8/19/2019 KEL 6 PBAK

1/15

KELOMPOK 6

• ROMEL MAHULETE• SRI CHUSNIAH

• SUPARTIANA• TRI WAHYUDI

• WISNU APRIANDY

• YUSUF HIDAYAT

8/19/2019 KEL 6 PBAK

2/15

8/19/2019 KEL 6 PBAK

3/15

TINDAK PIDANA KORUPSI

• Korup i dapa" "!r%adi kar!na &!r&a#ai'ak"or (i a)n*a p!ndapa"an *an# r!nda+,adan*a k! !(pa"an, dan ada %u#a 'ak"ordari )uar *ai"u &u%ukan oran#)ain, a"aukuran#n*a -on"ro) diri.

8/19/2019 KEL 6 PBAK

4/15

• Oran# *an# k!dapa"an (!)akukan"indakan korup i akan di%a"u+i +uku(an

! uai d!n#an undan#$undan# *an# "!)a+di"!"apkan p!(!rin"a+. P!(!rin"a+Indon! ia pun %u#a "!)a+ (!(&!n"uk

ua"u &adan p!n*!)idikan (a a)a+ korup i*ai"u KPK. KPK (!(i)iki "u#a dan/!/!nan# un"uk (!n#u u" "un"a(a a)a+ korup i dari pu a" +in##a da!ra+.

8/19/2019 KEL 6 PBAK

5/15

PEN0ATUHAN PIDANA DALAM PERKARATINDAK PIDANA KASUS KORUPSI DI

INDONESIA

1!rda arkan k!"!n"uan undan#$undan#no(or 23 Ta+un 3444 undan#$undan#no(or 5 "a+un 5 3, %!ni p!n%a"u+anpidana *an# dapa" di)akukan +aki("!r+adap "!rdak/a "indak pidana korup iada)a+ 7

3. Pidana Ma"i5. Pidana P!n%ara2. Pidana Ta(&a+an

8/19/2019 KEL 6 PBAK

6/15

P!ra"uran p!rundan#$undan#an "!rkai"korup i

• Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1 !1 tentang Pem"erantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1 #$ tentang Pidana %uap

• Undang-Undang Nomor Tahun 1 tentang Penyelenggara Negara yang 'ersih( 'e"as

Korupsi(Kolusi( dan Nepotisme

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1 ( )iu"ah dengan Nomor &$ Tahun &$$1 tentang Pem"erantasan

Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang Nomor 3$ Tahun &$$& tentang Komisi Pem"erantasan Korupsi

• *nstruksi Presiden Nomor + Tahun &$$, tentang Per epatan Pem"erantasan Korupsi

• *nstruksi Presiden Nomor & Tahun &$1, tentang .ksi Pen egahan dan Pem"erantasan Korupsi Tahun &$1,

8/19/2019 KEL 6 PBAK

7/15

Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• K!"!"apan MPR *an# "!rkai" d!n#ankorup i ada)a+ TAP MPRNo(orI8MPR83449 "!n"an#P!n*!)!n##araan N!#ara *an# 1!r i+ dan1!&a Korup i, Ko)u i, dan N!po"i (!

8/19/2019 KEL 6 PBAK

8/15

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1 !1 tentangPem"erantasan Tindak Pidana Korupsi

• Pada pasal 1 ayat 1 di se"utkan /

0 'arang siapa dengan melawan hukum melakukan per"uatan memperkayadiri sendiri atau

orang lain( atau suatu 'adan( yang se ara langsung atau tidak langsung merugikan

keuangan negara dan atau perekonomiannegara( atau diketahui atau patut disangka

olehnya "ahwa per"uatanterse"ut merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara

8/19/2019 KEL 6 PBAK

9/15

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1 #$ tentangPidana %uap

• Pa a) 5 dan 2 di !&u"kan 7 : Pa a) 5

1aran# iapa (!(&!ri a"au (!n%an%ikan ! ua"uk!pada ! !oran# d!n#an(ak ud un"uk (!(&u%uk

upa*a oran# i"u &!r&ua" ! ua"u a"au "idak&!r&ua"! ua"u da)a( "u#a n*a, *an# &!r)a/anan d!n#an

k!/!nan#an a"auk!/a%i&ann*a *an# (!n*an#ku"k!p!n"in#an u(u(.

8/19/2019 KEL 6 PBAK

10/15

Undang-Undang Nomor Tahun 1 tentang Penyelenggara Negara yang 'ersih( 'e"as Korupsi(Kolusi( dan Nepotisme

• Pa a) 32 di !&u"kan 7

: A a k!pa "ian +uku(, *ai"u a a da)a(

n!#ara +uku( *an# (!n#u"a(akan)anda an

p!ra"uran p!rundan#$undan#an, k!pa"u"an,

dan k!adi)an da)a( !"iap k!&i%akan

p!n*!)!n##ara n!#ara;

8/19/2019 KEL 6 PBAK

11/15

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1 ( )iu"ah dengan Nomor &$ Tahun&$$1 tentang Pem"erantasan Tindak Pidana Korupsi

• Pa a) 5 a*a" 3, pa a) 2, pa a) 53, pa a) 55, dan

pa a) 52.

: Pa a) 5

S!"iap oran# *an# !-ara (!)a/an +uku(

(!)akukan p!r&ua"an (!(p!rka*adiri !ndiri a"au

oran# )ain a"au ua"u korpora i *an# dapa"

(!ru#ikank!uan#an n!#ara a"au p!r!kono(ian

n!#ara.

8/19/2019 KEL 6 PBAK

12/15

Undang-Undang Nomor 3$ Tahun &$$& tentangKomisi Pem"erantasan Korupsi

• Komisi Pem"erantasan Korupsi adalah lem"aga negara yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya "ersi2at independen dan "e"as dari

pengaruhkekuasaan manapun Undang-undang terse"ut memuat tugas(

2ungsi( dan kewenangan KPK dalam pem"erantasan korupsi

8/19/2019 KEL 6 PBAK

13/15

*nstruksi Presiden Nomor + Tahun &$$, tentang Per epatanPem"erantasan Korupsi

• *nstruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh Peja"at

Pemerintah yangtermasuk dalam kategori penyelenggara

sesuai Undang-Undang Nomor Tahun 1 tentang

penyelenggaraan Negara yang "ersih dan "e"asdari korupsi

dan nepotisme untuk segera melaporkan kepada

komisipem"erantasan korupsi

8/19/2019 KEL 6 PBAK

14/15

*nstruksi Presiden Nomor & Tahun &$1, tentang .ksiPen egahan dan Pem"erantasan Korupsi Tahun &$1,

• *npres ini memuat sepuluh *nstruksi Presiden dalam menyusun

aksi pen egahan dan pem"erantasan korupsi tahun &$1,

dengan "erpedomanpada isi dan misi serta 2okus kegiatan

jangka menengah strategi nasional pen egahan dan

pem"erantasan korupsi &$1&0&$1, disesuaikan dengankondisi

setiap Kementerian45em"aga dan Pemerintah )aerah

8/19/2019 KEL 6 PBAK

15/15