PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Oleh Sudi Prayitno

LATAR BELAKANG

Pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat & daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah Pemerintah daerah dilarang mengeluarkan kebijakan atau membuat keputusan yg merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga masyarakat dan/atau golongan masyarakat lain

KEBIJAKAN PUBLIK (Pengertian)Tindakan kolektif yg diwujudkan melalui kewenangan pemerintah utk mendorong, melarang atau mengatur tindakan individu/lembaga swasta, yg dibuat/diproses oleh lembaga pemerintahan yg bersifat memaksa atau berdampak terhdp masyarakat luas (publik) Keputusan2 yg mengikat orang banyak yg dibuat oleh penerima mandat dari publik melalui proses pemilihan utk bertindak atas nama rakyat banyak Tindakan2 / keputusan2 yg dilakukan atau dibuat/dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (eksekutif/ legislatif) dlm semua tingkatan yg bersifat memaksa & menimbulkan dampak terhdp rakyat banyak

KEBIJAKAN PUBLIK (Beberapa Contoh)

Berbagai peraturan perUU -an: UU, PERPU, PP, PERPRES, PERDA, PERDES, PERNA Berbagai urusan pemerintahan : perizinan (IMB, SIUPP, SITU, dll), pembangunan (proyek2 fisik, fasilitas non-fisik, dll), kebijakan ekonomi (harga BBM, TDL, harga bahan pokok, dll)

KEBIJAKAN PUBLIK (Sebuah Realita)Banyak kebijakan publik yg belum didasarkan pd aspirasi atau kebutuhan masyarakat Kebijakan2 yg dibuat hanya menguntungkan kelompok 2 tertentu saja Kebijakan2 yg dilahirkan justeru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat Kebijakan2 yg dibuat belum melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal

KEBIJAKAN PUBLIK BERMASALAH

Pusat : kenaikan harga BBM, kenaikan TDL, pembuatan RUU APP, revisi UU No. 13/2003, Perpres No. 36/2005, dll Daerah : rencana pembangunan mesjid raya di kota padang, pembangunan mall2 di tengah kota, alokasi anggaran rutin lebih besar dari anggaran pembangunan (APBD), Perda Sumbar No.11/2001 (Maksiat), P erda Tanah Ulayat, Perda Kota Pad a ng No. 11/2005 (TIBUM), dll

KEBIJAKAN PUBLIK MENGAPA BERMASALAH ?

Lebarnya jurang pemisah antara pemerintah dengan rakyat Penyelenggara kekuasaan alergi dengan partisipasi publik dan transparansi Masyarakat diperlakukan sebagai obyek kebijakan, bukan subyek Lemahnya kontrol dari lembaga yg mewakili rakyat terhadap tindakan pemerintah

MENGAPA HARUS DIAWASI?

Agar kebijakan publik yg dibuat benar 2 mengakomodir kepentingan orang banyak Agar proses pembuatan kebijakan publik melibatkan semua pihak yg terkait (multi stakeholders) Agar kebijakan publik yg dibuat benar 2 dilaksanakan dgn penuh

URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT

Partisipasi publik merupakan hak politik yg melekat pd setiap warga Partisipasi publik secara langsung dlm pembuatan kebijakan publik dpt menutupi kegagalan demokrasi perwakilan Partisipasi publik menjadi lebih bermakna

URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT (lanjutan)

Partisipasi publik tidak bersifat insidental, tapi harus dilakukan secara sistemik Partisipasi publik akan mendorong tata pemerintahan yg baik ( good governance ) Partisipasi publik dpt meningkatkan kepercayaan publik terhdp pembuat kebijakan

BAGAIMANA CARA MENGAWASI ?

Mulai dari lingkup terkecil (desa/nagari, kelompok, organisasi, dll) Memahami prosedur bagaimana lahirnya sebuah kebijakan publik berikut ketentuan2 yg mengaturnya Mempelajari berbagai bentuk kebijakan publik yg telah dibuat pemerintah Mendiskusikan berbagai persoalan yg ada di daerah masing 2 Mengikuti pertemuan2/rapat2 yg membahas kebijakan publik

KESIMPULAN

Kebijakan publik yg baik ad alah kebijakan yg mencerminkan realitas publik, bukan kebijakan yg menguntungkan penguasa atau sekelompok orang t tt Peran serta masyarakat d l m mengawasi kebijakan publik di daerah sangat dibutuhkan utk menjaga agar pemegang otoritas publik benar2 bertindak atas nama rakyat di daerahnya Semakin tinggi peran serta masyarakat dlm proses pengambilan kebijakan di daerah, semakin kuat posisi pembuat kebijakan & semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhdp penyelenggara pemerintahan di daerah yg membuat kebijakan publik