo merupakan petani dan

mereka masih menggarap lahaan untuk bertani menghidupi keluarga di lahan yang tidak terdampak

likuifaksi," ujar dia. Ia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat warga korban likuifaksi di Kelurahan

Petobo akan menemui Gubernur Sulteng Longki Djanggola untuk membahas kembali lahan/lokasi

relokasi. Terkait hal itu Ketua RT 1/RW 5 Kelurahan Petobo Abd Naim mempertanyakan alasan

Pemprov Sulteng tidak menetapkan bagian timur Kelurahan Petobo (arah timur lokasi likuifaksi)

sebagai tempat/lokasi relokasi bagi korban bencana.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita 2

Sumber Berita :

1. https://sulteng.antaranews.com, “Korban likuifaksi Petobo menolak direlokasi”, Sabtu, 5 Januari

2019.

2. https://www.republika.co.id, “Warga Petobo Korban Gempa dan Likuifaksi Menolak

Direlokasi”, Sabtu, 5 Januari 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sedangkan, kegiatan pencegahan bencana

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau

mengurangi ancaman bencana. Pada pasal 9 menyebutkan bahwa wewenang pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan

pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan

penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi

dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya

bencana pada wilayahnya;

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang

melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi,

kabupaten/kota.

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung

Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian

kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan

upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial

untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban

bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya. Relokasi adalah pemindahan

penduduk dari rawan bencana ke pemukiman baru yang lebih aman terhadap ancaman bencana.

Sedangkan, bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang

masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa

bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana

sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita 3

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi

Korban Bencana, pada pasal 5 disebutkan bahwa jenis bantuan langsung yang diberikan kepada

korban bencana berupa:

1) sandang, pangan, dan papan;

2) pelayanan kesehatan;

3) penyediaan tempat penampungan sementara;

4) pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;

5) bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank;

6) keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;

7) penyediaan kebutuhan pokok murah;

8) penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;

9) penyediaan pemakaman;

10) santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya

pengobatan rumah sakit; dan/atau

11) bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui

transfer uang bagi korban.

a. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa, bantuan langsung dalam bentuk papan terdiri atas relokasi

hunian dan/atau hunian sementara. Relokasi hunian tersebut dapat diberikan dalam bentuk

bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank. Hunian sementara tersebut

meliputi pembuatan barak, pemanfaatan gedung-gedung sekolah, balai desa, dan fasilitas

umum lainnya.

b. Pada pasal 38 disebutkan bahwa Bupati/walikota memiliki kewenangan:

1) mengoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan

sosial bagi korban bencana di wilayah kabupaten/kota;

2) melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi dan kerja sama antar

kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan

bantuan sosial bagi korban bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3) menguatkan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk

pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana;

4) memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bantuan sosial

bagi korban bencana;

5) melaksanakan pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana;

6) menyediakan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana; dan

7) menyediakan dan menetapkan lahan untuk relokasi.