Forest Concession AreaForest

Kedaulatan dan Kemandirian Masyarakat Adat Melalui Pencapaian Pengelolaan Hutan Adat Lestari

Abdon NababanAliansi Masyarakat Adat NusantaraIndigenous Peoples Alliance of the Archipelago

Masyarakat Adat: Perkiraan kondisi saat ini

Perkiraan: 50 - 70 juta jiwa. Yang dimaksud denganmasyarakat adat di sini adalah komunitas-komunitasyang hidup di wilayah adatnya, berdaulat atastanah dan sumberdaya alam di dalamnya, mengatur dan mengurus komunitasnya denganhukum dan kelembagaan (pemerintahan) adatuntuk menjamin keberlanjutan kehidupanya(KMAN 1999).

Perkiraan: 30 sampai 50 juta di antaranya masihtergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan

Hut

anpe

gunu

ngan

diPa

pua

Bar

at

Masyarakat adat nusantara yang beragam

Hut

anda

tara

nre

ndah

diR

iau

Pengakuan Negara (UUD’45 & TAP MPR) & Standar HAM Internasional:

Keberagaman budaya masyarakat adat diakuidalam motto nasional “Bhinneka Tunggal Ika”.

Amandemen ke-2 (1999) UUD 1945:

Pasal 18B ayat (2): “hak-hak tradisional masyarakat[hukum] adat untuk mengurus dan mengaturmasyarakatnya dan mengelola sumberdayanya diakui dandihormati oleh negara.

Pasal 28I ayat (3): “identitas budaya dan hak-haktradisional masyarakat [hukum] adat dihormati dandilindungi oleh negara sebagai hak azasi manusia.

TAP MPR RI No. 9/IX/2001 -- prinsip reformaagraria & PSDA: “negara mengakui, menghormati danmelindungi hak-hak masyarakat [hukum] adat dalampengelolaan sumberdaya alam”.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat --memberikan penegasan bahwa MA memiliki hak kolektif atas (a.l. yang terpenting): 1. Penentuan nasib sendiri, 2. Tanah, wilayah dan sumberdaya alam, 3. Budaya dan kekayaan intelektual, 4. Free, prior and informed consent (FPIC), 5. Penentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan –pengakuan sangat terbatas dan bersyarat: hak asal-usul (bawaan, azasi) dirubah menjadi hak berian:

- hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah adat

- pengelolaannya [bisa saja] diberikan kepada masyarakat [hukum] adat setempat

Secercah Harapan dari Reformasi:Memulihkan Hukum Adat,

Mempertahankan Hutan Alam Yang Tersisa

Contoh Kasus dari Kampung Pendaun, Kec. Simpakng Hulu, Kab. Ketapang,

Kalimantan Barat

Penegakan Hukum Adat Hutan olehMasyarakat Adat Kampung Pendaun

30 tahun lalu……hutan di wilayah ini

masih perawan, adat dan tradisi masihutuh,

air sungai masihbersih,

komunitas kampungmasih mempraktekkankearifan adat mengelolahutan,

kebutuhan hidupsehari-hari masih mudahdiperoleh di hutan.

Tahun 1970-an, HPH masukmembuka jalan & membuatakses bagi para pendatang……

Kemudian tahun 1980-an “illegal logging” juga merebaksampai ke hutan keramat(Tonah Colap).

Tahapan menuju penegakan kembali hukum adat:

•Musyawarah adat/pertemuan kampung•Inventarisasi partisipatif•Pembuatan tanda-tanda batas hutan keramat “Tonah ColapTorun Pusaka”

•Ritual adatuntuk mengambilsumpah “TonahColap”•Mendirikankembali balai“Pabantatn”(tanda keramat) di Bukit Binakg•Menghukumadat semuapenebang liar.

Sistim adat sebagai kekuatan utama bagi pengelolaan hutan alam lestari di Indonesia

Memiliki motivasi & insentif paling kuat untuk melindungihutan alam dibanding pihak-pihak lain karena terkait langsung dengan kebelanjutan kehidupan mereka

Memiliki pengetahuan adat melestarikan & memanfaatkansumberdaya hutan di wilayahnya

Memiliki hukum adat hutan untuk ditegakkan

Memiliki kelembagaan adat untuk mengurus dan mengaturinteraksi harmonis antara mereka dengan hutannya

Memiliki konsep penguasaan lahan hutan yang menjaga keseimbangan yang dinamis antara hak individual sebagai warga dan hak kolektif dan komunal sebagai satu komunitas adat yang otonom/berdaulat

Perubahan yang diperlukan........Perubahan/amandemen UU Kehutanan No. 41/1999

agar mengakui [tanpa syarat, sepenuhnya] hak-hak adatatas tanah, wilayah dan sumberdaya hutan di dalamnya

- Memanfaatkan instrumen-instrumen hukum, kebijakan, pasar dan berbagai program “pembangunan” yang tersedia- Memperkuat representasi politik untuk perubahan mendasar yang terkait dengan pengakuan hukum atas hak-hak kolektif Masyarakat Adat

Pengarus-utamaan pendekatan berbasis HAM, terutama HAM yang bersifat kolektif seperti hak-hak masyarakat adat, di dalam seluruh sektor pembangunan di Indonesia

- AMAN merekomendasikan pembentukan Kementerian Negara Urusan Masyarakat Adat

Memperkuat desentralisasi pemerintahan (otonomidaerah) dengan mengembalikan kekuasaan dan wewenangpengurusan dan pengelolaan wilayah adat sesuai pranata adat yang berlaku (otonomi asli “desa”)

TerimakasihTerimakasih