RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN CICENDO

KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG

TAHUN 2014

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun

2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD

secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan,

dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun

jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus

membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan

(Renja).

Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018 ini

mengacu pada visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun

2013–2018 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun

2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Cicendo Kota

Bandung sangat penting bagi Kecamatan Cicendo dan Masyarakat,

maka penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo dilakukan secara

transparan dan fartisipatif untuk menghasilkan dokumen

perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018 berisi

visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh Kecamatan Cicendo disertai dengan rencana

kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum Organisasi :

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam

melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang

Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai daerah otonom;

7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan

Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan

Cicendo Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur

Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/

program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,

kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan

tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk

menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan

pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan

mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Cicendo Kota

Bandung dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah

b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada

Camat.

c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama

kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan.

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun

2005–2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013–2018. Karena

itu Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2013–2018

merupakan bagian yang terintregasi dengan RPJM Kota Bandung

untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra

harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas

dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Strategis Kecamatan Cicendo Kota Bandung perpedoman

pada RPJM Kota Bandung, digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Cicendo Kota

Bandung

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen

perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses

penyusunan.

BAB II : TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan

perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan

minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang

diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum

dan hasil kerja yang ingin dicapai.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan

penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai

upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka

menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang

hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk

mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analisis, rasional dan komprehensip), kebijakan (arah yang

diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi

program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program

dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya,

baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber

pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun

dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program dan

Kegiatan Lokalitas Kewenanagan SKPD; 2. Program dan

Kegiatan Lintas SKPD; dan 3. Program dan Kegiatan

kewilayahan denganb penjelasan untuk kerjasama dengan

pengan pemerintah daerah lainnya terlibat.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi

dan rencana pencapaian kinerja periode 2014-2018

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki

posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/

Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta

meningkatkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan

ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh

keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus

dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang

berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi

kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat

Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66

ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat

menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari

Bupati/Walikota dan untuk Kota Bandung telah dikeluarkan Keputusan

Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian

urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24

(dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian

urusan.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cicendo berupaya

meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien,

akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses

mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,

pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kota

segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran

pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota

Bandung kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan

kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota

Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh

masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan

untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam

pengambilan keputusan.

1. Kedudukan

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan dari 30

kecamatan yang ada di Kota Bandung demgam batasan sebagai berikut:

# Sebelah Utara : Jalan Pasteur, jalan Dr.Junjunan (Kec.Sukajadi)

# Sebelah Timur : Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Cicendo dan Jalan

Cihampelas (Kec. Sumur Bandung dan Kec. Bandung

Wetan)

# Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Kec.Andir)

# Sebelah Barat : Kec.Cimahi utara dan Kota Cimahi

Secara geografis Kecamatan Cicendo terletak disebelah Barat Kota

Bandung dengan luas wilayah 686,69 ha, Wilayah Kecamatan terbagi

dalam 6 kelurahan, 56 rukun warga dan 415 rukun tetangga.

Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo

adalah sebagai berikut:

1) Kelurahan Arjuna

2) Kelurahan Husein sastranegara

3) Kelurahan Pajajaran

4) Kelurahan Pamoyanan

5) Kelurahan Pasirkaliki

6) Kelurahan Sukaraja

2. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur

No. Umur Jumlah

L P Jumlah

1 2 3 4 5

1. 0 - 4 tahun 3.279 3.216 6.495

2. 5 - 9 tahun 3.707 3.817 7.524

3. 10 - 14 tahun 3.566 3.617 7.183

4. 15 - 19 tahun 3.869 3.572 7.441

5. 20 – 24 tahun 4.856 4.960 9.816

6. 25 – 29 tahun 4.243 4.230 8.473

7. 30 – 34 tahun 4.145 4.249 8.349

8. 35 – 39 tahun 3.350 2.349 5.696

9. 40 – 44 tahun 3.314 3.423 6.737

10. 45 – 49 tahun 3.464 3.239 6.703

11. 50 – 54 tahun 3.200 2.811 6.011

12. 55 – 59 tahun 3.630 4.720 8.350

13. 60 ke atas 3.064 2.579 5.643

Jumlah 47.687 46.779 94.466

Tabel

jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kecamatan Cicendo

No. Pendidikan Jumlah

L P Jumlah

1 2 3 4 5

1. Belum Sekolah 2.224 2.410 4.639

2. Tidak Tamat SD 2.338 3.726 6.064

3. Belum Tamat SD 5.849 6.909 12.756

4. Tamat SD 3.649 4.445 8093

5. SLTP 8.788 7.840 16.628

6. SLTA 5.621 3.689 9.310

7. Akademi/Srajana

Muda

3.223 2.446 5.669

8. Sarjana 2.524 2.424 4948

Tabel

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Cicendo

No. Pekerjaan Jumlah

L P Jumlah

1 2 3 4 5

1. Pegawai Negeri 7.154 4.769 11.923

2. TNI 3.587 2.392 5.979

3. Pegawai Swasta 8.279 5.520 13.799

4. Petani 29 20 49

5. Dagang 8.846 5.897 14.743

6. Pelajar 7.060 4.706 11.766

7. Mahasiswa 9.322 6.215 15.537

8. Pensiunan 6.049 6.215 10.082

9. Lain-Lain 4.195 6.293 10.488

Jumlah 56.620 37.846 94.466

Tabel

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Cicendo

No. Agama Jumlah

1 2 5

1. Islam 79.591

2. Kristen 6.954

3. Katholik 6.135

4. Hindu 129

5. Budha 52

6. Lain 13

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007

dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Adapun

rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah

sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14

Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:

a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

c) mengkoordinasi kan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum;

e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di

tingkat Kecamatan;

f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :

a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban

umum;

c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum; dan

e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah

kerjanya.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Sekretariat mempunyai

fungsi:

a) pelaksanaan penyusunan rencana program

kegiatan kecamatan;

b) pelaksanaan pelayanan administrasi

kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;

c) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan

rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Kecamatan dan Kelurahan;

d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan

dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi kecamatan antapani

f) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan

pengendalian administratif kegiatan

kesekretariatan dan kecamatan; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) menyusun Bahan rencana dan program

pengelolaan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian;

b) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan

kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-

tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan

dan administrasi perjalanan dinas, serta

pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan

c) pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum

dan kepegawaian.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Kecamatan di bidang program dan keuangan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Program dan

Keuangan mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi program dan keuangan Kecamatan;

b) pelaksanaan pengendalian program meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan

rencana dan program serta koordinasi

pengendalian program serta koordinasi

pengendalian program serta penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja kecamatan;

c) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, koordinasi penyusunan

anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian

keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan

d) pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan

pengelolaan administrasi program dan keuangan

Kecamatan

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

pemerintahan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan

mempunyai fungsi:

a) penyusunan data dan materi bahan lingkup

pemerintahan;

b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

c) pelayanan administrasi pertanahan ;

d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan;

e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan

pemerintahan dengan Instansi terkait; dan

f) pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di

bidang ketentraman dan ketertiban

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mampunyai fungsi:

a) penyusunan data dan bahan materi lingkup

ketentraman dan ketertiban

b) pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat

d) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana;

e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan

ketentraman dan ketertiban dengan Instansi

terkait; dan

f) pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan

ketertiban

g. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

1. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan

di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Pendidikan dan

Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a) penyusunan data dan bahan materi lingkup

pendidikan dan kemasyarakatan

b) inventarisasi dan fasilitas masalah sosial

kemasyarakatan;

c) inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan

informal;

d) pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di

tingkat kecamatan dan Kelurahan

e) fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan

perempuan serta generasi muda;

f) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang

pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi

terkait; dan

g) pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan

dan kemasyarakatan.

h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan

dan lingkungan Hidup;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Ekonomi,

Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi:

a) penyusunan data dan bahan materi lingkup

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;

b) fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil

dan menengah;;

c) inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan

pembangunan;

d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik

fasilitas umum dan fasilitas sosial;

e) fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pelestarian lingkungan hidup;

f) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi

dan ketahanan pangan, pembangunan, serta

lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan

g) pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup.

i. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang

pelayanan;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai

fungsi:

a) penyusunan data dan bahan materi lingkup

pelayanan;

b) pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c) pelayanan administrasi kependudukan;

d) pelayanan administrasi umum lainnya;

e) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan

dengan Instansi terkait; dan

f) pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Struktur

Kecamatan terdiri dari :

a) Camat;

b) Sekretaris Kecamatan;

c) Seksi Pemerintahan;

d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;

f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

g) Seksi Pelayanan;

h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i) Sub Bagian Program dan Keuangan;

j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

an Tuha Pokok dan Fungsi Organiasi Kecamatan adalah

2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan,

Jabatan/Esselonering dan Pendidikan terdiri dari :

a. Berdasarkan Golongan :

Golongan IV : 2 orang

Golongan III : 43 orang

Golongan II : 15 orang

Golongan I : 3 orang

Tenaga NonPeg.: 2 orang

Jumlah : 65 orang

b. Berdasarkan Jabatan/Eselonering :

Eselon II/A : 0 orang

Eselon III/A : 1 orang

Eselon III/B : 1 orang

CAMAT

SEKRETARIAT

KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI TRAMTIB

SEKSI EKBANG & LH

SEKSI DIKMAS

KELURAHAN

SEKSI PELAYANAN

SUB BAG. UMUM & KEPEG.

SUB BAG PROGR & KEUANGAN

Eselon IV/A : 9 orang

Eselon IV/B : 29 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

S.2 : 2 orang

S.1 : 22 orang

D.3/Sarmud : 1 orang

SLTA : 29 orang

SLTP : 5 orang

SD : 3

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend

yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat

kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat

ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui

trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan

untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cicendo berdasarkan pada

pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor

009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan

tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian

B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CiCENDO

KOTA BANDUNG NO. Indikator Kinerja Sesuai Tugas

Pokok dan Fungsi

Target SPM TARGET

IKK

Target Indikator

Kinerja Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun

ke

Rasio Capaian Tahun ke

4 5 4 5 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- % Kelurahan tertib administrasi

- Jumlah layanan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah

- % RT/RW tertib administrasi

- % penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP.

- % kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga

- % permohonan KTP diproses tepat waktu

- % permohonan surat keterangan di proses tepat waktu

- % anggota linmas aktif

- Jumlah penertiban PKL

80%

40 buah

90%

85%

85%

100%

100%

100%

12 kali

60 org

30%

100%

50 buah

95%

95%

95%

100%

100%

100%

15 kali

70 org

30%

80%

34 buah

90%

85%

85%

100%

100%

100%

12 kali

60 org

30%

100%

38 buah

95%

95%

95%

100%

100%

100%

15 kali

70 org

30%

100%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 kali

60 org

100%

100%

76%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15 kali

70 org

100%

- Jumlah relawan bencana (Satwankar dan Linmas)

- % usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti / dilaksanakan SKPD

- Jumlah pohon yang ditanam

- Jumlah sumur resapan yang dibuat

- Jumlah lubang biopori yang dibuat

- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan koperasi

- Terbantunya kegiatan ekonomi skala kecil dan mikro

- % lembaga pendidikan non formal yang aktif

- % lembaga kemasyarakatan yang aktif

2000

200

100

70%

70%

70%

80%

80%

80%

80%

2500

250

125

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

2000

200

100

69%

69%

69%

80%

80%

80%

80%

2500

250

125

79%

79%

79%

90%

90%

90%

90%

2000

200

100

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

2500

250

125

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

- % lembaga perempuan aktif

- % lembaga kepemudaan yang aktif

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor

Camat Cicendo sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan,

mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas

capaian kinerja antara lain:

1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang

pada Kantor Camat Cicendo untuk meningkatkan kinerja;

2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra

pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

melalui koordinasi dan dalam implementasi program

pembangunan;

3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan

dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan

pembangunan.

4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan

sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Cicendo

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT /

Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-

masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan ( Strong )

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan

kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan

wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh

komponen/aparat Kecamatan Cicendo.

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki

integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Cicendo yang sistematik dan

terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,

efisien, dan efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

pimpinan dan para pejabatfungsional sehingga tercipta

suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan

yang relatif cukup memadai untuk kelancaran

pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;

6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang

pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan ( Weakness )

1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Cicendo dan di

tingkat kelurahan;

2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat

belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator

komputer yang berhubungan dengan pelayanan;

4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat

musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai

jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan

mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang

panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta

sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi

dalam urusan perencanaan.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan

kendala dalam perencanaan pembangunan yang

komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program – program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen – dokumen perencanaan.

7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang ( Opportunity )

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Bandung sudah

tertata dengan baik;

2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan

berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang

berpatisipatif di Kecamatan Cicendo.

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

5. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kota Bandung Tahun

2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan

pembangunan di Kota Bandung;

b. Faktor Ancaman ( Threat )

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal

tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok

masyarakat yang belum memahami arti penting dari

proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi

masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola

tindak dari masyarakat di Kecamatan Cicendo;

4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak

berpihak pada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan

batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga

sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan

kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran

dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air,

dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta

ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap

berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat

memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan

kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan

sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan

juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati

adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan

seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi

dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan

mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,

adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah

adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri

yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari

Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari

sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun

dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan

dalam penyusunan misi ini adalah: Manusia yang berdaya saing,

ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur

berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang

garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana

memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri

dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan

nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-

2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan

Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No. Aspek Indikator

1 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan

2. Ambulance gratis

3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun

No. Aspek Indikator

2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun

3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3

Tahun

4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

3 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW

2. Penyediaan sarana air bersih

3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

4. Bantuan 100 juta/RW/tahun

5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

6. Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

4 BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan

2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru

3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk

siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan

tempat ibadah

5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Gambar 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002

Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju

Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335

(tiga ratus tiga puluh lima) Program/Kegiatan untuk mewujudkan

Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota/

Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan

201

4

2015 2016 2017 2018

Asuransi Kesehatan

Ambulance gratis

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Sarana olahraga/taman bermain di

setiap RW

Penyediaan sarana air bersih

Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

Bantuan 100 juta/RW/tahun

Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

Bantuan 100 juta/karang taruna

kelurahan/tahun

Menciptakan 100.000

wirausahawan

Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru

Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah

Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Sehat

Bandung Nyaman

Bandung Sejahtera

Bandung Resik

Bebas Sampah : 2 thn

Bebas Banjir : 3 thn

Jalan Mulus & Caang : 3 thn

Bebas Macet : 4 thn

dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota

Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang

digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir,

adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No. KELOMPOK KERJA

JUMLAH

KEGIATAN /

RENCANA

AKSI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG

KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA

KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG

KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU

KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN

(MASALAH SOSIAL)

KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG

KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG

KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA

KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY

KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG

KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA

KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG

KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN

KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG

KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG

KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK

KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM

24

11

18

30

11

7

16

15

13

22

21

15

14

14

6

21

12

15

No. KELOMPOK KERJA

JUMLAH

KEGIATAN /

RENCANA

AKSI

24 KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN

KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG

KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG

KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG

KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK

BANDUNG

KELOMPOK KERJA KESEHATAN

KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

7

5

8

9

6

15

Adapun keterkaitan antara visi dan misi Kepala Daerah terpilih adalah

sebagai berikut:

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG

YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN

SEJAHTERA

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Profinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-

2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah

”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang

Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014

yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam

negeri yang demokratis;

b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

yang desentralistik;

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah

dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan;

e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor

Kecamatan Cicendo ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan

funsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku;

2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara

keseluruhan;

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan

Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan

struktur tata ruang, sebagai berikut :

a. Mengembangkan 2 ( dua ) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota

yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan

Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.

b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan

(WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri

dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat

sekunder sadang serang, melayani WP Cibeunying; Pusat

Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder

Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik,

melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari

melayani WP Gedebage.

3.5 Penentuan isu – Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah

Kecamatan Cicendo Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif

dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat

lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya

selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin

dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif

sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan

daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan

yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

menuju good governance and clean government sehingga akan

berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan

isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan

Cicendo Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa

dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota

Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi

antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat

SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam

RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,

indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan

program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,

efisien, dan transparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai

dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi

SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

3.6 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan

Cicendo saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi

yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Cicendo

1. Kondisi Yang Diinginkan

a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja

aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;

b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di

kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan

dan kelurahan;

c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun

Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan kebutuhan yang ada;

d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar

UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk

meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan

berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan.

2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat

yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara

komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).

3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat

terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat

mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif

kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas

kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam

perencanaan pembangunan

e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan

untuk melaksanakan perencanaan pembangunan

partisipatif/melibatkan publik.

f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan

dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2 Proyeksi Kedepan Kecamatan Cicendo

a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi

dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang

harus ditampung dan ditindak lanjuti.

b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi

informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan

data pembangunan dan monitoring dan evaluasi

pembangunan.

d) SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan,

kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah

yang ada.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

1. VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang

yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan

organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang

berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan

perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi

memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan

lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa

depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat

menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan

karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus

mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam

mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai

berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk

mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota

organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform),

menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya

dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi

Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagaimana

diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan

Cicendo Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam

menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan

serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih

terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan

pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus

didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu

mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien

.serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif

yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada

muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu :

2)

3)

4)

adapun Visi Kecamatan Cicendo adalah :

adapun visi kecamatan cicendo adalah sebagai berikut

Mewujudkan Kecamatan Cicendo Bersih,

Santun, Tuntas dan Unggul (BERSATU)

Penjabaran dari visi di atas adalah:

A. Bersih mengandung makna:

Aparat yang bersih dan mempunyai integritas yang

bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Lingkungan yang bersih, tertata rapih, sehat serta

masyarakat yang taat terhadap aturan

B. Santun mengandung makna:

Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan

ramah, santun dan rasa kekeluargaan

Mengedepankan komunikasi dengan baik dalam

memberikan pelayanan serta sinergitas mitra kerja

C Unggul mengandung makna:

Kecamatan Cicendo sebagai kecamatan yang terdepan

dalam berbagai bidang untuk mewujudkan Bandung

Juara

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

D Tuntas mengandung makna

Konsistensi dalam melaksanakan tuga dengan target

secara terukur,

Memberikan kepastian pelayanan kepada warga

masyarakat secara professional, proporsional serta

inovasi secara berkelanjutan.

1. M I S I

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan

tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan

Pemerintah Kecamatan Cicendo mengukur sejauhmana visi dan misi

organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang

ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator)

yang terukur.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Cicendo

mempunyai Misi sebagai Berikut:

1. Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif dan

tepat waktu serta sinergitas kemitraan dengan para

pemangku kepentingan.

2. Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan

transparan.

3. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam

tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib.

4. Membangun perekonomian melalui pemberdayaan

masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

TUJUAN : - Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan

administrasi Pemerintahan Kota yang efektif

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan

dan Kelurahan

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pegawai

3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cicendo

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Pada Tahun Ke –

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Membangun

sistem

pelayanan

publik dan

pengelolaan

administrasi

Pemerintahan

Kota yang

efektif

Meningkatnya

kualitas pelayanan di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

Iindek

Pelayanan SKPD

28 29 30 31 32

2. Meningkatkan

Akuntabilitas

SKPD

- Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

- Meningkatnya

Akuntabilitas

Keuangan

- Nilai Evalusi AKIP SKPD

-Opini

Keuangan SKPD

60

WDP

65

WTP

70

WTP

75

WTP

80

WTP

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Strategi

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan

fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan

pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat

bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka

Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk

mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam

rangka meningkatkan SDM (Pegawai).

4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk

mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih,

aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan

berbunga.

5. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi

kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka

mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.

6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku

usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian

masyarakat.

7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga,

Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam

rangka meningkatkan SDM masyarakat.

8. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan organisasi kecamatan.

B. Kebijakan

1) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

2) Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan

lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.

3) Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan

Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk

peningkatan SDM masyarakat.

4) Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang

berbasiskan potensi ekonomi kecamatan.

5) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta

pengendalian dan pengawasan pembangunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cicendo selama

5 tahun ke depan (2014-2018) diarahkan untuk mencapai tujuan

sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Cicendo. Untuk

selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Cicendo akan

menunjang tercapainya visi dan misi Kota Bandung selama 5 tahun ke

depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut,

ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang

terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana

program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya,

jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Cicendo adalah

sebagai berikut:

PROGRAM

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

c. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

e. Peningkatan Disiplin Aparatur

f. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

KEGIATAN

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik.

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor.

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional.

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

7. Penyediaan alat tulis kantor.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor.

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

11. Penyediaan peralatan rumah tangga.

12. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-

undangan.

13. Penyediaan makanan dan minuman

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pengadaan mebeleur

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional.

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan :

1. Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat

Kecamatan dan Kelurahan.

2. Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan

pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan.

3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup

tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman

dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

5. Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum

Kecamatan dan Kelurahan.

6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada

masyarakat

6. Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota

dalam pembangunan kelurahan.

5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman

untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan

pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan

akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cicendo berdasarkan pada

pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009

tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri

sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan

dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cicendo disusun

dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan

Cicendo adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang

terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang

Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan

Cicendo, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan

partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang,

maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan

prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra

Kecamatan 2013-2018.

5.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Cicendo bersumber pada dana APBD Kota Bandung.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cicendo bersama dengan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat

mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2014-2018

yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cicendo dalam

rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2014-2018 sebagaimana

tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

dan bersih,

2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,

3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam

mendukung pembangunan daerah,

4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi

tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan

daerah,

5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan

dengan berbagai pihak,

6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang

didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam

mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Cicendo tercantum dalam

tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki

nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut

diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan

kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi

kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

kinerja pelaksaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator

masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator

manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,

kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang

telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran

atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Stratejik ini merupakan

pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan

dilaksanakan dalam periode tahun 2014 - 2018. Strategi atau cara

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana

stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan

yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kota Bandung Tahun 2014-

2018 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen

bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan cicendo Kota

Bandung.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam

renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan

(RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi

Kecamatan cicendo.

Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan,

program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya

disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu

memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana

Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi

dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah,

dan semangat Visi Kota Bandung Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai

melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada

gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang

berarti bagi masyarakat.

Bandung, Juni 2014

CAMAT CICENDO,

Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si. Pembina Tk.I/IVb

NIP.19690519 199603 1003

TABEL 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Cicendo Kota Bandung

VISI :

Kecamatan Cicendo Bersih,Santun,Tuntas dan Unggul

MISI : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Intensif dan Pelayanan Prima

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator kinerja

Program

Data Capaian

Pada Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(Outcomes) Awal

Perencanaan

Dan Kegiatan Tahun - 1 Tahun ke - 2 Tahun ke - 3 Tahun ke - 4 Tahun ke - 5 Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstran Kecamatan

(Output) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP SKPD

1.20.1.20. 13.06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kec. Cicendo Kec. Cicendo

Kegiatan :

1.20.1.20.13.06.01 1. Penyusunan Laporan Capaian

- Renstra

18.950.000

20.845.000

22.929.500

25.222.450

27.744.695

Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

- Renja

- LAKIP 60 65 70 75 80

1.20.1.20. 13.06.04

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

opini Keuangan SKPD

60

5.500.000 65

6.050.000

70

6.655.000 75

7.320.500

80

8.052.550

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja

Indek Pelayanan SKPD

1.20.1.20. 13.05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

1.20.1.20. 13.05.04

Kegiatan : Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya Pembinaan Apartur Kecamatan dan Kelurahan

65

88.000.000

65

96.800.000

65

106.480.000

65

117.128.000

65

128.840.800

1.20.1.20. 13.03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

1.20.1.20. 13.03.02

Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya akan kebutuhan pakaian dinas

65

21.000.000

65

23.100.000

65

25.410.000

65

27.951.000

65

30.746.100

1.20.1.20. 13.03.05

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Tersedianya kebutuhan akan pakaian adat daerah dan hari hari tertentu

65

42.000.000

65

46.200.000

65

50.820.000

65

55.902.000

65

61.492.200

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja

Tersedianya Kebutuhan Kantor

1.20.1.20. 13.01 Program : 1.Pelayanan Adm. Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan adm. Perkantoran

Kegiatan :

1.20.1.20. 13.01.02

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik

Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar

12 bulan

70.380.000

12 bulan

77.418.000

12 bulan

85.159.800

12 bulan

93.675.780

12 bulan

103.043.358

1.20.1.20. 13.01.06

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional

kendaraan dinas

operasional 3.000.000

kendaraan dinas

operasional 3.300.000

kendaraan dinas

operasional 3.630.000

kendaraan dinas

operasional 3.993.000

kendaraan dinas

operasional 4.392.300

1.20.1.20. 13.01.08

3. penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor

8 org dan 12 bulan

65.700.000

8 orang / 12 bulan

72.270.000

8 orang / 12 bulan

79.497.000

8 orang / 12 bulan

87.446.700

8 orang / 12 bulan

96.191.370

1.20.1.20..01.09 4.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya perbaikan peralatan kerja

12 bulan

20.000.000

12 bulan

22.000.000

1.20.1.20. 13.01.10

5. Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan ATK dan Materai

12 bulan

88.280.000

12 bulan

97.108.000

12 bulan

106.818.800

12 bulan

117.500.680

12 bulan

129.250.748

1.20.1.20. 13.01.11

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan

12 bulan

59.645.000

12 bulan

65.609.500

12 bulan

72.170.450

12 bulan

79.387.495

12 bulan

87.326.245

1.20.1.20. 13.01.12

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan penerangan kantor

12 bulan

14.000.000

12 bulan

15.400.000

12 bulan

16.940.000

12 bulan

18.634.000

12 bulan

20.497.400

1.20.1.20. 13.01.14

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

12 bulan

32.912.000

12 bulan

36.203.200

12 bulan

39.823.520

12 bulan

43.805.872

12 bulan

48.186.459

1.20.1.20. 13.01.13

9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan kantor dan Penggunaan teknologi melalui server/ jaringan

12 bulan

392.900.000

12bulan

432.190.000

12 bulan

475.409.000

12 bulan

522.949.900

12 bulan

575.244.890

1.20.1.20. 13.01.15

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 bulan

9.000.000

12 bulan

9.900.000

12 bulan

10.890.000

11.979.000

13.176.900

1.20.1.20. 13.01.17

9. Penyediaan makanan dan minuman rapat

Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat

12 bulan

70.000.000

12 bulan

77.000.000

12 bulan

84.700.000

12 bulan

93.170.000

12 bulan

102.487.000

1.20.1.20. 20.01.18

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah

3 kali

83.000.000

3 kali

91.300.000

3 kali

100.430.000

35 kali

110.473.000

5 kali

121.520.300

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang akuntabilitas kinerja

1.20.1.20. 13.02 Program : 2.Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana apratur Kecamatan

Kegiatan :

1.20.1.20. 13.02.05

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

tersedianya kendaraan Dinas

1 unit

14.000.000

1 unit

15.400.000

1 unit

16.940.000

1 unit

18.634.000

1 unit

20.497.400

1.20.1.20. 20.02.12

2. Pengadaan Perlengkapan peralatan aparatur

tersediannya perlengkapan aparatur

1 paket

45.000.000

1 paket

49.500.000

1 paket

54.450.000

1 paket

59.895.000

1 paket

65.884.500

1.20.1.20. 13.02.22

3. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

5 unit

85.000.000

6 unit

93.500.000

7 unit

102.850.000

1 unit

113.135.000

1 unit

124.448.500

1.20.1.20. 20.02.24

4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

32 unit kendaraan

dinas operasional

446.738.000

33 unit kendaraan

dinas operasional

491.411.800

34 unit kendaraan

dinas operasional

540.552.980

35 unit kendaraan

dinas operasional

594.608.278

7 unit

654.069.106

1.20.1.20. 13.02.42

5. rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

tersedianya Gedung kantor

4 Kelurahan

1.664.940.000

1 Kelurahan

900.000.000

1

-

-

-

-

Membangun sistem pelayanan publik dan pengelolaan adm Pemerintahan Kota yang efektif

Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan

Indek Pelayanan SKPD

1.20.1.20. 13.30 Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM = 68

IKM = 68,5 IKM = 69 IKM = 69,5 IKM = 70

Kegiatan :

1.20.1.20. 13.30.01

1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidang ekonomi

6 kegiatan

89.180.000

6 kegiatan

98.098.000

6 kegiatan

107.907.800

6 kegiatan

118.698.580

6 kegiatan

130.568.438

1.20.1.20. 13.30.02

2. Fasilitasi Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan

8 kegiatan

819.840.000

9 kegiatan

901.824.000

10 kegiatan

992.006.400

10 kegiatan

1.091.207.040

10 kegiatan

1.200.327.744

1.20.1.20. 13.30.03

3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan

Terlaksananya pelimpahan kewenangan di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

7 kewenangan

806.450.000

8 kewenangan

887.095.000

8 kewenangan

975.804.500

8 kewenangan

1.073.384.950

8 kewenangan

1.180.723.445

1.20.1.20. 13.30.04

4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya pembinaan di bidang Trantib

6 kali

102.800.000

7 kali

113.080.000

8 kali

124.388.000

8 kali

136.826.800

8 kali

150.509.480

1.20.1.20. 13.30.05

5. Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidang Pemerintahan

5 kali

1.406.800.000

5 kali

1.547.480.000

5 kali

1.702.228.000

5 kali

1.872.450.800

6 kali

2.059.695.880

1.20.1.20. 13.30.07

6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Terfasilitasinya pembinaan di bidang pelayanan

5 kali

103.585.000

6 kali

113.943.500

6 kali

125.337.850

6 kali

137.871.635

7 kali

151.658.799

6.668.600.000

6.404.026.000

6.030.228.600

6.633.251.460

7.296.576.606

Bandung, Januari 2014

CAMAT CICENDO

Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si.

NIP. 19690519 199603 1 003