KENAIKAN PANGKAT ASN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

BAGIAN KEPEGAWAIAN, BIRO SDM DAN UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

JAKARTA, 12 JANUARI 2016

DASAR HUKUM

KENAIKAN PANGKAT

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 30

Juli 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara on line (SAPK on line);

Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN RI Nomor 12/ SE/1981 dan

Nomor 193/SEKLAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.

PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS

PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN ASN

TERHADAP NEGARA KENAIKAN PANGKAT

ADALAH KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TINGKAT

SESEORANG ASN BERDASARKAN JABATANNYA DALAM

RANGKAIAN SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN DIGUNAKAN

SEBAGAI DASAR PENGGAJIAN

PANGKAT

SISTEM

KP

1. KP REGULER : Staf, Bukan fungsional

2. KP Pilihan : Struktural, Fungsional, Prestasi Luar Biasa, Penemuan Baru, Pejabat Tinggi Negara, memperoleh STTB, DPK/DPB di luar Instansi

3. KP Anumerta : Tewas

4. KP Pengabdian : Wafat, BUP, Cacat dalam tugas

PERIODE KP 1 APRIL DAN 1 OKTOBER

1

KENAIKAN PANGKAT REGULER

SYARAT :

1. 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR

2. SETIAP UNSUR SKP BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

KELENGKAPAN ADMINISTRASI :

1. USULAN DARI UNIT KERJA

2. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR

3. FOTOCOPY SKP 2 TAHUN TERAKHIR

4. FOTOCOPY SK CPNS DAN SK PNS (JIKA PERTAMA KALI NAIK PANGKAT)

5. BAHAN BAHAN KELENGKAPAN PENDUKUNG LAINNYA

2

PANGKAT PANGKAT

TERENDAH TERTINGGI

SD I a II a

S L T P I c II c

S L T P K E J U R U A N I c II d

S L T A / D 1 II a III b

D II II b III b

S G P L B II b III c

SARMUD, AKADEMI, D III II c III c

S 1, D IV III a III d

DOKTER, APT, S 2 III b IV a

S 3 III c IV b

IJAZAH

3

KP PILIHAN UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PANGKAT 1 (SATU) TINGKAT DIBAWAH JENJANG PANGKAT TERENDAH

1. 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR

2. 1 (SATU) TAHUN DALAM JABATAN DAN

3. SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI “BAIK”

ATAU

1. 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR dan

2. SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI “BAIK”

4

PANGKAT PANGKAT

TERENDAH TERTINGGI

I a IV c IV e

II a IV b IV d

II b IV a IV c

III a III d IV b

IV a III b III d

E S E L O N

5

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

USULAN UNIT

FOTOCOPY:

SK PANGKAT TERAKHIR

SKP 2 (DUA)TAHUN TERAKHIR DENGAN NILAI “BAIK”

SK JABATAN (SPP, SPMT, SPMJ, PETIKAN DAN LAMPIRAN)

JIKA PROMOSI, LAMPIRKAN SK JABATAN LAMA DAN SK JABATAN BARU

BAHAN BAHAN KELENGKAPAN PENDUKUNG LAINNYA

6

SYARAT : 1. MINIMAL 2 (DUA) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR 2. TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG TELAH DITENTUKAN 3. SETIAP UNSUR SKP BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR KELENGKAPAN ADMINISTRASI FOTOCOPY : 1. SK PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERAKHIR 2. UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL HARUS MENYERTAKAN SK PENGANGKATAN SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL 3. SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK 4. PAK (PENETAPAN ANGKA KREDIT) TERAKHIR ASLI DAN PAK SEBELUM-SEBELUMNYA 5. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR 6. USULAN DARI UNIT KERJA 7. BAHAN BAHAN KELENGKAPAN PENDUKUNG LAINNYA

7 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

JABATAN FUNGSIONAL

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG MEMPEROLEH STTB (SURAT TANDA TAMAT

BELAJAR) / PENYESUAIAN IJAZAH

SYARAT : 1. TUGAS MEMERLUKAN KEAHLIAN SESUAI IJAZAH

2. MINIMAL 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR

3. SKP BERNILAI “BAIK” DALAM 2 TAHUN TERAKHIR

4. LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

FOTO COPY YANG DILEGALISIR :

1. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YANG DILEGALISIR CAP BASAH OLEH PIMPINAN UNIV.

2. SK PANGKAT TERAKHIR

3. SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK

4. URAIAN TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II

5. STLUKPPI (SURAT TANDA LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH)

6. SURAT IZIN ATAU TUGAS BELAJAR

7. USULAN DARI UNIT KERJA

8. BAHAN BAHAN KELENGKAPAN PENDUKUNG LAINNYA

8

TAMBAHAN KELENGKAPAN BERKAS

Jika naik pangkat dari golongan II ke golongan III harus melampirkan Uraian Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat Eselon II dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas;

Jika naik pangkat dari golongan III ke golongan IV harus melampirkan Sertifikat Diklat PIM III atau Ijazah S-2 beserta Transkrip Nilai yang dilegalisir basah oleh Pimpinan Universitas/Fakultas;

Jika ingin mendapat pencantuman gelar baru, harus melampirkan Surat Penyesuaian Gelar dari BKN

KENAIKAN PANGKAT TIDAK BOLEH MELAMPAUI PANGKAT ATASAN

1. MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

2. KP KARENA PRESTASI LUAR BIASA BAIKNYA

3. KP KARENA PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

4. JABATAN ATASAN LANGSUNGNYA BUKAN JABATAN STRUKTURAL

KECUALI

9

1. Minggu ke-1 bulan November s/d Minggu ke-2 bulan Desember untuk kenaikan pangkat periode 1 April 2017

2. Minggu ke-1 Bulan Mei s/d Minggu ke-4 bulan Mei untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 2017

17 PENGAJUAN RENCANA USUL

KENAIKAN PANGKAT (RUKP)

1. Minggu ke-3 bulan Desember s/d Minggu ke-4 bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode 1 April 2017

2. Minggu ke-1 Bulan Juni s/d Minggu ke-2 bulan Juli untuk kenaikan pangkat 1 Oktober

17 PENGUMPULAN BERKAS

KENAIKAN PANGKAT

UNTUK MENJADI PERHATIAN

PAK yang dikumpulkan harus berturut-turut, dengan PAK terakhir harus ASLI;

Kenaikan Jabatan bagi Fungsional Tertentu harap diusulkan terlebih dahulu sebelum mengusulkan Kenaikan Pangkat;

Kegiatan yang ada dalam Formulir Sasaran Kerja harus sesuai dengan yang ada dalam Penilaian Capaian Sasaran Kerja di dalam SKP;

Di setiap unsur penilaian SKP (Formulir Sasaran Kerja, Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja) jangan ada yang bernilai CUKUP;

SKP Tahun 2015 bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus dibuat secara 2 Periode dengan rincian sbb:

Januari-Juni mengacu pada Unit Kerja Lama Sebelum Penggabungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Juli-Desember mengacu pada Unit Kerja Baru yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah

Sebuah Sistem Informasi yang dirancang sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data secara terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang berhubungan dengan kepegawaian sehingga memudahkan pengelola data dalam meningkatkan kebutuhan Administrasi kepegawaian terhadap pengguna (User).

Draft SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Online di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Draft SK

Tugas Kedudukan dalam Tim

Super Admin : Yang akan mengelola dan menginput data pegawai ke dalam Aplikasi Simpeg, dan yang berwenang penuh dalam mengakses data 1 (satu) Kementerian;

Super Komponen : Yang akan menginput data pegawai ke dalam Aplikasi Simpeg, dengan wewenang yang diberikan sebatas Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan;

Komponen : Yang akan menginput data pegawai ke dalam Aplikasi Simpeg, dengan wewenang yang diberikan sebatas Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;

Pengawas Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika : Melakukan pengawasan sistem informasi dan sumber daya informatika dan melaksanakan back up database Sistem Informasi Kepegawaian.

TERIMA KASIH

S E K I A N