kementerian pendayagunaan aparatur negara...

KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

PenyusunanPETA PROSES BISNISInstansi Pemerintah

Disampaikan dalam Rapat KoordinasiPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Batu - Jawa Timur31 Juli 2018

Adrinal, SE.,Ak, M.SiKepala Bidang Penyiapan Kebijakan Tata Laksana


Ribuan pegawai dan puluhan unit kerjayang sering tidak termonitor dengan baikProses bisnis yang kompleksInfrastruktur dan aset teknologi informasitidak terkendaliTingkat rotasi pegawai yang tinggiStaff dan pimpinan baru perlu waktu untukmemahami kondisi organisasiPengelolaan layanan berbasis teknologiinformasi yang tidak sistematis

Kondisi di Organisasi

2


Berhubungan dengan Aset dan Layanan Pendukung● Seluruh aset organisasi, di mana posisinya, bagaimana mengontrol dan memperbaiki bila ada

kerusakan● Bagaimana memilih pembelian aset baru● Apakah arsitektur organisasi, pembagian divisi, cukup untuk mendukung proses bisnis

organisasi● Dokumen yang diproduksi seluruh staf

Berhubungan dengan Kegiatan● Kegiatan sehari-hari, kebiasaan masing-masing staf, dan bagaimana tahapan penyelesaian

masalah● Bagaimana proses pengajuan cuti, pelaksanaan pekerjaan, pengunduran diri, dsb

Berhubungan dengan Pengontrolan dan Pengukuran Kinerja● Bagaimana mengukur kinerja staf dan organisasi● Bagaimana aset dan kegiatan mendukung layanan yang disediakan organisasi

Masalah di Organisasi

3


Kita Perlu Arsitektur Organisasi

Visi dan Misi Organisasi Fungsi dan Struktur

Organisasi Roadmap Organisasi Proses Bisnis Organisasi Pengelolaan Aset dan

Infrastruktur Pengelolaan Data, Informasi,

Aplikasi Kebijakan Keamanan dsb …

EnterpriseArchitecture

1. Business Architecture2. Data Architecture3. Application Architecture4. Technology Architecture

4


Kita Perlu Pengelolaan Kegiatan

Tahapan melakukan kegiatan Analisis dari suatu kegiatan Dokumen apa saja yang dihasilkan Bagaimana memonitor hasil

pekerjaan Bagaimana cara mengukur hasil

pekerjaan Software apa saja yang digunakan dsb ...

ProjectManagement

1. Initiation2. Planning3. Executing4. Monitoring and

Controlling5. Closing5


Kita Perlu Pengelolaan Layanan

Bagaimana membangun layananpublik yang baik

Bagaimana pengaturan servicelevel agreement

Bagaimana bila ada masalah Bagaimana mengelola

pengetahuan Bagaimana pengaturan

pelaporan berkalanya dsb …

ServiceManagement

1. Service Strategy2. Service Design3. Service Operation4. Service Transition

6


Kita Perlu Monitoring dan Evaluasi

Kapan kinerja bisa diukur Parameter apa saja untuk

mengukur kinerja Apa alat ukur yang bisa digunakan Bagaimana menilai tingkat

kematangan dari kinerja Siapa yang berhak mengukur Siapa yang berhak menjawab

kuesioner pengukuran

Monitoring andEvaluation

1. Planning and Organization2. Acquisition andImplementation3. Delivery and Service4. Monitoring

7


Kita Perlu Arsitektur Organisasi

Visi dan Misi Organisasi Fungsi dan Struktur

Organisasi Roadmap Organisasi Proses Bisnis Organisasi Pengelolaan Aset dan

Infrastruktur Pengelolaan Data, Informasi,

Aplikasi Kebijakan Keamanan dsb …

EnterpriseArchitecture

1. Business Architecture2. Data Architecture3. Application Architecture4. Technology Architecture

8


Visi dan Misi DJPK

VisiMenjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan DaerahBerkelas Dunia yang Adil dan Transparan

MisiMewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuanganpusat dan daerah yang transparan dan akuntabelMelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaanhubungan keuangan pusat dan daerah yang efektifMenyelenggarakan sistem informasi keuangan daerahyang akurat, transparan, dan tepat waktuMeningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

9


Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan

Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan

Sekretariat DirektoratJenderal

Sekretariat DirektoratJenderal

Subdirektorat Dana Bagi HasilSubdirektorat Dana Bagi Hasil

Subdirektorat Dana AlokasiUmum

Subdirektorat Dana AlokasiUmum

Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Fisik I

Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Fisik I

Subdirektorat Dana Desa,Otonomi Khusus, dan Dana

Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta

Subdirektorat Dana Desa,Otonomi Khusus, dan Dana

Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta

Subdirektorat Hibah, DanaDarurat, dan Dana Insentif

Daerah

Subdirektorat Hibah, DanaDarurat, dan Dana Insentif

Daerah

Subdirektorat SinkronisasiRaperda Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Subdirektorat SinkronisasiRaperda Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Fisik II

Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Fisik II

Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional

Subdirektorat Pemantauan danEvaluasi Pendapatan Asli

Daerah

Subdirektorat Pemantauan danEvaluasi Pendapatan Asli

Daerah

Subdirektorat PengembanganPotensi Pendapatan Asli Daerah

Subdirektorat PengembanganPotensi Pendapatan Asli Daerah

Direktorat Dana PerimbanganDirektorat Dana PerimbanganDirektorat Pembiayaan dan

Transfer Non Dana PerimbanganDirektorat Pembiayaan dan

Transfer Non Dana Perimbangan

Subdirektorat PengembanganPendanaan Perkotaan dan

Kawasan

Subdirektorat PengembanganPendanaan Perkotaan dan

Kawasan

Subdirektorat Data KeuanganDaerah

Subdirektorat Data KeuanganDaerah

Direktorat Pendapatan danKapasitas Keuangan DaerahDirektorat Pendapatan danKapasitas Keuangan Daerah

Direktorat Evaluasi Pengelolaandan Informasi Keuangan DaerahDirektorat Evaluasi Pengelolaandan Informasi Keuangan Daerah

Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Non Fisik

Subdirektorat Dana AlokasiKhusus Non Fisik

Subdirektorat PerumusanKebijakan Dana Perimbangan

Subdirektorat PerumusanKebijakan Dana Perimbangan


Subdirektorat Bimbingan TeknisKeuangan Daerah

Subdirektorat Bimbingan TeknisKeuangan Daerah

Subdirektorat PerumusanKebijakan Pendapatan Asli

Daerah

Subdirektorat PerumusanKebijakan Pendapatan Asli

Daerah


Subdirektorat Akuntansi danPelaporan Transfer ke DaerahSubdirektorat Akuntansi danPelaporan Transfer ke Daerah

Subdirektorat PelaksanaanTransfer

Subdirektorat PelaksanaanTransfer

Subdirektorat PerumusanKebijakan Non Dana

Perimbangan

Subdirektorat PerumusanKebijakan Non Dana

Perimbangan

Subdirektorat Data NonKeuangan Daerah

Subdirektorat Data NonKeuangan Daerah

Subdirektorat TeknologiInformasi

Subdirektorat TeknologiInformasi


Subdirektorat EvaluasiKeuangan Daerah

Subdirektorat EvaluasiKeuangan Daerah

BagianPerencanaan dan

Keuangan

BagianPerencanaan dan

Keuangan

Bagian SumberDaya ManusiaBagian SumberDaya Manusia

Bagian Umum,Kehumasan, danBantuan Hukum

Bagian Umum,Kehumasan, danBantuan Hukum

Bagian Organisasidan Kepatuhan

Internal

Bagian Organisasidan Kepatuhan

Internal

10


PengelolaanRisiko

Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Perumusan Kebijakan HKPD

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, danHibah Daerah

Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, DanaDesa, dan Hibah Daerah

PengelolaanKinerja

PelayananPerencanaandan Keuangan

PelayananSumberDayaManusia

PelayananUmum,Kehumasandan BantuanHukum

PelayananOrganisasidan TataLaksana

PRIMARYFUNCTION

SUPPORT

FUNCTION

KepatuhanInternal

MANAGEMENT

FUNCTION

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

PelayananTeknologiInformasi

1111


Business Model CanvasKey Partners Key Activities Value

Propositions

Key Resources

CustomerRelationships

Channels

CustomerSegments

Revenue StreamsCost Structure

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga

PemerintahanDaerah

PemerintahanDaerah

MediaMasaMediaMasa

Aset/Infrastruktur

Aset/Infrastruktur

SDMSDM

Informasidan DataInformasidan Data

SOPSOP

Kode EtikKode Etik

Menjadi onesource data untuk

keuangan daerah dilevel nasional

Menjadi onesource data untuk

keuangan daerah dilevel nasional

Offline: Sosialisasi,Korespondensi,

Koordinasi, Supervisi,Workshop, Bimbingan

Teknis, RuangPelayanan Terpadu,

Kotak Saran, Site Visit

Offline: Sosialisasi,Korespondensi,

Koordinasi, Supervisi,Workshop, Bimbingan

Teknis, RuangPelayanan Terpadu,

Kotak Saran, Site Visit

Online: Situsdjpk.depkeu.go.id, Call

Center, Help Desk.

Online: Situsdjpk.depkeu.go.id, Call

Center, Help Desk.

EmailEmail

WebsiteWebsiteTeleponTelepon

MediaDefisMediaDefis

Social Media(Facebook, Twitter)

Social Media(Facebook, Twitter)

Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga

PemerintahanDaerah

PemerintahanDaerah

Masyarakat

BelanjaPegawaiBelanjaPegawai

BelanjaModal

BelanjaModal APBNAPBN

DPR/DPDDPR/DPD

BPKBPK

RencanaStrategisRencanaStrategis

DonorDonorBelanja

Barang danJasa

BelanjaBarang dan

Jasa

SIKDSIKD

PeraturanPerundang-undangan

PeraturanPerundang-undangan

Monitoring danEvaluasiPengelolaanHKPD

Monitoring danEvaluasiPengelolaanHKPD

PeningkatanKapasitasKeuanganDaerah


PenyelenggaraanSIKDPenyelenggaraanSIKD

Pelaksanaan danPenatausahaanTransfer keDaerah, DanaDesa, dan HibahDaerah

Pelaksanaan danPenatausahaanTransfer keDaerah, DanaDesa, dan HibahDaerahUnit Eselon I

KementerianKeuangan

Unit Eselon IKementerian

Keuangan

BPKPBPKP

BIBI APHAPH

UniversitasUniversitas AnggaranAnggaran

Akademisi

Desa

Guru

Sekolah

Puskesmas

Pembina jabatanfungsional analis

keuangan pusat dandaerah

Pembina jabatanfungsional analis

keuangan pusat dandaerah

Menjadi modelmonitoring dan evaluasi

hubungan keuanganpusat dan daerah

Menjadi modelmonitoring dan evaluasi

hubungan keuanganpusat dan daerah

Kewenangan sebagaipenyedia layananterpadu keuangandaerah (RPTKD)

Kewenangan sebagaipenyedia layananterpadu keuangandaerah (RPTKD)

Kewenanganperumusan formulasi

kebijakan desentralisasifiskal

Kewenanganperumusan formulasi

kebijakan desentralisasifiskal

Kewenangan alokasidan pelaksanaan transfer

ke daerah dan danadesa

Kewenangan alokasidan pelaksanaan transfer

ke daerah dan danadesa

Memegang teguh nilai-nilaikementerian keuangan

(integritas, professionalme,pelayanan, sinergi,

kesempurnaan)

Memegang teguh nilai-nilaikementerian keuangan

(integritas, professionalme,pelayanan, sinergi,

kesempurnaan)

PerumusanKebijakan danPerencanaan HKPD

PerumusanKebijakan danPerencanaan HKPD

Penganggaran dan PengalokasianDana Transfer ke Daerah, DanaDesa, dan Hibah Daerah

Penganggaran dan PengalokasianDana Transfer ke Daerah, DanaDesa, dan Hibah Daerah

12


Data

Arc

hite

ctur

eAp

plica

tion

Arch

itect

ure

Busin

ess A

rchi

tect

ure

Tech

nolo

gyAr

chite

ctur

e

`

BUSINESS FUNCTION

Perumusan Kebijakan danPerencanaan HKPD

Penganggaran dan PengalokasianDana Transfer ke Daerah, Dana

Desa dan Hibah Daerah

Pelaksanaan danPenatausahaan Transfer ke

Daerah, Dana Desa, dan HibahDaerah

Monitoring dan EvaluasiPengelolaan HKPD

Penyelenggaraan SistemInformasi Keuangan

DaerahSupporting

Pengelolaan Kinerja

Kepatuhan Internal

Pengelolaan Risiko

Kebijakan Transfer Non Dana Perimbangan DanDana Desa

Kebijakan Pembiayaan DaerahKebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Peningkatan Kapasitas KeuanganDaerah

Kebijakan Jabatan Fungsional AKPD

Kebijakan Monev HKPD

Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan Hibah Daerah

Kebijakan Pendanaan Perkotaan, Daerah OtonomBaru, Perdesaan, dan Kawasan

Kebijakan Penyelenggaraan Sistem InformasiKeuangan Daerah

Penganggaran DanaPerimbangan

Pengalokasian DanaPerimbangan

Penganggaran Non DanaPerimbangan

Pengalokasian Non DanaPerimbangan

Pelaksanaan Transfer DanaPerimbangan

Pelaksanaan Transfer Non DanaPerimbangan

Penyusunan DIPA TKDD, dan DanaDesa

Penatausahaan TKDD, Dana Desa,dan Hibah

Monev Pelaksanaan Kebijakan danAlokasi Dana Perimbangan

Monev Pelaksanaan Kebijakan danAlokasi Transfer Non Dana Perimbangan

Monev Pelaksanaan KebijakanPembiayaan Daerah

Monev Pelaksanaan KebijakanPeningkatan Pendapatan dan Kapasitas

Keuangan Daerah

Monev Sistem Informasi dan KeuanganDaerah

Monev Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Kapasitas diBidang Transfer ke Daerah

Peningkatan Kapasitas diBidang Pendpatan Asli

DaerahPeningkatan Kapasitas di

Bidang Hibah DaerahPeningkatan Kapasitas diBidang Pinjaman Daerah

Peningkatan Kapasitas diBidang Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Pengembangan Sistem InformasiKeuangan Daerah

Penatakelolaan Sistem InformasiKeuangan Daerah

Pelayanan Sistem Informasi KeuanganDaerah

Transformasi Sistem InformasiKeuangan Daerah

Pelayanan Umum

Pelayanan Organisasi dan TataLaksana

Fasilitasi Bantuan Hukum

Pelayanan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Perencanaan danKeuangan

Pelayanan Teknologi Informasi

Pelayanan Humas dan Kerja SamaAntar Lembaga

BUSINESS PROCCESS

Management

Indikasi Kebutuhan Dana

Pagu Definitif PMK Perubahan

Nota Keuangan

Bahan Pembahasan Banggar

Lampiran Perpres

Perhitungan Perubahan Alokasi

PMK Kurang/Lebih Bayar

Usulan IKU

Renstra

Matriks Cascading dan Alignment

Kontrak Kinerja

LCK

Nilai Kinerja Organisasi

Data PegawaiBukti Pengaduan

Renja

Surat RekomendasiNotula Rapat

SK Komite Manajemen Risiko

Profil Risiko

Laporan Pemantauan Risiko

Undang-undang APBN terkait Dana Perimbangan

Peraturan Presiden Tentang Rincian APBN terkaitDana Perimbangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/KMK tentangDana Perimbangan

Peraturan Perundang-undangan

APBN

Perpres APBN

Grant/Loan Agreement

CHR

RDP BUN DIPA

SPM SPP SP2D

Resume Tagihan SKPRTD

RKA-BUN

Kwitansi Hibah Daerah

Withdrawal Application

Rencana Anggaran Biaya

Alokasi Dana

SPPHNPHD

Indikator Pencapaian

TKDD APBD

Data Pendanaan

Data Perekonomian Daerah

Laporan Analisis

Data Hibah Daerahy

Data Monitoring Sistem InformasiKeuangan Daerah

Survey Kebutuhan

Profile Kapasitas Keuangan

Kurikulum

Modul

Perencanaan Kegiatan

Undangan

Absensi

SPP

Surat Permintaan

Surat Konfirmasi

Surat Tugas

Rencana Kerja

Kerangkas Acuan Kerja

Project Charter

BRD SPK

Dokumen Piloting

Berita Acara Serah Terima

APBD

LPP PUSAP

PMK 74 Tahun 2015

DIPA

SK

MPHL-BJS

LP2P

Renja

POK

RAB

ULP SPK

SPMB

RAB TOR

PMK/KMK

SKP

AKPD

Instrumen Monev

PLT/PLH

Renstra

SPP SPM

SPJ

UP

BAR

IKU

MoM

Peningkatan KapasitasKeuangan Daerah

SUPPORT SIKD

ENTERPRISE SIKD

Asset and Inventory Human Resource Planning and Financial Collaboration

INDIRA MASBRO

Aplikasi Persediaan

SIMAK BMN

Aplikasi Pustaka

Aplikasi GPP

Simpeg

SPIDI RKA-KL ADIK

SAS SAIBA DKD

INTAN Guest Book

Procurement

SINTIASIMIA DJPK E-Office

Repositori Aplikasi DJPK e-Performance

eProc LPSE SIMPLE

SIMAPANe-Formasi

Management Project

ToolsAplikasi Audit Network Report

Sipoltak

Transfer Administration Management

Aplikasi PelaksanaanTransfer I

Aplikasi Pelaksanaan Transfer II

Laporan DanaTransfer

AplikasiMonitoring SPAN

SASTransfer

Budgeting Allocation Management

SIPRIDA

Aplikasi DBH CHT

Aplikasi Simulasi dan Alokasi Dana Desa

BERBUDI

RKAKL-BA999

Network ServicesRouting Technology

Switching Technology

LAN Technology

Wireless LAN Technology

Platform ServicesServer Operating System

Server

System ManagementServices

Backup and Recovery

Event Management

System and Network Management

Server Management

Service DeliveryProject Management

KPI

Persentase Penyelesaian Rekomendasi AtasPermasalahan PDRD

Persentase Ketepatan Waktu PenyelesaianRekomendasi Atas Evaluasi Raperda PDRD

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern

Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yangBerkualitas

Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah

Persentase Penyaluran DAK yang Berbasis pada KinerjaPenyerapan Terhadap Total Alokasi DAK

Indeks Kepuasan Pengguna LayananPersentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana

Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaulatan Pangan TerhadapSeluruh Alokasi DAK

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Direktorat DanaPerimbangan

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Persentase Alokasi Kinerja Terhadap Total Alokasi Dana InsentifDaerah

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Penyampaian Laporan Realisasi dana Transfer Tepat Waktu

Persentase Penyaluran Hibah ke Daerah Terhadap PermintaanPenyaluran

Persentase Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda dengan LaporanKeuangan Transfer ke Daerah

Indeks Kepuasan Pengguna LayananPersentase Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah

yang terkendaliPersentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang TelahDitindaklanjuti

Indkes Kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)Persentase Penyelesaian Permintaan Penyaluran Hibah/BantuanPendanaan dari Daerah Induk/Provinsi ke Daerah Otonom Baru

Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

Persentase Policy Recommendation HasilPengawasan Itjen yang Telah

Ditindaklanjuti

Persentase Jumlah Rekomendasi atasEvaluasi Raperda PDRD

Persentase Penyelesaian Kajian di bidangPendanaan di Daerah Secara Tepat

Waktu

Persentase Kualitas PelaksanaanAnggaran

Rasio PDRD Tahun Terhadap PDRB

Persentase Ketepatan Jumlah PenyetoranPajak Rokok

Persentase Kerjasama Penyelenggaraan In-House Training oleh Pemerintah Daerah

Persentase Jumlah Daerah yang Terkena Sanksi atasKeterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah (Min)Persentase pertukaran data melalui Data Pooling Kementerian

KeuanganPersentase Daerah yang Memiliki APBD yang Sehat

Ketersediaan Data APBDPersentase Tersedianya Data non Keuangan Daerah yang Lengkap,

Handal, Mutakhir, Aman, dan AkuratPersentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD)Persentase Pelaksanaan Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Data Keuangan Daerah yang Terverifikasi

Persentase Data Non Keuangan Daerah yang Terverifikasi

Indeks Kepuasan Pengguna LayananPersentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang

telah ditindaklanjuti

Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar KompetensiJabatan

Persentase Pencapaian Transformasi Kelembagaan DJPK

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan PencapaianOutput Belanja Setditjen PK

Tingkat Downtime Sistem TIK

Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat

Sistem Informasi Keuangan DaerahManagement

Core SIKD

Simpatik SIKD Mitra SIKD

DAKPRO

WBRS

EIS SIKD

INOVASI SPAN

Monitoring Penyaluran Hibah

Inovasi DAK

ID WEB

Website DJPK

Integration ServiceService Oriented Architecture

Business Process Management

Enterprise Application Integration

Enterprise Service Bus

Sinergi SIKD

Data ServicesData Mining

Search Engine

Data Modelling

Master Data Management

Database Conectivity

Security ServiceFirewall

Access and Identity Management

Network Access Control

Digital Rights Management

Antivirus and Anti-Malware

Common System ServicesHTTP Services

Email and Collaboration

File Services

Print Services

Virtualization Services

13


ManagementPerumusanKebijakanHKPD

Penganggaran danPengalokasianDana Transfer keDaerah, DanaDesa, dan HibahDaerah

Pelaksanaan danPenatausahaanTransfer ke Daerah,Dana Desa, danHibah Daerah

Monitoringdan EvaluasiPengelolaanHubunganKeuanganPusat Daerah(HKPD)


Penyelenggaraan SistemInformasiKeuanganDaerah

Support

Management

• Meminta UsulanKontrak Kinerja

• MenyampaikanLaporan MitigasiRisiko

• Meminta UsulanProfile Risiko

• MenindaklanjutiHasil Audit

• Meminta Usulan KontrakKinerja

• Menyampaikan LaporanMitigasi Risiko

• Meminta Usulan ProfileRisiko

• Menindaklanjuti Hasil Audit

• Meminta Usulan Kontrak Kinerja• Menyampaikan Laporan Mitigasi

Risiko• Meminta Usulan Profile Risiko• Menindaklanjuti Hasil Audit




• Menindaklanjuti HasilAudit




• MenindaklanjutiHasil Audit

• MemintaPengembanganAplikasi dan Data




• Menindaklanjuti HasilAudit

• Meminta Rekrutmen SDM• Mengajukan Anggaran Kegiatan• Meminta Pengadaan Barang/Jasa• Mengajukan Legal Drafting• Mengajukan Prosedur dan Metode

Kerja/SOP• Mengajukan Addendum Kontrak

Kinerja• Menyampaikan Laporan Mitigasi

Risiko• Menindaklanjuti Hasil Audit• Menyampaikan Usulan SOP

PerumusanKebijakan HKPD

• Melaporkan PengaduanPelanggaran

• Mengajukan Usulan NaskahDinas Direktorat JenderalPK

• Mengajukan UsulanPeraturan/RancanganPeraturan

Menyampaikan Lampiran PeraturanPresiden dan/atau PMK terkaitalokasai Dana Transfer ke Daerah,Dana Desa, dan Hibah Daerah

Menerima Hasil Monev Meminta PengembanganAplikasi dan Data


Kerja/SOP• Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja• Menyampaikan Usulan SOP

Penganggaran danPengalokasian DanaTransfer ke Daerah,Dana Desa, danHibah Daerah




• Meminta PerumusanKebijakan HKPD

• Meminta FinalisasiLampiran PeraturanPresiden dan/atauPMK terkait alokasaiDana Transfer keDaerah, Dana Desa,dan Hibah Daerah

• Meminta PengembanganAplikasi dan Data

• Meminta Data KeuanganDerah dan Non KeuanganDaerah



Pelaksanaan danPenatausahaanTransfer ke Daerah,Dana Desa, danHibah Daerah




Meminta PerumusanKebijakan HKPD

• Meminta PengembanganAplikasi dan Data

• Meminta Data NonKeuangan Daerah



Monitoring danEvaluasiPengelolaanHubungan KeuanganPusat Daerah(HKPD)





Menyampaikan RekomendasiPenyaluran

Meminta PengembanganAplikasi dan Data



PeningkatanKapasitas KeuanganDaerah




Meminta PengembanganAplikasi dan Data



PenyelenggaraanSistem InformasiKeuangan Daerah






Support


• Meminta Usulan IKU• Mengajukan Usulan Naskah

Dinas Direktorat Jenderal PK• Meminta Usulan SOP

• Meminta Usulan IKU• Meminta Laporan

Bahan PendukungStatistik

• Meminta UsulanSOP

• Meminta Usulan IKU• Meminta Laporan Bahan

Pendukung Statistik• Meminta Usulan SOP• Meminta Workplan

• Meminta Usulan IKU• Meminta Laporan Bahan Pendukung

Statistik• Meminta Usulan SOP• Meminta Workplan

• Meminta Usulan IKU• Meminta Laporan Bahan

Pendukung Statistik• Meminta Usulan SOP• Meminta Workplan

• Meminta Usulan IKU• Meminta Laporan

Bahan PendukungStatistik

• Meminta Usulan SOP• Meminta Workplan

• Meminta Usulan IKU• Meminta Pengembangan

Aplikasi dan Data• Meminta Laporan Bahan

Pendukung Statistik• Meminta Usulan SOP

14


Peta Proses Bisnis

ProsesBisnis

Level 2

ProsesBisnis

Level 2

ProsesBisnis

Level 1

ProsesBisnis

Level 1

ProsesBisnis

Level 0

ProsesBisnis

Level 0

FungsiFungsiOrganisasiOrganisasi

Visi danMisi

Fungsi 1

Proses BisnisLevel 0







Fungsi 2 Proses BisnisLevel 0


15


PengelolaanRisiko

Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Perumusan Kebijakan HKPD

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, danHibah Daerah

Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, DanaDesa, dan Hibah Daerah

PengelolaanKinerja

PelayananPerencanaandan Keuangan

PelayananSumberDayaManusia

PelayananUmum,Kehumasandan BantuanHukum

PelayananOrganisasidan TataLaksana

PRIMARYFUNCTION

SUPPORT

FUNCTION

KepatuhanInternal

MANAGEMENT

FUNCTION

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

PelayananTeknologiInformasi

1616


17


Landasan Operasional PelaksanaanPerumusan Proses Bisnis di Kementerian

LandasanoperasionalpelaksanaanProses Bisnis

diKementerian

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan

Tata Kelola Pemerintahan Yang BaikPeningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi

Permen PANRB No. 19 Tahun 2018Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

memberikan acuan bagi K/L/Duntuk membangun dan menata proses bisnis

Renstra Kementerian 2015 – 2019

Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi KementerianNegara

Kewajiban penyusunan Peta Proses Bisnis

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanSOP AP


Keselarasan dan Konsistensi untuk menjagaEfektivitas Organisasi

1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung

menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja

(KPI) secara spesifik dan terukur;

MandatMandat DisainOrganisasi

DisainOrganisasi

StrukturOrganisasiStruktur

OrganisasiProsesBisnisProsesBisnis

AnalisisJabatanAnalisisJabatan

UraianJabatanUraianJabatan

SpesifikasiJabatan

SpesifikasiJabatan = HarmonisPraktek

Terbaik

MandatMandat ?? StrukturOrganisasiStruktur

Organisasi ?? ?? UraianJabatanUraianJabatan

SpesifikasiJabatan

SpesifikasiJabatan = ?

“lompatan proses”

“lompatan proses”

KondisiSaat Ini

Kesenjangan


Keterkaitan Proses Bisnis dalam EfektivitasKerangka Kelembagaan


ILUSTRASI KLASIFIKASI PROSES(BIROKRASI : KEMENTERIAN DAN LEMBAGA)

SUPP

LIER

INPU

T

OUTP

UT/O

UTCO

ME

CUST

OMER

Management Processes

Main Processes

Supporting Processes

•Perumusan kebijakan;•Perencanaan (program/kegiatan/anggaran);•Penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur,

kriteria)

•Administrasi Itjen/Setjen/Ditjen/Badan/Pusat;•Manajemen sumberdaya (al : SDM, BMN, Keu)•Dukungan operasional (al : IT, Hukum, Humas)

•Pelaksanaan kebijakan;•Bimbingan teknis/supervisi/evaluasi;•Penyelenggaraan Layanan publik;


Sumber : Mark von Rosing. 2015. The Complete Business ProcessHandbook. Body of Knowledge from Process Modeling to BPMVolume I. Elsevier. 2015.

Dari berbagai referensi dapat diperoleh “kaidah dasar”, bahwa proses bisnis(sederhana) terbagi dalam 3 (tiga) bagian :

• Management process = guides >> menjadi landasan dalam pelaksanaankegiatan;

• Main process = activities and sequence >> pelaksanaan proses inti• Supporting process = enabler >> merupakan prasyarat (pendukung)

pelaksanaan proses inti;


Peta Proses dalam Ketatalaksanaan

Pelaku

Aktivitas

ProsesProses

Pelaku

Proses

CrossFunctional Map

CrossFunctional Map

BusinessProcess

Sub BusinessProcess

BusinessProcess

Sub BusinessProcess

RelationshipMap

RelationshipMap

• Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkanhubungan antara “Proses dengan Proses”;

• Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelakudengan Aktivitas”;

• Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku denganProses”;


Kerangka Pengembangan Proses Bisnis

Bagian-bagian didalam suatuproses bisnis

Alur kerja yang dibutuhkan untukmenjalankan sasaran utama bisnis

Langkah-langkah detail untukmelaksanakan suatu aktivitas

Serangkaian alur kerja yang logis,berhubungan dan sekuensialmembuat suatu bagian proses makro

Activities

Sub-processes

Cross Function

Standard OperatingProsedure (SOP)

Task

Business-process


Definisi, Maksud Dan Tujuan

Agar setiap instansi pemerintah:1

mampu melaksanakan tugas dan fungsisecara efektif dan efisien

2

mudah mengkomunikasikan baik kepadapihak internal maupun eksternal

3memiliki aset pengetahuan yang menjadidasar pengambilan keputusan strategis

4mudah melihat potensi masalah dan potensiperbaikan

5memiliki standar pelaksanaan pekerjaan

sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dansaling terkait yang menghasilkan keluaranyang sesuai dengan kebutuhan pengguna dansumber daya yang tersedia.

PROSES BISNIS

aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci,tahap demi tahap dan sistematis, rutin atauberulang-ulang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Maksud dan Tujuan


Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alurkerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan

Visi, Misi dan TujuanVisi, Misi dan Tujuan

Tugas dan FungsiTugas dan Fungsi

Proses BisnisProses Bisnis

Sub ProsesSub Proses

• Level 0 sampaidengan level (n)

• SOP adalah levelterendah

• Mengidentifikasi ruang lingkuporganisasi yang akan dipetakanberdasarkan mandat dari visi, misi,dan tujuan.

• Mengidentifikasi fungsiberdasarkan analisis dokumenpendukung dan analisis visi, misi,serta tujuan.

• Setiap fungsi yang telahdiidentifikasi selanjutnya dijabarkanmenjadi beberapa proses bisnisuntuk mendukung pelaksanaanfungsi tersebut.


Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis

TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENYUSUNAN

Pembentukan anggota tim

Identifikasi Proses danpenetapan ruang lingkup

Perencanaan dan PenyusunanJadwal

Identifikasi ruanglingkup organisasi

Identifikasi fungsi

Penjabaranfungsi

Penyusunan petaproses bisnis dari

proses palingbesar sampai

dengan level palingkecil

Pengesahandokumen

Pendistribusiandokumen

Penyimpanan, penempatandan pemanfaatan dokumen

Perubahandokumen

TAHAP PENERAPAN TAHAP PENYUSUNAN


Konsep Permodelan BPMN

ProsesBisnis Level

3

ProsesBisnis Level

3

ProsesBisnis Level

2

ProsesBisnis Level

2

ProsesBisnis Level

1

ProsesBisnis Level

1

FungsiFungsiOrganisasiOrganisasi

Visi danMisi

Fungsi 1








Fungsi 2 Proses BisnisLevel 1



Konsep Permodelan BPMN

Level 3

Level 0 Level 1

Level 2

Level (n)


Konsep Permodelan Flowchart


Konsep Permodelan FlowchartPeta proses bisnis

Peta sub proses bisnis

Peta relasi

Peta lintas fungsi


Peta Proses Bisnis Deputi Kelembagaan dan TataLaksana #1

Dijabarkandalam levelyang lebih

rendah


Penjabarandari level

yang lebihtinggi

Dijabarkan dalam level yang lebih rendah

PAN-01 Penataan kelembagaan dan tatalaksanapemerintah

PAN-01.01Perumusan

kebijakankelembagaan dan

tata laksana


PAN-01.02.01Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penetapan kelembagaan

Eselon IJPT Ut


AnalisisBeban Kerja

AnalisisBeban Kerja

ReferensiDasar

Peta CFM : Evaluasi Kelembagaan


• Peta Proses Bisnis adalah diagram yangmenggambarkan hubungan kerja yangefektif dan efisien antar unit organisasiuntuk menghasilkan kinerja sesuaidengan tujuan pendirian organisasi agarmenghasilkan keluaran yang bernilaitambah bagi pemangku kepentingan.

• Proses adalah serangkaian tahapan yangmengubah input menjadi output.

37

Penyusunan Peta Proses Bisnismerupakan acuan bagi instansipemerintah untukmenggambarkan hubungankerja yang efektif dan efisienantar unit organisasi untukmenghasilkan kinerja sesuaidengan tujuan pendirianorganisasi agar menghasilkankeluaran yang bernilai tambahbagi pemangku kepentingan.

PERMENPAN 19/2018


PROBIS LV I

PROBIS LV II

PROBIS LV III

PROBIS LV IV


PERUBAHAN PROSES BISNIS SESUAI PERMENPAN 12/2011KE PERMENPAN 19/2018

2016-2017

Kementerian PANRBmenyusun petaproses bisnisberdasarkan

PermenPANRB No12 Tahun 2011

2018Kementerian

PANRBmenyesuaikan

peta proses bisnissesuai

PermenPANRB No19 Tahun 2018

2018Peraturan MenteriPendayagunaan

Aparatur Negara danReformasi BirokrasiRepublik IndonesiaNomor 19 Tahun

2018

2011Peraturan Menteri

negarapendayagunaanaparatur negaradan Reformasi

birokrasiNomor 12 tahun

2011

2015Pasal 26 Perpres 47

Tahun 2015mengamanatkan

Kementerian PANRBuntuk menyusun

peta proses bisnis


Kepala DaerahProvinsi

JPT Madya

JPT Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

JPT Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

JPT Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

ProvinsiSekretaris Daerah provinsimerupakan jabatan eselon Ib ataujabatan pimpinan tinggi madya

• Sekretaris DPRD provinsi, inspekturDaerah provinsi, asisten sekretarisDaerah provinsi, kepala dinasDaerah provinsi, kepala badanDaerah provinsi, dan staf ahligubernur merupakan jabatan eselonIIa atau jabatan pimpinan tinggipratama

• Kepala biro sekretariat Daerahprovinsi merupakan jabatan eselonIIb atau jabatan pimpinan tinggipratama.

• Sekretaris inspektorat Daerahprovinsi, inspektur pembantu,sekretaris dinas Daerahprovinsi, sekretaris badanDaerah provinsi, kepala badanpenghubung Daerah provinsi,kepala bagian, dan kepalabidang merupakan jabataneselon IIIa atau jabatanadministrator.

• Kepala cabang dinas Daerahprovinsi kelas A, kepala unitpelaksana teknis dinas danbadan Daerah provinsi kelas Amerupakan jabatan eselon IIIbatau jabatan administrator.


Kepala DaerahKabupaten/Kota

JPT Pratama

JPT Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

JPT Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

JPT Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

Kabupaten/KotaSekretaris Daerah kabupaten/kotamerupakan jabatan eselon IIa ataujabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris DPRD kabupaten/kota,inspektur Daerah kabupaten/kota, asistensekretaris Daerah kabupaten/ kota, kepaladinas Daerah kabupaten/kota, kepalabadan Daerah kabupaten/kota, dan stafahli bupati/wali kota merupakan jabataneselon IIb atau jabatan pimpinan tinggipratama

• Sekretaris inspektorat Daerahkabupaten/kota, inspekturpembantu, sekretaris dinasDaerah kabupaten/kota,sekretaris badan Daerahkabupaten/kota, kepala bagian,serta camat merupakan jabatanstruktural eselon IIIa ataujabatan administrator.

• Kepala bidang pada dinas danbadan serta sekretariskecamatan merupakan jabatanstruktural eselon IIIb ataujabatan administrator.


Kisi – Kisi Evaluasi Proses Bisnis

Kriteria: KetersediaanDimensi: Ketersediaan Peta Proses Bisnis

42

LEVEL 1Tidak ada peta proses bisnislevel 0 / peta proses lembaga

LEVEL 2Ada peta proses bisnis level 0/ peta proses lembaga,namun tidak dijabarkan lebihlanjut dalam peta levelselanjutnya / peta sub proses

LEVEL 3Ada peta proses bisnis level 0/ peta proses lembaga dandijabarkan ke levelselanjutnya / peta sub proses,namun tidak ada peta relasiyang menunjukkan hubungankerja

LEVEL 4Ada peta proses bisnis level 0 /peta proses lembaga dandijabarkan ke level selanjutnya /peta sub proses sub proses,namun tidak ada peta lintasfungsi yang lengkap dan

LEVEL 5Ada peta proses bisnis level 0/ peta proses lembaga dandijabarkan ke levelselanjutnya / peta sub proses,dilengkapi peta relasi, danpeta lintas fungsi secaralengkap dan


Kecukupanrelevansi

hubungan PetaProses Bisnis

dengan RenstraRenstra tidak

tersedia

Renstra tersedia,namun tidak dapat

dipahami hubungannyadengan peta proses

bisnis

Renstra tersedia dandapat dipahamisebagian kecil

hubungannya denganpeta proses bisnis

Renstra tersedia dandapat dipahamisebagian besar


Renstra tersedia,dapat dipahami

hubungannya secarakeseluruhan , danterlihat jelas dalampeta proses bisnis

Kecukupanhubungan

dengan Tugasdan Fungsi

Tusi tidak tersedia

Tusi tersedia, namuntidak dapat dipahamihubungannya dengan

peta proses bisnis

Tusi tersedia dandapat dipahamisebagian kecil


Tusi tersedia dandapat dipahamisebagian besarhubungannya

dengan peta prosesbisnis

Tusi tersedia, dapatdipahami

hubungannya secarakeseluruhan dan

terlihat jelas dalampeta proses bisnis

Kecukupan hubungandengan peraturanperundangan yang

relevanPeraturan perundangan

yang relevan tidaktersedia

Peraturan perundanganyang relevan tersedia,

namun tidak dapatdipahami hubungannya

dengan peta proses bisnis

Peraturan perundanganyang relevan tersedia dandapat dipahami sebagian

kecil hubungannya denganpeta proses bisnis

Peraturan perundanganyang relevan tersedia dandapat dipahami sebagian

besar hubungannya denganpeta proses bisnis

Peraturan perundangan yangrelevan tersedia, dapat

dipahami hubungannya secarakeseluruhan dan terlihat jelas

dalam peta proses bisnis

Kecukupandokumen SOP

SOP tidak tersedia

SOP yang adatidak dapatdipahami

hubungannyadengan petaproses bisnisSOP yang adadapat dipahamisebagian kecilhubungannya


SOP yang adadapat dipahamisebagaian besar

hubungannyadengan petaproses bisnis

SOP yang adadapat dipahamihubungannya

secarakeseluruhan dan

terlihat jelasdalam peta

proses bisnis

43

KRITERIA:KECUKUPAN


Kesesuaian PetaProses Bisnis denganprogram dan kegiatan

Seluruh Programdilaksanakan tidakberdasarkan peta

proses bisnisSebagian kecil

Programdilaksanakan

berdasarkan petaproses bisnis

Sebagian besarProgram

dilaksanakanberdasarkan peta

proses bisnisSeluruh Program

dilaksanakanberdasarkan peta

proses bisnis, namunbelum konsistenSeluruh Program

dilaksanakan secarakonsisten berdasarkan

peta proses bisnis

Kesesuaian Peta BisnisProses dengan dokumen

struktur organisasi dan tatakerja (SOTK)

Seluruh (SOTK) tidaksesuai dengan peta

proses bisnis

Sebagian kecil(SOTK) sesuai


Sebagian besar (SOTK)sesuai dengan peta

proses bisnis

Seluruh (SOTK)sesuai dengan petaproses bisnis namun

belum konsisten

Seluruh (SOTK) sesuaidengan peta proses

bisnis dan telah konsisten

Kesesuaian Peta Proses Bisnisdengan komunikasi dan

koordinasi antar unitorganisasi

Komunikasi dankoordinasi tidak ada

hubungan dengan petaproses bisnis

Sebagian kecil komunikasidan koordinasi sesuai


Sebagian besar komunikasidan koordinasi sesuai


Seluruh komunikasi dankoordinasi seluruhnya sesuaidengan peta proses bisnis,

namun belum konsisten

Seluruh komunikasi dan koordinasiterlaksana dengan baik sesuai

dengan peta proses bisnis secarakonsisten

44

KRITERIA:KESESUAIAN

kementerian pendayagunaan aparatur negara...

Documents