konflik di krimea - syamina.org - bekerja mencegah kezaliman · oleh sistem sivash laguna dangkal....

1

SYAMINASYAMINA Edisi XI/ April 2014Laporan Bulanan

KoNfLIK dI KrIMEA NASIB MuSLIM TATAr KrIMEA

ABouT uS

Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari Lembaga Kajian Syamina (LKS). LKS merupakan sebuah lembaga kajian independen yang bekerja dalam rangka membantu masyarakat untuk mencegah segala bentuk kezaliman. Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Laporan yang terbit sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari sekian banyak media yang mengajak segenap elemen umat untuk bekerja mencegah kezaliman. Media ini berusaha untuk menjadi corong kebenaran yang ditujukan kepada segenap lapisan dan tokoh masyarakat agar sadar realitas dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya mengemukakan gagasan ilmiah dan menitikberatkan pada metode analisis dengan uraian yang lugas dan tujuan yang legal. Pandangan yang tertuang dalam laporan ini merupakan pendapat yang diekspresikan oleh masing-masing penulis. Untuk komentar atau pertanyaan tentang publikasi kami, kirimkan e-mail ke: [email protected].

Seluruh laporan kami bisa didownload di website: www.syamina.org

Dalam beberapa bulan belakangan ini telah terjadi konflik di Krimea, sebuah wilayah otonomi khusus yang merupakan bagian dari

Ukraina. Konflik tersebut melibatkan Ukraina, Krimea dan Rusia. Konflik terjadi karena adanya tarik ulur kepentingan antara fihak-fihak yang bertikai. Secara umum ada tiga opsi kepentingan yang menyebabkan pertikaian di Krimea: keinginan untuk mempertahankan Krimea tetap sebagai bagian Ukraina, keinginan untuk menjadikan Krimea sebagai bagian Rusia, dan keinginan untuk menjadikan Krimea sebagai negara yang merdeka. Konflik yang terjadi di Krimea tidak lepas dari sejarah perjalanan hubungan politik antar negara di sekitar wilayah tersebut dan kondisi demografis di Krimea.

Nasib Muslim Tatar Krimea 1

Perjuangan Uighur di Xinjiang Melawan China 19

Etika Perang dalam Islam 32

Administrator

Typewritten text

KONFLIK DI KRIMEA

2

Laporan Bulanan SYAMINASYAMINA Edisi XI/ April 2014

Wilayah Krimea dihuni oleh 3 etnik utama yaitu Rusia (59%), Ukraina (20%), Tatar Krimea (15%) dan sisanya etnik lain (6%)1. Media massa saat ini lebih banyak menyorot pertikaian antara etnik Rusia dan Ukraina yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Etnik minoritas Tatar Krimea yang Muslim seolah terjepit diantara kepentingan 2 etnik lainnya di Krimea. Padahal dahulu etnik Muslim Tatar Krimea merupakan mayoritas, pernah berkuasa di wilayah tersebut selama beberapa abad dan menjadikan semenanjung ini sebagai salah satu pusat budaya Islam.

Komposisi etnik di Krimea

Kondisi Geografis, Iklim, Ekonomi dan

Pemerintahan di Krimea

Krimea merupakan wilayah yang berada di

daerah selatan Ukraina di Semenanjung Krimea.

Wilayah ini dikelilingi oleh Laut Hitam disisi barat-

selatan dan laut Azov disisi timur dan mencakup

hampir seluruh wilayah semenanjung itu dengan

pengecualian Sevastopol, sebuah kota yang saat ini

sedang diperdebatkan oleh Rusia dan Ukraina. Luas

wilayah Krimea adalah 26.100 km persegi. Krimea

berbatasan dengan distrik Kherson (Ukraina) di

utara dan dipisahkan dari Krasnodarsky Kray (Rusia)

oleh Selat Kerch disebelah timur.

1 Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea May 16 – 30, 2013, dimuat pada laman http://www.iri.org/sites/default/files/2013%20October%207%20Survey%20of%20Crimean%20Public%20Opinion,%20May%2016-30,%202013.pdf, diakses pada 26 April 2014.

Semenanjung Krimea dipisahkan dari Ukraina

oleh sistem Sivash laguna dangkal. Garis pantai

Krimea berliku-liku dan terdiri atas beberapa teluk

dan pelabuhan. Topografi Krimea relatif datar

karena sebagian besar semenanjung ini terdiri dari

padang rumput semi kering atau padang rumput

tanah. Pegunungan Krimea terletak di sepanjang

pantai tenggara semenanjung itu.

Semenanjung Krim (Crimea) yang menjadi wilayah Ukraina, namun merupakan basis militer utama Rusia di Laut Hitam

(istimewa)

Ibu kota Republik Otonomi Krimea adalah

Simferopol. Beberapa kota utama yang ada di

Krimea adalah Feodosia, Kerch, Sevastopol,

Simferopol, Sudak, Yalta, dan Yevpatoria.

Pantai selatan Krimea memiliki iklim sub-

Mediterania, dengan musim panas yang kering

panas dan musim dingin ringan yang lembab

hangat. Suhu rata-rata di musim panas (Juli) +23,0°

sampai +24,5° dan di musim dingin (Januari) +2,0°

sampai +4,0°. Curah hujan tahunan di pantai selatan

Krimea adalah sekitar 350-650 (mm). Daerah ini

memiliki 250-300 hari bersinar matahari per tahun.

Bagian pegunungan yang memisahkan pantai

selatan Krimea dari bagian tengah Krimea memiliki

iklim benua ringan yang hangat dengan musim

panas ringan yang lembab dan musim dingin yang

dingin lembab.

3


Bagian tengah dari Krimea memiliki iklim stepa

benua ringan dengan musim panas yang kering

panas dan musim dingin yang dingin lembab. Suhu

rata-rata di musim panas (Juli) +22,0° sampai +23,5

° dan di musim dingin (Januari) -2,3° sampai - 0,0°.

Curah hujan tahunan di bagian tengah dari Krimea

adalah sekitar 340-480 (mm).2

Perekonomian Krimea utamanaya didasarkan

pada pariwisata dan pertanian. Kota Yalta adalah

tempat tujuan wisata yang terkenal di Laut Hitam

bagi orang-orang Rusia, demikian juga dengan

Alushta, Eupatoria, Saki, Feodosia dan Sudak.

Produk pertanian utama Krimea adalah biji-bijian,

sayuran dan anggur. Pemeliharaan ternak sapi,

ayam dan domba juga merupakan sumber ekonomi

yang penting. Krimea memiliki beberapa sumber

alam seperti garam, batu mulia, batu kapur dan

pasir besi.3

Krimea telah menjadi bagian dari Ukraina sejak 1954. Pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev “memberikan” wilayah ini pada Ukrania yang kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet hingga negara ini bubar pada 1991. Sejak saat itu, Krimea menjadi wilayah semiotonom dari negara Ukraina yang memiliki ikatan politik kuat dengan Ukraina, namun memiliki ikatan budaya yang kuat dengan Rusia.

Krimea memiliki badan legislatif sendiri -Dewan Tertinggi Krimea beranggotan 100 wakil rakyat- dan kekuasaan eksekutif yang dipegang Dewan Menteri yang dipimpin seorang ketua yang berkuasa atas persetujuan Presiden Ukraina. Pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan Ukraina dan tidak memiliki otoritas otonom.4

2 http://www.crimeaconsulting.com/crimea.html, diakses pada 26 April 2014.3 http://en.wikipedia.org/wiki/Crimea, diakses pada 26 April 2014.4 http://www.antaranews.com/berita/422113/lima-fakta-kunci-tentang-krimea.

Sejarah bangsa Tatar Krimea

Tatar Krimea adalah penduduk asli Krimea

yang sejarahnya berawal sejak berabad-abad

yang lalu. Kekuatan dan wibawa bangsa Tatar

Krimea mencapai puncaknya sebagai Khanate

Krimea yang independen, yang muncul pada paruh

pertama abad ke-15 dan terus berlangsung sampai

1783. Selama lebih dari 300 tahun itu, ia menjadi

kekuatan utama dan memainkan peran penting

dalam internasional, maupun hubungan politik dan

militer di seluruh Eurasia.5

Penduduk Tatar Krimea

Dengan maksud untuk secara penuh memahami

sejarah Tatar Kremia perlu dilihat kembali

pendahulu Khanate Krimea, yaitu Golden Horde.

Golden Horde dibentuk oleh cucu Jenghis Khan,

Batu, meliputi wilayah yang luas pada apa yang

sekarang menjadi Rusia dan Ukraina, termasuk

semenanjung Krimea di selatan. Dalam beberapa

abad setelah kematian Batu, Krimea menjadi

tempat berlindung bagi calon-calon yang tidak

berhasil menduduki tahta Horde tersebut.6

5 The Crimean Tatars: Overview and Issues, Oktober 2009, dimuat pada laman http://www.unpo.org/images/2009_Presidency/crimean%20tatars,%20overview%20and%20issues,%20october%202009.pdf. 6 Brian Glyn Williams, The Sultan’s Raiders, The Military Role of the Crimean Tatars in the Ottoman Empire, The Jamestown Foundation, Washington, D.C., 2013.

4


Pada tahun 1443, salah satu dari pesaing-pesaing ini, Haci Giray telah berhasil memisahkan diri dari Golden Horde dan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemerintah independen pada sebagian Krimea dan area perbatasan dari stepa tersebut. Keturunannya memerintah di Krimea dengan beberapa pengecualian sampai akhir abad 17.

Sebagai salah satu dari banyak pecahan Golden Horde, Khanate Krimea, “lebih dari yang lain dalam melestarikan tradisi dan institusi Golden Horde”. Haci Giray, “keturunan Cingis Khan (Jengis Khan)”, menjalankan kekuasaan yang merdeka antara tahun 1420 sampai 1441. Ia mendirikan sebuah dinasti yang memerintah Khanate Krimea tanpa gangguan sampai tahun1783, pada saat aneksasi Rusia atas Krimea.7

Khanate Krimea yang berbagi semenanjung

Krimea dengan Genoa, mencoba untuk

mendapatkan kembali pelabuhan dan kota-kota

mereka di bagian selatan dan barat daya Krimea.

Dalam upaya ini mereka masuk ke dalam aliansi

dengan Khilafah Utsmaniyah yang relatif baru, yang

ingin merebut “mimpi berabad-abad Muslim dan

Turki tentang Konstantinopel, ibukota Kekaisaran

Romawi Timur.” Sejak dari situasi itu selamanya

berubah untuk Genoa, yang perdagangannya

tergantung pada selat yang kini dikendalikan oleh

Khilafah Utsmaniyah.

Pada tahun 1454, Tatar dan Turki membuat serangan yang gagal pada pelabuah Kefe; pada tahun 1475 mereka akhirnya merebutnya dari Genoa, hal itu memperkuat hubungan politik dan militer Krimea-Utsmaniyah di masa depan.8 Hubungan dan peran Khanate Krimea dengan

7 Igor Davydov, The Crimean Tatars and Their Influence on the ‘Triangle of Conflict’ — Russia-Crimea-Ukraine, Thesis Naval Postgraduate School, Monterey California, Maret 20088 Idem

Khilafah Utsmaniyah akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya.

Khanate Krimea sangat kuat di awal keberadaannya. Namun, pada abad 17 dan 18 para khan ini mulai kehilangan kekuatan mereka karena ketidakstabilan domestik. Para pemimpin suku setempat, yang memperoleh kekayaan tertentu, kekuasaan politik dan militer, menjadi kurang tergantung pada khan, dan bertindak sendiri tanpa persetujuan khan.

Khilafah Utsmani kehilangan kekuatan di Eropa dan, sebaliknya, Rusia mendapatkan kekuasaannya. Rusia memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses ke Laut Hitam dan, mengeksploitasi ketidakstabilan internal dan kelemahan Krimea, menyerangnya dan tahun 1774 memaksa khan di bawah pengaruhnya; dan kemudian pada tahun 1783, Krimea dianeksasi oleh kekaisaran Rusia.9

Setelah aneksasi itu, Catherine II membuat reorganisasi pemerintahan di Krimea. Itu bukan pengalaman pertama bagi Rusia untuk memerintah wilayah Muslim di kekaisaran Rusia: Kazan Tatar dan Bashkir Volga telah dianeksasi sebelum aneksasi Krimea. Untuk memenuhi keputusannya, Catherine mengadakan sensus di Krimea, sebuah studi sistem administrasi perpajakan Krimea, dan menunjuk Pemerintah Distrik Krimea yang baru didirikan Tavricheskaya oblast’, “area bekas Khanate Krimea dari Sungai Dnepr ke Taman (yang membentang jauh melampaui Semenanjung Krimea itu sendiri dan termasuk sepotong besar wilayah Ukraina sekarang).”

Sistem administrasi Khanate yang lama digantikan oleh sistem administrasi yang biasa berada dalam kekaisaran Rusia masa itu. Dalam hal agama, kebijakan Rusia akhir abad 16 dan 17 dimaksudkan untuk memberantas Islam dalam kekaisaran Rusia. Kemudian pada tahun 1773, Catherine sendiri yang

9 Idem

5


tidak beragama, menerbitkan keputusan ‘Toleransi pada semua kepercayaan’, yang memungkinkan bangsa Tatar untuk mempraktekkan Islam.

Catherine memungkinkan masing-masing orang

Krimea “untuk mendapatkan kewajiban dan hak yang sama seperti yang didapatkan rekannya di Rusia.” Pada saat yang sama, ia membiarkan bagi mereka yang tidak ingin memiliki kewarganegaraan Rusia berangkat ke Kekaisaran Utsmaniyah. Diperkirakan bahwa selama dekade pertama setelah aneksasi, jumlah Tatar yang meninggalkan Krimea berkisar dari sekitar 20.000-30.000 sampai 150,000-200,000, dengan jumlah penduduk Tatar Krimea pra-aneksasi “sedikit kurang dari setengah juta.” Eksodus massal Tatar selama dekade terakhir dari Khanate Krimea (sejak 1772) dan dekade pertama setelah aneksasi telah meninggalkan sejumlah besar lahan kosong, yang selain berefek negatif pada demografi, juga memiliki beberapa efek negatif pada pertanian.

Di sisi lain, lahan bebas di negara yang

ditinggalkan itu telah menarik para penjajah. Pada

awal abad kesembilan belas, selain 8.746 orang

Rusia yang ada sebelumnya, sekitar “35.000 non-

Muslim telah menetap di semenanjung Krimea,

bekas Khanate Krimea, yang meliputi tanah dari

Dnestr ke sungai Kuban, yang hanya ditinggali

kurang dari 100.000 pemukim Rusia.”

Aneksasi Krimea merupakan peristiwa penting dalam sejarah Rusia. “Dengan menganeksasi Krimea, Rusia mencapai apa yang banyak dianggap sebagai perbatasan selatan ‘alami’ nya.” Nasionalisme Krimea abad kesembilan belas telah menyebar ke entitas Muslim lain dalam Kekaisaran Rusia dengan semakin meningkatnya perasaan anti-Rusia, yang disebabkan oleh tidak hormatnya Rusia terhadap budaya Tatar dan Russifikasi yang dipaksakan.

Selama revolusi Rusia 1917-1918 para nasionalis

Tatar meningkatkan klaim kemerdekaan mereka.

Perang Dunia pertama menyebabkan krisis dalam

identitas Tatar Krimea. Di satu sisi, Tatar yang

diwakili di Duma (parlemen), dalam eksekutif Rusia

mereka berpartisipasi dalam organisasi-organisasi

Muslim dan berjuang di barisan depan barat

Perang Dunia I. Di sisi lain, Kekaisaran Utsmaniyah

mendukung musuh Rusia di perang Dunia I dan

gagasan untuk melawan perang itu hampir tidak

dapat diterima.

Selama Perang Saudara Rusia dari 1918-1921,

Krimea adalah arena untuk berjuang kelompok-

kelompok yang berkepentingan. Tatar tidak

menerima pembela kepentingan mereka baik dari

Bolshevics maupun Whites, Tentara Relawan yang

terdiri dari mantan tentara tsar. Tidak ada pihak

yang tertarik untuk menyebabkan Krimea merdeka;

masing-masing dari mereka menginginkan Rusia

bersatu di bawah kekuasaan mereka sendiri.

Akhirnya, pada bulan Oktober 1920, Bolshevics

menduduki Krimea dan tinggal di sana sampai

invasi Jerman pada tahun 1941.

Di Uni Soviet, Krimea menerima status Otonomi

Krimea Republik Sosialis Soviet (Crimean ASSR)

dan, secara administratif, merupakan bagian dari

Republik Federasi Sosialis Rusia (RSFSR). Pada

saat itu, rakyat Tatar Krimea merupakan sekitar

seperempat dari populasi ASSR Krimea. Otonomi

tersebut bersifat terbatas dan Moskow tetap

bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan

Krimea, dengan pengecualian barangkali pada

masalah-masalah keadilan, pendidikan, dan

kesehatan. Dua kota pelabuhan penting, Sevastopol

dan Evpatoria, dikeluarkan dari yurisdiksi Krimea

dan disubordinasikan langsung ke Moskow.

6


Selama Perang Dunia II, Krimea relatif mudah diduduki oleh Jerman, Rumania, dan Italia untuk jangka waktu dari 1941 sampai 1944, dengan pengecualian adalah Sevastopol yang secara heroik dipertahankan hingga Juli 1942. Segera setelah Krimea kembali di bawah kontrol Soviet pada awal tahun 1944, Stalin memerintahkan deportasi Tatar Krimea dan minoritas kecil lainnya sebagai hukuman kolektif untuk kerjasama mereka dengan Nazi. Pada tahun 1967, Tatar telah direhabilitasi tapi dilarang kembali ke Krimea.

Crimean ASSR dihapuskan pada tahun 1945 dan direorganisasi menjadi Oblast Krimea bagian dari RSFSR. Pada tahun 1954, Krimea dipindahkan di bawah yurisdiksi Ukraina SSR karena kedekatan hubungan geografis, ekonomi, dan budaya dengan Ukraina, dan sebagai sikap persahabatan yang melambangkan ulang tahun ke-300 perjanjian yang menyatukan Rusia dan Ukraina. Selama beberapa tahun setelah Perang Dunia II dan sampai pembubaran Uni Soviet, Krimea dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata dan pangkalan untuk Armada Laut Hitam (BSF).

Di bawah Uni Soviet demografi Krimea berubah secara signifikan. Bencana kelaparan pada 1921-1922 mengakibatkan penurunan populasi penduduk lebih dari 21 persen. Seratus ribu orang meninggal karena kelaparan (60 persen dari mereka adalah Tatar Krimea) dan lima puluh ribu, terutama Tatar, mengungsi ke luar negeri. Pada tahun 1923, 25 persen (seratus lima puluh ribu) dari populasi Krimea adalah Tatar. Sebanyak 35000 - 40000 Tatar Krimea dipindahkan ke Siberia sebagai bagian dari serangan Stalin pada nasionalisme Tatar Krimea; padahal sebelum perang populasi Tatar Krimea adalah sekitar 300 ribu sampai 2 juta, dan pada akhir 1970-an kurang dari seribu dua ratus keluarga Tatar yang tercatat di Krimea.

Perubahan dramatis tersebut disebabkan oleh deportasi terhadap Tatar dan minoritas lainnya.

Deportasi Tatar Krimea dan minoritas lainnya dari Krimea diprakarsai oleh Stalin pada tahun 1944 setelah pembebasan Krimea oleh Tentara. Selama pendudukan Jerman terhadap Krimea sejumlah 15.000-20.000 Tatar Krimea membantu Jerman

untuk pendukung perang di pegunungan Krimea.

Fisher mengacu pada perkiraan yang berbeda menyatakan bahwa sekitar 20,000-53,000 Tatar Krimea berperang melawan Jerman bergabung dalam Tentara Merah dan sampai sekitar dua belas ribu bertahan dan bersembunyi bawah tanah. Stalin mengabaikan partisipasi Tatar Krimea pada Great Patriotic War melawan Nazi Jerman dan memerintahkan deportasi mereka ke Asia Tengah.

Dengan terjadinya disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991, Krimea menjadi bagian integral dari negara Ukraina merdeka yang baru. Krimea adalah wilayah yang bukan tipikal Ukraina karena beberapa alasan. Secara etnis, Krimea adalah satu-satunya daerah di Ukraina dengan mayoritas besar adalah orang-orang Rusia.

Komposisi penggunaan bahasa sehari-hari

Secara kultural Krimea adalah berkultur Rusia;

bahkan administrasinya masih menggunakan

bahasa Rusia pada dokumennya, meskipun fakta

bahwa satu-satunya bahasa resmi di Ukraina

adalah bahasa Ukraina. Secara historis, setidaknya

dari sudut pandang Rusia, Krimea adalah bagian

dari Rusia sampai saat Khrushchev, etnis Rusia dan

7


mantan pemimpin Ukraina, memindahkannya ke

Republik Sosialis Soviet Ukraina pada tahun 1954.

Krimea adalah pangkalan untuk BSF dan Sevastopol

masih dianggap sebagai “kota kejayaan Rusia.”

Krimea yang dianggap sebagai “daerah panas” merupakan ancaman yang cukup berarti bagi kesatuan negara Ukraina. Pada tahun 1991, walaupun oblast Krimea adalah bagian dari SSR Ukraina, pemerintah daerahnya menjalankan referendum untuk mendirikan Otonomi Krimea Republik Sosialis Soviet (ASSR) dalam Uni Soviet, dengan dukungan lebih dari 80 persen populasinya. Legitimasi hukum untuk referendum itu dipertanyakan, karena “tidak ada hukum referendum pada waktu itu baik di Uni Soviet maupun di Ukraina.” Namun hal itu mencerminkan fakta demografis yang tak terbantahkan.

Pengaruh Tatar Krimea terhadap hasil referendum itu disamakan dengan nol. Pada saat itu Tatar merupakan segmen kecil dari populasi Krimea. Pada musim semi tahun 1987 hanya ada 17.400 Tatar Krimea sebagai bagian dari lebih dua juta penduduk Krimea saat itu. Mereka diberikan hak kembali ke tanah air sebelum Uni Soviet runtuh, dan pada bulan Juni 1991 populasi Tatar Krimea telah meningkat menjadi 135.000. Selain itu, sebagian besar Tatar memboikot referendum karena mereka lebih memilih untuk tetap sebagai bagian dari Ukraina.

Pada bulan April 1992, parlemen Ukraina mengadopsi hukum tentang Status Republik Otonomi Krimea yang memberikan kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan badan-badan teritorial lainnya di Ukraina. Sebagai tanggapanyan, pada bulan Mei 1992 parlemen Krimea mengadopsi “Konstitusi ditambah Deklarasi Kemerdekaan,” bagaimanapun, klaim bahwa republik Krimea diproklamasikan adalah bagian dari republik Ukraina dan bahwa hubungan antara kedua

republik ‘independen’ itu harus tetap didasarkan pada perjanjian.

Pengalaman Krimea berada dalam Ukraina merdeka dapat dibagi menjadi dua periode, dengan Revolusi Oranye tahun 2004 sebagai batasnya. Periode pertama terdiri dari dua sub - periode: periode 1992-1995 ditandai dengan upaya pemisahan diri yang diprakarsai oleh kekuatan politik pro-Rusia; dan periode kedua dari 1995-2004 ditandai dengan kondisi relatif stabil dari sikap separatis. Periode kedua sejak tahun 2004 pada gilirannya telah ditandai dengan munculnya konflik antara Krimea dengan pemerintah pusat.

Pembagian ini adalah bersyarat karena hubungan Ukraina - Krimea telah tak normal sejak Ukraina merdeka. Hubungan Russo - Ukraina, dalam sengketa Krimea, berkisar pada hak-hak etnis Rusia di Krimea, pembagian Armada Laut Hitam dan hak pangkalannya. Akhirnya, terkait dengan Tatar Krimea yang kembali dari pengasingan membawa ketegangan tambahan di wilayah tersebut. Masalah tanah, pemulihan hak-hak Tatar Krimea, dan hubungan antar-etnis menjadikan lebih rumit situasi di Republik Otonomi Krimea, dan meradikalkan baik etnis Rusia maupun Tatar Krimea.

Hubungan dan Peran Muslim Tatar Krimea terhadap Khilafah Utsmaniyah

Hubungan dan peranan Muslim Tatar Krimea terhadap Khilafah Utsmaniyah pada masa Khanate Krimea cukup erat dan penting bagi keduanya. Berikut ini adalah terjemahan bebas sebagaian dari sebuah laporan yang ditulis oleh Brian Glyn Williams yang berjudul The Sultan’s Raiders, The Military Role of the Crimean Tatars in the Ottoman Empire, dan diterbitkan oleh The Jamestown Foundation, Washington, D.C. pada Mei 2013.10

10 Naskah aslinya dapat diunduh dari laman http://www.jamestown.org/uploads/media/Crimean_Tatar_-_complete_

8


Dari abad 14 sampai 17, bangsa-bangsa

Kristen Eropa dan syiah Persia dipaksa untuk

mempertahankan tanah mereka melawan serangan

Khilafah Utsmaniyah yang selalu berekspansi,

sebuah kekaisaran yang mempunyai mesin perang

mengagumkan pada saat itu yang tampaknya

cukup kuat untuk menyerap tetangga-tetangga

dekatnya. Selama rangkaian kampanye tersebut,

banyak dari bangsa Eropa diperkenalkan dengan

kiblat dunia ketika ghazis Utsmaniyah (mujahid)

dari Asia menduduki sepanjang Balkan dan Eropa

Tengah.

Dalam rombongan besar sultan tersebut,

ditemui berbagai macam bangsa yang menyusun

kekaisaran Turki Raya dengan bermacam-macam

etnis. Turki, Arab, Circassian, Kurdi, Maghrib,

Bosnia, Poma, Albania dan beberapa bangsa lain

yang keberadaannya di Eropa Barat tidak diketahui,

dapat ditemukan berjuang bersama dibawah

bendera Sultan. Salah satu yang paling menarik,

dan secara militer kelompok yang efektif digunakan

oleh Khilafah Utsmaniyah dalam perangnya yang

tampaknya tidak pernah berakhir, adalah Tatar dari

semenanjung Krimea.

Dalam tiga ratus tahun layanannya, Tatar Krimea memberikan kontribusi terhadap militer Utsmaniyah lebih banyak daripada pembantu-pembantu lain Sultan yang bukan bangsa Turki, dan catatan layanan terhadap Sultan ini, merupakan babak yang paling luar biasa dalam sejarah Eropa.

Salah satu kesuksesan terbesar umat Islam terhadap orang-orang Kristen, penaklukan Khilafah Utsmaniyah terhadap Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al Fatih, terjadi 10 tahun setelah pembentukan Khanate Krimea dan tidak diragukan lagi menyebabkan perhatian Tatar Krimea yang mulai melihat pada Khilafah Utsmaniyah untuk report_01.pdf

membantu perjuangan mereka terhadap Khan Golden Horde. Dengan kejatuhan Konstantinopel, memberikan kekuasaan Muslim Turki dalam mengontrol Dardenelles dan Bosphorous.

Salah satu aksi Sultan untuk mendapatkan kendali terhadap pintu masuk Laut Hitam adalah dengan bergerak menduduki pusat-pusat perdagangan Genoese di pesisir selatan Krimea. Pada musim panas tahun 1454, sebuah armada Utsmaniyah terdiri atas 56 kapal memasuki Laut Hitam untuk memulai proses penguatan pemerintahan Muhammad II di area yang akhirnya dikenal sebagai “Danau Ustmaniyah” itu.

Khilafah Utsmaniyah tidak melibatkan diri ke dalam Krimea lagi sampai tahun 1466. Dalam tahun itu, Haci Giray pendiri Khanate Krimea meninggal dalam kondisi misterius, mungkin diracun oleh pemimpin klan Tatar yang iri dengan perkembangan kekuasaannya. Setelah kematiannya, dua anak lelakinya, Nurdevlet dan Mengli, memulai perebutan singgasana. Selama masa perang sipil ini klan-klan Krimea berkembang untuk memainkan peranan yang bertambah penting.

Pada tahun 1475, kepala klan Shirin yang sangat kuat, Eminek, mengundang Sultan Utsmaniyah Muhammad II untuk mengintervensi perang sipil tersebut. Muhammad II secara mudah diyakinkan tentang keuntungan keterlibatannya dalam interferensi di Krimea. Dia melihat hal itu sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan pengaruh diantara bangsa Tatar, dan juga sebuah kesempatan untuk memberikan serangan pada bangsa Kaffa yang juga terlibat dalam perselisihan tersebut.

Pada tanggal 19 Mei 1475, armada Utsmaniyah berangkat ke Krimea untuk terlibat dalam perebutan singgasana tersebut dan menaklukkan kota-kota perdagangan Italia di semenanjung itu. Dua minggu kemudian komandan Utsmaniyah,

9


Muhammad Pasha, sekali lagi memasang meriam Turki yang terkenal itu mengarah ke dinding Kaffa dan memulai pengepungan kedua terhadap kota itu. Bangsa Kaffa bertahan dari pemboman intensif Utsmaniyah selama hanya 4 hari sebelum penyerahan tanpa syarat terhadap pasukan Sultan.

Bangsa Kaffa mengalami penderitaan berat selama pertahanannya terhadap Ustmaniyah, dan sebagian besar penduduk Italia ditawan dan dibawa ke Istambul. Utsmaniyah yang tidak puas hanya dengan penaklukkan Kaffa, malanjutkan invasi ke pesisir selatan Krimea dan akhirnya menduduki kota-kota Genoese Inkerman, Sevastopol, Kerch, Balaklava, Sudak, dan benteng stategis Azov di Don Basin.

Setelah berakhirnya penaklukan tersebut, pesisir selatan Krimea berada dibawah langsung pemerintah Utsmaniyah dan bangsa Tatar Krimea menemukan diri mereka berbagi semenanjung itu dengan tetangga baru dan sangat kuat, Khilafah Utsmaniyah. Utsmaniyah juga berhasil dalam upayanya untuk memengaruhi hasil perang antara pasukan Mengli Giray dan Nurdevlet, dan pada tahun 1478 mereka telah menempatkan calon mereka, Mengli Giray, pada singgasana Krimea. Sebagai balasan terhadap bantuan tersebut, Mengli menjanjikan pada Muhammad untuk “menjadi musuh bagi musuhmu dan teman bagi temanmu”. Sultan diberi barmacam-macam hak di Krimea sebagai balasan atas bantuannya, yang paling penting adalah hak untuk menetapkan pemilihan klan-klan Tatar sebagai Khan.

Keterlibatan Khilafah Utsmaniyah di Krimea bukan sebagai ancaman bagi Tatar Krimea tetapi sebagai sekutu untuk menyelesaikan sengketa internal dan untuk membantu Khanate dalam perjuangan melawan Golden Horde. Aliansi Utsmani-Tatar dalam banyak hal mirip dengan aliansi Polandia-Lithuania yang mulai mengkoordinasikan

kegiatannya di stepa tersebut di sekitar waktu itu.

Gambaran dari Henry Howorth yang menyatakan

bahwa para Khanate dipandang seperti “Mesir

dan Tunisia di masa-masa berikutnya, sebagai

provinsi tergantung dalam aturan pada Khilafah

Utsmaniyah, meskipun menikmati sejumlah besar

kemerdekaan” mungkin merupakan ringkasan yang

paling akurat dari posisi Khanate Krimea terhadap

Khilafah Utsmaniyah.

Ketika Sultan Ustmaniyah membutuhkan

bantuan bangsa Krimea dalam sebuah kampanye,

undangan dan hadiah dikirim ke Khan dan

beberapa pejabat di kerajaannya. Sementara itu,

Khan menerima pedang berhiaskan berlian, jubah

kehormatan dan pembayaran yang dikenal sebagai

“quiver price”. Khan juga diberi kehormatan memiliki

gaun parade penuh setibanya di kamp Utsmaniyah

sebelum sebuah kampanye dan dianggap memiliki

derajat yang lebih tinggi daripada Grand Vezir.

Akhirnya, Khilafah Utsmaniyah meningkatkan

pengaruh mereka di Khanate Krimea, tetapi

harus diingat bahwa Tatar Krimea tidak pernah

menjadi subyek seperti bangsa Serbia atau Yunani,

melainkan sebagai sekutu bawahan. Meskipun

sejarawan mungkin tidak setuju tentang sifat

yang tepat dari hubungan Utsmaniyah-Tatar, tidak

ada kontroversi mengenai pentingnya prestasi

Muhammad II di Krimea untuk keamanan kedua

Kekaisaran Utsmaniyah dan Khanate Krimea.

Usahanya di Krimea, meskipun telah menerima

relatif sedikit perhatian dari sejarawan (kecuali di

Rusia) tidak diragukan lagi merupakan salah satu

hal yang paling penting dan berpandangan jauh

dari semua usaha Sang Penakluk (Muhammad Al

Fatih), dan hal itu terbukti memberikan keuntungan

bersama baik bagi Utsmaniyah maupun Krimea.

10


Dalam biografinya tentang Muhammad Al Fatih, Franz Babinger bahkan menempatkan lebih penting pada keberhasilan Sang Penakluk di wilayah Laut Hitam dan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Babinger menyatakan:

“Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa penemuan rute perdagangan Atlantik baru, dengan konsekuensi penting untuk kehidupan ekonomi Barat, diakibatkan sebagai bagian dari ekspansi Utsmaniyah di wilayah Laut Hitam. Pelayaran ke Dunia Baru telah dilakukan dengan harapan menciptakan rute pengganti yang baru ke India dan Asia Tengah.”

Perang Krimea

Perang Krimea (1853–1856) adalah pertempuran yang terjadi antara kekaisaran Rusia melawan sekutu yang terdiri dari Perancis, Britania Raya, Kerajaan Sardinia, dan Khilafah Ustmaniyah. Kebanyakan konflik terjadi di semenanjung Krimea, dengan pertempuran lainnya terjadi di Turki barat dan laut Baltik. Perang Krimea kadang-kadang dianggap sebagai konflik modern pertama yang memengaruhi peperangan pada masa depan.

Perang Krimea dikenal dengan nama yang berbeda. Di Rusia dikenal sebagai “Perang Oriental” (bahasa Rusia: Восточная война, Vostochnaya Voina), dan di Britania pada saat itu kadang-kadang dikenal sebagai “Perang Rusia”.11

Perang Krimea terkenal karena kesalahan logistik dan taktis pada kedua belah pihak. Namun perang itu dianggap sebagai perang “modern” yang pertama, karena “memperkenalkan perubahan-perubahan teknis yang memengaruhi tata peperangan dimasa depan,” termasuk taktis penggunaan pertama kereta api dan telegraf. Dalam perang ini juga terkenal pekerjaan yang dilakukan oleh Florence Nightingale, yang mempelopori praktik keperawatan modern ketika merawat tentara 11 http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War

Inggris yang terluka. Perang Krimea juga perang yang pertama kali secara luas didokumentasikan dalam foto.

Diantara hal yang melatar belakangi perang Krimea secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

Pada akhir perang Napoleon, negara-negara besar berkumpul di Wina untuk mengembalikan sistem negara-negara Eropa yaitu keseimbangan antara berbagai kekuatan besar dan kecil yang menahan agresi oleh yang kuat, dan menjunjung tinggi hak-hak yang lemah.

Mereka berharap untuk membangun perdamaian permanen dengan menekan republik-republik yang revolusioner dan menegakkan kestabilan pada kerajaan-kerajaan yang tertib. Meskipun dengan tujuan dan ambisi yang berbeda diantara Rusia, Prusia, Austria, Inggris dan Perancis, sebuah kompromi telah dibuat, setelah gangguan singkat Napoleon ‘selama seratus hari dan Pertempuran Waterloo.

Setelah Perjanjian Wina negara-negara besar

menikmati tiga dekade perdamaian, beberapa

tahun di mana tekanan-tekanan dari industri,

politik, ekonomi, sosial dan nasionalis dapat

ditekan atau dibelokkan. Tapi akhirnya sistem

Wina rusak. Masalah awalnya adalah kelemahan

dari Khilafah Utsmaniyah-Turki, dan kesempatan

ini memberikan bagi Eropa untuk campur tangan

dalam mendukung populasi Kristen.

Presiden baru Perancis, Louis-Napoleon

Bonaparte, mengeksploitasi kelemahan Turki

untuk mengamankan konsesi bagi gereja Katolik di

Palestina, dan berharap mendapatkan dukungan

konservatif untuk rencana kudetanya. Ketika Tsar

Nicholas I dari Rusia membalas, dengan mengirim

misi untuk memulihkan hak-hak Ortodoks Yunani,

Turki hanya memberi jalan bagi kedua belah pihak,

dan berharap masalah itu akan hilang.

11


Setelah mendirikan Kekaisaran Kedua, (Louis) Napoleon III kehilangan minat, namun Nicholas memutuskan untuk menyelesaikan ‘orang sakit di Eropa’ (julukan bagi Khilafah Utsmaniyah yang sudah melemah) sekali dan untuk semua. Mengharapkan dukungan dari Prusia, Austria dan Inggris, ia berencana untuk mengukir bagian Eropa dari Turki.

Dia ternyata salah, baik Inggris maupun Austria tidak ingin melihat Rusia mengendalikan Dardanella. Merasakan adanya jalan pembuka untuk kesuksesan diplomatik yang berguna, Perancis bergabung dengan Inggris dalam mendukung Turki, yang menolak rencana keterlaluan Tsar.12

Rangkaian peristiwa yang membuat Perancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 27 dan 28 Maret 1854 dapat dilacak dari peristiwa kudeta pada tahun 1851 di Perancis. Napoleon III mengirim duta besar untuk Khilafah Ustmaniyah dan berusaha memaksanya untuk mengakui Perancis sebagai “penguasa yang berdaulat” di Tanah Suci orang Kristen. Rusia menolak perubahan “penguasa” baru di Tanah Suci tersebut. Merujuk pada dua perjanjian sebelumnya, yaitu tahun 1757 dan pada tahun 1774, Khilafah Utsmaniyah mengubah keputusan mereka sebelumnya, membatalkan perjanjian Perancis dan bersikeras bahwa Rusia adalah pelindung orang-orang Kristen Ortodoks di Khilafah Ustmaniyah.

Napoleon III menjawab dengan unjuk kekuatan, mengirimkan armada kapal Charlemagne ke Laut Hitam, yang merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Selat London. Pamer kekuatan Prancis dikombinasikan dengan diplomasi dan uang yang agresif, memaksa Sultan Abdülmecid I untuk menerima perjanjian baru, mengakui Perancis dan Gereja Katolik Roma sebagai otoritas Kristen

12 .http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml

tertinggi di Tanah Suci dengan kontrol atas tempat-tempat suci Kristen dan memiliki hak atas Gereja Nativity, yang sebelumnya dipegang oleh Gereja Ortodoks Yunani.

Tsar Nicholas I kemudian mengirimkan angkatan perang korp ke-4 dan ke-5 di sepanjang Sungai Danube, dan menugaskan Count Karl Nesselrode, menteri luar negerinya, untuk melakukan pembicaraan dengan Khilafah Ustmaniyah. Nesselrode mengutarakan hal tersebut kepada Sir George Hamilton Seymour, Duta Besar Inggris di St Petersburg.

Karena konflik muncul atas masalah tempat-tempat suci, Nicholas I dan Nesselrode memulai sebuah serangan diplomatik, yang mereka harapkan akan mencegah baik Inggris atau Perancis ikut campur dalam konflik antara Rusia dan Khilafah Utsmaniyah, serta untuk mencegah persekutuan mereka.

Nicholas mulai merayu Inggris melalui percakapan dengan Duta Besar Inggris, George Hamilton Seymour, pada bulan Januari dan Februari 1853. Nicholas bersikeras bahwa ia tidak lagi ingin memperluas Kekaisaran Rusia tetapi bahwa ia memiliki kewajiban terhadap komunitas Kristen di Khilafah Ustmaniyah.

Tsar Nicholas selanjutnya mengirim seorang diplomat, Pangeran Menshikov, pada misi khusus ke Khilafah Utsmaniyah pada Februari 1853. Pada perjanjian sebelumnya, sultan telah berkomitmen “untuk melindungi agama Kristen (Ortodoks Timur) dan gereja-gerejanya”. Menshikov berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan baru, sebuah konvensi formal dengan kekuatan perjanjian internasional, di mana Utsmaniyah akan memberikan pada Rusia hak yang sama untuk intervensi dalam urusan agama Ortodoks seperti yang baru saja diberikan pada Prancis sehubungan dengan penganut

12


dan gereja Katolik. Perjanjian tersebut akan memungkinkan Rusia untuk mengendalikan hirarki Gereja Ortodoks di Khilafah Utsmaniyah.

Menshikov tiba di Istanbul pada 16 Februari 1853, dengan kapal perang bertenaga uap Gromovnik (Thunderer). Pada pertemuan pertamanya dengan sultan, ia menghina Turki dengan tampil dalam pakaian sipil bukan seragam militer adat dan tradisional dalam penyambutan resmi kepada Porte. Dia kemudian melanjutkan untuk mengecam konsesi Utsmaniyah kepada Prancis. Menshikov juga mulai menuntut penggantian pegawai sipil posisi tinggi Utsmaniyah terutama Fuad Efendi menteri luar negeri Utsmaniyah.

Tak lama setelah ia belajar dari kegagalan diplomasi Menshikov, pada bulan Juni 1853, Tsar mengumumkan akan mengirim tentara ke kerajaan-kerajaan Danubian yang dikendalikan Utsmaniyah yaitu Moldavia dan Wallachia. Tujuan misi militer ini adalah untuk “memaksa” sultan agar mau bekerja sama dan memenuhi tuntunan Rusia.

Namun, di belakang layar Duta Besar Inggris, Lord Stratford de Redcliffe, telah mendorong Sultan untuk menolak tuntutan Rusia. Mengetahui adanya ancaman dari Rusia, Inggris dan Prancis memutuskan untuk campur tangan. Pada tanggal 15 Juni 1853, gabungan armada Perancis dan Inggris dikirim ke Dardanella untuk menunjukkan solidaritas dengan Turki.

Di seluruh Eropa, diplomat bergegas untuk mencoba mencegah terjadinya perang. Sebuah rancangan kompromi, yang disusun oleh Austria, ditolak oleh Sultan. Pada bulan Juli, Tsar memerintahkan pasukan Rusia ke Moldavia dan Wallachia, dibawah komando lapangan Marshall Ivan Paskevich dan Jenderal Mikhail Gorchakov menyeberangi Sungai Pruth. Kurang dari setengah dari 80.000 tentara Rusia yang melintasi Pruth

pada tahun 1853 yang berhasil selamat. Sejauh ini, sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit bukan karena pertempuran. Tentara Rusia mendapatkan layanan medis yang buruk atau bahkan tidak ada layanan.

Pada tanggal 5 Oktober 1853, didukung oleh harapan bahwa Inggris dan Perancis akan membantunya dan tidak ingin melihat runtuhnya Kekaisaran Turki, Sultan secara resmi menyatakan perang terhadap Rusia, dan memulai melakukan serangan. Pasukannya bergerak menuju tentara Rusia di dekat Danube pada akhir bulan Oktober. Rusia dan kekaisaran Utsmaniyah memusatkan pasukannya pada dua front utama, Kaukasus dan Danube. Pemimpin Utsmaniyah Omar Pasha berhasil mencapai beberapa kemenangan di front Danubian. Di Kaukasus, Utsmaniyah mampu menahan lawan dengan bantuan Muslim Chechnya yang dipimpin oleh Imam Shamil.

Nicholas merespon dengan mengirimkan kapal perang, yang dalam Pertempuran Sinop pada 30 November 1853 berhasil menghancurkan satu skuadron patroli kapal perang Utsmaniyah saat mereka berlabuh di pelabuhan Anatolia utara. Penghancuran kapal Utsmaniyah memberikan alasan bagi Inggris dan Perancis untuk menyatakan perang melawan Rusia berada pada fihak Kekaisaran Utsmaniyah. Pada 28 Maret 1854, setelah Rusia mengabaikan ultimatum Anglo-Perancis untuk menarik diri dari kerajaan-kerajaan Danubian, Inggris dan Perancis secara resmi menyatakan perang.

Beberapa catatan penting terkait perang Krimea adalah sebagai berikut.13

Perang Krimea adalah satu-satunya perang Eropa yang diperjuangkan oleh Inggris antara 1815 sampai 1914.

13 AS History: Unit 2 The Crimean War dimuat pada laman www.whshumanities.co.uk/attachments/download.asp?file=259...pdf

13


Ini adalah perang yang terkenal karena ketidakmampuan militer dan kekacauan administratif.

Ini adalah perang di mana istri diizinkan untuk menemani suami mereka untuk terakhir kalinya.

Ini adalah perang di mana kepahlawanan dan kecerobohan dari serbuan Brigade Ringan (Light Brigade) di Balaclava menciptakan segudang kontroversi yang masih membingungkan sejarawan hari ini.

Perang Krimea, juga menciptakan dan memecah reputasi. Ia menciptakan reputasi Florence Nightingale dan, belakangan, Maria Seacole. Ia menghancurkan reputasi komandan Lord Raglan, dan merusak reputasi dari Lords Lucan dan Cardigan.

Perang ini memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat Inggris yang mengubah institusi dan menciptakan sebuah profesi.

Perang Krimea adalah salah satu perang besar

pertama dimana sejumlah besar saksi mata telah

selamat, dan ini adalah perang besar pertama

dimana foto-foto dan surat kabar menghentak

meja sarapan dan panti kelas menengah Victoria .

Ini adalah perang yang menimbulkan keraguan

tentang kompetensi kelompok kecil elit bangsawan

untuk menjalankan Angkatan Darat Inggris, tentang

kemampuan pemerintah Inggris dan tentang

efisiensi pemerintahan Inggris.

Lokasi peperangan terjadi di beberapa tempat

diantaranya semenanjung Krimea, Kaukakus,

Balkan, Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Putih dan

Timur Jauh. Jumlah korban perang meninggal

sekitar 350,000–375,000 orang difihak sekutu dan

sekitar 220,000 orang difihak Rusia. Sebagian

besar korban karena penyakit dan luka-luka yang

tidak tertangani dengan baik. Akhir peperangan

dimenangkan oleh aliansi sekutu (Inggris, Perancis

dan Khilafah Utsmaniyah) dan menghasilkan

Perjanjian Paris yang menandai diakhirinya perang

Krimea.14

Krisis di Krimea saat ini

Krisis dan konflik di Krimea dan secara luas di Ukraina pada saat laporan ini ditulis masih berlangsung. Konflik yang berawal Nopember tahun lalu, merupakan cerminan pertarungan geopolitik di kawasan Rusia dan Eropa Timur. Berikut adalah gambaran kronologi singkat dari jalannya konflik tersebut yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Pada tanggal 21 November 2013 pemerintah Ukraina yang pro Rusia secara tiba-tiba mengumumkan penundaan pembicaraan Perjanjian Asosiasi dan Perdagangan dengan Uni Eropa, demi membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Langkah itu memicu kemarahan kelompok oposisi yang pro-Eropa, yang kemudian berencana melakukan demonstrasi.

Pada tanggal 30 November 2013, polisi menyerang sekelompok pengunjuk rasa, dan menahan 35 orang. Foto-foto pengunjuk rasa yang berdarah oleh serangan polisi dengan cepat menyebar sehingga meningkatkan dukungan publik untuk demonstrasi. Memasuki bulan Desember demonstrasi semakin membesar sampai mengumpulkan demonstran sebanyak 300.000 orang, yang terbesar di Kiev sejak Revolusi Oranye tahun 2004. Aktivis merebut Balai Kota Kiev.

Pada tanggal 17 Desember 2013 Presiden UkrainaYanukovych berangkat ke Moskwa, Rusia, bertemu dengan Putin untuk menandatangi kesepakatan dana talangan sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 177.18 trilun) dan mendapat potongan harga untuk membeli gas Rusia.14 http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War

14


Pada bulan Januari 2014 unjuk-rasa terus berlanjut dan terjadi bentrok dengan polisi yang menyebabkan jatuhnya korban. Pada tanggal 28 Januari 2014, Perdana menteri mengundurkan diri dan parlemen mencabut undang-undang anti protes baru yang keras yang memicu kekerasan seminggu sebelumnya. Kedua pihak mencapai kesepakatan bersama yang bertujuan untuk meredakan krisis.

Pada 2 Februari 2014 para pemimpin oposisi

meminta mediasi internasional dan bantuan

finansial dari Barat di hadapan lebih dari 60.000

demonstran di Kiev. Tanggal 5-6 Februari 2014

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine

Ashton dan utusan khusus AS untuk Eropa, Victoria

Nuland, mengunjungi Kiev. Tanggal 7 Februari 2014

Presiden Yanukovych bertemu dengan sekutunya

Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela acara

pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Sochi,

Rusia.

Pada 9 Februari 2014 sekitar 70.000 demonstran

berkumpul di Lapangan Merdeka. Selanjutnya

pada14 Februari 2014 sebanyak 234 demonstran

yang ditahan sejak Desember 2013 dibebaskan,

tetapi dakwaan atas mereka tidak dicabut. Tanggal

16 Februari 2014 para demonstran meninggalkan

balai kota Kiev yang mereka duduki sejak 1

Desember 2013. Puluhan ribu orang berkumpul di

Lapangan Merdeka.

Pada 18-19 Februari 2014 sebanyak 28 orang,

termasuk 10 polisi, tewas dalam bentrokan

berdarah di Lapangan Merdeka. Demonstran

kembali menduduki balai kota Kiev. Polisi antihuru-

hara melancarkan serangan terhadap demonstran

sepanjang malam. Pada 19 Februari 2014 Presiden

Yanukovych mencopot kepala staf angkatan

bersenjata Ukraina dan mengumumkan digelarnya

“operasi anti-teroris” di negaranya sendiri. Negara-

negara Barat mengecam aksi kekerasan di Ukraina

dan mengancam akan menjatuhkan sanksi. Tanggal

20 Februari 2014 para demonstran menyerang

polisi di Kiev, mengabaikan kesepakatan gencatan

senjata yang dicetuskan Yanukovych. Sekitar 25

orang tewas dalam peristiwa itu, Kementerian

Dalam Negeri Ukraina mengatakan dua orang polisi

tewas ditembak dalam insiden itu.

Pada tanggal 21 Februari 2014 para pemimpin oposisi menanda-tangani pakta perdamaian dengan Presiden Yanukovych yang dimediasi oleh Uni Eropa. Pada 22 Februari 2014 parlemen Ukarina mengadakan pungutan suara untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Yanukovych. Tanggal 26 Februari 2014 parlemen Ukarina menunjuk pemerintah baru.

Hal ini menyebabkan kemarahan Rusia sehingga menyiapkan sebanyak 150.000 prajuritnya dalam kondisi siaga tinggi. Pada hari yang sama sejumlah pasukan bersenjata pro-Rusia tanpa identitas secara perlahan mulai mengambil kendali di semenajung Krimea. Tanggal 27 Februari 2014 pasukan tak dikenal menduduki gedung parlemen regional dan Gedung dewan kementrian Krimea di Simferopol.

Pada tanggal 28 Februari 2014, sementara orang-orang bersenjata menduduki gedung, parlemen mengadakan sidang darurat, dan melakukan pungutan suara untuk mengakhiri pemerintah Krimea, dan mengganti Perdana Menteri Anatolii Mohyliov dengan Sergey Aksyonov. Aksyonov adalah anggota Partai Persatuan Rusia, yang menerima 4% suara dalam pemilu terakhir.

Sidang darurat ini juga melakukan pungutan suara untuk mengadakan referendum tentang otonomi yang lebih besar pada tanggal 25 Mei. Orang-orang bersenjata tersebut telah memotong semua komunikasi pada gedung tersebut dan

15


mengambil ponsel anggota parlemen saat mereka masuk. Tidak ada wartawan independen diizinkan di dalam gedung ketika pemunggutan suara sedang berlangsung. Beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa mereka diancam dan bahwa suara diberikan untuk mereka dan anggota parlemen lainnya, meskipun mereka tidak berada di ruangan.

Pada 1 Maret 2014, Putin memenangkan persetujuan parlemen untuk menginvasi Ukraina. Hal ini memicu kemarahan Gedung Putih. Tanggal 6 Maret 2014 parlemen Krimea melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia, dan menjadwalkan referendum tentang hal itu pada tanggal 16 Maret 2014.

Pada 16 Maret 2014, referendum diselenggarakan di Krimea, dan menunjukkan dukungan yang luar biasa untuk bergabung dengan Federasi Rusia, meskipun diboikot oleh Tatar Krimea dan penentang referendum lainnya. Parlemen Ukraina menyatakan referendum itu inkonstitusional. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengutuk referentum itu ilegal, dan kemudian memberlakukan sanksi terhadap orang-orang yang dianggap telah melanggar kedaulatan Ukraina.

Tanggal 21 Maret 2014, Putin menandatangani undang-undang untuk melengkapi aneksasi Krimea. AS memberlakukan sanksi terhadap Putin dan sekutu dekatnya Uni Eropa mengikuti dengan langkah-langkah yang sama. Pada tanggal 24 Maret 2014, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa sekitar 50% dari tentara Ukraina di Krimea telah membelot ke militer Rusia. Tanggal 27 Maret 2014 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menyatakan referendum Krimea yang didukung Moskow tidak valid. Resolusi disahkan dengan 100 suara mendukung, 11 menentang dan 58 abstain dalam majelis 193 negara.

Pada tanggal 1 April 2014 NATO mengumumkan menagguhkan semua kerjasama sipil dan militer dengan Rusia. Pada 7 April 2014 aktivis Pro-Rusia menguasai gedung-gedung pemerintah di kota-kota timur Donetsk, Luhansk dan Kharkiv, serta menyerukan referendum kemerdekaan. Pihak berwenang Ukraina mendapatkan kembali kontrol dari gedung Kharkiv hari berikutnya. Pada 11 April 2014 perdana menteri sementara Ukraina menawarkan untuk memberikan kekuasaan lebih bagi wilayah timur, saat separatis pro-Rusia terus menduduki bangunan di Donetsk dan Luhansk. Tanggal 12 April 2014 milisi bersenjata Pro-Rusia mengambil alih kantor polisi dan gedung badan keamanan di kota Slovyansk, 60 kilometer dari Donetsk di mana militan pro-Rusia mengambil alih markas polisi.

Pada tanggal 15 April 2014 parlemen Ukraina meloloskan RUU yang menyatakan semenanjung Krimea selatan sebagai wilayah yang sementara diduduki oleh Federasi Rusia dan memberlakukan larangan perjalanan bagi penduduk Ukraina untuk mengunjungi Krimea.

Seiring dengan berjalannya waktu tampaknya konflik di Ukraina dan Krimea belum akan segera berakhir. Akankah konflik ini akan dapat memicu ketegangan yang lebih luas bahkan perang besar yang melibatkan beberapa negara sebagaimana yang pernah terjadi di Krimea pada tahun 1853-1856?

Posisi Muslim Tatar Krimea dalam Konflik Krimea saat ini

Tatar Krimea yang sebagian besar Muslim saat ini merupakan etnik minoritas di Krimea. Krisis yang terus berlanjut di Ukarina dan Krimea menjadikan Muslim Tatar Krimea seakan terjepit karena posisinya sebagai minoritas. Kekhawatiran akan nasib mereka diungkapkan oleh salah seorang dari

16


mereka sebagaimana diberitakan oleh reuters. “Jika ada konflik, sebagai minoritas, kami akan menjadi yang pertama menderita,” kata Usein Sarano, 57, bersamaan dengan berkumandangnya adzan dari menara batu abad ke-16 dari Bakhchisaray, yang pernah menjadi ibukota kuno Tatar. “Kami mengkhawatirkan keluarga kami, anak-anak kami. Ini dapat menjadi Yugoslavia baru.”15

Umat Islam Ukraina terjepit konflik pertarungan antara AS, Eropa dan Rusia.

Beberapa waktu yang lalu ribuan Tatar Krimea

turun di jalan-jalan Simferopol, ibukota regional

Krimea, berbaris mendukung pemerintahan baru

Kiev pada sebuah demonstrasi tandingan terhadap

demonstrasi yang dilakukan oleh separatis Rusia.

Beberapa orang terluka dalam suatu bentrokan.

Dalam aksi itu Tatar Krimea meneriakkan Allahu

Akbar untuk menunjukkan kesetiaan kepada

pemerintah baru di Kiev dan menentang tuntutan

separatis oleh mayoritas etnis Rusia di kawasan itu.

Keesokan paginya sebelum fajar, orang-orang

bersenjata tak dikenal menduduki parlemen Krimea

dalam serangan misterius, sebagai bukti telah

dimulainya operasi militer yang diluncurkan oleh

Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengambil

alih wilayah tersebut.

15 http://www.reuters.com/article/2014/03/02/us-ukraine-crisis-tatars-idUSBREA210VI20140302

Sejak saat itu, belum ada tanda-tanda lebih lanjut adanya protes dari Tatar. Pemimpin masyarakat itu Refat Chubarov – yang selalu vokal dalam penentangannya terhadap prospek bahwa Rusia mungkin mencoba untuk merebut semenanjung itu- memilih kata-katanya dengan hati-hati pada konferensi pers di Simferopol. “Kita harus melakukan apapun untuk mencegah suasana ketakutan dan ketidakpercayaan di Krimea ini semakin meningkat,” katanya. “Warga Krimea, bersama-sama dengan tetangga mereka terlepas apapun kebangsaannya, harus menjaga perdamaian.”16

Seorang pensiunan Tatar yang menyebut namanya hanya sebagai Rustem mengatakan bahwa masyarakat telah diberitahu oleh para pemimpin mereka untuk bersikap rendah hati karena ketidakpastian politik. “Putin adalah orang gila yang haus kekuasaan. Dia sudah mengaduk perbedaan di sini untuk sementara waktu,” kata Rustem, sambil berdiri di bawah bayang-bayang Masjid Jami-Kebir. Masjid tersebut, dibangun pada tahun 1508. Ini adalah bangunan tertua Simferopol dan bukti akan keberadaan akar mendalam Tatar di sini.

Sebagai masyarakat berbeda yang berasal dari semenanjung pegunungan ini yang merupakan saudara sepupu penutur Turki lainnya di seluruh Asia dan Eropa Rusia, Tatar Krimea hampir dihapuskan atas perintah Moskow, pertama oleh Tsar dan kemudian oleh Soviet.

“Dari saat Kaisar Rusia Yekaterina II mengirim pasukan ke sini untuk mencaplok wilayah ini, penderitaan kami dimulai,” kata Enver Sherfiyev, 26, memamerkan topi berajut hitam dan janggutnya di luar masjid, dan mengingatkan kembali akan sebuah penaklukan Rusia abad ke-18 bahwa setiap Krimea Tatar masih dapat berhubungan.16 http://www.reuters.com/article/2014/03/02/us-ukraine-crisis-tatars-idUSBREA210VI20140302

17


Pada tahun 1944, diktator Soviet Josef Stalin mendeportasi seluruh populasi Tatar Krimea dari semenanjung Krimea ke Asia Tengah, ribuan mil jauhnya. Ribuan orang meninggal dalam perjalanan.

Bakhchisaray, dengan masjidnya yang

elegan, menjadi daya tarik wisata Soviet yang

menyeramkan, seluruhnya dikosongkan dari orang.

Ia terlahir kembali di akhir 1980-an, awal dari

pemulihan yang melihat sebagian besar Tatar

Krimea kembali dari pengasingan ke tanah air

mereka, pertama di bawah pemimpin Soviet

Mikhail Gorbachev dan kemudian setelah Ukraina

merdeka.

Dengan kenangan pahit perlakuan terhadap mereka oleh Rusia, mereka telah lama membanggakan diri pada loyalitas mereka ke Ukraina, membual bahwa suara mereka memberikan margin kemenangan di Krimea pada referendum kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet tahun 1991.

Pemerintah Krimea yang pro-Rusia sekarang merencanakan plebisit (referendum) baru pada tanggal 30 Maret yang akan membuat semenanjung itu “berdaulat”, secara luas dilihat sebagai awal untuk memisahkan diri dari Ukraina menjadi protektorat Rusia seperti halnya pemisahan daerah di Georgia dan Moldova.

“Aku bahkan tidak mengenali gagasan referendum. Apa yang akan mereka lakukan, memikirkan hal yang baru setiap tahun?” kata Nimatulayeva Khadirova, seorang pensiunan Tatar yang mengajarkan bahasa Rusia.

“Semua tetangga saya orang Rusia dan mereka semua datang ke rumah saya untuk minum kopi sepanjang waktu,” katanya. “Kami adalah warga negara Ukraina sekarang dan kami ingin tetap demikian. Apa yang salah dengan cara hal-hal itu?”

Berdasarkan ungkapan-ungkapan diatas terlihat

bahwa umumnya orang-orang Tatar Krimea lebih

memilih untuk tetap bergabung dengan Ukraina

karena sejarah membuktikan bahwa ketika berada

dibawah kekuasaan Rusia, mereka menderita

bahkan terusir dari tanah airnya.

Namun kita sebagai sesama Muslim yang diikat

dengan ukhuwah Islamiyah dengan Muslim Tatar

Krimea perlu melihat sejarah lebih jauh ke belakang

bahwa sesungguhnya Krimea pada mulanya

bukanlah bagian dari Ukraina, tetapi disana pernah

berdiri sebuah Khanate Krimea yang diperintah

berdasarkan hukum Islam dan berada dibawah

perlindungan Khilafah Utsmaniyah (sebagai

protektorat atau vassal). Pada massanya kaum

Muslim Tatar Krimea pernah mengalami kejayaan

Islam.

Tatar Krimea memiliki peran yang besar bagi

kaum Muslim Krimea dalam berjihad melawan

Rusia bersama negara Islam di zaman kekhilafahan

Utsmani. Krimea menghadapi tekanan yang

dilakukan Rusia dan Jerman. Bahkan Rusia dapat

menginvasinya pada tahun 1783 M, setelah Rusia

membunuh 350 ribu kaum Muslim Krimea. Pada

tahun 1928 M., sang drakula Stalin mendirikan

entitas Yahudi di Krimea, sehingga mendapat

perlawanan kaum Muslim yang dipimpin oleh para

imam masjid dan kaum intelektual.

Akibatnya 3.500 dari mereka itu dieksekusi mati.

Dan pada tahun 1929 M., lebih dari 40 ribu kaum

Muslim dibuang dari Tatar ke wilayah Sverdlovsk di

Siberia. Statistik menunjukkan penurunan jumlah

kaum Muslim Tatar, dari 9 juta jiwa pada tahun

1883 M. menjadi sekitar 850 ribu jiwa pada tahun

1941 M.

18


Semua itu disebabkan oleh politik pembunuhan

dan pengusiran yang ditempuh oleh pemerintah

Rusia, baik pada era Kekaisaran maupun Bolshevik.

Dan perlakukan buruk juga menimpa masjid dan

al-Qur’an, dimana kaum Komunis Rusia telah

menghancurkan sekitar 1.558 masjid, serta

sejumlah perguruan tinggi dan sekolah, yang

kemudian di atas puing-puingnya didirikan bar-bar

dan kandang ternak, serta mereka membakar al-

Qur’an.17

Ketidakberdayaan kaum Muslim Tatar Krimea

dalam krisis saat ini secara umum disebabkan

kaum Muslim sudah terpecah-belah dan bercerai-

berai, tidak berpegang teguh dengan agamanya,

serta runtuhnya negara mereka, maka semua

inilah yang memberi peluang musuh-musuhnya

untuk menghancurkan, mengganyang dan

mengalahkannya.

Kewajiban kita selaku sesama Muslim adalah menolong mereka Muslim Tatar Krimea dengan berbagai cara sesuai tuntunan syari’at Islam semampu kita, minimal adalah do’a untuk mereka. (Rudi Azzam).

Lampiran gambar-gambar:

Peta wilayah kekuasaan Khanate Krimea

17 http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/31/konflik-atas-semenanjung-krimea/

Perjalanan Bangsa Tatar Krimea

Pasukan Khilafah Utsmaniyah dalam Perang Krimea

Gambaran Medan Tempur Sevastopol

pada Perang Krimea

19


Xinjiang > Ibukota : Urumqi > Luas 1/6 wilayah Cina (1.6 Juta km2) > Jumlah Penduduk : 19.250.000 jiwa (th 2000) > Memiliki Gurun terluas ke-2 di Dunia > Memiliki puncak tertinggi ke-2 di Dunia > Tempat terendah Ke-2 > Berbatasan dengan 8 negara > 75 % Muslim Turki/Uighur th 1949 (menjadi 44 % tahun 2010) > Terbanyak kasus AIDS di Cina (2003) > Mempunyai cadangan minyak, gas dan mineral terbesar di Cina > Nama Xinjiang dipakai sejak 1884 > Sejarah Kedaulatan, Republik Turkestan Timur, 1931-1934, dan 1944-1949

PERJUANGAN UIGHUR DI XINJIANG MELAwAN CHINA

20


Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Xinjiang

Uighur Autonomous Region (XUAR)

memiliki luas hampir 17% dari wilayah

Republik Rakyat Cina (RRC) dan memiliki perbatasan

dengan Mongolia, Rusia, Kazakstan, Kirgistan,

Tajikistan, Afghanistan dan Pakistan. Daerah itu di

masa lalu telah disebut dengan berbagai nama,

termasuk Uighuristan dan Turkestan Timur. Cina

memberikan nama “Xinjiang” - yang secara harfiah

berarti “perbatasan baru” atau “kekuasaan baru”

- di akhir abad ke-19 ketika dimasukkan ke dalam

wilayah Kekaisaran Cina.

Ada 55 kelompok etnis minoritas di Cina hari

ini dengan total populasi sekitar 91 juta jiwa, yang

membuat naik sekitar 9 persen dari penduduk RRC.1

Masyarakat Uighur telah menggunakan huruf Arab

selama 800 tahun, dan mereka Muslim bermazhab

Hanafi. Xinjiang sendiri terletak di jantung Asia.

Daerah ini sebagian besar terdiri dari

pegunungan, gurun, dan stepa, juga merupakan

sebuah wilayah masyarakat nomadik, wilayah

pertanian, dan beberapa kota oasis yang penting.

Gurun terbesar di Xinjiang antara lain: Karakum,

Kyzylkum, dan Taklamakan.2

Masyarakat adat dari XUAR adalah orang-orang

Turki yang mayoritas Muslim. Mereka termasuk

Uighur, Kazaks, Uzbek, Kyrgyz, Tajik, Tatar dan

kelompok lain secara resmi diklasifikasikan sebagai

“minoritas nasional” oleh RRC, termasuk Hui, etnis

Cina yang beragama Islam. 1 Dru Gladney, Dislocating China (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 9 dalam Kyle C. Welshans, NATIONALISM AND ISLAMIC IDENTITY IN XINJIANG, thesis Master Of Arts In National Security Affairs, Naval Postgraduate School December 20072 Theodore Shabad, Lexicon Universal Encyclopedia 19 (NY: Lexicon Publications, Inc., 1990), hlm. 347. J. Morris Jones dkk (ed.), The World Book Encyclopedia 16 (USA: Fielad Enterprises, Inc., 1956), hlm. 8207.

Xinjiang adalah wilayah administrasi terbesar di China, tetapi karena geografisnya yang berupa pegunungan dan gurun, sehingga relatif jarang penduduknya. Berdasarkan sensus tahun 2010, Uighur, Muslim Sunni berbahasa turki, menyumbang 44% dari populasi Xinjiang dan Han Cina 41%. Di utara Xinjiang, yang meliputi Urumqi, Cina Han menjadi penduduk mayoritas, sedangkan di selatan, di mana Kashgar merupakan pusat kota utama, Uighur mendominasi. Daerah ini juga secara resmi dibagi menjadi sejumlah daerah etnis (misalnya Daerah Otonomi Hui Changji, Daerah Otonomi Yili Kazakh, dll).3 Ada sekitar 47 kelompok etnis yang berbeda di Xinjiang.4

Kehidupan umat Islam di China, negara penganut paham komunis terbesar kedua di dunia setelah Rusia, selalu dipenuhi dengan tekanan dan ketidakadilan. Dalam ajaran komunis yang tidak mengenal Tuhan, menganggap agama sebagai Candu, dan mengambil sikap anti agama dengan keras dan beranggapan bahwa agama merupakan gejala kolot yang lambat laun akan ditinggalkan. Apalagi Partai Komunis Cina dalam konstitusinya pada 1931 menyatakan ‘kemerdekaan melawan agama.’5

Sejak dulu, umat Islam memang tidak selamanya memperoleh angin segar, beberapa kali mereka ditekan keras dan dimusuhi oleh pemerintah Cina, maupun kelompok-kelompok

3 Nick Holdstock, Islam and instability in China’s Xinjiang, NOREF (Norwegian Peacebuilding Resource Centre) Report – March 2014. p.1 http://www.peacebuilding.no/content/download/167985/725803/version/1/file/Holdstock_NOREF_Islam+and+instability+in+China%E2%80%99s+Xinjiang_Mar+2014_FINAL.pdf 4 China.org.cn, http://www.china.org.cn/english/China/165014.htm. dalam Kyle C. Welshans, NATIONALISM AND ISLAMIC IDENTITY IN XINJIANG, thesis Master Of Arts In National Security Affairs, Naval Postgraduate School December 20075 Ika Yogyantari, MUSLIM UIGHUR DI PROPINSI XINJIANG PADA MASA PEMERINTAH KOMUNIS CHINA TAHUN 1949 – 2008 M, SKRIPSI Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

21


yang tidak menginginkan Islam berkembang di Cina pada umumnya dan Xinjiang khususnya. Sebagai kelompok minoritas, muslim kerap kali harus mengalami perlakuan diskriminatif, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun dalam menjalankan ibadah sehari-hari, hal ini dikarenakan proses “pemarjinalan” agama dalam sistem komunisme yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah lokal Xinjiang yang didominasi etnis Han (yang memang sengaja didatangkan dari Cina kawasan timur), berusaha melucuti ke-Islaman Uighur lewat penerbitan berbagai dekrit, dokumen resmi, dan peraturan lainnya, yang melucuti agama dan membatasi aktifitas beragama, selain itu juga terjadi pelanggaran HAM.

Selain memerangi kelompok Uighur, Cina bahkan sudah membuat daftar para pemimpin separatis dan menyerahkannya pada dunia internasional dengan menyebut mereka sebagai ‘teroris Islam’ dengan perspektifnya sendiri, yang dikaitkan langsung dengan Taliban di Afghanistan dan jaringan Al Qaeda pimpinan Usamah bin Ladin. Atas dasar itulah, umat Islam mengadakan berbagai bentuk perlawanan, sebagai respon atas perlakuan, penindasan dari pemerintah, yang dirasa sangat tidak adil serta merugikan umat Islam, dan bagaimana pemerintah berusaha untuk meredam perlawanan mereka dengan brutal, dan menganggapnya sebagai ancaman. Sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit, juga kerusakan hebat pada kehidupan Muslim.

Letak Geografis

Wilayah Xinjiang dilingkari pegunungan Tianshan dan dilewati sungai terpanjang di China, Sungai Tarim, merupakan daerah pertanian yang subur, mempunyai gurun pasir yang luas. Selain itu Xinjiang juga memiliki potensi minyak bumi dan tambang yang besar.

Di daerah perbatasan semu terdapat cadangan minyak terbesar di China, batu bara, bijih besi, dan lebih dari seratus mineral lainnya. Dataran yang begitu beragam seperti orang-orang di Xinjiang. Ada gunung yang tetap tertutup salju sepanjang tahun, bersanding dengan dataran tinggi semi-kering, padang pasir, dan sungai pedalaman.

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/cambodia-12032009115438.html

Turkestan, Uygur dan Xinjiang

Kata ‘Uighur’ sesungguhnya merupakan

rekonstruksi Pemerintah Cina setelah para

penasihat Uni Soviet mengusulkan pemakaian nama

itu pada 1931. Nama tersebut digunakan kembali,

setelah lebih dari 500 tahun tidak pernah disebut-

sebut lagi karena pemilik nama ‘Uighur’, suku

beragama Budha di Xinjiang telah beralih menjadi

Muslim. Menghidupkan kembali penyebutan

Uighur untuk masyarakat yang berdiam di sekitar

Oasis itu tidak lain karena Pemerintah Cina ingin

merekonstruksi identitas Uighur agar seolah-olah

nampak merupakan bagian tak terpisahkan dari

Cina sejak awal.6

6 Abanti Bhattacharya, Conceptualising Uighur Separatism in Chinese Nationalism, Strategic Analysis, Vol. 27, No. 3, Jul-Sep 2003 Institute for Defence Studies and Analyses. p.358 http://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_abhattacharya_0903.pdf&a=bi&pagenumber=1&w=100

22


Identitas etno-religius ‘Uighur’ sebenarnya

merupakan identitas yang dikonstruksikan oleh

Pemerintah Cina pada abad ke-20. Identitas ini

dapat dikatakan artifi sial dan menyesatkan serta

menjadi perdebatan di kalangan kaum Uighur

sendiri dengan Pemerintah Cina. Dengan kata lain,

ethnonym ‘Uighur’ tidak lain merupakan kata dan

identitas yang diproduksi oleh Pemerintah Cina,

seolah-olah kata ‘Uighur’ merupakan ethnogenesis

yang disandang oleh kaum di Xinjiang. Hal ini

dilakukan oleh Pemerintah Cina demi kepentingan

narasi sejarah pemerintah, sementara hampir tidak

ada yang meluruskan hal tersebut, seolah-olah

ethnonym ‘Uighur’ merupakan sebuah realitas

empiris.7

Daerah Otonomi Xinjiang Uighur (XUAR)

yang dengan batas-batas yang dikenal sekarang

merupakan bagian dari “China” setelah dianeksasi

pada masa Dinasti Qing 250 tahun yang lalu.8

Nama “Turkestan” berasal dari bahasa Iran yang berarti “tanah bangsa Turki” merujuk pada dekade abad ke-5. Bagian barat Turkestan secara bertahap ditaklukkan oleh Tsar Rusia pada tahun 1865, setelah itu dikenal sebagai Turkestan Barat. Setelah pembentukan Uni Soviet pada tahun 1924, Turkestan Barat dibagi menjadi lima negara: Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan dan Tajikistan. Bagian timur Turkestan diserang oleh para penguasa Manchu dari Cina pada tahun 1876, dan diberi nama Turkestan Timur. Ini adalah tempat lahir sejarah, budaya dan peradaban Uighur.9

7 John Conway, The Uighur And The Scholar Competing Narratives of Ethno-religious Identity, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada July, 2010 p.1-2 http://qspace.library.queensu.ca/bitstream/1974/6011/1/John%20Conway.pdf 8 C. Welshans, NATIONALISM AND ISLAMIC IDENTITY IN XINJIANG, thesis Master Of Arts In National Security Affairs, Naval Postgraduate School December 2007. p.9 9 UNPO, East Turkestan, UNPO presentation Agustus 2009. p.1 http://www.unpo.org/images/member%20profile%20east%20turkestan,%20august%2024%202009.pdf

Dari zaman dahulu Turkestan Timur adalah pusat berbagai negara Turki yang didirikan di Asia Tengah, berbagai Dinasti Turki seperti Hun (220 SM-386 M), Tabghach (386-534), Kok-Turk (552-744 ), Uighur (744-840), Idi-kut Uighur Raya (850-1250), Karakhanid (840-1124) dan Konfederasi Uighur-Mongol (1218-1759).

Orang Cina, memanfaatkan peluang melemahnya Turkestan. Cina melakukan enam invasi besar terhadap Turkestan Timur antara 104 SM dan 744 M. Tapi invasi tersebut tidak berhasil, sampai invasi terakhir pada tahun 1876. Setelah invasi ini, Turkestan Timur diberi nama “Xinjiang”, yang berarti “Kekuasaan/wilayah Baru” dan dianeksasi ke dalam wilayah kekaisaran Manchu pada 18 November, 1884.10

Ketidakadilan

Dengan masuknya Han Cina di XUAR secara besar-besaran sejak tahun 1949, penduduk pribumi telah merasa semakin terpinggirkan di tanah leluhur mereka. Aspirasi menuju kemerdekaan memiliki akar sejarah yang panjang. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, dua Republik independen Turkestan Timur dibentuk berturut-turut di Kashgar (1933) dan Ili (1944) sebagai upaya untuk melawan kekuasaan China.11 Kedua republik yang singkat, tetapi mereka terus menginspirasi oposisi nasionalis sejak tahun 1949, khususnya di kalangan warga Uighur. Selama bertahun-tahun, berbagai kelompok oposisi kemerdekaan Turkestan Timur dibentuk secara rahasia di XUAR - beberapa dilaporkan didukung oleh kelompok nasionalis di pengasingan yang didirikan di antara diaspora

10 Ibid. p. 311 Linda Benson, “The Ili Rebellion: The Moslem Challenge to Chinese Authority in Xinjiang, 1944-1949”, M.E. Sharpe, New York, 1990; and Dru C. Gladney, “Internal colonialism and the Uighur nationality: Chinese nationalism and its subaltern subject”, in CEMOTI (Cahiers d’Etudes sur la Mediterranee Orientale et le monde Turco-Iranien), No.25, janvier-juin 1998, pp.47-61.

23


Uighur di berbagai negara. Beberapa kelompok ini telah mengambil jalan kekerasan, termasuk serangan terhadap pejabat pemerintah dan kantor-kantor, dan penanaman dan peledakan bom. Munculnya negara Asia Tengah yang independen dengan pecahnya Uni Soviet, bersama-sama dengan munculnya gerakan-gerakan Islam dan konflik berkepanjangan di negara-negara tetangga lainnya tampaknya telah meningkatkan kekhawatiran pemerintah Cina terhadap ‘oposisi politik yang terorganisir di XUAR, menyebabkan pembalikan kebijakan yang relatif liberal selama tahun 1980.12

Sejak akhir tahun 1980an, tumbuh ketidakpuasan etnis di XUAR terhadap kebijakan pemerintah. Terus masuknya imigran Han Cina, diskriminasi dan peluang ekonomi yang tidak merata, pembatasan pada hak-hak agama dan budaya, kebijakan pemerintah, pengendalian kelahiran, korupsi, dan persepsi bahwa pemerintah tidak serius menangani kejahatan yang tumbuh merupakan salah satu faktor yang telah memicu kekerasan.

Bahkan, ketimpangan regional antara utara dan selatan Xinjiang sangat drastis: Xinjiang utara memiliki hanya 1/3 dari luas lahan dan jumlah penduduk 54% tapi jumlah investasi aktiva tetap mencapai 74,8%, dan memiliki 76% GDP, dan hasil produksi industri 78,8%. Semua angka-angka ini menggambarkan suatu fakta mengejutkan bahwa mayoritas orang Han yang tinggal di Xinjiang utara menikmati kondisi hidup jauh lebih baik daripada sebagian besar rekan-rekan mereka Uighur di Xinjiang selatan. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar serangan terbaru terkonsentrasi di Xinjiang selatan, khususnya di Kashgar dan Hotan.13

12 Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”13 Raymond Lee, Unrest in Xinjiang, Uighur Province in China,

Keseimbangan populasi

Pada tahun 1949, penduduk lokal Turki, mayoritas Uighur, setidaknya 93% dari populasi di wilayah ini, sementara etnis Cina hanya berjumlah sekitar 6 atau 7% dari populasi. Pada tahun 1997, menurut statistik resmi, populasi XUAR adalah lebih dari 17 juta, dibagi menjadi 47% Uighur, 42% etnis Cina (38% Han dan 4% Hui), 7% Kazaks dan sisanya dibagi antara kelompok-kelompok lainnya. Menurut beberapa ahli asing, jumlah etnis Cina di wilayah itu sudah sama dengan kelompok etnis lain pada akhir tahun 1970. Sejak itu, banyak orang Cina Han terus bermigrasi ke wilayah tersebut, sementara banyak pemukim Cina kuno telah meninggalkan XUAR untuk kembali ke provinsi asal mereka di pedalaman China. Sejak akhir 1980-an, banyak anak muda Uighur juga meninggalkan XUAR ke mencari pekerjaan di provinsi-provinsi Cina dan beberapa telah pergi ke luar negeri.

Ada bukti bahwa masuknya pekerja migran Han telah jauh meningkat di XUAR dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1997 khususnya, berbagai sumber resmi telah menunjukkan bahwa jumlah Han migran setiap tahun jumlahnya ratusan ribu, datang untuk pekerjaan musiman.14

Tabel 1. Perubahan Presentase Populasi di Xinjiang15

Al Jazeera Center for Studies, February 2014. p.6 http://studies.aljazeera.net/en/ 14 Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”15 Abanti Bhattacharya, Conceptualising Uighur Separatism in Chinese Nationalism, Strategic Analysis, Vol. 27, No. 3, Jul-

24


Bingtuan

Selama tiga dekade pertama dari RRC, pemukiman Han China di wilayah tersebut difasilitasi oleh apa yang sekarang disebut Produksi Xinjiang dan Konstruksi Corps (umumnya dikenal sebagai Bingtuan), sebuah lembaga yang didirikan pada awal 1950-an. Bingtuan, digambarkan oleh banyak ulama sebagai lembaga yang bertugas untuk menjajah Xinjiang, baik organ administrasi dengan struktur agak militer dan sebuah perusahaan pembangunan yang besar. Hal ini didirikan di sepanjang perbatasan dan di kantong-kantong wilayah kira-kira di tengah dari XUAR, memisahkan bagian utara di mana sebagian Kazaks hidup dari selatan terutama Uighur. Bingtuan memiliki yurisdiksi atas beberapa juta hektar tanah dan sebagian besar penduduknya adalah etnis Cina. institusi yang unik di RRC dan menikmati status khusus. Hal ini dikelola secara independen dari pemerintah daerah XUAR dan memiliki kekuatan polisi sendiri, pengadilan, perusahaan pertanian dan industri, serta jaringan besar sendiri kamp kerja paksa dan penjara. Selama bertahun-tahun telah diperluas, mengambil alih tanah bila diperlukan, termasuk di selatan yang dianggap jantung budaya dan tradisi Uighur dan di mana sebagian besar orang Uighur hidup.

Bingtuan selalu memiliki fungsi ganda mengembangkan perekonomian daerah dan melindunginya terhadap ancaman eksternal dan internal. Hal ini dianggap sebagai kekuatan penting dalam menjamin “stabilitas” dari XUAR dan selama bertahun-tahun unit polisi bersenjata yang telah mengambil bagian dalam memadamkan kerusuhan etnis. Pada bulan Mei 1997, misalnya, pemimpin Partai Komunis XUAR, Wang Lequan, memuji peran unit-unit polisi bersenjata Bingtuan yang sedang bermain: “Dalam beberapa tahun terakhir, unit

Sep 2003. Institute for Defence Studies and Analyses. p.12

polisi bersenjata ‘telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan Xinjiang.”16 Setelah kerusuhan etnis pecah pada bulan Februari 1997 di kota Gulja (Yining), di Ili Prefektur di barat XUAR, fasilitas penjara Divisi ke-4 Bingtuan, yang terletak di Ili, yang digunakan untuk menahan para pemrotes dan orang lain ditangkap di Gulja. Mereka telah terus digunakan untuk menahan tersangka lawan pemerintah.17

Diskriminasi

Meskipun ekonomi berkembang di XUAR sejak 1980-an, pengangguran tinggi di antara orang-orang Uighur. Banyak warga Uighur mengeluh bahwa pelecehan rasial dan diskriminasi terhadap etnis minoritas adalah umum, dan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan. Tidak seperti rekan-rekan China mereka, misalnya, banyak sekolah Uighur dan rumah sakit tidak memadai, dan beberapa sekolah desa Uighur dilaporkan menjadi begitu miskin dan benar-benar kehilangan peralatan yang siswa harus duduk dan menulis di lantai tanah. Banyak rumah sakit dilaporkan memiliki praktik-praktik diskriminatif, memberikan perlakuan istimewa kepada pasien Han Cina dan pekerjaan ke dokter Cina dengan mengorbankan rekan-rekan mereka Uighur.

Sejak 1980-an, kesempatan yang diberikan oleh pembangunan ekonomi memiliki manfaat terutama bagi Han Cina. Di sektor pertanian, banyak petani Uighur telah menjadi miskin karena kebijakan baru, perbanyakan pajak, dan praktek-praktek korupsi atau diskriminatif. Di beberapa daerah, petani Uighur harus menjual hasil panennya kepada badan-badan negara dengan harga yang lebih rendah daripada pasar bebas, sedangkan petani 16 Report by Chinese regional TV from Xinjiang, 14 May 1997, BBC Monitoring, 15 May 199717 Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”

25


Cina dilaporkan diperbolehkan untuk berdagang di pasar. Beberapa petani Uighur harus menjual tanah mereka dan bergabung dengan barisan pengangguran dan gelandangan.18

Dalam industri, sebagian besar pekerja yang bekerja di bidang baru minyak dan perusahaan lain di utara, yang merupakan kunci untuk pembangunan daerah, adalah Han Cina.19 Di selatan, menurut beberapa sumber, banyak perusahaan yang telah diprivatisasi telah datang di bawah manajemen Cina dan semakin mempekerjakan pekerja Cina Han bukan Uighur. Hal ini dilaporkan telah meluas ke beberapa pabrik yang memproduksi karpet lokal dan sutra yang merupakan kerajinan tradisional Uighur. Dengan perubahan ekonomi dan sosial selama dua dekade terakhir, kejahatan telah secara substansial meningkat di wilayah tersebut. Di beberapa daerah, kecanduan narkoba dan prostitusi telah menjadi luas di kalangan pengangguran.

Pribumi Uighur memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada migran Han, namun penghasilan Uighur rata-rata 29 persen lebih sedikit dibandingkan dengan Han. Hal ini menunjukkan besarnya diskriminasi pasar atas dasar etnis baik di sektor formal maupun informal.20

Agama

Sebelum komunis mulai berkuasa pada tahun 1949, ada lebih dari 20.000 masjid di Xinjiang. Jumlah tersebut menurun menjadi kurang dari 500 selama Revolusi Kebudayaan. ada dua gelombang pasang keagamaan di tahun 1980-an dan setelah 18 “Xinjiang Uighurs bitter at invasion of Chinese immigrants”, Agence France Presse report from Urumqi, 13 May 1997, citing officials from the Xinjiang Economic Commission.19 “Trouble on the Marches”, op.cit., p.22, and Agence France Presse report of 13 May 199720 Anthony J. HOWELL, Chinese Minority Income Disparity in the Informal Economy: A Cross-Sectoral Analysis of Han-Uighur Labour Market Outcomes in Urumqi’s Formal and Informal Sectors Using Survey Data, CIJ_V11.3_004.indd. p.21 http://www.tonyjhowell.com/papers/Minority_income_disparity_in_Xinjiange.pdf

tahun 2006, mencerminkan peningkatan pesat dalam jumlah masjid. Gelombang kedua masih berlangsung, dan statistik menunjukkan kecepatan yang mengejutkan bahwa lebih dari 10.000 masjid dibangun dalam waktu 5 tahun.

Fakta ini jelas menggambarkan naiknya kesadaran keagamaan di kalangan penduduk Uighur di Xinjiang, yang membawa fenomena lain yang luar biasa : yang berkembang dari sekolah-sekolah Islam di bawah tanah. Di Cina, semua kegiatan keagamaan diatur oleh otoritas negara, administrasi urusan agama, termasuk pendirian tempat-tempat resmi untuk ibadah (masjid, gereja, kuil, dll.), pelatihan ustad, pengelolaan kegiatan agama dan sertifikasi pengkhotbah.

Namun, kebangkitan agama baru-baru ini di

kalangan penduduk Uighur berkembang melalui

jalur tidak resmi untuk menghindari kontrol negara.

Organisasi-organisasi keagamaan sangat mampu

untuk menarik pengikut dan memobilisasi kekuatan

melalui khotbah keagamaan bawah tanah. Catatan

terbaru ‘insiden kekerasan’ menunjukkan bahwa

banyak serangan itu terkait dengan organisasi-

organisasi bawah tanah dan jaringan mereka, yang

sekarang menjadi target utama untuk ditindak

otoritas.21

Grafik Perkembangan Jumlah Masjid di Xinjiang sejak tahun 1949-2011

21 Raymond Lee, Unrest in Xinjiang, Uighur Province in China, Al Jazeera Center for Studies, February 2014. p.6 http://studies.aljazeera.net/en/

26


Dengan “pintu terbuka” kebijakan yang

diluncurkan pada akhir tahun 1970 dan reformasi

ekonomi berikutnya, ada kebangkitan agama di

XUAR. Pihak berwenang mengizinkan pembukaan

kembali masjid dan penggunaan dana sumbangan

dari beberapa negara-negara Islam untuk

membangun masjid baru dan ditemukan sekolah-

sekolah Al-Quran. Banyak Muslim diizinkan lagi

untuk melakukan perjalanan ke negara-negara

Islam, dan kontak dengan Muslim di luar negeri

didorong.22 Namun Liberalisasi ini berhenti pada

akhir 1980-an.

Pemerintah kembali ke kebijakan restruktif, di tengah kekhawatiran bahwa Islam mungkin memberikan titik kumpul bagi nasionalisme etnis dan bahwa gerakan Islam di luar negeri mungkin menginspirasi anak muda Uighur yang telah pergi untuk belajar di sekolah-sekolah Islam asing. Ketakutan ini tampaknya diperkuat oleh sebuah insiden di Baren, dekat Kashgar, pada bulan April 1990, ketika terjadi protes dan kerusuhan, dilaporkan dipimpin oleh anggota dari kelompok nasionalis Islam yang mengakibatkan banyak kematian.

Sejak itu, banyak masjid dan sekolah Al-Quran

ditutup, penggunaan tulisan Arab dihentikan,

kontrol ketat telah dikenakan pada para ulama

Islam, dan pemimpin agama yang dianggap

“subversif” telah diberhentikan atau ditangkap.

Muslim yang bekerja di kantor-kantor pemerintah

dan lembaga resmi lainnya dilarang mempraktikkan

agama mereka, yang nekat mereka akan kehilangan

pekerjaan mereka.

Sejak tahun 1996 pemerintah mengintensifkan kampanye melawan “Three evils” yaitu “teroris”,

22 Lillian Craig Harris, op.cit., p. 121, and Gaye Christoflersen, “Xinjiang and the Great Islamic Circle: The Impact of Transnational Forces on Chinese Regional Planning”, The China Quarterly, No.133, March 1993, pp.130-151.

“separatis” dan “ekstremis agama”, dan pada saat yang sama meluncurkan “pendalaman pendidikan ateis” kampanye untuk membersihkan akar rumput komite partai komunis dan lembaga lainnya dari unsur kepercayaan Islam. laporan kampanye seperti di wilayah Turpan pada tahun 1997, surat kabar resmi Harian Xinjiang mengatakan: “Para anggota partai yang percaya pada agama dan yang menolak untuk mengubah cara mereka setelah pendidikan harus diberikan jangka waktu tertentu untuk melakukan koreksi, dibujuk untuk menarik diri dari partai atau dipecat dari partai sesuai dengan keseriusan kasus mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, 98 anggota partai agama [di Turpan] telah ditangani. “ Surat kabar itu juga melaporkan:

“Organisasi Partai dan organ-organ pemerintah di semua tingkatan telah memperketat kontrol urusan agama, dan selanjutnya komite kontrol agama ditingkatkan di kota, kota dan desa.” [harian Xinjiang, 9 April 1997].

Pada Juni 1997, surat kabar yang sama melaporkan tindakan keras terhadap kegiatan “ilegal” keagamaan di wilayah Ili menyusul kerusuhan etnis di sana pada bulan Februari 1997: “Kegiatan keagamaan ilegal yang dibersihkan di Ili, dari desa ke desa, dusun dengan dusun” Surat kabar itu juga melaporkan bahwa 40 “peserta dalam kegiatan keagamaan” telah ditangkap, 35 pemimpin partai komunis di desa-desa dan kota-kota serta 19 walikota atau pemilik pabrik telah dipecat, dan renovasi 133 masjid telah dihentikan di berbagai daerah.23

Pada tanggal 17 April 1998, Urumqi Evening News melaporkan penggeledahan yang dilakukan polisi di 56 masjid di Egarqi, di distrik Aksu: “polisi telah menggeledah masjid ini dan mengontrol ketat imam dan muadzin serta kegiatan mereka,

23 Reuters, Beijing, 26 June 1997, citing the Xinjiang Dailyof 21 June 1997.

27


Aktivitas yang dianggap tidak wajar dihentikan.”

Sumber tidak resmi melaporkan bahwa banyak kelas Al-Quran rahasia dan kelompok-kelompok agama yang didirikan pada 1990-an ketika pemerintah mulai menutup sekolah-sekolah agama. Beberapa pemimpin agama kemudian membuka kelas agama untuk mengajar mengaji di rumah-rumah penduduk. Banyak kelas privat seperti itu dibentuk di selatan, di mana tradisi Islam tetap kuat. Kelas-kelas ini secara berkala ditemukan oleh polisi kemudian ditutup. Menurut sumber tidak resmi, para Mullah (guru agama) dan juga santri dibawa ke tahanan polisi, ditahan selama dua atau tiga bulan, dan biasanya kemudian dilepaskan dengan syarat membayar denda. Beberapa ditahan berulang kali. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa telah dikirim ke kamp “pendidikan ulang melalui kerja paksa” atau dijatuhi hukuman penjara.

Pada bulan Juni 1997 pemerintah RRC mulai secara eksplisit menghubungkan kegiatan separatis dengan agama. The Xinjiang Daily melaporkan bahwa tindakan keras terhadap kegiatan keagamaan bawah tanah telah mengakibatkan larangan resmi pada pembangunan atau renovasi 133 masjid. Selain itu, pihak yang berwenang menyatakan mereka telah membubarkan lebih dari 100 kelas Al-Quran ilegal. Pada bulan Juli, Amudun Niyaz, ketua Kongres Rakyat Xinjiang, secara terbuka menyerukan “perang rakyat melawan separatis dan kegiatan keagamaan ilegal”. Namun, ia berhati-hati, “Perjuangan kita melawan separatis nasional bukan etnis atau agama”.24

Sosial dan budaya

Sosial dan budaya juga telah dibatasi. Di Urumqi, beberapa pengusaha Uighur yang memproduksi pakaian etnik tradisional atau yang terlibat dalam isu-isu sosial telah mengalami pelecehan -

24 Noref Report – March 2014, p.5

beberapa harus menutup usaha mereka. Di kota-kota di utara, beberapa orang juga dilaporkan telah ditahan hanya karena menampilkan tanda-tanda identitas etnis dan agama mereka, seperti jilbab bagi Muslimah. Di Ili dan daerah lain, sebuah forum sosial dan budaya yang dikenal sebagai “meshreps”, yang dihidupkan kembali pada tahun 1994 oleh Uighur di kota Gulja (Yining), dilarang oleh penguasa pada tahun 1995.25

Pakaian tradisional china dan mode china dipaksakan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan. Elit Cina tidak secara eksplisit mengakui pengaruh ide-ide dari Marxisme Eropa. Dalam arti, China tidak bisa mengakui itu karena RRC harus melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme (‘barat’) untuk menyembunyikan proyek kolonial sendiri di Xinjiang.26

Menurut berbagai sumber, puisi, lagu, drama dan karya-karya lain seniman dan penulis Uighur telah dilarang oleh pihak berwenang ketika dianggap membangkitkan perasaan nasionalis, dan beberapa orang dilaporkan telah ditahan hanya karena memiliki kaset atau karya sastra yang dilarang. Namun, kerusuhan etnis dan protes publik terus berlanjut.27

Pengendalian kelahiran

Sejak akhir tahun 1980an, penegakan kebijakan pengendalian kelahiran nasional di XUAR telah menciptakan kebencian yang kuat di antara suku

25 Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.”26 David Tobin, Xinjiang Talks Back: Reflections on Post-Coloniality and Gender Security, 10/04/14, http://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/Tobin%20(2014)%20Xinjiang%20Talks%20Back%20-%20Reflections%20on%20Postcoloniality%20and%20Gender%20Security.pdf 27 Amnesty International. 1999. “Gross violations of human rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region.” <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/018/1999/e n / 6 e b 1 1 6 e d - e 2 8 5 - 1 1 d d - a b c e - 6 9 5 d 3 9 0 c c e a e /asa170181999en.html>

28


Uighur dan kelompok etnis lainnya. Sumber resmi dan tidak resmi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah menyebabkan insiden kekerasan, termasuk serangan terhadap kantor-kantor pengendalian kelahiran. Di bawah kebijakan pengendalian kelahiran resmi, pasangan minoritas diperbolehkan untuk memiliki tiga anak di pedesaan dan dua anak di perkotaan. Namun, menurut sumber tidak resmi, pihak berwenang semakin memberikan tekanan pada pasangan minoritas untuk mengurangi jumlahnya menjadi dua dan satu.

Seperti di seluruh negeri, kehamilan harus direncanakan sesuai dengan kuota kelahiran diizinkan dan dialokasikan untuk daerah tertentu untuk suatu periode tertentu. Seorang pasangan kemudian dapat ditolak izin untuk hamil selama beberapa tahun sampai “rencana” memungkinkan. Rencana ini diberlakukan pada prinsipnya dengan sistem imbalan dan hukuman. Namun, banyak wanita yang hamil “di luar rencana” dipaksa untuk melakukan aborsi dan mereka yang melahirkan di luar rencana menghadapi hukuman yang membahayakan mata pencaharian keluarga. Sterilisasi paksa juga umum terjadi.28

Kebijakan “Three Evils” Pemerintah China

Meskipun ada sekitar 23-50 juta Muslim di Cina (sekitar 1-2% dari populasi), terbagi di antara sepuluh kelompok etnis mayoritas Muslim, klaim dan kekhawatiran pemerintah RRC tentang fokus terorisme selalu ditujukan pada Uighur, yang secara geografis terkonsentrasi di Xinjiang. populasi Uighur yang cukup signifikan juga ada di Kazakhstan (220.000), Uzbekistan (55.000) dan Kyrgyzstan (49.000).29

28 Ibid.29 Nick Holdstock, Islam and instability in China’s Xinjiang, NOREF (Norwegian Peacebuilding Resource Centre) Report – March 2014. p.1

Banyak orang Uighur yang menjadi lebih konservatif terhadap Islam setelah tindakan keras oleh aparat. Banyak pemuda Uighur mengakui bahwa sebelumnya mereka sering minum alkohol, jarang pergi ke masjid dan tidak berpuasa selama bulan Ramadhan. Pertumbuhan religiusitas antara Uighur di Xinjiang dapat dipandang sebagai respon terhadap tindakan keras terhadap Islam.30

Serangan 11 September, 2001 di Amerika Serikat yang diikuti Perang Global Melawan Teror membuat kondisi semakin memburuk bagi warga Uighur. Jika keadaan mereka sebelumnya setidaknya telah sedikit menarik perhatian dari AS dan Uni Eropa, sebagai Muslim mereka sekarang tidak bisa mengharapkan bantuan dari negara-negara Barat. Dengan memanfaatkan situasi, pemerintah Cina tidak membuang waktu dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka sendiri: separatis Uighur tidak hanya dituduh sebagai teroris tapi juga terkait erat dengan Al Qaeda dan Taliban Afghanistan. Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan mencari mitra untuk memperluas perang melawan teror, AS mempertimbangkan lobi Cina; pada musim gugur 2002, ETIM telah ditambahkan ke daftar PBB sebagai organisasi teroris.31

Cina selalu memberi cap pejuang Xinjiang sebagai teroris. Teroris, separatis dan ekstrimis agama, ditempatkan dalam satu set ancaman keamanan utama yang dikenal di Cina sebagai “Three evils” (tiga setan). Di Xinjiang, semua unsur “Three evils” dianggap ada di East Turkestan Islamic Movement (ETIM), yang merupakan gerakan nasionalis Uighur terbesar dan paling aktif. Cina telah mengajukan ETIM sebagai organisasi teroris yang dikatkan dengan hampir semua insiden kekerasan separatis.

30 Nick Holdstock, Islam and instability in China’s Xinjiang, NOREF (Norwegian Peacebuilding Resource Centre) Report – March 2014. p.531 Teemu Naarajärvi, War on Terror with Chinese Characteristics?, p.253 http://www.sgr.fi/sust/sust264/sust264_naarajarvi.pdf

29


Beberapa orang uighur bahkan sempat ditahan

di tahanan Guantanamo Cuba. Mereka dituduh

terlibat terorisme. Namun militer AS kemudian

menemukan bahwa mereka tidak terlibat teroris,

tetapi ditangkap dengan tuduhan palsu oleh

pemerintah china. Sehingga mereka akhirnya

dibebaskan. Mungkin penangkapan itu tidak

akan terjadi bila AS tidak terbujuk China untuk

memasukkan ETIM dalam daftar organisasi teroris.

Sebenarnya status ETIM masih belum jelas,

melihat bahwa ada beberapa gerakan separatis

yang berbeda bekerja untuk kemerdekaan Uighur.

Namun, pandangan pemerintah China adalah

bahwa semua gerakan yang beroperasi di bawah

payung ETIM adalah organisasi teroris.32

Menurut studi Cina yang sering dikutip, ETIM

bertanggung jawab atas sekitar 200 serangan

teroris yang telah menyebabkan kematian korban

162 orang sejak tahun 1990-an. Meskipun tidak

ada yang dapat menyangkal bahwa sebagian

besar insiden ini terjadi, sangat mungkin banyak

di antaranya adalah serangan individu yang tidak

ada hubungannya dengan gerakan separatis

terorganisir. Definisi terorisme Cina menyatakan

bahwa ada berbagai jenis terorisme di dunia, dan

bahwa ‘negara yang berbeda sepenuhnya berhak

menentukan lebih lanjut difinisi terorisme dalam

batas mereka sendiri’. Meskipun seseorang tidak

dapat menyangkal hak-hak negara untuk membela

diri, seperti definisi ‘pintu terbuka’ terorisme

tampaknya agak oportunistik, terutama ketika

diciptakan persis seperti Perang Global Melawan

Teror saat ini.33

32 Teemu Naarajärvi, War on Terror with Chinese Characteristics?, p.25233 Ibid. p.253

Pada tahun 2002, Amerika Serikat, dalam

sebuah langkah yang kontroversial, ketika

memasukkan Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM)

sebagai organisasi teroris. Banyak orang Uighur

menunjukkan fakta bahwa, meskipun teror bom

dan kekerasan lain juga terjadi di Tibet, Amerika

Serikat belum menempatkan kelompok separatis

Tibet dalam daftar organisasi teroris.34

Kelompok Perlawanan di Xinjiang35

1. Front Revolusioner Turkestan Timur

(United Revolutionary Front of Eastern Turkestan)

Pemimpin: Yusupbek Mukhlisi (alias Modan

Mukhlisi).

Kekuatan : 30 unit bersenjata, termasuk ahli

pembuat bom.

Mukhlisi mengklaim memiliki anggota “22

juta Uighur” siap untuk melakukan perjuangan

bersenjata melawan RRC.

Mengklaim memiliki hubungan dengan beberapa

kelompok di seberang perbatasan di Kazakhstan

2. Wolves of Lop Nor

Pemimpin: tidak diketahui.

Mengaku bertanggung jawab atas sejumlah

serangan bom di kereta api dan beberapa insiden

pembunuhan.

Markas Lop Nor adalah salah satu wilayah uji

coba nuklir terbesar Cina.

34 Jenny L. Phillips, UIGHURS IN XINJIANG: UNITED OR DIVIDED AGAINST THE PRC? THESIS. Naval Postgraduate School Monterey, California. 2012 p.4635 “China’s Relations with Central Asian States and Problems with Terrorism.” US Department of State, Congressional Research Service Report, 2001. and Scott Fogden thesis, Writing Insecurity: The PRC’s Push to Modernize China and the Politics of Uighur Identity. University of Wales, Aberystwyth, September 2002. Dalam Dru C. Gladney, “China’s Xinjiang Problem” Center for Strategic and International Studies Washington, DC 5 June 2003. p.18

30


3. Himpunan Pemuda Turkistan Timur (Home of East Turkistan Youth)

Pemimpin: tidak diketahui.

Dicap sebagai Hamas Xinjiang. Dilaporkan memiliki 2.000 anggota.

4. Gerakan Islam Turkistan Timur (East Turkistan Islamic Movement /ETIM)

Pemimpin: Hasan Houran.

Dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan Uighur dipandang sebagai “kolaborator” dengan RRC dan pemerintah Asia Tengah.

Tersebar di seluruh wilayah: di Tajikistan, China, Uzbekistan, Afghanistan, dan Chechnya. Pemimpin ketiga, Rashid dideportasi ke China dari Pakistan

5. Gerakan Pembebasan Turkistan (Free Turkistan Movement)

Pemimpin: Abdul Kasim

April 1990 mengorganisir kerusuhan di Baren, Xinjiang. Pejabat RRC melaporkan 22 orang tewas.

Senjata yang digunakan dalam Baren mungkin berasal dari Afghanistan mujahidin.

6. Organisasi Pembebasan Uighuristan

Pemimpin: Ashir Vakhidi. Berkomitmen untuk perjuangan bersenjata terhadap “pendudukan” Cina dari “ tanah air Uighur.”

Terroris atau Freedom Fighter?

Fakta-fakta yang ada tidak mendukung gagasan bahwa ada, atau telah ada dalam sejarah, ancaman teroris Uighur yang besar dan canggih. Bukti dari tindakan teroris yang dilakukan Uighur sebagian besar tidak meyakinkan sebagai kelompok teroris, seperti informasi mengenai kapasitas dan jangkauan ETIM yang disampaikan pemerintah RRC. Ancaman teroris yang disampaikan pemerintah cenderung dibesar-besarkan dan tidak sesuai dengan fakta.

Hal itu dilakukan untuk melegitimasi tindakan keras yang dilakukan aparat keamanan RRC terhadap kelompok yang menentang kebijakan mereka.36

Menurut Jenny L. Phillips dalam tesisnya menyatakan bahwa, konflik etnis di Xinjiang tidak masuk ke dalam kategori radikalisasi Islam dan terorisme berdasarkan teori Sageman. Uighur hanya memenuhi satu dari empat dinamika radikalisasi. Kebanyakan orang Uighur tidak merasa bahwa ada perang melawan Islam. Meskipun pengalaman pribadi mereka dapat menyaksikan ketidakadilan moral, tetapi tidak dalam konteks perang melawan Islam.37

Faktanya sangat sedikit dari konfrontasi sejak 1990-an secara definitif terkait dengan kelompok separatis Uighur atau “teroris”. Selain itu, pemeriksaan lebih lanjut mengenai beberapa insiden membawa pertanyaan tentang bagaimana tindakan “teroris” didefinisikan, dan apakah tindak pidana biasa bisa didefinisikan sebagai tindakan terorisme. Terakhir, tidak ada indikasi yang signifikan adanya seruan untuk perang agama melawan Cina -pada kenyataannya, pencarian melalui internet untuk seruan jihad melawan Cina hampir tidak ada.38

Millward membuat pengamatan yang menarik bahwa dalam laporan China dan tulisan-tulisan sebelumnya, kata-kata seperti “Turkistan Timur” dan “teroris” tidak umum ditemukan, tetapi yang dipakai kata-kata seperti “separatis nasional” dan “musuh” yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang terlibat dalam konflik di Xinjiang.39

36 Nick Holdstock, Islam and instability in China’s Xinjiang, NOREF (Norwegian Peacebuilding Resource Centre) Report – March 2014. p.6-837 Jenny L. Phillips, UIGHURS IN XINJIANG: UNITED OR DIVIDED AGAINST THE PRC? THESIS. Naval Postgraduate School Monterey, California. 2012 p.4938 Ibid.p.5039 Millward, Eurasian Crossroads, 339. Dalam Jenny L. Phillips, UIGHURS IN XINJIANG: UNITED OR DIVIDED AGAINST THE PRC?p.50

31


Namun, setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat, RRC mulai intensif menggunakan bahasa yang berkaitan dengan terorisme, seperti terlihat dalam laporan tahun 2002 “Pasukan teroris ‘Turkistan. “RRC menerima beberapa keuntungan dalam perang “terorisme” global.

Menariknya ketika Wakil Menteri Luar Negeri AS, Richard Armitage, mengidentifikasi ETIM sebagai kelompok teroris di tahun 2002, tidak ada insiden pada 1990-an yang pernah diklaim oleh kelompok yang menamakan dirinya ETIM dan tidak ada penyebutan ETIM sampai 2000. Ternyata bahwa beberapa orang tidak pernah mendengar tentang ETIM, yang dalam laporan 2001 tentang separatis Muslim Uighur tidak hanya tidak menyebutkan ETIM tetapi juga menyatakan bahwa “tidak ada kelompok tunggal yang dapat diidentifikasi” untuk kekerasan oposisi di Xinjiang. Observasi ini mengungkapkan upaya pemerintah Cina mengambil keuntungan dari “perang global melawan terorisme” untuk menekan Uighur.40

Meskipun banyak Uighur tidak menganggap ada perang melawan Islam, mereka meyakini ada usaha genosida budaya. Jika di masa depan Pemimpin Uighur karismatik muncul, ia dapat memanfaatkan Islam sebagai sarana untuk memobilisasi dukungan dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Kebijakan represif RRC tentu memberikan Uighur alasan nyata untuk menentang rezim. Daya tarik jihad bahkan mungkin lebih kuat jika seseorang percaya bahwa genosida budaya terjadi.

Dalam hal ini, penentuan nasib sendiri menjadi di atas segalanya, tujuan yang paling penting karena tanpa itu, akhir yang akan dirasakan adalah pemusnahan. seperti pendapat Basayev yang begitu meyakinkan: “Bagi saya, pertama dan terutama adalah perjuangan untuk kebebasan. Jika 40 Jenny L. Phillips, UIGHURS IN XINJIANG: UNITED OR DIVIDED AGAINST THE PRC? THESIS. Naval Postgraduate School Monterey, California. 2012. p.51

aku bukan orang bebas, saya tidak bisa hidup dalam iman saya. Saya harus menjadi orang yang bebas. Kebebasan adalah yang utama.” Jihad adalah salah satu pendekatan yang mungkin untuk mencapai kebebasan ini.41

Jika pemerintah Cina terus menekan Uighur atas nama memerangi “separatisme, ekstrimisme dan terorisme,” apakah mungkin bahwa RRC dapat menciptakan stabilitas? Apakah mungkin sebuah negara terus mengobati orang-orang seperti penjahat dan menganggap radikal, mungkin orang-orang ini benar-benar akan menjadi begitu? Ada beberapa kekhawatiran bahwa perlakuan kasar Beijing pada Uighur pada akhirnya dapat menyebabkan radikalisasi. Pada tahun 2012, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa : “represi aktif Cina terhadap agama dan budaya Uighur dapat menjadi kontraproduktif, yang mengarah ke jenis yang sangat ekstrem yang berusaha untuk Beijing cegah.” Direktur USCIRF, Dr Katrina Lantos Swett, juga berpendapat bahwa penganiayaan pemerintah China terhadap agama di Xinjian telah “menyebabkan keamanan tidak stabil sera memicu kemarahan dan kebencian” dan justru berpotensi “memicu ekstremisme yang berusaha diperangi Beijing.”42(K. Subroto)

41 Ibid.p.51-5242 Ibid.p.51

32


I. Pendahuluan

Sejak dahulu, perang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Dalam skala yang lebih kecil, pada waktu itu, perang dapat terjadi antar marga, kemudian meningkat menjadi antar kabilah atau suku, lalu melonjak menjadi antar negara. Namun perang kini tidak hanya melibatkan antar dua negara, tetapi melibatkan beberapa negara berhadapan beberapa negara lainnya. Perang dunia I dan II adalah fakta tak terbantahkan dari contoh tersebut.

Untuk itu, sejak dahulu, peradaban manusia sudah menyusun dan membuat suatu etika-etika dan perjanjian-perjanjian perang yang mereka jalankan dan implementasikan sesama mereka yang saling berperang. Beberapa etika tersebut dapat ditemukan pada peradaban-peradaban kuno terdahulu seperti Cina, Mesir, perabadan-peradaban yang ada di Utara Afrika, dan Asia Barat (seperti Persia) yang menjalankan perangnya berdasarkan beberapa etika yang sudah berlaku seperti tradisi antar mereka.

Sayangnya, etika-etika dan perjanjian-perjanjian tersebut tidak mengikat antar kelompok yang berperang, kecuali hanya pada poin-poin tertentu yang ingin dihormati oleh suatu negara. Sementara untuk kelompok atau negara yang tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian dengan mereka maka etika-etika tersebut tidak akan diterapkan. Dengan kata lain, tradisi mereka jika terjadi perang

adalah berusaha melepaskan diri dari etika-etika yang telah ada demi mengalahkan dan menghancurkan musuh mereka.1

Ironisnya, di Eropa, tradisi ini terus berlanjut hingga pada abad ke 18, sebagaimana yang diungkapkan oleh William Scott bahwa undang-undang (etika-etika) perang Eropa tidak diimplementasikan secara menyeluruh pada negara-negara di luar Eropa. Scott mengatakan, “Suatu yang sangat sulit sekali bagi masyarakat (Eropa) dalam menyikapi Kerajaan Morroco, seperti Marrakest (dengan) memandang bahwa mereka diharuskan (mengimplementasikan) secara keseluruhan hukum undang-undang internasional global sebagaimana yang diimplementasikan antar sesama negara Eropa.”2 Sikap mereka seperti itu disebabkan oleh pandangan mereka bahwa dunia ini terdiri tiga kelompok manusia: (1) berperadaban, (2) barbar, dan (3) buas. Kelompok pertama berhak atas pengakuan politik yang sempurna. Dengan kata lain, berhak untuk diterapkan undang-undang secara menyeluruh. Sementara untuk kelompok kedua hanya berhak atas sebagian pengakuan politik. Sedangkan untuk kelompok ketiga hanya berhak mendapatkan pengakuan alami mereka atau dasar kemanusian mereka. Kelompok pertama yang mereka maksudkan hanya sebatas pada masyarakat Eropa, adapun kelompok kedua dan ketiga adalah masyakat non-Eropa.3

1 Dr. Dhou Miftah Ghamaq, Nazhariyyatul-Harb fil-Islam wa Atsaruha fil-Qanuun ad-Dualy Al-‘Aam, hal. 10.2 Ivan Leward, As-Salaam war Ra’yu, penerjemah Muhammad Amin, dinukil dalam Nazhariyyatul-Harb fil-Islam wa Atsaruha fil-Qanuun ad-Dualy Al-‘Aam, hal. 10. 3 Ibid.

ETIKA PErANG dALAM ISLAM

33


Sementara Islam, sejak kemunculannya pada abad ke-7 M, telah menggariskan etika-etika perang yang dapat ditemukan pada biografi Muhammad saw maupun dalam karya-karya para ahli hukum Islam (fuqaha). Etika-etika tersebut mencakup teori-teori mengenai peperangan, seluruk aspek-aspeknya, filsafatnya, serta motif-motif dan peringatan-peringatan sebelum terjadinya perang. Secara spesifik, etika tersebut mencakup kadar pengrusakan dan pembunuhan yang diizinkan agar terealisasi kemenangan, cara memperlakukan kelompok yang lemah untuk berperang, cara memperlakukan korban musuh yang terluka dan yang tertawan serta masyarakat yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, juga berbagai interaksi internasional antara pemerintahan Islam dengan pihak lain dan sebagainya. Singkatnya, etika-etika tersebut telah diimplementasikan sejak 14 abad yang lalu dalam perang-perang yang dilakukan oleh pemerintahan Islam, saat di mana Eropa sedang berada pada masa kegelapan dan keterpurukannya.

II. Perang dan Perdamaian dalam Islam

Pembahasan mengenai etika perang dalam Islam tidak terlepas dari pembahasan mengenai perang dan damai dalam Islam. Sebagaimana di ketahui bahwa Islam adalah agama yang mendasarkan keyakinan dan perbuatannya pada wahyu ilahi, baik yang dinarasikan sesuai dengan lafaz dan maknanya, yaitu Al-Quran, maupun yang dinarasikan oleh Rasul-Nya, Muhammad saw, dengan tanpa mengurangi dari maksud dan makna wahyu tersebut.

Dengan demikian, identifikasi perang dan damai Islam selalu berlandaskan pada konsep Islam tersebut.

Al-Quran menjelaskan bahwa perang antara Islam dan kekufuran akan terus berlanjut sampai kekufuran tersebut tunduk di bawah politik Islam.4

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 193)

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Anfal: 39)

... dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya ... (QS. At-Taubah: 36)

Namun ini tidak berarti bahwa, dalam Islam, perang merupakan jalan terdekat dan satu-satunya untuk mendakwahkan Islam; dan bukan berarti bahwa umat Islam harus

4 Pendapat bahwa asal hubungan Islam dan kekufuran adalah perang merupakan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (fuqaha), baik dari aliran fikih Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Sementara pendapat bahwa asal hubungan Islam dan kekufuran adalah damai merupakan pendapat sebagian ahli hukum Islam, terutama yang kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Syaltut, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahha Khalaf, dan Abdullah bin Zaid Alu Mahmud. Lihat Abdullah bin Ibrahim Ath-Thuraiqi, Al-Isti’aanatu bi Ghairil Muslimiin fil Fiqhil Islaami, hal. 107-114.

34


memulai memerangi musuh sebelum mereka diperangi; perang tidak bertujuan memaksa seluruh manusia untuk masuk ke dalam Islam; tidak berarti Islam membolehkan membunuh seluruh orang kafir –termasuk wanita, anak-anak, para rahib, orang tua renta dan sebagainya- baik mereka sebelumnya didakwahi Islam atau tidak; juga tidak berarti bahwa Islam tidak menerima perdamaian dengan pihak musuh atau tidak menerima ketundukan mereka terhadap kekuasaan politik Islam yang diwujudkan dengan bersedia membayar jizyah; atau tidak juga bahwa tujuan perang dalam Islam adalah mencari kedudukan yang tinggi di atas muka bumi.

Islam menjadikan perang menjadi bagian dari sarana dakwah, sehingga perang tidak akan dilakukan kecuali setelah dakwah secara damai ke negeri kafir mendapat hambatan, penolakan, bahkan pembunuhan; dan juga negeri tersebut tidak mau tunduk pada pemerintahan Islam yang diwujudkan dengan ketersediaan untuk membayar jizyah.5

Dari sini, perdamaian dengan negara kafir atau kekuatan kekufuran adalah suatu pengecualian dalam Islam. Islam memang membolehkan untuk melakukan perdamaian dengan negara atau kekuatan kafir dalam rentang masa tertentu, tidak untuk selamanya.6 Menurut aliran fikih Syafi’i dan Hanbali, rentang masa perdamaian tersebut tidak boleh melebihi 10 tahun –sesuai dengan masa perjanjian antara Muhammad saw dan bangsa

5 Lihat Abdullah bin Ibrahim Ath-Thuraiqi, Al-Isti’aanatu bi Ghairil Muslimiin fil Fiqhil Islaami, hal. 122-125.6 Ibid.

Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, meski ada diantara alirah fikih Islam yang membolehkan waktu perdamaian lebih dari itu, sesuai dengan kemaslahatan umat Islam.7

Namun mereka sepakat bahwa perdamaian dengan orang kafir tidak boleh berlangsung selamanya.8 Mayoritas ahli hukum Islam membolehkan berdamai dengan negera kafir ketika posisi negara Islam diprediksikan lebih lemah dibanding dengan negara kafir, meski ada yang berpandangan bahwa perdamaian dengan negara kafir bisa dijalankan selama negera tersebut tidak memusuhi negara dan umat Islam. Perdamaian akan terjadi selamanya ketika seluruh orang-orang atau kekuatan kafir tunduk di bawah pemerintahan Islam.

III. Perang Suriah dalam Pandangan Islam

Dalam literatur-literatur karya para ahli hukum Islam, fuqaha, aktivitas perang dalam Islam sering kali dikaitkan dengan pembagian kewilayahan antara wilayah Islam (daaru l-Islaam) dan wilayah perang (daaru l-harb), yang biasanya identik dengan negeri atau wilayah atau kekuasaan kafir. Meski kurang tepat untuk disinonimkan dengan istilah negara dalam undang-undang internasional kontemporer, namun terma ad-daar acapkali digunakan dengan maksud sebuah negara.

Daaru l-Islaam secara singkat dapat didefinisikan sebagai sejumlah wilayah yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam, tampuk kekuasaan berada di tangan umat Islam,

7 Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiiz fil Fiqhil Islaami, jilid. 2, hal. 508-5098 Dr. Ihsaan Al-Hindi, Ahkaamul Harbi was Salaam fid Daulatil Islaam, hal. 92.

35


dan penduduknya –baik muslim maupun kafir dzimmi- merasakan keamanan. Penentu utama apakah sebuah wilayah adalah daaru l-islaam adalah hukum-hukum (perundang-undangan) yang diterapkan di wilayah tersebut.9 Jika diterapkan perundangan-undangan Islam maka dinamakan dengan daaru l-islaam sementara jika yang diterapkan bukan perundang-undangan Islam maka tidak bisa dinamakan daaru l-islaam, atau dinamakan daaru l-kufr atau jika memerangi umat Islam maka disebut daaru l-harb.

Meski secara teoritis membedakan antara

daaru l-islaam dan daaru l-kufr terkesan

mudah, namun mengaplikasikan teori ini pada

realita kontemporer merupakan suatu yang

tidak mudah, meski tidak berarti mustahil. Tidak

mudah mengingat bahwa setiap dari kedua

kedua istilah tersebut mempunyai konsekuensi

masing-masing.

Ada perbedaan kondisi politik mendasar

antara kondisi di mana para ahli hukum Islam

ketika membicarakan teori kewilayahan

tersebut dengan kondisi yang di alami oleh

mayoritas umat Islam. Para ahli hukum Islam

dahulu membicarakan teori tersebut ketika

kondisi politik Islam di atur oleh perundang-

undangan Islam dengan pemimpin negara

bergelar amiir atau khaliifah. Sekarang, meski

banyak negara dengan mayoritas umat Islam

namun sebagian besar –jika tidak dikatakan

seluruh- pemerintahannya tidak tunduk pada

aturan perundang-undangan Islam (syariat).

9 Ibid, hal. 171-172.

Jika pun ada yang menyatakan pemerintahannya tunduk pada perundang-undangan Islam, akan tetapi belum cukup ideal untuk disebut dengan daaru l-islaam. Selain juga dikhawatirkan bahwa akan terjadinya pertumpahan darah antara umat Islam dalam suatu negara, di mana terjadi peperangan antara umat Islam yang berada di barisan pemerintahan yang diklaim dengan daaru l-harb/daaru l-kufr dengan umat Islam lain yang berusaha mengembalikan daaru l-kufr menjadi daaru l-islaam.

Dengan penjelasan singkat mengenai pembagian kewilayahan (ad-daar) di atas diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai status perang yang terjadi di sebuah negara dengan mayoritas umat Islam, terkhusus Suriah sekarang ini.

Ada beberapa pendapat mengenai status hukum perang (jihad) Suriah yang terjadi saat ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa perang Suriah hari ini adalah perang antara negara Islam (daaru/daulatu l-islaam) dengan negara kafir (daaru/daulatu l-kaafir). Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa perang tersebut adalah perang antara rezim/penguasa kafir yang batal legalitas pemerintahannya dengan rakyat Muslim yang dalam keadaan tertindas dan ingin merubah rezim/penguasa kafir tersebut. Pendapat terakhir bahwa perang tersebut adalah bentuk perang/jihad mempertahankan diri (daf’u sh-shaa`il) dari rezim/penguasa yang zalim dan melampaui batas.10

10 Ali bin Nayif Asy-Syahud, At-Takyiif Al-Fiqh li ts-Tsaurah as-Suuriyah wa l-Aatsaar al-Murattabah ‘Alayh, hal. 3-11.

36


Pendapat pertama yang menyatakan bahwa perang Suriah adalah perang antara daulatu l-islaam dengan daulatu l-kaafir berargumentasi bahwa penguasa Suriah saat ini, Basyar Asad, adalah penguasa kafir lantaran keyakinan Syi’ah Nushairiyah-nya yang disepakati kekufurannya oleh ulama ahlus sunnah. Ditambah lagi bahwa dia dibantu oleh beberapa negara- negara kafir seperti Rusia dan Cina dan aliansi Syiah seperti Iran yang berkiblat pada Syiah Rafidhah, dengan Garda Penjaga Revolusi-nya, Hizbullah-Syiah Libanon, dan beberapa Brigade Syiah Irak.

Namun paling tidak ada dua kritik atas pendapat di atas; (1) jika asumsi bahwa negara Suriah ini berubah menjadi daulatu l-kaafir diterima, akan tetapi tidak terdapat negara yang pada asalnya adalah daulatu l-islaam. Perang di Suriah tidak seperti yang terjadi di Afghanistan era 80-an, atau perang Chechnya yang melawan Rusia. Untuk itu, perang Suriah bukanlah perang antara daulatu l-islaam dan daulatu l-kaafir; (2) kebanyakan pendukung rezim Nushairiyah Suriah di satu pihak dan pihak pro-syariat di pihak lain adalah berasal dari Suriah.11

Sementara pendapat kedua bahwa perang Suriah adalah perang antara rezim/penguasa kafir yang batal legalitas pemerintahannya dengan rakyat Muslim yang dalam keadaan tertindas dan ingin merubah rezim/penguasa kafir tersebut, berargumentasi bahwa penguasanya telah keluar dari Islam adalah diantaranya: (1) penguasanya pada dasarnya tidak konsisten terhadap hukum-hukum Islam sama sekali; (2) menetapkan perundang-11 Ibid, hal. 3.

undangan positif sebagai pengganti perundang-undangan (syariat) Islam, sementara orang yang menganggap bahwa perundang-undangan positif lebih baik atau sama dengan perundang-undangan Islam maka dinyatakan sebagai murtad; (3) berloyalitas secara terang-terangan kepada musuh-musuh Islam, yang merupakan diantara sebab yang mengeluarkan seseorang dari Islam; (4) tidak mendirikan shalat bahkan cenderung memerangi orang yang mendirikan shalat, menghancurkan masjid-masjid, dan menghinakan kitabullah dan merobek-robeknya, mencaci maki agama Islam, dan menulis ungkapan kekufuran –seperti Laa Ilaaha Illa l-Basyar (Tidak ada Tuhan selain Basyar)- di dinding-dinding masjid; (5) menghalalkan perbuatan-perbuatan haram yang disepakati keharamannya secara konsensus seperti zina yang dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak, judi, dan minum khamar, sementara orang yang menghalalkan apa yang disepakati keharamannya atau sebaliknya, mengharamkan apa yang disepakati kehalalannya, maka dia telah keluar dari Islam. Dengan adanya sebab-sebab tersebut pada diri seorang penguasa maka dia telah keluar dari Islam dan wajib bagi umat Islam untuk melengserkannya dan menggantinya dengan penguasa Muslim.12

Terakhir pendapat ketiga bahwa perang di Suriah adalah bentuk mempertahankan diri (daf’u sh-shaa`il) berargumentasi bahwa rezim Nushairiyah adalah pihak yang memulai memusuhi dan menyerang rakyat Sunni yang tidak memiliki senjata, serta menodai kehormatan-kehormatan mereka. Untuk 12 Ibid, hal. 4-10.

37


itu, membela diri semampunya dari setiap permusuhan dan penyerangan tersebut adalah suatu kewajiban.13

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang agak tepat berdasarkan masing-masing argumentasi yang diutarakan adalah pendapat kedua, bahwa perang Suriah adalah adalah perang antara rezim/penguasa kafir yang batal legalitas pemerintahannya dengan rakyat Muslim yang dalam keadaan tertindas dan ingin merubah rezim/penguasa kafir tersebut. pendapat pertama kurang tepat karena –sebagaimana disebutkan sebelumnya- bahwa tidak didapati pada dasarnya daulatu l-islaam. Sementara pendapat ketiga dapat dikategorikan sebagai konsekuensi dari pendapat kedua. Berdasarkan alasan demikian maka illaah (alasan hukum) kewajiban perang dengan rezim tersebut adalah lantaran kekufurannya yang telah jelas dan juga sikap permusuhannya terhadap umat Islam-Sunni Suriah. Untuk itu, orang yang dibolehkan diperangi hanya terbatas pada orang yang memerangi atau membantu memerangi umat Islam, meskipun dia seorang Muslim.

IV. Hukum-hukum Berkaitan Perang dalam Islam14

1. Hukum Orang Kafir yang Memeluk Islam ketika Perang

→ Jika terdapat salah seorang kafir memeluk Islam di tengah-tengah berkecamuknya perang dan sebelum dia ditangkap dan dibunuh pasukan Islam maka

13 Ibid, hal. 10.14 Hampir seluruh tema ini disarikan dari tulisan Dr. Ali bin Nayif Asy-Syahud yang berjudul At-Takyiif Al-Fiqh li ts-Tsaurah as-Suuriyah wa l-Aatsaar al-Murattabah ‘Alayh, hal. 12-28.

darah, harta, dan kehormatannya dilindungi, tidak boleh menangkap dan memenjarakan, serta membunuhnya secara syar’i.15

2. Hukum Tawanan Perang

→ Tawanan adalah sesorang yang ikut serta dalam perang kemudian berhasil ditangkap baik saat berkecamuknya perang ataupun setelahnya

→ Para tawanan harus diperlakukan dengan baik sebelum terbukti bersalah atau tidak. Tawanan berhak mendapat pengobatan jika sakit atau terluka, selain juga tawanan tidak boleh mendapat penyiksaan.

→ Ada beberapa hukuman bagi tawanan kafir: (1) dibunuh16, jika dia terbukti ikut serta membunuh, merampas, dan merampok (harta umat Islam), atau memperkosa (Muslimah); (2) tidak dibunuh (bisa digunakan untuk pertukaran tawanan perang atau ditebus dengan harta), jika dia tidak terbukti atau ikut serta dalam membunuh, merampas, dan merampok (harta umat Islam), atau memperkosa (Muslimah); (3) dibebaskan tanpa syarat, jika dia terbukti tidak ikut serta membunuh, merampas, dan merampok (harta umat Islam), atau memperkosa (Muslimah), selain itu diduga kuat dia ikut berperang karena suatu keterpaksaan.15 Hukum ini disimpulkan dari Al-Qur`an, yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ‘salaam’ (yaitu Laa Ilaaha Illallah) kepadamu, ‘Kamu bukan beriman’ (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak” (QS. An-Nisaa`: 94). Lihat Dr. Abdul Lathif ‘Amir, Ahkaamul Asra was Sabaayaa fil Huruubil Islaamiyyah, hal. 85. 16 Hukuman bunuh (mati) tersebut dalam Islam dikenal dengan qishash. Hukuman ini berdasarkan teks Al-Qur`an, “Wahai orang-orang beriman! Diwajibkan atas kalian (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ...” (QS. Al-Baqarah: 178)

38


→ Adapun bagi tawanan Muslim, hukumannya adalah: (1) dibunuh, jika dia terbukti ikut berperang bersama musuh dan ikut serta membunuh, merampas, dan merampok, atau memperkosa. Hukuman tersebut sebagai bentuk had atasnya, dan untuk itu dia tidak bisa diberikan pengampunan; (2) tidak dibunuh dan dipaksa untuk memisahkan diri dari musuh, jika tidak terbukti ikut berperang mersama musuh dan ikut serta membunuh, merampas, dan merampok, atau memperkosa.

→ Diperbolehkan menculik setiap orang yang memerangi atau yang memata-matai umat Islam.

→ Jika salah seseorang pasukan Islam memberikan amaan (jaminan keamanan personal) kepada salah seorang diantara musuh maka musuh yang diberikan amaan tersebut tidak boleh dibunuh meskipun dia telah melakukan pembunuhan.

3. Hukum Seputar Mata-mata

→ Mata-mata adalah seseorang yang memberikan informasi-informasi kepada musuh, atau menunjukkan aib-aib umat Islam.

→ Diperbolehkan untuk menangkap seseorang yang diduga kuat menjadi mata-mata musuh.

→ Jika salah seseorang kafir terbukti melakukan tindakan memata-matai umat Islam maka dia dijatuhi hukuman bunuh.

→ Jika tindakan memata-matai itu dilakukan oleh seorang Muslim maka ada beberapa hal yang diperhatikan: (1) jika dia melakukan tindakan tersebut secara suka rela (qanaa’ah)

maka dia dihukumi murtad. Dia dimintai taubat segera setelah terbukti melakukan tindakan memata-matai. Jika dia segera bertaubat, maka hukuman yang diberikan memperhatikan beberapa hal; jika dia terbukti telah membunuh salah seorang Muslim, maka dia dijatuhi had pembunuhan, yaitu dibunuh; namun jika tidak maka dia dijatuhi hukuman ta’ziir, seperti dipenjarakan, dijilid, dan sebagainya. Jika dia tidak bertaubat maka dia jatuhi hukuman bunuh karena kekufuran dan kemurtadannya. Dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman umat Islaam dan tidak boleh dishalatkan. (2) jika dia mengaku dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan maka harus dibuktikan bahwa keterpaksaan tersebut mendapat legitimasi secara syar’i. Meski demikian, jika terbukti telah membunuh salah seorang umat Islam maka dia dijatuhi hukuman bunuh sebagai bentuk had pembunuhan. Sebaliknya, jika dia tidak terbukti melakukan pembunuhan dan mengganggu umat Islam, lalu bertaubat dan bergabung dengan umat Islam, maka dimungkinkan untuk dia mendapat keampunan dengan tetap bersikap waspada kepadanya.

→ Setiap orang yang mengetahui bahwa seseorang adalah mata-mata dan menutup-nutupinya maka dia dianggap ikut terlibat dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kejahatannya. Sementara bagi keluarga mata-mata, jika dia mengetahui bahwa keluarganya tersebut adalah mata-mata lalu berdiam diri (tidak melaporkannya) maka mereka tidak boleh mendapatkan bantuan dan harus diboikot agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

39


4. Orang yang Boleh Dibunuh dan yang Tidak Boleh Dibunuh dalam Peperangan

→ Setiap orang yang ikut terlibat aktif berperang bersama musuh maka dibolehkan untuk dibunuh, baik laki-laki maupun wanita.

→ Tidak diperbolehkan membunuh wanita, anak-anak, dan orang jompo yang tidak ikut terlibat perang secara aktif atau secara pasif dengan memberikan ide-ide perang kepada musuh.

→ Setiap personel yang terbukti membunuh wanita, anak-anak, dan orang jompo yang tidak ikut terlibat perang secara aktif atau secara pasif dengan memberikan ide-ide perang kepada musuh, maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatannya.

5. Hukum Perampok (Qaathi’u Thariiq) dalam Medan Perang

→ Perampok adalah orang yang membunuh seseorang, dan atau mengambil hartanya dengan menggunakan senjata dan dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat.

→ Hukuman perampok dibedakan berdasarkan kejahatan yang dilakukan: (1) jika dia membunuh dan mengambil harta seseorang maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib; (2) jika hanya membunuh maka hukumannya adalah dibunuh; (3) jika hanya mengambil harta seseorang maka hukumannya adalah tangan dan kakinya dipotong secara silang, tangan kanan dan kaki kiri, jika masih melakukan yang kedua kalinya, tangan kiri dan kaki kanan.17

17 Hukuman bagi perampok ini berdasarkapan pada pemahaman terhadap teks Al-Quràn, “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib,

→ Jika perampok tadi berhasil ditangkap sebelum bertaubat maka tidak boleh memberikannya maaf (tidak menghukumnya), karena hukum tersebut adalah hak Allah, bukan hak seorangpun diantara manusia.

→ Namun jika dia menyerahkan diri dan bertaubat sebelum ditangkap maka dia bisa mendapatkan kemaafan. Jika dia hanya mengambil harta orang lain maka dia diminta untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya kepada pemiliknya. Namun jika telah melakukan pembunuhan maka wali dari yang terbunuh diberikan pilihan apakah untuk menuntut dibunuh (qishaash), atau meminta diyaat, atau memaafkannya.18

6. Menculik Musuh dalam Perang

→ Diperbolehkan menculik siapa saja yang turut membantu dan mendukung musuh. Pihak musuh yang pada dasarnya tidak boleh diculik adalah wanita dan anak-anak, kecuali jika musuh juga atau kelompok yang berloyalitas padanya terlebih dahulu menculik wanita dan anak-anak umat Islam, maka diperbolehkan menculik wanita dan anak-anak pihak musuh sebagai perlakuan yang setimpal dengan perbuatan mereka.

→ Pihak musuh yang diculik tadi berstatus menjadi tawanan. Dia tidak boleh direndahkan martabatnya dan harus mendapat perlakuan yang baik. Mereka bisa digunakan untuk

atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya ...” (QS. Al-Maaìdah: 33)18 Landasan hukumnya dipetik dari ayat berikutnya dari catatan kaki sebelumnya yang berbunyi, “Kecuali orang-orang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Maaìdah: 34)

40


petukaran tawanan umat Islam yang menjadi tawanan pihak musuh.

→ Jika yang diculik dari pihak musuh tadi terbukti membunuh umat Islam maka dia dijatuhi hukuman bunuh. Namun jika dia tidak terbukti melakukan hal itu, maka dia boleh ditukarkan dengan umat Islam yang menjadi tawanan musuh, atau ditebus dengan uang, bahkan diperbolehkan dibebaskan begitu saja, sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.

7. Kesimpulan

Islam telah menetapkan etika-etika ketika berlangsungnya perang. Islam mewajibkan kepada setiap Muslim untuk konsisten terhadap etika-etika Islam saat berperang. Mereka tidak diperbolehkan: melanggar janji, berkhianat, merampas harta tanpa alasan yang diperbolehkan syariat, mencuri harta rampasan perang, menodai kehormatan seseorang, melakukan penyiksaan, memutilasi pihak musuh, meneggelamkan atau membakar sesuatu kecuali jika hal itu menjadi satu-satu sarana perang, dan membunuh orang tidak diperbolehkan untuk dibunuh.

Sebagai penghormatannya pada nilai-nilai kemanusiaan, Islam tidak membolehkan dan membenarkan adanya perlakuan yang tidak manusia kepada para tawanan seperti berbagai bentuk penyiksaan, penghinaan, dan harga diri dan martabat manusia. selama dalam masa penahanan, para tawanan harus mendapatkan perlakuan yang baik. Islam memerintahkan untuk mengobati tawanan

yang terluka, memberi makan mereka yang kelaparan, memberikan pakaian dan tempat yang layak bagi mereka yang dapat melindungi mereka dari kedinginan di musim dingan dan kepanasan di musim panas.

Sementara mengenai hukum-hukum yang akan diimplementasikan di medan perang, sepenuhnya berada di tangan mahkamah syariat atau qadhi (hakim) yang memutuskan setiap keputusan berdasarkan bukti-bukti yang jelas, bukan hanya berdasarkan praduga yang tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Keputusan seorang qadhi sangat berkaitan dengan nyawa seseorang, sedangkan nyawa seseorang sangat dijunjung dalam Islam. Untuk itu, membebaskan sepuluh pembunuh yang tidak terbukti melakukan pembunuhan adalah lebih ringan daripada menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terduga pembunuh hanya berdasarkan praduga semata tanpa didukung bukti-bukti yang jelas. Apalagi jika yang dijatuhi hukuman mati adalah seorang Muslim. Rasulullah saw bersabda, “Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya. Sungguh terbunuhnya seorang Mukmin (tanpa alasan yang benar) lebih besar di sisi Allah dari hancurnya dunia.”19 [Ali Sadikin]

19 HR. An-Nasaa`i, Sunan An-Nasaa`i, Kitaab: Tahriimud Damm, Baab: Ta’zhiimud Damm, jilid. 7, hal. 82, no. 3986. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat Al-Albani, Shahiihut Targhiib wat Tarhiib, jilid. 2, hal. 315, hadits no. 2440.

konflik di krimea - syamina.org - bekerja mencegah kezaliman · oleh sistem sivash laguna dangkal....

Documents