konsep kriteria rspo minyak sawit lestari filerancangan asas dan kriteria tersebut mencakup...

Konsep Kriteria RSPO Minyak Sawit Lestari

Konsep konsultasi publik versi 2

25 Mei 2005

Laporan ini disusun oleh ProForest atas nama Kelompok

Kerja Kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari (RSPO)

Penghargaan:

Penyusunan prinsip dan kriteria RSPO minyak sawit lestari

didanai oleh HSBC Malaysia dan Doen Foundation Negeri

Belanda

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 1

1.1. SEKILAS MENGENAI DOKUMEN INI 5

1.2. MASALAH-MASALAH UTAMA UNTUK

DIKOMENTARI LEBIH LANJUT

6

2. PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK MINYAK

SAWIT BERKELANJUTAN

9

3. PEDOMAN YANG DITAWARKAN UNTUK

MEMENUHI KRITERIA

4. MASALAH-MASALAH YANG MENONJOL

UNTUK DIPERHATIKAN OLEH CWG

4.1. RUANG LINGKUP PENERAPAN KRITERIA

RSPO

4.2. INTERPRESTASI NASIONAL MENGENAI

KRITERIA RSPO

4.3. VERIFIKASI TERHADAP PEMENUHAN

KRITERIA RSPO DAN KONTRROL ATAS

KALIM

APPENDIX 1: DEFINISI-DEFINISI YANG

DITAWARKAN

APPENDIX 2: SEBUAH PEDOMAN SEDERHANA

MENGENAI BEBERAPA STANDAR

INTERNASIONAL SEBAGAI REFERENSI

TAMBAHAN UNTUK KRITERIA SOSIAL

APPENDIX 3: INDIKATOR-INDIKATOR YANG

TERUKUR UNTUK KRITERIA MINYAK SAWIT

YANG BERKELANJUTAN, UNTUK MELENGKAPI

KRITERIA 8.1

1

1. Pendahuluan

Konferensi Minyak Sawit Lestari (RSPO) merupakan prakarsa

berbagai pengambil keputusan di dunia mengenai minyak sawit

lestari. Para anggota RSPO, dan para peserta dalam aktivitas-

aktivitas RSPO berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda,

yang meliputi perusahaan perkebunan, pabrikan dan pengecer

produk-produk minyak kelapa sawit, LSM lingkungan hidup dan

LSM sosial serta dari berbagai negara penghasil atau pengguna

minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah “untuk meningkatkan

pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit lestari melalui

kerjasama dalam mata rantai pemasokan dan membuka dialog

antara para pengambil keputusannya.”

Konferensi Minyak Sawit Lestari yang pertama diadakan di Kuala

Lumpur pada bulan Agustus tahun 2003, yang menghasilkan

Pernyataan Bersama yang secara hukum tidak mengikat.

Pernyataan tersebut berisi, antara lain, perlu adanya definisi

yang jelas mengenai produksi minyak sawit lestari yang akan

ditetapkan melalui penyusunan seperangkat kriteria.

2

Tahap pertama proses penyusunan ini adalah dibuatnya sebuah

laporan pada bulan Maret 2004.1 Laporan ini dibuat oleh sebuah

Kelompok Teknis yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana

Konferensi, dan menetapkan kerangka penyusunan kriteria

beserta usulan proses penyusunan kriteria tetap.

Tahap yang kedua adalah menyusun seperangkat asas dan

kriteria tetap minyak sawit lestari. Dewan Pelaksana RSPO telah

menunjuk sebuah Kelompok Kerja Kriteria (CWG) untuk

mengawasi proses ini dan Kelompok ini terdiri dari para wakil

produsen, mata rantai pemasokan, serta kepentingan investor,

kepentingan lingkungan hidup, dan kepentingan sosial.

Rancangan asas dan kriteria tersebut mencakup aspek-aspek

hukum, ekonomi, teknik, lingkungan hidup dan sosial produksi

minyak sawit. Asas-asas dan kriteria tersebut dimaksudkan

untuk diberlakukan di seluruh dunia dan menjangkau baik

perkebunan yang sudah ada maupun yang baru akan dibuka.

1 Kerangka Rancangan Kriteria Minyak Sawit Lestari: Makalah

pembahasan untuk memulai proses penyusunan kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari. Maret 2004. Dapat dilihat di Website RSPO www.sustainable-palmoil.org.

3

Proses penyusunan konsep2 dirancang untuk memastikan adanya

peluang besar penyampaian masukan dari berbagai perseorangan

atau organisasi yang berkepentingan. RSPO menganggap perlu

agar asas-asas dan kriteria tersebut disusun atas dasar masukan

dari berbagai pengambil keputusan. Artinya, setiap pengambil

keputusan dapat memberikan masukan untuk asas-asas dan

kriteria tersebut.

Rancangan pertama asas-asas dan kriteria tersebut terbuka

untuk ditanggapi masyarakat mulai dari tanggal 25 November

2004 hingga 25 Januari 2005. Hal ini diikuti dengan pertemuan

kedua CWG tanggal 15 - 18 Februari 2005 di Malaysia. Tujuan

pertemuan tersebut adalah melakukan perbaikan-perbaikan

substansial dalam rangka penyusunan konsep asas, kriteria, dan

pedoman kedua, yang mencakup pertimbangan atas tanggapan

dari masyarakat yang diterima selama masa konsultasi pertama.

RSPO juga menyediakan sinopsis tanggapan-tanggapan

masyarakat.

2 Proses dan tatacara yang akan ditempuh dalam menyusun kriteria

tersebut diuraikan dalam dokumen yang berjudul Process and procedures for the development of international criteria for sustainable palm oil (Proses dan tatacara penyusunan kriteria internasional minyak sawit lestari), yang terdapat dalam website RSPO www.sustainable-palmoil.org.

4

Dokumen ini merupakan hasil pembahasan selama dan sesudah

pertemuan kedua CWG, dan merupakan Versi 2 Kriteria Konsep

RSPO Minyak Sawit Lestari. Masyarakat dapat memberi

tanggapan mereka terhadap dokumen ini hingga tanggal 25 Juli

2005.

Versi terakhir kriteria harus jelas dan dapat diterapkan. CWG

juga harus memastikan tingkat pengelolaan perkebunan yang

berterima tanpa memberikan beban yang tidak perlu atau tidak

adil kepada para pengelola perkebunan.

Pertemuan ketiga CWG dijadwalkan pada bulan September, dan

sasaran CWG adalah merampingkan Kriteria RSPO untuk

diajukan kepada Dewan Pelaksanaan.

Jika saudara ingin memberikan masukan untuk proses

ini, kirimkanlah tanggapan saudara ke alamat

[email protected] atau melalui pos kepada ProForest,

South Suite, Frewin Chambers, Frewin Court, OX1 3HZ

Oxford, UK.

Batas akhir pemberian tanggapan adalah tanggal 25 Juli

2005.

5

1.1. Sekilas mengenai dokumen ini

Dokumen ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

• Bagian 2: Asas-asas dan Kriteria Minyak Sawit Lestari. Bagian

ini berisi rancangan asas-asas dan kriteria dan dapat

digunakan baik untuk mendapatkan gambaran sekilas

mengenai kriteria dan cara kriteria tersebut disusun atau bagi

mereka yang ingin memberikan tanggapan secara luas.

• Bagian 3: Pedoman pemenuhan kriteria. Bagian ini berisi

pernyataan kembali asas-asas dan kriteria, namun dengan

rancangan naskah pedoman rinci untuk memenuhi kriteria.

Pedoman ini dapat digunakan oleh mereka yang ingin

memberikan tanggapan-tanggapan rinci mengenai kriteria

tersebut.

• Bagian 4: Masalah-masalah yang menonjol pada CWG. Ini

mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan ruang

lingkup penerapan kriteria, interpretasi dan verifikasi secara

nasional.

• Lampiran 1: Usulan definisi beberapa istilah yang digunakan

dalam asas-asas dan kriteria tersebut.

• Lampiran 2: Asas-asas dan kriteria sosial utama dari standar

dan konvensi internasional, untuk dijadikan referensi.

6

• Lampiran 3: Usulan indikator yang dapat digunakan untuk

menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dilakukan.

1.2. Masalah-Masalah Utama untuk Ditanggapi Lebih Lanjut

CWG sangat menyadari adanya sejumlah masalah yang perlu

banyak diperbaiki, diantaranya:

• Petani3. CWG menganggap penting untuk tidak mengabaikan

petani dari produksi minyak kelapa sawit lkyang memenuhi

asas-asas dan kriteria, dan kriteria tidak menjadi hambatan

bagi para petani yang ingin menerapkan manajemen lestari

minyak sawit dan memasok minyak sawit lestari ke pasar.

Banyak kriteria tidak dapat diberlakukan sepenuhnya kepada

para petani, atau akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh

para petani, dan sangat penting untuk memastikan agar

pedoman penafsiran kriteria atas dasar petani menyinggung

masalah ini. Hal ini melibatkan pertimbangan mengenai apa

yang sepantasnya diharapkan dari masing-masing petani dan

apa yang sepantasnya diharapkan dari program-program

petani dalam rangka menerapkan asas-asas dan kriteria.

Namun, pedoman untuk para petani belum cukup mendapat

perhatian. Ini mungkin karena beberapa kriteria tertentu

tidak berlaku bagi para petani, atau mungkin perlu untuk

3 Lihat Lampiran 1 mengenai usulan definisi “petani”.

7

menyusun suatu revisi kriteria untuk para petani. Pedoman di

bagian 3 memuat sejumlah usulan penafsiran kriteria yang

akan diterapkan oleh para petani. Untuk membahas masalah

ini, konsultasi yang aktif dengan organisasi petani akan

menjadi tujuan utama selama masa konsultasi masyarakat ini.

• Bagian pedoman. Telah dicapai konsensus pada pertemuan

kedua CWG mengenai perlunya dilakukan perubahan-

perubahan terhadap sebagian besar asas dan kriteria, yang

mencakup masalah-masalah yang menjadi tema sebagian besar

tanggapan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat

kebutuhan umum untuk meningkatkan kecermatan dan

akurasi redaksi pada bagian pedoman. Disamping itu, telah

dimuat beberapa usulan untuk diterapkan oleh para petani

(lihat atas) dan penafsiran secara nasional (lihat bagian 4).

Masalah-masalah spesifik yang memerlukan pertimbangan

rinci lebih lanjut, dan karenanya sangat terbuka untuk

ditanggapi, adalah:

Keperluan-keperluan atas dokumen-dokumen tertentu yang

harus tersedia untuk masyarakat (kriteria 1.1 dan 1.2);

Keperluan-keperluan yang berhubungan dengan penggunaan

bahan kimia (kriteria 4.6);

8

Keperluan-keperluan akan indikator-indikator khusus agar

dapat dilakukan perbaikan terus-menerus (kriteria 8.1 and

Lampiran 3).

• Struktur dokumen kriteria tetap RSPO. Ada dua pilihan utama

mengenai struktur dokumen tetap. Pilihan tersebut adalah, satu

dokumen tunggal dengan tanggapan pendahuluan, asas-asas,

kriteria, pedoman dan lampiran; atau dua dokumen terpisah, satu

berisi asas-asas dan kriteria wajib, dan lainnya berisi informasi

tambahan seperti pedoman, mungkin dalam bentuk buku

petunjuk atau buku kerja.

Kesemua pertimbangan ini akan segera menjadi bagian dari tugas-

tugas utama CWG setelah masa konsultasi umum, dan oleh karena

itu diharapkan adanya usulan-usulan mengenai semua masalah ini.

2. Asas-asas dan kriteria minyak sawit lestari

Produksi minyak sawit lestari akan tergantung pada kelayakan

ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang dicapai melalui:

Asas 1: Komitmen terhadap keterbukaan

Kriteria 1.1 Para produsen (growers) kelapa sawit memberikan

informasi lengkap kepada para pengambil keputusan

dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, dan secara

9

tepat waktu, agar dapat berperanserta dengan baik

dalam pengambilan keputusan.

Kriteria 1.2 Dokumen-dokumen manajemen dapat diperoleh oleh

masyarakat umum kecuali jika dilindungi oleh

kerahasiaan komersial atau jika publikasi informasi

tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada

lingkungan hidup dan masyarakat.

Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria 2.1 Patuh terhadap hukum dan peraturan setempat,

nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Kriteria 2.2 Hak penggunaan lahan jelas dan tidak dalam status

sengketa.

Kriteria 2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak

mengganggu hak-hak hukum atau adat pengguna

lain, tanpa persetujuan sukarela mereka yang

diberitahukan sebelumnya.

Asas 3: Perencanaan manajemen untuk mencapai kelayakan

ekonomi dan keuangan jangka panjang

Kriteria 3.1 Produktivitas dan kualitas jangka panjang optimal

hasil panen dan produk-produk dicapai melalui

10

praktik-praktik agronomi, pengolahan dan

manajemen.

Kriteria 3.2 Praktek-praktek produsen dan pabrik pengolah cukup

optimal untuk mempertahankan produksi minyak

sawit yang bermutu tinggi.

Asas 4: Digunakannya praktik usaha yang baik oleh para

produsen dan pabrik pengolah

Kriteria 4.1 Tatacara operasi terdokumentasikan dengan baik dan

diimpelemtasikan serta dipantau secara taat asas

(konsisten).

Kriteria 4.2 Praktek-praktik mempertahankan, dan jika

memungkinkan meningkatkan, kesuburan tanah

berada pada tingkat yang dapat menjamin hasil yang

banyak dan berkelanjutan.

Kriteria 4.3 Praktek-praktik yang meminimalisasi dan

mengendalikan erosi serta degradasi tanah.

Kriteria 4.4 Praktek-praktik ditujukan pada penjagaan mutu dan

ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma, dan spesies pengganggu lain

dapat dikendalikan dengan baik dan penggunaan

11

bahan kimia dilakukan secara optimal atas dasar

teknik Manajemen Hama Terpadu (IPM).

Kriteria 4.6 Bahan kimia (Obat) digunakan dengan cara yang tidak

membahayakan kesehatan atau lingkungan hidup.

Kriteria 4.7 Aturan keselamatan dan kesehatan kerja

dilaksanakan.

Kriteria 4.8 Semua staf, pekerja, petani dan kontraktor dilatih

dengan baik.

Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan konservasi sumber

daya alam serta keanekaragaman hayati.

Kriteria 5.1 Dilakukan penilaian mengenai dampak lingkungan

kelapa sawit yang ditanam, baik positif maupun

negatif, dan hasilnya dimasukkan ke dalam

perencanaan manajemen serta dilaksanakan dalam

prosedur operasional.

Kriteria 5.2 Membangun pemahaman tentang spesies dan habitat

tumbuhan dan hewan yang berada di dalam dan di

sekitar areal penanaman.

12

Kriteria 5.3 Rencana dikembangkan, diimplementasikan dan

dipantau untuk menangani keragaman biota di dalam

dan di sekitar areal penanaman.

Kriteria 5.4 Limbah dimusnahkan, didaur ulang, dimanfaatkan

kembali dan dibuang dengan cara yang ramah

lingkungan dan ramah sosial.

Kriteria 5.5 Memaksimalkan efisiensi penggunaan energi dan

penggunaan energi yang terbaharukan.

Kriteria 5.6 Menghindari pembakaran untuk memusnahkan

limbah dan mempersiapkan lahan penanaman

kembali kecuali dalam situasi khusus.

Kriteria 5.7 Mengembangkan, melaksanakan dan memantau

rencana pengurangan polusi dan emisi, termasuk gas

rumah kaca.

Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab para karyawan dan

perorangan serta masyarakat yang terkena dampak dari produsen

dan pabrik pengolah.4

4 Ringkasan standar internasional yang berkaitan dengan

masalah-masalah sosial utama yang dicakup oleh Asas 6 terdapat dalam Lampiran 2 yang digunakan sebagai rujukan. Ringkasan ini menjadi tambahan pada bagian pedoman.

13

Kriteria 6.1 Menilai dampak sosial, baik positif maupun negatif,

dari kelapa sawit yang ditanam dan diolah, dan

memasukkan hasilnya ke dalam perencanaan

manajemen dan dilaksanakan dalam tatacara

operasional.

Kriteria 6.2 Terdapat metoda yang terbuka dan transparan

untuk melakukan komunikasi dan konsultasi antara

produsen (growers) dan/atau pabrik pengolah,

masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang

terkena dampak atau berkepentingan.

Kriteria 6.3 Terdapat sistem yang disepakati bersama dan

terdokumentasi untuk menangani keluhan dan

ketidaksetujuan, yang dilaksanakan dan diterima

oleh semua pihak.

Kriteria 6.4 Setiap negosiasi mengenai kompensasi atas

hilangnya hak hukum atau adat ditangani melalui

sebuah sistem yang terdokumentasi yang

memungkinkan penduduk pribumi, masyarakat

setempat dan para pengambil keputusan dapat

14

menyatakan pandangan mereka melalui lembaga

perwakilan mereka sendiri.

Kriteria 6.5 Majikan memastikan agar upah dan syarat kerja

memenuhi paling tidak standar hukum atau standar

industri minimum serta cukup untuk memenuhi

kebutuhan dasar pekerja dan memperoleh

penghasilan wajar.

Kriteria 6.6 Majikan menghargai hak semua pekerja untuk

mendirikan dan ikut dalam serikat pekerja yang

mereka pilih dan untuk menentukan posisi tawar

(bargain) mereka secara kolektif. Jika undang-

undang melarang hak kebebasan berserikat dan

menentukan posisi tawar mereka secara kolektif,

majikan memfaslitasi sarana berserikat secara

mandiri dan bebas dan penentuan posisi tawar

semua pekerja.

Kriteria 6.7 Dilarang mempekerjakan anak-anak. Anak-anak

tidak dihadapkan pada suasana kerja yang berisiko.

Anak-anak hanya boleh bekerja pada perkebunan

keluarga, dengan pengawasan orang dewasa, dan

selama tidak mengganggu program pendidikannya.

15

Kriteria 6.8 Majikan tidak boleh terlibat dalam atau mendukung

diskriminasi berdasarkan ras, kasta, asal negara,

agama, cacat tubuh, jenis kelamin, orientasi

seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik

atau usia.

Kriteria 6.9 Para produsen dan pabrik pengolahan berhubungan

secara baik dan terbuka dengan para petani kecil

dan pengusaha setempat.

Kriteria 6.10 Para produsen (growers) dan pabrik pengolahan

memberikan sumbangsih terhadap pembangunan

wilayah jika memungkinkan.

Asas 7: Pengembangan perkebunan baru yang

bertanggung jawab

Kriteria 7.1 Melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan

yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak

sebelum melakukan penanaman atau operasi baru,

atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan

hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan,

manajemen dan operasi.

16

Kriteria 7.2 Menggunakan informasi survei tanah dan topografi

untuk perencanaan lokasi penanaman baru, dan

hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasi.

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak [tanggal diterapkannya

kriteria RSPO] belum menggantikan hutan primer

atau setiap daerah yang mengandung satu atau

lebih Nilai-Nilai Tinggi Pelestarian [sisipkan tanggal

jika Kriteria RSPO diterapkan].

Kriteria 7.4 Dilarang mengembangkan perkebunan di dataran

yang curam, dan/atau di pinggir serta tanah yang

rapuh.

Kriteria 7.5 Tidak boleh melakukan penanaman baru di atas

tanah rakyat setempat tanpa persetujuan sukarela

yang diberitahukan sebelumnya, yang ditangani

dengan sistem terdokumentasi yang memungkinkan

penduduk pribumi, masyarakat setempat dan para

pengambil keputusan mengungkapkan pandangan-

pandangan mereka melalui lembaga-lembaga

perwakilan mereka sendiri.

Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberi kompensasi atas setiap

pengambilalihan lahan dan pengalihan hak yang

17

disepakati, sesuai dengan persetujuan sukarela

yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan

yang telah dirundingkan.

Kriteria 7.7 Dilarang melakukan pembakaran untuk menyiapkan

penanaman baru kecuali dalam situasi khusus.

Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung di bidang

kegiatan utama

Kriteria 8.1 Produsen (grower) secara rutin memantau dan

mengkaji ulang kegiatan-kegiatan mereka dan

mengembangkan serta melaksanakan program kerja

yang memungkinkan peningkatan nyata dan

sinambung dalam operasi-operasi utama.

18

3. Usulan Pedoman untuk memenuhi kriteria

Bagian ini berisi rancangan naskah pedoman rinci untuk memenuhi kriteria. Diakui bahwa

pedoman ini masih memerlukan banyak perbaikan baik pada isi maupun tata letaknya. Kami

sangat mengharapkan tanggapan dan usulan.

Asas 1: Komitmen terhadap transparansi

Kriteria Usulan Pedoman

Kriteria 1.1 Para produsen

(grower) kelapa sawit memberikan

informasi lengkap kepada para

pengambil keputusan dalam bahasa

dan bentuk yang sesuai, dan secara

tepat waktu, agar peranserta dalam

pengambilan keputusan efektif.

Para produsen harus menanggapi secara konstruktif

permintaan informasi dari para pengambil keputusan.

Harus dibuat catatan mengenai semua permintaan

informasi.

Lihat kriteria 1.2 Mengenai keperluan akan dokumentasi

yang dapat diperoleh masyarakat.

Lihat juga kriteria 6.2 dan 7.3 yang berhubungan dengan

konsultasi.

Kriteria 1.2 Dokumen-dokumen

manajemen dapat diperoleh

Dokumen-dokumen yang dapat diperoleh masyarakat,

termasuk namun tidak terbatas pada:

19

masyarakat, kecuali jika dilindungi

oleh kerahasiaan komersial atau

jika pengungkapan informasi

tersebut akan memberi dampak

negatif terhadap lingkungan hidup

dan masyarakat.

• Tatacara operasional (4.1).

• Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan

sosial (5.1, 6.1, 7.1).

• Program keanekaragaman hayati (5.3).

• Rincian keluhan (6.3).

• Tatacara negosiasi (6.4).

• Program peningkatan secara terus-menerus (8.1).

Contoh informasi komersial yang bersifat rahasia

termasuk data keuangan seperti biaya dan pendapatan,

serta data-data yang berhubungan dengan pelanggan

dan/ atau pemasok

Contoh informasi yang jika diungkapkan dapat memberi

dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan

masyarakat termasuk informasi peka mengenai spesies

langka atau tempat suci di lokasi.

Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

20


Kriteria 2.1 Patuh pada hukum

dan peraturan setempat, nasional dan

internasional yang telah diratifikasi

Semua aturan hukum wajib dilaksanakan oleh semua

produsen dimanapun lokasi mereka dan berapapun skala

mereka. Tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap peraturan

hukum yang berkenaan. Peraturan yang berkenaan

termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan mengenai

masa pakai lahan dan hak-guna pakai, tenaga kerja, praktek

pertanian (misalnya penggunaan anti hama), lingkungan

hidup (misalnya undang-undang satwa yang dilindungi,

undang-undang polusi, pengelolaan lingkungan hidup dan

kehutanan). Peraturan yang berkenaan juga termasuk

undang-undang yang dibuat sesuai dengan kewajiban negara

terhadap hukum atau konvensi internasional (misalnya

Konvensi mengenai Keragaman Hayati, CBD).

Sistem yang digunakan untuk memahami dan melaksanakan

hukum harus sesuai dengan skala organisasi. Pada

umumnya diharapkan agar para produsen besar mempunyai

sistem dokumentasi yang baik, termasuk informasi tertulis

mengenai persyaratan hukum, mekanisme untuk

memastikan agar peraturan-peraturan hukum tersebut

21

dilaksanakan dan setiap perubahannya diketahui. Untuk

para produsen kecil, yang menjadi perhatian adalah agar

para produsen memiliki cukup pengetahuan mengenai

persyaratan hukum utama dan melaksanakannya.

Untuk interprestasi setempat, semua peraturan yang

berkenaan harus diidentifikasi, dan terutama persyaratan

yang penting. Di beberapa negara produsen terdapat

kontradiksi dan inkonsistensi antara peraturan-peraturan

sehingga yang tidak memungkinkan dipatuhinya peraturan

hukum secara penuh. Harus ada pedoman mengenai cara

para manajer mengatasi hal ini.

Kriteria 2.2 Hak untuk

menggunakan lahan dapat dibuktikan

dan tidak dalam status sengketa

Hak para produsen atas lahan yang digunakan harus jelas.

Hal ini harus ditunjukkan dengan bukti kepemilikan atau

hak pakai, seperti dokumen yang menunjukkan kepemilikan

atau bukti sewa yang sah, riwayat jangka waktu penggunaan

lahan dan penggunaan lahan sebenarnya secara sah.

Jika terjadi perselisihan, mungkin juga diperlukan informasi

tambahan sebagai bukti perolehan hak secara sah dan

kompensasi wajar kepada pemilik dan pengguna

sebelumnya.

22

Tidak boleh terdapat sengketa lahan yang berat, kecuali

persyaratan proses penyelesaian sengketa yang berlaku

sudah dipenuhi (kriteria 6.3 dan 6.4).

Untuk interprestasi setempat, harus diidentifikasi setiap hak

adat penggunaan lahan atau perselisihan yang mungkin

berkaitan.

Kriteria 2.3 Penggunaan lahan

untuk kelapa sawit tidak mengganggu

hak hukum dan adat para pengguna

lain, tanpa persetujuan sukarela

mereka sebelumnya.

Jika kemungkinan terdapat hak lain, produsen harus

menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah diketahui dan

tidak terancam atau berkurang. Kriteria ini harus

dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kriteria 6.4.

Kriteria ini memungkinkan dilakukannya penjualan dan

diadakannya kesepakatan untuk memberikan kompensasi

kepada para pengguna lahan sebelumnya karena hilangnya

keuntungan dan/atau lepasnya hak.

Untuk interprestasi setempat, harus diidentifikasi, setiap

situasi yang umum dihadapi.

Lihat definisi hak adat (lihat ‘ Usulan definisi’ dalam

Lampiran 1).

23

Asas 3: Perencanaan pengelolaan yang bertujuan mencapai kelayakan ekonomi dan

keuangan jangka panjang. Kriteria Usulan Pedoman

Kriteria 3.1 Produktivitas dan

kualitas jangka panjang optimal

hasil perkebunan dan produk-

produk dicapai melalui praktik

agronomi, pengolahan dan

manajemen.

Dokumen perencanaan manajemen harus konsisten

dengan optimalisasi jangka panjang produktivitas dan

kualitas produk. Optimalisasi produktivitas termasuk

perkembangan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana

yang disyaratkan kiteria RSPO.

Jika telah diketahui bahwa rentabilitas jangka panjang

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar

kekuasaan langsung mereka, para manajer harus mampu

menunjukkan perhatian mereka terhadap kelayakan

ekonomi dan finansial melalui perencanaan pengeloaan

jangka panjang.

Praktek-praktek untuk mencapai produktivitas jangka

panjang harus termasuk hal-hal berikut ini:

• Bibit harus bermutu tinggi, dan dibeli dari sumber

terpercaya. Produsen harus harus mencatat nama

24

pemasok, nomor batch dan tingkat perkecambahan,

serta rincian mengenai setiap persilangan jika dipasok

oleh penjual.

• Pengelolaan pembibitan harus termasuk pelaksanaan

program Penanganan Hama Terpadu (IPM), penggunaan

air yang berwawasan lingkungan (termasuk

perlindungan terhadap sumber air yang digunakan

untuk irigasi dan menghindari polusi) serta mencegah

polusi atau degradasi tanah. Hindari penggunaan

humus dari hutan atau area vegetasi alam lain dalam

pembibitan.

Para produsen harus memiliki sebuah sistem peningkatan

praktek-praktek sejalan dengan informasi dan teknik-

teknik baru. Untuk program petani, pimpinan program

diharapkan dapat memberi para anggotanya informasi

mengenai peningkatan-peningkatan yang signifikan.

Kriteria 3.2 Produsen dan

pabrik pengolah mempertahankan

produksi minyak sawit bermutu

tinggi secara cukup optimal.

Persyaratan pasar mengenai kualitas harus dipenuhi

dengan:

• Pengiriman buah secara cepat untuk menekan

penurunan mutu.

25

• Meminimalisasi zat pencemar dan residu.

• Operasi penggilingan/pengolahan yang tepat.

• Penyimpanan dan penanganan yang tepat.

Asas 4: Pengunaan praktik terbaik tepat guna oleh para produsen dan pabrik pengolah


Kriteria 4.1 Tatacara operasi

didokumentasikan dengan baik &

dilaksanakan serta dipantau

secara konsisten

Tatacara yang didokumentasikan harus mencakup semua

kegiatan yang dijelaskan dalam kriteria 4.2 – 4.8. Para

produsen harus memiliki mekanisme untuk memeriksa

konsistensi pelaksanaan tatacara. Harus ada catatan

mengenai hasil-hasil yang terukur jika perlu, untuk

menunjukkan peningkatan sinambung. Lihat kriteria 8.1.

Untuk interprestasi setempat, aturan nasional mengenai

praktik atau Praktik Manajemen Terbaik (BMP) harus

dijadikan acuan.

Untuk petani perseorangan, praktik kerja harus konsisten

dengan tatacara terdokumentasi yang disediakan oleh

26


pelanggan atau organisasi petani. Pemantauan dan

pembuatan catatan akan lebih diutamakan lagi.

Kriteria 4.2 Praktek

mempertahankan, dan jika

memungkinkan meningkatkan,

kesuburan tanah pada tingkat

yang dapat menjamin diperolehnya

hasil yang banyak dan

berkelanjutan.

Kesuburan jangka-panjang akan tergantung pada

pemeliharaan struktur tanah, kandungan organik, status

zat hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Hal ini dapat

termasuk praktek-praktek berikut:

• Memelihara kandungan organik tanah jangka panjang;

• Meminimalisasi masa kegundulan tanah;

• Pengeringan atau pemecahan;

• Meminimalisasi pembakaran (lihat kriteria 5.6 dan 7.7)

• Mengawasi pemadatan tanah;

• Mengatur pH tanah;

• Mengatur salinitas tanah;

• Mengembalikan zat hara ke tanah (tandan kosong,

limbah, lumpur batang pohon);

• Memperbaiki Nitrogen dengan kacang-kacangan;

• Menentukan kebutuhan pupuk atas dasar analisis

tanah dan daun, perhitungan eksperimentasi lapangan

27


dan daur ulang elemen. Dosis tidak boleh berlebihan.

Para petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka

memahami teknik-teknik yang diperlukan untuk

mempertahankan kesuburan tanah dan bahwa semua

teknik tersebut telah dijalankan.

Interprestasi setempat harus mengidentifikasi teknik-

teknik yang tepat guna.

Kriteria 4.3 Praktek-praktek

penekanan dan pengendalian erosi

dan penurunan mutu tanah.

Harus ditempuh teknik-teknik untuk menekan erosi

tanah. Hal ini dapat termasuk praktek-praktek seperti:

• Perencanaan dan pelaksanaan pembersihan lahan

untuk mempekecil erosi (misalnya, dengan melakukan

penanaman di bagian bawah atau membatasi ukuran

masing-masing blok tanam jika memungkinkan).

• Memastikan adanya cukup tanaman penutup dan

menghindari penyemprotan hebrisida yang berlebihan.

• Melakukan praktek-praktek irigasi yang dirancang dan

dilaksanakan untuk menekan erosi.

• Mengatasi erosi jika perlu, yang termasuk pembuatan

teras jika memungkinkan.

28


• Merancang-bangun dan memelihara jalan dengan baik.

• Menghindari penanaman di bidang yang curam atau

tanah yang amat mudah tererosi.

• Mempertahankan wilayah tepian curam untuk menekan

erosi pinggiran sungai.

• Setelah menebang pohon-pohon lama, sisa-sisa

tanaman yang masih ada di tempat dengan risiko risiko

erosi penting untuk dipertahankan atau tanaman

penutup atau tanaman rotasi harus ditanam. Dilarang

membakar untuk menghilangkan sisa tanaman (lihat

kriteria 5.6).

Para petani harus dapat menunjukkan bahwa mereka

memahami teknik-teknik yang diperlukan untuk menekan

erosi tanah dan bahwa teknik-teknik tersebut sedang

dilaksanakan.

Interprestasi setempat harus mengacu pada pedoman

nasional, dan mengidentifikasi praktek-praktek terbaik

pengelolaan serta teknik-teknik yang sesuai untuk

memelihara kualitas tanah di lokasi setempat, termasuk

29


pedoman mengenai jenis tanah, dan setiap ambang kinerja

yang tepat, seperti kemiringan maksimum yang dapat

diterima untuk penanaman.

Kriteria 4.4 Praktek-praktek

bertujuan untuk menjaga kualitas

dan ketersediaan air permukaan

dan air tanah

Para produsen harus memahami pengaruh-pengaruh

penggunaan air oleh mereka dan pengaruh-pengaruh

kegiatan mereka pada sumber daya air setempat. Praktek-

praktek tersebut dapat termasuk:

• Penggunaan rencana pengelolaan air, dengan mengingat

efisiensi penggunaan dan keterbaharuan sumber-

sumber air.

• Memastikan agar penggunaan air tidak menimbulkan

dampak yang merugikan terhadap ketersediaan air

tersebut bagi para pemakai di bagian hilir.

• Perlindungan aliran air, tanah sawah dan rawa, yang

termasuk menjaga wilayah penopang tepian tebing di

sepanjang badan air.

• Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah

melalui aliran permukaan tanah, zat hara atau bahan-

bahan kimia, atau sebagai akibat pembuangan limbah

30


secara tidak tepat.

• Penanganan limbah pabrik secara tepat dan

pemantauan rutin terhadap kualitas limbah, yang harus

memenuhi peraturan nasional.

Interprestasi setempat harus mengacu pada pedoman

nasional atau praktek-praktek terbaik dan jika

memungkinkan ambang batas kinerja persyaratan seperti

ukuran dan lokasi jalur tepian tebing atau tingkat aliran

permukaan maksimum yang dapat diterima.

Kriteria 4.5 Hama, penyakit,

rumput, dan spesies pengganggu

lain ditangani secara efektif dan

penggunaan bahan kimia

dioptimalkan dengan

menggunakan teknik Pengelolaan

Hama Terpadu (IPM).

Para produsen harus menerapkan teknik-teknik IPM yang

diakui, dengan memasukkan metoda-metoda budi daya,

biologis, mekanis atau fisik untuk menekan penggunaan

bahan kimia:

• Harus ada program untuk memantau hama dan

penyakit.

• Penanganan hama tanpa bahan kimia harus lebih

diutamakan dampak penangangan hama dengan

menggunakan bahan kimia. Perlindungan tanaman

terhadap hama, penyakit, dan rumput harus dilakukan

31


dengan menggunakan pestisida yang tepat seminimum

mungkin. Spesies hewan yang secara sah dilindungi

yang mungkin mematikan atau merusak kelapa sawit

harus ditangani dengan cara yang tidak merusak

(misalnya pagar beraliran listrik, pengusiran, suara

keras, dan lain-lain).

• Penggunaan bahan kimia dibenarkan. Harus dilakukan

upaya-upaya untuk memilih pestisida dengan kadar

racun rendah. Harus dibuat catatan mengenai

penggunaan pestisida (meliputi bahan aktif yang

digunakan, area yang ditangani, jumlah yang digunakan

per hektar dan jumlah penyemprotan), sebagai dasar

untuk merencanakan pengurangan penggunaan bahan

kimia.

• Harus digunakan produk-produk khusus untuk hama,

rumput atau penyakit sasaran dan dengan dampak

minimal terhadap spesies non-sasaran jika ada. Rotasi

pestisida harus dilakukan jika memungkinkan untuk

menghindari terjadinya kekebalan.

32


Interprestasi setempat harus memberikan pedoman lebih

lanjut mengenai Praktek-praktek yang paling tepat guna

untuk sebuah negara tertentu, dan jika perlu, mengenai

Praktek-praktek yang tepat guna untuk produksi skala

kecil.

Kriteria 4.6 Bahan kimia

harus digunakan dengan cara yang

tidak membahayakan kesehatan

atau lingkungan hidup.

Penggunaan bahan kimia harus diatur dengan tepat

melalui Praktek-praktek yang tepat guna yang harus

mencakup:

• Pemilihan pestisida dengan memperhatikan risiko

terhadap lingkungan hidup dan kesehatan. Hal ini

harus termasuk penggunaan anggaran untuk masalah

keracunan, daftar “tidak boleh digunakan” dan/atau

cara lain untuk menekan kemungkinan timbulnya

dampak.

• Harus ada rencana pengurangan penggunaan pestisida

jika memungkinkan, dan memantau penggunaan dan

dampak-dampak sebenarnya. Rencana ini harus

memusatkan perhatian pada pengurangan dan/atau

penghapusan penggunaan bahan kimia atas dasar

33


parameter seperti tingkat persistensi, kadar racun atau

biomagnifikasi.

• Mengembangkan metoda-metoda penggunaan,

penanganan, pelatihan, pengendalian, pengawasan,

penyimpanan dan pembuangan yang tepat guna demi

tercapainya praktek yang aman. Bahan kimia hanya

boleh digunakan oleh orang yang memenuhi syarat yang

telah mendapat pelatihan yang sesuai dan harus selalu

digunakan sesuai dengan label produk. Harus tersedia

dan digunakan peralatan pengaman. Lihat juga kriteria

4.7 mengenai keselamatan dan kesehatan.

• Harus dilakukan upaya-upaya untuk menggunakan

pestisida dengan metoda yang dapat menekan risiko

dan dampak. Harus diambil tindakan pencegahan

khusus jika pestisida disemprotkan dari udara agar

pestisida tidak terbang ke badan air (sumber mata air,

sungai, dan lain-lain), vegetasi alami, pemukiman

penduduk dan lahan lain.

• Para produsen (kecuali petani perseorangan) dan/atau

34


pemasok harus mampu menunjukkan hasil uji residu.

• Limbah harus dibuang dengan benar, atas dasar

program khusus pengelolaan bahan kimia (pestisida)

yang benar-benar dipahami oleh para pekerja dan

manajer. Lihat juga kriteria 5.4 mengenai pembuangan

limbah.

Interprestasi setempat harus mempertimbangkan:

peraturan resmi mengenai penggunaan pestisida, daftar

agrokimia yang dilarang, residu agrokimia yang harus

diuji, dan tingkat residu yang tepat, serta praktek

penanganan terbaik penggunaan pestisida atau sumber-

sumber informasi mengenai semua hal ini.

Kriteria 4.7 Persyaratan

Kesehatan dan keselamatan kerja

dilaksanakan.

Para produsen dan pabrik pengolah harus memastikan

agar tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang

mereka jalankan aman dan tidak mengandung risiko

terhadap kesehatan. Mereka harus memastikan agar zat-

zat dan bahan-bahan kimia, fisik, dan biologis yang

mereka gunakan tidak mengandung risiko terhadap

kesehatan jika digunakan secara benar. Harus diciptakan

35


sebuah lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk

semua pekerja baik pegawai perkebunan maupun

kontraktor. Hal ini termasuk:

• Kebijakan kesehatan dan keselamatan, yang

dilaksanakan dan dipantau.

• Semua operasi yang mengandung risiko masalah

kesehatan dan keselamatan telah dinilai dan telah

dibuat dan dilaksanakan tatacara penanganan masalah-

masalah yang teridentifikasi tersebut. Semua tindakan

pencegahan yang menyertai produk harus diperhatikan

dengan baik dan diterapkan kepada para pekerja.

• Semua pekerja yang terlibat dalam operasi telah cukup

terlatih dengan Praktek-praktek kerja aman (lihat juga

kriteria 4.8). Harus cukup tersedia perlengkapan

pelindung untuk para pekerja di tempat kerja mereka

untuk mengatasi semua operasi yang mengandung

risiko, seperti penggunaan pestisida, pembukaan lahan,

pemanenan dan jika digunakan, pembakaran.

• Menyimpan semua bahan kimia di tempat yang aman

36


dan terkunci, yang dapat mencegah tumpahan secara

tidak sengaja. Harus ada catatan persediaan bahan

kimia di tempat penyimpanan dan diperbaharui jika

bahan tersebut digunakan. Semua wadah bahan kimia

harus dibuang dengan benar dan tidak digunakan

untuk tujuan lain (lihat kriteria 5.4).

• Harus terdapat tatacara penanggulangan kecelakaan

serta keadaan darurat dan petunjuk harus dapat

dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Tatacara

penanggulangan kecelakaan harus tersedia dalam

bahasa angkatan kerja. Para pekerja yang diberi

pelatihan P3K harus berada di lapangan maupun lokasi

operasi lain dan harus tersedia perlengkapan P3K di

tempat kerja. Harus dibuat catatan mengenai semua

kecelakaan yang harus dikaji ulang secara berkala.

Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi

kecelakaan.

Untuk petani perseorangan, dapat dilakukan pendekatan

yang lebih informal dalam pembuatan dokumentasi dan

37


catatan, asalkan praktek-praktek kerja untuk semua

pekerja aman.

Untuk Interprestasi setempat, harus diidentifikasi dan

digunakan semua peraturan hukum bersamaan dengan

setiap pedoman setempat atau nasional mengenai praktek

kerja yang aman dalam bidang pertanian. Penting juga

untuk mengidentifikasi apa yang merupakan operasi yang

berbahaya dalam wacana setempat.

Kriteria 4.8 Semua staf,

pekerja, petani dan kontraktor

dilatih dengan baik

Para produsen dan pabrik pengolah harus memberikan

pelatihan kepada semua staff, pekerja dan kontraktor agar

mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung

jawab mereka sesuai dengan tatacara yang telah dibuat,

dan sesuai dengan asas-asas dan kriteria.

Perusahaan yang besar harus memiliki program pelatihan

resmi yang meliputi penilaian rutin mengenai kebutuhan

pelatihan dan dokumentasi program. Harus ada catatan

pelatihan untuk masing-masing pekerja.

Para pekerja yang bekerja pada lahan petani juga

memerlukan cukup pelatihan dan keterampilan dan hal ini

38


dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan oleh

produsen dan pabrik pengolah yang membeli buah dari

mereka, oleh organisasi petani, atau bekerjasama dengan

lembaga dan organisasi lain. Untuk petani, tidak

diperlukan catatan pelatihan namun setiap orang yang

bekerja di perkebunan harus cukup mendapat pelatihan

mengenai pekerjaan yang mereka lakukan.

Untuk keperluan setempat, harus diidentifikasi kualifikasi

pelatihan kerja yang tepat guna.

Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam serta

keanekaragaman hayati


Kriteria 5.1 Dilakukan

penilaian mengenai dampak positif

maupun negatif kelapa sawit

Penilaian dampak terhadap lingkungan hidup dapat

beragam mulai dari Analisis Dampak Lingkungan

(ANDAL) mandiri melalui penilaian internal formal yang

39


terhadap lingkungan hidup dan

hasilnya dimasukkan ke dalam

perencanaan pengelolaan serta

dilaksanakan dalam tatacara

operasional.

dilakukan oleh produsen, hingga penilaian relatif

mengenai dampak-dampak yang mungkin timbul yang

diadakan oleh petani. Tingkat formalitas dan

kemandirian yang tepat bergantung pada peraturan

hukum, ukuran operasi dan wacana setempat.

Penilaian tersebut di atas harus mencakup dampak

terhadap tanah, air, udara, keragaman hayati dan orang,

baik di dalam maupun di luar lokasi. Jika aktivitas,

teknik-teknik atau operasi dapat berubah dari waktu ke

waktu, penilaian atas dampak-dampaknya perlu

diperbaharui seperlunya.

Kemungkinan dampak terhadap lingkungan hidup yang

akan termasuk kegiatan-kegiatan seperti:

• membangun jalan baru, pabrik pengolahan atau

prasarana lain.

• membuat sistem pembuangan saluan air hujan atau

irigasi.

• penanaman kembali atau perluasan areal penanaman.

• pembuangan limbah pabrik

40


Jika hasil analisis dampak lingkungan mengharuskan

adanya perubahan Praktek-praktek yang ada, untuk

mengurangi atau mengatasi dampak negatif parah,

harus disusun jadwal perubahan.

Untuk program petani, pimpinan program bertanggung

jawab untuk melakukan analisis dampak lingkungan

dan merencanakan dan bekerja sesuai dengan hasil-

hasilnya. Para petani perseorangan tidak diminta untuk

melakukan analisis formal dampak lingkungan (kecuali

ditentukan demikian oleh peraturan hukum) namun

harus memiliki pemahaman yang baik mengenai

kemungkinan dampak negatif aktivitas-aktivitas mereka

dan teknik-teknik pengurangan dampak yang tepat

guna.

Interprestasi setempat harus mempertimbangkan setiap

persyaratan hukum nasional beserta setiap masalah lain

yang tidak ditetapkan undang-undang namun tidak

kalah pentingnya.

Kriteria 5.2 Memahami spesies Untuk menganalisis dampak-dampak lingkungan

41


dan habitat tumbuhan dan hewan

yang berada di dalam dan di sekitar

areal yang ditanami

(kriteria 5.1) dan menyusun rencana pengelolaan

keanekaragaman hayati (kriteria 5.3), harus ada

sejumlah informasi dasar. Informasi tersebut harus

merupakan kesatuan yang meliputi baik areal

perkebunan itu sendiri maupun pertimbangan rona

lingkungan yang lebih luas (seperti daerah suaka

margasatwa):

• Adanya areal-areal yang dilindungi dapat banyak

terkena pengaruh dari produsen atau pabrik

pengolahan.

• Status konservasi (misalnya status IUCN),

perlindungan hukum, status kependudukan dan

peraturan habitat spesies-spesies yang langka,

terancam, hampir punah dan endemis, yang dapat

secara signifikan terkena dampak dari produsen atau

pabrik pengolahan.

• Identifikasi atas habitat dan ekosistem langka, dan

terancam yang dapat secara signifikan terkena

dampak dari produsen atau pabrik pengolahan.

42


Pengumpulan informasi ini harus termasuk pemeriksaan

catatan biologi yang ada, dan konsultasi dengan

departemen pemerintah yang terkait serta LSM yang

berkepentingan jika perlu. Sesuai dengan jumlah

informasi yang tersedia, mungkin diperlukan sejumlah

kerja lapangan tambahan dengan menggunakan teknik-

teknik seperti analisis keragaman hayati secara cepat.

Produsen atau pabrik pengolahan mungkin perlu

bantuan tenaga ahli. Sumber-sumber informasi yang

tepat guna termasuk data tentang spesies terancam dari

pemerintah maupun sumber internasional (’daftar data

merah’), peraturan perlindungan margasatwa nasional,

pihak yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah dan

spesies-spesies yang dilindungi, atau LSM yang terkait.

Untuk petani perseorangan, pemahaman mendasar

mengenai setiap masalah pelestarian, spesies, atau

habitat setempat sudah memadai.

Untuk interprestasi setempat, setiap informasi berkaitan

yang ada seperti data spesies umum, penelitian dari

43


areal perkebunan dan ‘daftar merah’ spesies langka

setempat maupun nasional, harus dijadikan rujukan.

Kriteria 5.3 Rencana

penanganan keragaman hayati di

dalam dan di sekitar areal yang

ditanami dikembangkan,

dilaksanakan dan dipantau.

Harus dibuat perencanaan dari informasi yang

dikumpulkan (kriteria 5.2), dan harus:

• dipastikan agar setiap peraturan hukum yang

berhubungan dengan perlindungan terhadap setiap

bagian vegetasi alami atau perlindungan dan

pengelolaan spesies yang terdaftar dalam peraturan

nasional dan setempat telah dipenuhi.

• memastikan langkah-langkah pencegahan kerusakan

atau penurunan mutu habitat, termasuk

perlindungan terhadap wilayah tepian tebing, lereng

curam, potongan tanaman alami, penyisihan wilayah

konservasi/wilayah cadangan dan wilayah yang

memiliki nilai konservasi tinggi.

• mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan

habitat, terutama wilayah marjinal seperti daerah

tepian tebing, koridor yang menghubungkan daerah

vegetasi alami, perluasan area vegetasi alamiah yang

44


ada atau area-area yang sebelumnya ditanami namun

kemudian diketahui tidak sesuai (misalnya lereng

yang curam) dan lokasi-lokasi lain yang tidak

produktif (misalnya dataran rendah basah, tanah

ujung atau daerah yang tanahnya tidak sehat)

• mempertimbangkan perlunya mengendalikan setiap

perburuan, pemancingan, atau kegiatan pengumpulan

secara liar atau tidak tepat; dan menyusun langkah-

langkah yang bertanggung jawab untuk mengatasi

konflik antara manusia dan margasatwa (misalnya

serangan gajah).

Untuk petani perseorangan, adanya rencana lisan tidak

resmi mungkin sudah memadai.

Interprestasi setempat harus mengindentifikasi setiap

indikator relevan dan ambang batas kinerja, seperti

apakah harus ada proporsi minimum kepemilikan lahan

yang harus dikelola untuk keperluan keanekaragaman

hayati.

Kriteria 5.4 Limbah dikurangi, Langkah-langkah untuk menekan limbah harus

45


didaur ulang, di manfaatkan kembali

dan dibuang dengan cara yang

ramah lingkungan dan ramah sosial.

mencakup:

• Identifikasi sumber-sumber limbah dan polusi.

• peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya

(misalnya, mencapai efisiensi ekstraksi yang tinggi

untuk mengurangi minyak dalam EFB (tandan kosong

dan limbah cair) dan daur-ulang limbah sebagai zat

hara (misalnya EFB) atau mengubahnya menjadi

produk bernilai tambah (misalnya melalui program

pakan ternak).

• Pembuangan bahan kimia berbahaya beserta

wadahnya secara tepat guna. Sisa wadah bahan kimia

harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang

ramah lingkungan dan ramah sosial (misalnya

dikembalikan kepada penjual atau dicuci

menggunakan metode tiga kali pembilasan), sehingga

tidak membawa risiko pencemaran terhadap sumber

air atau terhadap kesehatan manusia. Petunjuk

pembuangan pada kemasan pabrik harus dipatuhi.

Untuk para petani pendekatan yang dilakukan dapat

46


lebih tidak resmi sepanjang hasilnya dapat diterima.

Interprestasi setempat dapat mencakup, jika perlu:

rincian mengenai setiap undang-undang atau kebijakan

nasional yang berkenaan, daftar limbah yang harus

diperhatikan, setiap cara pembuangan yang tidak

dibenarkan (misalnya limbah yang belum diolah tidak

boleh langsung dibuang ke badan air), pedoman praktek

terbaik yang ada mengenai daur ulang dan penggunaan

ulang zat hara, pengelolaan kolam limbah, peningkatan

efisiensi ekstraksi pabrik pengolahan dan cara

pembuangan limbah yang tepat guna, serta setiap cara

yang tepat guna untuk zat hara dalam EFB dan

mengembalikan limbah kepada petani dari pabrik yang

mengolah buah mereka.

Kriteria 5.5 Memaksimalkan

efisiensi penggunaan energi dan

menggunakan energi yang

terbaharukan.

Produsen dan pabrik pengolahan harus menilai energi

yang digunakan untuk operasi mereka dan efisiensi

energi pada operasi mereka. Harus diidentifikasi

langkah-langkah untuk memaksimalkan efisiensi

penggunaan bahan bakar dan sumber-sumber energi

47


yang terbaharui jika memungkinkan (misalnya sabut dan

batok kelapa).

Kriteria 5.6 Dilarang melakukan

pembakaran untuk memusnahkan

limbah dan membuka lahan untuk

penanaman kembali kecuali dalam

keadaan khusus.

Api hanya boleh digunakan jika hasil analisis

menunjukkan bahwa api adalah pilihan yang paling

efektif dan paling sedikit menimbulkan kerusakan

lingkungan untuk menekan risiko penyebaran hama dan

penyakit, serta dengan bukti bahwa cara pembakaran

tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Para produsen harus mematuhi ‘Pedoman untuk

pelaksanaan kebijakan ASEAN mengenai tidak ada

pembakaran’, atau pedoman sejenis di tempat lain.

Para petani telah menunjukkan bahwa kecil

kemungkinan api yang mereka gunakan akan

menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali, sehingga

boleh menggunakan api sepanjang selalu waspada

terhadap keselamatan. Mungkin diperlukan program

penyuluhan/pelatihan bagi para petani.

Kriteria 5.7 Rencana untuk

mengurangi polusi dan emisi,

Harus dilakukan analisis atau kegiatan-kegiatan yang

menimbulkan polusi, termasuk emisi gas,

48


termasuk gas rumah kaca dapat

dikembangkan, dilaksanakan dan

dipantau.

partikulat/emisi jelaga dan limbah cair. Rencana untuk

mengurangi polusi dan emisi harus dikembangkan dan

dilaksanakan dan perkembangan pelaksanaan rencana

ini harus dipantau secara rutin.

Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab atas semua pekerja dan perseorangan serta

masyarakat yang terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolahan5.


Kriteria 6.1 Dilakukan analisis

mengenai dampak sosial, baik

positif maupun negatif, dari

penanaman kelapa sawit dan

pengolahan sawit dan hasilnya

dimasukkan ke dalam perencanaan

Analisis mengenai dampak sosial dapat dilakukan oleh

tenaga ahli mandiri atau secara internal oleh produsen

sesuai dengan keadaan. Tingkat formalitas dan

kemandirian yang tepat akan bergantung pada

peraturan hukum, ukuran operasi dan wacana setempat.

Analisis ini harus cukup untuk memastikan agar semua

5 Ringkasan standar internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial utama yang dicakup oleh Asas 6 termasuk di dalam Lampiran-lampiran, untuk keperluan rujukan. Ringkasan ini menjadi pelengkap bagian pedoman.

49


pengelolaan serta dilaksanakan

dalam tatacara operasional.

dampak sebenarnya dan potensial (baik positif maupun

negatif) telah teridentifikasi. Analisis ini termasuk

cukup dipertimbangkannya dampak-dampak terhadap

hak adat atau tradisional masyarakat setempat dan

penduduk asli, jika ada (lihat juga kriteria 2.3 dan 6.4).

Jika aktivitas, teknik atau operasi berubah dari waktu

ke waktu, analisis dampak perlu diperbaharui

sebagaimana diperlukan.

Jika hasil analisis dampak menunjukkan perubahan

pada praktek yang ada untuk mengurangi atau

menurunkan dampak negatif yang berat, perlu disusun

jadwal perubahan.

Karena dampak sosial biasanya bergantung pada kondisi

sosial, keperluan nasional harus mengidentifikasi

masalah-masalah penting, dan metodologi-metodologi

untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasil-

hasilnya.

Jika perkebunan memiliki program produsen luar,

dampak program tersebut dan implikasi cara

50


pengelolaannya harus mendapat perhatian khusus.

Petani perseorangan tidak perlu melakukan analisis

dampak sosial secara resmi.

Kriteria 6.2 Terdapat metoda

yang terbuka dan transparan untuk

melakukan komunikasi dan

konsultasi antara produsen

dan/atau pabrik pengolahan,

masyarakat setempat dan pihak-

pihak lain yang terkait atau

berkepentingan

Praktek-praktek komunikasi dan konsultasi harus

mencakup:

• Tatacara konsultasi dan komunikasi yang

terdokumentasi.

• Seorang manajer yang ditunjuk yang bertanggung

jawab atas masalah-masalah ini.

• Pembuatan daftar para pengambil keputusan, catatan

mengenai semua komunikasi dan catatan mengenai

langkah-langkah yang diambil sebagai reaksi

terhadap masukan dari para pengambil keputusan.

Keputusan bahwa produsen atau pabrik pengolahan

harus membuat perencanaan yang jelas, agar

masyarakat setempat dan para pihak lain yang

berkepentingan memahami tujuan komunikasi dan/atau

konsultasi.

51


Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang

bersama dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak

lain yang terkait atau berkepentingan. Harus

dipertimbangkan penggunaan mekanisme setempat yang

sudah ada. Harus dipertimbangkan keberadaan/formasi

forum para pengambil keputusan dari berbagai instansi.

Komunikasi juga harus memperhatikan akses yang

berbeda terhadap informasi mengenai wanita

dibandingkan dengan pria, kepala desa dibandingkan

dengan pekerja harian, kelompok masyarakat yang baru

dan yang lama, dan berbagai kelompok suku bangsa

yang berbeda.

Interprestasi lokal harus mempertimbangkan masalah-

masalah seperti jenjang konsultasi yang tepat guna dan

jenis organisasi atau perseorangan yang harus

dilibatkan.

Pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat yang tidak

berpihak, LSM, atau pemerintah (atau gabungan dari

ketiganya) harus menjembatani program dan masyarakat

52


petani, dan pihak-pihak lain jika perlu, dalam

komunikasi ini.

Kriteria ini tidak berlaku pada petani perseorangan.

Kriteria 6.3 Terdapat sistem

yang disepakati bersama dan

terdokumentasi untuk menangani

komplain dan keluhan, yang

dilaksanakan dan diterima oleh

semua pihak.

Dasar dari sistem yang terdokumentasi adalah untuk

menyelesaikan perselisihan secara berhasilguna, tepat

waktu dan tepat guna. Proses untuk menyelesaikan

perselisihan maupun hasil-hasilnya harus

didokumentasikan. Sistem ini harus terbuka bagi setiap

pengambil keputusan.

Komplain dapat ditangani melalui mekanisme seperti

Komisi Konsultasi Gabungan (JCC). Keluhan mungkin

berasal dari dalam (para pekerja) atau dari luar.

Perusahaan atau asosiasi bertanggung jawab atas

program petani. Petani perseorangan tidak perlu

memiliki sistem yang terdokumentasi, namun harus

mampu menunjukkan bahwa mereka bereaksi secara

konstruktif terhadap setiap masalah atau komplain.

Kriteria 6.4 Setiap negosiasi Kriteria ini harus dipertimbangkan dalam hubungannya

53


mengenai kompensasi atas

hilangnya hak hukum dan adat

ditangani melalui sebuah sistem

yang terdokumentasi yang

memungkinkan penduduk pribumi,

masyarakat setempat dan pengambil

keputusan lain mengungkapkan

pandangan mereka melalui lembaga

perwakilian mereka sendiri.

dengan Kriteria 2.3.

Hak-hak hukum dan adat diidentifikasi serta dinilai dan

dibuat sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang

berhak mendapat kompensasi. Dibuat dan dilaksanakan

sebuah sistem penghitungan dan distribusi kompensasi

yang wajar. Sistem ini harus memperhatikan perbedaan

jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak,

kepemilikan dan akses terhadap tanah; perbedaan

antara transmigran dan penduduk yang tinggal lebih

lama; perbedaan antara bukti kepemilikan tanah resmi

dan bukti kepemilikan tanah secara adat.

Proses dan hasil setiap klaim kompensasi harus

didokumentasikan dan disiarkan kepada umum.

Kriteria 6.5 Majikan memastikan

agar upah dan kondisi kerja

memenuhi paling tidak standar

hukum atau standar industri

minimum serta cukup untuk

Para pekerja dan kontraktor harus dibayar sesuai

dengan undang-undang dan peraturan nasional (dan

kesepakatan bersama antara pekerja dan majikan, lihat

kriteria 6.6), dan/atau jika tidak ada peraturan

nasional, sesuai dengan standar minimum industri.

54


memenuhi kebutuhan dasar pekerja

dan memberikan penghasilan yang

wajar.

Undang-undang tenaga kerja, kesepakatan serikat

pekerja atau kontrak kerja perseorangan yang mengatur

upah dan persyaratan kerja (misalnya jam kerja,

potongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan

pemberhentian, masa pemberitahuan di muka, dan lain-

lain) harus dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh

para pekerja atau diterangkan secara jelas kepada

mereka oleh pegawai senior perusahaan.

Para pekerja harus memiliki akses ke air minum dan

MCK terpisah. Produsen dan pabrik pengolahan harus

menyediakan fasilitas perumahan, pengobatan,

pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai

dengan standar nasional atau lebih, jika tidak ada

fasilitas umum (tidak berlaku pada petani).

Untuk interprestasi setempat, harus ditentukan tingkat

kinerja seperti gaji dan kondisi minimum yang berlaku,

bersama dengan cara penilaiannya.

Kriteria 6.6 Majikan menghargai Hak para pekerja dan kontraktor untuk membentuk

55


hak semua pekerja untuk berserikat

dan menentukan posisi tawar

(bargain) secara kolektif. Jika hak

kebebasan untuk berserikat dan

menentukan posisi tawar secara

kolektif dilarang oleh undang-

undang, majikan memfasilitasi

sarana paralel untuk perserikatan

mandiri dan bebas dan posisi tawar

untuk seluruh pekerja.

serikat dan menentukan posisi tawar secara kolektif

dengan atasan mereka harus dihargai, sesuai dengan

konvensi 87 dan 98 Organisasi Buruh Internasional.

Undang-undang tenaga kerja dan persetujuan serikat

pekerja, atau jika keduanya tidak ada, kontrak

perseorangan yang merinci masalah upah dan kondisi

lain dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh para

pekerja atau diterangkan secara jelas kepada mereka

oleh seorang pegawai senior perusahaan.

Kriteria 6.7 Dilarang

mempekerjakan anak-anak. Anak-

anak tidak boleh dipekerjakan pada

suasana kerja yang berbahaya.

Anak-anak hanya boleh bekerja di

perkebunan keluarga, dengan

pengawasan orang dewasa, dan

selama tidak mengganggu program

Para produsen dan pabrik pengolahan harus

menetapkan dengan jelas batas usia kerja minimum,

sekaligus jam kerjanya. Hanya pekerja di atas usia lulus

sekolah di negara yang bersangkutan atau paling tidak

berusia 15 tahun, yang boleh dipekerjakan, dengan

perkecualian seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

di perkebunan keluarga. Usia minimum pekerja tidak

boleh kurang dari yang ditetapkan dalam peraturan

56


pendidikannya. nasional. Petani hanya boleh mempekerjakan pekerja

anak-anak jika dibenarkan oleh peraturan nasional.

Kriteria 6.8 Majikan tidak boleh

terlibat atau mendukung

diskriminasi berdasarkan ras,

kasta, asal negara, agama, cacat,

jenis kelamin, orientasi seksual,

keanggotaan serikat pekerja, afiliasi

politik atau usia.

Para produsen dan pabrik pengolahan harus menjamin

kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi semua

pekerja dan kontraktor. Hal ini mencakup perlakuan

terhadap pekerja migran.

Kriteria 6.9 Para produsen dan

pabrik pengolahan berhubungan

secara baik dan terbuka dengan

para petani dan pengusaha

setempat.

Para produsen dan pabrik pengolahan harus membuat

dokumentasi tatacara pengambilan keputusan dan

penentuan harga yang tepat dan adil baik untuk FFB

maupun sarana produksi.

Para produsen dan pabrik pengolahan harus

memastikan agar kedua belah pihak memahami

perjanjian kontrak di antara mereka, dan bahwa kontrak

tersebut adil, sah, dan transparan.

Pembayaran yang telah disepakati harus diberikan

57


secara tepat waktu. Jika pabrik pengolahan

menginginkan agar para petani mengubah praktik kerja

mereka agar memenuhi kriteria RSPO, mereka harus

memberikan pembayaran di muka kepada FFB agar para

petani dapat mengatasi setiap kenaikan biaya yang

terjadi karena praktek kerja baru.

Transaksi dengan para petani harus memperhatikan

masalah-masalah yang berkaitan seperti transportasi ke

lokasi pabrik pengolahan dan akses ke penyimpanan,

keluwesan penentuan kelas barang dan ketidakmerataan

kualitas, dan mencerminkan keinginan mereka untuk

mandiri secara finansial serta tidak terikat hutang pada

pelanggan.

Kriteria 6.10 Para produsen dan

pabrik pengolahan memberikan

sumbangsih untuk pembangunan

daerah setempat jika

memungkinkan.

Sumbangsih terhadap pembangunan daerah harus

didasarkan pada hasil konsultasi dengan masyarakat

setempat. Lihat juga kriteria 6.2. Konsultasi tersebut

harus dilandasi asas transparansi, keterbukaan dan

partisipasi, serta harus mendorong masyarakat untuk

58


mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka,

termasuk kebutuhan yang berbeda antara pria dan

wanita.

Jika para calon pekerja memiliki kualitas yang sama

rata, harus diberikan prioritas kepada anggota

masyarakat setempat.

Interprestasi setempat harus memperhatikan parameter-

parameter atau ambang batas khusus seperti

penggunaan barang dan jasa setempat dan dalam negeri

jika memungkinkan, persentase tertentu dari laba

perkebunan harus digunakan untuk proyek

pembangunan sosial, atau kuota minimum untuk

pekerja lokal.

Asas 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab

Kriteria USULAN PEDOMAN

Kriteria 7.1 Dilakukan analisis

dampak sosial dan lingkungan hidup

Lihat juga kriteria 5.1 dan 6.1.

Kemungkinan dampak semua kegiatan utama yang

59


secara komprehensif dan partisipatif

sebelum membangun perkebunan atau

mengadakan operasi baru, atau

memperluas perkebunan yang sudah

ada, dan hasilnya dimasukkan ke

dalam perencanaan, pengelolaan dan

operasi

diajukan harus diuji sebelum dikembangkan. Analisis

tersebut paling tidak termasuk:

• Analisis mengenai dampak semua kegiatan utama

yang direncanakan, yang termasuk penanaman,

operasi pabrik, jalan, dan prasarana lain.

• Analisis, termasuk konsultasi dengan pengambil

keputusan, mengenai Nilai Konservasi Tinggi (lihat

kriteria 7.3) yang mungkin rusak atau turun

mutunya oleh perkebunan;

• Analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan

dampak terhadap ekosistem alami yang

berdekatan dengan lahan yang dikembangkan,

termasuk apakah pengembangan atau keperluan

akan menambah tekanan terhadap ekosistem alami

yang berdekatan;

• Identifikasi terhadap anak-anak sungai dan

analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan

dampak terhadap kondisi hidrologi karena

pengembangan yang direncanakan. Harus

60


direncanakan dan diambil langkah-langkah untuk

menjaga kuantitas dan kualitas sumber air;

• Informasi survei tanah datar dan topografi

termasuk identifikasi terhadap tanah marjinal dan

tanah rapuh, areal yang rawan erosi dan lereng

yang tidak sesuai untuk penanaman. Harus

direncanakan langkah-langkah untuk menekan

erosi melalui penggunaan mesin-mesin berat

secara benar, membuat teras lereng, konstruksi

jalan yang tepat guna, pengadaan tanaman

penutup, perlindungan tepian sungai, dan lain-

lain ;

• Analisis jenis tanah yang akan digunakan (hutan,

hutan bukaan, lahan kosong).

• Analisis kepemilikan atau akses hak guna atas

lahan (siapa yang menggunakan lahan secara sah,

atau memiliki klaim kepemilikan atau akses atas

lahan sekarang atau di kemudian hari).

• Analisis mengenai pola tata guna tanah yang

61


sekarang berlaku.

• Analisis mengenai kemungkinan dampak sosial

terhadap masyarakat sekitar karena penanaman,

termasuk analisis mengenai berbagai dampak

terhadap perempuan dan laki-laki, masyarakat

adat, migran dan penduduk lama.

Harus disusun dan dilaksanakan rencana dan operasi

lapangan untuk menindaklanjuti hasil-hasil analisis.

Satu hal yang mungkin dihasilkan dari proses

analisis adalah agar pembangunan dihentikan,

karena besarnya kemungkinan dampak.

Jika pembangunan termasuk produsen luar, dampak

program dan implikasi cara pengelolaannya harus

mendapat perhatian khusus.

Untuk program petani, pimpinan program harus

melakukannya. Hal ini tidak berlaku pada petani

perseorangan.

Interprestasi nasional harus mempertimbangkan

penetapan ambang batas minimum ukuran

62


perkebunan, misalnya 50 hektar atau lebih yang

memerlukan SEIA. Pertimbangkan pendataan dampak

sosial yang tidak dapat diterima (misalnya,

pengungsian, hilangnya ketahanan pangan

masyarakat setempat, dan lain-lain).

Kriteria 7.2 Menggunakan

informasi survei tanah dan topografi

untuk merencanakan lokasi

pengembangan perkebunan baru, dan

hasilnya dimasukkan ke dalam

perencanaan dan operasi.

Survei tanah harus memadai untuk menentukan

kesesuaian lahan untuk pengembangan kelapa sawit

selama beberapa kali rotasi. Peta kesesuaian tanah

atau survei tanah harus sesuai dengan skala operasi

dan harus mencakup informasi mengenai jenis tanah,

topografi, kedalaman akar, ketersediaan air,

kekerasan tanah, kesuburan dan ketahanan tanah

dalam jangka panjang. Tanah yang tidak sesuai untuk

perkebunan (misalnya, tanah yang dangkal atau

bergaram) atau yang memerlukankan penangangan

khusus (misalnya, tanah ultra basa) harus

diidentifikasi. Informasi ini harus digunakan untuk

merencanakan program penanaman, dan lain-lain.

Informasi topografi menjadi pedoman perencanaan

63


saluran pembuangan air hujan dan irigasi, jalan dan

prasarana lain.

Menganalisa kesesuaian tanah juga penting untuk

tatacara skala kecil, terutama jika banyak yang

beroperasi di sebuah lokasi tertentu. Informasi dapat

dikumpulkan dan disediakan oleh organisasi petani

atau pabrik yang membeli FFB dari petani

perseorangan.

Interprestasi setempat harus menyebutkan peraturan

daerah atau nasional mengenai praktek atau pedoman

lain yang harus dipatuhi; atau menentukan apa yang

merupakan ‘praktik terbaik’ dalam wacana setempat

dan nasional.

Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang

diatur dalam 7.1.

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak

[tanggal penggunaan Kriteria RSPO]

tidak menggantikan hutan primer atau

Ini berlaku pada hutan dan jenis vegetasi lain. Hal ini

berlaku terlepas dari setiap perubahan kepemilikan

tanah atau pengelolaan perkebunan yang terjadi

setelah tanggal ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin

64


setiap daerah yang memiliki satu atau

lebih Nilai Konservasi Tinggi [sisipkan

tanggal jika Kriteria RSPO digunakan]

hanya terdapat pada sebagian kepemilikan tanah,

dan dalam hal ini perkebunan baru dapat

direncanakan agar HCV dapat dipertahankan atau

ditingkatkan.

Proses analisis HCV memerlukan pelatihan dan

keterampilan yang tepat guna, dan harus melibatkan

konsultasi dengan masyarakat setempat, terutama

untuk mengidentifikasi HCV sosial.

Meskipun pengembangan yang direncanakan mungkin

sejalan dengan perencanaan tingkat rona lingkungan

badan/instansi nasional dan setempat, peraturan

untuk melindungi HCV sosial dan biologis ini tetap

harus dipenuhi. Pengembangan harus secara aktif

diusahakan dengan memanfaatkan lahan yang

sebelumnya terdegradasi. Pengembangan perkebunan

tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung

pada hutan karena digunakannya tanah pertanian

yang ada di suatu daerah.

Ketentuan setempat harus mengacu pada definisi

65


nasional yang ada mengenai HCV atau rencana

konservasi/penggunaan lahan yang setara atau

mempertimbangkan cara bagaimana produsen dan

tim audit dapat mengidentifikasi Nilai Konservasi

Tinggi. Ini mungkin memerlukan kerjasama dengan

badan-badan lain.

Aktivitas ini harus dipadukan dengan SEIA yang

diatur dalam 7.1.

Lihat ‘usulan definisi’ dalam Lampiran 1.

Kriteria 7.4 Dilarang

mengembangkan perkebunan di atas

lahan yang curam, dan/atau di tanah

marjinal serta tanah rapuh.

Tanah marjinal dan rapuh, termasuk tanah yang

terlalu curam atau tanah gembut, harus diidentifikasi

sebelum diubah menjadi perkebunan. Penanaman di

daerah tanah gambut yang luas dengan kedalaman >

3 m dan tanah rapuh lain harus dihindari.

Jika diusulkan untuk dilakukan penanaman dalam

jumlah kecil di atas tanah rapuh dan tanah marjinal,

harus disusun dan dilaksanakan rencana

perlindungan tanah-tanah tersebut tanpa

menimbulkan dampak yang merugikan (misalnya,

66


hidrologis) atau mempertinggi risiko (misalnya, risiko

kebakaran) di daerah di luar perkebunan.

Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEA yang

disyaratkan dalam 7.1.

Interprestasi nasional harus mempertimbangkan

untuk memasukkan pengawasan dan ambang batas

khusus, seperti batas kemiringan, pendataan jenis

tanah yang tidak boleh ditanami (khususnya tanah

gambut), proporsi areal perkebunan yang dapat

berupa tanah marjinal atau tanah rapuh, dan/atau

definisi-definisi mengenai “ekstensif”, “marjinal” dan

“rapuh”.

Kriteria 7.5 Jangan membuka

perkebunan baru di atas tanah

masyarakat setempat tanpa

persetujuan sukarela mereka yang

telah diberitahukan sebelumnya,

ditangani secara tertulis agar

penduduk pribumi, masyarakat


disyaratkan dalam 7.1. Lihat juga kriteria 2.2, 2.3,

6.2, 6.4 dan 7.6.

Jika perkebunan baru dianggap layak, rencana dan

operasi harus melindungi tempat-tempat suci. Harus

dibuat kesepakatan dengan masyarakat setempat

tanpa paksaan atau tekanan.

67


setempat dan para pengambil

keputusan lain dapat mengungkapkan

pandangan-pandangan mereka melalui

lembaga-lembaga perwakilan mereka

sendiri.

Kriteria 7.6 Masyarakat setempat

diberi kompensasi atas setiap

pengambilalihan lahan dan pelepasan

hak yang disepakati, sesuai dengan

persetujuan sukarela yang

diberitahukan sebelumnya dan

kesepakatan yang telah dirundingkan.


disyaratkan dalam 7.1. Lihat juga kriteria 6.4.

Persyaratan ini termasuk dengan penduduk pribumi.

Hak-hak hukum dan adat diidentifikasi dan dinilai.

Dibuat sistem identifikasi orang yang berhak

menerima kompensasi. Dibuat sistem perhitungan

dan distribusi kompensasi yang wajar. Masyarakat

yang kehilangan hak dan akses terhadap lahan

karena perluasan perkebunan diberikan kesempatan

untuk memanfaatkan pengembangan perkebunan.

Proses dan hasil setiap klaim akan kompensasi harus

didokumentasikan dan disiarkan kepada umum.

Kriteria 7.7 Dilarang membuka

perkebunan baru dengan membakar


disyaratkan dalam 7.1.

68


tanaman kecuali dalam keadaan

khusus.

Cara pembaharuan hanya boleh digunakan jika

analisis menunjukkan bahwa hal tersebut adalah cara

yang paling efektif dan paling sedikit menimbulkan

kerusakan terhadap lingkungan untuk menekan

risiko penyebaran hama berat dan penyakit, dan

dengan bukti bahwa pembakaran dapat dikendalikan

dengan baik.

Para produsen harus mematuhi ‘Pedoman

pelaksanaan kebijakan ASEAN mengenai tanpa

pembakaran’, atau pedoman sejenis di tempat lain.

Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung dalam bidang kegiatan utama


Kriteria 8.1 Secara rutin produsen

memantau dan mengkaji ulang

kegiatan-kegiatan mereka dan

menyusun serta melaksanakan

rencana kerja yang memungkinkan

Rencana kerja peningkatan sinambung harus

didasarkan pada pertimbangan mengenai dampak-

dampak sosial dan lingkungan utama dan peluang-

peluang bagi produsen/pabrik pengolahan, serta harus

mencakup serangkaian parameter yang terdapat dalam

asas-asas dan kriteria ini. Paling tidak harus termasuk

69

peningkatan besar dan sinambung

pada operasi-operasi utama.

namun tidak terbatas pada:

• Kesuburan tanah (kriteria 4.2)

• Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)

• Pengolahan limbah (kriteria 5.4)

• Penggunaan energi (kriteria 5.5)

• Polusi dan emisi (kriteria 5.7)

Lampiran 3 berisi daftar rujukan indikator potensial

pengukuran berdasarkan masing-masing asas sebagai

dasar untuk menyusun rencana kerja.

4. Masalah-Masalah menonjol yang harus dipertimbangkan oleh CWG

4.1. Ruang lingkup penerapan kriteria RSPO

Kriteria ini menyangkut produksi minyak sawit secara

berkelanjutan. Namun dinyatakan dalam pertemuan

pertama CWG bahwa salah satu tujuan RSPO adalah

menyusun kriteria ‘produksi dan penggunaan minyak

sawit secara berkelanjutan’. Pertanyaan mengenai

bagaimana kriteria ini diterapkan dalam mata rantai

pemasokan belum sepenuhnya terjawab.

Semua kriteria berlaku pada produsen minyak sawit.

Sebagian kriteria juga berlaku pada pabrik pengolahan.

Telah diterima secara umum bahwa jika pabrik pengolahan

juga milik produsen, semua kriteria yang berkenaan

tersebut berlaku.

Dewasa ini RSPO sedang menggarap proyek terpisah untuk

mencari pilihan untuk menghubungkan penggunaan

minyak sawit dengan perkebunan yang dikelola sesuai

dengan kriteria tersebut. Namun, perlu ditegaskan sampai

berapa jauh kriteria juga harus diberlakukan pada fasilitas

pengolahan yang merupakan bagian dari mata rantai

pasokan minyak sawit berkelanjutan, tetapi berada di luar

wilayah penanaman.

71

4.2. Interpretasi nasional mengenai kriteria RSPO

Kriteria RSPO bersifat internasional dan karenanya harus

dapat diterapkan pada semua perkebunan kelapa sawit di

manapun di seluruh dunia. Untuk sebagian kriteria,

terdapat sedikit perbedaan pada cara pelaksanaannya.

Untuk kriteria yang lain mungkin terdapat perbedaan besar

karena faktor-faktor hukum, geografis atau sosial-ekonomi

yang berbeda di masing-masing negara. Untuk kriteria

yang disebutkan terakhir, perlu disusun pedoman atau

indikator-indikator rinci pada tingkat nasional. Untuk itu,

dibutuhkan beberapa bentuk interpretasi nasional

mengenai kriteria RSPO.

Beberapa usulan untuk keperluan interpretasi nasional

mengenai kriteria telah dimuat dalam bagian konsep

pedoman dalam dokumen ini. Tanggapan-tanggapan atas

konsep tersebut sangat diharapkan. Namun, kemungkinan

kerangka penafsiran nasional atas Kriteria RSPO

merupakan masalah yang mendasar, dan memerlukan

pertimbangan khusus lebih lanjut.

Mengembangkan interpretasi nasional

Hal ini sangat penting jika potensi untuk membuat

pernyataan yang berkaitan dengan kriteria RSPO. Jika

pabrik pengolah dan pemakai akhir mulai meminta minyak

72

sawit dari perkebunan yang melaksanakan kritera RSPO,

timbul kebutuhan akan suatu mekanisme untuk

menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria dan untuk

mengatur klaim/pernyataan (lihat 4.3 di bawah). Agar jelas

dan kemudian dapat memeriksa kepatuhan, harus ada

kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesesuaian

memadai; interpretasi nasional mengenai kriteria; dalam

hal ini indikator-indikator dan/atau pedoman rinci,

menjadi sangat penting.

Proses interpretasi nasional harus sedapat mungkin

mencerminkan proses yang dijalankan untuk

pengembangan kriteria di tingkat internasional, namun

dengan harapan agar proses interpretasi nasional akan

jauh lebih singkat dan lebih hemat biaya.

Interpretasi sementara

Bukan mustahil jika di sebagian negara ada perusahaan-

perusahaan yang mulai berkeinginan kuat untuk

menggunakan kriteria RSPO sebelum interpretasi lengkap

nasional selesai. Untuk ini, perusahaan harus membuat

interpretasi sementara mengenai kriteria RSPO sebagai

pedoman penggunaan lokal.

Keuntungan-keuntungan pendekatan ini adalah:

73

• Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara-

negera dengan proses interpretasi nasional lambat tidak

akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan di negara-

negara yang telah merampingkan interpretasi nasional.

• Pelaksanaan dini memberikan pengalaman praktis yang

kemudian dapat disumbangkan ke proses interpretasi

nasional.

Kekurangan-kekurangannya adalah:

• Mungkin timbul kontroversi mengenai siapa yang

terlibat dalam penyusunan pedoman lokal dan

interpretasi yang mereka kembangkan.

Pengakuan atau pengawasa RSPO

Untuk melakukan pengawasan menyeluruh atas kualitas

setiap perangkat kriteria yang dinyatakan sebagai

interpretasi resmi kriteria RSPO, mungkin diperlukan

beberapa bentuk pengesahan atau pengakuan atas

interpretasi nasional dan bahkan pedoman lokal oleh RSPO

melalui CWG atau penerusnya. Ini adalah praktek umum

pada perangkat kriteria internasional lain dan melibatkan

penyusunan dan penggunaan tatacara yang digunakan

untuk menguji setiap interpretasi untuk memastikan agar:

74

• Proses penyusunan memenuhi semua persyaratan dalam

bentuk partisipasi, konsultasi dan pengambilan

keputusan.

• Kandungan kriteria nasional sesuai dengan keseluruhan

kriteria internasional RSPO.

CWG (Kelompok Kerja Kriteria) harus memutuskan apakah

pengakuan demikian diperlukan dan, jika diperlukan,

bagaimana cara melaksanakannya.

4.3. Verifikasi pemenuhan kriteria RSPO dan pengawasan pernyataan (klaim).

CWG telah mengindikasikan bahwa klaim (pernyataan)

publik yang berkaitan dengan pemenuhan Kriteria RSPO

mengenai minyak sawit lestari tidak dapat disampaikan

sebelum Dewan Pelaksana RSPO menerbitkan secara resmi

peraturan penggunaan kriteria tersebut. Diperlukan

pedoman mengenai hal-hal berikut ini:

• Bagaimana pemeriksaan pemenuhan asas-asas dan

kriteria akan dilakukan;

• Mekanisme yang memungkinkan untuk mengkaitkan

perkebunan dengan produk;

• Penggunaan klaim (pernyataan) publik yang

menyangkut pemenuhan kriteria;

75

Dewasa ini RSPO sedang menggarap proyek tersendiri

untuk melihat pilihan-pilihan untuk mengkaitkan

penggunaan minyak sawit dengan perkebunan yang

dikelola sesuai dengan kriteria. RSPO menyediakan

rinciannya. Berikut ini diuraikan secara garis besar

rekomendasi mengenai verifikasi dan klaim (pernyataan)

publik.

Dapat dibayangkan bahwa jika Kriteria RSPO telah

rampung, kriteria tersebut akan dilaksanakan secara luas

dan para pengolah serta pengguna akhir minyak sawit

akan mulai memilih ‘Minyak Kelapa Sawit RSPO’. Namun,

untuk memastikan setiap minyak yang dibeli dan dijual

sebagai ‘Minyak Sawit RSPO’ benar-benar berasal dari

perkebunan yang melaksanakan Kriteria RSPO, diperlukan

suatu mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan kriteria

tersebut dan mengawasi setiap klaim (pernyataan) yang

dibuat.

Ada tiga kemungkinan pendekatan pemeriksaan (verifikasi),

yang kesemuanya telah umum digunakan di dunia industri

dan kesemuanya potensial untuk digunakan untuk meneliti

bahwa kriteria RSPO dilaksanakan di suatu perkebunan

tertentu:

76

Verifikasi pihak pertama: ini adalah verifikasi yang

dilakukan oleh produsen sendiri. Pendekatan ini umum

digunakan dalam audit internal sebagai bagian dari sistem

pengelolaan perusahaan itu sendiri, dan merupakan

pernyataan standar seperti ISO 9000 dan ISO 14001.

Namun, pendekatan dianggap tidak cukup menjadi dasar

untuk membuat klaim (pernyataan) eksternal karena tidak

adanya konfirmasi yang tidak memihak bahwa klaim

(pernyataan) yang dibuat tersebut akurat.

Oleh karena itu, sementara semua anggota penghasil dan

simpatisan RSPO harus didorong untuk melakukan

verifikasi internal mengenai pemenuhan kriteria RSPO yang

mereka lakukan untuk memastikan bahwa mereka telah

bekerja dengan baik, direkomendasikan agar hal ini

menjadi dasar untuk membuat setiap klaim (pernyataan)

eksternal.

Verifikasi pihak kedua: ini digunakan untuk

menggambarkan verifikasi pemenuhan kriteria jika

dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan

produsen seperti pelanggan atau wakil pelanggan. Ini

adalah bentuk verifikasi yang sangat penting dan berguna,

dan umum digunakan di dunia industri agar pembeli dapat

menegaskan bahwa persyaratan mereka –atas kualitas,

77

keamanan, perlindungan lingkungan hidup atau hal lain–

telah terpenuhi. Jenis pendekatan seperti ini sangat

berguna dalam hubungan bisnis ke bisnis antara dua

organisasi. Namun, karena organisasi yang melakukan

verifikasi tidak sepenuhnya bebas, setiap klaim

(pernyataan) publik yang didasarkan pada verifikasi seperti

ini mungkin kurang memiliki kredibilitas.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar opsi ini disediakan

untuk hubungan bisnis ke bisnis antara dua perusahaan

namun tidak digunakan untuk melakukan verifikasi yang

berkaitan dengan klaim (pernyataan) publik.

Verifikasi pihak ketiga: jenis verifikasi pemenuhan

kriteria seperti ini dilakukan oleh seseorang atau badan

yang tidak berpihak baik dari pihak produsen maupun

pelanggan dan karenanya dianggap paling dapat dipercaya

untuk menjadi dasar klaim (pernyataan) publik. Ini karena

orang atau badan yang melakukan verifikasi, jika tidak

berpihak, tidak memiliki kepentingan terhadap hasil

tertentu dan karenanya paling mungkin untuk memberikan

laporan yang akurat mengenai situasi sebenarnya.

Direkomendasikan agar semua klaim (pernyataan) publik

mengenai pemenuhan kriteria RSPO harus didasarkan

pada verifikasi pihak ketiga. Namun, CWG harus

78

mempertimbangkan bagaimana proses verifikasi ini akan

diatur. Jika verifikasi pihak ketiga digunakan sebagai

dasar untuk klaim (pernyataan) utama mengenai Kriteria

RSPO, ada tiga cara untuk menangani masalah ini.

• Pendekatan pertama adalah agar CWG atau

penggantinya dapat menyusun persyaratan rinci bagi

pihak ketiga yang melakukan verifikasi sekaligus sebuah

mekanisme untuk memastikan agar pihak yang

melakukan verifikasi telah memenuhi persyaratan ini.

Pendekatan ini juga memungkinkan RSPO untuk tetap

mengawasi kriteria, dan untuk mengembangkan

penggunaannya dengan cara yang sesuai bagi para

anggota dan pendukung Konferensi. Pendekatan

membuat lebih mudah untuk mengawasi biaya sistem

yang digunakan. Namun, untuk membuat pendekatan

ini menjadi tepat dan dapat diandaalkan diperlukan

banyak upaya yang tidak boleh dianggap ringan.

• Alternatif lain adalah penyusunan program sertifikasi

yang diakui. Sertifikasi tidak berpihak digunakan secara

global untuk melaksanakan serangkaian standar yang

mencakup kualitas, keamanan, spesifikasi teknik dan

sistem pengelolaan seperti ISO 9001. Sertifikasi tidak

berpihak tersebut menjawab semua masalah yang

79

muncul mengenai verifikasi pihak ketiga dan memiliki

tingkat pengakuan dan kredibilitas yang tinggi. Namun,

mungkin akan mahal untuk dikembangkan,

dipertahankan dan dilaksanakan oleh pihak yang

melakukan verifikasi dan relatif tidak luwes.

• Ketiga, mungkin saja untuk memadukan dua

pendekatan tersebut di atas, dengan menggunakan

akreditasi dari luar sebagai komponen pengesahan

RSPO.

Verifikasi memberikan dasar pembuatan klaim

(pernyataan) telah dipenuhinya kriteria RSPO. CWG juga

harus mempertimbangkan apa yang dapat

dikomunikasikan dan bagaimana caranya. Hal ini penting

demi kredibilitas jangka panjang kriteria RSPO sehingga

pernyataan yang berkaitan dengan pemenuhan kriteria

cukup terawasi, untuk memastikan agar kriteria tersebut

akurat dan dapat diverifikasi. Standar internasional ISO

14020 menyangkut masalah klaim (pernyataan) tentang

lingkungan hidup, dan menyatakan bahwa semua klaim

(pernyataan) harus ‘melalui komunikasi informasi yang

dapat diverifikasi dan akurat, yang tidak menyesatkan . . .

‘’.

80

Klaim (pernyataan) dapat diawasi dengan seperangkat

aturan sederhana, aturan praktek, dan/atau pedoman,

yang dikaitkan dengan proses verifikasi. Masalah-masalah

yang diatur harus mencakup: korespondensi bisnis ke

bisnis dan dokumentasi penjualan yang dinyatakan

memenuhi kriteria, penggunaan klaim (pernyataan) off-

product (dalam bahan-bahan promosi) atau on-product

(berhubungan dengan verifikasi mata rantai pasokan), dan

penggunaan logo-logo yang spesifik dan/atau pernyataan

yang disetujui.

Lampiran 1: Usulan definisi

Hak adat: Hak-hak yang timbul karena serangkaian

tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh

kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis6.

Analisis Dampak Lingkungan: sebuah proses

memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah

atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan

hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai

sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil

keputusan.

Hutan Nilai Konservasi Tinggi: Hutan harus menjaga

atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi

Tinggi:

• HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai

keanekaragaman hayati yang secara global, regional

atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-

spesies yang terancam kepunahan).

------------------- 6 Harap diperhatikan bahwa “hak adat” belum menjadi

difenisi resmi. Misalnya hak adat bersifat dinamis dan luwes (untuk mengatasi kekeringan, migrasi, kolonialisme, dan lain-lain) dan amat beragam antara masing-masing masyarakat. CWG harus membahas masalah ini secara rinci.

83

• HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat

pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau

nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau

memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari

sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar

yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami.

• HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki

ekosistem langka, terancam atau terancam punah.

• HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami

dasar dalam keadaan kritis (misalnya perlindungan

daerah aliran sungai, pengendalian erosi).

• HCV5. Areal hutan yang penting untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata

pencaharian, kesehatan).

• HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya

tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi,

ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan

masyarakat setempat tersebut.

(Lihat: ‘The HCVF Toolkit’–pada www.proforest.net)

Standar ISO: Standar yang disusun oleh Organisasi

Standarisasi Internasional (ISO: lihat

http://www.iso.ch/iso).

84

Vegetasi alami: Areal yang memiliki banyak terdapat

karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli

seperti kompleksitas, struktur dan keragaman.

Perkebunan: Lahan yang ditanami kelapa sawit dan

dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana

(misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan

konservasi.

Hutan Primer: Sebuah hutan dengan karakteristik utama

ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan

keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif

tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Restorasi: Mengembalikan areal yang mengalami degradasi

atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat

semi-alami.

Petani: para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-

kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata

pencaharian, yang sebagian besar pekerjanya adalah

anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber

utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa

sawitnya biasanya di bawah 50 hektar.

Pengambil Keputusan: Perseorangan atau kelompok yang

berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-

85

kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan

tersebut.

Pengaruh yang tidak semestinya: Tekanan dari pihak

ketiga yang memiliki bentuk kekuasaan tertentu agar

seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain

yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani.

Hak Pakai: Hak untuk menggunakan sumber-sumber daya

hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat,

kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang

memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi

penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi

tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

Appendix 2

Lampiran 2: Pedoman mengenai beberapa standar utama

internasional, sebagai rujukan tambahan kriteria sosial

Disampaikan oleh Forest Peoples Programme dan

Sawitwatch

Asas Standar

Internasional Ketentuan

Utama Ringkasan

Perlindungan Pengambil-

alihan lahan

yang adil

Konvensi ILO

169 (1989)

mengenai

Masyarakat

Pribumi dan

Adat

Pasal 13-19 menghormati dan

melindungi hak atas

tanah dan sumber

daya alam yang

dimanfaatkan dan

digunakan secara

tradisional;

penghargaan

terhadap peninggalan

adat; larangan

pemindahan paksa;

kompensasi atas

kehilangan dan

kerugian.

Konvensi PBB

mengenai

Keragaman

Hayati (1992)

Pasal 10c Melindungi dan

mendorong

penggunaan sumber-

sumber daya hayati

sesuai dengan

praktek-praktek

tradisional.

Perwakilan

dan Peran

serta

masyarakat

pribumi dan

adat secara

adil

Konvensi ILO

169 (1989)

mengenai

Masyarakat

Pribumi dan

Adat

Pasal 6-9 Mewakili diri sendiri

melalui lembaga-

lembaga perwakilan

mereka; konsultasi

untuk mencapai

kesepakatan atau

persetujuan; hak

Appendix 2

Asas Standar Internasional

Ketentuan Utama

Ringkasan Perlindungan

untuk memutuskan

prioritas sendiri,

mempertahankan

adat sendiri dan

menyelesai-kan

pelanggaran-

pelanggaran sesuai

dengan hukum adat

(sejalan dengan hak

asasi manusia

internasional).

Konvensi

mengenai

Penghapusan

Segala

Bentuk

Diskriminasi

Ras,

Perjanjian

Internasional

mengenai

Hak-hak

Ekonomi,

Sosial dan

Budaya,

Sistem Hak

Asasi

Manusia

antar Negara

Benua

Amerika

Komisi

CERD PBB,

Komisi PBB

untuk Hak-

hak Sosial,

Budaya dan

Ekonomi,

Komisi

antar

Negara

Benua

Amerika

untuk Hak

Asasi

Manusia7

Persetujuan sukarela

yang diberitahukan

sebelumnya mengenai

keputusan-keputusan

yang mungkin

mempengaruhi

masyarakat pribumi.

(Standar ini telah

diterima secara

umum sebagai

standar ‘praktik

terbaik’ oleh badan-

badan dunia seperti

Komisi Dunia untuk

Bendungan, Review

Industri Ekstraktif,

Dewan Pekerja Hutan,

UNDP, CBD, IUCN

dan WWF).

Larangan

kerja paksa

Konvensi ILO

29 (1930)

Pasal 5 Tidak ada konsesi

untuk perusahaan

7 Untuk jelasnya lihat www.forestpeoples.org

Appendix 2


Ketentuan Utama


Kerja Paksa terlibat dalam segala

bentuk kerja paksa

Konvensi ILO

105 (1957)

Penghapusan

Kerja Paksa

Pasal 1 Larangan

menggunakan segala

bentuk kerja paksa

Perlindungan

anak

Konvensi ILO

138 (1973)

Usia

Minimum

Pasal 1-3 Penghapusan pekerja

anak-anak dan

definisi usia kerja

minimum nasional

tidak kurang dari 15-

18 tahun (bergantung

pada pekerjaan).

Konvensi ILO

182 (1999)

Bentuk

Terburuk

Mempekerja-

kan Anak

Pasal 1-7 Penghapusan

perbudakan anak,

perbudakan karena

hutang, penjualan

dan perburuan untuk

prostitusi; metoda

yang sesuai untuk

memantau dan

menegakkan

pemberlakuannya.

Kebebasan

Berserikat

dan Posisi

Tawar

Kolektif

Konvensi ILO

87 (1984)

Kebebasan

Berserikat

dan

Perlindungan

terhadap Hak

untuk

Berorganisasi

Pasal 2-11 Kebebasan untuk

bergabung dengan

organisasi, federasi

dan konfederasi yang

dipilih; dengan

anggaran dasar dan

aturan-aturan yang

dipilih secara bebas;

langkah-langkah

untuk melindungi

hak untuk

berorganisasi

Appendix 2


Ketentuan Utama


Konvensi ILO

98 (1949) Hak

untuk

Berorganisasi

dan Posisi

Tawar

Kolektif

Pasal 1-4 Perlindungan

terhadap tindakan

anti-serikat pekerja

dan langkah-langkah

untuk menguasai

serikat pekerja; cara

untuk negosiasi

sukarela mengenai

ketentuan dan syarat

pekerjaan melalui

kesepakatan bersama

Konvensi ILO

141 (1975)

Organisasi

Pekerja

Pedesaan

Pasal 2-3 Hak-hak penyewa,

buruh tani dan petani

untuk berorganisasi;

bebas dari campur

tangan dan paksaan.

Tidak Ada

Diskriminasi

dan

Persamaan

Upah

Konvensi ILO

100 (1951)

Persamaan

Upah

Pasal 1-3 Persamaan upah

antara bagi laki-laki

dan perempuan atas

pekerjaan yang sama.

Konvensi ILO

111 (1958)

Diskriminasi

(Pekerjaan

dan Jabatan)

Pasal 1-2 Persamaan

kesempatan dan

perlakuan dalam

hubungannya dengan

pekerjaan dan

jabatan; tidak ada

diskriminasi atas

dasar ras, warna

kulit, jenis kelamin,

agama, faham politik,

asal negara atau

status sosial.

Penggunaan

Buruh Migran

Konvensi ILO

97 (1949)

Pasal 1-9 Pemberian informasi;

tidak ada hambatan

Appendix 2


Ketentuan Utama


secara Adil Migrasi untuk

mencari kerja

untuk bepergian;

pemberian fasilitas

kesehatan; non-

diskriminasi dalam

pekerjaan,

akomodasi, jaminan

sosial dan

pengupahan; tidak

ada pemulangan

paksa pekerja migran

yang sah; pengiriman

uang tabungan ke

negara asal pekerja.

Konvensi ILO

143 (1975)

Pekerja

Migran

(Ketentuan-

ketentuan

tambahan)

Pasal 1-12 Menghargai hak asasi

manusia;

perlindungan

terhadap pekerja

migran liar dari

tindakan yang kejam;

larangan penjualan

pekerja migran liar;

perlakuan yang adil

pada pekerja migran.

Perlindungan

terhadap

Buruh

Perkebunan8

Konvensi ILO

110 (1958)

Perkebunan

Pasal 5-91 Perlindungan

terhadap anggota

keluarga orang yang

dipekerjakan,

perlindungan

terhadap hak-hak

pekerja pada saat

penerimaan kerja dan

pemberangkatan;

8 Konvensi 110 Pasal 1 (1) mendefinisikan perkebunan sebagai usaha tani yang mempekerjakan tenaga sewaan secara rutin … berkenaan dengan penanaman atau produksi … [antara lain] kelapa sawit.

Appendix 2


Ketentuan Utama


kontrak kerja yang

adil; penghapusan

sanksi hukuman;

upah dan kondisi

kerja yang adil; tidak

ada paksaan atau

kewajiban untuk

menggunakan toko

perusahaan;

akomodasi dan

kondisi yang

memadai;

perlindungan

persalinan;

kompensasi atas

cidera dan

kecelakaan;

kebebasan berserikat;

hak untuk

berorganisasi dan

posisi tawar kolektif;

inspeksi pekerja yang

benar; perumahan

dan fasilitas

kesehatan yang layak.

Perlindungan

terhadap

Penyewa dan

Petani

Penggarap

Rekomendasi

ILO 132

(1968)

Penyewa dan

Petani

Penggarap

Pasal 4-8 Harga sewa yang

wajar; pembayaran

hasil pertanian yang

layak; catu

kesejahteraan;

organisasi sukarela;

kontrak yang adil;

tatacara penyelesaian

perselisihan.

Perlindungan Konvensi ILO Pasal 4 Pengasingan karena

Appendix 2


Ketentuan Utama


terhadap

Petani

117 (1962)

Kebijakan

Sosial

(Tujuan dan

Standar

Dasar)

hak adat; bantuan

untuk membentuk

koperasi; pengaturan

sewa untuk

memperoleh standar

hidup setinggi

mungkin.

Keselamatan

dan

Kesehatan

Konvensi ILO

184 (2001)

Keselamatan

di bidang

Pertanian

Pasal 7-21 Menganalisis risiko

dan mengambil

langkah-langkah

pencegahan dan

perlindungan untuk

memastikan

keselamatan dan

kesehatan tempat

kerja, mesin,

peralatan, bahan

kimia, alat dan

proses-proses;

memastikan

penyebarluasan

informasi, pelatihan

yang tepat, supervisi

dan kepatuhan;

perlindungan khusus

untuk pekerja remaja

dan wanita;

perlindungan

terhadap cidera dan

penyakit karena

pekerjaan.

Mengendali-

kan atau

menghapus

Penggunaan

Konvensi

Stockholm

mengenai

Polutan

Pasal 1-5 Melarang dan/atau

menghapus produksi

dan penggunaan

bahan kimia yang

Appendix 2


Ketentuan Utama


Bahan Kimia

dan Pestisida

Berbahaya

Organik yang

Berbahaya

(2001)

terdata dalam

Lampiran A

(misalnya Aldrin,

Chlordance, PCB);

Membatasi produksi

dan penggunaan

bahan kimia dalam

Lampiran B (misalnya

DDT); mengurangi

atau menghapus

peredaran bahan

kimia yang terdaftar

dalam Lampiran C

(misalnya

Hexachlorobenzene).

Petunjuk

Pelaksanaan

Distribusi

dan

Penggunaan

Pestisida

Internasional

FAO (1985,

Direvisi

tahun 2002)

Pasal 5 Membatasi

penggunaan pestisida

berbahaya jika sulit

untuk dikendalikan;

memastikan

penggunaan teknik-

teknik dan peralatan

pelindung; memberi

pekerja pedoman

mengenai langkah-

langkah keselamatan;

memberikan fasilitas

yang luas untuk

petani; melindungi

pekerja dan

pengawas;

memberikan

informasi yang

lengkap mengenai

risiko dan

Appendix 2


Ketentuan Utama


perlindungan;

melindungi

keanekaragaman

hayati dan menekan

dampak-dampak

terhadap lingkungan

hidup; memastikan

pembuangan limbah

dan peralatan yang

aman; membuat

ketentuan-ketentuan

penanganan darurat

keracunan.

Konvensi

Rotterdam

mengenai

Tatacara

Persetujuan

yang

Diberitahu-

kan

Sebelumnya

untuk Bahan-

Bahan Kimia

dan Pestisida

Tertentu yang

Berbahaya

dalam

Perdagangan

Internasional

(1998)

Pasal 1, 5

and 6

Menghambat

perdagangan bahan

kimia dan pestisida

berbahaya; menyusun

tatacara nasional

untuk mengawasi

penggunaan dan

perdagangannya;

membuat daftar

bahan kimia dan

pestisida yang

dilarang dan

berbahaya.

Appendix 2

Lampiran 3: Indikator-indikator terukur kriteria minyak sawit lestari untuk melengkapi kriteria 8.1

Rencana kerja peningkatan berkelanjutan harus

didasarkan pada pertimbangan atas dampak utama dan

peluang sosial dan lingkungan bagi produsen/pabrik

pengolahan, dan harus mencakup liputi serangkaian

parameter yang dicakup oleh asas-asas dan kriteria ini.

Rencana kerja tersebut paling tidak termasuk, namun

tidak terbatas pada:

• Kesuburan tanah (kriteria 4.2)

• Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)

• Pengurangan limbah (kriteria 5.4)

• Penggunaan energi (kriteria 5.5)

• Polusi dan emisi (kriteria 5.7)

Lampiran ini mencakup rancangan daftar rujukan

indikator-indikator potensial pengukuran berdasarkan

masing-masing asas, sebagai dasar untuk menyusun

rencana kerja.

Jason Clay dan Simon Lord dari CWG menyusun konsep

pertama mengenai indikator-indikator terukur untuk asas-

asas dan kriteria yang berbeda-beda kemudian juga

dimasukkan. Indikator terukur yang disusun oleh Unilever.

Rancangan indikator-indikator menurut masing-masing

asas disajikan di bawah ini.

Asas 1—Komitmen terhadap Transparansi

Semua indikator terukur di bawah ini merupakan upaya

untuk menterjemahkan proses dan dokumen pedoman ke

dalam pendekatan yang berorientasi pada hasil yang lebih

transparan. Seperti diketahui tidak ada langkah-langkah

untuk transparansi. Pemasukkan dokumen adalah

persoalan “ya/tidak” dan oleh karena itu merupakan

indikator semua-atau-tidak sama sekali. Ini adalah sesuatu

yang dapat dipantau sebagai bagian dari sertifikasi, namun

tidak secara khusus menjadi bagian dari indikator terukur.

Asas 2—Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan yang

Berlaku

• Jumlah kasus yang sekarang diajukan kepengadilan

(misalnya mengenai keluhan pekerja atau tuntutan

kompensasi, kematian, kelompok pemilik tanah,

langkah-langkah perbaikan, pemasok, dst.) [2.1, 2.2]

• Pernyataan ari para pembuat aturan atau lembaga

penerbit ijin (misalnya DoE, DoA, HCCP (sp), dst.) [2.1,

2.2]

• Keluhan tertulis yang berkenaan dengan masalah-

masalah lingkungan hidup (misalnya pestisida, kualitas

air, emisi, penangkapan ikan, konflik

manusia/margasatwa [2.1, 4.6, 4.7]. Dalam hal EMS

formal, ini akan didokumentasikan dan dicatat (dengan

nomor khusus).

Asas 3—Perencanaan Pengelolaan untuk Mencapai

Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang

• Laba dan rugi (misalnya rasio laba/ekuitas, laba bersih,

laba produk per MT—rata-rata bergerak) [3.1, 3.2]. Ini

dan yang selanjutnya hanya berlaku pada perusahaan

publik, dan bahkan kemudian tidak berlaku jika

perusahaan publik merupakan perusahaan induk dari

perusahaan yang tidak berkepentingan pada minyak

sawit.

• Pembagian dividen [3.1, 3.2]

• Keluhan mengenai kualitas produk atau pencemaran

[3.2]

Asas 4—Penggunaan Praktik-Praktik Terbaik di Bidang

Produksi dan Pabrik Penggolahan

Beberapa di antara hal tersebut di atas menimbulkan

pertanyaan, apakah kita hanya menginginkan perbaikan

yang berkelanjutan dari nilai awal, atau nilai minimum

yang harus dicapai memenuhi syarat untuk disebut

berkelanjutan. Pertanyaan pertama mudah dijawab, yang

terakhir lebih sulit.

• Bahan organik [4.2, 4.3, 4.6]

• Kepadatan tanah [4.3]

• Insiden kematian ikan [4.6] dapat dihubungkan dengan

keluhan.

• Penggunaan air (misalnya pembibitan, parit dan air dan

irigasi lahan, tanaman, halaman rumah) [4.4]

• FFB MT/Ha [4.2] Nilai sebenarnya harus dibandingkan

dengan ‘potensi lokasi’.

• OER [4.1] Nilai-nilai sebenarnya harus memperhatikan

usia perkebunan – dan tidak seorang pun di Malaysia

yang akan memenuhi kriteria tersebut.

• Penggunaan rata-rata pupuk anorganik per MT produksi

[4.2] Di antaranya bergantung pada tanah. Agaknya di

sini kita akan berusaha untuk terus menerus

menguranginya.

• Energi yang digunakan per MT total produk CPO dan

PKO sawit [lihat juga 5.4, 5.5]

• Persentase energi yang tidak terbaharui yang digunakan

(misalnya pada perkebunan, pabrik pengolahan, kilang

[lihat juga 5.4, 5.5] dari total energi yang dikonsumsi

atau dihasilkan

• Proporsi luas tanah yang menggunakan bahan-bahan

organik daur ulang [4.3]

• Persentase permukaan yang gundul di perkebunan

kelapa sawit [4.3, 4.4]

• Persentase permukaan yang ditanami dengan tanaman

berdaun lebar atau tanaman penutup. Mengapa harus

‘tanaman rimbun’ – kecuali rumput?

• Persentase jalan (dalam km) yang berbatu kerikil [4.3,

4.4] Berlawanan dengan apa?

• Persentase total anggaran yang digunakan untuk

memperbaiki jalan [4.3, 4.4] Lebih banyak, atau lebih

sedikit? Dapat dikurangi dengan tidak memperbaiki

• Kadar racun pestisida yang digunakan sebagai

perbandingan FFB yang dihasilkan atas dasar satuan

a/ha [4.5, 4.6]

• Pengurangan limbah cair (misalnya TSS, BOD, COD,

pH/daya konduksi/kadar garam, minyak dan lemak)

[4.1, 4.4, 4.7]

• Total SS dalam saluran pembuangan air [4.3, 4.4, 4.7]

• Insiden pembakaran terkendali [4.5] juga 12 MRT

• Persentase area pembakaran terkendali dari total area

yang ditanami [4.5] juga 12 MRT

• Penggunaan kompos untuk pembibitan

• Proporsi pabrik pengolahan dengan tanpa ada

pembuangan limbah cair

• Penggunaan air oleh pabrik pengolahan/MT produk

• Penurunan produksi limbah padat per MT dari CPO yang

diproduksi

Konflik manusia dan margasatwa yang dilaporkan [4.7]

lihat asas 2

NB: Disamping kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak dari

perusahaan, kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak dari

para kontraktor yang bekerja di perkebunan juga harus

diukur jika belum diperhitungkan.

Asas 5—Tanggung jawab Lingkungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam serta Keanekaragaman Hayati

• Meningkatnya spesies-spesies utama (dengan adanya

masalah keracunan, air, burung, dan/atau populasi

serangga yang berguna mungkin merupakan kunci dan

paling mudah untuk diukur) [5.1]

• Rasio km tepian vs. hektar yang ditanami (misalnya

indikator kehilangan lahan persawahan) [5.1]

• Rasio kilometer luas pagar dan parit gajah dibandingkan

dengan area yang ditanami (misalnya indikator koridor

margasatwa yang terganggu) [5.1]

• Persentase pengeluaran tahunan atas total anggaran

untuk tepian atau pagar gajah atau parit dari total

anggaran [5.1] Pengeluaran untuk penanaman kembali

setelah kerusakan akibat hama adalah kemungkinan

lain (dimasukkan dalam prinsip 7).

• Rasio areal produktivitas rendah yang diabaikan atau

ditanami kembali dengan spesies asli dibandingkan

dengan area produktif [5.1]

• Jumlah konflik manusia dan margasatwa dalam

perkebunan [5.1, lihat prinsip 1]

• Jumlah konflik manusia dan margasatwa di sekitar

perkebunan [5.1 lihat prinsip 1]

• Rasio area yang tidak ditanami dan area yang ditanami

dalam area yang dikembangkan [5.2]

• Daerah penyangga tepian tebing [5.2]

• Pengeluaran untuk menanam kembali area yang

terlanda banjir [5.2]

• Rasio sabut dan tempurung kelapa yang dibakar per MT

CPO [5.3]

• Rasio energi yang terbaharui (misalnya dari sabut dan

tempurung kelapa) meningkat [5.3, 5.4]

• Total abu ketel yang digunakan (misalnya jalan atau

lapangan) [5.3] Yang mengandung zat hara - seharusnya

lapangan, bukan jalan.

• Rasio EFB yang digunakan vs. yang dicerna [5.3] EFB

tidak dicerna.

• Rasio lahan POME yang digunakan vs. yang dicerna [5.3]

Penggunaan limbah cair mentah pada lahan adalah

melanggar hukum di Malaysia pada saat ini.

• Tanah yang diputihkan yang digunakan vs. yang

diproduksi [5.3] Kilang, bukan perkebunan sawit

• Hektar tanah yang dibakar dibandingkan dengan hektar

tanah yang diolah [5.4] Ini asas 7, bukan 5.

• Emisi dikurangi (misalnya dapat mengukur methane,

POME, shell, debu, karbon) [5.4] dari pabrik pengolahan

• Keragaman genetika tanaman. Ini penting bagi

kelangsungan untuk memastikan agar keragaman ini

dilindungi tidak hanya dalam perkebunan, namun

dimana saja di dalam dunia industri (bank benih,

pengumpulan di dalam atau di luar lokasi, dll).

Asas 6— Pertimbangan yang bertanggung jawab para

karyawan dan perorangan serta masyarakat yang

terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolahan

• Jumlah sengketa atau tuntutan (terpisah untuk

pengembangan baru dan lama) [6.1, 6.2, 6.3]

• Paket pembayaran sebagai prosentase upah minimum

[6.4]

• Rasio kondisi dan keuntungan terhadap upah minimum

[6.5]

• Persentase keseluruhan pengeluaran untuk fasilitas-

fasilitas yang tidak diwajibkan (misalnya sekolah,

klinik, proyek kemasyarakatan) [6.8]

• Pembayaran per pekerja untuk proyek pengembangan

masyarakat [6.9]

• Persentase pergantian staf [6.4]

• Kadar Coliform dan fecal coliform dalam air minum [6.5]

• Total penggunaan pestisida [4.5]

• Total kadar racun pestisida [6.5]

• Kecelakaan kerja per kategori pekerja [6.5]

• Persentase staf yang dilatih setiap tahun [6.9]

• Pengeluaran untuk pelatihan sebagai prosentase total

pengeluaran [6.9]

• Pengeluaran atau jumlah orang-hari yang diberikan

pabrik Pengolahan kepada petani mengenai SPO [6.8]

• Jumlah hari pelatihan staf per tahun [6.9]

• Proporsi barang dan jasa yang berasal dari sumber

setempat [6.10]

NB: Indikator-indikator juga harus diberlakukan pada para

pekerja kontrak di lokasi.

Asas 7—Pengembangan Areal Produksi Baru secara

Bertanggung Jawab

• Rasio areal yang ditanami terhadap jumlah area konsesi

[7.1]

• Panjang sungai yang hanya mengalir sebagian tahun

saja, yang berada dalam area yang ditanami [7.1, 7.3]

• Luas humus yang dibuldozer untuk menanam (misalnya

untuk menganginkan pohon yang ditebang, membuat

teras, membangun prasarana, dll.) [7.2] Tanah pucuk

yang dipindahkan tidak diganti sehingga artinya nihil.

• Rasio jumlah tiap jenis spesies utama yang ada pada

perkebunan setelah penanaman terhadap survei awal

[7.1, 7.3]

• Rasio km kelompok vs. hektar yang ditanami (misalnya

indikator kehilangan lahan persawahan [7.1, 7.3, 7.4]

• Daerah tepian tebing penyangga [5.2]

• Pengeluaran untuk menanam kembali areal-areal yang

rendah yang terlanda banjir [5.2]

• Rasio panjang pagar dan parit gajah terhadap areal yang

ditanami (misalnya indikator koridor margasatwa yang

rusak), dan besar pengeluaran tahunan untuk ini [7.1,

7.3, 7.4]

• Rasio pohon-pohon yang ditanami kembali setelah

dirusak gajah terhadap total jumlah pohon [7.1, 7.3,

7.4]

• Rasio pohon-pohon yang ditanami setelah dilanda banjir

terhadap jumlah total pohon yang ditanami [7.1, 7.3,

7.4]

• Persentase pengeluaran tahunan untuk kelompok atau,

pagar atau parit gajah dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]

• Persentase pengeluaran tahunan untuk pohon-pohon

yang ditanam dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]

• Persentase pengeluaran tahunan untuk perbaikan jalan,

kelompok, pagar atau prasarana lain dari total anggaran

[7.1, 7.3, 7.4]

• Jumlah tuntutan lahan dan kompensasi di muka

pengadilan atau yang diajukan kepada lembaga

perizinan lain [7.5, 7.6]

• Insiden kebakaran [7.7]

• Rasio area yang dibakar terhadap total areal yang

ditanami [7.7].

Asas 8—Komitmen terhadap Peningkatan Sinambung

pada dalam semua Bidang Kegiatan

Sekarang langkah-langkah sepenuhnya dimasukkan ke

masing asas lain. Semua upaya telah ditempuh untuk

mengidentifikasi langkah-langkah/metrik untuk masing-

masing kriteria, namun ini tidak selamanya

memungkinkan. Disamping itu, ada beberapa langkah

utama yang tampak penting namun tidak sesuai dengan

setiap kriteria yang ada dewasa ini.

konsep kriteria rspo minyak sawit lestari filerancangan asas dan kriteria tersebut mencakup...

Documents