kepemimpinan kekompakan edukasi …bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/bt prajab... ·...

Bandiklat Prov Jateng

KRITERIA PENILAIAN KELOMPOK

KEPEMIMPINAN KEKOMPAKAN EDUKASI KREATIFITAS/INOVASI RELEVANSI DENGAN MATERI

TechnicalStable env,managerial,

kewenangan

ADAPTIFChange and innovation

MANAGEMENT ASN

FORMAL AUTHORITY INFORMAL AUTHORITY

FINITE/TERBATAS

DINAMIS

(Sumber: World Bank Institute), modifikasi Budiati, 2014

CULTURE BUILDING (character building)

CULTURE BLOCK

kaku+kurangsensitif thdperubahan,

(lack of competencies)

STRUKTUR ORG

MEKANIK STRUKTUR ORGORGANIK


OTORITAS FORMAL(Diatur dengan UU)

OTORITAS INFORMALTidak diatur Dengan UU

Kewenangan dari UUAtribusi, Delegasi & Mandat Kewenangan Diskresional

KEPEMIMPINAN FORMAL(Kepemimpinan Birokratik)

Manajemen Kebijakan

Teknis - Administratif Fungsional

KEPEMIMPINAN INFORMAL

KEPEMIMPINAN LOKAL

Kultur Birokrasi Kultur Adaptasi & Inovasi

GOOD GOVERNMENTAL GOVERNANCE

INKLUSI, KOLABORASI & KEMITRAAN

Memperbesar Otoritas Informal Reformasi Sosial

Transformasi Sosial

Mobilisasi Sosial

CIVIL SOCIETY

KAPASITAS LOKAL

Pencapaian Tujuan Pembangunan

KOMPETENSILANBANDIKLAT

DiklatpimKAPABILITAS

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Lilin Budiati, 2016

Aspek ManajerialMengelola organisasi &

Administrasi

Aspek Mengelola Perubahan

Ranah Berpikir Kritis Ranah Berpikir Kreatif

4

AKUNTABILITAS

Lilin BudiatiNIP. 1961 0210 198603 2 011

Pembina Utama Muda / IV d (Widyaiswara Ahli Utama)

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

Bandiklat Prov Jatengwww.themegallery.com

KUALITAS DAN PEMAHAMANTERHADAP AKUNTABILITAS

UNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASI

AKUNTABILITAS (minus)KORUPSIETIKAKOMPETENSI

INTEGRITASORGANISASI

Io=a {ACE}-c 1.Bertindak sesuai kebutuhan-kepentingan masy2.Keterbukaan dlm pembuatankeputusan

3. Hasil kinerja administratif,efektif-efisien

4. Dampak sosial kinerja adm

5. Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm

K d

KOMPETENSI =

K + S + A ...... (kognitif, afektif)

Etika Publik(Norma bg ASN dlm jalankan tugas yan-publik)

c= D + M - AC= corruptinD=DescretionM= MonopoliA=Accountability

Klitgaard, Abaroa dan Paris,(2002)


FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH ADA 2 FUNGSI

1. Fungsi PolitikBerkaitan dgnpembuatan kebijakan (public policy making)

2. FungsiAdministrasiBerkaitan dg pelaksanaankebijakan (1)

DIK

OTO

MI,

POLI

TIK

& A

DM

Apa yang Menjadi Keinginan Negara?

Kekuasaan membuat kebijakan publikberada pd kekuasaan politik (politicalmaster)

Melaksanakan kebijakan politik maupunkekuasaan Adm. Negara.

Memiliki kewenangan disebut(Discretionary power*) kekuasaanunt menafsirkan su/ kebijakan politik dlmbentuk program +proyek

Apakah ada jaminan dan bgmmenjamin bhw kewenangan itu digunakan unt scr baik

dan tidak scr buruk yg dpt dipertanggungjwbkan pd

publik


PERTANYAAN

1. Apakah selalu akuntabilitasberkaitan dengan hukum

2. Apakah jika tidak akuntabel itusama dengan melanggar hukum

www.themegallery.com


TAHAP FORMULASI

1. Apakah kebijakan, rencana dan program ygdirencanakan mrp keinginan publik

2. Seberapa besar publik dpt turutmpengaruhi proses pengambilan keputusan

3. Apakah manfaat kebijakan, rencana danprogram tlh bersama2 ditetapkan dgn masy

4. Apakah masy memiliki kesadaran danmelegitimasi bhw kebijakan yg tlh ditetapknpem unt sebesar2nya kesejahteraan rakyat



TAHAP IMPLEMENTASI :

1. Apakah pemerintah tlh melaksanakn dgnefektif dan efisien standard operational procedure (SOP) beserta nilai2 yg dpt diterima o/ masy;

2. Apakah masy mematuhi mekanisme danprosedure yg ditetapkan pem.



TAHAP EVALUASI :

1. Bgm publik dpt mengakses laporanptanggungjwban kebijakan, rencana danprogram yg tlh dilaksanakan pem;

2. Apa indikator kinerja yg dpt dikategorikanberhasil/gagal baik berdasrkan pd aturan dannilai2 yg berkembang di masy;

3. Apakah prinsip good governance jadilandasan dlm proses perumusan danpelaksanaan kebijakan, rencana dan program



Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1),

I Made sedana, 2009

Kondisi pelayanan publik yg dilakukan aparat birokrasi sering mengabaikan etika dlm pelayanan, shg menimbulkan praktek mal-administrasi

Manusia itu pd dasarnya adalah konservatif, shg ada kecenderungan mempertahankan sgl sst yg sdh biasa dilakukan sekalipun kebiasaan buruk.

Tantangan terbesar yg dihadapi : perubahan perilaku (shifting of behaviour)

Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua; one size fits all (Dwiyanto,Agus, 2008)

Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yg usang thd upaya reformasi, (Dwiyanto,Agus, 2008)

Kurangnya komitmen pimpinan lembaga unt melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008)


Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)

Transformasi ke arah demokrasi mengandung pergeseran dr sistem nondemokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yg demokratis. Indonesia, transformasi ke arah demokrasi berkaitan dg perubahan dr hub yg memiliki karakter zero-sum artinya negara sangat kuat dan masy sipil sangat lemah, berubah jadi hub yg positive-sum.

Terjadinya distorsi aspirasi yg datang dari masy, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Peran birokrasi diragukan dlm menghidupkan-mendinamisasikan proses demokratisasi, krn sifat birokrasi pasti tdk dinamis (Suseno, 1992). Sutoro Eko (2003) : raksasa birokrasi Indo yg tdk bermutu, justru menjadi beban yg sangat berat bagi negara dan masy



1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong, menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb;

2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,

3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.

4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb.

5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


WHOLE of GOVERNMENT(WoG)

WICKEDPROBLEMS

WoG Dalam Perspectif Kebijakan Publik

Karakteristik Sulit didefinisikan dengan jelas Multi sebab yang saling terkait kompleks/rumit Solusi pd satu sektor bisa menimbulkan masalah di

sektor lain (mengandung kontradiksi/paradoks) Multi dimensi, multi perspektif dan multi responsibility Tdk bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 instansi Tidak stabil atau selalu berubah Tidak ada solusi yang benar-benar tepat/jelas Selalu menyangkut perubahan perilaku

APA ???

SASARAN????

KEMISKINAN

PENGANGGURANPERUBAHAN IKLIM

Tkt PENDIDIKAN RENDAH

KORUPSI

BIROKRASI TDK EFISIEN, TDK EFEKTIF & KORUP

PELAYANAN KESEHATAN BURUKKERUSAKAN

LINGKUNGAN

IPM & DAYA SAING

RENDAHMODEL PENDEKATAN

INTEGRATIF FUNGSIONALSATU ATAP

Karakteristik Cara pandang holistik thd masalah Koordinasi kolaborasi vertikal & horisontal Agenda, kepentingan dan tujuan bersama (Common Agenda, Interest & Goal), misalnya: Smart City, Semarang RC, People centered Melintas batas kewenangan & fungsi(Boundary Spanning) Integrasi fungsi-fungsi dlm satu atap Restrukturissasi & reorganisasi Heterarchy bukan hierarchy

Sumber: Lilin Budiati, 2017


KAPAN WoG DIBUTUHKAN ?????

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG EKSTERNAL(EXTERNAL DRIVERS)

Wabah penyakit pandemik (MARS, AIDS, Flu Burung, dll) Perubahan Iklim dan pemanasan Global Globalisasi (Liberalisasi pasar bebas, MEA, Outsourcing, fenomena konvergensi, dll. Kemanan Nasional (separatisme, radikalisme & terorisme berbasis SARA) Perkembangan IPTEK (Internet & e-government

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTERNAL(INTERNAL DRIVERS)

Koordinasi dan kolaborasi lemah Tidak ada jejaring kerja dan integrasi Tekanan anggaran Kebutuhan dan tuntutan masyarakat Profil Demografi Tuntutan Pelayanan Publik Baru (NPS) Best Practice Pelayanan Publik

WICKED PROBLEMS

WoG

Sumber: Center of Effective Service (CES), 2015, dielaborasi oleh Lilin, 2017


KAPAN WOG DIBUTUHKAN ???

EXTERNAL DRIVERS(FAKTOR PENDORONG EKSTERNAL)

PANDEMI PENYAKIT

PERUBAHAN IKLIM

GLOBALISASI

KEAMANAN NASIONAL

PERKEMBANGAN IPTEK

Best PracticePelayanan

Publik

Wickedproblems

TekananAnggaran

KebutuhanMasyarakat

ProfilDemografi

PelayananPublik Baru

(NPS)

INTERNAL DRIVERSFAKTOR

PENDORONG INTERNAL

KoordinasiLemah

Tdk adaNetworking


INTEREST BASED

APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED

APPROACH

ORLA : AUTORITARIANISME ORLA : TOTALITARIANISME

ORSI: MOBOKRASI (anarkhis)Mob:tindakan yg tdk suai dg nilai2 demokrasi;Krasi : rakyat


Patologi Birokrasi di Indonesia

(1) organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran;

(2) pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat;

(3) pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani;

(4) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; dan(5) SDM Aparatur Sipil Negara (PNS) yang tidak kompeten.

Sumber : Azwar Abubakar, Menpan RB, (01/03/2012), http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html, diakses tanggal 28 April 2014.

http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.htmlhttp://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html


Fakta menunjukkan..........

fakta empiris bahwa 95% PNS Indonesia tidak kompeten,

kompetensi yang dimiliki pegawai ternyata tidak sesuai dengan tupoksi kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai.

Jokowi-Gubernur DKI, pada Peringatan Hari Korpri, 29 November 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html, diakses tanggal 28 April 2014.

http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.htmlhttp://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html

Bandiklat Prov JatengSumber: Dielaborasi dari Denhard & Denhardt(2008)

Perubahan paradigma birokrasiAspek Old Public Administration (OPA)

New Public Management (NPM)

New Public Service(NPS)

Dasar Teoritis Teori Politik Teori Demokrasi Teori Demokrasi

Responsifitas birokrasi publik Clients & Constituent Customer Citizens

Peran pemerintah Rowing Steering Serving

Pelaksana Badan Pemerintah Organisasi Privat dan Organisasi Non Profit

Kolaborasi antar Organisasi Publik, Organisasi Non Profit+Privat

AkuntabilitasHierarki Administrasi

dengan struktur jenjang yg tegas dan kaku

Diferensisasi struktur dan fungsi sejalan dg

kebutuhan dan kecenderungan pasar

Multidimensi: akuntabilitas hukum, nilai2, komunitas, norma politik, standar profesionalisme

Diskresi Administrasi Diskresi terbatas Diskresi diberikan secara luas

Diskresi dibutuhkan ttpdibatasi dengan aspek2akuntabilitas+transparasi

Struktur OrganisasiBirokratik, Sentralistik dan

Otoritatif dengan pendekatan Top-Down

Desentralisasi, kontrol utama pd para Agen viapendekatan Bottom-Up

Struktur Network yg kolaboratif dg shared ownership scr internal -eksternal

Asumsi Thd motivasi pegawai

Gaji, Pangkat, Promosi, Kekuasaan dan Hak

IstimewaEnterpreneurship

Pelayanan yg ditunjang dg wawasan,moralitas,etika, sikap + perilaku unt melayani publik

Mata Diklat ini membekali peserta dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dlm masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, sikap perilaku yg konsisten.

Mata Diklat disajikan dengan proses experiential learning, memberikan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar, metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, film pendek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam tugasnya.

AK

UN

TA

BIL

ITA

S


MATERI POKOK AKUNTABILITAS

1. Teori, Konsep, PrinsipA. Definisi akuntabilitasB. Aspek aspek akuntabilitasC. Pentingnya akuntabilitasD. Tingkatan akuntabilitas

E. Prinsip-prinsip akuntabilitasF. Dimensi AkuntabilitasG. Bentuk dan Ciri-ciri

akuntabilitas

"Mediocrity isn't a quest to be pursued."

Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau

menciptakan apa-apa, bila selalu

"sekadar" pegawai, "sekadar" manajer,

atau "sekadar" orang kecil


MATERI POKOK AKUNTABILITAS

2. Mekanisme AkuntabilitasA. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Lingkungan kerja yang akuntabelC. Framework sistem dan lingkungan yg akuntabel

3. Akuntabilitas dalam KonteksA. Transparansi dan akses informasiB. Praktek kecurangan dan perilaku korupC. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi

pemerintahE. Konflik kepentingan

"Mediocrity isn't a quest to be pursued."

Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau

menciptakan apa-apa, bila selalu

"sekadar" pegawai, "sekadar" manajer,

atau "sekadar" orang kecil


4. Menjadi ASN yg akuntabelA. Prinsip-prinsip profesi ASNB. Perilaku individu yg akuntabelC. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasiD. Menghindari perilaku curang dan koruptipE. Perilaku akuntabel dlm penggunaan SD negaraF. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data

serta informasiG. Menghindari konflik kepentingan H. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK

5. Analisis Penerapan Akuntabilitas melalui :Studi Kasus AkuntabilitasA. Potongan berita terpilih ttg akuntabilitas ASNB. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dlm Mewujudkan Tata

Kelola Kepemerintahan Yang Baik (handout terlampir)


AKUNTABILITAS

1. Konsep Akuntabilitas Apa Akuntabilitas; 5 Aspek Penting Akuntabilitas; Mengapa Penting Bagaimana Tingkatan Akuntabilitas Prinsip-prinsip akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas

4. Menjadi PNS yang Akuntabel

Apa yg dharapkn dr PNS? (Personal Behaviour); Perilaku Berkaitan dg Transparansi dan AksesInformasi (Transparency and Official Information Access) ; Menghindari Perilaku Curang Koruptif(Fraudulent and Corrupt Behaviour)

MATERI POKOK

2. MekanismeAkuntabilitasMekanisme;Bgm ciptakn Ling KerjaAkuntabel;Langkah yg hrs Dilakukandlm MenciptakanFramework Akun

5. Analisis KasusSimulasi;Role playing;Klipingfilm

3. Akuntabilitas dalam KonteksTransparansi+ Akses InformasiPraktek Kecurangan (Fraud) dan PerilakuKorup;Penggunaan Sumber Daya Milik Negara ; Penyimpanan+Penggunaan Data + Info Pem;Konflik Kepentingan


1. MODUL2. BAHAN BACAAN3. SLIDES4. MIND MAPING5. KASUS

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=MzjjryaPEFjnQM&tbnid=7Av77f_zcRCYBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://animasibergerak.net/animasi-bergerak-parrot-reading-book/&ei=31_BUdjRIoTTrQebo4CwAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNFVtOpuPcET3qGUElkHHO6MfGmr7Q&ust=1371713745062615

1. Teori,Konsep, Prinsip Akuntabilitasa. Definisi akuntabilitasb. Aspek aspek akuntabilitasc. Pentingnya akuntabilitasd. Tingkatan akuntabilitase. Prinsip-prinsip akuntabilitasf. Dimensi Akuntabilitasg. Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas

30

Bandiklat Prov Jateng31

The Oxford Advance Learners Dictionary:required or expected to give an explanation for ones action(Sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan)

J.B. Ghartey:Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yangberhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yangmana, dan bagaimana.

Ledvina V. Carino:Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalurotoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dankewenangannya.

A. KONSEP AKUNTABILITAS: (1)SUmBEr : rIyAdI, PKP2A I LAN, 2011

Bandiklat Prov Jateng32

Deklarasi Tokyo (1985):Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Pedoman LAKIP (No. 589/IX/6/Y/1999 -- 235/IX/6/8/2003):Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dayadan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. (Modul 1 AKIP)

A. KONSEP AKUNTABILITAS: (2)


B. Aspek Aspek Akuntabilitas

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil(Accountability is results-oriented)

2. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan(Accountability is a relationship)

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan(Accountability requires reporting)

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi(Accountability is meaningless without consequences)

5.Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)



C. Pentingnya akuntabilitas

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (perandemokrasi)

2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaankekuasaan (peran konstitusional)

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas(peran belajar)

4. menjamin kewenangan digunakan dgn baik dandpt dptanggungjwbkn pd publik (Lilin, 2015)



D. Tingkatan dalam Akuntabilitas?

35


E. Prinsip-prinsip akuntabilitas (1)

1. Ada komitmen dari pimpinan + seluruh pegawai2. Mrp su/ sistem yg dpt jamin penggunaan sumber2

daya scr konsisten dgn per-UU-an3. Menunjukkan tingkat capaian tujuan+sasaran yg

ditetapkan;4. Berorientasi pd pencapaian visi dan misi serta

hasil dan manfaat yg diperoleh;5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai

katalisator perubahan manajemen (agent ofchange)



E. Prinsip-Prinsip dan Indikator Akuntabilitas (2)

Sumber: An Ethics Framework for Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards

Variabel Prinsip-PrinsipDefinisi Operasional

Indikator Sub IndikatorUkuran/Skala

AKUNTABILITAS(Norma bagi Aparat Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik)

1. Bertindak sesuai kebutuhan- kepentingan masy

2. Keterbukaan dlmpembuatan keputusan

3. Hasil kinerja administratif,efektif-efisien

4. Dampak sosial kinerja adm

5. Pengesahan scrdemokratis thd kinerja adm

6. Ketaatan peraturan-prosedur

Kualitas pendidikan

Kualitas kesehatan

Memenuhi kebutuhan dasar

Mekanisme partisipasi masy

Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif

- Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public

- Teknologi InformasiMenahan krisis

Menjalankan peran sosial


F. Dimensi Akuntabilitas (1)

1. Siapa yg melaksanakan;2. Kepada siapa disampaikan/diserahkan;3. Standar apa yg digunakan untuk penilaiannya;4. Bagaimana Nilai akuntabilitasnya. Pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam akuntabilitas:1. Publik dan Konsumen;2. Pemimpin dan Pengawas;3. Petugas pelaksana Kegiatan



F. Dimensions of Accountability (2)

+

-

+-


H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (1)

Akuntabilitas Politis

Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas Profesi

Akuntabilitas Demokrasi

Prinsip dasar operasional

Bertindak mengikuti ketentuan Pemerintah

Bertindak mengikuti aturan dan prosedur yang telah ada

Bertindak peraturan dan praktek teknis profesi

Bertindak sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Akuntabilitas internal, untuk siapa?

Otoritas politik yg paling kuat

- Otoritas politik yg paling kuat

- Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat

-Otoritas atau lembaga profesi yg paling kuat (evaluasi teknis)

-Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat (evaluasi administratif)

Akuntabilitas eksternal, untuk siapa?

Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat)

- Lembaga pengawas dan pengendali eksternal

- Warga Negara- Lembaga Peradilan

Lembaga pengawas dan pengendali eksternal (teknis maupun administratif)

Masyarakat (kelompok tertentu maupun keseluruhan)

Perihal Hasil kinerja administratif

Bentuk dan prosedur diikuti tindakan administratif

Peraturan dan praktek profesi profesi diikuti tindakan administratif

Hasil kinerja administratif

Kriteria - Kriteria politis- Kriteria teknis atau

objektif

Kriteria formal: memenuhi peraturan dan prosedur yg sudah ditetapkan

K riteria profesional: memenuhi peraturan dan praktek profesi yang sudah ditetapkan

Dampak sosial kinerja administratif


H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (2)

Akuntabilitas Politis

Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas Profesi

Akuntabilitas Demokrasi

Mekanisme - Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (tanggungjawab internal)

- Mekanisme pengendalian Parlemen

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal

- Tuntutan administratif- Prosedur peradilan

-Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (teknis maupun administratif)

-Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal (teknis maupun administratif)

- Mekanismepartisipasi masy

- Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public

- Teknologi Informasi

Konsekwensi - Kritik dan pengakuan politis

- Pengunduran diri atau pemecatan

- Revisi tindakan administratif (Penguatan, modifikasi pembatalan)

- Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait

- Kompensasi bagi warga negara

Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait

- Adopsi tindakan administrative

- Revisi keputusan administrative

- Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif

2. Mekanisme AkuntabilitasA. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Lingkungan kerja yg akuntabelC. Framework sistem+lingkungan yg akuntabel

42


A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasi

1. Perencanaan Strategis2. Kontrak Kinerja3. Laporan Kinerja



B. Menciptakan Lingkungan Kerjayg Akuntabel?

Kepemimpinan Transparansi Integritas

Tanggungjawab(Responsibilitas)

Keadilan Kepercayaan

Keseimbangan Kejelasan Konsistensi

Septiana Dwiputrianti, Ph D 44


C. Framework:Sistem dan Lingkungan Akuntabel (1)

45


C. Accountability Framework (2)

KONTEKSANS

KOMPETENSI

INDIKATOR

KINERJAPELAYANAN PUBLIK

EFEKTIF

Basic KnowledgeBasic Skill, Attitude & Behavior

Definition, Identification,

Mapping, Tools, Measurement, Benchmarking

LEVEL

PEGAWAI/ANS EDUCATOR/TRAINERWIDYAISWARA PENILAI/EXPERT

Elaborated from John Holt & Simon A. Perry,2010, Pragmatic Guide to Competency: Framework, Tools and Assessment, by Lilin Budiati & BS. Toton Van Bureen, 2014

AKUNTABILITAS

ASN

ASN


Fram

ewor

k St

anda

r Etik

a Pu

blik

U

ntuk

Lem

baga

yg

Aku

ntab

el (3

)

Kepemimpinan Etis

MenciptakanSistem Etika

Mengevaluasi Kinerja

Organisasi

Membangun Komitmen

Membuat PanduanPerilaku Etis

MengembangkanKetrampilan Etis

MemperkuatPerilaku Etis

MelaporkanPelanggaran

Merancang Tatanan Etika

Merencanakan Elemen

Mengelola Sistem

Sumber: dielaborasi dari An Ethics Framework For Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards by Lilin Budiati & BS. Toton

3. Akuntabilitas dalam KonteksA. Transparansi dan akses informasiB. Praktek kecurangan dan perilaku korupC. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintahE. Konflik kepentingan

48


A. Transparansi dan akses informasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, perwujudan transparansi tata kelolaketerbukaan informasi publik

1) Adanya peluang

2) Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang

3) Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang


B. Praktek kecurangan dan perilaku korup


PENTINGNYADALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAH

ETIKA (etika Birokrasi ) ada

2 FUNGSI untAKUNTABILITAS

Pedoman/ acuan, referensi bagiAdministrasiNegara (birokrasi Publik)Dalam tugas + kewenangannya, agar dinilai baik, terpuji, tidak tercela

Standar Penilaian Mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, dinilai baik, terpuji, tidak tercela

Refleksikan nilai2 dasar masy ygdilayani;

Kepentingan publik diataskepentingan pribadi, kelompok +organisasi (Dwiyanto, 2002).

Utamakan masy luas (Dwiyanto,2002).

Efektif, pencapaian apa yg jaditujuan + sasaran.

Sederhana, prosedur dan tatacara yg mudah, tepat, tidakberbelit, mudah dipahami,mudah dilaksanakan

Kejelasan dan kepastian**


KEJELASAN DAN KEPASTIAN**)

Prosedur tata cara pelayanan Syarat pelayanan (teknis + adm) Unit kerja + pejabat yang berwenang Tarif + tata cara pembayaran Jadwal waktu penyelesaian Keterbukaan prosedural/ tata cara


Masalahnya :Pertama, siapa yg menentukan apakah sstu sasaran, ukuran, atau hasil yg

dikehendaki didsrkan pd kepentingan umum, bukan kepentingan sipengambil keputusan, atau kelompoknya, atau kelompok yg ingindiuntungkan.

Kedua, di mana letak batas antara hak perorangan dan kepentingan umum.Jika kepentingan umum mencerminkan dg mudah kepentingan banyakindividu, mk masalahnya sederhana. Namun, jika ada perbedaan tajamantara keduanya, mk akan timbul masalah.

Ketiga, bagaimana membuat perhitungan yg tepat bhw langkah2 yg dilakukanakan menguntungkan kepentingan umum dan tdk merugikan. Hal ini pentingkarena kekuatan pendekatan (utilitarianism) ini adalah neracanya harusdiperoleh manfaat yg sebesar2nya dan kerugian yg sekecil2nya, untkepentingan masy scr keseluruhan. Atau dengan kata lain efisiensi



C. Penggunaan sumberdaya milik negara

Semua penggunaan sesuatu dengan aturan danprosedur yang berlaku

Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan

secara efisien

Memelihara fasilitas secara benar danbertanggungjawab.



D. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintah

Pemerintah/ aparatur dpt menjelaskanaktifitasnya dgn memberikan data info yg akuratyang telah-sedang-akan dilaksanakan,


E. Konflik kepentingan

Kompetensi ASN masalah krusial yg perlu diperbaiki melalui proses belajar.Kultur birokrasi yg efisien, efektif dan responsif thd perubahan perludibangun mengacu pd paradigma pelayanan publik berbasis pd nilai-nilai publik: akuntabilitas, transparansi, imparsialitas, objektifitasdan integritasASN merekonstruksi posisi, peran dan fungsinya agar memberikankontribusi yg bermanfaat, lebih luas dan lebih berdampak bagi pembangunanberkelanjutan


DELAPAN BENTUK MAL-PRAKTEK (mal-administrasi), 1 Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262),

1. Ketidak-jujuran (dishonesty),Suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Misalnya; mengambil uang danbarang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap dari langganan(client), menarik pungutan liar. Dikatakan ketidak-jujuran karena tindakan iniberbahaya dan menimbulkan ketidak-percayaan (dis-trust), dan merugikankepentingan organisasi atau masyarakat.

2. Perilaku yang buruk (unethical behaviour)Misalnya, kecenderungan pegawai untuk memenangkan perusahaankoleganya dalam tender proyek; seorang pembesar minta kepada kepalapersonalia supaya familinya diluluskan dalam seleksi.

3. Mengabaikan hukum (disregard of the law),Pegawai (administrator publik) dpt mengabaikan hukum atau membuat

tafsiran hukum yg menguntungkan kepentingannya. Misalnya pegawaimenggunakan mobil dinas untuk keluarga, padahal fasilitas kantor yg scrhukum hny diperuntukkan pegawai dan untuk kepentingan dinas.


Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 2

4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum.Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yg berlaku, ttp

hukum tsb ditafsirkan unt menguntungkan kepentingan ttt. Misalnya gubernursbg pembina politik di wilayahnya hrs bersikap netral, namun dlm pemilusebagai kader partai A mrs terpanggil memenangkan partai tsb. Perlakuan ygtdk adil thd pegawai. Pegawai diperlakukan scr tdk adil. Misalnya bosmenghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi.

5. Inefisiensi bruto (gross inefficiency).Betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukantugas secara memadai, para administrator disitu dinilai gagal, misalnyapemborosan dana secara berlebihan


Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 3

6. Menutup-nutupi kesalahan.Pimpinan atau pegawai menutupi kesalahannya sendiriatau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrololeh legislatif, atau melarang pers meliput kesalahaninstansinya

7. Gagal menunjukkan inisiatif.Sebagian pegawai gagal membuat keputusan yang positifatau menggunakan diskresi (keleluasaan/kelonggaran)yang diberikan hukum kepadanya.

8. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai.Pegawai diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bosmenghambat pegawai yang berprestasi karena merasadisaingi

A.Prinsip-prinsip profesi ASNB.Perilaku individu yang akuntabelC. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasiD. Menghindari perilaku curang dan koruptipE. Perilaku akuntabel dalam penggunaan SD negaraF. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data serta informasiG. Menghindari konflik kepentinganH. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK


ASN YANG AKUNTABEL : A G (1)

1. Perilaku Individu(Personal Behaviour)

2. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakanlembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka

3. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi danprofesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerjayang aman dan produktif

4. PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untukkeuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atauyang lain

5. PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiapinstansi dan semua arahan




6. PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi7. Penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan

kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang ataubadan tersebut

8. PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup9. PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik dalam

profesinya dan/atau organisasinya10. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi11. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara benar

sesuai peruntukannya dan efisien12. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk

pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan




13. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalampenggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasifasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secarabertanggung jawab dan secara praktis

14. PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untukmemastikan transparansi

15. PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitifatau rahasia

16. PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan semuadata dan informasi rencana masing-masing agenda dankomitmen yang telah ditetapkan secara internal maupuneksternal




17. PNS, di mana diperbolehkan, berbagi informasiuntuk mendorong efisiensi dan kreatifitas

18. PNS akan memastikan kepentingan pribadiatau keuangan tidak bertentangan dengankemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak

19. Ketika konflik kepentingan yang timbul antarakinerja tugas publik dan kepentingan pribadi ataupersonal , PNS akan memastikan merekamengatur secara hati-hati untuk kepentinganumum


Pembangunan- Pertumbuhan ekonomi- Pemerataan- Pemberantasan Kemiskinan

(Todaro, 1994:90)

Pergeseran Paradigma- Pr. Pertumbuhan- Pr. Kesejahteraan- Pr. Pembangunan Manusia

Tantangan Pembangunan- Krisis Mulidimensi- IPM & Daya Saing Rendah- Kesenjangan ekonomi & Sosial

Modal Pembangunan- Modal Ekonomi- Modal SDA- Modal Sosial

Masalah Pembangunan- Infrastruktur minim- Kualitas SDM rendah- Birokrasi Tidak Efisien, Tidak efektif & Korup- SDA kritis & Lingkungan rusak

Pembangunan Bidang Sosial

Pembangunan SosialKonsentrasi pada

Peningkatan kualitas hidup manusia dlm arti

luas

Pembangunan ManusiaKonsentrasi pada peningkatan modal manusia yg diukur dg

indikator: pendidikan dan kesehatan

Pembangunan Kesra SosialKonsentrasi pada peningkatan modal

sosial yg diukur dg indikator keberfungsian sosial yi. Kemampuan

utk: memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial & menahan

krisis

Sumber: dielaborasi dari Didiet Widowati, 2009

Sumber: Harry (1995)

Kebijakan Publik Bidang Pembangunan SosialSumber : elaborasi oleh Lilin Budiati, 2014

5. Studi Kasus AkuntabilitasA. Potongan berita terpilih B. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik(handout terlampir)


Integritas berarti konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dantindakan, untuk pengambilan keputusan. Pengambilankeputusan etis melibatkan proses penalaran etis yangdidalamnya mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuanmoral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan didalam bentuk pengambilan keputusan.

Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsipyg harus dimaknai sebagai loyalitas kepada prinsip dan nilaimoral universal, dan bukan kepada prinsip dan nilai moral yangdipegang pada taraf individu, organisasi, ataupun masyarakat

Kesadaran moral tdk ditentukan oleh perasaan, melainkanoleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untmemahami dan mengerti sst scr rasional (Magnis-Suseno,2000).Kohlberg (1955) tidak berbicara tentang prinsip moral tertentu,tidak bicara tentang apa yang benar dan tidak secara moral,melainkan meneliti kompetensi untuk memberikan penalaranetis

Maka ..inilah sikap pribadi personal yg akuntabel

The only thing even in this world is the number of hours in a day. The difference in winning or losing is what you do with those hours.

Woody Hayes


(2) Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis,

tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkatpemahaman moral yang universal yang secara rasional dapatdipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bahwa tidaksetiap perilaku etis dapat dinilai sebagai tindakan berintegritas danhanya perilaku etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moraluniversal yang dapat dikatakan berintegritas moral

Kode etik organisasi dapat menjadi koridor perilaku anggotaorganisasi. Tetapi, penerapan yang disertai dengan mekanismehukuman dan imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman danimbalan sering digunakan untuk membangun dan menguatkanbudaya organisasi, termasuk menekan perilaku tidak etis yangdilakukan oleh karyawan.


Keterkaitan Etika, Integritas dan Good Governance

AKUNTABILITAS

Synergistic (Win/Win)

ETIKA

Respectful (Compromise)

Defensive (Win/Lose or Lose/Win)

Low High

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

INT

EG

RIT

AS


DAFTAR PUSTAKA

Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, JurnalManajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011

Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan AlumniPendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah,2012

Lilin Budiati, 2014, Etika Publik Sebagai Basis Pelayanan Sektor Publik, artikelI Wayan Sudana, 2009, Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika

Pelayanan Publik Diposkan dalam Administrasi dan Pelayanan Publik, OrasiIlmiah, tagged Birokrasi; Etika Pelayanan Publik pada 6 Juni 2009 | 5Comments

Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph,D,dkk, Akuntabilitas PNS, Training ofTrainers (TOT) and Training of Facilitator (TOF) Diklat Prajabatan Pola BaruLembaga Administrasi Negara RI Angkatan I pada Badiklatprov Jawa TengahSemarang, 14-16 Januari 2015


KRITERIA PENILAIAN KELOMPOKSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5KUALITAS DAN PEMAHAMANTERHADAP AKUNTABILITASUNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASIFUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIKPERTANYAANTAHAP FORMULASITAHAP IMPLEMENTASI : TAHAP EVALUASI : Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1),I Made sedana, 2009 Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Patologi Birokrasi di IndonesiaFakta menunjukkan.......... Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 281. MODUL2. BAHAN BACAAN3. SLIDES4. MIND MAPING5. KASUS1. Teori,Konsep, Prinsip Akuntabilitas a. Definisi akuntabilitas b. Aspek aspek akuntabilitas c. Pentingnya akuntabilitas d. Tingkatan akuntabilitas e. Prinsip-prinsip akuntabilitas f. Dimensi Akuntabilitas g. Bentuk dan Ciri-ciri akuntabilitas Slide Number 31Slide Number 32B. Aspek Aspek Akuntabilitas C. Pentingnya akuntabilitasD. Tingkatan dalam Akuntabilitas?E. Prinsip-prinsip akuntabilitas (1)E. Prinsip-Prinsip dan Indikator Akuntabilitas (2)F. Dimensi Akuntabilitas (1) F. Dimensions of Accountability (2)H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (1)H. BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS (2)2. Mekanisme AkuntabilitasA. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Lingkungan kerja yg akuntabelC. Framework sistem+lingkungan yg akuntabel A. Mekanisme Akuntabilitas di birokrasiB. Menciptakan Lingkungan Kerja yg Akuntabel?C. Framework: Sistem dan Lingkungan Akuntabel (1)C. Accountability Framework (2)Framework Standar Etika Publik Untuk Lembaga yg Akuntabel (3)3. Akuntabilitas dalam KonteksA. Transparansi dan akses informasiB. Praktek kecurangan dan perilaku korupC. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintahE. Konflik kepentinganA. Transparansi dan akses informasiPENTINGNYA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAHKEJELASAN DAN KEPASTIAN**)Slide Number 52C. Penggunaan sumberdaya milik negaraD. Penyimpangan dan penggunaan data-informasi pemerintahDELAPAN BENTUK MAL-PRAKTEK (mal-administrasi), 1 Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262), Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 2Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 3A.Prinsip-prinsip profesi ASNB.Perilaku individu yang akuntabelC. Perilaku akuntabel dlm transparansi dan akses informasiD. Menghindari perilaku curang dan koruptipE. Perilaku akuntabel dalam penggunaan SD negaraF. Perilaku akuntabel dlm penyimpanan dan penggunaan data serta informasiG. Menghindari konflik kepentinganH. DAMPAK PERILAKU INDIVIDU THD KEBIJAKAN PUBLIK ASN YANG AKUNTABEL : A G (1) ASN YANG AKUNTABEL : A G (2) ASN YANG AKUNTABEL : A G (2) ASN YANG AKUNTABEL : A G (3) Slide Number 635. Studi Kasus AkuntabilitasA. Potongan berita terpilih B. Film/video C. SIMULASI : Akuntabilitas Faktor Penentu dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (handout terlampir)MAKNA INTEGRITAS KONTEKSNYA DGN MORAL-ETIC(2)Keterkaitan Etika, Integritas dan Good GovernanceDAFTAR PUSTAKASlide Number 69

kepemimpinan kekompakan edukasi …bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/bt prajab... ·...

Documents