kebijakan tata ruang dan pertanahan dalam kerangka investasi

Kebijakan Tata Ruang dan BAPPENAS Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka

Investasi

Drs. Dadang Solihin, MA

Diklat Peningkatan Investasi Daerah Angkatan IILPEM FEUI 3 A t 2004LPEM-FEUI, 3 Agustus 2004

Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s ProfileDadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado USA His previous post is Head Center for Research

Dadang Solihin s ProfileDadang Solihin s ProfileColorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National DevelopmentUse Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.H t i t i i d th l b i l d d D l i M lti di He got various training around the globe, included Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government p g ( )Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi Investor? Faktor-Faktor Peningkatan Investasi Image tentang Indonesia

Ti j I t l Tinjauan Internal Faktor-Faktor Dominan yang Menentukan Daya Tarik Investasi Daerah

Berdasarkan Persepsi Dunia UsahaBerdasarkan Persepsi Dunia Usaha Tinjauan Eksternal Ketidakpastian Investasi di Era Otonomi DaerahKetidakpastian Investasi di Era Otonomi Daerah Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi Strategi Daerah dalam Menarik Investasig Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan Izin Lokasi

M li H k t T h Monopoli Hak atas Tanah Proses Permohonan Hak dalam Izin Lokasi Penyebab Rencana Tata Ruang Tidak Efektif


y g

In estor?Investor?

Kompas 25 J li 2004 hal 33dadang-solihin.blogspot.com 4

Kompas 25 Juli 2004 hal 33

Faktor Faktor Peningkatan InvestasiFaktor-Faktor Peningkatan Investasi

• Internal1. Stabilitas Sospolkam2 Penegakan dan kepastian hukum2. Penegakan dan kepastian hukum3. Kualitas pelayanan baik Sistem maupun SDM 4. Insentif belum kompetitif

Ti k k b i j5. Tingkat suku bunga pinjaman6. Kondisi infrastruktur7. Kondisi perburuhan8. Peraturan terkait investasi belum saling mendukung9. Tingkat penyelundupan10. Dampak otonomi daerah10. Dampak otonomi daerah11. Daya saing global rendah

• Eksternal• Eksternal– Liberalisasi perdagangan dan investasi (AFTA, AIA,APEC dan

WTO)


Image tentang IndonesiaImage tentang Indonesia


Ti j I t lTinjauan Internal

• Komite Pemantauan Pelaksanaan OtonomiKomite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, pada 2002 melakukan studi pemeringkatan daya tarik investasipemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota dalam persepsi dunia usaha

• Mencakup 134 daerah dari 97 Kabupaten dan• Mencakup 134 daerah dari 97 Kabupaten dan 37 Kota dari 26 Propinsi di IndonesiaM k 5 i b l i k t it• Menggunakan 5 variabel pemeringkatan, yaitu: Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, T K j d P d kti it dTenaga Kerja dan Produktivitas, dan Infrastruktur Fisik.


Faktor Faktor Dominan yang MenentukanFaktor-Faktor Dominan yang Menentukan Daya Tarik Investasi Daerah Berdasarkan

Persepsi D nia UsahaPersepsi Dunia Usaha

31% 26% 17% 13% 13%dadang-solihin.blogspot.com 8

31% 26% 17% 13% 13%

Kelembagaan (31%)Kelembagaan (31%)Terdiri dari empat variabel, yaitu:

1 Aparatur dan Pelayanan (22%)1. Aparatur dan Pelayanan (22%)2. Kepastian Hukum (39%)3. Keuangan Daerah (14%)4 Peraturan Daerah ( 25%)4. Peraturan Daerah ( 25%)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalamDengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam melakukan investasi para pelaku usaha sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dalammengharapkan adanya kepastian hukum dalam menanamkan modalnya di suatu daerah.


Sosial Politik (26%)Sosial Politik (26%)Terdiri dari tiga variabel, yaitu: 1 Keamanan (60%)1.Keamanan (60%)2.Sosial Politik (27%)3 Budaya (13%)3.Budaya (13%)

Terlihat bahwa hingga saat ini kondisi keamananTerlihat bahwa hingga saat ini kondisi keamanan di sejumlah daerah di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius karena sangat signifikanperhatian yang serius karena sangat signifikan mempengaruhi keputusan investor untuk

k d l di t d hmenanamkan modalnya di suatu daerah.


Ekonomi Daerah (17%)Ekonomi Daerah (17%)Terdiri dari dua variabel, yaitu: 1. Potensi ekonomi (71%)

• Faktor Ekonomi Daerah merupakan endowment

( )2. Struktur ekonomi (29%)

• Faktor Ekonomi Daerah merupakan endowment variable, yaitu faktor yang perubahannya tidak dapat dengan segera terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang g g j g j j y gdibuat oleh pemerintah daerah.

• Dalam melakukan investasi para pelaku usaha lebih p pbanyak menekankan pada potensi ekonomi dari daerah yang akan dituju sebagai tempat melakukan kegiatan

h dib di k d t kt k iusaha dibandingkan dengan struktur ekonomi yang sudah berkembang di daerah tersebut.


Tenaga Kerja (13%)Tenaga Kerja (13%)Terdiri dari tiga variabel, yakni:

1.Ketersediaan Tenaga Kerja (35%)2 Biaya Tenaga Kerja (24%)2.Biaya Tenaga Kerja (24%)3.Produktivitas Tenaga Kerja (41%)Pentingnya variabel produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa dalam memilih lokasi jusaha, para pelaku usaha lebih tertarik pada daerah-daerah yang dapat menyediakan tenaga y g p y gkerja dengan kualitas yang baik yaitu dilihat dari produktivitasnya.


p y

Infrastr kt r Fisik (13%)Infrastruktur Fisik (13%)

Terdiri dari dua variabel yaitu:1.Ketersediaan Infrastruktur Fisik (54%)2 Kualitas Infrastruktur Fisik (46%)2.Kualitas Infrastruktur Fisik (46%)

Tampak bahwa kedua variabel ini mendapat bobot yang cukup seimbangmendapat bobot yang cukup seimbang.


Tinjauan EksternaljProf. Kinoshita:

FDIs, export-oriented ones in particular, are strongly required for Indonesia. Why?

1 To create jobs

q y

1. To create jobs2. To increase economic growth3. To transfer technology higher productivity international competitivenessinternational competitiveness

4. To improve Balance of payment position5. To replace ODA which is not expected to

increase much (on net basis) from now.dadang-solihin.blogspot.com 14

increase much (on net basis) from now.

Ch ll t E h FDI f I d iChallenges to Enhance FDI for Indonesia

• Before the financial crisis, foreigners regarded Indonesia as a good candidate place for their FDIs.g p

• However, investment climate of Indonesia has deteriorated to one of the worst in the world Todeteriorated to one of the worst in the world. To recover the situation, political leadership is imperativeimperative.

• Foreigners consider that potentials of Indonesia are still big and AFTA effect is sizable but its investmentstill big and AFTA effect is sizable, but its investment climate is apparently inferior.

/ ‘ ’• Main problems: Policy/legal uncertainty. ‘High cost’ economy e.g. taxation, customs, various licensing,

dadang-solihin.blogspot.com 15deteriorating social infrastructure

What are problems in Indonesia forWhat are problems in Indonesia for foreign investors?o e g esto s

B i f i dl l b di t• Business-unfriendly labor disputes • Relatively bad socio-political image • Sharp increase of wages in the past years with

labor productivity kept low. abo p oduct ty ept o• Rampant KKN including non-transparent legal/

judicial systemjudicial system• Confusion related to the ‘decentralization’ policies• Deteriorating social infrastructure


Wh FDI i Chi d th A iWhy more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia?nations and less in Indonesia?

• Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes---China Thailand MalaysiaDisputes China, Thailand, Malaysia

• Bigger Market Potential by entrance to WTO---China• Good Social Infrastructure Singapore Malaysia• Good Social Infrastructure--- Singapore, Malaysia,

China, Thailand• Better Rule of Law: Singapore Malaysia Thailand• Better Rule of Law: Singapore, Malaysia, Thailand• Quickly Expanding Industrial Clusters ---China,

Thailand (esp auto related industries) MalaysiaThailand (esp. auto-related industries), Malaysia • Qualified Human Capital ---China, India, Singapore,

Vietnamdadang-solihin.blogspot.com 17

Vietnam

All measures should be done at the same time

• To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI.y

• To improve labor issues and taxation.• To improve social securityTo improve social security• To strengthen law and order including judicial

reformreform. • To avoid illegal taxation/ charges taken by many

provincesprovinces• To improve and set up social infrastructure• To make ministers a good single team• To make ministers a good single team• Most important thing: Political leadership or a

strong will of the government to realize the abovedadang-solihin.blogspot.com 18

strong will of the government to realize the above

Ketidakpastian InvestasiKetidakpastian Investasi di Era Otonomi Daerah

• Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung k P d di t tifmenerapkan Perda distortif

• Penyusunan Perda tidak partisipatifKetidakpastian pengelolaan daerah otorita dan kawasan• Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industri

• Perebutan aset usaha di daerah• Perebutan aset usaha di daerah• Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah• Konflik pada usaha berbasis lahan luas• Konflik pada usaha berbasis lahan luas• Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus

diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomiandiikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.)

• Dll.dadang-solihin.blogspot.com 19

Dll.

Kriteria Perda Yang KondusifKriteria Perda Yang Kondusif Terhadap Iklim Usaha dan Investasi

1) Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang1) Memiliki kesesuaian dengan Peraturan Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)

2) Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi2) Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal trade principle)(tidak bertentangan dengan free internal trade principle).

3) Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak Pusat (PPh PPN PBB dll)) atauTaxation) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.

4) Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga4) Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.


Kriteria Perda Yang Kondusif Terhadap Iklim Usaha dan Investasi . . .

5) Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan k i d k l k k l kpenguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang

(tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis)monopolis dan oligopolis).

6) Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan) meliputi:yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.p y y g g

7) Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.


Strategi Daerah Dalam Menarik InvestasiSt ateg ae a a a e a estas1. Identifikasi potensi ekonomi daerah2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah3. Pelayanan investasi satu atap4. Pengembangan situs potensi daerah5. Keikutsertaan dalam pameran investasi6 St di b di l i t i6. Studi banding pelayanan investasi7. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan8 M li l d t k l d h8. Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah9. Mensinergikan peluang dan kebijakan antar daerah10 Membangun prasarana dasar dan SDM10. Membangun prasarana dasar dan SDM11. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan

pelaksanaan penanaman modalpelaksanaan penanaman modal12. Mensinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah13 Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah


13. Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah

Kebijakan Tata Ruang danKebijakan Tata Ruang dan Pertanahan

• Kebijakan pertanahan dan penataan ruang• Kebijakan pertanahan dan penataan ruang dalam kerangka investasi diarahkan kepada upaya mendorong investasi dengan mengurangiupaya mendorong investasi dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini menurunkan minat investasi dan melemahkan daya saing ekspor di pasar internasional. y g p p

• Dalam prakteknya, kebijakan ini banyak sekali terkait dengan permasalahan izin lokasiterkait dengan permasalahan izin lokasi.


I i L k iIzin Lokasi• izin yang diberikan kepada perusahaan untuk

memperoleh tanah yang diperlukan dalammemperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal

• berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan• berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnyakeperluan usaha penanaman modalnya.

• Perusahaan tsb adalah perseorangan atau b d h k t l h l h i i t kbadan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia

i k t t b l ksesuai ketentuan yang berlaku.


Tujuan Izin LokasiTujuan Izin Lokasi

• Memastikan bahwa kegiatan penanaman modal yang membutuhkan tanah harus sesuai denganyang membutuhkan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

• Membantu dalam memberi kemudahan bagi penanam modal untuk memonopoli perolehan p p ptanah di mana tanah yang berada dalam area izin lokasi tidak dapat diperoleh dan dibangunizin lokasi tidak dapat diperoleh dan dibangun oleh pihak lain di luar investor yang memegang izin lokasiizin lokasi.


Proses Formal Izin LokasiProses Formal Izin Lokasi1. Perencanaan tata guna tanah. Permohonan

izin lokasi harus sesuai dengan rencana tata gruang yang berlaku.

2. Alokasi penggunaan tanah. Merupakan detail p gg ppenggunaan tanah yang lebih spesifik.

3. Monopoli hak atas tanah. Tidak ada pihak p plain yang dapat memiliki dan membangun tanah dalam area izin lokasi yang dikeluarkan

4. Mengalihkan semua hak atas tanah yang berada dalam area izin lokasi dengan

l k t HGB/HGUmengeluarkan master HGB/HGU


Monopoli Hak atas TanahMonopoli Hak atas Tanah• Sudah menjadi persepsi umum bahwa investor yang

memegang izin lokasi seakan-akan ia sudah memiliki k t l t t h b d d l i i l k ikontrol atas tanah yang berada dalam izin lokasinya.

• Bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam lokasi izin lokasi tidak diperbolehkan membangun tanahnyaizin lokasi tidak diperbolehkan membangun tanahnya dan muncul persepsi umum bahwa tanah mereka hanya dapat diperjualbelikan kepada pemegang izin lokasi

jsaja.• Sesungguhnya tidak ada satu peraturan pun yang

mengharuskan menjual tanah hanya kepada pemegangmengharuskan menjual tanah hanya kepada pemegang izin lokasi.

• Persepsi yang salah kaprah ini seringkali dimanfaatkan p y g p goleh pihak pemegang izin lokasi/investor untuk memaksa atas kepemilikan tanah masyarakat.


Luas optimum1. Perumahan dan Permukiman:

Kawasan Perumahan/ permukiman

- Satu provinsi = 400 ha

- Seluruh Indonesia = 4.000 ha

Kawasan Resort/Perhotelan

- Satu provinsi = 200 ha


2. Kawasan industri: - Satu provinsi = 400 ha


3. Perkebunan: Komoditas Tebu - Satu provinsi = 60.000 ha

- Seluruh Indonesia = 150.000 ha Komoditas lainnya - Satu provinsi = 20.000 ha


4. Tambak: Di Jawa - Satu provinsi = 100 ha


dadang-solihin.blogspot.com 28 Di Luar Jawa - Satu provinsi = 200 ha


Luas optimum…

• Luas tanah optimum untuk usaha tersebut merupakan minimum penguasaan tanah skala besar tanpa p g pmengabaikan aspek sosial, dan ekosistem dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

• Pembatasan penguasaan tanah skala besar (luas maksimum) ditetapkan berdasarkan pertimbangan luasan optimum yang dapat memberikan keuntunganluasan optimum yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi investor dan pemerataan kesempatan penguasaan tanah untuk usaha oleh semua investorpenguasaan tanah untuk usaha oleh semua investor sebagai upaya untuk pemerataan kesempatan pembangunan di seluruh Indonesia.p g


Batas Maksimum Penguasaan Tanah Skala BesarBatas Maksimum Penguasaan Tanah Skala Besar

• Dikuasai oleh satu badan hukum atau sekelompok perusahaan yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu;

• Dalam satu wilayah propinsi luasnya dua kali luas tanah optimum;• Yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, luasnya 10 kali luas

maksimum untuk tingkat propinsi, kecuali untuk perkebunan maka luas maksimum pada wilayah propinsi seluas 20.000 hektar, sedangkan untuk seluruh wilayah Indonesia seluas 100 000 hektar;sedangkan untuk seluruh wilayah Indonesia seluas 100.000 hektar;

• Khusus untuk perkebunan tebu luas maksimum wilayah propinsi seluas 60.000 hektar dan luas maksimum seluruh Indonesia 150.000 hektar; dan

• Untuk Propinsi Papua, luas maksimum dua kali luas maksimum i i l ipropinsi lain.


Proses Izin Lokasi(Peraturan Menneg Agraria/ Kepala BPN No 2/1993)

APLIKASI DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

KEPALA KANTOR TANAH

KAB/KOTAKAB/KOTA

SEKSI PENGGUNAAN

SEKSI ADMINISTRASIPEMOHON PENGGUNAAN

TANAH

RAPAT

ADMINISTRASI

• Meregister ke dalam buku register

• Menerima Aplikasi dan Persyaratan RAPAT

KOORDINASI

HASIL DAN KESIMPULAN

g• Memeriksa

Aplikasi dan Persyaratan

• Undangan Rapat Koordinasi APLIKASI

y• Pendaftaran

Administrasi• Memeriksa

Aplikasi

(Persiapan)

IZIN LOKASI (Draft)

APLIKASI LENGKAP

APLIKASI TIDAK LENGKAP


Proses Izin LokasiProses Izin Lokasi(Peraturan Menneg Agraria/ Kepala BPN No 2/1999)

APLIKASI DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

BUPATI/ WALIKOTA

6

352

RAPAT KOORDINASI

KEPALA KANTOR TANAH

KAB/KOTAPEMOHON

HASIL DAN

4Menyiapkan1

KONSULTASI PUBLIK

HASIL DAN KESIMPULANAPLIKASI

LENGKAP

APLIKASI TIDAK LENGKAP

IZIN LOKASI (Draft)


Prosedur Umum Pembebasan Hak Atas TanahProsedur Umum Pembebasan Hak Atas Tanah

No Status Awal Prosedur Pembebasan1 Tanah privat yang

terdaftar dan Pembelian Tanah, yang dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

bersertifikat*2 Tanah tidak terdaftar Melepaskan haknya (di hadapan PPAT atau

) k k di h h k kCamat) untuk kemudian memohon hak ke BPN3 Tanah negara Permohonan hak baru4 Tanah pemerintah Melalui pertukaran drngan izin Menteri Keuangan5 Tanah adat Ganti rugi kepada masyarakat sebagai pengganti

h k i i d l b t k t i t b t k l ihak ini dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain (fasilitas publik).

*) Perusahaan tidak dibolehkan memiliki tanah dengan status hak milik Oleh karenanya untuk) Perusahaan tidak dibolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Oleh karenanya, untuk tanah dengan status hak milik, hak tersebut harus dilepas terlebih dahulu menjadi tanah negara untuk kemudian diberikan status HGB/HGU

Sumber: LAP C Topic Cycle 2 Land Acquisition and Development Control 1997


Sumber: LAP C Topic Cycle 2, Land Acquisition and Development Control, 1997

Proses Permohonan Hak dalam Izin LokasiProses Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha

Permohonan Permohonan diajukan kepada Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat

Kepala Kantor Wilayah BPN setempat

Penerbitan SK Berdasarkan risalah yang dibuat Berdasarkan risalah yang dibuatPenerbitan SK Hak

Berdasarkan risalah yang dibuat oleh panitian pemeriksa tanah, Kepala Kantor Pertanahan

bitk SK HGB (jik

Berdasarkan risalah yang dibuat oleh panitian pemeriksa tanah, Kepala Kantor Wilayah BPN

bitk SK HGU (jikmenerbitkan SK HGB (jika disetujui) atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

menerbitkan SK HGU (jika disetujui) atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua

hektar. Untuk luas tanah di atas 5 hektar maka SK HGB (jika disetujui) diterbitkan oleh

ratus) hektar. Untuk luas tanah di atas 200 hektar maka SK HGB (jika disetujui) diterbitkan j )

Kepala Kantor Wilayah.(j j )

oleh Kepala BPN.Sanksi Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan

d l k t b i h k t t h d t h t b t tid kdalam keputusan pemberian hak atas tanah dan tanah tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tata ruang maka hak yang telah diterima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

dadang-solihin.blogspot.com 34perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2/1993

Proses Pemberian Hak Atas Tanah Izin Lokasi (Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1993)

APLIKASI HAK GUNA BANGUNAN

KEPALA KANTOR WILAYAHKEPALA KANTOR

PENERBITAN SK

WILAYAHKEPALA KANTOR TANAH KAB/KOTA

PEMOHONAPLIKASI

LAYAK 2b3

<5Ha

1

HGBAPLIKASI TIDAK LAYAK<5Ha

PANITIA PEMERIKSA TANAH

42a

4


Proses Pemberian Hak Atas Tanah Izin Lokasi (Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1993)

APLIKASI HAK GUNA USAHA

KEPALA BPN

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN

PEMOHONAPLIKASI

LAYAK

2 3

<2001

PENERBITAN SK HGU

LAYAK

APLIKASI TIDAK LAYAK2b


24

2a


Proses Penanaman ModalProses Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP (Keppres No 97/1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal)

PENERBITAN IZIN PRINSIP(Untuk penanaman modal bukan luar bidang pertambangan diluar minyak d b i d bid k h t )

PERMOHONAN IZIN LOKASI RAPAT KOORDINASI

dan gas bumi, dan bidang kehutanan)

PERMOHONAN IZIN LOKASI

• Rencana Penanaman Modal• Rencana Penggunaan Tanah• Rencana Detail Site

RAPAT KOORDINASI• Melibatkan instansi yang terkait• Kesesuaian dengan Tata Ruang

PENERBITAN IZIN LOKASI(Sebagai izin membebaskan tanah dan

monopoli hak atas tanah)PEMBEBASAN TANAH


(dibentuk oleh Kantah BPN)

PERMOHONAN HAK ATAS TANAH

• Bukti izin lokasi• Bukti Perolehan tanah• Peta situasi hasil pengukuran

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH (SK HAK)

kadasteral

PEMBANGUNAN


PEMBANGUNAN

Penyebab Rencana Tata RuangPenyebab Rencana Tata Ruang Tidak Efektif

• Kualitas rencana tata ruang yang masih di bawah standar;bawah standar;

• Rencana tata ruang sulit diakses oleh gpublik;

• Rencana tata ruang kurang fleksibel;• Penegakan tata ruang yang tidak tegas;• Penegakan tata ruang yang tidak tegas;


K i lKesimpulan

Ditemukan beberapa titik lemah sistem

k k i i

pyang ada yang bersumber dari:• aspek konsepsi sistem yang memang

salah sehingga dalam implementasinyasalah sehingga dalam implementasinya justru menimbulkan kekacauan (chaos) i tsistem

• aspek implementasi yang kurang baikaspek implementasi yang kurang baik.


T k it d P b b T hTerkait dengan Pembebasan Tanah

• Proses pembebasan tanah merupakan tahap yang paling berpotensi menimbukan konflikyang paling berpotensi menimbukan konflik.

• Pembebasan tanah semestinya dapat dilakukan kapan saja (tidak harus menunggu izin lokasi) dan harus melalui proses jual-beli yang adil p j y gserta tidak mengandung unsur tekanan yang memaksa pemilik tanah untuk menjual tanahnyamemaksa pemilik tanah untuk menjual tanahnya kepada pemegang izin lokasi.


Terkait dengan Hak Atas TanahTerkait dengan Hak Atas Tanah• Kepastian penggunaan tanah yang sesuai

dengan tata ruang harus menjadi prasyarat yang g g j p y y gharus dipenuhi sebelum hak atas tanah diberikan.

• Izin lokasi menjadi instrumen yang menjembatani antara kesesuaian penggunaan t h d h k t t htanah dengan hak atas tanah.

• Untuk memastikan bahwa penggunaan tanah t t i d h t t ktetap sesuai dengan arahan tata ruang maka mekanisme pengendalian dapat dilakukan melalui mekanisme sanksi terhadap hak atasmelalui mekanisme sanksi terhadap hak atas tanah.


Terima KasihTerima Kasih


kebijakan tata ruang dan pertanahan dalam kerangka investasi

Economy & Finance