kebijakan publik

of 31/31
KEBIJAKAN PUBLIK BAB I Pendahuluan Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu. Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik. Makalah ini mencoba menguraikan berbagi tahapan yang terjadi dalam proses siklus perumusan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah untuk menganalisis masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan publik tertentu.

Post on 28-Sep-2015

60 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kebijakan-kebijan publik

TRANSCRIPT

KEBIJAKAN PUBLIKBAB IPendahuluanStudi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu.Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik. Makalah ini mencoba menguraikan berbagi tahapan yang terjadi dalam proses siklus perumusan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah untuk menganalisis masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan publik tertentu.

BAB II

A. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SEBUAH PROSES SIKLIS1. David Easton;Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (dalam Thoha 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

2. Carl J. Friedrick;Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose.Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

3. Thomas R. DyePublic policy is whatever governments choose to do or not to do. Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

4. James E. Anderson;Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalaan teknis dan administrative saja.Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apayang bermaksud akan dilakukan.4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatumasalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidakmelakukan sesuatu).5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, makakebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untukmencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah: Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakanpemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itumempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

B. Pengertian systemPara pakar yang disebutkan di atas pada dasarnya melihat proses pembentukan kebijakan dalam perspektif sistem. Sistem merujuk pada sejumlah karakteristik yang sama (common characteristics). Merujuk pada teori sistem, karakteristik yang sama itu adalah sebagai berikut:1. Sistem memiliki struktur2. Sistem merupakan jeneralisasi dari realitas 3. Sistem cenderung berfungsi dengan cara yang sama . Sistem bekerja dengan melibatkan masukan dan keluaran dengan mana berlangsung suatu proses aktifitas dari sistem, yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan 4. Ragam bagian dari suatu sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu, dan demikian pula halnya dengan adanya hubungan-hubungan struktural, yang juga terbentuk dalam hubungan fungsional tertentu 5. Karena adanya hubungan fungsional antar bagian-bagian dari sistem, maka berlangsunglah aliran atau transfer atas substansi tertentu 6. Sistem juga mempertukarkan enerji atau substansi tertentu dengan sistem yang lebih besar 7. Adanya hubungan fungsional adalah karena adanya kekuatan pengendali 8. Bagian-bagian akan mengarah pada taraf integrasi, dalam arti bagian-bagian bekerja dalam situasi kebersamaan Dalam pada itu, suatu sistem berada pada suatu situasi berikat (boundary). Situasi itu ditandai dengan adanya suatu kesatuan sistem. Pada setiap sistem selalu terdapat tiga properti (property) , yaitu: Elemen (elemen) yang menjadi penopang adanya sistem itu Atribut (attributes), yakni karateristik dari elemen sistem yang dapat diamati dan diukur. Di dalam contoh suatu sistem politik atau sistem pemerintahan maka dapat teridentifikasi hal-hal seperti adanya sejumlah penduduk, sejumlah entitas pemerintahan daerah, luas wilayah yang menjadi batasan dari satu sistem pemerintahan dan lain-lain; Hubungan (relationships) yakni hubungan-hubungan yang timbul di antara elemen pada suatu sistem. Hubungan-hubungan ini didasarkan pada adanya sebab dan akibat.

Pengertian siklusSiklus merupakan kegiatan atas system yang berjalan dengan tahapan tahapannya sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu. Dalam kebijakan public, selain melihatnya memalui metode system dengan input, konversi, output dan feedback, kita juga dapat melihat kebijakan public sebagai siklus atau tahapan tahapan yang pasti dan berulang kembali. C. Siklus kebijakanAda banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan ini yaitu. Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tampa korelasi dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000,hlm 24.) Siklus untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut. Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistimatis dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk plus minusnya. Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah strategis-strategis berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dalam sebuah kebijakan publik . Siklus kebijakan juga akan memberikan gambaran yang komprehensif dan juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepantingan dengan kebijakan publik . Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen, kebijakan,konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.

D. Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik1) Problem Identification (Identifikasi Masalah)A. Tahap Identifikasi :1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).2. Analisis Masalah dan Kebutuhan:Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?3. Penginformasian Rencana Kebijakan:Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4. Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.5. Pemilihan Model Kebijakan:Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.6. Penentuan Indikator Sosial:Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.7. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik:Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikia, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

2) Agenda Setting Agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istila prioritas yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda lain. Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian, agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijaka. Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan.

Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bilA memenuhi beberapa kriteria, yakni:a. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. Misalnya, kebakaran hutan.b. Suatu isu akan mendapat perhatian bial isu tersebut memiliki sifat partikularitas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Misalnya, isu mengenai kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.c. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.d. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat.e. Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.Menurut Peter Bachrach dan Morton Barazt ada beberapa cara yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk menghalangi suatu masalah masuk ke dalam agenda kenijakan, yaitu:a. Menggunakan kekerasan.b. Menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan budaya politik.Kepemimpinan politik merupakan faktor penting dalam penyusunan agenda kebijaakn. Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik, maupun kedua-duanya, mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu, menyebarluaskannya dan mengusulkan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini, eksekutif yaitu Presiden dan legislatif yaitu DPR mempunyai peran utama dalam politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda publik.3) Jenis-jenis Agenda KebijakanRoger W. Cobb dan Charles D. Elder mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yaitu:a. Agenda sistemikTerdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang sevara sah ada. Agenda ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasionan dan di daerah. Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada apabila masalah tersebut di ajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas.b. Agenda lembaga atau pemerintahTerdiri dari masalah-masalah yang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah. Karena terdapat bermacam-macam pokok agenda yang membutuhkan keputusan-keputusan kebijakan maka terdapat pula banyak agenda lembaga. Agenda lembaga merupakan agenda tindakan yang memiliki sifat lebih khusus dan lebih konkret bila dibandingkan dengan agenda sistemik.Pokok-pokok agenda lembaga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: Pokok-pokok agenda lamaPokok-pokok agenda lama cenderung tidak mendapatkan proriyas dari para pembuat kebijakan. Alokasi waktu yang diberikan terbatas, serta agendanya selalu sarat dengan masalah. Hal ini terjadi karena masalah-masalah telah tercantum lama dalam agenda sehingga para pembuat keputusan cenderung beranggapan bahwa masalah-masalah lama tersebut telah mendapat perhatian yang cukup besar dan para pejabat lebih mempunyai pemahaman terhadap masalah tersebut.

Pokok-pokok agenda baruPokok-pokok agenda baru tercantum secara teratur dalamk agenda. Misalnya, kenaikan gaji pegawai dan alokasi anggaran belanja. Agenda ini biasanya ikenal oleh para pejabat dan alternatif-alternatif untuk menanggulanginya telah terpola sedemikian rupa. Pokok-pokok agenda baru timbul dari keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, pemogokan buruh kereta api atau krisi kebijakan luar negeri.

4) Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)Pengertian:1. The stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law (Lester and Stewart,2000). 2. Formulation is a derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem (Jones, 1984).

5) Konsekuensi dari formulasi kebijakan publicFormulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan.

6) Asumsi-asumsi Tentang Formulasi Sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas Tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah Formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang Karena bersifat kompetisi antar aktor maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan menang Tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu actor

7) Metode Formulasi Rasional Inkremental/tambal sulam (berdasarkan kebijakan/keputusan yang sudah ada kemudian diperbaiki/disempurnakan untuk memecahkan masalah yang baru tersebut). Model system

8) Langkah-langkah dalam model rasional Pengambil kebijakan dihadapkan pada suatu masalah Tujuan dan nilai2 yang ingin dicapai dapat dirangking Alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan Analisa biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing alternatif Membandingkan masing-masing alternatif Memilih alternatif yang terbaik

E. Model incrementalModel systemPolicy Legitimation Proses legitimasi kebijakan public dilakukan setelah dilakukan formulasi kebijakan. Legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis lainnya.Bentuk-bentuk legitimasi kebijakan public UNDANG-UNDANG Undang-undang merupakan peraturan tinggi setelah undang-undang dasar yang diangkat sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-undang mengatur urusan-urusan yang bersifat spesifik. Misalnya masalah pertanian, lalu lintas, pemasaran, dan lain sebagainya. PERPU ( peraturan pemerintah pengganti Undang-undang)Perpu baru bisa diputusan oleh presiden disaat yang genting. Misalnya dalam hal penanganan masalah bencana alam ataupun perang. Sebab harus dibahas DPR pada kesempatan pertama untuk dijadikan UU. Dalam konteks ini, DPR cuma punya dua pilihan: menolak atau menyetujui.

PPPeraturan pemerintah diterbitkan untuk memeberikan penjelasan terhadap undang-uandang agar tidak terjadi salah tafsir bagi masing-masaing penafsir kebijakan.

PERATURAN PRESIDENPeraturan presiden merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk menajalankan implementasi kebijakan kepada pemerintahan. PERATURAN DAERAHPeraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Policy Implementation (Implementasi Kebijakan) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;3. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan:1. Tahapan intepretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis, namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.2. Tahapan pengorganisasian. Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (policy implementor) yang setidaknya dapat diidentifikasikan sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Langkah selanjutnya penetapan manajemen pelaksana kebijakan diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan, dalam hal ini penentuan focal point pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan.3. Tahapan implikasi. Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:1. Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan

Model-model Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia. Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ratmono (2008), berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Implementasi Kebijakan Bottom UpModel implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam persfektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memamndang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari persfekti perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :1. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya2. Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan3. Implementing organization : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)Konsep Evaluasi Kebijakan PublikDalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan? karena pada dasarnya setiap kebijakan negara ( public policy ) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. ( Abdul Wahab, 1990 : 47-48 ), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn ( 1986 ), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan ( policy failure ) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena non implementation ( tidak terimplementasi ), dan (2) karena unsuccessful ( implementasi yang tidak berhasil ).Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya : pelaksanaannya jelak ( bad execution ), kebijakannya sendiri itu memang jelek ( bad policy ) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik ( bad luck ). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada implementasi kebijakan ( Abdul Wahab, 1997 : 62 ). Menurut ( Santoso, 1988; 8 ), sementara itu ( Lineberry 1977; 104 ), analisis dampak kebijakan dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara -cara yang digunakan dan hasil yang hendak akan dicapai. Sinyal tersebut lebih diperjelas oleh ( Cook dan Scioli 1975 : 95 ), dari salah satu buku yang ditulis oleh ( Dolbeare, 1975 : 95 ) dijelaskan bahwa : policy impact analysis entails an extension of this research area while, at the same time, shifting attention toward the measurment of the consequences of public policy. In other words, as opposed to the study of what policy causes. Dengan demikian, secara singkat analisis dampak kebijakan menggaris bawahi pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what causes policy. Konsep evaluasi dampak yang mempunyai arti sama dengan konsep kebijakan yang telah disebutkan diatas, yaitu : Seperti pada apa yang pernah didefinisikan oleh ( Dye, 1981 : 366 367 ) : Policy vealuation is learning about the consequences of public policy. Adapun definisi yang lebih kompleks adalah sebagai berikut : Policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives, or assesment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives ( Wholey, 1970, dalam Dye, 1981 ). Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai programprogram pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara policy impact / outcome dan policy output. Policy Impact / outcome adalah akibatakibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan Policy output ialah dari apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah ( Islamy, 1986 : 114-115). Dari pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan terjadi yang di akibatkan oleh suatu implementasi kebijakan. Dampak kebijakan disini tidak lain adalah seluruh dari dampak pada kondisi dunia -nyata ( the impact of a policy is all its effect on real world conditions ), untuk itu masih menurut ( Dye, 1981: 367 ) yang termasuk dampak kebijakan adalah : 1. The impact on the target situations or group. 2. The impact on situations or groups other than the target (spoilover effect). 3. Its impact on future as well as immediate conditions. 4 . Its direct cost, in term of resources devote to the program. 5. Its indirect cost, including loss of opportunities to do other things.

Model Evaluasi Kebijakan Publik( House, 1978 : 45 ) dalam William Dunn, mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari :1. The Adversary Model, para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positip, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.2. The Transaction Model, Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif (responsive evaluation) yang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan secara informal, ber ulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat ; dan evaluasi iluminativ (illuminativ evaluation) bertujuan untuk mengkaji program inovativ dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.3. Good Free Model, model evaluasi ini ber tujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas. Evaluasi Kebijakan Publik sering kali diartikan sebagai aktivitas yang hanya mengevaluasi kegiatan proyek, selanjutnya mengevaluasi anggaran, baik ( rutin / pembangunan ). Evaluasi Kebijakan Publik, ialah : a. Evaluasi Administratif, evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah. b. Evaluasi Yudisial, evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan. c. Evaluasi Politik, pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, parpol, atau masyarakat. Pertimbangan politik apa saja dan bagaimana yang seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan.

BAB IIIKesimpulan

Studi kebijakan publik melihat proses pembentukan kebijakan sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang pasti dan berulang kembali. Tahapan-tahapan pembentukan kebijakan publik yang terdapat dalam proses siklus tersebut adalah problem identification, agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy evaluation. Satu demi satu tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik menunjukkan bahwa suatu tahapan proses kebijakan publik terkait dengan tahapan yang sebelumnya dan mempengaruhi tahapan yang selanjutnya.Adanya siklus kebijakan memberikan keuntungan, antara lain untuk membantu mempermudah kompleksitas perumusan kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistimatis dan analitis sesuai dengan batasan area, dan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.http://rush.dagdigdug.com/2009/11/06/kebijaksanaan-pemerintahan-analisis-kebijakan-melalui-pendekatan-empirik/http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/27/penjabaran-operasional-proses-implementasi-kebijakan/http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/27/penjabaran-operasional-proses-implementasi-kebijakan/http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/