kebijakan publik blt

of 56 /56
1 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu. Dalam suatu pembuatan kebijakan sangatlah perlu dilakukan sebuah analisis. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Sementara AG Subarsono (2005:8) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan politis. Aktivitas tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

Upload: rizky-aditya-f-diyanah

Post on 28-Dec-2015

158 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

heywgqykyerw

TRANSCRIPT

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah

dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan

dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga

merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan

tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan

tidakan tertentu.

Dalam suatu pembuatan kebijakan sangatlah perlu dilakukan sebuah analisis.

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau

lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap tahap tersebut mencerminkan

aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu.

Sementara AG Subarsono (2005:8) mengatakan bahwa proses analisis

kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam

proses kegiatan politis. Aktivitas tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan

yang mencakup kegiatan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, impelmentasi kebijakan, dan penilaian kebijakan Analisis kebijakan

publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat

kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi

kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa

yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah

tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan

implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti

apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

2

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian kebijakan?

2. Bagaimana proses,prinsip dan tahapan pembuatan kebijakan?

3. Bagaimana penerapan kebijakan BLT di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui Pengertian Kebijakan

2. Mengetahui proses,prinsip dan tahapan pembuatan kebijakan

3. Mengetahui penerapan kebijakan BLT di Indonesia.

3

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh

pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi

berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di

masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh

pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan

sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara

sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung

jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara

diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan

mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

(Mustopadidjaja, 2002).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi

permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan

seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan

publik menurut para ahli kebijakan publik.

Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan

oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang

lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara

sebagai pokok kajian.

4

Easton (1969)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan

untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini

hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan

tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah

yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Anderson (1975)

Kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan

dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-

tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-

tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar

dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan

untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti

merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang

positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan

memaksa.

Dye (1978)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to

do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik

sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh

pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka

melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut

harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan

5

pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di

samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk

kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh

pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang

dilakukan oleh pemerintah.

David Easton

Mendefinisikan public policy sebagai : “The authoritative allocation of value

for the whole society, but it turns out that only theg overnment can authoritatively

act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed do or not to do

result in the allocation of values.” Maksudnya, public policy tidak hanya berupa

apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan

oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang

harus dipertanggungjawabkan.

Chief J.O. Udoji (1981)

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action

addressed to a particular problem or group of related problems that affect society

at large.” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu

tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah

tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga

masyarakat.

Jonnes (1977)

Memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di

masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.

Edward

6

Kebijakan publik didefinisikan sebagai “What governments say and do, or do

not do. It is the goals or purposes of governments programs.” Maksudnya, apa

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk

kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai

sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa

kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-

undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa

program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau

pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi

kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka

dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Woll (1966)

Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan

masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik

terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut

yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi,

pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan

publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan,

di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk

melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat

regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan

masyarakat;3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

7

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi

Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi

suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang

dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam

memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut

adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking,

second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan,

yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis

operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik

dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan

kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas

dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan

sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian

tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi

kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian

kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai

berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan

memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian

merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak

dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan

masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan.

8

4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan

persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model

dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model

matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan

konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria

yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik,

teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan

kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai

tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil

penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai

tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-

kecilnya.

2.2 Proses Pembuatan Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai

berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam

realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa

yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika

sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda

publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang

lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk

menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan

(policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang

9

pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan

ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari

adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian

atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu

agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan

publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn,

1986) diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan

menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu

berdampak dramatis; 3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang

banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. menjangkau

dampak yang amat luas ; 5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam

masyarakat ; 6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan,

tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah

pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara

lainnya ditunda untuk waktu lama.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan

tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

10

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga

negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat

baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir

pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-

simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung

pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan

demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.3 Prinsip-prinsip Pembuatan Kebijakan

Adapun Prinsip-prinsip kebijakan yang dikemukakan di sini meliputi

tahapan-tahapan kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan serta

monitoring dan evaluasi kebijakan.

A. Tahapan-tahapan kebijakan

Yerimias T Ka’ban (2005:62) mengemukakan bahwa: tahapan-tahapan

kebijakan meliputi beberapa tahap penting antara lain penetapan agenda kebijakan

yaitu masalah apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, formulasi

11

kebijakan yaitu mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan

dalam memecahkan masalah, adopsi kebijakan yaitu merupakan tahap berikutnya,

di mana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan

legislatif melalui suatu proses rekomendasi, implementasi kebijakan adalah

merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan

oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasikan dana dan semberdaya yang ada

dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang

telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi

telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

AG Subarsono (2005:10) mengatakan bahwa dalam penyusunan agenda

kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu; (1) membangun presepsi

di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena bena-benar dianggap sebagai

masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu

dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elit politik

bukan dianggap, sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; (3)

memobilisasi dukungan agar masalah ini dapat dilakukan dengan cara

mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-

kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya.

Oleh sebeb itu dalam proses formulasi kebijakan publik ini Fadillah

mengutip pendapat dari Yezhezkhel Dror yang membagi tahap-tahap proses-

proses kebijakan publik dalam 18 langkah yang merupakan uraian dari tiga tahap

besar dalam proses pembuatan kebijakan publik yaitu :

a.Tahap Meta Pembuatan kebijakan Publik (Metapolicy-making

stage):

1. Pemrosesan nilai;

2. Pemrosesan realitas;

3. Pemrosesan masalah;

4. Survei, pemrosesan dan pengembangan sumber daya;

5. Desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik;

6. Pengalokasian masalah, nilai, dan sumber daya;

7. Penentuan strategi pembuatan kebijakan.

12

b. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (Policy making)

1. Sub alokasi sumber daya;

2. Penetapan tujuan operasional, dengan beberapa prioritas;

3. Penetapan nilai-bilai yang signifikan, dengan beberapa prioritas;

4. Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum;

5. Penyiapan prediksi yang realistis atas berbagai alternatif tersebut

diatas, berikut keuntungan dan kerugiannya;

6. Membandingkan masing-masing alternatif yang ada itu sekaligus

menentukan alternatif mana yang terbaik;

7. Melakukan ex-ante evaluation atas alternatif terbaik yang telah

dipilih tersebut diatas.

c. Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik (Post policy-making

stage)

1. Memotivasi kebijakan yang akan diambil;

2. Mengambil dan memutuskan kebijakan publik;

3. Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah

dilakukan;

4. Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan.

(Dalam Fadillah, 2001:75-76)

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau

lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap tahap tersebut mencerminkan

aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap

berhubungan dengan tahap yang berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian

13

kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap

ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat

membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung

mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap yang kemudian

secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas

yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk

tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan, seperti ditunjukan dalam

segi empat (tahap-tahap pembuatan kebijakan) dan oval yang digelapkan

(prosedur analisis kebijakan) dalam bagan 2.1. terdapat sejumlah cara dimana

penerapan analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan

kinerjanya (N. Dunn. 2000:23).

Tabel  Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan:

FASE KARAKTERISTIK

PENYUSUNAN AGENDA Para pejabat yang dipilih dan diangkat

menempatkan masalah pada agenda publik.

Banyak masalah tidak disentuh sama sekali

14

sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

FORMULASI

KEBIJAKAN

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan

untuk mengatasi masalah. Alternatif

kebijakan melihat perlunya membuat

perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan

tindakan legislatif.

ADOPSI KEBIJAKAN Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan

dukungan dari mayoritas legislatif,

konsesnsus diantara direktur lembaga atau

keputusan peradilan.

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan

oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan

manusia.

PENILAIAN

KEBIJAKAN

Unit-unit pemeriksanaan dan akuntansi

dalam pemerintahan menentukan apakah

badan-badan eksekutif. Legislatif, dan

peradilan memenuhi persyaratan undang-

undang dalam pembuatan kebijakan dan

pencapaian tujuan.

Sumber : William N. Dunn, 2000:24.

Bagan 2 Kedekatan prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe

Pembuatan Kebijakan:

15

Sumber : William N. Dunn, 2000:25.

Keterangan :

1. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah

16

dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda

setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan

yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan

merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat

dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam

tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial,

dan secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau

yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam

pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi)

dari berbagai pilihan.

3. Rekomendasi membuahkan pengatahuan yang relevan dengan kebijakan

tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa

mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambilan

kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi

tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda,

menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan mentukan

pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan

dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini

membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dengan

menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan,

perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain. Pemantauan membantu menilai tingkat

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan

program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan

menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap

kebijakan.

5. Evaluasi (Penilaian) membuahkan pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan

17

dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan

terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan

kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan, tetapi juga

menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari

kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.(Dunn.

2000:26-29).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan / kebijakan

menurut Nigro and Nigro dalam buku karya M. Irfan Islamy yang berjudul

Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut :

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konsevatisme)

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.(Dalam Islamy, 1986:25-26)

Hal tersebut selalu saja terjadi pada setiap usaha perumusan kebijakan

khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat

dimana ternyata pada kenyataannya proses penentuan keputusan atau kebijakan

tersebut kental dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif.

Sebaliknya kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses

pembuatan keputusan menurut Nigro and Nigro adalah sebagai berikut:

a. Cara berfikir yang sempit (Cognitive nearsightedness).

b. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa

lalu(Assumption that future will repeat past).

c. Terlampau menyederhanakan sesuatu (Over simplication).

d. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang

(Overreliance on one’sown experience).

e. Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi para pembuat

keputusan (Preconceived nations).

f. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (Unwillingness to

experiment).

18

g. Keengganaan untuk membuat keputusan (Reluctance to decide).

(Dalam Islamy, 1986:25-26).

Kesalahan-kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal

sekali khususnya didalam pembuatan suatu kebijakan yang menyangkut

kepentingan bersama sehingga semaksimal mungkin kesalahan tersebut harus

diminimalisir atau dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan masalah pada tahap

pengimplementasian dilapangan yang berdampak pada citra buruk para penentu

kebijakan tersebut sekaligus kebijakan itu sendiri.

B. Analisis kebijakan

Yeremias T Ka’ban (2005:63) mengatakan bahwa proses analisis

kebijakan yang dibedakan atas perstrukturan atau identifikasi masalah, identifikasi

alternatif, selektif alternatif. Pada tahap selektif alternatif meliputi menyepakati

kriteria alternatif, penentuan alternatif terbaik, pengusulan alternative terbaik.

sementara AG Subarsono (2005:8) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan

publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses

kegiatan politis. Aktivitas tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang

mencakup kegiatan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

impelmentasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan

masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi adalah

aktivitas yang bersifat lebih intelektual.

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu

disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian

dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan

dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka

memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The

product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some

public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat

19

atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah

yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan

dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin

bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk

membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah

publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan

dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai

alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak

pembuat kebijakan.Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya

dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik

tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum

adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga

hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya

baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai

tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu

kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan

publik, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi

informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis

kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk

dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang

dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan

kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan

kebijakan.

2. Analisis kebijakan retrospektif

20

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan

transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe

analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini

yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada

masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe

analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang

mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada

penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan

kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya

mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif

dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus

menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

C. Implementasi kebijakan

Yeremias T Ka,ban (2005: 72) mengatakan implementasi merupakan

tahap merealisasi tujuan-tujuan program. Dalam ini yang perlu diperhatikan

adalah persiapan yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai

kemungkinan kebehasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-

peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk

melaksanakan program.

Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Solichin Abdul Wahab 2008:64)

merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang baik dilakukan

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah

implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan

21

pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil

keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam

kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu

kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik

dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu

kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu

sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut

kamus Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement.

Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to

providethe means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat

terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga

menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan

Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang

seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian

dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas,

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang

22

dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka

perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu,

diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep

suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk

menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan

adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang

dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan

guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap

implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi

implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

b) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi

kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang

berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu

faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward

dalam Widodo, 2011:96-110).

Model Implementasi George C. Edward III:

23

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator

kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan

proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers)

kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan

kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang

menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga

pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan

pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan

efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi

penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan

konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang

terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi

menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak

menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak

terkait.

24

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-

aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut

tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan

untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini

mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan

yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya

manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi

di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa

sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi

kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi,

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

3) Fasilitas (facility)

25

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,

seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam

keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan,

terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting

terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan

sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (Disposition) 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan

implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan,

sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka

selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung

jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka

dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,

26

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar

dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

D. Monitoring dan evaluasi

Sebagai langkah untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan yang

dilaksanakan diperlukan adanya monitoring. Di dalam proses monitoring ini

dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk

dinilai tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Tingkat efisiensinya yang berkenaan

dalam proses rasio terbaik antara semua biaya yang dikeluarkan selama hasil

implementasi dibandingkan dengan hasil sementara yang diperoleh. Sedangkan

tingkat efektifitas selalu dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara yang

didapat merupakan hasil yang memang direncanakan atau tidak.

Hasil monitoring sebagai bahan mengevaluasi untuk mempelajari tentang

hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan

pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari

mereka yang berada di luar politik.

Namun pertanyaan kunci yang sering menjadi bahan perbincangan tentang

hasil evaluasi adalah apakah outcome yang muncul merupakan hasil dari

pelaksanaan program yang ada, atau dari faktor-faktor lain di luar program

tersebut. Lebih lanjut Yeremias T Ka,ban (2005: 75) mengatakan bahwa problem

yang biasanya dihadapi dalam evaluasi kebijakan adalah kelemahan dalam

penyusunan indikator keberhasilan, dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi

tujuan, perbedaaan tentang presepsi terhadap tujuan antara penilai dan yang

dinilai, perbedaaan dalam orientasi waktu, dan sebagainya.

27

Sementara Edi Suharto (2005:199) mengatakan monitoring adalah

pemantuan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan.Monitoring memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis

kebijakan. Ketika situasi masalah (problem situation) timbul saat transformasi

tindakan kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan melalui monitoring,

situasi masalah (sistem dari berbagai masalah yang saling tergantung) tersebut

ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan.

Informasi yang dibutuhkan untuk memantau kebijakan publik harus

relevan, dapat diandalkan (reliable) dan valid. Dapat diandalkan mengandung arti

bahwa observasi dalam memperoleh informasi harus dilakukan secara cermat.

Valid atau sahih maksudnya informasi tersebut benar-benar memberitahu kita

tentang apa yang memang kita maksudkan. Sebagian informasi bersifat umum,

misalnya tentang karakteristik ekonomi, kependudukan, dan sebagian lagi bersifat

khusus, menyangkut suatu wilayah, kota, dan sub populasi lain dalam masyarakat.

Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pada umumnya informasi

diperoleh dari arsip pada instansi atau badan terkait berupa buku, monograf,

artikel, dan laporan tertulis dari para peneliti. Bila data dan informasi tidak

tersedia pada sumber di atas, monitoring perlu dilakukan dengan kuisioner,

wawancara, dan observasi lapangan.

Dalam memantau hasil kebijakan, harus dibedakan dua jenis hasil

kebijakan, yaitu: keluaran (outputs), dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan

adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran

atau kolompok penerima (beneficiaries). Sebaliknya dampak kebijakan

merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh

keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan

harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok

penerima. Kelompok sasaran (target group) merupakan individu, masyarakat atau

organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijkan dan program. Sedangkan

penerima (beneficiaries) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari

kebijakan tersebut.

28

Untuk menghitung secara baik keluaran dan dampak kebijakan, perlu

melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum

tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama, yaitu regulasi dan alokasi.

Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan

terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan alokatif adalah

tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan

alat.

Tindakan kebijakan dapat pula dipilah lebih lanjut menjadi masukan

(input) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan adalah sumberdaya

(waktu, uang, personil, alat, material) yang dipakai untuk menghasilkan keluaran

dan dampak. Proses kebijakan adalah tindakan organisasional dan politis yang

menentukan transformasi dari masukan kebijakan menjadi keluaran dan dampak

kebijakan.

Sebaiknya kita membuat dua jenis definisi tentang suatu variabel, yaitu

definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep memberikan makna dari

kata yang digunakan untuk menjelaskan variabel dengan menggunakan persamaan

katanya. Definisi operasional atau indikator dari variabel memberikan makna bagi

suatu variabel dengan merinci tindakan apa yang disyaratkan untuk dilakukan

agar dapat mengalami atau untuk mengukurnya. Definisi operasional tidak hanya

merinci prosedur yang dibutuhkan untuk menyelami atau mengukur sesuatu.

Namun juga membantu menunjukkan indikator dari variabel-variabel masukan,

proses, keluaran dan dampak. Karena hubungan antara variabel dan indikator itu

kompleks, disarankan untuk menggunakan banyak indikator bagi suatu variabel

tindakan atau hasil kebijakan. Monitoring dapat dipilah menjadi beberapa

pendekatan: akuntansi sistem sosial, eksperimentasi sosial, auditing sosial, dan

sintosis riset-praktek. Perbedaan utama di antara empat pendekatan tersebut

adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1).

29

Namun demikian, setiap pendekatan tersebut memiliki sifat yang sama, antara

lain:

1. Berusaha memantau hasil kebijakan yang relevan setiap pendekatan

mencermati variabel-variabel yang relevan bagi pembuat kebijakan karena

variabel-variabel tersebut merupakan indikator dari keluaran dan/atau

dampak kebijakan.

2. Terfokus pada tujuan hasil kebijakan dipantau karena diyakini akan

meningkatkan kepuasan atas beborapa kebutuhan, nilai dan kesempatan.

3. Dengan kata lain, hasil kebijakan dipandang sebagai cara memecahkan

masalah kebijakan.

4. Berorientasi pada perubahan (change oriented). Setiap pendekatan

berupaya untuk memantau perubahan, baik dengan menganalisis

perubahan dalam hasil antar waktu (time series); dengan membandingkan

perubahan antar program, proyek atau wilayah; atau dengan kombinasi

kedua cara ini.

5. Memungkinkan klasifikasi silang atas keluaran dan dampak dengan

variabel lain, termasuk variabel yang dipakai untuk memantau masukan

serta proses kebijakan.

6. Mengukur tindakan dan hasil kebijakan secara objektif maupun subyektif.

Indikator yang objektif biasanya didasarkan pada data yang tersedia,

sedangkan indikator subjektif didasarkan pada data baru yang diperoleh

30

melalui survei atau studi lapangan: a. Akuntansi Sistem Sosial

(SocialSystem Accounting); b. Eksperimentasi Sosial; c. Pemeriksaan

Sosiali (Social Auditing); d. Sintesis Riset dan Praktek.

Monitoring terhadap suatu kebijakan baru dapat dilakukan setelah adanya

tindakan dari para pelaku kebijakan terhadap objek atau kelompok sasaran.

Dengan kata lain rencana kebijakan tersebut telah diimplementasikan menjadi

kebijakan publik. Sehingga minimal analis dapat ”melihat” adanya perubahan atau

hasil yang signifikan dari tindakan kebijakan tersebut baik berupa data-data

kuantitatif maupun data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan.

Pelaksanaan monitoring yang bersifat ex post facto atau pasca penerapan

kebijakan ini sama halnya dengan prinsip evaluasi. Bedanya dalam monitoring

intinya analis hanya mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan kebijakan,

baik berupa data objektif maupun subjektif, berdasarkan indikator-indikator yang

telah dipilih. Sedangkan dalam evaluasi, analis memasukkan penilaiannya

terhadap informasi yang telah dikumpulkan dalam proses monitoring tersebut.

Jadi dari suatu hasil evaluasi analis dapat menilai apakah suatu proses atau

keluaran kebijakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan pembuat kebijakan

atau tidak, sedangkan dalam monitoring hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Bagaimanapun seharusnya kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat

dipisahkan dan mampu berjalan seiring dengan diterapkannya suatu kebijakan

publik.

Setiap pendekatan yang digunakan dalam proses monitoring menghasilkan

kedalaman informasi yang berbeda. Masing-masing juga memiliki kelebihan dan

kelemahan dalam menghimpun informasi hasil kebijakan yang dibutuhkan oleh

analis. Pendekatan Akuntansi Sistem Sosial dan Eksperimentasi Sosial sangat

“memuja” angka-angka statistik yang telah dihimpun badan lain. Dalam

menggunakan pendekatan tersebut, analis hanya perlu mengumpulkan data-data

statistik yang telah ada, itupun berupa data keluaran atau dampak dari kebijakan

yang diamati. Akibatnya seringkali diperoleh hasil monitoring yang kurang akurat

31

karena dengan dua pendekatan tersebut analis tidak memperhatikan ada tidaknya

penyimpangan dalam proses transformasi masukan menjadi keluaran kebijakan.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan monitoring yang sedang dalam tahap

percobaan di Indonesia banyak yang menggunakan pendekatan semacam ini. Hal

tersebut wajar karena dengan pendekatan ini biaya dan waktu yang dibutuhkan

untuk kegiatan monitoring relatif lebih sedikit. Sayangnya data statistik yang

tersedia di Indonesia sebagai sumber informasi utama untuk pendekatan ini masih

sangat terbatas dan belum sepenuhnya dapat diandalkan. Dengan demikian

diperlukan sumber-sumber informasi baru yang dijadikan sumber monitoring.

Pendekatan Pemeriksaan Sosial dan pendekatan Sintesis Riset dan Praktek

telah memasukan penilaian subjektif dari para pakar dan juga memperhatikan

proses transformasi sumberdaya, sehingga informasi yang diperoleh sebagai hasil

monitoring lebih lengkap dan menyeluruh. Namun prosedur penghimpunan data-

data kualitatif (riset) dan kuantitatif yang dikemukakan oleh Dunn seperti metode

survei riset dan metode survei kasus belum memiliki format yang baku dan belum

tentu cocok diterapkan di Indonesia. Di Indonesia penelitian dan riset yang

dilakukan kebanyakan kurang objektif dan seringkali memihak pada suatu badan

terutama badan pemberi dana riset.

Jenis-jenis informasi yang dijadikan bahan monitoring sebaiknya tidak hanya

berupa data statistik yang sifatnya objektif atau data subjektif saja. Kedua jenis

informasi itu harus dilakukan bersama sama sehingga satu sama lain dapat saling

melengkapi dan saling menguatkan (cross checking). Data statistik sebagai

sumber bahan monitoring harus diwaspadai keabsahannya. Kasus yang ada di

Indonesia mengilustrasikan bahwa seringkali data statistik yang dihasilkan

berbeda-beda antar instansi atau badan penghimpun data. Contohnya data jumlah

penduduk yang dikeluarkan BPS berbeda dengan data yang sama yang

dikeluarkan oleh BKKBN. Hal tersebut, di atas secara tidak langsung

menggambarkan bahwa kegiatan monitoring di Indonesia masih memiliki banyak

kekurangan, baik dalam segi teknis maupun badan pelaksananya.

32

Fungsi DPR selaku badan legislatif tinggi RI lebih mengarah sebagai

evaluator daripada pihak yang melakukan monitoring. Padahal sebagaimana

disebutkan tadi, kegiatan monitoring merupakan langkah awal untuk mencapai

proses evaluasi yang sesuai dan mengarah pada tujuan kebijakan. Tampaknya

dibeberapa badan tinggi formal di Indonesia, kegiatan monitoring belum

dilakukan secara khusus, namun disamakan dengan proses pengumpulan data

yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan. Di lain pihak

kegiatan monitoring sesungguhnya sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga

independen (misalnya, ICW) maupun pihak yang ditunjuk langsung oleh badan

legislatif (misalnya: konsultan). Namun disayangkan kegiatan monitoring yang

sedang berlangsung itu sifatnya masih sektoral, tergantung bidang pengamatan

lembaga yang melakukan monitoring tersebut. Sehingga tentunya masih banyak

tindakan kebijakan yang belum termonitor pelaksanaannya.

33

2.4 STUDI KASUS

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BANTUAN

LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah kepadatan penduduk dengan

rangking ke-4 di dunia. Dengan jumlah kepadatan penduduk ke-4 di dunia

tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum bias dikatakan makmur,

terutama di bidang pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi turut

mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya persoalan

jumlah penduduk tersebut, mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia

semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi persoalan tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

mengentaskan kemiskinan ialah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai

(BLT) kepada rakyat miskin di Indonesia. Dalam fenomenaini, pemerintah

meluncurkan dana tunai atau dana langsung yang diterima oleh masyarakat

melalui aparatur pemerintahan yang sebelumnya telah melakukan survey terkait

penduduk manasaja yang berhak menerima dana tersebut. Kebijakan ini dilakukan

untuk merangsang pertumbuhan ekonomi bagimasyarakat kecil dan menengah

untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mengingat masih banyaknya penduduk

yang dikategorikan miskin di Indonesia.

Secara historis, kebijakan pemerintah terkait dengan Bantuan Langsung Tunai

(BLT) tersebut diakibatkan semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin di

Indonesia, walaupun sebenarnya jumlah penduduk miskin pada orde baru

menunjukkan penurunan di setiapt ahun. Padatahun 1976 jumlah penduduk

miskin mencapai 54,2 juta (40,08%) , pada tahun 1987 menurun menjadi 30 juta

(17,42%), pada tahun 2006 sebelum krisis tinggal 22,5 juta (11,3%), namun

setelah krisis ekonomi sampai pertengahan tahun 1998 jumlah penduduk miskin

mencapai 79,8 juta (BPS,1998). Jumlah penduduk miskin sebenarnya

34

menunjukkan penurunan pada tahun 2003-2005, namun pemerintah menaikkan

harga BBM secara berlebihan (sekitar 100%) pada bulan oktober 2005 sehingga

berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tercatat

jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2006 melonjak menjadi 39,05 juta,

padahal pada bulan februari hanya sebesar 35,1 juta jiwa, dan saat ini, jumlah

penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96

persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk

miskinpada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam, dimulai dari pendidikan

yang rendah, etos kerja yang kurang, hingga budaya konsumerisme yang tinggi

serta korupsi yang tumbuh subur. Itulah mengapa pemerintah memberikan dana

BLT sebagai “perangsang” perekonomian masyarakat. Namun, imbas dari

kebijakan ini justru menciptakan budaya malas bagi masyarakat itu sendiri.

Rakyat, pada akhirnya menjadikan BLT sebagai harapan untuk memenuhi

kebutuhan dan hajat hidup mereka. Akibatnya, bukan sebuah peningkatan

ekonomi yang terjadi, namun justru etos kerja masyarakat yang semakin menurun.

Kebijakan ini ternyata semakin mempersubur budaya korupsi di daerah. Hal ini

tercermin dalam pengalokasian dana BLT yang diberikan kepada masyarakat. Ada

sebuah stigma, bahwa proses kolusi terjadi dalam pengaplikasian kebijakan ini.

Misalnya, penduduk yang mendapatkan bantuan ini memiliki hubungan

kekerabatan dengan aparatur yang berwenang, walaupun penduduk tersebut tidak

tergolong miskin. Ini diperkuat dengan tidak adanya standarisasi yang diberikan

pemerintah terkait criteria apa saja yang ditetapkan sebagai penduduk miskin.

Walaupun pemerintah telah menetapkan penduduk miskin ialah mereka yang

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan dari

“besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi setara

dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan pokoklainnya seperti

sandang pangan, perumahan, kesehatan”.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui BLT, secara umum masih

terdapat banyak kelemahan. Setidaknya ada empat kelemahan dalam penerapan

35

kebijakan BLT yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, kebijakan BLT

dilaksanakan secara seragam (general) tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan

budaya disetiap wilayah (komunitas). Kedua, definisi dan pengukuran kemiskinan

lebih banyak di pengaruhi pihak luar (externally imposed) dan memakai

parameter yang terlalu ekonomis. Implikasinya adalah konsep penanganan

kemiskinan mengalami sasaran dari hakikat kemiskinan itu sendiri. Ketiga,

penanganan program pengentasan kemiskinan mengalami birokratisasi yang

dalam, sehingga banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau

panjang. Keempat, kebijakan penanganan kemiskinan sering ditumpangi oleh

kepentingan politik yang amat kental sehingga tidak mempunyai muatan atau

makna dalam penguatan perekonomian masyarakat miskin.

Kebijakan BLT nyatanya belum cocok mengatasi permasalahan ini,

sehingga kebijakan itu belum berhasil karena program yang dirancang dalam

pengentasan kemiskinant idak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

masyarakat miskin. Sehingga pemerintah harus mengevaluasi kebijakan tersebut

dengan melakukan suatu upaya yang sangat efektif dan menyeluruh.

36

BAB 3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam kehidupan masyarakat, dimensi kebijakan sangat berperan penting

dalam berbagai proses penentuan suatu kebijakan (penentuan tujuan dan proses

pengambilan keputusan). Suatu kebijakan yang akan diputuskan sangat

berpengaruh terhadap implementasi yang akan diterapkan. Prinsip-prinsip yang

terdapat dalam dimensi meliputi (tahapan-tahapan kebijakan, analisis kebijakan,

implementasi kebijakan, dan monitoring atau evaluasi), dapat diterapkan di dalam

suatu proses pengorganisasian. Dari berbagai definisi dan deskripsi yang ada

dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses dimana

penentuan suatu kebijakan harus memperhatikan proses-proses dan prinsip-

prinsip di dalam dimensi kebijakan itu sendiri.