1

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki suatu tahap transformasi pemerintahan dari sentralistik

menjadi bersifat desentralistik yang ditandai dengan adanya pembagian kewenangan antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan

amanat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak berarti menjadikan kewenangan

Pemerintah Pusat berlawanan dengan Pemerintah Daerah atau bahkan berjalan sendiri-

sendiri. Koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan antartingkatan pemerintahan

(Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota)

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan

pembangunan di daerah sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Instruksi keempat oleh Presiden RI yang disampaikan dalam penutupan Raker III di

Istana Kepresidenan Bogor terkait dengan bidang ke-PU-an yaitu instruksi kepada Menteri

PU dan menteri-menteri yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, bersama dengan

unsur daerah untuk menentukan kembali prioritas pembangunan infrastruktur sekaligus

merumuskan sisi penganggaran, paduan antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD

Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kementerian PU dalam

dokumen Renstra tahun 2010 2014 menyebutkan bahwa untuk dapat

mengimplementasikan program dan kegiatan yang tertuang di dalamnya, diperlukan

koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,

dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha agar sumber daya yang

tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal

dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih

merata.

Penyelenggaraan infrastruktur bidang PU dan permukiman hingga saat ini masih

mengalami kendala antara lain: kurangnya koordinasi antara pelaksanaan kebijakan

pemerintah pusat dan daerah, kurangnya kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung

kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang sumber dananya dari APBN (misalnya

sulitnya proses pembebasan lahan di daerah ketika akan dilakukan pembangunan

infrastruktur) dan masih belum selarasnya rencana pembangunan infrastruktur antara

2

pemerintah pusat dengan daerah. Isu dan kendala-kendala yang dihadapi dalam

penyelenggaraan kebijakan infrastruktur PU dan permukiman perlu segera ditangani

dengan mempertimbangkan aspek sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta

pengoptimalan biaya investasi dalam pembangunan infrastruktur PU dan permukiman.

Untuk itu, perlu disusun suatu pedoman mengenai strategi dan rencana penyelenggaraan

infrastruktur PU dan permukiman melalui sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan

penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman yang selaras dan saling mendukung

melalui sinergi pusat dan daerah.

Pedoman Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Infrastruktur PU

dan Permukiman menjadi panduan bagi daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dalam

menyusun dokumen rencana aksi penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman yang

mensinergikan pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sehingga dapat dihasilkan

suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas dan operasional. Untuk menyusun pedoman

ini, dilakukan studi kasus terkait penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di 5

kawasan yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Jawa Timur, NTT, dan

Kalimantan Selatan.

II. Kebijakan Terkait Sinergi Pusat Daerah dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

PU dan Permukiman

Berikut ini akan dijelaskan beberapa kebijakan yang terkait dengan kegiatan

kajian kebijakan Penyelenggaraan Infrastrukur PU dan Permukiman melalui Sinergi

Pusat dan Daerah, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 2025

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 merupakan kelanjutan

dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dengan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP

Nasional Tahun 20052025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku

pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi,

3

sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi

pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d)

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

2. Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang

pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau

dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan landasan

ketentuan tersebut, penyelenggaran urusan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU

adalah menangani urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan

Pemerintah, baik yang akan dilaksanakan sendiri maupun yang akan dilakukan melalui

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan

percepatan pelembagaan penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum di daerah

secara sinerjik dengan peran Pemerintah. Ke depan, peran Kementerian PU akan lebih

dititikberatkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan

(TURBINWAS) di bidang pekerjaan umum, serta pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan DAK infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)

Pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program

Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

Pasal 5 ayat (2): RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi

4

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,

lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

4. PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah

Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, gubernur memiliki tugas dan wewenang:

a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan

kabupaten/kota; dan c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Dalam PP ini disebutkan bahwa pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota)

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota didasarkan atas

prinsip-prinsip penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan 2009-2014 yang tertuang dalam

Buku I RPJMN 2010-2014 perlu dirumuskan dan dijabarkan secara operasional dan

terukur ke dalam program dan kegiatan prioritas kementerian/lembaga dan satuan kerja

perangkat daerah. Dalam upaya mewujudkan prioritas nasional tersebut, berbagai

program aksi akan dilaksanakan di seluruh wilayah dengan memperhatikan fokus,

potensi, dan permasalahan di setiap wilayah.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011

Pasal 2 ayat (2): RKP tahun 2011 berfungsi sebagai:a. Pedoman

bagiKementerian/Lembaga dalam menyusun RencanaKerja Kementerian/Lembaga

5

tahun 2011;b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana

KerjaPemerintah Daerah tahun 2011;c. Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011.

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang PercepatanPelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Instruksi Presiden yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010. Untuk mengambil langkah-langkah tersebut

berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Instruksi Presiden.

9. Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2010 2014

Di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 dinyatakan bahwa upaya

sinergi menjadi faktor penting terutama dalam mewujudkan Visi Kementerian

Pekerjaan Umum yakni tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman

yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025. Sinergi yang dilakukan

diantaranya Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan Terhadap Lintas Sektor.

10. Sinergi antara Pusat-Daerah dan antardaerah

Sinergi pusat-daerah dan antardaerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Sinergi

pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi,

anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Sinergi kebijakan pembangunan

antara pusat dan daerah dan antardaerah diperlukan untuk: (1) memperkuat koordinasi

antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi

pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan

partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta (5) menjamin

6

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima

tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan

pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional)

sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor,

antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga

diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipasi semua pelaku

pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

III. Tinjauan Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di Lima

Wilayah Studi dan Survei Satminkal PU

A. Tinjauan Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di Wilayah

Studi

1. Tinjauan Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah di Provinsi Aceh

Pelaksanaan sinergi pusat-daerah di Provinsi Aceh untuk melihat sejauhmana

perkembangan penanganan kawasan prioritas yang di dalamnya terdapat sinergi pusat-

daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yaitu dengan

penyelenggaraan SPPIP.

Untuk menentukan kawasan prioritas yang akan dikembangkan, dilakukan

indikator-indikator prioritas serta pemetaan permasalahan-permasalahan infrastruktur yang

terdapat di Kota Banda Aceh seperti peta jaringan jalan kota, peta jaringan drainase, dan

lainnya. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dan dari hasil indikator yang disusun,

kemudian ditentukan lokasi kawasan prioritas terpilih yang akan dilakukan pengembangan

dan pembangunan infrastruktur. Untuk Kota Aceh, kawasan prioritas terpilih terdiri atas

beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturahman dan

Leungbata.

Kecamatan Kuta Alam memiliki luas wilayah 1.004,70 Ha yang terbagi dalam 11

kelurahan/desa/gampong. Kondisi infrastruktur ke-Cipta Karya-an di Kecamatan Kuta

7

Alam diindikasikan cukup buruk. Kecamatan Baiturrahman memiliki luas wilayah 453,90

Ha yang terbagi dalam 10 gampong. Kondisi infrastruktur drainase dan jalan lingkungan di

Kecamatan Baiturrahman relatif baik. Kecamatan Lueng Bata memiliki luas wilayah

534,10 Ha yang terbagi dalam 9 gampong. Kondisi drainase dan jalan lingkungan di

Kecamatan Lueng Bata dapat dilihat pada peta Indikasi Kondisi Drainase dan Jalan

Lingkungan di Kecamatan Leung Bata berada pada taraf sedang.

Pembangunan permukiman yang ingin dibangun dalam penyusunan SPPIP kota

Banda Aceh adalah permukiman yang terpadu dan berpihak kepada masyarakat, artinya

masyarakat diposisikan sebagai target grup sumber aspirasi sekaligus pelaku

pembangunan. Untuk mewujudkannya strategi pengembangan kota Banda Aceh dilakukan

melalui zonasi pengembangan permukiman dikategorikan dalam kelayakan huni, mitigasi

bencana, kepadatan. Strategi juga dijabarkan kedalam kerja teknis melalui proses

identifikasi infrastruktur yang rusak, perbaikan dan pembangunan baru infrastruktur.

Strategi pengembangan permukiman Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pembanguan fisik infrastruktur permukiman dan perkotaan kota Aceh

2. Strategi pengembangan sosial dalam pembanguan infrastruktur permukiman dan

perkotaan Kota Banda Aceh

3. Strategi pembangunan dan pengembangan kelembagaan untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiataan hasil penyepakatan SPPIP

4. Strategi Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiataan hasil

penyepakatan SPPIP melalui: Mengembangkan Sistem Pembiayaan (keuangan)

Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Infrastruktur yang berbasis

kemampuan daerah, kekuatan pasar, dan potensi ekonomi kawasan serta mobilisasi

partisipasi dana masyarakat dan pihak terkait lain.

5. Strategi Pelibatan masyarakat dan pelaku terkait lain untuk bersama melaksanakan

program dan kegiatan hasil penyepakatan SPPIP melalui: Mengembangkan

Keterlibatan masyarakat dan Pelaku Terkait Lainnya dalam Pengembangan

Permukiman dan Infrastruktur Kota

6. Strategi penguatan hukum dan peraturan untuk menjamin pelaksaaan program dan

kegiatan hasil penyepakatan SPPIP

7. Strategi pemberdayaan ekonomi yang mendukung keberlanjutan pelaksaaan program

dan kegiatan hasil penyepakatan SPPIP

8

2. Tinjauan Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah di Provinsi Riau

Dengan melihat bentuk sinergi kerjasama badan pusat dan daerah Provinsi Riau

dan melihat kawasan yang perlu program pembangunan, maka perkembangan kawasan

prioritas yang ditangani meliputi kawasan permukiman perkotaan prioritas dan kawasan

permukiman kumuh di Provinsi Riau.

Untuk kawasan permukiman perkotaan prioritas arahan pemanfaatan ruang yaitu

Pembangunan baru pada lingkungan siap bangun dalam bentuk kawasan maupun yang

berdiri sendiri pada WP IV dan WP V; pemeliharaan lingkungan pada kawasan kawasan

yang sudah tertata/ stabil dengan kondisi lingkungan baik; perbaikan lingkungan pada

kawasan kawasan dengan kategori kondisi lingkungan sedang namun yang akan

dipertahankan kondisinya; peremajaan pada kawasan dengan kondisi kumuh sedang dan

berat dengan pembangunan vertikal; relokasi kawasan permukiman padat dan kumuh yang

berada di tepian/bantaran Sungai Siak; relokasi permukiman pada areal yang ditetapkan

sebagai kawasan konservasi di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir; penataan

bangunan (baik permukiman maupun non permukiman) yang keberadaannya tidak sesuai

dengan ketentuan batas sempadan sungai; Relokasi permukiman penduduk di sekitar

kawasan bandara yang berada pada radius radiasi kebisingan pesawat pada saat take off

dan landing.

Berdasarkan hasil observasi dan studi-studi terdahulu diketahui bahwa sebaran

lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru umumnya berada di sepanjang tepi

Sungai Siak dan Sungai Sago, yang meliputi Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan

rumbai Pesisir, Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Pesisir

Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, Kelurahan

Kampung Bandar Kecamatan senapelan, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan,

Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, dan Kelurahan eks-Teleju di Kelurahan

Rejosari.

3. Tinjauan Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur

Tinjauan pelaksanaan sinergi pusat-daerah di Provinsi Jawa Timur ditujukan

untuk melihat sejauhmana perkembangan penanganan kawasan prioritas yang

didalamnya terdapat sinergi pusat-daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan

9

Permukiman. Perkembangan kawasan prioritas yang ditangani meliputi kawasan

permukiman perkotaan prioritas di Kota Surabaya.

Dalam melakukan penentuan Kawasan Permukiman Perkotaan Prioritas yang

terdapat di Kota Surabaya terdapat indikator-indikator yang disusun. Dari kriteria-

kriteria yang telah disepakati tersebut, kemudian dapat ditentukan kawasan permukiman

prioritas di Kota Surabaya yaitu sembilan indikasi kawasan permukiman prioritas yang

terdapat di Kota Surabaya. Dari kesembilan lokasi tersebut kemudian dilakukan

penilaian berdasarkan kriteria dan indikator yang telah disebutkan diatas. Penilaian

terhadap kesembilan lokasi tersebut di dasarkan dari pemangku kepentingan pada

tingkat kota melalui proses diskusi yang intensif. Berdasarkan hasil penilaian merujuk

pada kriteria dan indikator tersebut di atas maka kawasan yang menjadi prioritas

penanganan di Kota Surabaya adalah Kecamatan Krembangan yaitu pada kawasan

permukiman yang terdapat di sekitar Bozem Morokrembangan.

Kawasan permukiman krembangan ini adalah suatu kawasan yang

dikembangkan untuk pengembangan fungsi konservasi sumber daya air Kota Surabaya

(konservasi Bozem Morokrembangan). Kepadatan bangunan di kawasan ini tergolong

tinggi, cakupan pelayanan air bersih ada cakupan air bersih >60% dan ada juga yang

10

2. Menertibkan kawasan permukiman yang berkembang pada kawasan yang tidak

sesuai dengan peruntukkannya;

3. Mengembalikan penguasaan lahandan fungsi kawasan;

4. Menertibkan kawasan permukiman yang berada di kawasan sempadan bozem;

5. Mengendalikan perkembangan kawasan permukiman yang berada di sempadan

bozem;

6. Meningkatkan layanan infrastruktur permukiman melalui swadaya masyarakat;

7. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan;

8. Menertibkan kawasan permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai;

9. Menegaskan area darat dan basah melalui pembenahan sistem sanitasi

permukiman dan fungsi sungai;

10. Mengembangkan dan meningkatkan layanan infrastruktur melalui subsidi;

11. Melakukan penataan kawasan melalui manajemen lahan;

4. Tinjauan Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

Tinjauan pelaksanaan sinergi pusat-daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

ditujukan untuk melihat sejaumana perkembangan penanganan kawasan prrioritas yang di

dalamnya terdapat sinergi pusat-daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan

Permukiman. Perkembangan kawasan prioritas yang ditangani meliputi kawasan

permukiman prioritas, kawasan irigasi/pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan

pengembangan koridor ekonomi.

Kawasan Permukiman Perkotaan Prioritas

Penentuan Kawasan permukiman prioritas di Kota Banjarmasin dilakukan dengan

menganalisis kawasan prioritas berdasarkan RPIJM, penetapan kawasan prioritas

berdasarkan rencana tindak kawasan kumuh perkotaan, keterkaitan kawasan yang

diprioritaskan dengan Kawasan Strategis Propinsi dan Nasional, serta berdasarkan tinjauan

terhadap penetapan kawasan strategi menurut RTRW Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penilaian tingkat kekumuhan, menunjukan bahwa kelurahan yang termasuk

kategori kumuh tinggi dan luas wilayah lebih dari 5 RT adalah Pekapuran Laut (11 RT),

Pasar Lama (6 RT), Kelayan Selatan (9 RT), Murung Raya (7 RT), Kelayan Tengah (11

RT), Kelayan Timur (8 RT), Pelambuan (6 RT). Sedangkan berdasarkan hasil analisis

11

penentuan kawasan permukiman prioritas menurut RPIJM dan Rencana Tindak Kawasan

kumuh perkotaan menunjukan bahwa kawasan Kelayan-Pekapuran dan Kawasan

Pelambuan-Rawasari yang menjadi prioritas utama. Selanjutnya untuk menentukan satu

kawasan terpilih akan dianalisis dengan ketentuan menurut materi teknis RTRW tentang

Kawasan Strategis Kota Banjarmasin yaitu Pelambuan-Basirih.

Kawasan Pelambuan-Basirih memenuhi kriteria dari RTRW sebagai kawasan strategis

Kota Banjarmasin. Kawasan Pelambuan-Basirih juga memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh RPIJM dan Rencana Tindak Kawasan Kumuh Perkotaan. Kawasan

Pelambuan-Basirih juga memenuhi persyaratan dalam mengakomodir kepentingan

Pemerintah Propinsi dan Pusat. Kawasan Pelambuan-Basirih berdekatan dengan Kawasan

Strategis Propinsi dan Pusat yakni kawasan pelabuhan regional Trisakti sebagai Pintu

Gerbang Kalimantan Selatan. Kawasan Pelambuan-Basirih perlu di prioritaskan

pengembangannya karena akan menjadi image dan tolok ukur keberhasilan pembangunan

di Kalimantan Selatan.

Kawasan Irigasi/Pertanian Pangan Berkelanjutan

Terdapat 4 (empat) Daerah Irigasi Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Daerah Irigasi Alabio (Kab. Hulu Sungai Utara)

2. Daerah Irigasi Pitab (Kab. Balangan)

3. Daerah Irigasi Batang Alay (Kab. Hulu Sungai Tengah)

4. Daerah Irigasi Amandit (Kab. Hulu Sungai Selatan)

Bentuk kerja sama sinergi pusat-daerah dalam membangun daerah irigasi yang ada di

Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui dana APBD berkontribusi terhadap

pembebasan lahan daerah irigasi termasuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Pemerintah melalui APBN membangun saluran/jaringan irigasi pada daerah irigasi

tersebut.

Kawasan Pengembangan Koridor Ekonomi

Batulicin adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota)

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Batulicin merupakan salah satu kawasan

tambang yang penting dalam proses pengiriman batu bara dari Kalimantan Selatan ke

12

berbagai penjuru tanah air dan juga negara - negara internasional. Kawasan Batulicin

menjadi kawasan penambangan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari banyaknya

potensi tambang dan potensi lainnya seperti kelapa sawit dan lainnya yang bisa diporelah

dari kawasan ini.

Bentuk sinergi kerjasama pusat-daerah dalam pengelolaan kawasan perekonomian

khususnya kawasan pertambangan Batulicin adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat melalui APBN mendukung peningkatan Jalan Lintas Selatan

Provinsi Kalsel. Walaupun telah diberlakukan Perda No.3/2008 tentang Pengaturan

Jalan Khusus untuk Angkutan Perkebunan dan Pertambangan tetapi angkutan

CPO/kelapa sawit cair masih diperbolehkan melalui Jalan Nasional) sehingga

peningkatan jalan nasional diperlukan.

Pemerintah Provinsi melalui dana APBD mendukung peningkatan ruas jalan

penghubung (jalan akses) menuju ke Kawasan Batulicin dari kapasitas jalan 10 ton

menjadi 20 ton.

Pemerintah Daerah (Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu) mendukung

pembangunan jalan akses ke Pelabuhan

5. Tinjauan Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah di Provinsi NTT

Tinjauan pelaksanaan sinergi pusat-daerah di Provinsi NTT ditujukan untuk

melihat sejauhmana perkembangan penanganan kawasan prrioritas yang didalamnya

terdapat sinergi pusat-daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan

Permukiman.Perkembangan kawasan prioritas yang ditangani meliputi kawasan

permukiman prioritas.

Kawasan strategis Kota Kupang sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen

perencanaaan sebelumnya meliputi 8 (delapan) kawasan yaitu:

1. Kawasan Strategis Kota Lama,

2. Kawasan Strategis Pantai Pasir Panjang dan Pantai Kelapa Lima,

3. Kawasan Strategis Wisata Tanjung Bululutung dan Pelabuhan Rakyat (Ecoport)

Namosain,

4. Kawasan Strategis Pelabuhan Tenau,

5. Kawasan Strategis Industri dan Pergudangan Alak,

6. Kawasan Strategis Pengembangan Bendungan Kolhua,

13

Isu yang terkait dengan perwujudan kawasan strategis nasional dan provinsi, pada

5(lima) tahun pertama indikasi program RTRWN, yaitu:

1. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste bahwa wilayah perbatasan

kondisinya masih terbelakang serta terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan baik

perhubungan, energi, telekomunikasi, pemukiman, air bersih;

2. Kawasan Perbatasan Laut dan Pulau Terkecil bahwa permasalahan Pulau-pulau kecil di

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sulit berkembang terutama karena lokasinya

sangat terisolir dan sulit dijangkau serta belum tersentuh oleh pelayanan prasarana

dasar ;

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay, Permasalahan terkait kawasan

Kapet Mbay adalah bahwa kawasan tersebut tidak berkembang secara optimal.

B. Survei Satminkal PU

Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007tentang Bidang Pekerjaan Umum, terdiri atas beberapa sub bidang yaitu sub bidang

di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, sub bidang di bawah naungan

Direktorat Jenderal Bina Marga, sub bidang di bawah naungan Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air dan sub bidang di bawah naungan Direktorat Jenderal Penataan

Ruang. Dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis,

bidang-bidang ini sangat diharapkan kontribusi dan kerja samanya sehingga terjadi

kesinergiaan yang baik.

IV. Konsep Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

Melalui Sinergi Pusat dan Daerah

Pedoman kebijakan penyelenggaraan infrastruktur yang disusun ini nantinya akan

berada di bawah kebijakan spasial dan kebijakan sektoral yang ada di daerah sebagai acuan

untuk rencana induk sektor PU dan pemukiman baik di Kawasan Strategis Nasional,

Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Artinya, setiap

penyelenggara kebijakan dalam tiap level pemerintah terikat komitmen untuk

melaksanakan program yang ada dalam pedoman ini dengan memasukkannya dalam

rencana kerja/RKP/RKPD.

Komponen utama dari pedoman ini sendiri antara lain adalah:

Strategi penyelenggaraan infrastruktur di kawasan strategis

14

Sinkronisasi dan prioritas program penyelenggaraan infrastruktur PU dan

pemukiman yang merupakan hasil kesepakatan dari keempat Direktorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga,

Bidang SDA dan Bidang Penataan Ruang.

Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di Kawasan

Strategis

Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di Kawasan

Strategis

Mekanisme pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan infrastruktur

prioritas di kawasan strategis

Mekanisme pengawasan dan pengendalian

Untuk mendapatkan strategi dan rencana penyelenggaraan infrastruktur dalam

pedoman ini maka ada prinsip dan kriteria yang harus diperhatikan. Beberapa prinsip

dalam penyusunan pedoman Peyelenggaraan Infratruktur PU dan Permukiman di Kawasan

Strategis yang dilakukan melalui sinergi pusat dan daerah, antara lain sebagai berikut:

Pedoman ini berbasiskan pada penataan ruang. Artinya, pedoman ini tidak hanya

berisi program-program prioritas penyelenggaraan infrastruktur, namun juga

kawasan-kawasan strategis prioritas yang perlu didorong pengembangannya

karena dianggap memiliki nilai ekonomi dan multiplier effect yang tinggi bagi

pertumbuhan perekonomian nasional maupun kawasan strategis yang perlu

dikendalikan pengembangannya.

Pembagian kewenangan dalam pedoman ini harus jelas porsinya dan mengikat

setiap pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pedoman ini. Dalam

pedoman ini terdapat pengaturan kewenangan penyelenggara bidang Pekerjaan

Umum (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) yang terdiri atas bidang

Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang baik tingkat

pusat maupun daerah (PP No. 38 Tahun 2007) dalam penyelenggaraan

infrastruktur di kawasan strategis.

Pendanaan program dan strategi yang termuat dalam program ini akan bersifat

sharing. Artinya pendanaan dianggarkan dengan mempertimbangkan kapasitas

pendanaan dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan juga melibatkan

peran serta masyarakat dan swasta.

15

V. Kegiatan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman Melalui Sinergi Pusat dan Daerah

Sasaran operasional dari kegiatan penyusunan Strategi Penyelenggaraan

Infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis adalah:

Terlaksananya review kebijakan spasial dan program infrastruktur PU dan

Permukiman di kawasan strategis.

Terumuskannya kriteria dan indikator kawasan strategis prioritas

Terumuskannya strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di

kawasan strategis.

Terbentuknya metode sosialisasi strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan

permukiman di kawasan strategis.

Kegiatan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

melibatkan berbagai pihak yang memiliki interest/kepentingan dalam hal ini, seperti (1)

Pemerintah dalam hal ini adalah Koordinator Wilayah pada Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan

Direktorat Penataan Ruang; (2) Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air dan

Penataan Ruang Provinsi. Satuan ini merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Sumber

Daya Air untuk menjalankan proses penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur

PU dan Permukiman yang berada di bawah dinas di tingkat provinsi yang menangani

persoalan infrastruktur PU dan permukiman kawasan strategis; (3) Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) yang

berasal dari dinas atau badan/instansi pemerintah ataupun keahlian baik dari Perguruan

Tinggi maupun perwakilan masyarakat yang membidangi infrastruktur PU dan

permukiman; dan (4) pihak ketiga atau konsultan yang membantu proses penyusunan

Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan permukiman.

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur

PU Dan Pemukiman melalui Sinergi Pusat Daerah

Dalam kerangka waktu 6 (enam) bulan, lingkup kegiatan ini ditekankan kepada

penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan permukiman di kawasan

16

strategis prioritas. Secara garis besar, lingkup kegiatan strategi penyusunan pedoman

penyelenggaraan infrastruktur PU dan pemukiman meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu:

(1) review kebijakan spasial dan penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman

di kawasan strategis

Pada tahap ini dilakukan review terhadap kebijakan-kebijakan spasial yang terkait

infrastruktur dan permukiman baik itu kebijakan, strategi, dan program pembangunan

infrastruktur dan permukiman yang ada di kawasan strategis. Pada tahapan ini dilakukan

kajian-kajian terhadap arahan spasial pengembangan wilayah dalam 3 (tiga) tahun ke

depan (2012, 2013 dan 2014) yaitu Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis

Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota sehingga diperoleh arahan pengembangan

di kawasan strategis yang perlu didorong maupun yang perlu dikendalikan, beserta rencana

infrastruktur pendukungnya.

(2) perumusan kriteria dan indikator kawasan strategis prioritas

Perumusan kriteria dan indikator pemilihan kawasan strategis prioritas dirumuskan melalui

penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). Perumusan kriteria dan indikator

kawasan prioritas bisa didasarkan pada beberapa hal berikut:

1. Sesuai dengan arahan spasial dan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman

2. Memiliki kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

3. Memiliki urgenitas penanganan.

Kegiatan penilaian kawasan prioritas ini dilakukan dengan menggunakan sistem

pembobotan (scoring) pada masing-masing kriteria dan pada setiap kriteria memiliki

bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat

relatif dan bergantung pada preferensi individu atau institusi atau kelompok masyarakat

dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria. Penilaian akhir identifikasi kawasan

prioritas dilakukan sebagai akumulasi dari hasil perhitungan terhadap kriteria

sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dari penjumlahan berbagai peubah akan

diperoleh diperoleh total nilai maksimum dan minimum setiap variabel kriteria.

(3) strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis

Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan penyusunan Strategi Penyelenggaraan

Infrastruktur PU dan Permukiman meliputi; (1) Dokumen Strategi penyelenggaraan

17

infrastruktur PU dan Permukiman dan Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan (Proceeding

Kegiatan) dengan rincian muatan sebagai berikut:

Indikasi arah penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman

Kajian mengenai arahan spasial pengembangan Kawasan Strategis dan program

infrastruktur

Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan strategis Rumusan tujuan

dan kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

Rumusan strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

Rumusan program Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

(4) Sosialisasi strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di

kawasan strategis

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akan substansi

dari dokumen Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di Kawasan

Strategis kepada dinas atau instansi terkait di daerah. Sosilisasi dan finalisasi berisikan

masukan untuk penyempurnaan dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan finalisasi dan sosialisasi merupakan kegiatan penyempurnaan produk-produk

penyusunan strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yang dihasilkan

untuk disebarluaskan kepada pemerintah pusat, propinsi dan daserah beserta pemangku

kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman di

kawasan Strategis. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan berdasarkan pada masukan

dari berbagai diskusi, FGD, dan konsultasi publik.

18

GAMBAR 1

LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PEMUKIMAN

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN

TAHAP 2

FGD

PENENTUAN KRITERIA DAN INDIKATOR

KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS

1. Tabel Kriteria Dan Indikator Dengan

Pemberian Bobot. 2. Peta Kawasan Prioritas

(no 1,2,3)

TAHAP 3

FGD

STRATEGI PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR PU & PERMUKIMAN DI

KAWASAN STRATEGIS

Tabel

Matriks Arahan Spasial

Matriks Program Infrastruktur Matriks SWOT Kawasan

Strategis

TAHAP 4

FGD

SOSIALISASI STRATEGI

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU &

PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS

Output: Leaflet Banner

TAHAP 1

WORKSHOP

REVIEW KEBIJAKAN

SPASIAL TERKAIT INFRASTURKTUR DAN

PERMUKIMAN

RENCANA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS

19

VI. Kegiatan Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman Melalui Sinergi Pusat dan Daerah

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Rencana Penyelenggaraan

Infrastruktur PU dan Permukiman melalui Sinergi Pusat dan Daerah, antara lain sebagai

berikut:

Teridentifikasinya masalah-masalah dan potensi yang berpengaruh terhadap

pengembangan kawasan strategis (indikasi kawasan strategis berdasarkan arahan

Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman) terkait

infrastruktur PU dan permukiman.

Terindentifikasinya institusi dan berbagai kepentingan yang terlibat dalam

penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman.

Terumuskannya kawasan strategis terpilih yang akan diprioritaskan

pengembangannya dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman.

Terindentifikasinya berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam

penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman serta sumber daya eksisting

yang dimiliki terhadap pengembangan kawasan strategis prioritas.

Terumuskannya indikasi program penyelenggaraan infrastruktur PU dan

permukiman di kawasan strategis terpilih.

Terumuskannya urutan prioritas program penyelenggaraan infrastruktur PU dan

permukiman di kawasan strategis terpilih.

Tersedianya rencana aksi program penyelenggaraan infrastruktur PU dan

permukiman yang bersifat operasional dan berdampak pada penyelesaian

persoalan infrastruktur PU dan permukiman yang lebih luas.

Tersedianya acuan bagi direktorat dalam Kementerian Pekerjaan Umum yaitu

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam

mengoptimalkan penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di kawasan

strategis.

Kegiatan Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

melibatkan berbagai pihak yang memiliki interest/kepentingan dalam infrastruktur PU dan

permukiman, yaitu (1) Pemerintah dalam hal ini adalah Koordinator Wilayah pada

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal

20

Sumber Daya Air, Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Dinas Cipta

Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi kawasan strategis

prioritas. Satuan ini merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat

Jenderal Penataan Ruang untuk menjalankan proses penyusunan Rencana Penyelenggaraan

Infrastruktur PU dan Permukiman yang berada di bawah dinas di tingkat provinsi yang

menangani persoalan infrastruktur PU dan permukiman kawasan strategis prioritas; (3)

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Teknis

(Pokjanis) yang berasal dari dinas atau badan/instansi pemerintah ataupun keahlian baik

dari Perguruan Tinggi maupun perwakilan masyarakat yang membidangi infrastruktur PU

dan permukiman ; dan (4) pihak ketiga atau konsultan yang membantu proses

penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan permukiman di kawasan

strategis terpilih.

Lingkup Kegiatan Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman

Dalam kerangka waktu 6 (enam) bulan, lingkup kegiatan penyelenggaraan

infrastruktur PU dan permukiman ditekankan kepada penyusunan Rencana

Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis terpilih. Secara

garis besar, lingkup kegiatan penyusunan rencana penyelenggaraan infrastruktur PU dan

pemukiman meliputi:

(1) persiapan dan pemantapan kerja

Pada tahap ini dilakukan persiapan dan pemantapan kerja yang akan melandasi rangkaian

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Cakupan kegiatan yang dilakukan yaitu

penyusunan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, sintesa data dan informasi

yaitu arahan spasial dan rencana infrastruktur kawasan strategis yang diperoleh dari

penyusunan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman, dan

pembentukan kelompok kerja teknis (pokjanis) yang bertugas untuk mengarahkan dan

mengawasi kegiatan penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman. Adapun tim ini mencakup bidang-bidang dalam Kementerian PU yaitu Cipta

Karya, Bina Marga, SDA dan Penataan Ruang serta pihak- pihak lainnya seperti lembaya

masyarakat dan swasta (konsultan).

21

(2) Pemindaian masalah di kawasan strategis terkait penyelenggaraan infrastruktur

PU dan permukiman

Pemindaian/identifikasi masalah yang dilakukan bukan merupakan proses analitikal

ataupun suatu studi elaborasi masa lalu atau sekarang maupun masa depan, melainkan

problem scanning yang hanya merupakan suatu daftar dari problem dari kawasan itu.

Daftar problem yang dimaksud berupa kekurangan sumber daya/infrastruktur, tindakan

yang tidak diinginkan (berupa pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, kekurangan air

bersih, banjir, kurangnya koordinasi, dan lain sebagainya).

Lingkup kegiatan dari tahapan ini adalah melakukan survei primer dan survei sekunder.

Survei primer dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan di kawasan-kawasan

strategis yang ditetapkan dalam Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman. Sedangkan survei sekunder dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan

strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis yang

dijadikan acuan pembangunan. Selain itu juga disiapkan peta dasar dengan skala 1:

150.000.

(3) Penentuan kawasan strategis terpilih

Dalam Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman telah dihasilkan

indikasi-indikasi kawasan strategis. Pada tahapan ini, selanjutnya akan ditentukan urutan

kawasan strategis tersebut berdasarkan hasil kajian pemindaian masalah pada tahap

sebelumnya (survei data sekunder dan survei data primer).

Namun sebelum melakukan penentuan kawasan strategis, terlebih dahulu diidentifikasi

institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di

kawasan strategis. Melalui FGD, institusi (dinas Pekerjaan Umum, lembaga swadaya

masyarakat, swasta, dan lain-lain), merumuskan dan menentukan kawasan strategis yang

dipilih. Metode atau proses yang digunakan yaitu proses konsultatif dengan orang-orang

yang yang berkaitan langsung dengan kawasan. Pembentukan tim penyusun yang bertugas

untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu melalui pembentukan satker.

Dengan terindentifikasinya berbagai institusi/stakeholder yang terlibat dalam penyusunan

Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman, maka pihak-pihak inilah

yang akan berdiskusi melalui FGD untuk menentukan kawasan strategis yang akan

22

diprioritaskan pembangunannya (kawasan prioritas terpilih). Dalam penyelenggaraan

infrastruktur, menciptakan common interest diantara berbagai institusi yang terlibat dapat

menunjang keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Hal ini yang membuat

perlu adanya suatu pemahaman yang jelas di antara berbagai institusi sehingga mereka

mendukung satu sama lain.

(4) Identifikasi program penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di

kawasan strategis terpilih

Pedoman ini memperlakukan program sebagai suatu 'basis untuk dimodifikasi' melalui

serangkaian tindakan analisis dan prioritas untuk memilih alternatif investasi program yang

bisa dilakukan, bukan didasarkan pada pandangan scientific mengenai kebutuhan dari

kawasan melalui 'analisis dan sintesis dari masa lalu dan tren masa depan.

Identifikasi program penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman dilakukan

berdasarkan konsep strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan pemukiman dan juga

dengan melakukan perkiraan mobilisasi sumber daya. Kelangkaan sumber daya

merupakan salah satu hambatan dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur

khususnya di dalam negara berkembang. Jadi rencana yang tidak didukung dengan sumber

daya yang cukup tidak memiliki kesempatan untuk diterjemahkan ke dalam aksi.

Kriteria dalam mobilisasi sumber daya, antara lain :

1. Memiliki dana untuk implementasi program

2. Memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengimplementasikan

program

3. Apakah target grup memiliki kemungkinan untuk dikenakan membayar

infrastruktur yang dibangun.

Kriteria ini bukan merupakan suatu sistem pembiayaan detail dan pengkajian atau

perhitungan dari berbagai proposal yang biasanya berlaku, melainkan hanya

merupakansuatu indikasi dari sumber daya manusia dan dana.

(5) Penetapan prioritas program penyelenggaraan infrastruktur PU dan

permukiman di kawasan strategis terpilih

Dalam mendesain program perlu melihat inovasi (teknis finansial manajerial). Inovasi ini

sering kali merupakan adaptasi dari solusi yang sama walaupun berbeda konteks yang

23

dilihat sebagai suatu penyelesaian masalah (best practices). Fokus yang dilakukan dalam

analisis program, antara lain :

1. Dampak dari mobilisasi sumber daya, misalnya penilaian dari kapasitas target grup

untuk membayar jasa/infrastruktur yang diterima baik secara langsung (retribusi)

atau secara tidak langsung (pajak) untuk memastikan keberlanjutan dari

penyelanggaraan dari infrastruktur

2. Complementary (Saling Melengkapi) yaitu program harus merupakan kerjasama

dari berbagai institusi, karena jarang sekali satu program di dalam satu kawasan bisa

berhasil jika diimplementasikan oleh salah satu institusi saja.

Penetapan prioritas merupakan suatu alat screening untuk menyeleksi dan pentahapan dari

program. Jadi ini merupakan suatu proses penajaman program agar bisa berhasil.

Penetapan prioritas ini merupakan penilaian terhadap jenis, besaran dan lokasi infrastruktur

yang dibutuhkan berdasarkan potensi permasalahan yang ada, proyeksi dan rencana

penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman di masa yang akan datang. Hasil dari

analisis ini disusun menjadi daftar Penetapan prioritas kawasan strategis yang akan

ditangani.

(6) Operasionalisasi dan sosialisasi.

Operasionalisasi merupakan suatu dokumen yang detail dari implementasi program. Di

dalamnya sudah mencantumkan mengenai detail dari aspek teknis dan biaya dari program-

program yang terpilih, struktur organisasi, pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi,

time schedule, sumber daya yang dibutuhkan, dan monitoring/review. Realisasi program

ini sangat penting sehingga dimasukkan dalam siklus pembangunan. Jadi, persiapan

rencana hanya merupakan suatu langkah pendahuluan dari arahan untuk menuju kesiapan

manajerial yang lebih baik untuk menghadapi tanggangan yang ada. Implementasi

merupakan suatu proses yang berorientasi pada program dimana institusi, sumber daya dan

penyesuaian-penyesuaian teknis dapat dilakukan.

Operasionalisasi dan implementasi Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman di Kawasan Strategis, memiliki lingkup kegiatan antara lain:

Menyusun tahapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman

berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan sebelumnya.

24

Melakukan penyesuaian-penyesuaian teknis yang ditemui di lapangan dalam

pelaksanaannya.

Sosialisasi Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di Kawasan

Strategis memiliki lingkup kegiatan, seperti:

Melakukan sosialisasi hasil penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU

dan Permukiman di Kawasan Strategis melalui diseminasi kepada dinas/instansi

terkait di daerah.

Melakukan rekapitulasi dan notulensi terhadap berbagai masukan dari semua pihak

dalam tiap diskusi dan konsultasi publik.

Menyusun materi visualisasi hasil rencana yang akan digunakan untuk kebutuhan

sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet. Materi visualisasi ini berisikan konsep,

rencana, strategi dan rencana aksi program penyelenggaraan infrastruktur PU dan

permukiman di kawasan strategis terpilih.

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rencana penyelenggaraan

infrastruktur PU dan Permukiman di kawasan strategis

Kegiatan penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU Dan Permukiman

dilakukan untuk kawasan strategis terpilih yang terdapat di Kawasan strategis Nasional,

kawasan strategis Provinsi maupun kawasan strategis kabupaten/kota dan mengacu pada

arahan yang terdapat dalam Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PU Dan Permukiman

di Kawasan Strategis. Dari kawasan tersebut akan dipilih dan ditentukan kawasan prioritas

mana yang akan disusun penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman.

Secara substansi, keluaran akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Rencana

Penyelenggaraan Infrastruktur PU Dan Permukiman berupa rencana aksi program

sehingga dapat diturunkan dan didetailkan dalam bentuk rencana teknis. Adapun rencana

aksi program ini disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan didetailkan pada program

tahunan/1 (satu) tahun.

Kegiatan Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

di Kawasan Strategis diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pada satu tahun

anggaran yang terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

25

GAMBAR 2

LINGKUP KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN

OPERASIONALISASI DAN SOSIALISASI

PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN

STRATEGIS TERPILIH

IDENTIFIKASI PROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN TERPILIH

PENENTUAN KAWASAN STRATEGIS TERPILIH

PEMINDAIAN MASALAH DI KAWASAN STRATEGIS

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN KERJA

RENCANA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS

FGD

FGD

FGD

26

Rencana Penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di kawasan strategis

ini dapat digunakan sebagai alat dalam penentuan dukungan pemerintah pusat kepada

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun draft Surat Kesepakatan

Rencana Program Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Pemukiman di kawasan strategis

dan draft surat keputusan pembentukan Satgas dapat dilihat berikut ini.

LEMBAR KESEPAKATAN RENCANA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN

PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS

PROVINSI.....................................................................................

KABUPATEN/KOTA........................................................................

Nomor .........................................................................................

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah

ditetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Menghadapi dinamika perubahan

yang terjadi tersebut, kami menyadari bahwa diperlukan keselarasan dalam cara

pandang atau paradigma dalam sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam

penyelenggaraan infrastruktur PU dan Pemukiman yang terintegrasi baik dalam

konteks kewilayahan maupun dalam keterkaitannya dengan pengembangan

sektor lain.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari........ Tanggal..............2012,

kami sepakat untuk saling mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan

Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Pemukiman pada tahun 2013-

2015.

Demikian Program Kerja ini kami buat berdasarkan kepedulian kami dalam

upaya-upaya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan

infrastruktur.

Gubernur Sekjen Kementerian PU Ketua DPRD

27

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) RENCANA

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN

KOP PEMERINTAH PROVINSI

K E P U T U S A N

GUBERNUR PROVINSI .....................

Nomor : ..........

TENTANG

PEMBENTUKKAN SATGAS (SATUAN TUGAS)

PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU

DAN PERMUKIMAN

DI PROVINSI

GUBERNUR PROVINSI ..

MENIMBANG: a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan keberlanjutan

penyelenggaraan infrastruktur, disusun rencana dan program

penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman di kawasan

strategis.

b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dianggap perlu dibentuk

Satgas terpadu yang keanggotaannya dari pejabat/staf di tingkat

Provinsi ....................;

28

c. bahwa Pejabat/Staf yang namanya tertera pada daftar lampiran Surat

Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk

sebagai Tim Penyusun Strategi dan Rencana dan Program

Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Pemukiman di Kawasan

Strategis

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir

tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

...............

MENGINGAT: 1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota; dan

6. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI .............. TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS PENYUSUNAN STRATEGI DAN RENCANA

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI

KAWASAN STRATEGIS

Pertama : Membentuk Satgas Penyusunan Rencana dan Program

Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman yang selanjutnya

disebut Tim Satgas Provinsi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana,

29

dan Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : TIM PENGARAH, mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Strategi

dan Rencana Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman

Provinsi di kawasan strategis;

2. Memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan

pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di Provinsi

.......................; dan

3. Menetapkan kebijakan program dan anggaran APBN yang layak

mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman.

Ketiga : TIM PELAKSANA, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas menyusun Rencana dan Program

Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman Provinsi.

2. Melaksanakan tugas pembangunan kelembagaan dan sumber daya

manusia di tingkat Kota dan Kabupaten, dengan pemberdayaan

Satgas Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman Provinsi

di tingkat Kota dan Kabupaten;

3. Melaksanakan tugas evaluasi atas usulan Rencana Penyelenggaran

Infrastruktur PU dan Permukiman yang akan dihasilkan dari proses

pendampingan ini; dan

4. Melaksanakan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan terus

menerus pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan

Permukiman Provinsi dan Daerah Kab/Kota.

Keempat : TIM SEKRETARIAT, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas untuk memberi dukungan teknis, administrasi,

dan logistik pada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

2. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen untuk

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan

30

Infrastruktur PU dan Permukiman Provinsi, dan Daerah

Kota/Kabupaten; dan

3. Melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Tim Pengarah dan

Tim Pelaksana.

Kelima : Untuk mendukung pekerjaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Ketua

Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Ahli yang beranggotakan

tenaga-tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam

Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman Provinsi Daerah;

Keenam : Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan

Pendampingan Penyusunan dan Rencana Penyelenggaraan

Infrastruktur PU dan Permukiman Provinsi ini, dibebankan kepada

Satuan Kerja ...............

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau

dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ...............

Pada tanggal : ...............

GUBERNUR PROVINSI ..................

..............................................

NIP. : ...........................

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas (sebagai laporan);

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Para Anggota Satgas Penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman Provinsi

yang bersangkutan; dan

4. Pertinggal.

31

Tabel 1. 1

Perbandingan Antara RPIJM, RPIIJM, SPPIP, RPKPP Dan Penyelenggaraan Infrastruktur PU Dan Permukiman

Aspek RPIJM RPI2JM SPPIP/

RPKPP

Penyelenggaraan

Infrastruktur PU dan

Permukiman Objek Penyusunan Investasi Jangka

Menengah

Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah

Infrastruktur dan permukiman

kumuh

Infrastruktur PU dan

permukiman

Keluaran Rencana program

investasi jangka

menengah tahunan

Rencana program investasi

pembangunan infrastruktur

tahunan

Strategi Pembangunan

Permukiman dan

Infrastruktur

Perkotaan

Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

Prioritas

Strategi dan Rencana

Penyelenggaraan Infrastruktur

PU dan Permukiman di

Kawasan Strategis

Lingkup Cipta Karya Infrastruktur PU

Infrastruktur

perhubungan

Infrastruktur

telekomunikasi

Infrastruktur energi

dan ketenagalistrikan

Cipta Karya-Permukiman Kumuh Kementerian PU (Cipta Karya,

Bina Marga, SDA)

Sifat Operasional Operasional Operasional Operasional

Batasan Kawasan Batas Administratif Batas Administratif Batas Administratif dan Kawasan

Strategis

Kawasan strategis

Koordinator Gubernur Gubernur Gubernur Bappenas (KSN), Bappeprov

(KSP), dan Bappeda (KSK)

Skala Kabupaten, kota Provinsi, Kabupaten, kawasan

strategis

Kota Kawasan Strategis (Nasional,

provinsi, kabupaten, kota)

Sinergi Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah

32

COVER Ringkasan Eksekutif.pdfKebijakan Kajian Penyelenggaraan Infrastruktur.pdf