kebijakan pemerintah pengendalian pencemaran_asdep mpj

Pembinaan Teknis Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa PROPER 2014

Jakarta, 18 Pebruari 2014

Disampaikan oleh: Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa

Permasalahan Pencemaran Lingkungan

• Pertumbuhan di sektor-sektor transportasi, industri, pembangit tenaga listrik, rumah tangga memberikan kontribusi pencemaran baik pencemaran air atau udara terutama di kota-kota besar dan kawasan terbangun.

• Masih digunakannya bahan bakar kurang ramah lingkungan seperti bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur tinggi dan solar yang mengandung sulfur tinggi.

• Belum semua industri taat terhadap peraturan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara.

• Belum semua industri memasang alat pengendali pencemaran air (IPAL)

atau alat pengendali pencemaran udara untuk meminimalkan.

• Data mutu air sungai di 30 provinsi menunjukkan terjadinya pencemaran. • 70% air tanah dan 75 % air permukaan kondisinya sudah tercemar.

KONDISI MUTU AIR BEBERAPA SUNGAI

DI PULAU JAWA

Sungai Provinsi Jumlah Titik

Pantau

Status Mutu

Kali Angke Banten 6 Cemar sedang – Cemar

Berat

Ciliwung DKI Jakart 15 Cemar ringan – Cemar

Berat

Citarum Jawa Barat 6 Cemar Sedang – Cemar

Berat

Progo Jawa Tengah 6 Cemar Sedang

Progo DIY 6 Cemar Berat

Brantas Jawa Timurr 18 Cemar Sedang – Cemar

Berat

DASAR KEBIJAKAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang

Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pelaksanaan

(Kepmen LH, Permen LH, KepKa Bapedal)

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (UU PPLH)

• Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Pasal 13 ayat (1) UU PPLH)

• Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan b. penanggulangan; dan c. pemulihan. (Pasal 13 ayat (2) UU PPLH) • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. (Pasal 13 ayat (3) UU PPLH)

“Pengendalian” berdasar UU No.32/2009

PEN

GEN

DA

LIA

N Pencegahan

Penanggulangan

Pemulihan

1. KLHS

2. Tata Ruang

3. Baku Mutu LH

4. Kriteria Baku Kerusakan LH

5. Amdal

6. UKL-UPL

7. Perizinan

8. Instrumen Ekonomi LH

9. Peraturan PUU berbasis LH

10. Anggaran berbasis LH

11. Analisis Resiko LH

12. Audit Lingkungan

13. Instrumen lain sesuai perkembangan Ilmu

Pengetahuan

a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau

kerusakan LH kepada Masyarakat.

b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH

c. Penghentian sumber pencemar dan/atau kerusakan LH

d. Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan

a. Penghentian sumber pencemar dan pembersihan

unsur pencemar;

b. Remediasi;

c. Rehabilitasi;

d. Restorasi;

e. Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP

• Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup

Pasal 20 ayat (1), UU PPLH

• Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20 ayat (3)

BAKU MUTU AIR LIMBAH

• Baku mutu air Iimbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.

Pasal 21 ayat (1), PP. 82/2001 PKA & PPA

• Baku mutu air Iimbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air Iimbah nasional sebagaiimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 22 ayat (2), PP. 82/2001 PKA & PPA

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pemanfaatan Air Limbah Pembuangan Air Limbah

Setiap penanggung jawab usaha dan

atau kegiatan wajib menyampaikan

laporan tentang penataan persyaratan

izin aplikasi air limbah pada tanah

Ayat (1)

Pasal 34 ayat (1), PP.82/2001 PP AIR

Setiap penanggung jawab usaha dan

atau kegitan wajib menyampaikan

laporan tentang penaatan persyaratan

izin pembuangan air Iimbah ke air atau

sumber air.

Pasal 34 ayat (2), PP. 82/2001 PP AIR

Setiap usaha dan atau kegiatan yang

akan memanfaatkan air Iimbah ke tanah

untuk aplikasi pada tanah wajib

mendapat izin tertulis dari Bupat /

Walikota


Setiap usaha dan kegiatan yang akan

membuang air limbah ke air atau

sumber air wajib mendapatkan izin

tertulis dari Bupati / Walikota.


Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk

untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air,

wajib menyaimpaikan laporannya kepada Bupati / Walikota / Menteri.

Pasal 29, PP. 82/2001 PP AIR

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Dalam persyaratan izin Pembuangan air Iimbah waiib dicantumkan

a. kewajiban untuk mengelola Iimbah;

b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media

lingkungan ;

c. persyaratan cara pembuangan air limbah ;

d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulamgan keadaan

darurat ;

e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;

f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai

dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air

bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai

dampak lingkungan;

g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan

dadakan/sesaat;

h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas

kadar yang diperyaratkan;

i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil

swapantau.

Pasal 35 ayat (2), PP. 82/2001 PK AIR & PP AIR

Wewenang Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kualitas Air

1 Pemerintah pengelolaan kualitas air lintas propinsi; lintas batas negara; dapat memerintahkan pemda

2 Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten / Kota.

3 Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten / Kota.

menyusun rencana pendayagunaan air

potensi pemanfaatan/

penggunaan air, pencadangan air

memperhatikan fungsi ekonomis dan ekologis, nilai-nilai agama serta

adat istiadat

Kewenangan dalam Pengendalian Pencemaran (Pasal 20 PP PKA & PPA)

a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;

b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;

c. menetapkan persyaratan air Iimbah untuk aplikasi pada tanah;

d. menetapkan persyaratan pembuangan air Iimbah ke air atau sumber air;

e. memantau kualitas air pada sumber air; dan

f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK

Kepala instansi yang bertanggung

jawab menetapkan baku mutu emisi

sumber tidak bergerak dan ambang

batas emisi gas buang kendaraan

bermotor tipe baru dan kendaraan

bermotor lama.

Pasal 8 ayat (1), PP. 41/1999

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak

dan ambang batas emisi gas buang kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan mempertimbangkan

parameter dominan dan kritis, kualitas bahan

bakar dan bahan baku, serta teknologi yang ada.

Pasal 8 ayat (2), PP.41/1999 PP UDARA

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima)

tahun.

Pasal 8 ayat (3), PP.41/1999 PP UDARA

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi

dan/atau baku tingkat gangguan ke udara ambien wajib:

a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang

ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan;

b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang

diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;

c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka

upaya pengendalia pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau

kegiatannya

Pasal 21, PP. 41/1999 PP UDARA

1. Kepmen LH No. 13 Tahun 1995 tentang Baku

Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Pasal 2 ayat (1)

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk

jenis kegiatan :

a. Industri besi dan baja sebagaimana tersebut

dalam Lampiran IA dan Lampiran IB;

b. Industri pulp and paper sebagaimana tersebut

dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB;

c. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar

batubara sebagaimana tersebut dalam

Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB

d. Industri semen sebagaimana tersebut dalam

Lampiran IVA dan Lampiran IVB

Pasal 7 ayat (1) :

Setiap penanggungjawab jenis kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi

dengan sarana pendukung dan alat pengaman;

b. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi

kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong

emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan

kecepatan angin;

c. melakukan pencatatan harian hasil emisi yang

dikeluarkan dari setiap cerobong emisi;

d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam huruf © kepada

Gubernur dengan tembusan kepada Kepala

badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)

bulan;

e. melaporkan kepada Gubernur serta Kepala

Badan apabila ada kejadian tidak normal

dan/atau dalam keadaan darurat yang

mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui

Pasal 3 ayat (2)

Selama baku mutu emisi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka jenis

kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku baku

mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran V Keputusan ini.

Peraturan Menteri Negara LH Nomor 07 Tahun 2007

Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Bagi Ketel Uap

Ketel uap adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan biomassa, minyak, batubara, dan/atau gas.

Bahan bakar biomassa adalah bahan bakaryang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan/atau akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman.

Ampas adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pemerahan tebu di stasiun gilingan pada pabrik gula.

Serabut adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses pengepresan buah sawit di industri minyak sawit (crude palm oil).

Cangkang adalah kulit inti sawit (kernel) yang dihasilkan dari proses pemisahan kernel sawit di industri minyak sawit.

Pasal 2

(1) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap meliputi

Ketel Uap yang menggunakan bahan bakar:

a. biomassa berupa serabut dan/atau cangkang;

b. biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering;

c. biomassa selain yang disebutkan dalam huruf a dan b;

d. batubara;

e. minyak;

f. gas; dan

g. gabungan.

(2) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap dalam

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk industri besi dan baja,

industri pulp dan kertas, industri semen, pembangkit listrik

tenaga uap, industri pupuk, dan usaha dan/atau kegiatan minyak

dan gas bumi.

Peraturan Menteri Negara LH Nomor 07 Tahun 2007

Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi

Ketel Uap

Strategi Pengendalian

Pencemaran Udara

Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penurunan beban

pencemar yang masuk ke lingkungan dari sumbernya dengan:

a. mendorong penaatan sumber pencemar memenuhi baku mutu

lingkungan.

b. mendorong penggunaan bahan baku (termasuk bahan bakar)

yang ramah lingkungan.

Menyediakan peraturan perundangan undangan pengendalian

pencemaran;

Meningkatkan kualitas SDM dalam pengendalian pencemaran;

Meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap

informasi pengendalian pencemaran lingkungan; dan

AMDAL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki amdal.


Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

penting yang wajib dilangkapi dengan amdal

terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang

terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup serta pemborosan dan

kemerosotan sumber daya alam dalam

pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan

mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan

buatan, serta lingkungan sosial dan budaya:

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi

sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar

budaya:

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan

jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan

nonhayati;

h. kegiatan yang mempengaruhi risiko tinggi dan/atau

mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai

potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan

hidup.


Dampak penting ditentukan berdasarkan

kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan

terkena dampak rencana usaha dan/atau

kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak

berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain

yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

dan/atau

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.


Pasal 23 ayat (2) UU PPLH Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal diatur

dengan peraturan Menteri.

Pasal 28 ayat (1), UU PPLH Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat

kompetensi penyusun amdal.

Pasal 34 ayat (1), UU PPLH Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk

dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL

Pasal 34 ayat (2), UU PPLH Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis

usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi

dengan UKL-UPL

Pasal 35, UU PPLH Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi

UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup.

Pasal 36 ayat (1), UU PPLH Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

Pasal 36 ayat (2), UU PPLH.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL

PROPER Sebagai Tool Pengawasan

• “PROKASIH” : Program Kali Bersih

1990

•PROPER PROKASIH: khusus pengendalian pencemaran air

1995 • PROPER :

pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3

2002 - 2009 2010 <

PROPER harus mampu mencerminka

n kinerja pengelolaan lingkungan sebenarnya

1995 – 2002 - 2010

PROPER • PROPER atau Program Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

• Dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (peringkat warna).

PESERTA PROPER

Kriteria Industri Peserta PROPER:

1) wajib Amdal/UKL-UPL;

2) produk Ekspor;

3) terdaftar dalam pasar bursa;

4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional;

5) skala kegiatan berdampak terhadap lingkungan; dan/atau

6) sukarela menjadi peserta PROPER.

PERINGKAT PROPER

sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik

secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat

Emas

Hijau

Biru

Merah

Hitam

TAHAPAN PENILAIAN PROPER 2013

PENILAIAN PENAATAN

IZIN LINGKUNGAN

PP AIR

PP UDARA PLB3

KERUSAKAN

LAHAN

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

EFISIENSI SUMBER DAYA

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Nilai Penaatan “Taat” atau “100%”;

potensi kerusakan lahan peringkat biru.

Housekeeping baik;

Tidak ada konflik dengan masyarakat

Kemudahan akses data

Tidak dalam penyelesaian sanksi

PENILAIAN PENAATAN PENAPISAN HIJAU PENILAIAN HIJAU-EMAS 1 2 3

Susunan Tim Inspeksi PROPER

Subyek Pengawasan

Susunan Tim Pengawas

Industri yang diawasi KLH

Petugas PROPER KLH: 1 orang pengawasan aspek air dan udara; 1 orang pengawasan aspek pengelolaan LB3; 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

Industri yang diawasi oleh provinsi

Petugas PROPER provinsi: 1 orang pengawasan aspek air dan udara; 1 orang pengawasan aspek pengelolaan LB3; 1 orang pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten/kota.

Lampiran I Pengumuman dan Tindak Lanjut

• Penyusunan Keputusan Menteri, Penyampaian

Keputusan Menteri;

• Penyusunan Bahan Pengumuman PROPER dan

Pengumuman PROPER

• TINDAK LANJUT:

– Sanksi Administrasi bagi Industri berperingkat Merah;

– Reevaluasi kinerja untuk perbaikan peringkat dari

Merah ke biru

– Penegakkan hukum bagi industri berperingkat hitam;

Assisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410 Telp: 62-21-85906677 | Fax : 62-21-85906677

kebijakan pemerintah pengendalian pencemaran_asdep mpj

Documents