KERANGKA

ANALISISREPOSISI FUNGSI

SANGGAR KEGIATAN

BELAJAR

YURIDIS• UU 20/2003• PP 38/2017 ttg perimbangan

pusat - daerah• PP 41/2007 ttg OPD• terkait dg penjaminan mutu,

pengelolaan dan penyelenggaraan PAUDNI

FAKTA• Implentasi fungsi• Koordinasi internal disdik

dan pemda• Pembiayaan/penganggaran

ASPEK REPOSISI• Lingkup tusi• Koordinasi internal –

ekternal• Pembiayaan/

penganggaran

KEBUTUHAN• Pelayanan teknis

penjaminan mutu di daerah • Sinergitas internal -

ekaternal • Pemastian

Pembiayaan/penganggaran

REPOSISI

• Fungsi• Koordinasi internal -

ekternal • Pembiayaan/

penganggaran

PROGRAM KONTEKSTUAL - BERKELANJUTA

N

KARAKTERISIK KEWILAYAHAN

STANDAR PELAYANAN PROGRAM

(NSPK)

KARAKTERISTIK MASYARAKAT

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN

CAPACITY BUILDING

PENGEMBANGAN SARANA

- PRASARANA

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

PENGEN DALIAN

PROGRAM

KEBIJAKAN TEKNIS

KOMPETENSI MASYARAKAT

- Merumuskan kebutuhan pembelajaran

- Memberdayakan lingkungan sebagai sumber belajar

- Melakukan pembelajaran sepanjang hayat

- Menerapkan hasil pembelajaran pada kehidupan sehari-hari

- Menyelenggarakan pembelajaran

DELIVERY SYSTEM

MAINFRAME PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PNFI:Pendekatan Pengembangan Program Pendidikan Nonformal Berperspektif Kewilayahan (Spatial – Holistic Analysis)

•KURSUS•PTK

•DIKMAS•PAUD

KOMPETENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 14 ayat (6)(Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana

teknis dinas untuk melaksanakan sebagiankegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerjasatu atau beberapa kecamatan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (6)Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit

pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakankegiatan teknis yang secara langsung berhubungan denganpelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah

melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaantugas organisasi induknya.