kebijakan fiskal dan moneter

27

Upload: farida-susanti

Post on 17-Jul-2016

166 views

Category:

Documents


47 download

DESCRIPTION

Materi kebijakan fiskal dan Moneter kelas xi

TRANSCRIPT

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

KOMPETENSI DASAR

Kemampuan memahami kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, serta pengaruhnya terhadap perekonomian

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

FISKAL• Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah

dibidang ekonomi yang bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai kestabilan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum

• Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

• Fungsi – Fungsi Pajak :

a) Fungsi Buggeter (Sumber Utama Kas Negara)• Pajak sangat diandalkan sebagai sumber

utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri.

b) Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)• Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan

untuk pembiayaan pembagunan disegala bidang.c) Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)• Pajak yang telah diterima pemerintah

digunakan untuk pembagunan disegala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata.

d) Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)• Melalui pajak Pemerintah dapat mengatur

kegiatan ekonomi, Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat inflasi.

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

• Instrumen kebijakan fiskal ada 2 yaitu :1. Peraturan mengenai pajak2. Kebijakan pengeluaran negara

• Berdasakan kepada jenis-jenisnya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. penstabil otomatik

2. kebijakan fiskal diskresioner.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Penstabil Otomatik

1. Tarif Pajak. Tarif pajak yang berlaku dalam pemungutan pajak adalah

sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional.Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak menggunakan persentase (%) yang tetap (tidak berubah-ubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak.

Jumlah Kena Pajak %Pajak Beban Pajak

1.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.000

10%10%10%10%10%

100.000200.000300.000400.000500.000

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

b. Tarif Pajak Progresif. Tarif pajak progresif atau tarif pajak meningkat adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%) yang meningkat.

c. Tarif pajak Regresif. Tarif pajakregresif (menurun) adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%) yang semakin kecil (menurun).

Jumlah Kena Pajak %Pajak Beban Pajak

1.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.000

10%11%12%13%14%

100.000220.000360.000520.000700.000

Jumlah Kena Pajak %Pajak Beban Pajak1.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.000

10%9%8%7%6%

100.000180.000240.000280.000300.000

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

d. Tarif Pajak Tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak yang tidak berdasarkan persentase tetapi berdasarkan nilai rupiah tertentu yang tidak berubah-ubah berapapun jumlah kena pajaknya. Yang termasuk ke dalam tarif pajak tetap antara lain bea materai cek, giro bilyet.

Kena Pajak Beban Pajak1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Perbandingan Penerapan Berbagai Tarif Pajak

No.Jml Kena Proporsional Progresif Regresif Tetap

Pajak % Nilai Rp % Nilai Rp % Nilai Rp Nilai (Rp)

1 1.000.000 10 100.000 10 100.000 10 100.000 6.000

2 2.000.000 10 200.000 11 220.000 9 180.000 6.000

3 3.000.000 10 300.000 12 360.000 8 240.000 6.000

4 4.000.000 10 400.000 13 520.000 7 280.000 6.000

5 5.000.000 10 500.000 14 700.000 6 300.000 6.000

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

2. Asuransi Penganggurana. Di berbagai negara maju, para pekerja diharuskan untuk

membayar sejumlah uang iuran tertentu yang dinamakan asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial.

b. Program asuransi pengangguran ini termasuk sebagai salah satu jenis penstabil otomatik karena program tersebut dapat mengurangi besarnya gerak naik turun pendapatan nasional yang berlaku dalam jangka panjang.

3. Kebijakan Harga Minimuma. Kebijakan harga minimum digunakan untuk menjamin agar

ada kestabilan harga hasil petani dan terutama untuk menjaga agar pendapatan petani tidak mengalami penurunan ke tingkat yang sangat rendah sekali.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

b. Pada waktu kemerosotan harga suatu barang pertanian adalah serius dan telah berada di bawah tingkat harga minimum yang ditetapkannya, pemerintah akan membeli barang pertanian itu pada harga minimum yang ditetapkannya. Disamping menstabilkan pendapatan para petani juga akan mengurangi besarnya gerak naik turun kegiatan ekonomi.

c. Penstabil otomatik bukanlah kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah makroekonomi yang utama (pengangguran, inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonominyang lambat). Penstabil otomatik memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan kestabilan ekonomi yang selalu dicita-citakan oleh setiap masyarakat.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk :1.mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, 2.menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut antara lain:1.membuat perubahan-perubahan atas pengeluarannya2.membuat perubahan-perubahan atas pajak yang dipungutnya.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

PERANAN KEBIJAKAN FISKALKebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki. Terdapat tiga jenis sistem anggaran yang dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal.

1. Anggaran Surplus. Anggaran disebut surplus bila pemerimaan diperkirakan lebih besar daripada pengeluaran.

2. Anggaran Defisit. Anggaran disebut defisit jika pengeluaran pemerintah diperkirakan lebih besar daripada pendapatan.

3. Anggaran Seimbang atau Berimbang. Definisi anggaran berimbang yang umum diterapkan di dunia berdasarkan GFS dan NSA adalah keseimbangan antara penerimaan (tanpa pinjaman) dengan total pengeluaran.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Jenis-Jenis Pajak.Pajak menurut sifatnya

1. Pajak Pusat- Pajak penghasilan- Pajak kekayaan- Pajak pertambahan nilai- Bea Materai- Pajak minyak bumi- Pajak ekpsor

2. Pajak daerah- Pajak kendaraan bermotor- Pajak reklame- Pajak tontonan- Pajak radio- bea balik nama

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

No. Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung1.

2.

3.

4.

Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak (Kohir)Dipungut setahun sekaliTidak dilimpahkan kepada orang lainContohnya PPh, PBB, dan pajak sejenis.

Tidak memiliki surat keterangan pajak (Kohir)

Dipungut setiap terjadi transaksiBisa dilimpahkan kepada orang lain

Contohnya, pajak penjualan, PPN, BBN, dan pajak sejenis.

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Pajak menurut instansi pemungutnya1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah

pusat (Direktorat Jenderal Pajak)- Pajak penghasilan

- Pajak kekayaan - Pajak pertambahan nilai - Bea Materai - Pajak minyak bumi - Pajak ekpsor

2. Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutan-nya oleh pemerintah daerah tingkat I dan II- Pajak kendaraan bermotor

- Pajak reklame - Pajak tontonan - Pajak radio

- bea balik nama

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Pajak menurut Objek Pajaknya1. Objek Pajak kejadian,

contoh: bea masuk dan bea keluar

2. Objek Pajak Perbuatan, contoh: PPN dan BBN

3. Objek Pajak Keadaan, contoh: PPh dan PBB;

4. Objek Pajak Pemakaian, contoh: bea materai dan cukai.

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

M a t e r i :

Pajak menurut Subjek Pajaknya

1. Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan pada perseorangan.

2. Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan pada badan usaha

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

M a t e r i :

Pajak menurut Asalnya•

1. Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang memiliki penghasilan di Indonesia. Misalnya orang jepang yang mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia.

2. Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia.

Lanjutkembali

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan kebijakan

pemerintah dibidang keuangan dalam hal mengatur jumlah uang yang beredar

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Instrumen Kebijakan Moneter

• Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto).

• Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation).

• Kebijakan Rasio Kas (Cadangan Minimum).

• Pengawasan Kredit secara Selektif.

• Persuasi Moral.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

a. Kebijakan Diskonto merupakan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga

b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka adalah Kebijakan pemerintah menjual ataupun membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

c. Kebijakan Rasio Kas merupakan Kebijakan Pemerintah dengan cara mengubah cadangan kas minimum.

d. Pengawasan Kredit merupakan kebijakan ini bertujuan agar Bank yang memberikan kredit dan melakukan investasi harus sesuai dengan yang diinginkan pemerintah

e. Kebijakan persuasi moral adalah kebijakan dengan meminta atau menghimbau bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis.

Dewan Moneter

Sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro, pada dasarnya kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dalam hat mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

• Menjaga Stabilitas Ekonomi.

• Menciptakan Kesempatan Kerja

• Kestabilan Harga

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter

Dewan Moneter di Indonesia

• Menteri Keuangan (sebagai Ketua).

• Menteri Perdagangan dan Industri (sebagai Anggota).

• Gubernur Bank Indonesia (sebagai Anggota).

Kompetensi Dasar

Fiskal

Pajak

Moneter