i

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN GUNUNG SINDUR

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos)

Oleh:

Wahyu Suprianto

1111112000005

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2018

v

ABSTRAK

Wahyu Suprianto, 111111000005. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN

GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Tahun 2011.

Penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah

Kabupaten Bogor melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada

Kecamatan Gunung Sindur untuk mengalokasikan dan mendistribusikan

anggaran. Proses pengalokasian anggaran merupakan aktivitas politik. Berbagai

kepentingan baik politik maupun kekuasaan, demi tercapainya tujuan masing-

masing aktor yang merupakan cerminan dari politik anggaran. Tujuan penelitian

untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam

pembangunan infrastuktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur Tahun 2012.

Adapun tipe penelitian yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan

metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan

dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa kebijakan

pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung

Sindur tidak terlepas adanya kepentingan politik dari aktor-aktor terkait yang

berada di lembaga Eksekutif. Adanya kepentingan politik berkaitan dengan

kebijakan, pengalokasian, serta pelaksanan anggaran terdapat unsur perilaku

oportunistik yang dilakukan oleh elit politik untuk memenuhi janji kepada

masyarakat yang mengakibatkan ketidak jelasan pengalokasiaan anggaran dan

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang dari Allah

SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya di setiap hembusan

nafas, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanjunagan

shalawat serta salam tak lupa dijunjung kepada pejuang terbesar umat, Nabi

Muhammad SAW, sekaligus seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN

GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012”, merupakan

syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat

banyak kesalahan dan kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut

disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis

mengharapkan bentuk kritik dan saran yang membangun atas penyempurnaan

skripsi ini. Selain itu, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bentuk

penelitian awal yang dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi peneliti lain di

kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan

berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkifli, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

2. Dr. Iding Rosyidin, M. Si, Ketua Prodi Ilmu Politik dan Ibu Suryani, M. Si,

Sekertaris Prodi Ilmu Politik. Serta staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

3. Dosen Pembimbing Skripsi Drs. Ismadi Ananda, M. Si. Selaku Dosen

Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Skripsi yang telah

meluangkan waktu, memberikan bimbingan, nasehat, pembelajaran, ilmu,

sekaligus motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan proses

penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

yang telah memberikan banyak hal, tidak hanya ilmu, melainkan juga

pembelajaran hidup selama proses perkuliahan

5. Seluruh narasumber penelitian pada Kecamatan Gunung Sindur, Bapak

Camat Gunung Sindur, Bapak Sekcam dan seluruh staff pegawai kantor

Kecamatan Gunung Sindur, serta Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Bina

Marga Gunung Sindur yang telah turut membantu kemudahan dalam

mendapatkan data yang terkait penelitian bahan skripsi ini.

6. Ibunda tercinta Sri Indartini dan ayahanda Budi Santoso atas doa, cinta, kasih

sayang, semangat dan motivasi yang tercurahkan tanpa henti demi

tercapainya cita-cita si anak bungsunya. Ribuan kata terima kasih bahkan

milyaran materi tidak akan pernah bisa membayar semua yang telah diberikan

kepada penulis sampai saat ini. Terima kasih ibu dan Bapak, kami mencintai

kalian seumur hidup dan selamanya walaupun mungkin terkadang Ibu dan

viii

Bapak tidak menyadarinya. Semua yang dilakukan hingga detik ini dan

selamanya, adalah untuk membuat kalian bangga dan tersenyum bahagia

7. Saudaraku dan sahabatku yang senantiasa memberikan semangat dan

motivasi kepada penulis, membuat penulis sadar bagaimana harus bertindak

agar semua cita-cita harus tercapai dan harus bisa membuat ibu dan bapak

bangga.

4. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2011, Sitta Al Savira, Amelia

Fitria Attaka, Isworo Dwi Panji, Muawanah, Fikri Wahdudi, dan teman teman

yang pernah memberikan semangat dan dukungan, canda, tawa, berbagi cerita

dan pengalaman selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih semuanya, sukses untuk kita semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 09 Juli 2018

Penulis

Wahyu Suprianto

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ......................................................................................... i

LEMBAR PERSYARATAN BEBAS PLAGIARISME ............................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................. ix

DAFTAR BAGAN ........................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah ......................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian ....................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 6

E. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 7

F. Metodelogi Penlitian ........................................................................ 9

G. Sistematika Penelitian ...................................................................... 13

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Kebijakan Publik .............................................................................. 15

1. Jenis Kebijakan Publik .............................................................. 17

a. Kebijakan makro ................................................................ 17

b. Kebijakan meso................................................. ................ 18

c. Kebijakan mikro ................................................................ 18

2. Tahapan Kebijakan .................................................................. 18

a. Penyusunan Agenda ........................................................... 19

b. Formulasi Kebijakan......................................... ................. 19

c. Adopsi Kebijakan.............................................. ................ 19

x

d. Implementasi Kebijakan.................................... ................ 19

e. Evaluasi Kebijakan............................................ ................ 20

B. Pemerintahan Daerah..................................................... .................. 20

1. Pengertian Pemerintahan Daerah............................. ................. 20

2. Fungsi Pemerintahan Daerah................................... ................. 21

3. Proses Penyusunan APBD....................................... ................. 27

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Sindur............. ................... 31

1. Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Sindur.......... ................... 31

2. Letak Geografis...................................................... ................... 31

3. Kondisi Demografi................................................. .................. 34

B. Sarana Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur................ 35

C. Struktur Kecamatan Gunung Sindur........................... ..................... 37

D. Visi dan Misi Kecamatan Gunung Sindur.................. ..................... 44

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penentuan Program

Pembangunan Mengenai Pembangunan Infrastruktur di

Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor ................................ 46

1. Proses Perencanaan............................................ ....................... 47

2. Penyelenggaraan Kebijakan Publik................... ....................... 48

3. Pengawasan....................................................... ........................ 49

B. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengalokasian

anggaran Program Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur

Kabupaten Bogor ................................................................. ........... 49

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan

Program Infrastruktur di Kecamatan Gununug Sindur

Kabupaten Bogor........................................................... .................. 52

D. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pembangunan

Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten

Bogor................................................................................................ 56

xi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.......................................................... ...................... 58

B. SARAN...................................................................... ...................... 59

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

LAMPIRAN – LAMPIRAN ..........................................................................

xii

DAFTAR BAGAN

III.1. Peta Kecamatan Gunung Sindur .................................................... 32

DAFTAR TABEL

Tabel

III.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa dan Jenis Kelamin ................. 33

III.3. Struktur organisasi Kecamatan Gunung Sindur ................................. 36

III.7. Keseluruhan kondisi Infrastruktur jalan di Kecamatan

Gunung Sindur Jalan sesuai dengan jumlah ruas jalan

serta kondisi jalan ............................................................................... 34

IV.1. Panjang Jalan Kecamatan Gunung Sindur Berdasarkan

Kondisi Jalan ...................................................................................... 53

IV.2. Panjang Jalan Kecamatan Jonggol Berdasarkan Kondisi Jalan ......... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar

I.1. Gambar Kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan

Gunung Sindur .................................................................................. 4

III.2. Keseluruhan kondisi Infrastruktur jalan di Kecamatan

Gunung Sindur Jalan sesuai dengan jumlah ruas jalan

serta kondisi jalan .............................................................................. 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Fenomena penting yang berkembang di antara masyarakat transisi adalah

kurangnya keseimbangan dalam birokrasi lembaga-lembaga pembuat keputusan

politik, dengan struktur-struktur pelaksana kebijakan birokrasi. Birokrasi yang

dikemukakan oleh Max Weber adalah birokrasi yang mampu mengatur organisasi

pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi.1

Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah adanya struktur birokrasi formal

pada setiap tingkat, dibawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarkis

formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan. Sebagai

sebuah cara, birokrasi merupakan upaya yang terbaik mensistematiskan secara

efisien pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk kemaslahatan

masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi

terbentuknya suatu sistem dan tata kelola untuk membangun suatu wilayah.

Pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang

bertanggung jawab atas pembangun disuatu daerah. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam

mengatur dan mengurus urusan pemerintahaan. Hal tersebut, erat dengan

kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terkait Alokasi Anggaran dan Politik

1 Lucian W. Pye, Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, (Jakarta: Gramedia,

1985), h. 979

2

Anggaran maka ada beberapa peran ataupun pengaruh dalam melakukan

kebijakan.

Beberapa fenomena yang aktual dan berkembang di masyarakat, yakni;

membahas Pemerintahan daerah, Alokasi Anggaran, dan Politik Anggaran.

Adanya keterkaitan Pemerintahan Daerah dalam melakukan suatu kebijakan yang

akan berdampak bagi masyarakat luas. Untuk membahas lebih dalam ada

beberapa teori yang menunjang antara lain; teori Alokasi Anggaran yakni

membahas bagaimana proses Alokasi Anggaran dilakukan, serta Politik Anggaran

yang membahas dan mengupas lebih dalam yakni; adakah aktor-aktor politik

anggaran terkait.

Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat muncul berdasarkan sebab

dan akibat yang terjadi, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan daerah.

Pertama, tidak konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. kedua,

pengelolaan keuangan daerah yang tidak menyeluruh. Hal ini merupakan

kecacatan bagi pemerintahan daerah dan menimbulkan ketidak percayaan ataupun

kesenjangan masyarakat terhadap pengelola pemerintahan daerah. Alokasi

anggaran menjadi tidak lanjut jika pemerintahan daerah membuat suatu kebijakan

yang disusun secara benar dengan skala prioritas tertentu dalam membangun suatu

daerah. Melihat realita infrastruktur yang ada di kecamatan Gunung Sindur cukup

memperihatinkan. Jika melalui jalan disekitar kecamatan Gunung Sindur maka

terlihat adanya kerusakan disepanjang badan jalan dan sangat minimnya

penerangan disepanjang jalan. Hal ini menuai tanggapan masyarakat sekitar,

maupun para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Masyarakat beranggapan

bahwa pemerintahan kecamatan Gunung Sindur tidak serius dalam melakukan

3

pembangunan inftrastruktur. Semestinya penerangan jalan guna mempermudah

pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas, dengan demikian

masyarakat dapat menggunakan akses jalan dengan penerangan yang baik.

Dengan sistem penerangan yang baik di malam hari, kemungkinan besar dapat

meminimalisir terjadinya tingkat kecelakaan. Selain itu meninjau hubungan antara

infrastruktur jalan dengan sarana belajar maka menjadi hal penting bagi para

siswa yang ingin mengikuti proses belajar disekolah.

Penulis beranggapan minimnya sarana infrastruktur jalan menjadikan

belajar mengalami keterlambatan serta kecelakaan yang terjadi. Hal ini menjadi

penting ketika para siswa dan siswi ingin mengetahui suatu hal mengenai

pelajaran atau pengetahuan lainnya selain dari guru mereka. Maka dengan

demikian menjadi penting bagi keberlangsungaan pendidikan yang lebih baik, dan

hal ini menjadi indikator bagi pemerintahan kecamatan Gunung Sindur untuk

memperbaiki sarana dan prasarana bagi siswa dan siswi di Kecamatan Gunung

Sindur. Berdasarkan fakta lapangan yang penulis lakukan, terlihat kerusakan

infrastruktur jalan Kecamatan Gunung Sindur, sebagaimana gambar pada

halaman selanjutnya.

4

Gambar I.I.2

Gambar Kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Gunung Sindur

Sarana infrastruktur menjadi hal yang cukup penting untuk digunakan

masyarakat akan tetapi mengingat infrastruktur jalan yang kurang memadai

menjadikan terhambatnya masyarakat malas untuk menggunakan sarana tersebut.

Masyarakat beranggapan minimnya perbaikan infrastruktur jalan mempengaruhi

tingkat keinginan masyarakat menggunakan sarana kesehatan yang ada di

Kecamatan Gunung Sindur. Sedangkan Puskesmas menjadi sarana kesehatan

andalan bagi masyarakat bawah, dengan biaya yang minim masyarakat dapat

berobat di puskesmas. Akan tetapi dengan jarak yang cukup jauh dari masyarakat,

menjadi suatu alasan masyarakat untuk tidak berobat di puskesmas. Sekali lagi ini

menandakan keseriusan pemerintahan kecamatan Gunung Sindur di pertanyakan

mengenai infrastruktur jalan terkait sarana kesehatan. Infrastruktur jalan terutama

wilayah kecamatan Gunung Sindur, tidak sedikit jalan yang mengalami

kerusakan, seperti berlubang, dan lain-lain. Minimnya penerangan jalan diwilayah

tersebut. Setelah penulis melakukan pra-penelitian pada tanggal 20 Desember

2014 yakni, tanggapan mengenai tak kunjung diperbaikinya infrastruktur jalan

2 melihat data pribadi penulis berdasarkan fakta lapangan, tanggal,3 Februari tahun 2013

5

oleh Dinas Perbaikan Umum di dearah Kecamatan Gunung Sindur. Berdasarkan

pernyataan tentang kerusakan infrastruktur jalan, penulis mengaitkan dengan

sumber media masa yakni, koran Radar Bogor.3

Terkait masalah ini dugaan sementara ada kaitannya dengan birokrasi yang

tidak baik di tubuh pemerintahan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor,

mengingat jalan tersebut tak kunjung diperbaiki, atau birokrasi yang ada tidak

sesuai dengan yang seharusnya akan tetapi disalah gunakan.

Kenyataan yang ada pembangunan yang digadang sebagai pembangunan

Menengah Nasional ini tak kunjung usai hingga penghujung 2014 dan memasuki

awal tahun 2015 rencana tersebut semata-mata hanya harapan bagi masyarakat.

Masyarakat mulai menyimpulkan kegagalan pembangunan Infrastruktur jalan,

karena adanya indikasi korupsi, kolasi dan nepotisme (KKN) di kalangan

pemerintahan baik Kabupaten maupun Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menentukan judul penelitian

“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN GUNUNG SINDUR

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012. Dengan harapan menemukan hasil dari

penelitian tersebut.

3 melihat media masa koran Radar Bogor, tanggal 17 februari 2017

6

B. Pertanyaan Penelitian

Setelah penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada judul dan tema

pokok diatas, penulis akan merumuskan masalah tersebut dalam bentuk

pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan

infrastruktur jalan di kecamatan gunung sindur kabupaten bogor tahun

2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan kedalam bentuk

pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengtahui kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur

jalan di kecamatan gunung sindur kabupaten bogor tahun 2012

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan

kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata satu (S1) FISIP UIN

Jakarta. Serta menganalisa permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang ada

kaitannya dengan ilmu yang didapat didalam perkuliahan.

2. Manfaat Teknis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi

bagi pemerintahan pemda Bogor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kecaramatn Gunung Sindur Kabupaten

Bogor.

7

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis memerlukan beberapa literatur

kajian, karya ilmiah dan hasil penelitian dari berbagai kalangan khususnya

mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan di Kecamatan khususnya

dibidang pembangunan infrastruktur jalan. Penulis juga meninjau beberapa hasil

penelitian, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan penelitian. Beberapa

penelitian yang menjadi acuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah;

Penelitian Ridwan (2011), tentang Implementasi Tugas Pembantuan

Pemerintah Daerah Dalam Pen3mbangunan Infrastruktur Jalan di Desa Benteng

Melewang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.4 Hal tersebut

menunjukan bahwa diharuskannya tugas pembantuan untuk melaksanakan

urusan rumah tangga kepala daerah, kepala desa, dan dari pemerintah daerah.

Membuktikan adanya pembatuan yang dilakukan pemerintah daerah kepada desa

yang diatur dalam (pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya yakni

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Hakekat urusan yang

diperbantukan pada daerah otonom, yakni urusan pusat maka dalam sistem

madebwind anggaran berasal dari APBN. Pembangunan Infrastruktur jalan

merupakan suatu perubahan yang terencana.

Penulis membedakan skripsi tersebut dengan cakupan penelitian yang

lebih luas, yaitu di wilayah Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tahun

2012 dengan lebih menitik beratkan kepada kebijakan pemerintah daerah dalam

4 Ridwan, Implementasi Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan

Infrastruktur Jalan diDesa Benteng Melewang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba,

(Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2011)

8

pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan gunung sindur kabupaten bogor

tahun 2012.

Penelitian berikutnya berasal dari Anggara Satria Wirawan, 2001, tentang

Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di

Desa Jumput Rejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.5 Ditemukan bahwa

Pertama, melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan dan

infrastruktur agar dapat memperlancar akses masyarakat dan roda perekonomian.

Kedua, Pemerintahan desa pada daerah ini menginginkan perbaikan secara

menyeluruh dalam melakukan pensejahteraan masyarakatnya. Ketiga, dalam hal

ini pemberdayaan masyarakat melalui dana pinjaman yang dipinjamkan kepada

rakyat miskin untuk memulai usaha kecil menengah melalui kelompok swadaya

masyarakat (KSM). Ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat menginginkan

perubahan secara menyeluruh bagi lapisan masyarakat mengenai perekonomian

melaui usaha kecil menengah yang modalnya dipinjamkan melaui (KSM).

Penulis menemukan perbedaan penelitian yaitu pada tujuan penelitian

tersebut yang melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu perekonomian di

wilayah tersebut. Sedangkan penelitian penulis tentang kebijakan Pemerintah

Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan gunung sindur

Kabupaten Bogor tahun 2012.

5 Anggara Satria Wirawan, “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) di Desa Jumput Rejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi S1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Plitik, Universitas Pembangunan Nasional, 2011)

9

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarah pada jenis dan pendekatan

penelitian dengan model kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penulis lebih

fokus dalam penulisan dan dalam penulisan penelitian ini merujuk pada

data yang bersifat deskriptif. Model penelitian deskriptif bertujuan agar

penulis mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat yang

berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material

mentah dari perilaku yang disebut fist hand information. Individu,

kelompok fokus dan sutu kelompok responden secara khusu sering

dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. Sumber data primer ini

terdiri dari opini objek subjek secara individual atau kelompok, hasil

observasi terhadap sesuatu dan lain-lainnya.6 Dalam data primer juga

melibatkan aktor politik anggaran, seperti warga masyarakat di

Kecamatan Gunung Sindur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui tangan

kedua (second hand information) atau dari sumber-sumber lain yang

telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber-sumber data

sekunder ini seperti berbagai komentar atau analisis yang dibuat oleh

6 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial ( Bandung: Reflika Aditama, 2010 ), h. 289

10

para ahli, interpretasi, artikel-artikel dalam surat kabar, buku, jurnal-

jurnal ilmiah, laporan-laporan hasil penelitian, hasil-hasil survei

terdahulu dan catatan perpustakaan yang juga merupakan sumber data

sekunder.7

Dalam penelitian ini penulis membagi tahapan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

c. Observasi, adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpan

mediator sesuatu objek untukn melihat dengan dekat kegiatan atau

fenomena yang dilakukan objek tertentu.8

d. Studi Pustaka atau Pustaka Research, adalah penulis dalam hal ini

mengumpulkan data-data melalui telaah dan mengkaji berbagai

literatur yang berkaitan dengan topik atau masalah yang penulis

jadikan penelitian seperti buku-buku Politik, jurnal-jurnal ilmiah,

sutrat kabar, beberapa catatan perkuliahan, sumber elektronik atau

internet, hasil-hasil survei dan penelitian dan sebagainya.

e. Wawancara, merupakan percakapan yang berlangsung secara

sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai

pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden untuk

mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti dan hasil percakapan tersebut dicatat oleh

pewawancara. Metode wawancara ini merupakan metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari

7 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 291

8 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 106

11

sesorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang

sistematis dan terorganisasi. Wawancara dapat dilakukan dengan

idividu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi mengenai

masalah yang berhubungan dengan satu objek tertentu.9 Penelitian

melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam

penelitian ini seperti ketua Rw setempat, kepala dinas perbaikan

umum wilayah Gn.Sindur-Parung, staf kelurahan, dan lain-lain.

2. Tahap Pengolahan Data

a. Penyuntingan yang dalam hal ini data harus diperiksa kembali

kualitas dan validitasnya. Proses memeriksa kembali kualitas data

dalam instrumen disebut dengan penyuntingan (editing). Dalam

proses editing ini data yang diperiksa kembali adalah

kelengkapan, konsistensi, akurasi, keseragaman, dan relevansi.

Jika ada beberapa data yang rusak atau tidak sesuai harapan dan

kebutuhan, maka peneliti harus melakukan pengumpulan data

ulang kelapangan untuk mendapatkan data atau informasi sesuai

dengan kebutuhan.10

b. Teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan

standar Buku panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan

Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.11

9 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (bandung: Reflika Aditama, 2010), h. 312

10 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 320

11 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Panduan Penyusunan Proposal Skripsi (Jakarta: FISIP, 2012), h. 12

12

3. Tahap Analisa Data

Dalam tahapan ini, analisa data dilakukan untuk menjawab

pernyataan-pernyataan penelitian atau untuk menguji hipotesis-

hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data

merupsksn proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan

mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan

diinterpretasi. Tujuannya untuk meringkas dan menggambarkan data

dan membuat inferensi dari data untuk populasi dari mana sampel

ditarik.12

a. Analisa deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan

mengumpulkan data-data terkait dengan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dan diperoleh oleh penulis. Kemudian data-data

tersebut diolah dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang

jelas terkait dengan fokus penelitian dan penulis melakukan analisis

deskriptif dalam menuliskan hasil telaahnya.

b. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.13

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi, ketika kegiatan pengumpulan

data dilakukan, seorang peneliti menganalisis secara kualitatif

mulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-

12

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 332

13 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 340

13

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang munhkin, alur

sebab akibat dan proposisi. Kemudian, kesimpulan diverifikasi

selama penelitian berlangsung.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab

dengan beberapa sub-sub bab didalamnya. Untuk itu, agar penelitian lebih

terarah dan jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan

sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang dalam bab ini terdiri dari

beberapa subbab, seperti latar belakang masalah yang akan dibahas,

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, didalamnya berisi tentang kerangka teoritis, dalam bab ini

membahas tentang pengertian pemerintahan daerah.

Bab III, berisi tentang profil atau gambaran secara umum dari

Kecamatan Gunung Sindur.

Bab IV, membahas pokok mengenai pemerintahan daerah Kecamatan

Gunung Sindur, Alokasi anggaran serta politik anggaran pembangunan

infrastruktur jalan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tahun 2012.

Bab V, merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang

kesimpulan dan saran dari penelitian.

14

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan penjelasan mendalam mengenai teori-teori dan

konsep yang akan digunakan dalam penelitian sebagai dasar dalam mengupulkan,

mengolah, dan menganalisis data. Penulis menggunakan teori konsep

pemerintahan daerah, Alokasi Anggaran serta Politik Anggaran, untuk

memperoleh informasi pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Gunung

Sindur tahun 2012.

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye, adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public Policy is whatever

governments choose to do or not to do).14

Sedangkan menurut Charles

O.Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari

namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat

berbeda. Pemahaman yang diperjelas oleh Richard Rose yakni bahwa

kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.15

14

AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi,5th

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 2

15 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,

2007), h. 16-17

15

Beberapa definisi diatas merupakan berbagai macam bentuk dari

pemikiran-pemikiran pakar politik, akan tetapi defiinisi dari masalah

kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus,

yaitu para individu atau kelompokindividu yang mempunyai andil didalam

kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan

pemerintah. Sebagai contohnya pelaku kebijakan yakni kelompok warga

negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemiimpin

terpilih, dan para analisis kebijakan.

Sebagai rentetan kebijakan publik sangatlah banyak, maka dapat

dikelompokkan secara sederhana menjadi tiga:16

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar

2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau kebijakan

ini dapat berupa bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri,

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang

mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya.

Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat

publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

16

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Pres, 2003), h. 111

16

Dalam definisi Thomas Dye, mengandung makna bahwa: pertama,

Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi

swasta. Kedua, Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan

atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah

mengetahui adanya jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk

memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Dengan

kata lain semua hal yang pemerintah ketahui termasuk infrastruktur jalan,

akan tetapi pemerintah tidak mencanangkan perbaikan jalan pada jalan

disuatu wilayah tertentu maka pemerintah sudah membuat kebijakan. Dan

sebaliknya jika pemerintah mengetahui dan membuat kebijakan mengenai

infrastruktur jalan dan merencanakan perbaikan serta membuat kebijakan

untuk diperbaiki, dengan demikian pemerintahpun sudah membuat kebijakan.

Teori kebijakan publik menjadi teori yang sangat mendukung demi

kelancaran penelitian guna melengkapi data serta sumber yang mungkin perlu

diketahui.

1. Jenis Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:17

a. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga

dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: pertama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedua, Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga,

Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan

17

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, h. 113

17

Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat

langsung diimplementasikan.

b. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah

atau yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat

berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur,

Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, keputusan Bersama atau SKB

antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

c. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau

implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini

misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu

yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Tahapan Kebijakan Publik

2. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi

kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang

dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.18

18 Budi, Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,

2007), h. 32-34

18

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat

strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki

ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan

prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan sering disebut

juga sebagai masalah kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan harus

dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga

keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan

untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan

yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses

dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat

diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan

pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak

dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah

kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

19

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai

suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap

perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan

untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap

dampak kebijakan.

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun

2014.19 Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah meliputi gubernur,

bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Berkaitan dengan itu peran Pemerintahan Daerah

adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah

sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk

19

Melihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah Tahun 2014, tanggal 9 Maret 2017

20

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.20

2. Fungsi Pemerintahan Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom. Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan

pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya

pemerintahan. Peran pemerintah daerah dimaksudkan melaksanakan

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil

pemerintah di daerah otonom yaitu:

a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah

kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk

dilaksanakan.

20

Melihat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas UU No. 23

Tahun 2014, 9 Maret 2017

21

c. Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari

Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Di Indonesia, baik untuk provinsi

maupun kabupaten dan kota.

Anggaran harus diperjelas sebagai dokumen politik untuk mengalokasikan

sumber-sumber daya yang terbatas kepada masyarakat diantara kepentingan yang

sangat kompleks, kompetitif, dan konfliktual. Anggaran juga mempunyai

pengertian sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu

tertentu.21 Dalam proses penganggaran seringkali diwujudkan dalam berbagai cara

yang lebih menekankan kepada dimensi politik, kemudian anggaran

didistribusikan dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan pembangunan

khususnya infrastruktur jalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya

merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Pada tingkat Kecamatan pelaksanaan lanjut dari APBD tersebut dibahas melalui

Musrenbang Kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi,

berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kelurahan,

21 Melihat jurnal Andik Setiawan, Politik Anggaran: kebijakan dana bagi hasil migas

dalam APBD kabupaten bojonegoro tahun 2015, tanggal 15 Maret 2017

22

program lintas desa/kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar

bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan. Hasilnya Musrembang

Kecamatan dapat mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam

merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam

penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Musrenbang dilaksanakan ditempat yang

disepakati.

Adapun Peserta Musrenbang Kecamatan berjumlah sekurang-kurangnya 50

(lima puluh) orang, mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta

pelaku pembangunan lainnya, yang terdiri dari :

1. Unsur Muspika yaitu Camat, Danramil, Kapolsek.

2. Unsur Pemerintah Kecamatan yaitu, Sekretaris Camat, Para Kasie yang

ada di kecamatan, Puskesmas kecamatan.

3. Unsur Desa atau Kelurahan, yaitu Kepala Desa/Kelurahan, Delegasi yang

ditunjuk pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur

masyarakat dan pemerintah.

4. Unsur Masyarakat yaitu, Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan,

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh atau kelompok perempuan,

Kelompok pengusaha kecil/sektor informal, LSM yang berdomisili dan

beraktifitas di kecamatan tersebut, Kelompok profesi (dokter, guru,

pengusaha, dan lain-lain), Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat

kecamatan.

Selanjutnya melalui forum yang dibentuk kecamatan, yang merupakan

forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas

23

kegiatan pembangunan, hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan

skala pembahasan, usulan, serta persetujuan musrenbag. Bapeda sebagai

koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan. Dalam hal ini Bappeda

dapat membentuk tim penyelenggara Forum sesuai dengan jumlah dan formasi

yang telah ditetapkan. Setelah penyelenggaraan selesai maka akan menghasilkan

kesepakatan dari berbagai bidang atau kelompok dan masing-masing kelompok

melakukan klarifikasi dan verifikasi usulan kegiatan masing-masing untuk

menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga terjadi kepadupadanan usulan.

Selanjutnya, masing-masing kelompok menetapkan rencana kerja anggaran.

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan dasar pengelolaan

keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-

undang mengenai keuangan negara.22

Adapun pendapat yang mendefinisikan, APBD sebagai rencana operasional

keuangan pemerintah daerah. APBD tersebut di satu pihak menggambarkan

perkira pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan

proyek-proyek dalam satu tahu anggaran tertentu dan dipihak lain

menggambarkan perkiraan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan daerah

guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Ruang lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan

pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan

22

Melihat UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014,

tanggal 9 Maret 2017

24

kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD

merupakan output pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber

daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor public.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran

daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah,

beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target

minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas

tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-

pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan

dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah:23

1. Fungsi Otoritasi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

adalah pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun

yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

adalah pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan

23

Melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

25

pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.

5. Fungsi Distribusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

anggaran pemerintah daerah yang menajdi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting karena

beberapa alasan, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat bagi

pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin

kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidup masyarakat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan karena adanya

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang,

sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya

masalah keterbatasan sumber daya pilihan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan untuk

meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan

akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

26

3. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Selanjutnya mengenai proses penyusunan anggaran melibatkan dua

pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan

APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan

legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran

yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat

rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas &

Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari

dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan

Daerah (Perda).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen

kebijakan utama Pemerintah Daerah karena APBD adalah intisari dari apa yang

harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun kedepan sebagai

rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan

dicapai pada masa yang akan datang. Untuk mereduksi mengenai anggaran

daerah tersebut maka kita perlu mengkaji kembali ruang lingkup keuangan

daerah dan sejauh mana aspek-aspek yang harus dikelola dengan uang ataupun

anggaran daerah. Terkait pemerintahan da

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja

pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk

mencapai tujuan daerah. Jika kualitas anggaran Pemerintah daerah rendah,

maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Untuk

mengantisipasi hal tersebut keterlibatan aparat pemerintah daerah beserta

masyarakat diperlukan dalam suatu proses pengambilan keputusan secara

27

bersama dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk

mencapai target anggaran tersebut.

Proses penyusunan APBD sebagai berikut:24

1. Struktur APBD

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah, pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu: pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat

rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi

Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok

belanja terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok

belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja

24

Permendagri No. 13 Tahun 2006, tanggal 12 Maret 2017

28

pegawai, bunga, subsudi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja

langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang

dimaksudkan untuk pengeluaran upah dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemerintah daerah belanja, barang dan jasa, dan belanja modal.

Adapun pedoman pengelolaan keuangan daerah, Belanja modal digunakan

untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian dan pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset

tetap lainnya.25

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset

tetap. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja

modal merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh

pemerintah daerah.

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat

dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak

25

melihat Permendagri nomor 13 Tahun 2006, tanggal 12 maret 2017

29

pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda. Pengalokasian sumber

daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat

dengan kepentingan-kepentingan politis.

Pengalokasian anggaran ini sebenarnya dimasudkan untuk memenuhi

kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh

pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif

yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja

modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di

masyarakat.

30

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Sindur

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan

Sebagaimana wawancara kepada masyarakat tentang kedatangan

prabu siliwangi ke daerah Gunung Sindoro, yang sekarang bernama

Gunung Sindur, pada masa kejayaan padjajaran.26 Menurut cerita

masyarakat, bahwa di hari tuanya prabu Siliwangi mengundurkan diri dan

bertapa di padepokan gunung sindur setelah menyerahkan mahkotanya ke

putra sulungnya prabu surawisesa. Bila melihat letaknya, memang wajar

bila tempat ini sangat disukai sang prabu karena keasriannya. Dari

generasi selanjutnya dan seiring waktu masyarakat melakukan perubahan

nama Gunung Sindoro menjadi Gunung Sindur.

2. Letak Geografi

Gunung Sindur merupakan salah satu kecamatan Kabupaten

Bogor, provinsi Jawa Barat Indonesia. Jika melihat kondisi umum,

Kecamatan Gunung Sindur merupakan kecamatan tipe A yakni Kecamatan

yang dibentuk dengan beban kerja yang besar. Secara geografis,

Kecamatan Gunung Sindur terdiri dari: Luas Wilayah: 4.881 Ha. Jika

melihat batas-batas wilayah kecamatan Gunung Sindur dapat dilihat dari:

Sebelah Utara berbatasan dengan (Kabupaten Tangerang Selatan), Sebelah

31

Barat dengan batas (Kecamatan Rumpin), Sebelah Timur (Kecamatan

Parung dan Kota Depok), dan Sebelah Selatan berbatasan dengan

(Kecamatan Parung dan Ciseeng).

Jarak tempuh dari kecamatan Gunung sindur menuju Ibu kota

Kabupaten sejauh 30 kilometer, sedangkan untuk menuju ibu kota

Provinsi berjarak 180 kilometer, dan jika dibandingkan jarak antara

kecamatan Gunung Sindur Ibu kota Negara jauh lebih dekat dibandingkan

ibu kota provinsi yakni 30 kilometer. Wilayah Administrasif kecamatan

Gunung Sindur sendiri memiliki 10 (sepuluh) kelurahan atau desa, yaitu:

Desa Jampang, Desa Cibadung, Desa Cibinong, Desa Cidokom, Desa

Curug, Desa Gunung Sindur, Desa Pabuaran, Desa Paderenan, Desa

Pengasinan, dan Desa Rawakalong. Kecamataan ini berbatasan langsung

dengan wilayah kecamatan Serpong kota Tanggerang Selatan Provinsi

banten, Indonesia. Hal ini pula yang meyebabkan masyarakat Gunung

Sindur lebih banyak melakukan aktifitas ke Tanggerang Selatan,

ketimbang dipusat pemertintahan Kabupaten Bogor karena jarak yang

cukup jauh dari kecamatan Gunung Sindur menuju pusat pemerintahan

kabupaten Bogor. Serta adanya unsur alami seperti sungai atau kali yakni

kali Cisadane.

26

wawancara pribadi, mbah dadi sesepuh di Kecamatan Gunung Sindur, tanggal 1 Januari

2017

32

Berdasarkan kondisi letak geografi Kecamatan Gunung Sindur dapat dilihat pada

gambar III.1. yang berada dihalam selanjutnya.

Gambar III.1.27

Peta kecamatan Gunung Sindur

1

27

Melihat data Monografi Kecamatan Gunung Sindur pada tanggal 3 Januari 2017

33

3. Kondisi Demografi

Dilihat dari demografinya, jumlah penduduk kecamatan Gunung

Sindur sebanyak 95.124 jiwa, sebagaimana melihat pada tabel berikut.28

Tabel III.1.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa dan Jenis Kelamin

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Jampang 3.397 2.321 5.718

2. Cibadung 4.214 4.101 8.315

3. Cibinong 3.884 3.836 7.720

4. Cidokom 5.382 5.195 10.577

5. Curug 6.654 6.136 12.790

6. Rawakalong 3.532 3.373 6.905

7. Pengasinan 6.293 5.591 11.884

8. Gunung Sindur 4.879 4.445 9.324

9. Pabuaran 5.375 5.199 10.574

10 Pedurenan 5.730 5.587 11.317

Jumlah 49.340 45.784 95.124

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa dikecamatan Gunung Sindur

jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dapat diketahui dengan melihat

table III.1. Dengan melihat kolom desa yang tertera pada tabel diatas, penduduk

dengan jenis kelamin laki-laki terbanyak yakni pada desa Curug dengan 6.654

jiwa. Dan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan terbanyak masih didesa

Curug dengan jumlah 6.136 jiwa.

34

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Gunung Sindur

yakni sarana Pendidikan, Kesehatan, Agama, pertanian, koperasi serta,

Infrastruktur

B. Sarana Infrastruktur Jalan di Kecamatan

Mengacu kepada sarana pada sarana infrastruktur jalan menurut kondisis

dan panjang jalan di Gunung Sindur tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.29

Gambar III.2.

keseluruhan kondisi Infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur

Jalan sesuai dengan jumlah ruas jalan serta kondisi jalan

C.

Gambar ini menunjukan jumlah ruas jalan sebayak 14 buah ruas jalan

yang terdapat ada kecamatan Gunung Sindur, dengan total panjang jalan

(46.320 Meter). Menjelaskan tentang kondisi jalan: jalan baik (27.155 meter),

jalan sedang (2.050 meter), jalan rusak ringan (± 5.015 meter), rusak berat

(12.100 meter). Serta menjelaskan kondisi lapisan permukaan dari berbagai

28

Melihat slide 7 dalam powerpoint, laporan Profil Kecamatan Gunung Sindur, 7

Desember 2017

29 melihat Gambar kondisi Infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur tanggal 15

September 2017

35

macam unsur yakni: hotmix (29.870 meter), beton (4.050 meter), lapen (5.300

meter), perkerasan (7.100 meter).

Adapun wawancara yang penulis lakukan terkait kerusakan

infrastruktur jalan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kerusakan jalan

yang tidak kunjung dibenahi. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan

terhadap narasumber, adanya keinginan untuk bergabung dengan Tanggerang

Selatan dengan alasan pembangunan kawasan Tanggerang Selatan lebih baik

dibandingkan Bogor dengan pembangunan yang lambat.30 Hal yang menjadi

latar belakang keinginan pindah ke daerah atau wilayah Tangerang.

Mengacu pada wawancara yang dilakukan kepada UPT Infrastruktur

jalan Keamatan Gunung Sindur, Etti Surya yang mengatakan bahwa kerusakan

jalan di wilayah kecamatan Gunung Sindur mengubungkan kebeberapa daerah

atau tempat, kerusakan badan jalan serta minimnya penerangan jalan akan akan

berimbas kepada kendaraan yang melintas dijalan dan tidak sedikit kendaraan

roda dua maupun roda empat yang mengalami kecelakaan dijalan tersebut.

kalau untuk faktor sendiri itu banyak terutama faktor yang penambangan tanah

dan pasir yang sering melewati jalan Kecamatan Gunung Sindur dan muatan tersebut

kurang lebih 2-4 Ton.31

Jika merujuk pembangunan di Kecamatan Gunung Sindur tahun 2012

maka dapat disimpulkan keinginan narasumber untuk pembangunan yang

merata dan berskala.

30

wawancara pribadi dengan Bapak Alim selaku ketua Rw 07 periode 2013 tanggal 29

januari 2017 31

Wawancara dengan Etti Surya di Kantor UPT infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur,

tanggal 15 November 2017

36

C. Struktur Kecamatan Gunung Sindur

Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat

kecamatan dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang

camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Sebagai kecamatan tipe A, susunan organisasi

kecamatan Gunung Sindur yakni: Camat adalah jabatan struktual eselon III.a

yang membawahi sekertaris Camat eselon III.b, sekertaris camat membawahi 3

(tiga) subbag masing-masing eselon IV.a. disamping itu camat juga

membawahi 5 (lima) Kepala Seksi (kasi) masing masing kasi eselon IV.

Adapun strukturnya sebagai berikut:

Gambar III.3.32

Struktur organisasi Kecamatan Gunung Sindur

32

Melihat Rencana Strategis kecamatan Gunung Sindur Tahun 2013-2018 tanggal 26 Juli

2017

KASUBAG

KEUANGAN

CAMAT

SEKCAM

KASUBAG

PROGRAM &

EFALUASI

KASUBAG

UMUM &

KEPEGAWAIAN

KASI

PEMERINTAHAN KASI

TRANTIB

KASI

KESRA

KASI

PEREKONOMIAN

KASI

PEMBANGUNAN

DESA

DESA

DESA

37

Kecamatan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membantu bupati

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan

pelimpahan wewenang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, tiga Sub Bagian

dan lima Kepala Seksi.

1. Camat

Camat adalah pimpinan Kecamatan mempunyai tugas untuk

membantu Bupati dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan serta mel;aksanakan sebagian kewenangan Bupati

berdasarkan pelimpahan wewenang.

2. Sekretaris Camat (Sekcam)

Sekertaris Camat secara umum mempunyai tugas membantu camat

dalam pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk fungsi penyelengga

raan tugas sebagaimana dimaksud, kesekretariatan mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasikan penyusun program dan pelaporan kecamatan

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisi data kecamatan

c. Pengolahan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan

d. Pengolahan administrasi keuangan kecamatan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja

kecamatan.

Kesekretariatan sebagai unsur pembantu pimpinan secara umum

terdiri dari:

A. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu

sekretaris untuk melaksanakan pengolahan penyusunan program dan

38

pelaporan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub

bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pengordinasian penyusunan program kecamatan

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecamatan

c. Pembinaan hubungan-hubungan masyarakat

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

kinerja kecamatan

B. Sub Bagian umum kepegawaian mempunyai tuigas membantu sekretaris

dalam melaksanakan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian

kecamatan. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub

bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengolahan administrasi umum, urusan rumah tangga,

surat menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas

b. Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan

c. Persiapan materi hukum dan ketatalaksanaan dan

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan.

4. Sub Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan

kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub

bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengolahan administrasi keuangan kecamatan

b. Pengolahan administrasi penyusunan anggaran kecamatan

c. Pengolahan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi

keuangan kecamatan

39

d. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat

dalam melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan koordinasian kebijakan perencanaan bidang

pemerintahan

b. Perumusan dan penyiapan bahan perumusan serta koordinasian

kebijakan perencanaan bidang pelayanan dibidang Pemerintahan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Camat

dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud, bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai

fungsi:

a. perumusan dan koordinasian kebijakan perencanaan dibidang

ketentraman dan ketertiban dan

b. perumusan penyiapan bahan perumusan serta koordinasian

kebijakan perencanaan bidang ketentraman dan ketertiban,

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan bidang ketentraman

dan ketertiban.

C. Seksi Perekonomian

Seksi perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam

melaksanakanperencanaan bidang ekonomi. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud, bidang perekonomian mempunyai fungsi:

40

1. Perumusan dan koordinasian kebijakan perencanaan bidang

pertanian dan pariwisata meliputi:

a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan

perekonomian dibidang pertanian, kehutanan, peternakan,

perikanan, kebudayaan dan pariwisata.

b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan dibidang pertanian, kehutanan, peternakan,

perikanan, kebudayaan dan pariwisata.

2. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang

industry dan dunia usaha meliputi:

a. Penyususnan petunjuk teknis perencanaan pembangunan

dibidang perindustrian, koprasi, usaha kecil menengah,

perdagangan, energy dan sumberdaya mineral, penanaman

modal dan dunia usaha lainnya

b. Penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan dibidang perindustrian, koperasi, usaha kecil

menengah, perdagangan, energy dan sumberdaya mineral,

penanaman modal dan dunia usaha lainnya.

D. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Seksi Kesejahteraan rakyat dan Sosial mempunyai tugas

membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan dalam bidang

kesejahteraan rakyat dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial

mempunyai fungsi:

41

a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan

pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan dan Penyusunan

petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang pendidikan

dan kesehatan.

b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan dibidang pendidikan dan kesehatan.

c. Perumusan dan koordinasian kebijakan perencanaan bidang social

d. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan,

keluarga berencana, pemuda dan olahraga.

e. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasian kebijakan

perencanaan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan

olahraga.

E. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam

melaksanakan perencanaan bidang pembangunan, untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pembangunan

mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang

pembangunan meliputi:

a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan

dibidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan,

kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan,

42

pemukiman, pemadam kebakaran, kebersihanpertamanan,

dan pemakaman

b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perencanaan dibidang sarana dan prasarana lalulintas dan

angkutan jalan, kebinamargaan, pengairan, tata bangunan,

perumahan, pemukiman, pemadam kebakaran, kebersihan

pertamanan, dan pemakaman.

2. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang

penataan ruang dan lingkungan hidup.

a. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan

dibidang penataan ruang, pertahanan dan lingkungan dan

lingkungan hidup

b. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan

perncanaan dibidang penataan ruang, pertahanan dan

lingkungan hidup.

D. Visi Dan Misi Kecamatan Gunung Sindur

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana

sesuatu organisasai harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Dalam rangka mendukung peraturan

Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2009 yakni sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Kecamatan Gunung

Sindur menetapkan Visi Kecamatan Gunung Sindur Sebagai Kecamatan

43

Lebih Maju.33 Visi ini dimaksudkan bahwa yang dikehendaki masyarakat

adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas wilayah yang

berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan dan dapat menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan efisien kerja serta

mendorong kinerja kecamatan atas dasar prinsip pemberdayaan dan

pemenuhan kebutuhan publik melalui;

1. Peningkatan sistem pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan

2. Perumusan pembangunan infrastruktur dan peningkatan fungsi

pelayanan

3. Pemberdayaan perekonomian masyarakat

4. Intensifikasi pelaksanaan koordinasi

5. Perumusan penyelenggaraan manajemen pemerintahan

6. Peningkatan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan.

Sedangkan misi sendiri adalah sesuatu yang harus di emban atau

dilaksanakan oleh instansipemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan.

Misi Pertama, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan. Dari misi ini

memiliki makna bahwa dalam kehidupan yang damai dan kebersamaan,

masyarakat Gunung Sindur selalu hidup berdampingan dalam meningkatkan

kerukunan beragama dan antar ummat beragama serta pembinaan mental

menuju masyarakat sejahtera dan penuh kedamaian.

33

melihat dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gunung Sindur, tanggal 10 April 2017

44

Misi kedua, Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi

Pelayanan Umum. Misi ini mengandung makna bahwapelaksanaan otonomi

daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan seluruh potensi

yang dimiliki sesuai kebutuhan dan karakteristik terutama dalam hal

meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana

yanmg dilaksanakan oleh pemerintah daerah bagi kecamatan yang lengkap

sesuai kebutuhan. Menjadikan pemerintah daerah dalam merumuskan

kebijakan, kebutuhan, pengelolaan, pendayagunaan, maupun pemanfaatannya

dapat dilaksanakan sesuai harapan, sehingga masyarakat dapat diberdayakan

dengan kemampuannya.

45

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penentuan Program Pembangunan

Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Gunung Sindur sebagai salah satu kecamatan yang berada dalam naungan

PEMDA Kabupaten Bogor memiliki jarak yang sangat dekat dengan Tangerang

Selatan atau bisa dikatakan di Kecamatan Gunung Sidur ini merupakan daerah

perbatasan antara dua provinsi yaitu Banten dan Jawa Barat. Selain itu juga

menjadi daerah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Tangerang

Selatan. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur jalan yang cukup

memadai untuk menunjang hal ini. Seperti yang dinyatakan oleh Roni Yadi

sebagai KASUBAG Infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur.

Memang betul gunung sindur ini merupakan pintu gerbang dari Tangerang

Selatan untuk masuk daerajh kabupaten Bogor ini, ya jadi kita harus prioritaskan

pembangunan jalannya.34

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur ini maka diperlukan rencana

kerja pemerintah daerah yang merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk

mencapai tujuan daerah. Rencana kerja daerah biasanya dirumuskan ke dalam

RKPD yang diadakan satu tahun sekali seperti yang dinyatakan oleh Etti Surya

yang merupakan UPT Infrastruktur Jalan Kecamatan Gunung Sindur

Untuk melakukan pekerjaan seperti perbaikan jalan dll maka dirumuskan dulu ke

dalam RKPD dan disitulah awal dari perencanaan pembangunan yang akan

34

Wawancara dengan KASUBAG Infrastruktur Kematan Gunung Sindur di Kantor

Kecamatan Gunung Sindur, 18 November 2017

46

dilaksanakan di daerah tersebut, jadi menurut hemat saya RKPD baru tindakan.

Tanpa adanya itu semua proyek daerah akan sulit dijalankan35

Jika kualitas anggaran Pemerintah Daerah rendah, maka kualitas fungsi-

fungsi pemerintah cenderung lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut

keterlibatan aparat pemerintah daerah beserta masyarakat diperlukan dalam suatu

proses pengambilan keputusan secara bersama dalam menyusun anggaran daerah

serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut.

Merujuk pada buku Kebijakan Publik, Teori dan Proses, maka kebijakan

pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan daerah.36 Adapun proses

kebijakan pemerintah sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan

Dalam proses ini, BAPPEDA Kabupaten Bogor memiliki peran penting

dalam pembentukan ataukan perencanaan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama,

BAPPEDA melakukan Penyusunan. Penyusunan ini dilakukan setiap bentuk

perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi publik tersebut dilaksanakan

berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan

tulisan dilakukan secara rasional, dan tepat sasaran. Adanya peran BAPPEDA

sebagai perencanan pembangunan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun

pemerintahan yang demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran

publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan

35

Wawancara dengan Etti Surya Wakil UPT Infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur di

Kantor UPT, 27 Desember 2017 36

Budi, Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, h. 32-34

47

pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika merujuk kepada BAPPEDA sebagai

pelaksan maka adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam melakukan

pembangunan daerah. Seperti yang dinyatakan Roni Yadi selaku KASUBAG

infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur.

Kalau dibilang ya ada, tetapi kan dana dari pemerintah daerah itu tidak semuanya

hanya untuk jalan, karena kan kita punya program lain seperti pendidikan, kesehatan dan

agama.37

Melihat Perumusan visi, misi dan rencana strategis BAPPEDA Kabupaten

Bogor, terdiri dari; pertama, penyusunan program pembangunan tahunan

penyusunan APBD. Kedua, penyusunan maupun revisi tata ruang. Ketiga, tata

guna lahan dan sebagainya, keempat, penyusunan peraturan daerah, kelima,

proses perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Hal tersebut saling berhubungan dalam rangka menjamin keterlibatan

publik maka Badan Publik menempuh mekanisme atau tata cara tertentu. Dimulai

dari data penyusunan dan perencanaan yang disampaikan kepada publik, periode

dan mekanisme tanggapan publik terhadap konsep, hingga terakhir penetapan

kebijakan publik.

2. Penyelenggaran Kebijakan Publik

Bupati Bogor sebagai penyelenggara Kebijakan Publik memiliki tugas,

yakni; pertama, Bupati harus mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Kedua, Hak dan Kewajiban

artinya publik berhak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan

pengawasan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan peraturan perundang-

37

Wawancara dengan Roni Yadi selaku KASUBAG infrastruktur Kecamatan Gunung

Sindur, tanggal 28 Desember 2017

48

undangan. Ketiga, Informasi artinya setiap proses perumusan kebijakan dan hasil

kebijakannya diinformasikan secara aktif pada publik dengan prosedur dan

mekanisme tertentu. Keempat, yakni Prosedur yang berkaitan dengan aspek

pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan. Kelima, Kebijakan Publik

merupakan bentuk keputusan dan laporan hasil rapat harus diketahui oleh publik.

Akan tetapi dalam penyelenggaran Bupati Bogor memberikan mandat kepada

KASUBAG perencanaan pembangunan Daerah untuk melaksanakan

penyelenggaran kebijakan.

3. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan terdiri dari pengawasan fungsional,

pengawasan legislatif dan pengawasan publik. Pengawasan fungsional dilakukan

oleh Kepala Daerah. DPRD melakukan Pengawasan badan eksekutif atas

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. DPRD melakukan

pengawasan penyelenggaraan Kebijakan Publik terhadap pelaksanaan kebijakan,

proses kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengalokasian Anggaran Program

Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Adanya proses perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah

berdasarkan pendekatan fungsionalisme yang berkaitan dengan persoalan

pembuatan kebijakan. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri

49

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.38

Sebagaimana tersusun dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut rencana strategis

(RENSTRA) SKPD. RENSTRA SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, strategi,

Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya. berpedoman pada rancangan program menengah daerah (RPJMD) dan

bersifat indikatif. Sementara itu undang-undang nomor 25 Tahun 2014

menyebutkan bahwa, Renstra SKPD merupakan dokumen perncanaan SKPD

untuk periode lima tahun.39 Jika mengacu SKPD perencanaan program maka,

pemerintah Kecamatan Gunung Sindur perlu menyusun program yang berguna

bagi masyarakat, sebagai contohnya pembangunan Infrastruktur jalan. Senada

dengan pernyataan Wawan Suryana selaku SEKCAM Kecamatan Gunung

Sindur.40

kita tentu berupaya maksimal untuk perbaikan jalan yang ada ini, tapi kita juga harus

paham kondisi karena bukan hanya jalan yang butuh perhatian di kecamatan ini, ada juga

kesehartan, keagamaan dll.

38 melihat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tanggal 3 Desember

2017

39

melihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tanggal 5 Desember 2017 40

Wawancara dengan Wawan Suryana sebagai SEKCAM Kecamatan Gunung Sindur di

Kantor Kecamatan, tanggal 19 Novermber 2017

50

Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana

strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara

mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.41

Pemerintah Daerah telah menetapkan kegiatan Musyawarah Rencana

Pembangunan Daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijelaskan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan Kecamatan Gunung Sindur

melalui forum musrembang melakukan penyusunan rencana pembangunan

daerah.

Dengan berdasarkan pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada

Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan

050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan

Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa

yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, setelah forum tingkat desa

41

melihat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2017

51

dan menghasilkan beberapa usulan yang nantinya menuju ke forum Musrenbang

Kecamatan Gunung Sindur. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.42

Kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang hendak ditujukan untuk kebaikan bersama, kepentingan umum dan

kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam membangun

struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem

dan pola karir politik, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang

partisipatif, efektif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas yang

berasas pada pertanggung jawaban publik.

Alokasi nilai-nilai tersebut tentunya harus diarahkan secara langsung dalam

menyelesaikan fenomena-fenomena fisik dan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat atau bernegara. Demikianlah upaya untuk meningkatkan

pendapatan dan nilai adalah proses yang tidak mudah. Maka dari itu perlu pula

diimbangi dengan pengalokasian dari nilai tersebut dengan baik. Artinya, baik itu

pusat ataupun daerah tidak mendistribusikan dan mengalokasikan ke arah dan

tujuan yang tidak tepat atau menganggarkan dana untuk dibelanjakan kepada hal

yang tidak berguna, sia-sia dan pemborosan. Dengan demikian akan sangat sia-sia

upaya yang telah dikelola dari awal. Suksesnya pengelolaan dan pengalokasian

nilai-nilai serta anggaran adalah sangat mempengaruhi kualitas dan aspek-aspek

42 melihat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2010 tanggal 3 Desember

2017

52

kehidupan publik dan orang banyak, maka perlu dikelola dan dirumuskan

sedemikian jelas.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program

Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Dalam pelaksanaan alokasi anggaran pemerintah daerah menggunakan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembangunan

disuatu daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang disusun dan dibahas serta

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah di Indonesia, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan

salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah.

Pada tingkat Kecamatan pelaksanaan lanjut dari APBD tersebut dibahas

melalui Musrenbang Kecamatan Gunung Sindur untuk mendapatkan masukan,

konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang

desa yang dilakukan di tempat yang disepakati, dan menghasilakan beberapa usul.

Hasilnya Musrembang Kecamatan dapat mendorong peran dan partisipasi

masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama

pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan ditingkat

kecamatan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Musrenbang dilaksanakan ditempat

yang disepakati bersama. Penulis melakukan perbandingan dengan kondisi jalan

53

di Kecamatan Gunung Sindur dengan Kabupaten Jonggol tahun 2012 yang tertera

pada lembar selanjutnya.

Tabel IV.1.43

Panjang Jalan Kecamatan Gunung Sindur Berdasarkan Kondisi Jalan

TAHUN KONDISI JALAN

BAIK

(Km)

SEDANG

RUSAK

(Km)

RUSAK

(Km)

RUSAK

BERAT

(Km)

JUMLAH

(Km)

2012 40,605 1,500 0,018 2,700 44,823

2013 40,705 3,418 - 0,7 44,823

2014 36,155 4,000 1,500 3,168 44,823

Pada tabel halaman 54, menjelaskan panjang jalan berdasarkan kondisi

jalan di Kecamatan Gunung Sindur pada tahun 2012 hingga 2014. kondisi jalan

baik pada tahun 2012 yakni 40,605 km, pada tahun 2013 jalan baik mengalami

perbaikan menjadi 40,705 km, namun pada tahun 2014 pada tabel kondisi jalan

baik menurun menjadi 36,155 km. Hal ini menunjukan dari tahun 2012 hingga

2014 kondisi jalan berubah-ubah. Diperkuat pada tabel kondisi jalan sedang rusak

dan rusak berat dari tahun 2012 hingga 2014 kerusakan jalan bertambah parah.

Akan tetapi, Penulis fokus pada kondisi jalan tahun 2012 yang mengalami

kerusakan jalan yang cukup parah sebagaimana tabel kondisi jalan kolom rusak

berat mencapai 2,700 Km.

43

Melihat slide 9 powerpoint infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur, tanggal 8

Desember 2017

54

Tabel IV.2.44

Panjang Jalan Kecamatan Jonggol Berdasarkan Kondisi Jalan

TAHUN KONDISI JALAN

BAIK

(Km)

SEDANG

RUSAK

(Km)

RUSAK

(Km)

RUSAK

BERAT

(Km)

JUMLAH

(Km)

2012 35,600 5,300 1,70 2,450 45,050

2013 39,45 3,7 0,3 1,6 45,05

2014 41,850 2.200 0,600 0.400 45,050

Berdasarkan Tabel IV.1 panjang jalan serta kondisi jalan di Kecamatan

Jonggol, tabel ini menjelaskan panjang jalan berdasarkan kondisi jalan di

Kecamatan Jonggol pada tahun 2012 hingga 2014. kondisi jalan baik pada tahun

2012 yakni 35,600 km, pada tahun 2013 jalan baik mengalami perbaikan menjadi

39,45 km, dan pada tahun 2014 kondisi jalan baik meningkat menjadi 41,850 km.

Hal ini menunjukan peningkatan kondisi jalan dari tahun 2012 hingga 2014. Pada

kondisi jalan Kecamatan Jonggol kolom rusak berat hanya 2,450 Km.

Penulis fokus pada perbandingan kondisi jalan Kecamatan Gunung Sindur

dengan Kecamatan Jonggol tahun 2012. Kondisi jalan yang mengalami rusak

berat di Kecamatan Gunung Sindur mencapai 2,700 Km. Sedangkan kondisi jalan

yang mengalami rusak berat pada Kecamatan Jonggol hanya 2,450 Km. Dengan

demikian penulisi menyimpulkan pembangunan daerah di Kecamatan Gununug

Sindur tertinggal jika di bandingkan dengan pembangunan Kecamatan Jonggol.

44

lihat www.kecamatanjonggol.bogorkab.go.id/index.php tanggal 20 Desember 2017

55

Kecamatan Gunung sindur menjadi etalase bagi Kabupaten Bogor, dengan

demikian pembangunan yang dilakukan seharusnya mendahulukan daerah

perbatasan. Asumsi yang ada bahwa, wilayah Kecamatan Gunung Sindur

merupakan wilayah yang notabene sektor perindustrian untuk menopang

pemasukan APBD melalui pajak. Hal ini kemudian diterjemahkan penulis

berdasarkan fakta lapangan, maka dapat dikatagorikan sebagai politik anggaran

dengan membedakan tingkat pembangunan disuatu wilayah berdasarkan ruang

lingkup kepentingan daerah. Proses pelaksanaan program menjadi faktor penting

dalam melaksanakan alokasi anggaran sehingga menjadi fokus utama dalam

pembangunan Kecamatan Gunung Sindur. Sebagaimana pernyataan Wawan

Suryana SEKCAM kecamatan Gunung Sindur.45

untuk perbaikan hingga selesai membutuhkan waktu 1 tahun bahkan bisa lebih.

Termasuk dalam upaya percepatan dan pemerataan pembangunan

didaerah. Tentunya tidak relevan lagi untuk penyeragaman dan penggunaan tolak

ukur yang sama dalam pembangunan dan pengelolaan antara daerah yang satu

dengan daerah lainnya. Ketika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

haruslah merata untuk semua daerah.

Kemajuan pembangunan suatu daerah tidak terlepas adanya figur elit politik

yang berada dilembaga eksekutif. Sebagai contoh, perbandingan kemajuan antara

Kecamatan Gunung Sindur dengan Kecamatan Jonggol sangat bertumpang tindih.

Kemajuan Pembangunan Infrastruktur jalan Kecamatan Jonggol tidak terlepas

adanya faktor putra daerah dari Kecamatan Jonggol yang berada didalam lembaga

45

Wawancara dengan Wawan Suryana sebagai SEKCAM Kecamatan Gunung Sindur di

Kantor Kecamatan, tanggal 19 Novermber 2017

56

legislatif, demi memuluskan dan mempercepat proses pembangunan Kecamatan

Jonggol.

Berbanding terbalik dengan Kecamatan Gunung Sindur yang tidak memiliki

putra daerah dilembaga Legislatif, sehingga tidak adanya peran untuk

memuluskan dan mempercepat proses pembangunan Infrastruktur jalan di

Kecamatan Gunung Sindur.

D. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pembangunan

Infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan yang terjadi

pada proses pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur. terkait dengan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa DPRD disini berhak untuk

bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku maupun tidak sesuai dengan kondisi

masyarakat Kabupaten Gunug Sindur, sehingga DPRD juga dapat melakukan

berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang diinginkan oleh suatu aturan

yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut.

Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya

dilakukan terpusat pada aktivitas dilapangan saja, tetapi pengawasan pun

dilakukan melalui pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan

retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang

dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dapat mengantisipasi

penyimpangan atau penyelewengan dalam pembuatan laporan.

57

Selain itu masyarakat menjadi menjadi salah satu faktor pendukung utntuk

membantu DPRD dalam melakukan pengawasan suatu kebijakan maupun proses

pelaksanaan kebijakan disuatu daerah. Masyarakat menjadi regulator pada sektor

dasar dengan cara mengkritisi berbagai program yang tidak mendukung kemajuan

suatu daerah. Bukti lapangan yang menunjukan kondisi jalan tahun 2012, jalan

yang mengubungkan Gunung Sindur ke beberapa daerah atau wilayah, mengalami

kerusakan. Bagaimana tidak, hal ini akan akan berimbas kepada kendaraan yang

melintas dijalan dan tidak sedikit kendaraan roda dua maupun roda empat yang

mengalami kecelakaan dijalan tersebut. Sebagian besar jalan umum yang

digunakan para pengguna roda dua dan empat yang dilalui penambang batu

mengalami kerusakan. Sebagaimana wawancara lapangan yang penulis lakukan

terkait keresahan masyarakat terhadap kerusakan jalan.46

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, DPRD sebagai pengawas

kebijakan belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap proses serta

pengalokasian anggaran kebijakan Pemerintah Daerah.

46

wawancara dengan Alim selaku Ketua Rw periode 2013, tanggal 23 April 2017

58

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di

Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tahun 2012 mengalami

keterlambatan dalam pengalokasian dana Anggaran. Sehingga, kebijakan

pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan

dilapangan

2. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut adanya keterlambatan dalam

penanganan yang dilakukan pemerintah kepada Kecamataan Gunung

Sindur

3. Adanya indikasi yang mengisyaratkan politik anggaran yang dilakukan

oknum ataupun elit politik dilembaga eksekutif

4. Pendekatan ini berdasarkan bab 1 sampai dengan 3 tersebut diatas maka

memusatkan masalah atau pertanyaan masalah penelitian, sehingga

penelitian yang penulis lakukan sudah terjawab

59

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai barikut:

1. Pemerintah Daerah hendaknya lebih mengupayakan peningkatan

Pembangunan infrastruktur jalan dideaerah perbatasan terutama di

Kecamatan Gunung Sindur

2. Pelaksanaan pembangunan Kecamatan Gunung Sindur sebaiknya lebih

dikoordinasikan dengan masyarakat sekaligus sebagai upaya check and

balances

3. Pemerintah daerah harus lebih berkontribusi melakukan pemerataan

pembangunan khususnya Infrastruktur jalan terlebih pada perbatasan

daerah

4. DPRD harus lebih konsen dan tidak ada tebang pilih untuk melakukan

pengawasan kebijakan, proses alokasi anggaran serta pelaksanaan

pembangunan Daerah

xvi

DAFTAR PUSTAKA

Dunn.William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Pres.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2012 (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Jakarta: Panduan Penyusunan Proposal Skripsi

Hadiwinata. Bob Sugeng. 2007. Good Governance: Konsep dan Teori Reading

Material: Demokrasi, Civil Society. Banduung:Universitas Padjadjaran.

Silalahi. Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Reflika Aditama.

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi,

5th

. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soehartono. Irawan . 2004. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

W. Pye, Lucian. 1985. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta:

Gramedia.

Winarno. Budi. 2007. Kebijakan Publik “Teori dan Proses”. Yogyakarta: Media

Pressindo.

xvii

KARYA ILMIAH

Anggara Satria Wirawan. 2011. “Implementasi Kebijakan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Jumput Rejo Kecamatan

Sukodono Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Pembangunan Nasional)

Anwar Saputra. 2013. “Kritik Sosial Politik Dalam Musik: Analisis Isi Lirik Lagu

“Gosip Jalanan, Birokrasi, Kompleks dan Kritis Bbm” Group Musik

Slank,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Islam Syarifhidayatullah Jakarta)

Ridwan. 2011. “Implementasi Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Dalam

Pembangunan Infrastruktur Jalan diDesa Benteng Melewang Kecamatan

Gantarang Kabupaten Bulukumba,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar)

INTERNET

Lihat www.kecamatanjonggol.bogorkab.go.id/index.php tanggal 20 Desember

2017

xviii

DOKUMENTASI

Dokumentasi pribadi jalan di kecamatan Gunung Sindur tahun 2013

Melihat jurnal Andik Setiawan, Politik Anggaran: kebijakan dana bagi hasil

migas dalam APBD kabupaten bojonegoro tahun 2015, 15 Maret 2017

Undang-undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah.

Undang-undang Nomer 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang belanja menurut kelompok belanja

terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung

Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014.

Memeperoleh data dari Kecamatan Gunungsindur, pada tanggal 3 Januari 2016

Melihat, slide 7 dalam powerpoint, laporan Profil Kecamatan Gunungsindur

tanggal 7 Desember 2017

Melihat slide, 9 powerpoint infrastruktur kecamatan gunungsindur pada tanggal 8

Desember 2016, tanggal 8 Desember 2017

Dokumentasi pribadi jalan di kecamatan Gunung Sindur tahun 2013

Memeperoleh data monografi Kecamatan Gunungsindur, pada tanggal 3 Januari

2017

Memeperoleh data gambar infrastruktur jalan dari Kecamatan Gunungsindur, pada

tanggal 15 Desember 2017

Memeperoleh data dari Kecamatlan Gunungsindur, pada tanggal 25 Januari 2016

xix

WAWANCARA

wawancara dengan Etti Surya, wakil ketua UPT Infrastruktur Kecamatan

Gunungsindur, tanggal 15 Maret 2017

wawancara dengan Alim Ketua Rw Desa Gunung Sundur periode 2013,

tanggal 23 April 2017

wawancara dengan Bapak Rony Yadi selaku Kasubag Kecamatan Gunungsindur

tanggal 28 Desember 2017

Wawancara Pribadi dengan Mbah Dadi sesepuh di Kecamatan Gunung Sindur,

tanggal 1 Januari 2017

Wawancara dengan Wawan Suryana SEKCAM Kecamatan Gunung Sindur,

tanggal 19 November 2017

Wawancara dengan Pak Roni yadi KASUBAG Infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur

P = Pewawancara

N = Narasumber

P : Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai KASUBAG Infstruktur Kecamatan Gunung

Sindur?

N : Kalau saya inget si kira kira 10 tahun saya menjabat ini.

P : Menurut bapak sudah sejauh mana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gunung

Sindur?

N : Pada saat saya menjabat ini si saya kira pembangunan di Gunung Sindur khususnya

infrastruktur apapun itu sudah mencapai lebih dari 50%.

P : Bagaimana untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur?

N: Jika untuk jalan si pembangunannya kita jadikan prioritas utama pada tahun 2018 ini

tetapi memang pada kenyataanya masih banyak juga jalan di Kecamatan Gunung Sindur yang

masih dibilang belum layak.

P : Selaku KASUBAG Infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur, bagaimana langkah ke

depan yang akan dilakukan oleh bapak terkait infrastruktur jalan ini?

N : Ya kita si pengennya jalan di Gunung Sindur ini bagus semua, tetapi saya juga bingung

padahal saya selalu mengalokasikan untuk jalan itu anggarannya besar loh.

P : Menurut bapak faktor apa yang membuat jalan di Kecamatan Gunung Sindur ini rusak?

N : Saya kira si truk-truk ini yang membuat jalanan di Kecamatan ini jadi rusak, tetapi kita

mau gimana ya soalnya kan juga yang punya truk ini orang-orang penting.

P: Apakah ada rencana menutup jalan bagi truk pengangkut pasir di Kecamatan Gunung

Sindur ini?

N : Kita si pengen itu dilakukan tetapi kan itu juga jadi income untuk kecamatan ini, karena

kita tarik-tarikin juga tuh ke supir truknya.

P : Ada atau tidak pak dana dari pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur

khususnya jalan di Kecamatan Gunung Sindur?

N : Kalau dibilang ya ada, tetapi kan dana dari pemerintah daerah itu tidak semuanya hanya

untuk jalan, karena kan kita punya program lain seperti pendidikan, kesehatan dan agama.

P : Habis berapa dana anggaran untuk pembangunan jalan di Kecamatan Gunung Sindur?

N : Waduh kalau ditanya begitu saya kurang menghitung, tetapi kayanya si sudah 2 miliaran

yang dianggarkan untuk jalan ini.

P: Menurut bapak dari dana yang disebutkan diatas apakah sudah cukup untuk pembangunan

jalan di Kecamatan Gunung Sindur?

N : Ya seperti yang dilihat sekarang aja belum cukup ya jelas masih kuranglah.

P : Bagaimana pak untuk pembangunan ke depannya terkait jalan di Kecamatan Gunung

Sindur?

N : Ya semua itu si balik lagi kepada Rencana Pembangunan Strategi Daearah (RENSTRA)

untuk jalan di Gunung Sindur ini, karena kan kita gak bisa untuk mendahului itu semua. Kan

kita punya atasan di atas kita.

P : Apakah ada orang yang berada di PEMDA Bogor yang ikut memprioritaskan

pembangunan jalan di Kecamatan Gunung Sindur ini?

N : Selama saya disini si saya gak pernah denger ada yang memprioritaskan pembangunan

jalan ini, kalau untuk orang Gunung Sindur ada yang kerja di PEMDA, tapi jabatannya

rendah.

Wawancara dengan Ibu Etti Surya UPT Perbaikan Infrastruktur Jalan Kecamatan Gunung

Sindur

P : Pewawancara

N : Narasumber

P: sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai wakil kepala UPT perbaikan jalan infrastruktur

Kecamatan Gunung Sindur?

N: ya saya menjabat sebagai wakil kepala UPT perbaikan jalan infrastruktur kurang lebih 5

tahun lah.

P: menurut Ibu sejauh manakah proses perbaikan jalan infrastruktur jalan di Kecamatan

Gunung Sindur?

N: untuk perbaikan jalan di Kecamatan Gunung Sindur kita hanya melakukan pelaksanaan

saja.

P: menurut Ibu faktor apa yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan

Gunung Sindur?

N: kalau untuk faktor sendiri itu banyak terutama faktor yang penambangan tanah dan pasir

yang sering melewati jalan Kecamatan Gunung Sindur dan muatan tersebut kurang lebih 2-4

Ton.

P: Adakah prioritas kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan

Infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur dengan UPT sebagai pelaksana?

N: untuk pembangunan tersebut saya tidak mengetaui adanya kebijakan karena kami hanya

pelaksana dilapangan.

P: berapa dana yang dianggarkan untuk perbaikan Jalan Kecamatan Gunung Sindur?

N: untuk dana yang dianggarkan perbaikan kisaran 2 Milyar.

P: proses pembangunan perbaikan jalan mencapai berapa persen?

N: proses pembangunan itu kisaran 40% .

P: adakah peran Pemda dalam pembangunan Infrastruktur Kecamatan Gunung Sindur?

N: setau saya memang ada peran dari pemda untuk pembangunan infrastruktur Kecamatan

Gunung Sindur akan tetapi hanya 5%.

P: untuk proses pembangunan Infrastruktur membutuhkan waktu berapa lama?

N: proses perbaikan itu bisa mencapai 1 tahun bahkan bisa lebih kalau ada hambatan tertentu.

Wawancara dengan Wawan Suryana SEKCAM (Sekertaris Kecamatan) Kecamatan Gunung

Sindur

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: sudah berapa lama bapak menjabat sebagai SEKCAM di Kecamatan Gunung Sindur?

N: kurang lebih saya menjabat 6 tahun sebagai SEKCAM.

P: apakah tugas dari SEKCAM ?

N: secara keseluruhan si tugas sekcam itu melakukan pembatuan camat diberbagai urusan

Kecamatan.

P: bagaimana proses perbaikan jalan di Kecamatan Gunung Sindur?

N: untuk proses tersebut sudah mencapai 30%.

P: apakah ada pembantuan yang dilakukan PEMDA untuk perbaiakan Infrastruktur?

N: pembantuan yang dilakukan PEMDA itu tidak seberapa kurang lebih hanya 5% .

P: berapa lama proses perbaikan infrastruktur jalan sampai selesai?

N: untuk perbaikan hingga selesai membutuhkan waktu 1 tahun bahkan bisa lebih.

P: dalam perbaikan jalan di Kecamatan Gunung Sindur sudah berapa banyak dana yang

dikeluarkan?

N: kisaran sampai ratusan juta si yang saya ingat.

P : berapa banyak PEMDA membantu dalam perbaikan jalan?

N : gak banyak si tapi lumayanlah untuk membantu kita yang ada di kecamatan.

P : faktor apa yang membuat jalan di Kecamatan Gunung Sindur rusak?

N : saya kira adanya truk-truk yang melewati jalan itu si.

P : apa yang direncanakan pemerintah kecamatan untuk membangun jalan ini?

N : kita tentu berupaya maksimal untuk perbaikan jalan yang ada ini, tapi kita juga harus

paham kondisi karena bukan hanya jalan yang butuh perhatian di kecamatan ini, ada juga

kesehartan, keagamaan dll.

Wawancara dengan Bapak Alim Rw 03 Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur

keperiode 2013

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: berapa lama Bapak menjabat ketua Rw Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur?

N: saya menjabat ketua Rw sudah 2 periode

P: bagaimana pendapat Bapak tentang kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung

Sindur?

N: sangat prihatin dengan kerusakan yang terjadi

P: apa penyebab kerusakan jalan di Kecamatan Gunung Sindur?

N: menurut saya si kendaraan dari pengangkut tanah sama pasir

P: apakah Bapak tidak melakukan negosiasi pembahasan melalui musrembang?

N: untuk pembahasan lewat musrembang udah kita omongin tapi saya juga ga tau dilapangan

kenapa ga di realisasiin

P: apakah ada keinginan masyarakat termasuk Bapak untuk keluar atau pindah ke daerah

BSD?

N: kalau keinginan pindah ke BSD emang pengen banget

P: Dari pihak bapak sendiri adakah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki jalan ini?

N: ada si ya saya sesekali mengajaka para warga untuk menutup lubang di jalan pada acara

kerja bakti

P : apakah bapak tahu tentang pembangunan jalan di Kecamatan Gunung Sindur ini?

N : saya si tau karena waktu itu pernah pada MUSREMBANG kiuta dilibatkan

P : pada saat itu bapak menjadi apa?

N : sebagai perwakilan dari daerah saya

P : hasil apa yang bapak bisa dapatkan dari situ?

N : saya bisa tahu hal apa yang terjadi di daerah kecamatan ini