Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas NegaraDitjen Bina Administrasi Kewilayahan

KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN

DEKOSENTRASI PEMBANTUAN

PELAKSANAAN KERJASAMA

PERBATASAN NEGARA DI DAERAH DAN

TUGAS PEMBANGUNAN SARANA

PRASARANA DI KAWASAN

PERBATASAN NEGARA DAN PPKT

Medan, 8 Februari 2019

I. PENDAHULUAN

PERMENDAGRI No.43 Tahun 2015

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan danpengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum,pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan,evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang perbatasan negara danpulau-pulau terluar.

penyiapan bahan

perumusan

kebijakan di bidang

pembinaan dan

pengawasan

penyelenggaraan

pengembangan

sarana dan

prasarana

penyiapan bahan

pelaksanaan

kebijakan di bidang

koordinasi dan

pembinaan umum

pengembangan

sarana dan

prasarana

penyiapan

pemberian

bimbingan teknis

dan supervisi di

bidang pembinaan

umum

pengembangan

sarana dan

prasarana

penyiapan

pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi, dan

pelaporan bidang

pembinaan umum

pengembangan

sarana dan

prasarana

1

A. TUPOKSI TERKAIT DENGAN BATAS NEGARA

DAN PULAU-PULAU TERLUAR

B.DASAR HUKUM

2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

C. DASAR HUKUM

(Lanjutan)

3

Pasal 10 Ayat (2) menguraikan terkait dengan Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

UU NO. 23 TH 2014

D. TUJUAN DAN SASARAN

1) Tujuan

a) Terlaksananya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah dalam mengelola wilayah Perbatasan.

b) Terdukungnya pelaksanaan forum perundingan penegasan dan status hukum batas antar negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, serta forum kerjasama antar negara (antar daerah provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga), untuk pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan negara,

c) Terwujudnya pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara dan pulau-pulau Terluar.

d) Terdukungnya peningkatan wawasan kebangsaan (rasa nasionalisme) masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan dan pulau-pulau Terluar.

2) Sasaran

Sasaran utama kegiatan Dekosentrasi adalah mendukung dan meningkatan koordinasi dan konsolidasi pengeloaan batas antar negara dan kerjasama peningkatan sosekbud di kawasan perbatasan dengan negara tetangga:

a) Kerjasama Joint Border Committee (JBC) RI – PNG;

b) Kerjasama Joint Border Committee (JBC) RI – RDTL;

c) Kerjasama Sosial Ekonomi RI – Malaysia (Sosek Malindo);

d) Fasilitasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), terutama PPKT berpenduduk 4

II. KEBIJAKAN POLITIK DAN UMUM

DEKONSENTRASI/PELAKSANAAN

KERJASAMA PERBATASAN NEGARA

DI DAERAH

1. PROVINSI YANG MEMILIKI KERJASAMA BILATERAL PERBATASAN ANTAR NEGARA.

2. PROVINSI YANG WILAYAHNYA MASIH MEMILIKI OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEMS (OBP).

3. PROVINSI YANG SECARA TRADISIONAL MEMILIKI PERSAMAAN BUDAYA DENGAN NEGARA TETANGGA.

4. PROVINSI YANG MEMILIKI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA DAN MEMILIKI KERJASAMA SOSIO, EKONOMI DAN BUDAYA.

5

A. DASAR ALOKASI DAN LOKASI SERTA POSISI DAERAH

B. PENGEMBANGAN DAN PENATAAN

PERBATASAN ANTAR NEGARA

DITJEN BINA ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN

6

DISELENGGARAKAN MELALUI KEG. PUSAT, AZASDEKON & AZAS TUGAS PEMBANTUAN.

1. PENEGASAN STATUS HUKUM BATAS DARAT DGN NEG.TETANGGA KEWENANGAN ABSOLUT PUSAT (APBN)

2. FAS. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR &KERJASAMA SOSEKBUD DGN NEG. TETANGGA

DIFASILITASI DGN KEG. DEKONSENTRASI

3. FAS. PEMBANGUNAN SARPRAS DI PERBATASAN ANTARNEG. & PPKT DIFASILITASI DGN KEG. TUGASPEMBANTUAN

C. Hubungan Kerjasama Perbatasan

Antar Negara dan Penegasan Batas

Antar Negara

7

1. Perbatasan Antar Negara

a. Sosek Malindo

b. Sekber Malindo

c. Joint Border Committee (JBC) RI-PNG

d. Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL

2. Batas Negara (Penegasan/Demarkasi)

a. Joint Indonesia – Malaysia

b. Senior Official Consultation RI-Timor Leste

D. Hubungan Kerjasama Perbatasan

Antar Negara dan Batas Negara

(Latar, Tujuan dan Sasaran)

8

Sosek/Sekber Malindo/JBC RI-RDTL RI-PNG

a. Latar Belakang

• Negara yang bertetangga & mempunyai garis batasdarat yg sama di wilayah Borneo/Kalimantan, Papua,dan NTT & batas laut.

• Mempunyai banyak kesamaan kondisi geografis &sosial budaya kemasyarakatan

• Kesamaan aspirasi & persepsi untuk memanfaatkan& mengelola potensi sumberdaya di sempadan/perbatasan guna meningkatkan perekonomian &kesejahteraan masyarakat perbatasan

• Kesamaan aspirasi & persepsi dalam menjagastabilitas keamanan regional

• Kedua negara mengakui aktifitas pelintas batastradisional

E. Hubungan Kerjasama Perbatasan

Antar Negara (Latar, Tujuan dan

Sasaran)

Sosek/Sekber Malindo/JBC RI-RDTL RI-PNG

b. Tujuan

• Mencapai keharmonisan dan kesinambungan pembangunansosio-ekonomi untuk manfaat bersama khususnya di daerahperbatasan.

• Meningkatkan kerjasama pembangunan sosio ekonomi dikawasan perbatasan.

• Meningkatkan perencanaan dan pengembangan kawasanperbatasan sebagai “halaman depan” negara denganmemperhatikan kedaulatan dan mempertimbangkan aspekkesejahteraan, keselamatan dan lingkungan alam.

• Meningkatkan kewaspadaan keamanan regional dan kawasanperbatasan antar Negara

• Membantu Pemerintah Pusat dalam rangka percepatanpenyelesaian permasalahan di kawasan perbatasan 9

F. Hubungan Kerjasama Perbatasan

Antar Negara (Latar, Tujuan dan

Sasaran)

10

Sosek/Sekber Malindo/JBC RI-RDTL RI-PNG

c. Sasaran

• Memberikan kesempatan kepada provinsi dannegeri membahas isu-isu regional berdasarkanpedoman kerjasama luar negeri PemerintahDaerah (UU ttg Hubungan Luar Negeri)

• Sebagai upaya respon cepat terhadappenyelesaian permasalahan di kawasanperbatasan.

• Menjaga kearifan lokal antar Provinsi/Negeri

G. KEGIATAN DEKONSENTRASI

TAHUN ANGGARAN 2019

No PROVINSI KEGIATAN

1. RIAU

PENEGASAN STATUS HUKUM BATAS NEGARA,

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, DAN

PENINGKATAN KERJASAMA SOSEKBUD PERBATASAN

ANTAR NEGARA

2. KEP. RIAU

3. KALIMANTAN BARAT

4. KALIMANTAN UTARA

5. NTT

6. PAPUA

11

H. KEBIJAKAN TEKNIS KEGIATAN

DEKONSENTRASI

TAHUN ANGGARAN 2019

No PROVINSIKEBIJAKAN

TEKNISKEGIATAN

1. RIAUMendukung kegiatan

Sosek Malindo Tingkat Provinsi

(Penyiapan Bahan Materi)PENEGASAN STATUS

HUKUM BATAS NEGARA,

PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR, DAN PENINGKATAN

KERJASAMA SOSEKBUD

PERBATASAN ANTAR NEGARA

2. KEP. RIAU

3.KALIMANTAN BARAT

4.KALIMANTAN UTARA

5. NTT

Mendukung Pertemuan AdatDalam Rangka PercepatanPenyelesaian Unresolved Segments

6. PAPUA

Mendukung Kegiatan Border Liason Meeting

(Penyiapan Bahan Materi) 12

I. MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT SOSEK PROVINSI

Bidang Sosbud Bidang Ekonomi, Perdagangan, PerhubBidang Perbatasan

Sidang Sekber Nas

Sidang Teknis

Rapat KoordinasiPra Teknis

SIDANG Sosek Nas

SIDANG Sosek Prov/Negeri

Rapat Koordinasi Implementasi Tinjut Hasil Sosek Malindo

Membahas isu – isu/ rencanakerjasama yang berkembang dengan SKPD

Menyiapkan agenda Sosek Malindo Prov dan Pusat

Brainstorming pembahasankerjasama sosek dan isu-isukawasan perbatasan

13

J. STRUKTUR KERJASAMA SOSEK MALINDO

14

SIDANG TEKNIK

SIDANG SEKBER NAS

SIDANG HLC(KETUA: PANG TNI)

SIDANG GBC(KETUA : MENHAN)

SIDANG SOSEK MALINDO

KETUA : DIRJEN BAK (SJK 29 JAN 2007).

SIDANGRIAU/KEPRI – JOHOR/MELAKA

(KETUA : Asisten I Setda/ Karo Kerjsama, Setda Riau)

(KETUA : Ka. Bappedalda, Kepri)

SIDANGKALTARA-SABAH

(KETUA : KA BAPPEDA)

SIDANGKALBAR-SARAWAK

(KETUA : Asisten I, Kalbar)

1 KALI SETAHUN

HLC

PANGLIMA TNI

COCC

SOPS MABES TNI

JKLB

SOPS MABES TNI

KK/JKK SOSEK MALINDO

DIRJEN BAK

JPCC

SOPS MABES POLRI

KETERANGAN :GBC = GENERAL BORDER COMMITTEEHLC = HIGH LEVEL COMMITTEECOCC = COORDINTAED OPERATION CONTROL COMMITTEEJKLB = JAWATAN KUASA LATIHAN BERSAMAKK/JKK SOSEK = KELOMPOK KERJA/JAWATAN KUASA KERJAJPCC = JOINT POLICE COORPORATION COMMITTEE

15

GBC

MENHAN

K. STRUKTUR ORGANISASI GENERAL

BORDER COMMITTEE RI-MALAYSIA

L. STRUKTUR ORGANISASI PENANGANAN

PERBATASAN DARAT RI-TIMOR LESTE

JMC(Kemlu)

SOM JMC(Kemlu)

JBC(Kemdagri)

TSC-CBMPGC(Kemdag)

TSC-RWM(Kem PU)

TSC-BDR(BIG)

TSC-BS(Mabes TNI)

BLC(Pemprov NTT)

SWGUnresolved and

Unsurveyed

16

KETERANGAN:

JMC = JOINT MINISTERIAL COMMISSION

JBC = JOINT BORDER COMMITTEE

SOM JMC : SENIOR OFFICERS MEETING JMC

BLC = BORDER LIAISON COMMITTEE

SWG = SPECIAL WORKING GROUP

TSC-CBMPGC = TECHNICAL SUB COMMITTEE CROSS

BORDERS MOVEMENT OF PERSONS,

GOODS, AND CROSSING

TSC-RWM = RIVER AND WATER MANAGEMENT

TSC-BDR = BORDER DEMARCATION AND

REGULATION

TSC-BS = BORDER SECURITY

M. STRUKTUR ORGANISASI

JOINT BORDER COMMIITEE RI - PNG

KETERANGAN:

JBC = JOINT BORDER COMMITTEE (KETUA MENTERI DALAM NEGERI)

BLM = BORDER LIAISON COMMIITTE (KETUA GUBERNUR PAPUA)

JSCSM = JOINT SUB-COMMIITEE ON SECURITY MATTERS (KETUA ASOPS MABES TNI)

JSCSDM = JOINT TECHNICAL SUB-COMMIITEE ON BOUNDARY SURVEY AND

DEMARCATION AND BORDER MAPPING (KETUA DIREKTUR WILHAN DITJEN

STRAHAN KEMHAN)

JBC

BLM JSCSM JTSCSDM

17

II. KEBIJAKAN PENGALOKASIAN

TUGAS PEMBANTUAN

PEMBANGUNAN SARANA

PRASARANA PEMERINTAHAN

DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DAN PPKT

18

A. DASAR PERTIMBANGAN

PENYELENGGARAAN KEGIATAN TUGAS

PEMBANTUAN

SINERGI PUSAT DAN DAERAH

OPTIMALISASI KINERJA KEMENDAGRI19

B. KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN

TUGAS PEMBANTUAN

1• Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan Tugas Pembantuan sesuai

Peraturan Perundangan yang berlaku

2• Memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan

Tugas Pembantuan

3• Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional khususnya di daerah

perbatasan dan daerah rawan bencana

4• Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan

5• Penajaman kriteria lokasi dan alokasi

6• Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan

(SDM, Regulasi dan Kelembagaan)

20

C. TUJUAN DAN SASARAN

PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

21

• Efektivitas Pelayanan Pemerintah di Kecamatan

dan Kelurahan/Desa Terhadap Masyarakat di

Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-pulau

Kecil Terluar (terutama berpenduduk) dengan

Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pemerintah

D. ACUAN/KRITERIA/PERTIMBANGAN TEKNIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DALAM ALOKASI TUGAS PEMBANTUAN DI PERBATASAN NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR

1.Ketersediaan Anggaran.

2.RPJMN Tahun 2014 s.d 2019; RENSTRA Kemendagri Tahun 2014 s.d 2019; Rencana Aksi

(Renaksi) Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun Badan Pengelola Perbatasan

(BNPP).

3.Sarana Prasarana Pemerintah adalah guna mendukung kemudahan akses pelayanan publik

pemerintah kepada masyarakat, terutama Kecamatan dan Pedesaan.

4.Sarana Prasarana yang akan didukung/difasilitasi dimana Pemerintah Daerah belum

membangunnya dan belum teralokasi pada APBD yang dikarenakan keterbatasan anggaran.

5.Daerah/Pemerintah Daerah (Daerah Otonomi) yang mendapatkan alokasi adalah yang

belum pernah memperoleh dukungan alokasi Tugas Pembantuan (TP).

6.Daerah yang sebelumnya mendapatkan dukungan alokasi TP yang mendapatkan penilaian

baik/taat aturan dan asas sesuai dengan Peraturan (Peraturan Menteri Keuangan tentang

Hibah aset atau ketentuan Barang Milik Negara) dan laporan-laporan.

7.Lokasi Sarana Prasarana Tugas Pembantuan adalah Lokasi Prioritas sebagaimana arahan

BNPP tentang Rencana Aksi Pengembangan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Perbatasan yang juga diantaranya ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional

(PKSN), serta Prioritas Nasional (PN) Pembangunan.22

E. REALISASI ANGGARAN TUGAS

PEMBANTUAN PEMBANGUNAN

SARPRAS PEMERINTAHAN TA 2018

PAGU ANGGARAN

REALISASIANGGARAN

REALISASI (%) REALISASIFISIK (%)

12,000,000,000 11,676,574,345 97,30 100

23

F. RINCIAN REALISASI ANGGARAN TUGAS

PEMBANTUAN TAHUN 2018

PROV/KAB/

KOTA

SARPRASYANG

DIBANGUN

PAGU REALISASI

Anggaran R (%) FISIK (%)

Kab. Belu Kantor Desa Silawan 800.000.000 762,777,000 95,35 100

Kab. Raja Ampat

Balai Kampung Boiseran

1.500.000.000 1,433,850,000 95,59 100

Kantor Desa Boiseran

Kab. Sanggau

Kantor Desa Sekayam

1.500.000.000 1,460,886,300 97,39 100Kantor Desa BalaiKarangan

Kab. PulauMorotai (PN)

Kantor Camat MorotaiBarat Selatan

1.400.000.000 1,385,823,589 98,99 100

24

G. RINCIAN REALISASI ANGGARAN

TUGAS PEMBANTUAN

TAHUN 2018 (Lanjutan)

PROV/KAB/

KOTA

SARPRASYANG

DIBANGUN

PAGU REALISASI

Anggaran R (%) FISIK (%)

Kab. Karimun

Kantor Kecamatan Ungar

1,500.000.000 1,461,674,000 97,44 100

Kantor Kecamatan Meral Barat (PN)

1,400,000,000 1,333,726,350 95,27 100

Kab. Kep. Meranti (PN)

Kantor Kecamatan Rangsang Pesisir

1.700.000.000 1,646,539,468 96,86 100

Kab. Kep. Sangihe (PN)

Kantor KelurahanSoataloara II

1.000.000.000 999,977,800 100 100

Kab. Kep.Talaud

Kantor Desa Mala1.200.000.000 1,191,319,838 99,28 100

Kantor Desa Mala Timur

25

H. RENCANA KEGIATAN TP

TAHUN 2019

Prov/Kab/kota Satker Sarpras yang di Bangun Pagu

Anggaran

1. Kabupaten KepulauanKarimun

Dinas PUPR 1. Pembangunan Kantor Desa PulauMoro

1,6M2. Pembangunan Kantor Desa RawaJaya

3. Pembangunan Kantor Desa Degong

2. Kabupaten Sintang Sekretariat Daerah 1. Pembangunan Kantor Desa Sungai Pisau, Kecamatan Ketungau Hulu 850jt

3. Kabupaten Belu Sekretariat Daerah 1. Pembangunan Balai PertemuanUmum Kecamatan Tasifeto Timur

850jt

2. Pembangunan Balai PertemuanUmum Desa Silawan

TOTAL6 (enam) Sarana PrasaranaPemerintahan

3,3 M

26

I. RUANG LINGKUP KEG. TUGAS

PEMBANTUAN FAS. PEMBANGUNAN

SARPAS DI PERBATASAN ANTAR

NEGARA & PPKT

SARPAS PENYELENGGARAAN

PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN DI

KAW PERBATASAN & PPKT → KANTOR

KEC (& RUMDIN), AULA KEC, KANTOR DESA, BALAI PERTEMUAN UMUM DESA, Dll.

27

J. LOKUS KEGIATAN

TUGAS PEMBANTUAN

1. KECAMATAN YG BERBATASAN

LANGSUNG (LOKPRI)

2. DESA-DESA DI KECAMATAN LOKPRI

3. KAWASAN PUSAT STRATEGIS KEGIATAN

NASIONAL (PSKN) DI PERBATASAN

4. LOKASI-LOKASI YG DISEPAKATI DALAM

PERSIDANGAN DENGAN NEGARA

TETANGGA

28

K. KENDALA

1.Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah tercantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal

yang telah direncanakan;

2.Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian adminsitrasi pencairan kegiatan belum

sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan APBN;

3.Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat

perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur

satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM

berkenaan dengan re-organisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah

melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;

4.Adanya kendala koordinasi dan komunikasi pada sebagian satker antara KPA yang berdasarkan

Juknis telah ditetapkan pada Biro Pemerintahan, dengan PPK pada sebagian kegiatan Satpol PP

dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang sesuai juknis ditetapkan pada satker Satpol PP

dan BPBD sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

29

L. TINDAK LANJUT

1.Meningkatkan pembinaan/asistensi dan sosialisasi terhadap satker pengelola kegiatan dalamrangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

2.Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta menghindari munculnya ego kelembagaan mengingatpada hakekatnya kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada Gubernursebagai wakil pemerintah dan bukan merupakan pelimpahan kewenangan kepada organisasiperangkat daerah.

3.Memastikan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan(tertib administrasi), antara lain :

a.Konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai denganpelaksanaan monitoring dan evaluasi;

b.Penyampaian data kontrak ke KPPN dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;

c.Pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP);

d.Berkoordinasi dengan pembina teknis kegiatan dalam hal terjadi revisi anggaran atau pejabatperbendaharaan;

e.Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, perlu didukung dengan rekonsiliasiinternal antara SAK dengan SIMAK BMN;

f.Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang di dalamnya memuat informasi rinciberkenaan dengan semua transaksi keuangan.

30

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

DIREKTORAT KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

TERIMA KASIH