kesehatan masyarakat - kebijakan pemerintah tentang obat tradisional

34
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGOBATAN TRADISIONAL

Upload: syifa-pythia-dewi

Post on 12-Jun-2015

5.852 views

Category:

Education


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGOBATAN

TRADISIONAL

Page 2: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

KELOMPOK 10

SUHERMAN SYAHRIEF ABDUL

ROCHMAN SYIFA PYTHIA DEWI

TITI NURHAYATI

Page 3: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

OBAT TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA

• Sumber daya alam bahan obat dan obat tradisional merupakan aset nasional yang perlu digali, diteliti, dikembangkan, dan dioptimalkan pemanfaatannya.• Indonesia memiliki berbagai macam

suku bangsa dengan berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, diantaranya pengetahuan tradisional di bidang pengobatan dan obat-obatan.

Page 4: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Berbagai macam suku bangsa telah menggunakan obat tradisional sebagai pengobatan.

• Bagi masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional lebih dikenal dengan sebutan jamu, baik dalam bentuk rajangan maupun bentuk serbuk siap seduh.

• Masyarakat Sunda juga kaya akan akan kearifan lokal. Di Tasikmalaya, 113 jenis tumbuhan obat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan di Subang 75 tumbuhan dimanfaatkan untuk obat.

Page 5: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Dan masih banyak lagi provinsi dan kota di Indonesia yang kaya akan tanaman obat dan memanfaatkannya untuk pengobatan.• Pemanfaatan dan pengembangan

obat tradisional tersebut merupakan warisan turun temurun berdasarkan pengalaman/empirik yang disebut jamu, kemudian selanjutnya berkembang melalui pembuktian ilmiah melalui uji pra klinik disebut obat herbal terstandar dan yang telah melalui uji klinik disebut fitofarmaka.

Page 6: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Obat tradisional awalnya dibuat untuk kalangan sendiri atau terbatas, berkembang menjadi industri rumah tangga dan sejak pertengahan abad ke-20 diproduksi massal baik oleh Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) maupun Industri Obat Tradisional (IOT) dengan mengikuti perkembangan teknologi pembuatan.

Page 7: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Perkembangan Obat Tradisional

• Perhatian dunia terhadap obat tradisional menunjukkan peningkatan, baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju.• Badan WHO menyebutkan hingga 65 % penduduk negara maju telah menggunakan pengobatan tradisional.

Page 8: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Obat tradisional juga memiliki efek yang tidak diinginkan akibat dari bahan yang berasal dari tanaman obat itu sendiri, seperti ketidaktepatan dalam memilih jenis tumbuhan, ketidaktepatan dosis, interkasi dengan obat lain maupun akibat penambahan obat kimia.

Page 9: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Upaya WHO di tingkat global dan regional untuk menuju harmonisasi di bidang standar dan mutu obat tradisional

• Pembuatan pedoman seperti strategi pengembangan obat tradisional, monografi tumbuhan obat, pedoman mengenai mutu dan keamanan obat tradisional, cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara budidaya dan pengumpulan tumbuhan obat yang baik, pedoman monitoring efek yang tidak diinginkan, dsb.

Page 10: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Kelebihan Obat Tradisional

• Indonesia merupakan mega center keragaman hayati dunia dengan.0 spesies tumbuhan dari.0 spesies tumbuhan yang ada di bumi. Sekurang-kurangnya.6spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional.

Page 11: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak area pertanian dan perkebunan yang luas serta pekarangan yang dapat ditanamai tumbuhan obat.

• Indonesia juga memiliki industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri, IOT dan IKOT.

• Sudah banyak lembaga penelitian dan peniliti yang melakukan penelitian obat-obatan bahan alam dalam rangka pengembangan obat tradisional.

Kelebihan Obat Tradisional

Page 12: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Indonesia mewarisi budaya pengobatan tradisional yang banyak ragamnya, termasuk ramuan obat tradisional yang sebagian ditulis dalam naskah-naskah kuno (Pusaka Nusantara), dapat dikembangkan melalui berbagai penelitian.

• Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 220 juta jiwa, merupakan pasar yang sangat prospektif, termasuk pasar untuk obat tradisional.

Kelebihan Obat Tradisional

Page 13: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Kelemahan Obat Tradisional

• Untuk dapat memberikan jaminan mutu di bidang obat tradisonal, dihadapkan pada kondisi sangat kurangnya ketersediaan standar dan metode sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi mutu.

• Sumber daya alam tumbuhan obat belum dikelola secara optimal dan kegiatan budidaya belum diselenggarakan secara profesional, karena iklim usaha yang tidak kondusif, tidak ada jaminan pasar dan harga

Page 14: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Kegiatan eksploitasi jenis-jenis tumbuhan liar dan tumbuhan hutan tertentu untuk bahan obat tradisional masih terus berlangsung tanpa disertai dengan kegiatan budidaya, sehingga beberapa jenis tumbuhan telah menjadi tumbuhan langka.

• Mutu simplisia umumnya kurang memenuhi persyaratan, karena penanganan pasca panen yang kurang tepat dan terbatasnya IPTEK serta lemahnya kualitas sumber daya petani tumbuhan obat.

Kelemahan Obat Tradisional

Page 15: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Kelemahan Obat Tradisional

• Pembiayaan yang tersedia untuk pengembangan obat tradisional Indonesia, terutama untuk membiayai kegiatan penelitian, masih sangat jauh dari kebutuhan.• Industri obat tradisional masih

sangat kurang memperhatikan dan memanfaatkan hasil–hasil penelitian ilmiah dalam pengembangan produk dan pasar.

Page 16: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Dalam mengatasi permasalahan di atas tersebut, maka perlu disusun suatu kebijakan obat tradisional nasional yang dapat menjadi acuan semua pihak yang terkait didalamnya.

• Kebijakan Obat Tradisional Nasional selanjutnya disebut KOTRANAS adalah dokumen resmi yang berisi pernyataan komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat tradisional beserta prioritas, strategi dan peran berbagai pihak dalam penerapan komponen-komponen pokok kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.

Page 17: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Tujuan KOTRANAS

1. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan (sustainable use) untuk digunakan sebagai obat tradisional dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan

2. Menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia secara lintas sektor agar mempunyai daya saing tinggi sebagai sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara yang berkelanjutan.

3. Tersedianya obat tradisional yang terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal.

4. Menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul yang memberikan multi manfaat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memberikan peluang kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan

Page 18: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

LANDASAN KEBIJAKAN DAN

STRATEGI

Page 19: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SKN Untuk mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan

• Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat

• Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat tradisional, secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu dan keamanan sesuai persyaratan dalam rangka melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing.

Page 20: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

• Pemerintah perlu memberikan pengarahan dan iklim yang kondusif untuk tersedianya obat tradisional yang bermutu : aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal dan menjamin masyarakat mendapatkan informasi tentang obat tradisional yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

Landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SKN Untuk mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan

Page 21: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

STRATEGI

• Mendorong pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi

• Menjamin obat tradisional yang aman, bermutu tinggi dan bermanfaat serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional yang tidak tepat.

Page 22: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

STRATEGI

• Tersedianya obat tradisional yang memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal.

• Mendorong perkembangan dunia usaha di bidang obat tradisional yang bertanggung jawab agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan diterima di negara lain.

Page 23: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Budidaya Dan Konservasi Sumber Daya Obat TradisionalSasaran :

• Tersedianya secara berkesinambungan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar mutu yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.Langkah Kebijakan :

• Peningkatan produksi, mutu dan daya saing komoditas tumbuhan unggulan melalui Good Agriculture Practices (GAP), Good Agriculture Collecting Practices (GACP) dan Standard Operational Procedures (SOP) masing-masing komoditas.

Page 24: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Keamanan Dan Khasiat Obat TradisionalSasaran :

• Obat tradisional yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan khasiat Langkah Kebijakan :

• Penapisan berdasarkan data uji praklinik dan data ekonomi.

• Pengembangan uji klinik terhadap tumbuhan obat/ramuan hasil penapisan.

Page 25: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Mutu Obat TradisionalSasaran :

• Obat tradisional dan bahan obat tradisional yang beredar memenuhi persyaratan mutu Langkah Kebijakan :

• Penyusunan spesifikasi tumbuhan obat• Penyusunan spesifikasi dan standar bahan

baku/revisi Materia Medika Indonesia

Page 26: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• AksesibilitasSasaran :

• Sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat dapat memperoleh obat tradisional yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta terbukti khasiatnya sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.Langkah Kebijakan :

• Pengembangan industri obat tradisional dalam negeri.

Page 27: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Penggunaan Yang TepatSasaran :

• Penggunaan obat tradisional dalam jumlah, jenis, bentuk sediaan, dosis, indikasi dan komposisi yang tepat disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.Langkah Kebijakan :

• Penyediaan informasi obat tradisional yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

Page 28: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• PengawasanSasaran :

• Masyarakat terlindungi dari obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratanLangkah Kebijakan :

• Pelaksanaan penilaian dan pendaftaran obat tradisional.

• Pelaksanaan perizinan dan sertifikasi sarana produksi.• Pengujian mutu dengan laboratorium yang

terakreditasi.

Page 29: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Penelitian Dan PengembanganSasaran :

• Peningkatan penelitian dibidang obat tradisonal untuk menunjang penerapan KOTRANASLangkah Kebijakan :

• Peningkatan kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan obat tradisional.

Page 30: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Industrialisasi Obat TradisionalSasaran :

• Pengembangan industri obat tradisional sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional.Langkah Kebijakan :

• Pembentukan aliansi strategis dalam pengembangan obat tradisional.

Page 31: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Dokumentasi Dan DatabaseSasaran :

• Tersedianya database yang terkini dan lengkap guna menunjang pengembangan obat tradisionalLangkah Kebijakan :

• Pengkajian dan analisis data ilmiah dan empiris mengenai khasiat dan keamanan obat tradisional.

Page 32: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Pengembangan Sumber Daya Manusia Sasaran :

• Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang pencapaian tujuan KotranasLangkah Kebijakan :

• Pengintegrasian KOTRANAS ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi terkait

Page 33: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Pemantauan Dan EvaluasiSasaran :

• Menunjang penerapan KOTRANAS melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja serta dampak kebijakan, guna mengetahui hambatan dan penetapan strategi yang efektif.Langkah Kebijakan :

• Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Page 34: Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

TERIMA KASIH