kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, · pdf filediklat fungsional pemeriksa...

DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR

Bahan Ajar

Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan

Disusun:

Maulia Githa Ustadztama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT PAJAK 2016

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN,

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

DAN NOTA PENGHITUNGAN

KKP LHP NOTHIT 2

DAFTAR ISI

I. Kertas kerja pemeriksaan (kkp) --------------------------------------------------------------------- 3

A. PENGERTIAN KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

B. JENIS KKP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1. KKP umum -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. KKP khusus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4

C. FUNGSI KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

D. FORMAT KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

1. Bagian atas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

2. Bagian tengah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

3. Bagian bawah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

E. KODE INDEKS KKP DAN REFERENSI ------------------------------------------------------------------------------------- 9

1. Kode indeks KKP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2. Penyusunan KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

F. BERKAS KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

1. KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

2. KKP induk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

3. KKPinduk per jenis pajak -------------------------------------------------------------------------------------- 18

4. KKP pendukung ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

5. Dokumen pendukung -------------------------------------------------------------------------------------------- 18

6. Dokumen pemeriksaan ----------------------------------------------------------------------------------------- 18

II. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) ---------------------------------------------------------------- 37

A. PENGERTIAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

B. SUSUNAN / BAGIAN LHP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39

1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ----------------------- 39

2. LHP untuk tujuan lain -------------------------------------------------------------------------------------------- 45

C. PENYUSUNAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48

D. LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN ------------------------------------------------------------------------------- 51

E. FORMAT LHP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

III. Nota penghitungan ---------------------------------------------------------------------------------- 73

A. PENGERTIAN NOTA PENGHITUNGAN ---------------------------------------------------------------------------------- 73

1. Fungsi nota penghitungan ------------------------------------------------------------------------------------- 73

2. Pembuatan nota penghitungan ----------------------------------------------------------------------------- 73

B. BENTUK, JENIS DAN KODE NOTA PENGHITUNGAN --------------------------------------------------------------- 74

C. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 81

KKP LHP NOTHIT 3

I. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)

A. Pengertian KKP

Dasar Hukum yang digunakan untuk pembuatan KKP adalah Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai

prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan y/ang diambil sehubungan dengan

pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 1 (15) PMK 17/2013 stdt PMK/2015)

Aktivitas atau kegiatan dalam pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah

data dan atau keterangan lainnya dan data dan atau keterangan itu sendiri, baik yang

diperoleh pada waktu persiapan pemeriksaan maupun pada waktu pelaksanaan

pemeriksaan harus didokumentasikan.

KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa yang

Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama

proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu

memasuki penyusunan laporan hasil pemeriksaan.Sehingga tujuan utama dari

pembuatan KKP adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas

pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman

yang dimilikinya.

Tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis.

B. Jenis KKP

1. KKP Umum

KKP Umum adalah KKP selain KKP Khusus yang formatnya diatur dalam Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ/2012

KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. Termasuk dalam KKP umum

adalah Berkas KKP yang terdiri dari KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP

Pendukung. KKP tersebut harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana

Pemeriksaan dan perubahannya.

KKP LHP NOTHIT 4

Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana

Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos

turunan tersebut tidak diperiksa.

Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor. Hasil penelaahan dituangkan

dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan.

2. KKP Khusus

KKP Khusus adalah KKP yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri dalam

peraturan lainnya.

KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang

mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP

Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan KKP

Realisasi Program Pemeriksaan.

C. Fungsi KKP

1. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan

pemeriksaan;

2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

mengenai temuan pemeriksaan;

3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang

diajukan oleh Wajib Pajak; dan

5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP harus memberikan gambaran mengenai:

1. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;

2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;

a) Pengujian dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib

Pajak mengenai temuan pemeriksaan;

b) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

c) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang

diajukan oleh wajib pajak;

d) referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP LHP NOTHIT 5

Syarat Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan

Karena KKP memegang peran strategis, maka harus disusun dengan baik.KKP yang

baik adalah KKP yang dapat memenuhi fungsi yang melekat pada KKP tersebut.Untuk

bisa memenuhi fungsinya, KKP harus:

1. Lengkap

Lengkap, berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang

mencukup, didasarkan pada bahan bukti yang memadai, serta meliputi semua aspek

yang diperiksa.Jadi pengertian lengkap disini bisa dalam arti isi KKP tersebut maupun

keberadaan KKP tersebut (kalau ada di LHP harus ada KKP-nya).

2. Akurat

Akurat berarti bahwa KKP bebas dari salah saji dan salah hitung.Akurat juga berarti

bahwaKKP tersebut disusun dengan cermat, baik dari segi materi, perhitungan

matematis, maupun penerapan dasar hukum dalam melakukan koreksi.

3. Sistematis

Sistematis berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan struktur yang

memudahkan pencarian pada waktu dibutuhkan.Salah satu caranya dengan

menggunakan indeks KKP.

4. Informatif

Informatif berarti bahwa KKP yang disusun mudah dipahami oleh pengguna KKP

tanpa perlu terlebih dahulu menanyakan maksud dari KKP tersebut kepada pembuat

KKP.Informatif juga berarti bahwa kon