Kerusakan Lingkungan Hidup Indonesia_2

Download Kerusakan Lingkungan Hidup Indonesia_2

Post on 10-Aug-2015

229 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahanlangsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsilagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998).

TRANSCRIPT

<p>KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPKerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998). Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. Kerusakan lingkungan hidup yang akan dibahas dalam Bab ini adalah meluasnya lahan kritis, erosi dan sedimentasi, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut. A. LAHAN KRITIS</p> <p>Salah satu masalah kerusakan lingkungan adalah degradasi lahan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gurun. Lahan kritis umumnya banyak terjadi di dalam daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia. Data Departemen Kehutanan menunjukkan lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 15,11 juta hektar dan di dalam kawasan hutan 8,14 juta hektar. Hutan rusak dalam areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sudah mencapai 11,66 juta hektar dan lahan bekas HPH yang diserahkan ke PT. Inhutani 2,59 juta hektar. Mangrove yang rusak dalam kawasan hutan telah mencapai luasan 1,71 juta hektar dan di luar kawasan hutan sebesar 4,19 juta hektar. Total hutan yang rusak sudah mendekati angka 57 juta hektar. Ironisnya, kapasitas lembaga yang bertanggung jawab merehabilitasi hutan dan lahan dengan inisiatif pemerintah tak cukup kuat menangani kerusakan yang terjadi. Realisasi lahan kritis yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dari tahun 1999 sampai tahun 2001 mencapai 1.271.571 hektar yang terdiri dari 127.396 hektar di dalam kawasan hutan dan 1.144.175 hektar di luar kawasan hutan. Sumber dana untuk merehabilitasi pun amat terbatas padahal tiap hektar lahan yang rusak butuh dana minimal Rp 5 juta. Untuk merehabilitasi lahan kritis 57 juta hektar maka negara perlu menyediakan dana hingga Rp 285 trilyun. Kerugian bukan hanya karena negara harus menyediakan dana untuk rehabilitasi lahan kritis tetapi juga kerugian akibat penebangan ilegal (illegal logging). Menteri Kehutanan Prakosa (2002) mengatakan tiap tahun diperkirakan negara rugi hingga Rp 31 trilyun akibat illegal logging (pencurian, penebangan, peredaran, serta perdagangan kayu secara ilegal). Luas areal hutan yang perlu direboisasi di seluruh Indonesia mencapai 43,111 juta hektar, meliputi Pulau Jawa 111 ribu hektar dan di luar Pulau Jawa seluas 43 juta hektar. Idealnya Pulau Jawa mempunyai hutan minimal 30 persen dari luas daratan. Namun sampai saat ini baru 23% dikurangi lahan kritis yang mencapai antara 250 ribu ha sampai 300 ribu ha (Dr.Ir. Prakoso, MSc, Menteri Kehutanan, pada acara Pencanangan Reboisasi PT Perhutani bersama masyarakat Bojonegoro, Kompas 5 Januari 2003). Penyebab utama meluasnya lahan kritis adalah adanya : 1. tekanan dan pertambahan penduduk, 2. luas areal pertanian yang tidak sesuai, perladangan berpindah, 3. pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan illegal, 4. pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, 5. ekploitasi bahan tambang. Meluasnya lahan kritis membuat penduduk yang tinggal di daerah tersebut relatif miskin, tingkat populasi sangat padat, luasan lahan yang dimiliki bertambah sempit, kesempatan kerja sangat terbatas, dan lingkungan hidup mengalami kerusakan/degradasi. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang telah memperburuk kondisi perekonomian petani gurem. Akibatnya penebangan hutan oleh rakyat semakin merebak serta lahan yang terancam menjadi kritis semakin meluas. 1. Tekanan dan pertambahan penduduk</p> <p>Menurut Statistik Indonesia 2001, pertambahan penduduk dari tahun 1980 sampai tahun 2000 meningkat cepat. Pada tahun 1980 penduduk berjumlah 146,935 juta jiwa bertambah sebesar 1,97 persen menjadi 178,500 juta jiwa pada tahun 1990. Pada tahun 2000 jumlah penduduk menjadi 205,845 juta jiwa atau naik 1,49 persen dengan kepadatan mencapai 109 jiwa per km2. Bertambahnya penduduk meningkatkan kebutuhan pangan dan lapangan kerja serta meningkatkanLaporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002 VI - 1</p> <p>eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang akhirnya mengakibatkan terjadikan kerusakan lingkungan.GAMBAR 6.1 JUMLAH PENDUDUK 250JUMLAH PENDUDUK (dalam juta)</p> <p>205.843 178.5 146.935</p> <p>200 150 100 50 0 1980</p> <p>1990 TAHUN</p> <p>2000</p> <p>Sumber: BPS, 2001</p> <p>2.</p> <p>Luas areal pertanian yang tidak sesuai dan perladangan berpindah</p> <p>Untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus membuka lapangan kerja, khususnya di daerah pedesaan, maka dilakukan perluasan areal pertanian yang sampai tahun 2001 mencapai 11,5 juta hektar. Namun perluasan areal pertanian di daerah banyak yang secara geografis tidak layak untuk tanaman pertanian, misalnya terdapat pada lereng dengan kemiringan yang tajam, bahkan dengan merusak areal hutan, seperti diilustrasikan Gambar 6.2. Sungguh ironis, program ekstensifikasi lahan pertanian, khususnya di luar Pulau Jawa, disebabkan lahan pertanian yang subur dan sesuai secara geografis di Jawa beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman. Alih lahan ini pada tahun 2000 mencapai 250.000 hektar (Situs Departemen Pertanian, 2002). Selain itu terjadi juga alih lahan konservasi menjadi areal pertanian.GAMBAR 6.2 CONTOH PENEBANGAN POHON DI HUTAN SECARA LIAR UNTUK DIJADIKAN AREAL PERTANIAN TERMASUK DI LERENG YANG DILARANG UNTUK TANAMAN SAYURAN</p> <p>Sumber: Kompas, 2002</p> <p>Kegiatan lain yang memperluas lahan kritis adalah peladang berpindah yang menurut data dari Departemen Kehutanan sampai tahun 2000 ada 14.618 KK (Kepala Keluarga) peladang berpindah yang mengolah lahan 24.264 hektar.Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002 VI - 2</p> <p>BOKS 6.1 LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN Pemberlakukan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 1990 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Sawah untuk Penggunaan Selain Pertanian; Pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di bawah koordinasi BAPPENAS, tahun 1993; Pemberlakuan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Pemberlakuan UU No. 69 Tahun 1996 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang; Pemberlakuan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>3.</p> <p>Pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan ilegal</p> <p>Pengelolaan hutan Indonesia perlu dilakukan secara profesional dan terencana sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengurangi kemampuan hutannya memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Sistem pengusahaan hutan yang ada telah menimbulkan berbagai masalah di beberapa daerah yang berdampak pada degradasi hutan. Selama lima tahun terakhir, laju deforestasi diperkirakan 1,6 juta hektar per tahun. Berdasarkan citra satelit 1995-1999 hutan produksi yang rusak di Indonesia pada 432 HPH mencapai 14,2 juta hektar, sedangkan kerusakan pada hutan lindung dan hutan konservasi mencapai 5,9 juta hektar. Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2001 oleh Forest Watch Indonesia diungkapkan laju kerusakan hutan pada era tahun 1980-an di Indonesia adalah sekitar satu juta hektar/tahun, kemudian pada awal tahun 1990-an tingkat kerusakan mencapai 1,7 juta hektar/tahun. Lalu, sejak tahun 1996 meningkat lagi menjadi rata-rata dua juta hektar/tahun. Hutan yang sudah terdegradasi dan gundul di Indonesia ada di Sumatera (terdegradasi 5,8 juta hektar dan gundul 3,2 juta hektar); di Kalimantan (degradasi 20,5 juta hektar dan gundul 4,3 juta hektar); di Sulawesi (degradasi dua juta hektar dan gundul 203.000 hektar); di Nusa Tenggara (degradasi 74.100 hektar dan gundul 685 hektar); di Papua (degradasi 10,3 juta hektar dan gundul 1,1 juta hektar); dan di Maluku (degradasi 2,7 juta hektar dan gundul 101.200 hektar). Kerusakan itu disebabkan oleh pemilik HPH melanggar prosedur, penebangan ilegal, perambahan hutan, pembukaan hutan skala besar, kebakaran hutan, serta banyaknya lokasi tambang di daerah hutan lindung dan daerah konservasi meskipun dilarang berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Kondisi ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu. Konflik konsesi pertambangan dengan kawasan lindung menjadi pelik karena ada kontrak-kontrak pertambangan berada di dalam kawasan konservasi. Data Departemen Energi dan Sumber daya Mineral menunjukan saat ini ada 150 perusahaan pertambangan yang kawasan konsesinya (terdiri dari 116 tahap eksplorasi dan 34 sudah dalam tahap ekploitasi) berada di daerah konservasi, dengan jumlah nilai rencana investasi 1-5 tahun sejak 2000 sebesar US$ 3,2 milyar.GAMBAR 6.3 PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) DI HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR TELAH MEMPERLUAS TERJADINYA LAHAN KRITIS DAN RAWAN LONGSOR</p> <p>Sumber: Bapedalda Kota Balikpapan, Kaltim, 2002</p> <p>Penebangan ilegal juga semakin merajalela karena kebutuhan kayu untuk industri tidak bisa dipenuhi dari penebangan legal. Kapasitas industri kayu saat ini adalah 60 juta m3, sedangkan produksi kayu legal dari hutan alam, hutan rakyat, dan perkebunan hanya 22 juta m3. Kekurangan tersebut dipenuhi dari penebangan kayu ilegal atau penebangan berlebih yang dilakukan oleh pemilik HPH.Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002 VI - 3</p> <p>BOKS 6.2 KASUS PERAMBAHAN HUTAN SUAKA MARGASATWA CIKEPUH, KABUPATEN SUKABUMI Banyak sekali kasus perambahan dan pencurian kayu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka margasatwa. Salah satunya terjadi di kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi. Penebangan kayu dan perambahan hutan Suaka Margasatwa Cikepuh dimulai awal tahun 1999 sampai bulan Maret 2002. Kayu yang ditebang adalah jenis kayu bungur dan laban berdiameter antara 20 60 cm. Kayu ditebang menggunakan alat tebang tradisional dan chain saw. Lahan yang dirambah diperkirakan mencapai 7.000 hektar. Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berupaya melakukan penegakan hukum dan berhasil menjerat para ketua kelompok, koordinator, dan aktor utamanya. Sumber: KLH, 2002</p> <p>BOKS 6.3 PENEBANGAN KAYU LIAR DI SUKABUMI Penjarahan hutan disertai penebangan kayu di wilayah Perhutani Unit III Jabar, termasuk di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, masih terus berlangsung. Dalam tahun 2001, di Perhutani Unit III terjadi pencurian kayu sebanyak 114.601 pohon dari berbagai jenis kayu. Kerugian yang diderita mencapai Rp 35,7 miliar lebih. Khusus di KPH Sukabumi dalam tahun yang sama tercatat ada 13.340 pohon yang ditebang ilegal oleh pencuri dengan kerugian senilai Rp 4,1 miliar lebih. Sementara pencurian kayu di wilayah Perhutani Unit III dalam tahun 2002, mulai Januari sampai Mei tercatat sebanyak 23.137 pohon dengan kerugian senilai Rp 8,1 miliar lebih (Ukin Prawirasutisna, Kepala Seksi Humas Perhutani III, Jawa Barat). Untuk menekan gangguan keamanan hutan selama ini lebih dititikberatkan pada pendekatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan khususnya melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Demikian pula dengan upaya yang bersifat polisional, lebih mengedepankan upaya preventif, seperti penyuluhan melalui berbagai media, patroli rutin, kampanye pelestarian hutan. Khusus di KPH Ciamis, Garut dan Sukabumi dilakukan bersama FKPPI dan lembaga lainnya. Kemudian berbagai operasi di antaranya dilaksanakan melalui operasi kayu selama bulan April dan Mei 2002, juga melalui Balok Lodaya 2001 bekerja sama dengan Polda Jabar. Upaya represif yang dilakukan bersama institusi keamanan, selama tahun 2002 berhasil menyita kayu sebanyak 3.506,76 meter kubik, atau naik sekitar 21 persen dibanding prestasi tahun 2001. Ada pun jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 82 orang. Sumber: Pikiran Rakyat, 2 Juli 2002</p> <p>Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan illegal logging antara lain: (1). Ada 11 instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan bidang kehutanan yaitu: Menko Polkam, TNI AD/Hankam, TNI AL, Polri, Dephut, Deperindag, Dephub, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemda Provinsi/Kabupaten; Penegakan hukum masih lemah sehingga mafia kayu beraksi dengan bebas; Modus penebangan ilegal: oknum aparat menjadi dinamisator dan supervisor tindak pidana kehutanan, di samping juga menjadi backing; Kondisi moral, sosial dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak lagi peduli pada kelestarian hutan dan penegakan hokum; Ketahanan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah dengan pembodohan yang berdalih pemberdayaan masyarakat; Masih ada industri pengolahan kayu yang menerima dan mengolah kayu ilegal;VI - 4</p> <p>(2). (3). (4). (5). (6).</p> <p>Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002</p> <p>(7). (8). (9). (10).</p> <p>Penanganan illegal logging saat ini belum mencapai hasil yang maksimal karena dilaksanakan secara tidak berkesinambungan akibat biaya yang cukup besar; Kompleksnya permasalahan sosial dan moral di berbagai lapisan masyarakat; Data dan informasi tentang penanganan illegal loging masih sangat terbatas; Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempehatikan kelestarian hutan.TABEL 6.1 DAERAH-DAERAH YANG RAWAN PENCURIAN DAN PENYELUNDUPAN KAYU</p> <p>NO</p> <p>PROPINSI</p> <p>LOKASI</p> <p>1 Aceh TN. Gunung Leuser, Bireun, Singkil, Kuala Simpang 2 Riau TN. Bukit Tigapuluh, Rumbai, Dumai, Siak Hulu 3 Jambi TN. Kerinci Seblat, Kuala Tungkal, Bungo Tebo 4 Jawa Timur TN. Meru Betiri, Bondowoso, Lamongan 5 Kalimantan Barat TN. Gunung Palung, Kapuas, Bukit Dayeuh, Batuampar, Paloh, Betung Kerihun 6 Kalimantan Tengah TN. Tanjung Puting, Kuala Kapuas, Barito Utara, Palangkaraya, Barito Selatan 7 Kalimantan Selatan Kotabaru, Muara Teweh, Hulu Sungai Selatan 8 Kalimantan Timur Nunukan, Kutai, Pasir, Hulu Sungai Utara, Tenggarong, Balikpapan 9 Sulawesi Tengah TN.Lore Lindu, Donggala, Palu 10 Papua Sorong Sumber: Media Indonesia, 28 Juni 2002</p> <p>Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal Tahun 2002 Dewan Pertahanan Nasional telah menyatakan kejahatan perusakan hutan terutama illegal logging merupakan salah satu ancaman potensial yang dapat meruntuhkan keutuhan dan kesatuan, serta integritas dan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2003 Departemen Kehutanan bersama TNI serta instansi terkait dalam penegakan hukum, bertekad meningkatkan penindakan secara tegas pelaku, pemodal, dan backing kejahatan kehutanan tanpa pandang bulu, serta akan lebih transparan dalam pengungkapan aktor di belakangnya. Salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi penebangan kayu ilegal yang semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan Pemberlakuan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuseur dan Taman Nasional Tanjung Puting. Selain itu KLH atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani letter of intent dengan Pemerintah Norwegia pada tanggal 30...</p>