TEMU INVESTOR SBN SERI 007      1 

 

KEYNOTE SPEECH MENTERI KEUANGAN PADA ACARA TEMU INVESTOR

SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) SERI 007 DI GEDUNG DJUANDA I LANTAI MEZZANINE

KEMENTERIAN KEUANGAN Kamis, 15 Juli 2010

Yang kami hormati, Pak Sureswaran, dari Deutsche Bank; Yang kami hormati, Pak Aris Sunardi dari Bank Mandiri; Yang kami hormati, Pak Akes dari Hongkong Bank; Yang kami hormati, Pak Hotbonar Sinaga dari Jamsostek; Yang kami hormati, Pak Yahya Trihatmodjo dari BCA; Yang kami hormati, Bu Anny Ratnawati; Yang kami hormati, Pak Rahmat Waluyanto dan; seluruh hadirin sekalian. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan dalam suasana bahagia dan positif. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena ada pergeseran acara menjadi lebih pagi. Kebetulan siang ini kami diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Tahun 2009 .

Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara “Temu Investor Surat Berharga Negara Indonesia” ini. Saya percaya forum tahunan ini memiliki arti penting dan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi para pelaku pasar keuangan terutama dalam rangka membangun dan meningkatkan rasa saling percaya melalui komunikasi yang baik.

Dari waktu ke waktu Pemerintah merasa perlu menyampaikan berbagai kebijakan penting di bidang keuangan yang akan atau telah diambil untuk diketahui oleh investor, termasuk informasi anggaran dan semua yang terkait dengan perkembangan pasar keuangan. Dalam forum ini pula kami berharap dapat memperoleh masukan dari pelaku pasar keuangan sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Bapak-Ibu yang saya hormati. Krisis keuangan global tahun 2008 yang dimulai dari subprime mortgage crisis dan diikuti krisis keuangan di berbagai negara di dunia, telah membangkitkan kembali kewaspadaan kita terhadap dampak yang ditimbulkan faktor eksternal terhadap perekonomian nasional. Begitu pula krisis yang terjadi di negara-negara Eropa. Terlepas dari komitmen dan kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara di dunia khususnya di zona Eropa akhir-akhir ini, kita tetap perlu mewaspadai dampak krisis terhadap proses pemulihan ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

TEMU INVESTOR SBN SERI 007      2 

 

Kita patut bersyukur karena Indonesia termasuk salah satu emerging markets di Asia yang memiliki ketahanan ekonomi cukup baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya kita bersama dan juga upaya Pemerintah yang selama ini secara konsisten menerapkan kebijakan fiskal yang kredibel, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab sehingga di saat banyak negara-negara maju mengalami krisis keuangan, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh.

Kita sama-sama menyimak bahwa di tahun 2008 kita bisa tumbuh di 6%. Tahun 2009 pada saat semua negara-negara di dunia sedang mengalami kesulitan, kita masih bias tumbuh 4,5 %. Di triwulan I tahun 2010 kita bisa tumbuh 5,7% bahkan kita bisa mengatakan 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kita ada di 5,5%. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia terbukti efektif meminimalkan dampak krisis global dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah telah menyampaikan bahwa kita Insya Allah ke depan Indonesia akan mengejar pertumbuhan di kisaran 7% pada tahun 2010-2014. Kita melihat upaya yang serius terus diupayakan agar kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

Kemarin, kami sambut gembira ketika Pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden secara resmi melakukan pertemuan konsultasi dengan DPR RI. Seluruh Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi bisa hadir untuk kemudian melakukan dialog dengan Pemerintah. Dalam pertemuan tersebut disepakati banyak hal yang perlu kami sampaikan di sini, antara lain kesepakatan mengenai diperlukannya satu Undang-Undang yang memungkinkan kita untuk membebaskan lahan bagi kepentingan umum. Bapak-Ibu tentu tahu kenapa saya singgung hal ini. Salah satu tantangan utama agar Indonesia bisa menghidupkan investasi dengan baik adalah infrastruktur. Berbagai infrastruktur itu mungkin listrik, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, air bersih dan lain-lain. Komitmen untuk membangun sebetulnya infrastruktur tinggi sekali. Tetapi selama ini kita paham bahwa salah satu hambatannya adalah ketersediaan lahan karena pembebasan lahan untuk kepentingan umum belumlah dapat dilakukan dengan lancar. Nanti kalau kita sudah memiliki Undang-Undang itu, Insya Allah iklim investasi di Indonesia akan semakin baik.

Kita sadar bahwa Pemerintah berusaha dengan baik untuk meningkatkan investasi. Tetapi kalau hanya mengandalkan Pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang baik, seimbang, kuat, dan sustainable tidak akan dapat kita wujudkan. Kita harus mengundang swasta. Kita harus memperkenalkan public private partnership yang efektif. Ini semua akan kita lakukan ke depan. Di forum konsultasi kemarin juga dibicarakan mengenai realisasi Undang-Undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK). UU ini yang sangat kita harapkan karena menjadi salah satu sabuk pengaman kita apabila terjadi krisis. Kita tahu krisis di eropa sekarang mungkin tidak terlalu besar ancamannya kepada Indonesia. Tapi kita tetap harus hati-hati dan salah satu kunci kehati-hatian kita adalah memiliki UU JPSK. Tidak hanya UU JPSK, kami juga akan mengajukan dan memproses UU OJK dan UU yang memungkinkan untuk merevisi peran Bank Indonesia. Bapak-Ibu yang kami hormati, Sebagai bentuk kewaspadaan kita terhadap dampak krisis keuangan global, Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan fiskal yang kredibel, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Antara lain meneruskan program stimulus fiskal secara terukur, menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali, menurunkan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta dapat menyerap banyak tenaga kerja.

TEMU INVESTOR SBN SERI 007      3 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Di saat penggunaan dana anggaran semakin dibatasi untuk berbagai kebutuhan pengeluaran yang telah diatur alokasi anggarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, Pemerintah harus mengupayakan ruang fiskal yang cukup besar untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional agar dapat tumbuh dengan kuat, berkesinambungan dan seimbang.

Peningkatan penerimaan negara baik dari pajak dan bukan pajak menjadi penting untuk diwujudkan. Program intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan menjadi agenda prioritas Pemerintah. Penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus dilakukan sejalan dengan program reformasi birokasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Penegakan hukum dan peraturan di bidang perpajakan akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma keadilan.

Kita sama-sama tahu APBN-P Tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.126 Triliun. Salah satu komponen utama APBN adalah penerimaan negara. Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak, non pajak maupun penghasilan dari Sumber Daya Alam (SDA) terus berjalan dengan baik. Sampai dengan Juni 2010, penerimaan negara dan hibah Indonesia sejalan dengan rencana.

Tahun lalu sampai dengan bulan Juni kita sudah bisa menghasilkan penerimaan kurang lebih 42,2% dibandingkan dengan anggaran. Sekarang kita sudah bisa menghasilkan 44,7% dari anggaran. Jadi penerimaan negara saat ini cukup baik. Dan kita sedang berupaya kuat agar penerimaan negara semakin baik lagi.

Tadi kami mengungkapkan tentang inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki sistem perpajakan, sistem penerimaan bukan pajak, dan penghasilan dari SDA. Saat ini kita sedang secara intensif mendiskusikan penerbitan satu Peraturan Pemerintah yang terkait dengan cost recovery. Kita tahu bahwa cost recovery adalah salah satu kunci agar investor mau melakukan investasi di bidang oil and gas. Kita harus yakinkan bahwa production share contract kita dan Peraturan Pemerintah terkait dengan cost recovery baik untuk Pemerintah dan dapat diterima oleh investor secara mekanisme pasar. Jadi, secara komersial terms itu semua harus baik sehingga investor betul-betul terangsang untuk melakukan investasi khususnya di bidang minyak dan gas.

Sepuluh tahun terakhir kita belum berhasil menarik investor di bidang minyak dan gas padahal potensi Indonesia begitu baik. Kalau peraturan-peraturan ini sudah dikeluarkan, Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi investor yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di bidang oil and gas.

Di bidang perpajakan, kita betul-betul prihatin. Kita tidak ingin kasus seperti Gayus dan Bahasyim kembali terjadi di lingkungan perpajakan Indonesia. Kita akan memperbaiki sistem, proses, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kita juga akan mengembangkan produk-produk dan policy yang betul-betul membuat wajib pajak, aparat pajak ,dan sistem perpajakan di Indonesia menjadi sehat. Kita akan meyakinkan agar ada pemisahan antara bagian yang membuat aturan dan yang melaksanakan fungsi-fungsi yudikatif. Dengan begitu check and balance-nya bisa berjalan dengan baik.

TEMU INVESTOR SBN SERI 007      4 

 

Kita akan yakinkan bahwa sistem perpajakan kita mempunyai pengendalian internal yang lebih kuat., Sistem internal control melalui Inspektorat Jenderal akan kita perkuat. Berbagai macam inisiatif di bidang perpajakan juga akan dilakukan, disamping upaya intensifikasi dan ekstenfikasi penerimaan pajak. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Di bidang pengeluaran anggaran, harus dibuat suatu perencanaan yang cermat untuk memastikan setiap Rupiah yang dikeluarkan dari APBN tidak sia-sia, memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat, meningkatkan aktifitas dunia usaha, dan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya semakin memperkuat fondasi perekonomian nasional dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Khusus pemerintah, kita menyimak bahwa belanja negara sampai dengan Juni 2010 masih sedikit di bawah harapan. Pengeluaran Negara saat ini ± 35,1% dari APBN-P kita. Bandingkan dengan pengeluaran tahun lalu sebesar 37% sampai bulan Juni. Jani ini menunjukkan kualitas pengeluaran kita kurang cepat. Sebetulnya untuk belanja pegawai dan belanja barang sudah cukup cepat. Yang masih kurang adalah di belanja modal (capital goods). Ini sudah kita sudah review kembali. Kalau anggaran pemerintah yang besar bisa kita spend dengan baik, akan bisa membuat pergerakan ekonomi nasional.

Khusus untuk realisasi capital expediture ini kita sudah simak kembali. Pemerintah mempunyai sistem procurement atas dasar Keppres tahun 1980. Keppres ini cukup baik, tetapi prosesnya terlalu panjang dan sangat memungkinkan semua pihak untuk menyanggah dan akhirnya membuat proses itu menjadi lebih panjang lagi. Praktis waktu pada semester pertama tahun berjalan habis untuk tender. Dan akhirnya uang yang begitu banyak harus dihabiskan dalam waktu semester kedua. Ini tentu harus ditingkatkan.

Kita memahami bahwa Kementerian-kementerian di bawah kordinasi Bappenas sudah melakukan perbaikan dan tidak ada maksud untuk membuat praktik yang tidak good governance. Ini tetap akan kita jaga. Bagaimana pun saat ini adalah periode kabinet baru. Biasanya, di periode kabinet baru para Kuasa Pemegang Anggaran yang ada di seluruh Indonesia harus ditunjuk ulang oleh Kementerian/Lembaga.

Kebetulan, para pelaku tender harus mempunyai sertifikasi. Namun saat ini masih banyak yang belum punya sertifikasi. Kita paham, mereka semua cenderung berhati-hati dalam melakukan pengelolaan proyek karena takut ada penegak hukum yang akan memproses. Selain pelaku yang negative, kadang-kadang di Indonesia ada juga yang membuat fitnah. Dan kalau sudah difitnah, kadang orang menjadi takut.

Nah, saya rasa hal ini turut mempengaruhi terlambatnya pengeluaran kita dibanding tahun lalu. Tetapi kondisi yang terjadi sekarang adalah sampai dengan Juni tahun 2010 kita masih surplus Rp 47 Triliun. Sedangkan tahun lalu, sampai dengan Juni 2009 kita sudah defisit anggaran Rp 5,6 Triliun. Jadi ini menunjukkan bahwa likuiditas dan anggaran kita baik. Itu yang sekarang ingin kita optimalkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja negara dalam mendukung tujuan pembangunan nasional, kita perlu meningkatkan kualitas belanja negara. Strategi yang kita gunakan sesuai dengan arahan pimpinan. Kita akan fokus pada triple track strategy plus one. Strategi itu adalah melakukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas agenda, yaitu yang pro-

TEMU INVESTOR SBN SERI 007      5 

 

poor, pro-job, dan pro-growth, plus pro environment. Jadi, masa penawaran ORI hari kita sambut baik.

Hal yang kedua adalah peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan memperhatikan strategic policy alignment. Alokasi anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah yaitu :i) Fokus pada pencapaian output dan outcome; ii) Mengurangi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan; iii) Melakukan strategi peningkatan kualitas pelayanan pencairan dana melalui kejelasan dan penyederhanaan prosedur pelayanan; iv) Penyederhanaan persyaratan administrasi dan percepatan waktu pencairan. Pada intinya, disiplin anggaran menjadi kata kunci yang perlu dilaksanakan secara konsekuen agar APBN betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bapak-Ibu yang kami hormati, Defisit APBN periode 2005-2007 yang semula cenderung meningkat, berubah menjadi hampir berimbang pada tahun 2008. Pada periode 2009-2010, defisit APBN cenderung naik sejalan dengan kebijakan stimulus fiskal. Ke depan, kebijakan fiskal dan APBN akan diarahkan untuk menjadi lebih berimbang.

Di sisi pembiayaan APBN, Pemerintah akan mengelola hutang dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran negara yang penuh kehati-hatian, akuntabel, bertanggung jawab, dan transparan dalam rangka mendukung pendanaan program-program pembangunan nasional dan mewujudkan fiscal sustainability ke depan. Kebijakan pengelolaan utang akan terus diarahkan pada pengutamaan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri. Pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap akan dilakukan. Kalau kita melakukan pinjaman, kita upayakan syarat pinjaman itu lunak dan tidak ada agenda politik yang ditekankan oleh kreditur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Saat ini postur APBN Indonesia relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang maupun negara maju. Kemarin ketika hadir di pertemuan G-20 di Toronto, kita prihatin melihat negara-negara maju yang mempunyai defisit anggaran begitu besar dan rasio hutang terhadap GDP yang begitu tinggi. Kita bersyukur Indonesia bisa tetap tegar. Kalau tahun ini deficit APBN kita sebesar 2,1%, Insya Allah tahun depan kita bisa menjaga deficit kita di kisaran 1,7%. Jadi Bapak dan Ibu dari investor dan dari penjual, Dalam kesempatan ini Kami ingin menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran kita akan kita jaga untuk selalu sehat dan sustainable. Dalam 5 tahun terakhir, defisit APBN dapat dikendalikan di bawah 2% dari PDB, sementara defisit fiskal negara-negara maju jauh di atas angka tersebut. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2009, mungkin Indonesia menjadi satu-satunya negara yang rasio utang terhadap PDB-nya menurun secara signifikan.

Tahun 2004 rasio hutang kita terhadap GDP masih 57,5%. Tahun 2001 masih 83% Sekarang di tahun 2009 sudah 28,3%. Sementara banyak negara maju ryang rasio hutangnya di atas 60% bahkan ada yang lebih 100% dan cenderung meningkat. Semakin membaiknya pengolaan fiskal pada hutang sejak 2004 sampai dengan saat ini juga telah mendapatkan pengakuan dari lembaga rating internasional melalui perbaikan peringkat kredit Indonesia.

TEMU INVESTOR SBN SERI 007      6 

 

Tahun 2004 Fitch rating memberikan Indonesia credit rating B+. Saat ini credit rating kita telah mencapai BB+, satu titik dari peringkat investment grade. Bahkan pada tanggal 13 Juli 2010 kemarin, Japan Credit Rating Agency telah menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade. Hal ini kita sambut dengan penuh rasa syukur dan terima kasih.

Seperti Bapak dan Ibu ketahui, 40% dari total pinjaman Indonesia adalah dalam bentuk Yen Jepang. Kalau rating kita naik, itu akan membawa dampak positif kepada anggaran kita. Semoga Deutsche Bank dan Hongkong Bank bisa terus memberikan rekomendasi kepada Moody’s dan Fitchs untuk menaikkan rating kita menjadi investment grade supaya Indonesia semakin baik .

Tadi kita dengar insyaAllah pembebasan lahan sudah bisa dilakukan. Selama ini 60% bisnis perdagangan harus lewat pelabuhan Tanjung Priok dan saat ini sudah mulai susah lewat. Untuk itu kita bisa bikin pelabuhan baru sehingga ekspor-impor Indonesia punya lebih baik. Kita bisa bikin lapangan terbang di Bandung, di Medan, di Makassar yang semuanya akan membuat Indonesia semakin maju.

Kita sambut baik diskusi yang ada antara Pemerintah, APINDO, maupun masyarakat tenaga kerja karena salah satu isu yang juga sedang kita soroti adalah bagaimana supaya Undang-Undang Ketenagakerjaan kita lebih bisa diterima oleh semua pihak investor, tenaga kerja dan pemerintah. Titik terang sudah ada. Satu pihak ingin masalah kewajiban perusahaan untuk pengakhiran tugas bisa dibatasi. Sedangkan pihak lain mengharapkan agar masalah outsourcing dapat di-clear-kan. Kalau masalah ini ada titik temunya, tentu akan baik sekali bagi sistem ekonomi di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Membaiknya rating Indonesia tentu saja akan berdampak signifikan terhadap minat investor dalam berinvestasi pada SBN dan menurunkan biaya hutang. Di sisi lain, membaiknya fundamental perekonomian Indonesia telah banyak menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Arus modal asing yang masuk melalui Surat Utang Negara (SUN) selama Juni 2010 saja tercatat sebesar Rp 17,9 Triliun. Hingga akhir Juni 2010, kepemilikan asing di SBN Rupiah telah mencapai 162 Triliun atau 26% dari total SBN Rupiah yang diperdagangkan.

Kita tentu perlu tetap mewaspadai risiko pembalikan arus modal asing tersebut dan terus berupaya agar dana asing tersebut dapat berada di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama dan bahkan masuk dalam bentuk Foreign Direct Invesment (FDI) . Dalam kaitan tersebut, para investor domestik seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksa dana, bank perusahaan sekuritas, dan khususnya investor individu (retail) diharapkan mampu berperan menjadi penyeimbang derasnya arus dana asing yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, stabilitas pasar keuangan domestik akan dapat lebih terjaga dengan baik baik. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan pasar SBN domestik. Pemerintah akan terus mendorong berkembangnya industri keuangan di dalam negeri yang dapat meningkatkan kapasitas investasi di instrumen keuangan dalam negeri. Selain itu, upaya penyempurnaan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan SBN akan terus dilakukan. Hadirin yang saya hormati, Sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengutamakan sumber pembiayaan dari dalam negeri termasuk melalui penerbitan SBN Rupiah di pasar domestik, mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 30 Juli 2010, Pemerintah membuka penawaran penjualan Obligasi Negara

TEMU INVESTOR SBN SERI 007      7 

 

Retail Seri ORI 007. Sesuai dengan namanya, ini adalah penerbitan ke-7 sejak penerbitan perdana pada tahun 2006.

Perlu diketahui bahwa penerbitan Obligasi Negara Retail (ORI 007) ini memiliki nilai strategis dalam upaya mengembangkan pasar SDM domestik. ORI tidak hanya menjadi alternatif instrumen investasi bagi masyarakat luas, tetapi juga mendorong peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan APBN. Bapak-Ibu yang saya hormati, Tentu saja semua upaya yang dilakukan oleh Pemerintah ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dari para pelaku pasar lainnya, baik regulator, investor, soft regulatory organization, dealers utama, broker, masyarakat Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak semua pemangku kepentingan di pasar keuangan untuk bersama-sama membangun pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan liquid. Dengan begitu kita dapat memperkokoh sistem keuangan kita agar memiliki daya tahan yang semakin baik dalam menghadapi kondisi terburuk sekalipun baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Bapak-Ibu sekalian, Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyambutan ini kami ada kekurangan. Semoga kegiatan kita yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.