Ada Aroma Politik di Balik Kenaikan Harga Elpiji

Kamis, 09 Januari 2014, 13:31 WIB

Pekerja mengangkut tabung 12 kilogram berisi liquefied petroleum gas (LPG atau elpiji).

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kenaikan harga tabung elpiji isi 12 kilogram diduga kental nuansa politiknya. Pasalnya, kenaikan terjadi di awal tahun 2014 yang disebut juga tahun politik yang bakal ada gelaran pemilu. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menilai bahwa situasi bernuansa politik terbaca jelas di balik kenaikan harga gas elpiji.

Dikatakannya, pertama ada kesan bahwa Partai Demokrat (PD) yang direpresentasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Pemerintah ingin menarik simpati dari masyarakat awam.  Fraksi PD di DPR secara resmi menolak kenaikan harga gas elpiji 12 Kilogram (kg). Pemerintah pun mengaku tidak mengetahui kenaikan harga yang dilakukan oleh PT Pertamina, Tbk (Persero).

Kedua, lanjutnya, situasi ini menjadi dagelan pemerintah yang aneh dan lucu. Pasalnya kenaikan harga gas elpiji isi 12 kg  jelas dilakukan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai BUMN, pemerintah merupakan pemangku kepentingan mayoritas. Sehingga, tidak mungkin pemerintah tidak mengetahui kenaikan harga gas elpiji non-subsidi tersebut.

Ketiga, katanya, PT Pertamina (Persero) Tbk pun akhirnya menurunkan harga setelah diberi 'ultimatum' oleh Presiden SBY untuk merevisi harga gas elpiji isi 12 kg itu. Penurunan harga setelah intervensi Presiden SBY akan memunculkan kecenderungan munculnya simpati dari masyarakat, terutama para pemilih.

Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu berharap agar pemilih rasional lainnya tidak terpengaruh dengan kebijakan populis pemerintah tersebut. Cecep yang dihubungi, kemarin, juga menilai bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah SBY ini mirip ketika menjelang Pemilihan umum 2009, dimana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan tiga kali.

Partai Demokrat pimpinan SBY tentu berharap agar kebijakan populis yang diambil Presiden dapat berpengaruh besar. Khususnya dukungan masyarakat terhadap perolehan suara partai dalam Pemilu mendatang.

Harga Gas Elpiji 12 Kg Belum Turun

Kamis, 09 Januari 2014, 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Sejumlah agen gas elpiji dan pengecer di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sampai saat ini belum menurunkan harga jual gas 12 kilogram tersebut.

Padahal, PT Pertamina telah mengeluarkan aturan terkait penurunan harga gas nonsubsidi. Sebelumnya, Pertamina menaikan harga per tabung 12 Kg Rp 3.950. Tapi, saat ini turun Rp 1.000 per 12 Kg.

Pemilik agen gas elpiji 12 Kg, Umar (40 tahun), warga Kelurahan Sindangkasih, Purwakarta, mengaku rugi jika lansung menurunkan harga gas sebagaimana ketentuan yang diberlakukan secara nasional

Sebab, pihaknya telah membeli gas elpiji dari terminal pengisian dengan harga kenaikan sebelumnya yaitu sekitar Rp 120 ribu per tabung. "Kini kami harus menjual elpiji dengan harga baru setelah penurunan," ujarnya, Kamis (9/1). 

Kalau begitu dirinya  jelas merugi. Sebab, dia sudah kadung membeli gas dengan harga mahal. Sehingga, gas yang dijualnya ke konsumen akhir tetap dengan harga yang masih tinggi pula

Jika, tiba-tiba harus menurunkan harga, jelas tak mungkin. Itu salah satu alasan kenapa dirinya belum bisa menentukan harga sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan PT Pertamina.

Meski begitu, Umar mengaku ke depan akan mengikuti kebijakan harga yang ditetapkan Pertamina. Namun, setelah stok yang ada terjual.

Dirinya berharap Pertamina memberikan kompensasi kepada agen yang sudah terlanjur membeli gas elpiji dengan harga awal kenaikan.

Pemilik agen gas lainnya, Wahyu (37 tahun), juga meminta masyarakat memahami kondisi ini. Sebab, atas alasan kerugian maka gas elpiji ukuran 12 kilogram di daerah rata-rata belum menentukan harga.

Apalagi, pemerintah pun tidak memperhitungkan atas kerugian yang akan dialami para agen atau penjual atas kebijakan penurunan harga gas nonsubsidi tersebut.

Sementara ini, agennya memiliki stok sekitar 50 tabung gas ukuran 12 kg yang dibeli saat harga sudah naik. Rencananya, bila stok itu sudah terjual habis, maka dia akan menjual gas dengan harga baru yang telah ditetapkan pemerintah dan Pertamina.

Seperti diketahui PT Pertamina merevisi kenaikan harga elpiji 12 kg menjadi Rp 1.000 per kg. Sebelumnya, Pertamina telah memutuskan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 3.950 per tabung mulai 1 Januari 2014 kemarin.

Cegah Pengoplosan, Polres Bogor Awasi Lebih Ketat Peredaran Elpiji

Rabu, 08 Januari 2014, 23:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Mencegah praktik kecurangan, Kepala Polisi Resor

Bogor AKPB Asep Safrudin menginstruksikan jajarannya di seluruh wilayah meningkatkan

pengawasan terhadap peredaran bahan bakar gas elpiji.

"Saya sudah instruksikan seluruh jajaran Polsek untuk melakukan pengawasan ketat

peredaran gas elpiji di wilayah masing-masing," ujar Kapolres di Bogor, Rabu (8/1).

Pengawasan ketat ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Kapolri untuk mengawal

peredaran elpiji di wilayah Kabupaten Bogor. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya

sejumlah kasus pengoplosan gas elpiji bersubsidi di wilayah hukum Polres Bogor.

Pada Selasa (7/1) kemarin, jajaran Polres Bogor berhasil mengungkap kasus pengoplosan

gas di dua lokasi yakni Jonggol dan Cileungsi.

Petugas menangkap tujuh orang tersangka pelaku pengoplosan mulai dari pemilik

pengoplosan dengan sejumlah anak buahnya. Selain itu, petugas juga menyita 900 tabung gas

dengan berbagai ukuran yang merupakan hasil oplosan.

Pengungkapan praktek pengoplosan gas elpiji bersubsudi ini sebelumnya juga dilakukan

oleh Polda Jawa Barat dengan lokasi pengoplosan di wilayah Kabupaten Bogor.

Menyoal oknum petugas kepolisian yang membekingi pengoplosan tersebut, Kapolres

mennegaskan akan menindak siapa saja petugas yang terlibat. "Kita tidak akan berikan toleransi,

dan siap untuk kita bongkar," kata Kapolres.

Dahlan: Kenaikan Elpiji Masih Terjangkau Masyarakat

Rabu, 08 Januari 2014, 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengklaim tidak ada

aksi migrasi dari elpiji 12 kilogram ke tiga kilogram. Menurutnya, kenaikan harga elpiji 12

kilogram tidak terlalu tinggi dan masih bisa dijangkau masyarakat.

"Kan naiknya cuma sedikit. Saya kira enggak akan ada lah (migrasi). Kecil sekali. Kecil

sekali," katanya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Rabu malam (8/1).

Dahlan menegaskan, pemerintah telah meminta pasokan elpiji ke masyarakat tetap

terpenuhi. Jangan sampai ada kelangkaan elpiji.

"Jangan sampai ada kelangkaan di daerah yang disebut penambahan. Sudah harus

mencukupi," ucap Dahlan.

Ia juga menekankan kuota subsidi dari pemerintah untuk elpiji masih tidak berubah.

Karena ia menyakini tidak ada migrasi elpiji, sehingga tidak perlu ada penambahan kuota

subsidi.

"Enggak banyak. Bahkan hampir tidak ada migrasi. Naiknya Cuma seribu," ujar mantan

dirut PLN itu.

SBY bahas kenaikan gas elpiji

Terbaru 4 Januari 2014 - 18:34 WIB

Wakil Presiden Boediono mengatakan, hasil rapat terbatas membahas masalah kenaikan harga jual gas 12kg akan dilaporkan kepada Presiden SBY, Minggu (05/01) besok.

Presiden SBY menugaskan Wapres Boediono untuk membahas kenaikan harga jual gas12kg.

Rapat mendadak di Kantor Wapres ini berakhir sekitar pukul 17.00 WIB tanpa ada keterangan pers tentang hasil dari pertemuan yang dihadiri menteri-menteri ekonomi, pimpinan Pertamina dan pihak terkait.Dalam keterangan singkat kepada wartawan, Boediono mengatakan, rapat membahas secara detil tentang kebijakan menaikkan harga gas 12kg.

"Kita bahas secara mendalam, ketersediaan, hambatan di lapangan, dan sistem distribusi. Kami juga mendengar laporan-laporan dari lapangan, kami juga mengecek segi pandangan para menteri," kata Boediono, Sabtu (04/01) sore.

"Kita bahas secara mendalam, ketersediaan, hambatan di lapangan, dan sistem distribusi. Kami juga mendengar laporan-laporan dari lapangan, kami juga mengecek segi pandangan para menteri."

Namun demikian, Boediono tidak bersedia menjelaskan hasil rapat tersebut. "Hasil rapat akan kita laporkan ke Presiden besok. Besok (Minggu, 05/01) akan ada rapat dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri terkait," katanya.Perintah Presiden SBY

Sebelumnya, Presiden SBY telah menugaskan Wapres Boediono dan kementerian ekonomi untuk membahas kenaikan harga jual gas 12kg.

"Presiden menelepon Wapres & Menko Perekonomian agar memanggil Dirut PT Pertamina terkait kenaikan gas elpiji 12kg serta menjelaskan pd masy," tulis Presiden SBY, dalam akun Twitter @SBYudhoyono.

Perusahaan negara pemegang monopoli produksi minyak dan gas, Pertamina, memutuskan menaikkan harga jual gas 12kg dari Rp5.850 per kilo naik menjadi Rp 9.809 per kilo, mulai Kamis (02/01) kemarin.

Kenaikan harga jual gas12kg dikeluhkan masyarakat karena dianggap terlalu tinggi kenaikannya.

Dengan kenaikan hingga hampir 70% sekarang ini, harga jual ke tangan konsumen akan mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000.

Sampai bulan lalu, harga jual gas 12kg masih dijual antara Rp90.000-Rp100.000 per tabung hingga ke tangan konsumen di rata-rata tempat Jawa.

Kenaikan ini dikeluhkan oleh masyarakat yang menganggapnya terlalu tinggi, sehingga dianggap memberatkan.

Para pengamat memprediksi kenaikan ini akan membuat efek domino, yaitu berupap kenaikan harga-harga sebagai imbas kenaikan biaya operasional.

Mengaku rugi, Pertamina naikkan harga gas elpiji

Terbaru 2 Januari 2014 - 21:24 WIB

Perusahaan negara pemegang monopoli produksi minyak dan gas, Pertamina, menaikkan harga jual gas untuk rumah tangga kelas tabung 12kg, memicu kekhawatiran bahwa konsumen akan berpindah ke tabung gas yang harganya lebih rendah

Harga jual gas elpiji kemasan 12kg sampai bulan lalu masih dijual antara Rp90.000-Rp100.000 per tabung hingga ke tangan konsumen di rata-rata tempat Jawa.

Dengan kenaikan hingga hampir 70% sekarang ini, harga jual ke tangan konsumen akan mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000.

Wianda Puspo Negoro dari Humas Pertamina, mengklaim kenaikan harga tak bisa dihindari karena sejak 2009 perusahaan milik negara itu menanggung rugi sampai Rp22 triliun akibat harga elpiji yang jauh dibawah ongkos produksi.

Akibatnya Pertamina masih harus kembali menaikkan harga jual elpiji setelah kenaikan kali ini.

"Sebelumnya kita terus mengacu pada harga 2009 yg sebesar Rp .850 per kilogram dan itu juga sangat jauh keekonomiannya, dengan sekarang naik Rp4.000 per kilogram kita bisa meminimalisir beberapa dampak itu dulu," kata Wianda kepada Dewi Safitri dari BBC.Migrasi ke tabung 3kg

Tetapi kenaikan harga elpiji kelas 12kg tidak diikuti pula dengan kenaikan harga elpiji kelas subsidi kemasan 3kg dalam tabung bulat hijau.Perbandingan dua harga elpiji antara kelas 3kg dan 12kg ini sangat menyolok: harga subsidi setara kurang dari Rp4.000 sementara harga komersial tabung 12kg mencapai kurang dari Rp10.000 per kg.

Dengan jurang perbedaan demikian besar, diduga konsumen yang mulanya menggunakan elpiji tabung 12kg akan beralih ke tabung 3kg, kata pegiat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo.

Bila ini terjadi, pemerintah sendiri yang akan kerepotan karena pagu subsidi untuk elpiji masyarakat miskin bisa jebol dipakai semua kalangan konsumen.

Disini juga pemerintah tidak konsisten karena konsep awal 3kg itu untuk pasar tertutup sekarang jadi komoditas bebas siapa saja boleh beli dan ditambah secara teknis konektor elpiji 12 kg dan 3 kg itu sama jadi tidak ada kesulitan orang beralih dari 12kg ke 3kg," kata Sudaryatmo.Ia menghimbau Pertamina agar mengusulkan ke pemerintah mengambil kebijakan yang lebih sistemik.

Komisi Energi DPR telah menyerukan agar dilakukan kenaikan harga pula pada elpiji bersubsidi untuk mencegah bobolnya kuota subsidi anggaran elpiji.

Tetapi menurut perkiraan Pertamina sendiri tanpa kenaikan harga elpiji kelas 12kg pun, subsidi untuk elpiji kemasan 3kg pada 2013 sudah naik melebihi kuotanya pada 2013.

Tahun lalu kuota subsidi untuk elpiji 3kg mencapai kurang dari 4 juta metrik ton.

Kenaikan Harga Gas Elpiji Sumbang Inflasi

Jumat, 03 Januari 2014, 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Naiknya harga gas elpiji akan menyumbang inflasi pada 2014. Bank Indonesia (BI) memperkirakan dampak kenaikan harga gas elpiji terhadap inflasi tidak terlalu besar.

"Perkiraan kita kenaikan harga elpiji itu akan menambah inflasi sebesar 0,13 persen," ujar Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, yang ditemui di Kompleks BI, Jumat (3/1). Sumbangan inflasi sebesar 0,13 persen tersebut untuk keseluruhan tahun 2014.

Sementara itu, BI memproyeksikan inflasi di tahun 2014 secara keseluruhan sebesar 4,5 persen ± 1 persen. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan inflasi 2013 sebesar 8,38 persen sesuai harapan. Menurutnya, inflasi dalam dua bulan terakhir konsisten baik dan lebih baik dari harapan. "Saya ingin berpesan tahun 2014 ini jangan mudah puas dan jangan gampang putus asa," tegasnya.

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga gas elpiji tabung kemasan 12 kilogram (kg) menyusul tingginya harga pokok Liquified Petroleum Gas (LPG) di pasar. Hal lain yang berpengaruh adalah turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.

Dengan konsumsi elpiji 12 kg tahun 2013 yang mencapai 977 ribu ton, di sisi lain harga pokok perolehan elpiji rata-rata meningkat menjadi 873 dolar AS, serta nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, maka kerugian Pertamina sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari harga jual elpiji 12 kg yang masih jauh di bawah harga pokok perolehan.

HIPMI: Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Memukul UKMMinggu, 5 Januari 2014 | 13:44 WIB

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Ilustrasi: Dedi (42) pegawai distributor gas elpiji PT Limas Raga Inti, Bandung, Jawa Barat, memasang segel pada gas elpiji 12 kilogram, Kamis (28/2/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai bahwa PT Pertamina (Persero) sangat gegabah dalam menentukan kenaikan harga elpiji. Ketua Umum BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari menilai, Pertamina salah perhitungan.

Pertamina menaikan harga gas elpiji dari Rp 5.850 per kilogram (kg) menjadi Rp 9.809 per Kg, naik 67 persen. Namun, kenyataan di lapangan, di tingkat eceran harga gas elpiji ada yang sampai menembus Rp 150.000 satu tabung 12 kg.

"Dari tinjauan kami di lapangan, kenaikan harga LPG bukan lagi di kisaran 67 persen tapi sudah lebih dari 100 persen," kata dia dalam keterangan resmi, yang diterima Kompas.com.

Bahkan, di beberapa daerah seperti di Papua, harga gas elpiji 12 kg di tingkat eceran bisa mencapai Rp 300.000 per tabung. Raja menilai, Pertamina tak mampu memperkirakan pembentukan harga baru di level pengecer.

Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebut Raja akan berdampak terhadap inflasi. Sekarang saja, sudah mulai terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg, buntut dari kenaikan harga. Konsumen beralih dari gas elpiji 12 kg ke gas elpiji 3 kg.

Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebut Raja akan memukul sektor usaha kecil menengah (UKM). Raja memperhitungkan, khususnya UKM makanan, akan terjadi kenaikan harga jual makanan sebesar 10-20 persen.

Pertamina sampai saat ini dinilai belum memiliki mekanisme kontrol yang jelas untuk menjamin elpiji bersubsidi tepat sasaran. Oleh karenanya dia berharap, Pertamina bisa me-review kenaikan harga elpiji.

"HIPMI menolak kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji. Sebagai BUMN, Pertamina bukan orientasi di laba saja. Namun juga memiliki kewajiban Public Services Obligation (PSO). Jangan sampai, karena orientasi di laba, malah merusak daya beli masyarakat," tukasnya.

Kenaikan harga gas Elpiji 12kg dikurangi

Akibat naiknyaharga Elpiji 12kg konsumen banyak mencari Elpiji 3kg yang disubsidi. Pertamina akan memperbarui harga gas elpiji kemasan tabung 12kg yang sempat

dinaikkan hampir Rp4.000 per kg, menjadi naik hanya Rp1.000 per kg-nya. Keputusan ini diumumkan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapat konsultasi dengan

sejumlah pejabat penting termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo.

Dahlan mengatakan kenaikan harga gas elpiji yg sebelumnya diumumkan Pertamina - mencapai Rp3.950 per kg - dianggap terlalu tinggi sehingga dikoreksi pemerintah.

"Dianggap terlalu tinggi, jadi kalau naiknya Rp1.000 saja, ya mulai nanti malam", kata Dahlan seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari dari Gedung BPK di Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan teguran kepada pejabat terkait dan Pertamina kemarin (05/01) setelah muncul berbagai kritik terkait harga baru elpiji Pertamina ini.Tinjau ulang

Presiden lalu memerintahkan agar kenaikan harga ditinjau ulang dan memberi waktu 24 jam agar pejabat terkait merundingkannya.

Menurut Pertamina, kenaikan harga adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK yang menyebut perusahaan pelat merah itu rugi lebih dari Rp7 triliun tahun lalu dari perdagangan gas elpiji tabung 12kg Klik dibawah harga produksinya .

Akibat pengumuman kenaikan itu sudah sempat terjadi kenaikan harga gas kemasan 3kg yang disubsidi untuk rakyat miskin, diikuti pula dengan kelangkaan pasokannya di pasaran.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penentuan kenaikan harga gas elpiji non subsidi 12 kg merupakan kewenangan perusahaan, meski pemerintah bertindak sebagai pemegang saham utama Pertamina.

Sebagian agen mengatakan terlanjur membeli dan menyimpan stok Elpiji dengan harga baru.

Sebelum dinaikkan, harga gas elpiji per kg dalam kemasan 12kg adalah Rp5.850, sementara harga setingkat ongkos produksinya menurut Pertamina mencapai lebih dari Rp10.000.

Dengan penurunan harga gas elpiji tabung 12kg ini diperkirakan harga di tangan konsumen akan mencapai Rp110.000 sd Rp120.000 per tabung.

Harga elpiji 12kg Rp89.000-Rp120.000

Pertamina menjamin ketersediaan gas elpiji ukuran 3kg dan 12 kgPertamina mengumumkan revisi kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi 12kg menjadi

antara Rp89.000 hingga Rp120.100 tergantung lokasi.Harga baru akan berlaku pada Selasa 7 Januari pukul 00:00 WIB.Direktur utama Pertamina, Karen Agustiawan, mengatakan harga rata-rata di konsumen

adalah Rp91.600 per tabung. "RUPS sudah memutuskan ada revisi harga gas elpiji non-subsidi dari Rp3.500 per

kilogram turun menjadi Rp1.000 per kilogram," jelas Karen. Menurut Karen, revisi dilakukan setelah mencermati perkembangan di masyarakat dan

dilakukannya rapat dengan pemerintah akhir pekan lalu serta Klik konsultasi dengan BPK Senin (06/01).

Direktur Pemasaran dan Niaga, Hanung Budya, menjamin tidak akan ada kelangkaan gas elpiji baik kemasan 3kg mau pun 12 kg.

Pengecer gas mengaku bingung dengan kebijakan harga yang berubah-ubahPertamina Merugi

Pertamina memperkirakan revisi kenaikan harga membuat perusahaan tersebut merugi. Menurut Pertamina, pada tahun 2014, proyeksi kerugian pertamina dari bisnis elpiji mencapai 5,4 triliun, dengan kurs RP 10.500 per US dollar.

Sebelumnya, Pertamina Klik menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi sebesar RP.3500 per 1 Januari lalu.

Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan usai rapat konsultasi dengan BPK menjelaskan besaran kenaikan dilakukan setelah Pertamina melakukan survei yang menyebutkan 85 persen responden tidak keberatan dengan kenaikan gas elpiji 12kg.

Kenaikan tersebut memicu reaksi di masyarakat, dan Pemerintah melakukan rapat dengan Pertamina akhir pekan lalu.

Pada hari Minggu (05/01), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat meminta agar kenaikan harga ditinjau namun menegaskan Pertamina memiliki kewenangan untuk menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi.

Namun ia juga meminta Pertamina meninjau ulang kenaikan harga dan meminta Pertamina dan menteri-menteri terkait melakukan rapat konsultasi dengan BPK.

Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan hasil audit menunjukkan Pertamina merugi 7,7 triliun karena menjual gas elpiji 12kg dibawah harga produksi, yang berkisar di angka Rp10.000.

Harga Elpiji 12 Kg Naik, Pertamina Tetap Merugi

Minggu, 05 Januari 2014 | 17:17 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski harga elpiji kemasan 12 kg sudah dinaikkan, PT Pertamina (persero) memprediksi badan usaha miliki negara ini akan tetap merugi akibat bisnis elpiji non subsidi tersebut. Kenaikan harga dengan rata-rata sebesar Rp3.959 per kg di tingkat konsumen yang dilakukan per 1 Januari lalu hanya mampu menekan kerugian menjadi Rp2,2 triliun.

VP LPG and Gas Product Pertamina Gigih WH Irianto menjelaskan prediksi kerugian ini memperhitungkan harga kontrak produk elpiji (CP Aramco) yang rata-rata sebesar US$ 873 per ton dan kurs rupiah berdasar APBN Rp10.800 per dolar AS serta konsumsi elpiji 12 kg tahun 2013 yang sebanyak 977.000 ton

"Dengan asumsi CP Aramco dan kurs APBN itu kemungkinan bisa mengurangi kerugian elpiji non subsidi dari Rp5,7 triliun, bisa jadi Rp2,2 triliun," ujar Gigih, Minggu (5/1).

Kendati begitu, melihat harga CP Aramco yang per desember lalu mencapai US$ 1.110 per ton dan kurs rupiah yang melemah, sampai lebih dari Rp 12.000 per dolar AS, Gigih memprediksi realisasi kerugian di akhir tahun 2014 bisa mencapai Rp 4 triliun.

"Per Desember US$ 1.110 per ton, padahal rata rata US$ 873 per ton, kalau seperti ini bisa sampai Rp 4 triliun. Tapi berdasar pengalaman kita, selalu ada fluktuasi harga dan kurs," ujar Gigih.

Seperti diberitakan, Pertamina menaikkan harga elpiji kemasan tabung 12 kg per 1 Januari lalu. Harga elpiji per kg yang sejak 2009 ditetapkan sebesar Rp5.850, naik dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp3.959 per kg.

Besaran kenaikan ditingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) ke titik serah (supply point). Dengan kenaikan inipun, Pertamina masih jual rugi kepada konsumen sebesar Rp2.100/kg.

Kenaikan harga ini dilakukan lantaran sejak Oktober 2009, harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg tidak berubah, yakni Rp5.850 per kg. Padahal, harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp10.785 per kg. Akibatnya, selama 6 tahun terakhir akumulasi nilai kerugian pertamina akibat memberi subsidi pada bisnis elpiji 12 kg mencapai Rp22 triliun.

Lebih lanjut, mencermati kondisi terkini pasca kenaikan Elpiji non subsidi 12 Kg, Pertamina akan menambah pasokan Elpiji subsidi 3 Kg di pasaran untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan yang dimungkinkan dari adanya potensi migrasi oleh konsumen Elpiji non subsidi 12 Kg ke Elipji subsidi 3 Kg.

Di samping itu, Pertamina juga akan memaksimalkan SPBU sebagai tempat penjualan Elipiji baik yang subsidi 3 kg dan non subsidi 12 Kg, sehingga masyarakat akan semakin mudah membeli elpiji di daerahnya masing-masing. Jika diperlukan, Pertamina juga siap melakukan operasi pasar.

Untuk upaya pencegahan terjadinya penimbunan serta pengoplosan Elpiji, Pertamina akan menggelar operasi gabungan dengan aparat kepolisian di seluruh Indonesia. Jika agen terbukti menjual Elpiji diatas ketentuan yang ditetapkan Pertamina, melakukan penimbunan, bahkan pengoplosan, Pertamina akan memperberat sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara langsung. (Ayomi Amindoni)

Harga Elpiji 12 Kg Naik, Pertamina Tetap Merugi

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski harga elpiji kemasan 12 kg sudah dinaikkan, PT Pertamina (persero) memprediksi badan usaha miliki negara ini akan tetap merugi akibat bisnis elpiji non subsidi tersebut. Kenaikan harga dengan rata-rata sebesar Rp3.959 per kg di tingkat konsumen yang dilakukan per 1 Januari lalu hanya mampu menekan kerugian menjadi Rp2,2 triliun.

VP LPG and Gas Product Pertamina Gigih WH Irianto menjelaskan prediksi kerugian ini memperhitungkan harga kontrak produk elpiji (CP Aramco) yang rata-rata sebesar US$ 873 per ton dan kurs rupiah berdasar APBN Rp10.800 per dolar AS serta konsumsi elpiji 12 kg tahun 2013 yang sebanyak 977.000 ton

"Dengan asumsi CP Aramco dan kurs APBN itu kemungkinan bisa mengurangi kerugian elpiji non subsidi dari Rp5,7 triliun, bisa jadi Rp2,2 triliun," ujar Gigih, Minggu (5/1).

Kendati begitu, melihat harga CP Aramco yang per desember lalu mencapai US$ 1.110 per ton dan kurs rupiah yang melemah, sampai lebih dari Rp 12.000 per dolar AS, Gigih memprediksi realisasi kerugian di akhir tahun 2014 bisa mencapai Rp 4 triliun.

"Per Desember US$ 1.110 per ton, padahal rata rata US$ 873 per ton, kalau seperti ini bisa sampai Rp 4 triliun. Tapi berdasar pengalaman kita, selalu ada fluktuasi harga dan kurs," ujar Gigih.

Seperti diberitakan, Pertamina menaikkan harga elpiji kemasan tabung 12 kg per 1 Januari lalu. Harga elpiji per kg yang sejak 2009 ditetapkan sebesar Rp5.850, naik dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp3.959 per kg.

Besaran kenaikan ditingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) ke titik serah (supply point). Dengan kenaikan inipun, Pertamina masih jual rugi kepada konsumen sebesar Rp2.100/kg.

Kenaikan harga ini dilakukan lantaran sejak Oktober 2009, harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg tidak berubah, yakni Rp5.850 per kg. Padahal, harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp10.785 per kg. Akibatnya, selama 6 tahun terakhir akumulasi nilai kerugian pertamina akibat memberi subsidi pada bisnis elpiji 12 kg mencapai Rp22 triliun.

Lebih lanjut, mencermati kondisi terkini pasca kenaikan Elpiji non subsidi 12 Kg, Pertamina akan menambah pasokan Elpiji subsidi 3 Kg di pasaran untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan yang dimungkinkan dari adanya potensi migrasi oleh konsumen Elpiji non subsidi 12 Kg ke Elipji subsidi 3 Kg.

Di samping itu, Pertamina juga akan memaksimalkan SPBU sebagai tempat penjualan Elipiji baik yang subsidi 3 kg dan non subsidi 12 Kg, sehingga masyarakat akan semakin mudah membeli elpiji di daerahnya masing-masing. Jika diperlukan, Pertamina juga siap melakukan operasi pasar.

Untuk upaya pencegahan terjadinya penimbunan serta pengoplosan Elpiji, Pertamina akan menggelar operasi gabungan dengan aparat kepolisian di seluruh Indonesia. Jika agen terbukti menjual Elpiji diatas ketentuan yang ditetapkan Pertamina, melakukan penimbunan, bahkan pengoplosan, Pertamina akan memperberat sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara langsung. (Ayomi Amindoni)

EKONOMI

Ini Alasan Pertamina Menaikkan Elpiji 12 Kg

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan PT Pertamina menaikkan harga elpiji tabung ukuran 12 kg menuai protes. Meski demikian, Pertamina tetap menerapkan harga baru dan menyampaikan alasannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas yang berlangsung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad (5/1).

"Alasan kenaikan elpiji utamanya didorong hasil pemeriksaan BPK yang menemukan kerugian dalam audit yaitu Rp7,7 triliun," kata Presiden dalam konferensi pers usai memimpin rapat terbatas.

Harga elpiji 12 kg yang semula Rp87 ribu itu dianggap terlalu rendah. Padahal elpiji golongan itu tak mendapat subsidi. Itu berbeda dengan elpiji tabung 3 kg yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Selain Wakil Presiden Boediono, rapat dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Pertamina Dinilai Berhak Naikkan Harga ElpijiMinggu, 05 Januari 2014 | 15:40 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pertamina (Persero) dinilai berhak menaikkan harga elpiji tabung 12 kilogram yang tidak bersubsidi, karena merupakan kebijakan korporasi. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto dan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto.

Menurut Dito Ganinduto, Pertamina wajar saja menaikkan harga karena selama ini mengalami kerugian Rp5-6 triliun per tahun dari bisnis elpiji 12 kilogram.

"Apalagi elpiji 12 kilogram bukan barang subsidi, sehingga tidak selayaknya Pertamina merugi dan menyubsidi orang yang tidak berhak," katanya.

Menurutnya, subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak, untuk itu sudah disediakan tabung elpiji tiga kilogram. Sedangkan untuk elpiji 12 kilogram, selama ini dikonsumsi konsumen mampu seperti kafe, restoran, ataupun rumah tangga kaya yang semestinya tidak berhak mendapat subsidi.

Namun demikian, Dito meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan secara transparan kerugian Pertamina dari bisnis elpiji 12 kg.

"Dengan demikian, menjawab anggapan kenaikan elpiji 12 kg karena ketidakefisienan Pertamina," ujarnya.

Dito juga meminta, agar setelah harga elpiji dinaikkan, tidak ada lagi berita kelangkaan yang memicu kenaikan harga di lapangan.

"Kekurangan pasokan akan membuka peluang penyalahgunaan yaitu spekulasi dan dampaknya harga naik secara tidak resmi. Itu harus ditangani Pertamina," ujarnya.

Sementara Pri Agung berpendapat, bahwa Pertamina sah-sah saja menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Namun dalam kondisi sekarang ini, menurut dia, perlu ketegasan pemerintah menjalankan fungsi regulator.

"Pemerintah mesti tegas boleh naik atau tidak. Kalau boleh, bagaimana antisipasi kenaikan yang di luar kewajaran. Kalau tidak boleh, bagaimana kompensasi kerugiannya," katanya.

Menurutnya, kondisi seperti saat ini akan terus berulang jika pemerintah selalu mengambang dan tidak berani tegas mengatakan secara terbuka boleh tidaknya kenaikan harga elpiji.

Pertamina terakhir kali menaikkan harga elpiji 12 kilogram pada Oktober 2009 sebesar Rp100 per kilogram, dari sebelumnya Rp5.750 menjadi Rp5.850 per kilogram. Sementara biaya produksi elpiji terus mengalami kenaikan dari sebelumnya pada 2009 hanya sekitar Rp7 ribu menjadi sekitar Rp10 ribu per kilogram.

Dengan biaya produksi Rp10 ribu per kilogram dan harga jual ke agen hanya Rp4.912 per kilogram, maka ada selisih Rp5.082 per kilogram yang musti ditanggung Pertamina.

PPP: Menteri ESDM Tak Tahu Harga Gas Elpiji 12 Kg Naik? Aneh!

(Liputan6.com/Johan Tallo)Liputan6.com, Jakarta : Sekjen PPP M Romahurmuziy melihat keanehan kala Menteri

ESDM Jero Wacik mengaku tidak mengetahui langkah strategis PT Pertamina selaku perusahaan BUMN pengelola minyak dan gas menaikan harga gas Elpiji 12 kg. Apalagi, para dirjen di Kementrian ESDM menjabat komisaris di Pertamina.

"Adalah aneh Menteri ESDM menyatakan ketidaktahuan atas langkah strategis korporasi, mengingat Dirjen-Dirjennya menjabat komisaris di Pertamina," kata pria yang karib disapa Romy itu dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (6/1/2014).

"Demikian pula menteri BUMN yang dalam RUPS-nya telah mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014, pastilah di dalamnya sudah termuat pendapatan dari bisnis LPG," tambahnya.

Ketua komis IV DPR RI ini menjelaskan, sangat tidak tepat bila kenaikan gas Elpiji 12 kg itu akibat adanya unsur kerugian negara yang dilakukan Pertamina selaku perusahaan milik pemerintah. Karena, selama 5 tahun terakhir Pertamina membukukan keuntungan sebagai korporasi.

"Bahkan Pertamina mencatatkan laba bersih terbesar dalam sejarah pada 2012 yakni sebesar Rp 25,89 triliun. BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia ada fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya dengan korporasi swasta murni dong," imbuhnya.Efek Domino

Romy juga menilai, meski kenaikan harga gas Elpiji 12 kilogram sebagai barang nonsubsidi merupakan kewenangan Pertamina sebagai korporasi, tetapi kebijakan tersebut akan menjadi efek domino kepada masyarakat miskin. Sebab akan berdampak pada migrasi secara besar-besaran dari pengguna gas Elpiji 12 kilogram ke gas Elpiji 3 kilogram.

Akibatnya, kata dia, gas Elpiji 3 kilogram yang biasanya hanya digunakan masyarakat ekonomi lemah akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna gas Elpiji 3 kilogram tersebut.

"Kalau terjadi migrasi ini secara besar-besaran dan itu pasti akan terjadi kalau keputusan kenaikan Elpiji 3 kg terus dilakukan maka itu akan menambah signifikan besaran subsidi gas dalam APBN," ungkap Romy.

"Bahkan di Indramayu sekarang LPG 3 kg sudah Rp 25 ribu/tabung dari Rp 17 ribu/tabung, langka pula barangnya. Untuk itu PPP meminta penundaan kenaikan harga LPG 12 kg sampai dengan adanya perhitungan dampak migrasi ke 3 kg," tegasnya.

Karena itu Romy menilai Pertamina terlalu ceroboh karena tak memikirkan dampak tersebut. Seharusnya, hal tersebut sudah dipertimbangkan Pertamina sebelum mengambil putusan soal kenaikan harga gas Elpiji 12 kg.

"Sehingga Pertamina tidak bisa bersikap seolah negara dalam negara hanya atas dasar formalitas diberikannya kewenangan soal itu oleh Peraturan Menteri. Terlebih kenaikan signifikan dan mendadak yang mengejutkan banyak pihak termasuk Presiden SBY," tandas Romy. (Adm/Mut)

Kenaikan Harga Gas Elpiji 12 Kg Memang Kebijakan Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA--Kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram hendaknya tidak dilihat sekadar langkah Pertamina semata tetapi kebijakan pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi menilai keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Terlebih keputusan itu juga didukung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian Pertamina dari lini bisnis elpiji 12 kilogram mencapai 7 trilun per tahun.  

Sebagai BUMN yang terikat dengan UU, situasi itu rentan kriminalisasi kebijakan atau dapat dikatakan terjadi kerugian negara.

Untuk itu, Pertamina sebagai korporasi negara harus menaikkan harga tersebut meski kenaikan itu masih berpotensi menimbulkan kerugian sekitar 2 triliun.

"Jadi kenaikan elpiji ini jangan dilihat sebagai kebijakan Pertamina semata, tapi adalah kebijakan pemerintah Indonesia alias Presiden SBY," katanya melalui pesan singkat, Sabtu ( 4/1/2014).

Menurut Bobby, semestinya pemerintah bersikap tegas terkait kenaikan elpiji 12 kg. Jika pemerintah tidak menginginkan harganya naik, harus merivisi Permen ESDM tersebut.

"Atau pemerintah mensubsidi elpiji 12 kg sehingga tidak terjadi kriminalisasi kebijakan pada kemudian hari."

Dia menambahkan sembari Pertamina berupaya menurunkan biaya produksi elpiji 12 kg dan melakukan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg yang tidak diperdagangkan ke semua masyarakat, pemerintah harus mengambil sikap.

Jika tidak, katanya, rakyat akan susah.

"DPR hanya menganggarkan subsidi elpiji dalam format 3 kg bukan 12 kg. Karena kalau tidak menaikkan harga elpiji 12 kg bisa-bisa direksi masuk penjara di kemudian hari," ucapnya.

Kenaikan Gas Elpiji Harus Dibatalkan

Sabtu, 4 Januari 2014 17:49 WIB

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan berpendapat kenaikan harga gas Elpiji 12 kg sebesar 68 persen harus segera dibatalkan.

Sebab, kenaikan tersebut sangat membebani rakyat terutama kalangan pekerja di seluruh Indonesia.

Andy William Sinaga, Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia, mengatakan rakyat Indonesia telah dipaksa menggunakan gas melalui Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2007 tentang konversi penggunaan minyak tanah ke gas.

"Akibat konversi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia sudah menggunakan gas dan meninggalkan penggunaan minyak tanah," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2014).

Selain itu, kenaikan gas elpiji dikarenakan kerugian PT Pertamina sebesar Rp 7,73 triliun harus dicermati, dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mencermati dan melakukan investigasi kepada pejabat Pertamina.

Labor Institute Indonesia juga mengimbau agar Kementerian BUMN segera turun tangan untuk melakukan penilaian kembali kepada unsur direksi dan Komisaris Pertamina dikarenakan kerugian Pertamina yang sangat besar tersebut, yang mengakibatkan kenaikan cukup signifikan harga gas elpiji.

Menurut Andy, bila perlu unsur direksi dan komisaris Pertamina tersebut segera dicopot. Pertamina sebagai BUMN seharusnya memberikan energi yang murah kepada rakyat, bukan terpengaruh dengan harga pasar atau terperangkap dalam pusaran mafia bisnis energi.

Andy mencurigai bahwa kenaikan harga gas elpiji ini sarat dengan kepentingan politik 2014, dan diduga ada permainan mafia bisnis gas di balik kenaikan harga elpiji tersebut.

Dikarenakan, para pemimpin partai politik pendukung pemerintah, tidak keberatan dengan kenaikan harga gas tersebut. Kenaikan tersebut juga terkesan dipaksakan, dan memanfaatkan kelengahan rakyat dalam menghadapi perayaan tahun baru 2014, dan memanfaatkan masa reses anggota DPR RI yang akan bersidang kembali 15 Januari 2014.

Seharusnya Pertamina melakukan sosialisasi lebih awal sebelum menaikkan harga elpiji tersebut. Labor Institute Indonesia juga mendesak agar DPR pada awal sidang 15 Januari 2014 segera memanggil dua kementerian (ESDM dan BUMN). Bila perlu unsur direksi dan komisari Pertamina segera dipanggil.

Dari pengamatan yang dilakukan Labor Institute Indonesia di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi selama dua hari, harga-harga kebutuhan pokok juga mulai naik, dan kelangkaan gas juga mulai tampak seperti di kawasan Pondok Gede Bekasi, Tanjung Priok, Semper, Tangerang, Kalideres dan Depok.

"Kenaikan harga gas elpiji ini harus segera dibatalkan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial," katanya.

Jero Wacik: Dari Dulu Saya Katakan Hati-Hati Soal Elpiji dan BBM

Posted: 05/01/2014 12:47

(Antara/M Agung Rajasa)

Liputan6.com, Jakarta : PT Pertamina (Persero) telah mengambil langkah menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kg per 1 Januari 2014. Keputusan yang diambil tersebut terbilang mendadak dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Meski haru diakui, kabar kenaikan harga elpiji ini sebenarnya sudah beredar sebelumnya.

Alhasil, kenaikan elpiji non subsidi ini pun menuai keberatan dari masyarakat khususnya para pemilik usaha seperti rumah makan yang menggunakan Elpiji 12 Kg. Hal tersebut lantaran kenaikan elpiji non subsidi ini dinilai terlalu tinggi dari harga sebelumnya.

Pertamina diketahui telah menaikkan harga pokok elpiji 12 Kg sekitar 67% per kg dari Rp 5.850 menjadi Rp 9.809 per kg. Jika berpatokan dari kenaikan tersebut, harga jual elpiji 12 Kg dari Pertamina seharusnya menjadi Rp 117.708 per tabung. Namun kenyataannya ditingkat pengecer kenaikan ini terlalu tinggi hingga mencapai Rp 140 ribu per tabung.

Menanggapi kenaikan tersebut, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, dirinya hingga kini masih menunggu hasil rapat terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran menteri kabinet terkait yang akan berlangsung di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur siang Ini.

"Jadi kita tunggu nanti presiden akan memimpin rapat, apapun keputusannya kita lihat, tetapi apa yg menjadi kepentingan rakyat didahulukan," ujarnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (5/1/2014).

Diakui Jero, kenaikan elpiji non subsidi memang sepenuhnya merupakan keputusan Pertamina yang diatur dalam payung hukum yang tegas. Namun Pertamina diimbau untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat sebelum mengambil keputusan.

"Menurut saya situasi harus didengarkan, harus dikaji, harus menjadi aspirasi, jadi kita tidak hanya menyandarkan pada hitungan ekonimis saja," lanjutnya.

Jika berkaitan dengan hal-hal vital untuk rakyat, Pertamina diminay mengambil keputusan setelah melalui proses pemikiran yang sangat matang.

"Dari dulu sudah saya katanya kalau berkaitan dengan BBM, Elpiji, harus hati-hati, tidak hanya hitung-hitungan bisnis saja, tetapi pemerintah akan melalukan sesuatu untuk rakyat," tandasnya.

Elpiji 12 Kg Naik, Subsidi Negara Justru Terkuras Lebih Banyak?

Liputan6.com, Jakarta : Meski PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji non subsidi 12 Kilogram (Kg), anggaran pemerintah secara tidak langsung. justru bakal terkuras. Potensi ini bisa terjadi jika pengguna elpiji 12 Kg beralih menggunakan gas bersubsidi 3 Kg.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesi (YLKI), Tulus Abadi menilai kenaikan gas elpiji 12 Kg yang mencapai Rp 100 lebih akan mendorong konsumen mencari alternartif sumber energi lain dengan harga yang lebih murah seperti gas elpiji 3 bersubsidi 3 Kg.

Jika memang terjadi perpindahan, dipastikan negara akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memberikan subsidi gas 3 Kg.

"Ada perpindahan konsumen, satu tabung 100 ribu lebih, sementara ada yang lebih murah, pengguna elpiji 12 Kg akan turun sehingga membuat pemerintah menambah subsidi untuk 3 Kg," Kata Tulus , saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti yang ditulis di Jakarta, Minggu (5/1/2013).

Untuk menghindari perpindahan konsumen, YLKI mengusulkan agar Pertamina melakukan perubahan sistem distribusi tertutup. Harapannya gas elpiji 3 Kg yang disubsidi negara digunakan oleh orang yang berhak mendapatkannya.

"Aspek tata niaga, harus ada perubahan sisitem distribusi menjadi tertutup," tuturnya.

Sementara itu, Pertamina mengaku bakal menambah pasokan gas elpiji 3 Kg untuk mengantisipasi kelangkaan akibat beralihnya pengguna gas elpiji 12 Kg ke 3 Kg.

Vice Presiden Corporate Communicatioin Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pasca kenaikan harga gas elpiji 12 Kg 1 Januari lalu, ada potensi perlaihan konsumen gas elpiji 12 Kg ke 3 Kg.

"Mencermati kondisi terkini pasca kenaikan elpiji non subsidi 12 Kg, Pertamina akan menambah pasokan elpiji subsidi 3 Kg di pasaran untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan yang dimungkinkan dari adanya potensi migrasi oleh konsumen elpiji non subsidi 12 Kg ke Elipji subsidi 3 Kg," jelas Ali.

Terhitung mulai 1 Januari 2014 pukul 00.00 Pertamina menyesuaikan harga Elpiji non subsidi kemasan 12kg sebagai aksi korporasi perusahaan. Penyesuaian harga tersebut dilakukan untuk pertama kalinya sejak Oktober 2009, menyusul kerugian bisnis elpiji non subsidi kemasan 12kg yang telah mencapai Rp22 triliun dalam enam tahun terakhir.(Pew/Shd)

Harga Elpiji 12 Kg Naik, UKM: Pilih 3 Kg atau Pecat Pekerja

Posted: 04/01/2014 18:17

(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Serang : Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) membuat pengusaha kecil di daerah merugi. Sebab kenaikan harga elpiji 12 kg hingga 60% menambah biaya produksi mereka.

Salah satunya Ujang, pengusaha yang membuka Pabrik Roti di Kampung Lebak Tirta, Desa Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang Banten.

Dampak dari kenaikan elpiji 12 kg menyebabkan pabrik roti tersebut harus mengeluarkan biaya produksi lebih banyak. Maklum, selama ini dalam satu hari pabrik roti milik Ujang menghabiskan 10 tabung gas elpiji 12 kg.

Dampak dari ini, Ujang berencana beralih memakai elpiji 3 kg yang lebih murah dan berencana mengurangi karyawan untuk menekan biaya pengeluaran.

"Tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Mau nggak mau alternatifnya kita beralih ke 3 kg atau pengurangan karyawan," tutur ujang saat di temui di pabrik roti rumahan miliknya.

Menurut Ujang, kenaikan elpiji 12 kg ini merupakan pukulan berat bagi pengusaha atau pedagang di Kota Serang. Khususnya pengusaha yang kesehariannya bergantung pada sumber energi ini.

Dia pun berharap pemerintah segera menurunkan kembali harga elpiji demi keberlangsungan usaha kecilnya tersebut. (Nrm)