8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

1/7

8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

2/7

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal | :

]

9 Mei 2016

l Halaman/Rubrik

l : | 20,

Ekonomi

I

Media

| :

I

Kompas

l

Jurnalis l :

I NAD

l

Rumah

Bersubdisi

Diandalkan

Pangsa

Pasar

Utama

adalah

Pegawai

Negeri

dan

Karyawan

JAKARTA,

KOMPAS

—

Pengembang

perumahan

‘

H31

Senada

dikatakan

Ketua

andan

Permukiman

Seluruh

In-

-

-

' DPD

REI

Banten

Soelaiman

Soe- donesia

(Apersi)

Eddy

Ganefo

saat ml cenderung

eng€lmd.a1}{an

I.)enJu.a1an

rumah mawinata

Menurut

Soelaim-an,

megbtakm»

I>¢ ¥e“*Pa“

mngh

yang mendapat

faslhtas

lLku1d1tas

pemblayaan

penjudm

nnah

yang masih

vu:1L11<

senen

giniggpgm;

. -

- - ' ren

.

perumahan

atau

rumah b6l‘S11bSldl.

Keb11t}lhan

yang bnmelsgu mi, b“$ Seldm 20000

mmah

besar

dan

dukungan

pemblayaan

dan

pemermtah sums

likuiditas

pembiayaan

genengah

ke

bm

:3:

.

.

 pangs

-

ar.

men_]ad1 faktor

pendorong.

-

'

(ffpilgi

pegawg

hserggdfhas

terserap

40.000-an

_

  '

'ildankz-xryawanpabrik

unit.”kataEddy-

,»Dari

sisi

nilai,

rumah

Lmruk kecll

dan hargaltu

sebagal

rumah

gigjjgm

mmah

bersubsidj

jug,

Menumt Eddy’

ha,

m,

msebab.

segmen

menengah

ke bawah ti-

segnen

bawah

semmtara

.te1'us beljalan

karena

didorong kil

mam

lwwmya

P_9 ‘$YBl'at3_

dak

besar.

Namun, dari

sisi

vo-

rumah dengan

harg_a~antara

pemefmtah

dengan

FLPP

dan

akad

kredit

rlqnah‘ Mlsalnya

d_\_

11-11116 Yang

teliillall

1 -llah 1119'

508a-ll-‘ta

da-nag?

1

mmzrahpelfeuligt

kebijakan,

seperti

Inpres Nomor syarcan

$851333;

Srn

11311

nengah ke bawah magih

lebih

se

gaj

rum

m_enen

-

3

Tahun

2016

mesh

-mp,-es

in;

prasayana asar

rum-ah‘

yang_

baik dibandingkan

dengan

seg- vmh.

lukan m

’fmh,,

dijual,

seperti

listrik,

811',

8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

3/7

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

u

Tnggal

E

:

4

9

Mei

2016

I

Halaman/Rubrik

I 1

|

22,

Property

Medla

:

Investor

Daily

\ Jumalis

\ -

I imm

Taspen-BTN

J

Kelja

Sama

Wujudkan

Sejuta

Rumah

JAKARTA

- Guna

mendukung

perce-

difasilimsi

BTN

meski

PNS

tersebut

patan

program

sejum

rurnah,

PT

Dana

nantinya

masuk

masa

pensiun.

Tabungan

dan Asuransi

Pegawai

Negeri

“Pada

prinsipnya

ada

kelonggaran

(Persero)

aim

PT

Taspen

bekerja

sama

jangka

waktu

kredit

dengan

kerja

sama

dengan

PT

Bank

Tabungan

Negara

ini.

PNS

cukup

diuntungkau,

karena

(BTN)

Tbk

dalam

menyediakan

fasilitns

program

seperti

ini tidak

ada di

banklain.

KPR

untuk

PNS

(Pegawai

Negeri

Sipil)

Pola

pembiayaan

seperti

ini

hanya

ada

atau

para

pensiunan

PNS.

di

bank

BTN.

Kami

melakukan

sinergi

“Kerja

sama

ini

memungkinkan

para

ini

bersama

Taspen

untk

PNS

dalam

PNS

untuk

mendapatkan

tenor

lebih

memenuhi kebutuhan rumahnya,

kaln

panjang

dalam

pennohonan

fasilifas

KPR,

Maryono.

‘

khususnyabagiparaPNSyangmendeka|i

Ditambahkan

oleh

Maryono,

dengan

masa

pensiun,”

km

Direkmr

UtamaBTN

kerja

sama

ini peluang

untuk

menambah

Maryono,

usai

menandatangani

naskah

jumlah

kredit

realisasi

baru

dari

para

MoU

bersama

Taspen

di

Jakarta,

belum

PNS

dapat

meningkat

dua kali

lipat atau

lama

lebih.

Kerja

sama

ini juga

memung-

Ruang

lingkup

MOU

meliputi

pemeli-

kinkan

dibayarkannya

pensiunan

PNS

haraan

dm

debitur

yang

akan

dilakukan

rnelalui

kantor

layanan

BTN seluruh

oleh

Taspen

untuk

memastikan

bahm

Indonesia.

debitur

yang

memperoleh

kredit

bank

Menurut

Maryono,

permintaan

BTN,

pembayaran

pensiunnya

dilakukan

masyarakat

akan

rumah

terns

meningkat

melalui

kantor

layanan

Bank

BTN

sgmpai

walaupun

sejumlah

analis

memprediksi

dengan

kredit

lunas.

pembiayaan

pada

sekmr

perumahan

tu-

Mary0nome'uje1a.ska.n,sela.rnainimak-

run

karena

permintaan

turun.

Untuk

simum

pemberianKPR

diberikan

dengan

pembiayaan

perumahan kelas

menen-

bams

usia

PNS

adalah

60

tahun.

Dengan

gah

bawah

yang

menjadi

can

businéss

sinergi

ini

BTN

dapat

memberikan

KPR

BTN,

berdasarkan

laporan keuangan

uutuk

usizi sampai

dengan

65

lzhun.

“Ini

per

31

Maret

2016 mencamtkan

adanya

adalah

terobosan

yang

kami

lakukan

ber-

peningkatan.

Kredit

dan pembiayaan

sama

Taspen.

Para pensiunan

umumnya

yang

disalurkan

bank B’I‘N

uaik

18,996.

kesulitan

mendapatkan

akses

perbankan.

Pertumbuhan

ini

di ams

rata-ram industri

Maryono

menjelaskan,

selama'ini

mak-

yang

hanya

tumbuh

sekitar 8,196.

simum

pemberian

KPR

diberikan

dengan

“Hal ini

menandakan

permintaan

batas

usia

PNS

adalah

60

tahun.

Dengan

rumah

masih

cukup

131881. khususnya

sinergi

ini

BTN

dapat

memberikan

KPR

untuk

pasar

perumahan

yang

kami

garap

mmtuk

usia

sampai

dengan

65 lahun.

Den-

selama

ini.

Kerja

sama

dengan

Taspen

gan

kerja

sama

ini maka

para

PNS

yang mudah-mudahanakanmenambahvolume

mendekati

pensiun

dapat

menghitung

realisasi

kredit

baru dari

lingkungan

kebutuhannya

aknn

rumah

yang

dapat

PNS,”

pungkas

Maryono.

(imm)

8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

4/7

¢

KLIPING BERITA 2016

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

I

: 9

Mei 2016

I

Halaman Rubrik I :

I 16 Gallery

Media

I

:

Bisnis Indonesia

I Jurnalis I : I Abdulah

Azzam

8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

5/7

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

 t1.¢v

Tanggal

I : I

9

Mei

2016

I

Halaman/Rubrik

I : I

24

Meggpolitan

Media

I : I Media

Indonesia

I Jumalis

I : I Wan/J-1

8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

6/7

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

| 1

I 9Mei2016 I Halaman/Rubrik

1 1 |

27,Pr0perti

1 Media

|

1

| Bisnis Indonesia

\

Jurnalis

\ ;

|_1pnk

Ayu

P HUNIAN

BERIMBANG

'

‘

Lahan

 

Tata

Ruanq

Masih

Mengqanjal

JAKARTA

—

Kewajiban

hunian

bang

dapatlebihterarah.

harus

dalaxn

satu hamparan,

tetapi

i berirnbang

yang

diatur

melalui

Per-

Aninya,

bila

suatu

wilayah

teldapat

map

berknntribusi

dengan

tepat sasa-

aturan

Menteri

Perumahan

Rakyat

banyakpermintaannunah,pemerintah

ran

di wilayah

mana

saja

yang

mem-

No.

7/2013 hingga

saat

ini

masih

menyediakan

tata ruangnya

dan

butuhkanpe1'umahansederhana.

menuaiprodankontra.

Ketersediaan

pengembang

harus

membangun

-

Sebelurnnya,

kalangan

péngembang

tanah

dan tata

ruang

setiap daerah

rumah

sederhana

dil0k8S1l€lS€bl1L

telah

mengidentikasi

sejumlah

tan-

dinilai

menjadi

kunci

keberhasilan

Ali

mengatakan,

kewajiban

pe-

tangan dalam melaksanakan

program

kebijakantersebut.

_

ngembang

dapat dilakukan

dan

tasebut.

Penama,

ketentuan

tasebut

Chief

Executive

Officer Indonesia

wilayah

telsebut

pun mempemleh

berlakusamauntukseluruhlndonesia,

PmpertyWatch

[IPW)

Ali

'Iranghan-

manfaatnya.

Bila pola

ini tidak

di\e-

padahal

kondisidi

lapangan

untuktiap

da

mengatakan,

pada

]Jl‘il1Sipl'lY3

rapkan,

dikhawatirkan

konsep

huni-

daerah

berbeda-beda‘

terutama

me

konsep

ini

sangat

baik

untuk dapat

an

berimbang

yang ada

saat ini

berja-

nyangkut

haiga

tanah.

.

mengurangi

kesenjangan

dalam

Ian tanpa

arah

dan

tujuan

yang

jelas.

Kedua,

UU No.

1/2011 tentang

Pe-

masyarakat

meski

penerapannya

di

I-lanya

berorientasi

sik

terbangun,

rumahandan

1(awasanPem1ukiman

lapangan

tidak

mudah.

Hal tersebut

tetapi

tidak

ada

yang dapat

menja-

juga mewajibkan

hunian

berimbang

dikarenakan

harga tanah

yang

min

rumah

telsébut

terjual

bila

pen dilaksanakan

olah

satu badan

usaha

sudah cukup

tinggi

untuk dibangun

mintaan

tidak

sebanyak pasokan.

yang

sama.

rumah

sederhana.

 ma

ruang

yang khusus

untuk

Ketiga,

implementasi

kewajiban

itu beberapa

masalah ter-

pengembanganperumahanmenengah

hunian

berimbang

menyebabkan

kait

lokasi pembangunan

rumah

bawah

hams

ditetapkan

oleh

pemda.

peningkatan»

beban

modal

dunia

sederhana

yang

hams dalam

satu

Bukanrahasialagibila

saatinibanyak

usaha

dan

berimplikasi

terhadap

wilayah

juga mernberatkan

pengem-

tata ruang

yang

dibuat

alas

dasar tata

pertumbuhan

industri

propeni

bang,”

kalanya dalam

laporan resmi

uang

Malah

banyak

pengem-

secara

umum.

IPW

sebagaimana

dikutip

Bisnis,

bang membangun

perumahan

dulu

Wakil

Kama

DPP

Pvlsaman

Per-

Minggu

(8/5].

barutata

ruangnya

dibuat,”ujamya.

usahaan

Realestat

Indonesia

[REI)

Ali menilai,

konsep

hunian

berim-

Ali

menyarankan

agar tiap-ap

Igneszj

Kemalawana

mengatakan,

bang tidak

dapat dipaksakan

kepada

pemda

menyiapkan

tata

ruang

yang

kewajiban

tersebut

justru

berpotensi

pengembang

begitu

saja karena

jelas untuk

kawasan pengembangan

menimbulkan

monopoli

pen1ba-

yang

menjadi

inti pennasalahan

rumah

seclerhana.

Dengan

adanya

ngunanolehpengembangbesarsebab

adalah

ketersediaan

lahan.

Konsep

tata

ruang yang

jelas,

para pengem-

mereka

akan

masuk

juga dalam

pro-

ini harus

didukung

dengan ' tata

bang menengah

bawah

hanya

dapat

yek

hunian

murah

yang

umumnya

ruang

yang jelas

di

masing-masing

membangun

di

kawasan

tersebut

menjadi

pasar

pengembang

kecil.

pemerintah

daerah.

yang pastinya

harus

diperhatikan

“Ini

tidak

sehat kamna

akan

ter-

Pemda

setempat

dapat

memberi-

konektivitas

dengan

transportasi

jadi

monopoli

oleh

pengembang

kan data

terkait dengan

jumlah

umum

yang

ada

di sana.

besar

s_ebab

masyarakat

cenderung

masyarakat yang

belum

memiliki

,Pnlasepeniini,kata

A]i,akanmem- untuk

lebih

memilih

membell

dari

rumah

sehingga

konsep

hunian ber-

berikan

mjnat lebih

pengembang

mezeka

sebab

lebih

terpercaya,”

ka-

imbang

yang

dilakukan

pengem-

untuk melunasi

kewajibannya.

Tidak

tanya. llplk

Ayu

Am.)

8/16/2019 Kliping, 9 Mei 2016

7/7