Perumusan Teks ProklamasiKEHIDUPAN POLITIK INDONESIA DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

Ada tujuh pergantian kabinet selama masa Demokrasi Parlementer yang sering mengalami deadlock dan ditentang oleh parlemenGagalnya perundingan dengan Belanda tentang masalah Irian BaratKabinet Natsir(6 September 1950-18 April 1951)

Gagal dalam penanganan Masalah keamanan dalam Negeri (memihaknya IndonesiaKepada Blok Barat denganMenandatangani Mutual Security Act dengan pemerintahan AS)Kabinet Sukiman(26 April 1951-1952)Kabinet Wilopo(19 Maret 1952-2 Juni 1953)Banyaknya hambatan dalam menjalankan tugas yang menimbulkanMosi tidak percaya dari kelompokOposisi pemerintah bernamaSarekat Tani Indonesia

Memperjuangkan Irian BaratMunculnya berbagai pemberontakan di berbagai daerahMasih adanya konflik di tubuh Angkatan daratBanyak perseteruan antara Para pemenang pemilu yang Menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlockKabinet Burhanuddin Harahap(Agustus 1955-3 Maret 1956)Kabinet Ali Sastroamidjojo(31 Juli 1953-24 Juli 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo II(24 MAret 1956-14 Maret 1957)Munculnya sentimen anti ChinaMunculnya kekecewaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusatTidak stabilnya kondisi pemerintahanKabinet Djuanda (Kabinet Karya)(9 April 1957-10 Juli 1959)Terjadi banyak pemberontakan separatis di daerah-daerah

Konstituante adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk membentuk UUD (baru) dibentuk sebagai upaya untuk menanggulangi segala permasalahan dalam negeri

Faktor utama yang menjadi penyebab dari kegagalan konstituante dalam merancang sebuah undang-undang dasar bagi Indonesia adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituantePada saat itu ada tiga poros kekuatan partai politik utama yang menempati kursi konstituante di pemerintahan yaitu, partai Islam, Nasionalis, dan Komunis yang tidak mendapatkan konsensus yang baik untuk merancang undang-undang dasar

KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

Proses nasionalisasi ekonomi pada Kabinet Sukiman menyangkut tiga hal yang dilakukan pemerintahNasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank IndonesiaPembentukan Bank Negara IndonesiaPemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)Pada masa Demokrasi Parlementer, proses nasionalisasi ekonomi tidak berjalan mulus karena konflik kepentingan politik antar kelompok di dalam tubuh konstituante dan parlemen

KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Perpindahan dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin diwarnai adanya potensi ancaman konflik internal dalam negeri

Hal itu disebabkan oleh tingginya benturan kepentingan antarkelompok Puncaknya dalah dibubarkannya konstituante karena tidak berhasil membuat undang-undang

Kebuntuan kinerja konstituante akhirnyaDitutup dengan pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959Pembubaran konstituanteTidak berlakunya UUDS 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD resmi Negara Republik IndonesiaPembentukan MPRS dan DPAS dalam tempo secepatnya

Pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini Merupakan momen pergantian sistem Demokrasi Liberal /Parlementer ke sistem Demokrasi PresidensialSebagai tindak lanjut dekrit ini, dibentuklah Kabinet KerjaProgram kerja kabinet ini meliputi Keamanan dalam negeri, Pembebasan irian barat, dan Peningkatan produksi sandang pangan

Pada upacara bendera peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang berjudulPenemuan Kembali Revolusi KitaMerupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas DekritPresiden serta garis kebijaksanaanPresiden Soekarno dalam mencanangkan Demokrasi TerpimpinDPA mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden Tersebut dijadikan Garis-GarisBesar Haluan Negara (GBHN). Sehingga dikeluarkan ketetapanMPRS NO. 1/MPRS/1960 untuk Menetapkannya sebagai GBHN