kerangka acuan kerja pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa...

35
KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. LATAR BELAKANG Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara nyata dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk pemberian fasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program kegiatan yang ada di desa, seperti pembuatan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, menyusun siklus tahunan desa, penyusunan rencana kerja desa dll, sehingga terwujudnya administrasi tata kelola pemeritahan yang baik. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Upload: others

Post on 25-May-2020

41 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan manusia yang

dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh. Agar

pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada

daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam

substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip

otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan

mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan

prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara nyata

dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan

yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan

fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut,

mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada

pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap

optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak

lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah

kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan

pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk pemberian fasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan

dengan pengelolaan program kegiatan yang ada di desa, seperti pembuatan peraturan desa,

pengelolaan keuangan desa, menyusun siklus tahunan desa, penyusunan rencana kerja desa dll,

sehingga terwujudnya administrasi tata kelola pemeritahan yang baik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Page 2: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RT/RW;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang

perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagian

Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Kepada Camat;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja Pemerintah Desa;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

13. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa;

14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala desa;

15. Peratuiran Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 yang tepat waktu dan tepat sasaran

2. Tersusunnya Siklus Tahunan Desa Tahun 2019 yang tepat waktu dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

3. Tersusunya Produk Hukum Desa sebagai dasar dan acuan desa dalam melaksanakan program

kegiatan yang telah disusun

4. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola Keuangan Desa.

5. Terisinya Jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

6. Meningkatnya sumber daya manusia bagi pamong desa sebagai pelayan masyarakat

7. Meningkatnya sumber daya manusia perangkat desa sebagai pelaksana pembangunan

di tingkat desa

Page 3: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun

(Januari 2020 s/d Desember 2020).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah di Kecamatan Purwosari

Kabupaten Gunungkidul

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No.

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Ket.

1. Januari 2020 - Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

- Tim Kecamatan

- Perangkat Desa

- 25 orang

2. Februari

2020

- Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

- Sosialisasi Pengisian

perangkat desa

- Tim Kecamatan

- Perangkat Desa

- 25 orang - 15 orang

3. Maret 2020 - Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

- Pembinaan Pamong Desa

- Tim Kecamatan

- Perangkat Desa

- 15 orang - 35 orang

4 April 2020 - Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

- Fasilitasi Pengisian

Perangkat Desa

- Tim Kecamatan - Perangkat Desa

- 25 orang

- 20 orang

5 Mei 2020 - Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

- Pembinaan Pemerintahan

Desa

- Tim Kecamatan

- Perangkat Desa

- DP3KBPM&D

Kabupaten GK

- 20 orang

- 40 orang

6 Juni 2020 - Fasilitasi Penyusunan RKPDes & APBDes

- Penyusunan Siklus Tahunan

- Tim Kecamatan

- Pemerintah Desa

- Bagian Hukum

Setda Kab. GK

- 25 orang

- 30 orang

7 Juli 2020 - Fasilitasi Penyusunan RKPDes & APBDes

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Tim Kecamatan

- Perangkat Desa

- Kantor pajak

Pratama

- 30 orang

- 25 orang

8 Agustus

2020

- Fasilitasi Penyusunan

RKPDes dan APBDes

- Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

- Tim Kecamatan - Perangkat Desa

- Tim Kecamatan

- 25 orang

- 20 orang

Page 4: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

No.

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Ket.

9 September

2020

- Rakor Penyusunan

RAPBDesa Perubahan

- Fasilitasi Pengelolan

Keuangan Desa

- Tim Kecamatan

- Perangkat Desa

- Tim Kecamatan

- 25 orang

- 20 orang

10 Oktober

2020 - Fasilitasi Pengeloaan

Keuangan Desa

- Fasilitasi Pengisian

Perangkat Desa

- Tim Kecamatan

- Tim Kecamatan

- Panitia Desa

- 20 orang

- 50 orang

11 Nopember

2020

- Fasilitasi Siklus Tahunan Desa

- Fasilitasi Pengisian

Perangkat Desa

- Tim Kecamatan

- Tim Kecamatan - Panitia Desa

- 30 orang

- 40 orang

12 Desember

2020

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

- Bagian Hukum Setda

Kab. Gunungkidul

- 30 orang

G. KELUARAN (OUTPUT)

Sebagai keluaran dari Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (Januari s.d. Maret)

Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen Fasilitasi Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa

2. Tahap II (April s.d. Juni)

Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa

Dokumen pelaksanaan Pembinaan Perangkat desa

Dokumen Fasilitasi penyusunan Siklus Tahunan

3. Tahap III (Juli s.d. September)

Laporan fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes

Laporan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa

Laporan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa Perubahan

4. Tahap III (Oktober s.d. Desember)

Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen Pengisian Perangkat Desa

Dokumen Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan

Dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Laporan Penyusunan APBDesa Tahun 2020

Page 5: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina
Page 6: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

RANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN SOSIAL DAN

KEMASYARAKATAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial atau yang lebih memegang

peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada

hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut

terlihat melalui banyaknya program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang

dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Hampir

seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan bidang

kesejahteraan Sosial dalam program kerjanya. Di Kabupaten Gunungkidul khususnya

pembangunan bidang kesejahteraan Sosial harus berlandaskan Basis Data Terpadu

(BDT). Progaram pengentasan Kemiskinan dan Bidang Jaminan Kesehatan yang

telah dianggarkan pada kegiatan masing-masing OPD harus berdasarkan BDT

tersebut.

Dengan demikian, pembangunan bidang kesejahteran sosial masih memiliki

peran yang sangat penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan

derajat kesehatan bagi warga.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan

program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan

sosial. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan

bagi warga masyarakat justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan

direncanakan jauh dari Pusat (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap

sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah

pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai

obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih

sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan

Masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa

berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.

Terutama Pendamping, Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga

pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan. Fakta ini berangkat dari

perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya programatau proyek

pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan

efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,

tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya

memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan

menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari

Page 7: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

implementasi program BPNT dan PKH selama ini, justru peranan birokrat

pemerintah yang amat menonjol

. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan

cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu,

sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintahbegitu kuat pengaruhnya dan

merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung

pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap

dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan

kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk

pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan

adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.

Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah

sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya

perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang

dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat

untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus

diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga

proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan

memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses

dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari

pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua

stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal)yaitu pemerintah dan

masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, juga terdapat

peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan, Lembaga Donor dll. Domain

pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan

pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan dari bawah ke atas

(bottom up planning).Pada dasarnya setiap program dari pemerintah senantiasa

mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda.

Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang pembangunan yang berpusat pada

manusia (people centered development), maka pendekatan bottom up planning sudah

sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan bidang

kesejahteraan social.

B. DASAR HUKUM

1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1950;

Page 8: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2020.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui beberapa program yang

dikucurkan, seperti Porgram PKH, BPNT dan Jambanisasi serta program yang

lain

3. Meningkatkan sumber daya manusia untuk cepat tanggap dengan kondisi warga

masyarakat

4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa

serta lembaga Kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PSM dan Tagana

Page 9: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan dilaksanakan dalam waktu 1

tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020):

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah di Kecamatan

Purwosari.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

1 Maret 2020 Pembinaan

Kesehatan

Dan KB

Kasi Pelayanan

Desa, Kader

Kesehatan,

PLKB

30 Orang

2 April 2020 Pembinaan Keagamaan

Kasi

Pelayanan

Desa

KUA, Takmir

masjid, warga

jamaah

75 Orang

3 April 2020 Koordinasi TKPK dan PMKS

Kasi

Pelayanan

Desa

PKH, TKSK

Staf

25 Orang

4 Mei 2020 Rapat kekeringan

( Persiapan

droping air )

Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

20 Orang

5 Mei 2020 Safari Tarawih KUA , Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat, ,

Jamaah

Lokasi safari

taraweh

275 Orang

Page 10: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

6 Mei 2020 Pembinaan

keagamaan

2019

Forkompimca, Perangkat Kecamatan Tokoh Agama,

KUA

70 orang

7 Juni 2020 Rapat

jambanisasi

Perangkat

Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, TKSK, PKH

25 Orang

8 Juni – September 2020

Pelaksanaan

Droping air

bersih

Warga masyarakat Giricahyo, Giripurwo

380 tangki

9 Juli 2020 Pelaksanaan

bantuan

jambanisasi

KK miskin 5 Desa se Kecamatan Purwosari

70 paket

10 September 2020

Rapat

jambanisasi

Perangkat

Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, TKSK, PKH

25 Orang

11 Oktober 2020 Pembinaan

Kesehatan

Dan KB

Kasi Pelayanan

Desa, Kader

Kesehatan,

PLKB

30 Orang

12 Oktober 2020 Rapat kekeringan

( Persiapan

droping air )

Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

20 Orang

Page 11: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah

sebagai berikut:

1. Tahap I (Januari s/d

Maret)

- Jumlah Peserta Pembinnaan Kesehatan dan KB

2. Tahap II (April s/d

Juni)

- Jumlah peserta rakor Safari Tarawih Kecamatan dan Desa

- Jumlah peserta rapat kekeringan

- Jumlah Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan

kepercayaan Tuhan YME

- Jumlah peserta koordinas TKPK dan PMKS

- Jumlah kesepakatan penanggulangan kekeringan

3. Tahap III (Juli s/d

September)

- Prosentase penyelenggaraan Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan terlaksana dengan baik ( Rapat pembinaan KB Kesehatan,

Koordinasi kekeringan )

- Jumlah Kesepakatan penanggulangan kemiskinan

4. Tahap IV (Oktober s/d

Desember)

- Monev KUBE dan PKH

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan

Purwosari

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 495.047.500,00

(Empat ratus Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

yang akan digunakan untuk:

1. Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

2.

Jambanisasi

3. Pembinaan

PMKS

4. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Umat

Beragama

5. Peananganan kekeringan / Droping air

6. Monitoring dan Evaluasi KUBE dan

PKH

Page 12: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina
Page 13: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Bidang Perempuan, Budaya Pemuda dan Olah raga atau yang

lebih memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah utamanya

Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional. Hal ini terbukti dengan dikucurkannya

dana keistimewaan dari Pusat ke Pemerintah Propinsi dan selanjutnya dari

Pemerintah Propinsi dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten. Yang paling dominan

adalah alokasi untuk bidang kebudayaan.Hal tersebut terlihat melalui banyaknya

program pembangunan bidang social budaya yang dirancang pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Beberapa instansi, terutama

Instansi pemerintah daerah mengakomodir pembangunan bidang Perempuan,

Budaya, Pemuda dan Olahraga dalam program kerjanya. Di Kabupaten Gunungkidul

khususnya pembangunan bidang Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga

ditangani oleh beberapa Dinas.

Dengan demikian, pembangunan yang menangani bidang Perempuan, Budaya

Pemuda dan Olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga

masyarakat melalui kegiatan Perempuan, Seni Budaya serta Pemuda dan Olahraga.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan

program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan

sosial. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan

bagi warga masyarakat justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan

direncanakan jauh dari Pusat (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap

sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah

pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai

obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih

sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan

Masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa

berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.

Terutama Pendamping, Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga

pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan. Fakta ini berangkat dari

perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek

pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan

efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,

tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya

memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan

Page 14: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi bagi kaum perempuan, Pelaku seni dan

budaya serta Atlit-atlit bidang olahraga. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari

implementasi program Peningkatan Peranan Wanita, Peningkatan seni dan budaya

serta pembinaan Atlit berprestasi selama ini, justru peranan birokrat pemerintah

yang amat menonjol

. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan

cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu,

sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan

merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung

pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap

dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan

kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk

pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan

adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.

Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah

sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya

perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang

dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat

untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus

diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga

proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan

memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses

dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari

pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi social kaum perempuan, ekonomi

dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan Perempuan, budaya,

pemuda dan olahraga, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan

sejajar (equal)yaitu pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks

yang lebih luas, juga terdapat peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan,

Lembaga Donor dll. Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana

tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down

planning) dan dari bawah ke atas (bottom up planning).Pada dasarnya setiap program

dari pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya

intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang

pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka

pendekatan bottom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari

proses pembangunan bidang bidang seperti tersebut diatas.

Page 15: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

B. DASAR HUKUM

1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2020.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui beberapa program yang

dikucurkan, seperti Porgram Peningkatan Peran Perempuan, Gelar Potensi

Budaya, Pelaksanaan PORKAB dan PORDA dan peningkatan sarana dan

prasarana olah raga serta program yang lain

Page 16: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

3. Meningkatkan sumber daya manusia untuk cepat tanggap dengan kondisi warga

masyarakat

4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa serta

lembaga Kemasyarakatan sepert PKK, Karang Taruna, PSM dan Dewan budaya

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga dilaksanakan

dalam waktu 1 tahun ( Januari 2020 s/d Desember 2020 )

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga adalah di

Kecamatan Purwosari

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

1 Maret 2020 Pembinaan Seni Budaya

Kasi

Pelayanan,

Dewan

Kebudayaan

Kecamatan

KH

50 Orang

2 April 2020 Pembinaan Organisasi Perempuan

PKK Kecamatan

dan Desa

75 Orang

3 Juli 2020 Pembinaan Seni Budaya

Kasi

Pelayanan,

Dewan

Kebudayaan

Kecamatan

KH

50 Orang

4 Juli 2020 Pembinaan Olahraga dan Pemuda

Perangkat

Kecamatan,

KONI

Kecamatan,

Pemuda OR

Karangtaruna

50 Orang

5 September 2020

Pembinaan Olahraga dan Pemuda

Perangkat

Kecamatan,

KONI

Kecamatan,

Pemuda OR

50 Orang

Page 17: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

6 Oktober 2020 Pembinaan Seni Budaya

Kasi

Pelayanan,

Dewan

Kebudayaan

Kecamatan

KH

50 Orang

Oktober 2020 Pembinaan Organisasi Perempuan

PKK Kecamatan

dan Desa

50 Orang

Oktober 2020 Pembinaan Olahraga dan Pemuda

Perangkat

Kecamatan,

KONI

Kecamatan,

Pemuda OR

karangtaruna

25 Orang

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (Januari s/d Maret)

- Jumlah Peserta pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal

2. Tahap II (April s/d Juni)

- Jumlah peserta Pertemuan PKK

3. Tahap III (Juli s/d September)

- Jumlah Peserta pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal

- Jumlah koordinasi dan pembinaan pemuda dan Olahraga

4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)

- Jumlah Pertemuan PKK

- Jumlah koordinasi dan pembinaan pemuda dan Olahraga

- Jumlah Peserta pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal

H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga

Kecamatan Purwosari.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 21.990.000,00 ( Dua

puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) yang akan digunakan

untuk:

Page 18: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina
Page 19: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan

nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang

pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah

mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan

pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat

sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi

terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya

dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu

bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan,

seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (centre of excellent),

masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang

tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat

pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada

kemiskinan penduduk.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan

proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau

proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena

kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap

sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah

sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan

(Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat

partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik

tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.

Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program

atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan

bahwa berhasilnya programatau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat

pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa

yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya

dan menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari

implementasi program bantuan desa (Bangdes) selama ini, justru peranan birokrat pemerintah

Page 20: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

yang amat menonjol. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan

cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga

bimbingan dan arahan dari pemerintahbegitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi)

dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari

pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah

dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun

bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan

adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena

ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik

(owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju

adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat (Conyers,

1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu.

Untuk itu keterlibatannya harus diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga

pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan

masyarakat, bukan memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung

makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari

pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang

berperan utama dan sejajar (equal)yaitu pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian,

dalam konteks yang lebih luas, juga terdapat peranan “Agen Eksternal” seperti LSM,

Konsultan, Lembaga Donor dll. Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana

tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan

dari bawah ke atas (bottom up planning).Pada dasarnya setiap program dari pemerintah

senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang

berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang pembangunan yang berpusat pada

manusia (people centered development), maka pendekatan bottom up planning sudah

sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan yang memberdayakan

masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Page 21: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang,

antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan

3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan

desa.

4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa serta lembaga

Kemasyarakatan Desa.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019):

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

adalah di Kecamatan Purwosari

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait Jumlah Orang

Terlibat

Keterangan

Page 22: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

1 Februari 2020 Musrenbang

RKPD

tahun 2020

Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

100 Orang

2 Maret 2020 Evaluasi

Perlombaan Desa

Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

60 Orang

3 April 2020 Fasilitasi BBGR Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

20 Orang

4 April 2020 Rakor Seksi PMD Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

20 Orang

5 Juni 2020 Rakor Aset Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

50 Orang

6 Agustus 2020 Tilik Padukuhan

Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat,

Instansi Terkait

100 Orang

7 November

2020

Profil Desa Perangkat

Desa, Lembaga

Desa, Tokoh

Masyarakat

40 Orang

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (Januari s/d Maret)

- Dokumen usulan rencana pembangunan

2. Tahap II (April s/d Juni)

- Jumlah Desa yang dievaluasi

3. Tahap III (Juli s/d September)

- Frekuensi rakor pelestarian asset program pemberdayaan

4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)

- Dokumen profil desa

- Frekuensi monitoring dan evaluasi pembangunan desa

H. PELAKSANA

Page 23: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina
Page 24: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan

nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang

pemerintah untuk pembangunan desa. Salah satunya adalah melalui peningkatan perekonomian

masyarakat desa.

Pada zaman sekarang ini setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi ekonomi

negaranya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan salah satu

negara berkembang dari beberapa negara berkembang di dunia seperti Malaysia, Thailand,

Filipina yang terus mengupayakan pembangunan. Pembangunan yang berkembang di Indonesia

pada saat ini adalah pembangunan ekonomi, sehingga fokus pembangunan ekonomi di

Indonesia mengacu pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

Memajukan perekonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan

mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian,

jelas ada perbedaan yang jauh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat

desa ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar

ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah

berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program untuk upaya

peningkatan perekonomian desa. Pemerintah telah memusatkan pada peningkatan lapangan

pekerjaan dan kesempatan kerja di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-

masing daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan

perekonomian masyarakat desa yaitu dengan memaksimalkan atau meningkatkan peran usaha

kecil mikro di pedesaan. Adanya industri kecil di pedesaan dipandang mampu

meningkatkan produktivitas masyarakat serta dapat mengatasi masalah sempitnya lapangan

pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Page 25: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020.

C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang,

antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga

kemasyarakatan desa.

4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa serta

lembaga Kemasyarakatan Desa.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desadilaksanakan dalam waktu 1 tahun

(Januari 2020 s/d Desember 2020).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah di Kecamatan Purwosari.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait Jumlah Orang

Terlibat

Keterangan

1 Maret 2020 Pameran UKM Masyarakat Desa 20 Orang

2 Mei 2020 Pameran UKM Masyarakat Desa 12 Orang

3 Juni 2020 Monev kegiatan

pemberdayaan

Masyarakat Desa 20 Orang

Page 26: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina
Page 27: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PENCEGAHAN

BENCANA

A. LATAR BELAKANG

Keamanan dan Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang

sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar

tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan

lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk

mengimplementasikannya.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten juga

berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang keamanan, ketertiban

umum dan penanggulangan bencana alam. Untuk mencapai efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas

umum dan fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

B. DASAR HUKUM

Dalam menyusun rencana kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang

keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan serta

penanganganan kejadian bencana alam, tahun 2019 didasarkan pada peraturan

dan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan peraturan di tingkat pusat

maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan di

bidang keamanan, ketertiban umum dan penanggulangan dan penanganan

bencana berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

Page 28: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019;

10. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang

Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2019.

11. Keputusan Camat Purwosari Nomor 19/KPTS/2019 tentang Tim Pelaksana

Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca) Pengendalian

Keamanan Lingkungan Kecamatan Purwosari Tahun 2019.

C. TUJUAN

1. Tujuan penyelenggaraan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban umum

serta penanggulangan dan penanganan korban bencana alam Kecamatan

Purwosari Tahun 2019 adalah:

a. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Terlaksananya pembinaan Linmas Inti Kecamatan sebagai upaya peningkatan

sumber daya manusia di bidang keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Sebagai upaya pencegahan dini timbulnya penyakit masyarakat.

e.Terlaksananya upaya pencegahan bencana dan penanganan korban

bencana alam.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan

penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan

dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokas kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan

penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan

Wilayah Kecamatan Purwosari.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No.

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

1. Januari -

Maret 2020

Persiapan

Forkopinca

Persiapan

rakor mitigasi

bencana

Tim Forkopinca

Desa se-Kec.

Ngawen

Masyarakat

40 orang

2. April - Juni

2020

Persiapan

Forkompinca

Pembinaan

Linmas Inti

Kecamatan

Tim Forkopinca

40 orang

3. Juli – Sept.

2020

Persiapan

Forkopinca

10 orang

Page 29: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

No.

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

Tim Forkopinca

4. Oktober-

Desember

2020

Persiapan

Pembinaan

Pekat

Rakor

mitigasi

bencana

Forkopinca

Desa, toga/tomas

dan Siswa

Kecamatan,,Koramil,

Polsek dan Desa

Tim Forkopinca

40 orang

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan

penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam adalah sebagai

berikut :

1. Terlaksananya 12 kali patrol terpadu (Januari – Desember 2020)

2. Rapat Koordinasi Pembinaan Keamanan dan kenyamana Lingkungan 40 orang ( Mei minggu ke dua 2020)

3. Rapat koordinasi mitigasi bencana dan penanganan bencana alam 40 orang

(Bulan Maret Minggu ke- II 2020)

4. Pembinaan pekat 40 orang (Oktober minggu ke- I Tahun 2020)

5. Terlaksananya patrol terpadu pekat 12 kali (Januari –Desember 2020)

H. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan

penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2020

adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwosari

Kabupaten Gunungkidul.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan

penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019 di

Kecamatan Purwosari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebeser Rp. 14.285.000,00

(Empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) yang akan digunakan

untuk:

1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Belanja fotocopy/pengadaan

3. Belanja makan, sneck dan minum rapat

4. Honor Non PNS

5. Biaya Perjalanan Dinas

Page 30: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina
Page 31: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)

KECAMATAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menumbuhkan dan menjaga rasa Nasionalisme Bangsa, Momentum

yang menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia perlu dijaga, karena bangsa yang

besar adalah bangsa yang senantiasa mengingat sejarah bangsanya dan

menghargai jasa Pahlawannya. Salah satunya adalah sejarah yang menjadi

tonggak berdirinya Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa yang Berdaulat yaitu

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Adalah menjadi kewajiban kita semua sebaga komponen bangsa untuk

menjaga Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Apalagi bagi

generasi muda yang akan menjadi pewaris dan mengisi Kemerdekaan Bangsa

Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan untuk mengenang dan menumbuhkan rasa

Nasionalisme Bangsa adalah Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari

Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun

pada tanggal 17 Agustus, termasuk di Kecamatan Purwosari.

Kecamatan Ngawen sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten

berkewajiban melaksanakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklasmasi Hari

Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban

tersebut diperlukan rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan

dengan baik.

B. DASAR HUKUM

Dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Upacara Memperingati

Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

2020 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar dalam

pelaksanaannya sesuai dengan pedoman secara nasional baik di tingkat pusat

maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan

Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

Page 32: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2020;

10Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang

Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2020.

C. TUJUAN

Tujuan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan

Purwosari adalah ;

1. Terbentuknya Anggota Pasukan Pengibar Bendera.

2. Terlaksananya latihan Anggota Paskibra agar dalam melaksanakan tugas

mengibarkandan menurunkan bendera Merah Putih saat pelaksanaan Upacara

memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke-75 Tahu 2020 dapat berjalan

dengan baik.

3. Terbentuk mental disiplin dan tanggungjawab Anggota Paskibra. 4. Terlaksanya Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun

Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Kecamatan Purwosari Tahun 2019.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tahun 2020 Kecamatan

Purwosari akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan (Juli dan Agustus 2020).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokas kegiatan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun

Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tahun 2020 akan dilaksanakan Lapangan

Kecamatan Purwosari.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No.

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

1.

Juli 2020

Persiapan

pembentuka n

Paskibra

Kecamatan,

Koramil, dan

Polsek

SMA/SMK se-

Kec. Purwosari

100 orang

Seleksi

paskibra

Page 33: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

No.

Waktu

Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Pihak Terkait

Jumlah

Orang

Terlibat

Keterangan

2.

Agustus

2020

Latihan

paskibra

Pengukuhan

paskibra

Gladi

bersih/kotor

Upacara

detik-detik

Proklamasi

Instruktur anggota

Paskibra

Muspinca,

Instruktur,paskibra,

Muspinca,

Instruktur,paskibra,

petugas upacara,

Muspinca,

Instruktur,paskibra,

petugas upacara,

80 orang

100

orang

100orang

100orang

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI KE-75

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Anggota Paskibra 76 orang (Juli 2020)

2. Terlaksananya latihan Paskibra 76 orang sepuluh kali( Agustus 2020)

3. Terlaksannya Gladi upacara 100 orang (Agustus 2020)

4. Terlaksannya pengukuhan Anggota Paskib 150 orang (Agustus 2020)

5. Terlaksananya Upacara Perigatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan

HUT RI KE-75 (Agustus 2020)

Page 34: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina

H. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI KE-75

Tahun 2020 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan P u r w o s a r i

Kabupaten Gunungkidul.

I. SUMBER DANA ( PEMBIAYAAN )

Pelaksanaan kegiatan Upacara Memperingati Detik detik Proklamasi HUT RI KE-

75 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Seksi Kecamatan Purwosari Kabupaten

Gunungkidul bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.71.985.000,00

( Tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang akan

digunakan untuk :

a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK )

b. Belanja Fotocopy/penggandaan

c. Belanja kaos,seragam paskibra

d. Belanja makan,sneck dan minum latihan, gladi, pengukuhan,dan

upacara

e. Honor instruktur Non PNS

Page 35: KERANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/150_kecamatan... · 2020-03-30 · Camat memiliki kewenangan untuk membina