komisi kepolisian nasional1 komisi kepolisian nasional jl. tirtayasa vii no. 20 kebayoran baru...
TRANSCRIPT
1
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 0217392315,7392352, Fax. 0217392317
LAPORAN
PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT
BULAN APRIL 2018
Jakarta, Mei 2018
1
LAPORAN
PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT
BULAN APRIL 2018
1. Pendahuluan
a. Umum
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah sebuah lembaga kepolisian
nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
Republik Indonesia. Kompolnas dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun
2011 yang memiliki tiga tugas, yaitu: (1) Membantu Presiden dalam menetapkan
arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;
(3) Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk
bahan memberikan saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh
Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri,
dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.
Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri
untuk menjamin dan mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, serta
menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk
diteruskan kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan
masyarakat yang menyangkut pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang,
diskriminasi, penggunaan diskresi kepolisian yang keliru dan korupsi.
Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui mekanisme
surat menyurat atau jalur media komunikasi baik langsung maupun secara
elektronik dengan staf Kompolnas.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang
berkaitan dengan penanganan pengaduan terhadap kinerja Polri, Kompolnas
telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan SKM, mulai
dari tahap penerimaan, tindak lanjut, hingga pengakhiran berupa pengarsipan
berkas, sebagaimana tersusun dalam laporan ini.
b. Dasar
1) Undang – undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republiki Indonesia.
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
3) Peraturan Kompolnas Nomor 01 tahun 2014 tanggal September 2014 tentang Tata Cara Penanganan SKM.
4) Rencana Kerja Kompolnas tahun anggaran 2018.
2
c. Maksud dan Tujuan
1) Maksud
Maksud disusunnya Laporan Penanganan SKM ini adalah untuk memberi gambaran tentang seberapa jauh pencapaian Kompolnas dalam penanganan SKM periode April 2018 yang menjadi salah satu tugasnya sesuai Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011.
2) Tujuan
Tujuan disusunnya Laporan Bulanan Penanganan SKM Kompolnas ini adalah sebagai bahan analisa dan evaluasi dalam Penanganan SKM yang telah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai acuan menentukan langkah kebijakan pada bulan berikutnya.
d. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup penyusunan Laporan Bulanan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat ini meliputi rekapitulasi penerimaan pengaduan yang digolongkan berdasarkan kriteria SKM, sumber SKM, satuan fungsi Kepolisian, satuan kewilayahan Polri dan jenis pengaduan serta penanganan Kompolnas dalam menangani Keluhan masyarakat meliputi membuat klarifikasi surat ke Polda, melakukan kunjungan kerja ke wilayah dalam rangka klarifikasi SKM, kunjungan kerja kasus menonjol ataupun menerima audiensi.
e. Tata Urut
1) Pendahuluan.
2) Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat.
3) Rekapitulasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat.
4) Kesimpulan.
5) Rekomendasi
6) Penutup.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat
Kegiatan penanganan SKM di Kompolnas Bulan April 2018 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Menerima penyampaian SKM baik yang disampaikan secara langsung oleh pelapor/pengadu yang datang ke kantor Kompolnas atau melalui surat, email, maupun melalui lembaga lain.
b. Menindaklanjuti penanganan SKM dalam bentuk permohonan klarifikasi kepada Satuan kerja Polri yang dikeluhkan, melalui surat kepada Irwasum Polri/Irwasda atau melaksanakan kunjungan langsung kepada Mabes Polri/Satuan Kewilayahan Polri yang belum memberikan jawaban terhadap
3
permohonan klarifikasi Kompolnas.
c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengadu berkenaan dengan pelaksanaan tindak lanjut pengaduannya.
d. Menerima jawaban Irwasum Polri/Irwasda terhadap permohonan klarifikasi Kompolnas dan selanjutnya mengirimkannya kepada pengadu.
e. Menindaklanjuti respon pengadu yang masih belum puas terhadap hasil klarifikasi Kompolnas berupa jawaban dari Irwasum Polri/Irwasda, untuk disampaikan kembali kepada Irwasum Polri/Irwasda.
f. Apabila Kompolnas menilai bahwa penanganan Mabes Polri/Polda ditemukan ada suatu kejanggalan, maka Kompolnas akan meminta kepada Mabes Polri/Polda untuk dilaksanakan Gelar Perkara dengan dihadiri oleh Kompolnas dan Kompolnas dapat meminta kepada Irwasum Polri, Bareskrim Polri, Div Propam Polri atau Irwasda, Direskrim dan Bid Propam Polda untuk mendampingi Kompolnas dalam pelaksanaan Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Mabes Polri/Polda.
3. Rekapitulasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat
Total surat yang terdata di Bag Yannis sebanyak 328 surat. Dari 328 surat yang masuk pada Bag Yannis selanjutnya diregistrasi sebagai tindaklanjut penanganan sejumlah 226 surat dan 102 surat hanya didatakan/dicatatkan. Berdasarkan Kriteria Surat Saran dan Keluhan Masyarakat dibagi menjadi dua kriteria yaitu surat koresponden dan non koresponden. Penanganan terhadap kedua kriteria surat saran dan keluhan masyarakat tersebut berbeda, bagi surat yang masuk kategori koresponden maka Kompolnas akan menindaklanjuti dengan surat menyurat baik kepada pengadu dalam bentuk penyampaian informasi perkembangan dan hasil penanganan pengaduannya maupun surat klarifikasi kepada Polri, bagi surat yang termasuk kriteria non koresponden maka Kompolnas akan menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan sebagai data kompolnas.
No Kriteria Jumlah
a. Non Koresponden
1 Keluhan Tidak Memenuhi Syarat 93
2 Bukan Kewenangan Kompolnas 9
3 Saran 0
4 Ucapan Terima Kasih 0
b. Koresponden
1 Tembusan 139
2 Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat 87
Jumlah 328
4
a. Non Koresponden
Surat dengan kriteria Non Koresponden terdiri dari keluhan yang tidak memenuhi syarat (TMS), Substansi yang bukan kewenangan kompolnas (BKK) dan Saran masyarakat. Terhadap surat kriteria Non Koresponden hanya dicatatkan sebagai data Kompolnas.
No Jenis Surat Korespondensi Jumlah
1 Keluhan Tidak Memenuhi Syarat 93
2 Bukan Kewenangan Kompolnas 9
3 Saran 0
4 Ucapan Terima Kasih 0
Jumlah 102
Kriteria surat diterima Kompolnas yang tergolong dalam kategori non koresponden adalah surat masuk ke kompolnas dalam bentuk saran masyarakat kepada Kompolnas, keluhan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan keluhan masyarakat namun bukan merupakan kewenanganan Kompolnas dan atau berupa ucapan terima kasih kepada Kompolnas. Seluruh surat masuk dengan kategori non korespondensi tidak ditindaklanjuti dengan surat menyurat hanya menjadi catatan kompolnas saja. Kriteria Surat Non
139
87 93
9 0 0
Tembusan Tindak Lanjut TMS BKK Saran Ucapan Terima Kasih
TMS91%
BKK9%
Saran0%
Ucapan0%
5
Koresponden berjumlah 102 surat yang terdiri dari 0 surat merupakan saran masyarakat kepada Kompolnas, 93 surat keluhan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan 9 surat keluhan masyarakat yang isinya bukan merupakan kewenangan Kompolnas dan 0 surat ucapan terima kasih.
b. Koresponden
1) Jenis Surat Koresponden
Surat Keluhan yang masuk ke Bag Yanis Set Kompolnas dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu keluhan berupa surat tindak lanjut keluhan masyarakat dan surat tembusan kepada Kompolnas. Dari total 226 surat terdiri dari surat tindak lanjut keluhan masyarakat sebanyak 87 surat (38 %) dan surat berupa tembusan sebanyak 139 surat (62 %).
No Jenis Surat Korespondensi Jumlah
1 Tindaklanjut Keluhan Masyarakat 87
2 Tembusan 139
Jumlah 226
Kriteria surat diterima kompolnas yang tergolong dalam kategori koresponden adalah surat masuk ke Kompolnas dalam bentuk surat tembusan dan surat keluhan masyarakat baik yang bersumber dari Lembaga Negara, pribadi, kuasa hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Seluruh surat masuk dengan kategori koresponden dibagi menjadi dua golongan, surat tembusan yang hanya ditindaklanjuti dengan surat menyurat kepada pengadu dan surat tindak lanjut keluhan masyarakat dengan penanganan melalui surat menyurat baik kepada pengadu maupun klarifikasi kepada Polri.
Tinjut SKM38%
Tembusan62%
6
2) Sumber Pengirim Surat
Kriteria koresponden dengan kategori surat tindaklanjut keluhan masyarakat dan surat tembusan bersumber dari berbagai pengadu diantaranya Lembaga Negara, Pribadi, Kuasa Hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Ditinjau dari sumber surat keluhan yang diterima Bag. Yannis Set. Kompolnas
No Sumber Jumlah
1 Pribadi 151
2 Kuasa Hukum 48
3 LSM 18
4 Lembaga Negara 9
Jumlah 226
Dari total keluhan sebanyak 226 surat tersebut, mayoritas surat pengaduan berasal dari unsur pribadi perorangan yang jumlahnya mencapai 151 surat atau 67 % dari total 226 surat. Surat keluhan masyarakat yang bersumber dari Kantor Hukum/Kantor Advokat menyampaikan keluhan untuk kepentingan kliennya dengan jumlah sebanyak 48 surat atau 21 %.
Sumber keluhan lain yang diterima Bag. Yannis Set Kompolnas berasal dari organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermaksud menyampaikan keluhan kepada Kompolnas berkaitan dengan Kinerja Polri sebanyak 18 surat atau 8 %. Surat keluhan dari Lembaga Negara yang meneruskan keluhan masyarakat terkait kinerja Polri, di antaranya Kemenko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, Komisi Yudisial dll, dengan jumlah sebanyak 9 surat atau 4 %.
3) Klasifikasi berdasarkan Satuan Fungsi
No Satuan Fungsi Jumlah
1 Reserse 210
2 SDM 8
151
4818 9
Pribadi Kuasa Hukum LSM Lembaga Negara
7
3 Propam 7
4 Lantas 1
5 Samapta 0
6 Binmas 0
7 Dokkes 0
8 Sarpras 0
9 Intelkam 0
10 Brimob 0
11 Itwasda 0
Jumlah 226
Berdasarkan keluhan yang masuk Bag Yannis Set Kompolnas dapat diklasifikasikan menurut jumlah dan satuan fungsi yang ada pada Polri. Menurut data yang diterima oleh Bag Yannis Set Kompolnas bahwa fungsi yang banyak dikeluhkan adalah reserse, sebanyak 210 surat (93%), diikuti oleh Satuan SDM 8 (3.5%), Propam 7 (3%), dan Lantas 1 (0.5 %).
4) Klasifikasi berdasarkan Satuan Kewilayahan
No Satuan Wilayah Jumlah
1 Metrojaya 32
2 Sumut 29
3 Jatim 21
4 Sumsel 18
5 Jabar 13
6 Jateng 12
0
0
0
0
0
0
0
1
7
8
210
Itwasda
Brimbob
Intelkam
Sarpras
Dokkes
Binmas
Samapta
Lantas
Propam
SDM
Reserse
8
7 Riau 9
8 Kalteng 8
9 Sultra 7
10 Mabes 7
11 Kalsel 7
12 NTB 6
13 Kaltim 6
14 Sumbar 6
15 Sulsel 5
16 Banten 4
17 Kalbar 4
18 Papua 4
19 Bali 4
20 Sulut 3
21 NTT 3
22 Lampung 3
23 Bengkulu 3
24 Sulbar 2
25 Sulteng 2
26 Babel 2
27 Jambi 2
28 Kepri 2
29 Malut 1
30 DIY 1
31 Gorontalo 0
32 Maluku 0
33 Papua Barat 0
34 Aceh 0
Jumlah 226
Pada Bulan April 2018 Bag Yannnis Set Kompolnas membuat urutan berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, satuan Kewilayahan Polri/ Polda yang terbanyak jumlah pengaduannya adalah Polda Metrojaya 32 Surat (14 %), Polda Sumatera Utara 29 Surat (13 %), Polda Jawa Timur 21 Surat (9 %), Polda Sumatera Selatan 18 Surat (8%) dan Polda Jawa Barat 13 surat (7%). Dan untuk satuan wilayah Polri yang paling sedikit jumlah pengaduannya adalah Polda Aceh 0 Surat (0%), Polda Papua Barat 0 Surat (0%), Polda Maluku 0 Surat (0%), Polda Gorontalo 0 Surat (0%) dan Polda DIY 1 Surat (0.5%).
5) Korespondensi Keluhan masyarakat
9
No Satuan Wilayah
Jmlh
Korespondensi Keluhan Masyarakat
Surat Tinjut Kel Masy Surat Tembusan
Jmlh Kla
Surat
Jwb Pold
a
Kla Lsg
Jmlh Krm Ke
Polda
Krm Info
Tmbsn
1 Metrojaya 32 14 14 0 0 18 18
2 Sumut 29 7 7 0 0 22 22
3 Jatim 21 9 9 0 0 12 12
4 Sumsel 18 8 8 0 0 10 10
5 Jabar 13 6 6 1 0 7 7
6 Jateng 12 2 2 0 0 10 10
7 Riau 9 4 4 0 0 5 5
8 Kalteng 8 4 4 0 0 4 4
9 Sultra 7 3 3 0 0 4 4
10 Mabes 7 2 2 0 0 5 5
11 Kalsel 7 3 3 0 0 4 4
12 NTB 6 2 2 0 0 4 4
13 Kaltim 6 2 2 0 0 4 4
14 Sumbar 6 3 3 0 0 3 3
15 Sulsel 5 1 1 0 0 4 4
16 Banten 4 2 2 0 0 2 2
17 Kalbar 4 1 1 0 0 3 3
18 Papua 4 2 2 0 0 2 2
19 Bali 4 0 0 0 0 4 4
20 Sulut 3 2 2 0 0 1 1
21 NTT 3 1 1 0 0 2 2
22 Lampung 3 1 1 0 0 2 2
23 Bengkulu 3 2 2 0 0 1 1
24 Sulbar 2 1 1 0 0 1 1
25 Sulteng 2 1 1 0 0 1 1
26 Babel 2 0 0 0 0 2 2
27 Jambi 2 1 1 0 0 1 1
28 Kepri 2 2 2 0 0 0 0
29 Malut 1 1 1 0 0 0 0
30 DIY 1 0 0 0 0 1 1
31 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0
32 Maluku 0 0 0 0 0 0 0
33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
34 Aceh 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 226 87 87 1 0 139 139
Kompolnas sudah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri maupun Polda sebanyak 87 Surat dari total jumlah Surat Asli sebanyak 87 atau sekitar 100%, sedangkan respon Mabes Polri maupun Polda dalam menjawab klarifikasi surat Kompolnas sebanyak 1 Surat atau sekitar 1% dari 87 Surat yang dikirim Kompolnas ke Mabes Polri atau Polda bulan April 2018.
10
Untuk surat keluhan berupa tembusan, Kompolnas sudah mengirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 139 surat dari 139 surat atau 100% dari surat tembusan yang diterima Kompolnas. Berdasarkan data tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Kompolnas menerima keluhan terkait : a) Polda Metrojaya sebanyak 32 surat yang terdiri dari Surat keluhan
yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 14 Surat atau 44% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 14 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 18 surat atau 56% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 18 surat atau 100% dari total surat tembusan.
b) Polda Sumatera Utara sebanyak 29 surat yang terdiri dari Surat keluhan yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 7 Surat atau 24% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 7 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 22 surat atau 76% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 22 surat atau 100% dari total surat tembusan.
c) Polda Jawa Timur sebanyak 21 surat yang terdiri dari Surat keluhan yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 9 Surat atau 43% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 9 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 12 surat atau 57% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 12 surat atau 100% dari total surat tembusan.
6) Kategori Jenis Pelanggaran
Dalam penanganan surat tindaklanjut keluhan masyarakat yang dilakukan klarifikasi kepada Polri dibedakan menjadi beberapa jenis pelanggaran yaitu pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, diskresi yang keliru dan korupsi.
No Satwil
Surat Tinjut
Kel Masy
Yan Buruk
Lahgun Wenang
Diskri minasi
Diskresi Keliru
Korupsi
1 Metrojaya 14 14 0 0 0 0
2 Sumut 7 7 0 0 0 0
3 Jatim 9 7 1 1 0 0
4 Sumsel 8 3 3 2 0 0
5 Jabar 6 4 1 1 0 0
6 Jateng 2 2 0 0 0 0
7 Riau 4 3 1 0 0 0
8 Kalteng 4 4 0 0 0 0
9 Sultra 3 2 0 1 0 0
10 Mabes 2 2 0 0 0 0
11
11 Kalsel 3 2 1 0 0 0
12 NTB 2 1 1 0 0 0
13 Kaltim 2 2 0 0 0 0
14 Sumbar 3 2 0 1 0 0
15 Sulsel 1 0 1 0 0 0
16 Banten 2 2 0 0 0 0
17 Kalbar 1 0 1 0 0 0
18 Papua 2 0 1 1 0 0
19 Bali 0 0 0 0 0 0
20 Sulut 2 2 0 0 0 0
21 NTT 1 1 0 0 0 0
22 Lampung 1 1 0 0 0 0
23 Bengkulu 2 0 0 1 0 1
24 Sulbar 1 1 0 0 0 0
25 Sulteng 1 0 1 0 0 0
26 Babel 0 0 0 0 0 0
27 Jambi 1 1 0 0 0 0
28 Kepri 2 2 0 0 0 0
29 Malut 1 0 1 0 0 0
30 DIY 0 0 0 0 0 0
31 Gorontalo 0 0 0 0 0 0
32 Maluku 0 0 0 0 0 0
33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0
34 Aceh 0 0 0 0 0 0
Jumlah 87 65 13 8 0 1
Menurut data yang diterima Bag Yannis Set Kompolnas terkait dengan pengaduan yang masuk dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran berupa pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, diskresi yang keliru dan korupsi.
Berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran tersebut diatas, pelayanan buruk sebanyak 65 surat (74%), penyalahgunaan wewenang 13 surat (15%), diskriminasi 8 surat (9 %), korupsi 1 surat (1%) dan diskresi yang keliru 0 (0%) surat.
Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk keluhan terkait pelayanan buruk paling tinggi di Polda Metrojaya sebanyak 14 surat, Polda Sumut sebanyak 7 surat dan Polda Jawa Timur sebanyak 7 surat, untuk penyalahgunaan wewenang dan Diskriminasi paling tinggi di Polda Sumatera Selatan yaitu penyalahgunaan wewenang sebanyak 3 surat dan diskriminasi sebanyak 2 surat, sedangkan untuk dugaan korupsi terjadi di Polda Bengkulu sebanyak 1 surat.
7) Hasil Jawaban Polda ke Kompolnas
No Satwil
Tinjut Keluhan Masyara
kat
Krm Ke Polda
Jmlh Jwbn
T TT DP
1 Metrojaya 14 14 0 0 0 0
12
2 Sumut 7 7 0 0 0 0
3 Jatim 9 9 0 0 0 0
4 Sumsel 8 8 0 0 0 0
5 Jabar 6 6 1 0 1 0
6 Jateng 2 2 0 0 0 0
7 Riau 4 4 0 0 0 0
8 Kalteng 4 4 0 0 0 0
9 Sultra 3 3 0 0 0 0
10 Mabes 2 2 0 0 0 0
11 Kalsel 3 3 0 0 0 0
12 NTB 2 2 0 0 0 0
13 Kaltim 2 2 0 0 0 0
14 Sumbar 3 3 0 0 0 0
15 Sulsel 1 1 0 0 0 0
16 Banten 2 2 0 0 0 0
17 Kalbar 1 1 0 0 0 0
18 Papua 2 2 0 0 0 0
19 Bali 0 0 0 0 0 0
20 Sulut 2 2 0 0 0 0
21 NTT 1 1 0 0 0 0
22 Lampung 1 1 0 0 0 0
23 Bengkulu 2 2 0 0 0 0
24 Sulbar 1 1 0 0 0 0
25 Sulteng 1 1 0 0 0 0
26 Babel 0 0 0 0 0 0
27 Jambi 1 1 0 0 0 0
28 Kepri 2 2 0 0 0 0
29 Malut 1 1 0 0 0 0
30 DIY 0 0 0 0 0 0
31 Gorontalo 0 0 0 0 0 0
32 Maluku 0 0 0 0 0 0
33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0
34 Aceh 0 0 0 0 0 0
Jumlah 87 87 1 0 1 0
Kompolnas menerima surat pengaduan asli sebanyak 87 selanjutnya diklarifikasi dengan surat sebanyak 87 surat. Berdasarkan surat klarifikasi yang terkirim, Bag Yannis Set Kompolnas menerima surat jawaban dari polda sebanyak 1 surat dengan hasil tidak terbukti sebanyak 1 surat, yaitu jawaban dari Polda Jawa Barat.
Jawaban Polda untuk klarifikasi Kompolnas yang dikirim bulan Januari, Februari dan Maret, berikut rinciannya :
No Bulan Jumlah
Jawaban
Hasil
T TT DP
1 Januari 40 1 6 33
2 Februari 24 0 16 8
3 Maret 19 0 6 13
13
Jumlah 83 1 28 54
8) Tunggakan tahun 2017
Pada Bulan Maret 2018, Kompolnas juga melakukan klarifikasi untuk nomor registrasi SKM 2017 baik melalui surat maupun melakukan kunjungan langsung ke Polda, yaitu sebanyak 67 Surat dari total sisa sebelumnya 170 surat. Dari klarifikasi tersebut diperoleh hasil sebanyak 3 surat yang terbukti pengaduannya, 46 surat tidak terbukti pengaduannya dan 18 surat masih dalam proses.
Pada April 2018 ini, tidak menerima jawaban Polda yang menjawab surat klarifikasi Kompolnas yang dikirim tahun 2017, hanya saja jawaban yang diterima Kompolnas berupa jawaban Polda dengan nomor surat dan jawaban serta registrasi yang sama dengan jawaban pada bulan sebelumnya, sehingga tidak ada penurunan jumlah sisa.
9) Pada Bulan April 2018 Kompolnas menerima Audiensi sebanyak 9 kali, yaitu:
a) Tanggal 2 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan penyidik Polri yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Bekto Suprapto, MSi., Drs. Yotje Mende, MHum., Poengky Indarti, SH, LLM dan didampingi Kabag Hubal Set Kompolnas KBP Rahmanto, Sydi, SIK. dan Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE.
b) Tanggal 5 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Amiruddin Aburaera, SH Dosen Universitas Trisakti yang diterima Anggota Kompolnas Dr. Benedictus B. Nurhadi, SH, MHum dan didampingi Kabag Yannis Set Kompolnas KBP Joko Purwanto, SIK, SH. , Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE., Kasubbag data Kompol Ruri Roberto, SH, SIK, MTTA, MM dan staf Set Kompolnas Widodo.
c) Tanggal 9 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Ishak Rudianto Sihite yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Bekto Suprapto, MSi dan didampingi Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE dan staf Set Kompolnas Rafael
d) Tanggal 10 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Arwan Koty dan Finny Fong yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Bekto Suprapto, MSi dan didampingi Kabag Yannis Set Kompolnas KBP Joko Purwanto, SIK, SH. , Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE dan staf Set Kompolnas Widodo.
e) Tanggal 12 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Wansori, SH dan kawan-kawan yang diterima Kabag Yannis Set Kompolnas KBP Joko Purwanto, SIK, SH. , Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE dan staf Set Kompolnas Indra.
f) Tanggal 25 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Syamsuriadi dari Sumatera Barat yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Bekto Suprapto, MSi dan Poengky Indarti, SH, LLM serta didampingi Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE., Kasubbag Evaluasi
14
dan Tindak Lanjut Kompol Iman Imanuddin, SH, SIK, MH., Kasubbag data Kompol Ruri Roberto, SH, SIK, MTTA, MM dan staf Set Kompolnas Syaifulloh.
g) Tanggal 26 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Ruslan, dkk perwakilan dari Tonggak Bambu Runcing yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Yotje Mende, MHum., Dr. Benedictus B. Nurhadi, SH, MHum dan Poengky Indarti, SH, LLM serta didampingi Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE., Kasubbag Evaluasi dan Tindak Lanjut Kompol Iman Imanuddin, SH, SIK, MH., Kasubbag data Kompol Ruri Roberto, SH, SIK, MTTA, MM dan staf Set Kompolnas Heri Sudrajat.
h) Tanggal 26 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Arifin Wardianto yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Yotje Mende, MHum., Dr. Benedictus B. Nurhadi, SH, MHum dan Poengky Indarti, SH, LLM serta didampingi Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE., Kasubbag Evaluasi dan Tindak Lanjut Kompol Iman Imanuddin, SH, SIK, MH., Kasubbag data Kompol Ruri Roberto, SH, SIK, MTTA, MM dan staf Set Kompolnas Heri Sudrajat.
i) Tanggal 27 April 2018, Kompolnas melaksanakan audiensi dengan Arifin Wardianto yang diterima Anggota Kompolnas Drs. Bekto Suprapto, MSI, Andrea H. Poeloengan, SH, MHum, MTCP, Drs. Yotje Mende, MHum dan Poengky Indarti, SH, LLM serta didampingi Kabag Yannis Set Kompolnas Kombes Pol Joko Purwanto, SIK, SH, Kasubbag Penanganan Tri Hudiono, SE., Kasubbag Evaluasi dan Tindak Lanjut Kompol Iman Imanuddin, SH, SIK, MH., Kasubbag data Kompol Ruri Roberto, SH, SIK, MTTA, MM dan staf Set Kompolnas Heri Sudrajat.
10) Untuk bulan April 2018 Kompolnas telah melaksanakan kunjungan kerja terkait klarifikasi saran dan keluhan masyarakat sebanyak 1 kali, yaitu di wilayah Polda Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Ir. Dede Farhan Aulawi, SE, MM (Anggota Kompolnas) dan didampingi Kabag Yannis Set Kompolnas Kombes Pol Joko Purwanto, SIK, SH dan staf Sekretariat Kompolnas Widodo melakukan klarifikasi terhadap 3 surat pengaduan. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh hasil bahwa klarifikasi yang dinyatakan selesai tidak terbukti sebanyak 1 surat dan masih dalam proses 2 surat.
4. Kesimpulan
a. Berdasarkan data surat saran dan keluhan masyarakat yang diterima Kompolnas pada periode Bulan April 2018, dari 328 surat saran dan keluhan masyarakat yang diterima terdapat 226 surat yang memenuhi kriteria surat koresponden/dilakukan surat menyurat antara Kompolnas dengan pengadu. Setelah dilakukan analisis kembali hanya 87 surat yang dapat ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi kepada Polri, Kompolnas menerima 139 surat tembusan terkait dengan kinerja Polri dimana masyarakat langsung menyampaikan keluhannya kepada Polri atau instansi pemerintah lainnya serta Kompolnas juga menerima surat pengaduan yang diklasifikasikan sebagai surat pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 93 surat, karena surat tersebut tidak memenuhi
15
kriteria sebagai surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kompolnas, dan terakhir pengaduan yang substansi keluhannya diluar lingkup wewenang dan tugas Kompolnas sebanyak 9 surat.
b. Mayoritas surat pengaduan berasal dari unsur pribadi / perorangan yang jumlahnya mencapai 151 surat. Surat keluhan yang berasal dari Kantor Hukum/Kantor Advokat sebanyak 48 surat. Sumber keluhan lain yang diterima Bag. Yannis Set Kompolnas berasal dari organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 18 surat. Kompolnas juga menerima surat keluhan dari Lembaga Negara yang meneruskan keluhan masyarakat terkait kinerja Polri sebanyak 9 surat di antaranya dari Kemenko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI dan Komisi Yudisial dll.
c. Secara kuantitatif fungsi Reserse sebanyak 210 surat, SDM sebanyak 8 surat dan Propam sebanyak 7 surat yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait kinerja dan pelayanan kepolisiannya.
d. Pada bulan April 2018 ini, Kompolnas tidak menerima jawaban Polri yang menjawab klarifikasi Kompolnas yang dikirim tahun 2017 yang masih menjadi tunggakan untuk diklarifikasi sebanyak 102 surat. Hal ini menunjukan kecepatan menjawab setiap polda belum merata dan masih ada beberapa Polda yang mengalami keterlambatan dalam menjawab surat klarifikasi dari kompolnas.
e. Keterbukaan informasi yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kurang profesionalnya anggota Polri dalam melaksanakan tugas menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya keluhan masyarakat atas kinerja Polri. Harapan yang tinggi dari masyarakat atas kualitas pelayanan kepolisian juga merupakan penyebab keluhan masyarakat yang banyak kepada Polri. Harapan yang tinggi kepada Polri harus diimbangi dengan tingkat profesionalisme, transparansi, modernisasi dan akuntabilitas yang baik.
f. Masih tingginya keluhan masyarakat membutuhkan kecepatan penanganan keluhan masyarakat, koordinasi dan kerjasama dari satuan kewilayahan Polri dengan Kompolnas akan memudahkan kecepatan penanganan surat keluhan masyarakat. Tingginya surat keluhan dan rendahnya surat dari masyarakat dalam bentuk saran masyarakat untuk pengembangan kinerja Polri menunjukan masih belum terbentuknya komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dengan Polri.
5. Rekomendasi
Berdasarkan data yang ada, fungsi Reserse masih menjadi fungsi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat baik dari segi pelayanan, penanganan ataupun personilnya. Melihat dari data tersebut diatas maka Kompolnas akan mengusulkan untuk dilaksanakan sebagai berikut :
a. Terhadap pelayanan atau penanganan untuk dilaksanakan dengan mempedomani SOP dan Perkap tentang penyidikan
b. Terhadap personil untuk dilakukan pengawasan melekat dan audit internal Polri yang berkesinambungan untuk menjaga profesionalisme penyidikan.
6. Penutup
Demikian Laporan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat periode bulan April
16
2018 ini dibuat, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Kompolnas dalam menentukan kebijaksanaan dalam menyusun rencana kegiatan kedepan.
Jakarta, Mei 2018
SEKRETARIS KOMPOLNAS
BEKTO SUPRAPTO