kebijakan penerapan spm - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja,...
TRANSCRIPT
![Page 1: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/1.jpg)
Kebijakan Penerapan StandarPedoman dan ManualSekretariat Komite Teknis 91-01
Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
Badan Penelitian dan PengembanganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1
Disampaikan pada:
SOSIALISASI SERTIFIKASI SNI DAN ISO
OLEH KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI STANDARDISASI, HUKUM DAN KERJASAMA
![Page 2: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/2.jpg)
Pokok Bahasan
• Tantangan dan permasalahan penyelenggaraan infrastruktur
• Pengertian NSPM
• Standardisasi
• Fungsi SNI
• Penerapan SPM
• Tahapan penerapan SPM
• Pembinaan dan pengawasan SPM
• Tantangan kedepan
• Sertifikasi dan Akreditasi
• Pemasyarakatan SPM
2
![Page 3: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/3.jpg)
Tantangan Penyelenggaraan Infrastruktur
• Kondisi alam dan perubahan iklim merupakan tantangan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum;
• Tuntutan masyarakat atas kecepatan pemenuhan infrastruktur yang handal;
• Tingkat pelayanan penyelenggaraan infrastruktur tingkat pusat, tingkat daerah, dan masyarakat mandiri yang belum sepenuhnya memuaskan.
3
![Page 4: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/4.jpg)
Bidang Sumber Daya Air
• Permasalahan bangunan air
Kerusakan di bagian tengah struktur utama Checkdam
4
![Page 5: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/5.jpg)
Bidang Bina Marga
• Permasalahan jalan dan jembatan
Longsoran tebing jalan
Retakan badan jalan
5
![Page 6: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/6.jpg)
Bidang Cipta Karya
• Permasalahan bangunan gedung
Rumah dengan komponen struktur yang tidak lengkap
6
![Page 7: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Pengertian NSPM (1)
• Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP 25/2000)
diberlakukan nasional
Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll.
7
![Page 8: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/8.jpg)
Pengertian NSPM (2)
• Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102/2000)
diberlakukan nasional
Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)
8
![Page 9: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/9.jpg)
Pengertian NSPM (3)
Standardisasi?• Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan
dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan (PP 102/2000)
Standar Nasional Indonesia?• Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi
Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional (PP 102/2000)
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
9
![Page 10: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/10.jpg)
Pengertian NSPM (4)
• Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25/2000)
diberlakukan nasional
Contoh : Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dll.
10
![Page 11: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/11.jpg)
Pengertian NSPM (4)
• Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25/2000)
diberlakukan internal di lingkungan PU
Contoh: Manual penentuan kapasitas jalan, Manual pemeriksaan jalan dengan alat benkelman beam, dll.
11
![Page 12: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/12.jpg)
Norma Dasar Hukum (1)
• Undang-undang No 18/1999
tentang Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi
12
![Page 13: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/13.jpg)
Norma Dasar Hukum (2)
• Peraturan Presiden No 54/2010 atau Prerpres 4/2015tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan Pelaksanaan Konstruksi (pasal 96 ayat 3)“Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yangberwenang”
Ketentuan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penetapan pemenang, namun dalam pelaksanaannyapanitia pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan menerapkan ketentuan ini sebagai dasar evaluasi.
13
![Page 14: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/14.jpg)
Norma Dasar Hukum (3)
• Peraturan Pemerintah RI No 37/2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
▪ Pasal 9Ayat 1: Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk Pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
▪ Pasal 10Ayat 1: Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
Ayat 2: Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalamkurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.
14
![Page 15: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/15.jpg)
Norma Dasar Hukum (4)
• Peraturan Menteri PU No 29/PRT/M/2006
tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan gedung, yang terdiri dari:▪ 33 SNI tentang Keselamatan Bangunan
▪ 11 SNI tentang Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
▪ 8 SNI tentang Persyaratan Kenyamanan Bangunan
15
![Page 16: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/16.jpg)
Standardisasi (1)
Proses :
• Merumuskan (identifikasi, penyusunan program kolektif,
penyiapan rancangan standar, konsensus)
• Menetapkan (validasi jajak pendapat, baloting, dan
penerbitan)
• Menerapkan (aplikasi, regulasi, kontrak, sertifikasi)
• Merevisi (amandemen, abolisi, penggabungan, pemisahan)
standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait
16
![Page 17: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/17.jpg)
Standardisasi (2)
Maksud:
17
Untuk meningkatkan:
Daya saing
Perlindungankonsumen
Pelaku usaha
Tenaga kerja
Hubungan masy int(WTO)
Guna mendukung peningkatan:
Produktifitas
Daya guna produksi
Mutu barang
Jasa
Proses
Sistem, dan
Personil
Pada:
Keselamatan
Keamanan
Kesehatan dan
Kelestarianfungsilingkunganhidup
(4K)
![Page 18: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/18.jpg)
Standardisasi (3)
Fungsi:
Mengawal mutu:
• Spesifikasi teknis (bahan, proses)
• Metode pengujian (kompetensi SDM, peralatan dan cara
pengujian)
• Penilaian kesesuaian (Uji paska konstruksi, Inspeksi teknis)
18
![Page 19: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/19.jpg)
Pemberlakuan SNI (1)
• Pada dasarnya pemberlakuan SNI adalah sukarela (voluntary);
• Diberlakukan wajib jika berkaitan dengan; keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis (4K) oleh instansi teknis yang membidangi.
19
![Page 20: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/20.jpg)
Pemberlakuan SNI (2)
Pemberlakuan penerapan SNI secara wajib
(harus didukung):
• Tersedia infrastruktur penunjang seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium penguji yang terakreditasi;
• Ada masa transisi, untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku usaha dan/atau pemberi jasa untuk melakukan penyesuaian.
20
![Page 21: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/21.jpg)
Cakupan SNI
• Kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD (dapat dimasukkan dalam kontrak karena tidak mengatur orang per orang).
• Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (perlu didukung Peraturan Daerah).
21
![Page 22: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/22.jpg)
Perumusan SNI
Panitia Teknis 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, menstandarkan proses:
• Metoda
• Tata cara
• Spesifikasi
22
![Page 23: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/23.jpg)
23
No. BIDANG
S N I Pedoman
Teknis
TOTALSNI+RSNI+Pt
Metode
TataCara
SpekJumla
h
I. UMUM 282 56 74 412 38 471
II. SUMBER DAYA AIR 34 36 7 77 65 147
III.JALAN DAN JEMBATAN
23 16 29 68 62 146
IV. PERMUKIMAN TATA RUANG KAWASAN
44 92 62 198 87 307
T o t a l 383 200 172 755 252 1071
Rekapitulasi Standar dan Pedoman Status: Februari 2016
![Page 24: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/24.jpg)
Skema tahapan penerapan SPM
Pra Konstruksi Konstruksi Pengawasan
SNI mengikat dalam KAK
Uji kualitas pekerjaan
(quality control)
Inspeksi teknisPenerapan SPM
SPM dicantumkan dalam spesifikasi
teknis
SPM dicantumkan dalam dokumen
lelang dan dokumen kontrak
24
Uji kelayakan kualitas
pekerjaan
![Page 25: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/25.jpg)
Tahapan penerapan SPM
1 Tahap Pra Konstruksi
Langkah awal untuk mewujudkan infrastruktur yang andal
• Mekanisme:▪ Dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja
(KAK)
• Contoh:▪ Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan
gedung;▪ Perencanaan jaringan irigasi;▪ Tata cara perencanaan permukaan jalan, dll.
25
![Page 26: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/26.jpg)
Tahapan penerapan SPM
2 Tahap Konstruksi
Titik kritis dalam mewujudkan Infrastruktur yang andal, walaupun desainnya sempurna jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan maka hasilnya tidak akan optimal.
• Mekanisme:▪ Dituangkan dalam dokumen lelang dan dokumen
kontrak.
• Contoh:▪ SNI 3402:2008, Cara uji slump beton;▪ SNI 03-6868-2002, Tata cara pengambil contoh uji
secara acak untuk bahan konstruksi, dll.
26
![Page 27: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/27.jpg)
Tahapan penerapan SPM
3 Tahap Paska Konstruksi
Meningkatkan masa/umur pelayanan dan kelayakan bangunan
• Mekanisme:▪ Dituangkan dalam SOP pemeliharaan bangunan sipil
dan dapat dilakukan uji kelayakan kualitas.
• Contoh:▪ SNI 19-6773-2002, Spesifikasi unit paket instalasi
pengolahan air dengan struktur baja; ▪ SNI 19–6774-2002, Tata cara perencanaan unit paket
instalasi pengolahan air, dll.
27
![Page 28: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/28.jpg)
Pembinaan dan Pengawasan
• Pembinaan▪ Instansi Teknis/Pemdamembina penerapan SNI
pada pelaku usaha dan masyarakat melalui konsultasi, pendidikan, dan pemasyarakatan
• Pengawasan▪ Instansi Teknis/Pemda (sesuai kewenangannya)
terhadap para pelaku usaha barang/jasa yang bersertifikat wajib;
▪ Lembaga sertifikasi terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang bersertifikat produk;
▪ Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen mengawasi barang yang beredar di pasaran.
28
![Page 29: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/29.jpg)
Tantangan kedepan
• Peningkatan pemahaman NSPM dalam penyelenggaraan infrastruktur;
• Mengefektifkan pengimpelementasian dilapangan sesuai Standar Pedoman Manual bidang ke PU-an;
• Perkuatan kelembagaan dan sistem untuk mengawal penyelenggaraan infrastruktur.
Efektifitas Standardisasi
Bahan Bangunan dan Rekayasa Sipil !!
29
![Page 30: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/30.jpg)
Sertifikasi dan Akreditasi (1)
1. Pembinaan laboratorium (Puslitbang/Daerah), diarahkan untuk memiliki sistem mutu sesuai ISO/IEC 17025:2005 guna peningkatan peran dalam mendukung kualitas infrastruktur ke PU-an;
2. Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi pelaksanalaboratorium untuk mampu melaksanakan pengujian mutu sesuai prosedur SPM yang ditetapkan, melalui:a. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, kerjasama dengan
Komite Akreditasi Nasional (KAN);
b. Pelatihan teknisi laboratorium;
c. Fasilitasi dalam rangka Akreditasi Laboratorium Pengujian.
30
![Page 31: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/31.jpg)
Sertifikasi dan Akreditasi (2)
3. Menyelenggarakan penilaian kelayakan operasional laboratorium berupa Rekomendasi Pengujian (RP);
4. Menyelenggarakan rekomendasi badan usaha melalui Sertifikasi Inspeksi (SI).
31
![Page 32: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/32.jpg)
Pemasyarakatan standar
• Penyampaian informasi produk penetapan SPM:▪ SNI dan Pedoman;
▪ Buku Daftar Standar;
▪ Buku Abstrak Standar;
▪ CD interaktif database Standar;
▪ Brosur-brosur;
▪ Website, dll.
• Simpul Layanan Informasi StandarUnit/wadah kegiatan layanan informasi SPM Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil yang berada di lingkungan Kementerian PU maupun Pemerintah Daerah.
32
![Page 33: Kebijakan Penerapan SPM - pucktr.jatimprov.go.id filekeamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan ... memahami, sehingga ada keraguan/ketakutan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052300/5c7e908109d3f2be3f8b5f82/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Terima kasih
http://sni.pu.go.id/