ASIANI

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat

pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah, kebijakan fiskal bebrbeda dengan kebijakan moneter yang bertujaun menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumalah uang Yang beredar. Intrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variable-variabel. Setiap tahun pemerintah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kemudian mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi APBN.RAPBN itu berisi berbagai perencanaan, intinya adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu topik

pembahasan utama dalam kajian-kajian ekonomi, termasuk kajian ekonomi Islam. Dalam kajian ekonomi Islam, Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama.

Pembahasan tentang kebijakan fiskal biasanya

dimasukkan dalam kategori ilmu ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemeriuntah. Pengeluaran dan penerimaan negara berpengaruh terhadap pendapatan nasional.Untuk itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan fiskal untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan negara.Penyesuaian antara pengeluaran dan penerimaan mengakibatkan ekonomi stabil yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran dan kestabilan harga-harga umum.

Pengertian Kebijakan FiskalKebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga

dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi

perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (fiscal

policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka mengstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur

jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja

pemerintah.

Tujuan dan Peranan Kebijakan Fisikal dalam Perekonomian.

Pada dasarnya kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah

seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta mengstabilkan perrekonomian dengan

cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan

efektivitas kegiatn masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan

dan upaya kesempatan kerja.

Untuk meningkatkan laju investasi, yaitu bertujuan

meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu.

Untuk mendorong investasi optimal secara sosial., yaitu bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara  serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal.

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut

terlibat secara aktif diberbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya dijadikan sekadar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekadar disampaikan dalam khotbah, melainkan secara konsepsional menunujukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah.

Diketahui bahwa islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Berkenanaan dengan pemikiran diatas, maka kita perlu mengetahui dengan jelas metode-metode yang dapat digunakan dalam memahamai agama.

RAGAM METODE DALAM MEMAHAMI ISLAM

Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi

ditengah ketidak stabilan internasional. Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal.

Untuk menanggulangi inflasi, yiatu bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

Kebijakan Fiskal Ekpansif ( expansionary fiscal policy), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini berfungsi untuk menaikkan daya beli beli masyarakat.Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.

Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu: suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini berfungsi untuk menaikkan daya beli masyarkat dan mengatasi inflasi

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :

Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional(functional financ), yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap  pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Kebijakan pendekatan anggaran terkendali(The managed budget approach), yaitukebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai kestabilan ekonomi.

Kebijakanstabilisasianggaran(The stabilizing budget), yaitukebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.

Kebijakananggaranseimbang (Balanced Budget Approach), yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan yang disesuaikan dengan keadaan.

Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulallah

Sebagai seorang perintis sebuah keberadaan negara Islam tentunya Rasulullah SAW memulai segala sesuatunya dari serba nol. Mulai dari tatanan politik, kondisi ekonomi, sosial maupun budaya semuanya ditata dari awal. Dari kondisi nol tersebut membutuhkan jiwa seorang pejuang dan jiwa seorang yang ikhlas dalam menata sebuah rumah tangga pemerintahan, menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terkenal dengan perpecahan yang mana masing-masing kelompok menonjolkan karakter dan budayanya. Di sisi lain Rasulullah harus  mengendalikan depresi yang dialami oleh kaum muslimin melaui strategi dakwahnya agar ummat muslim mempunyai keteguhan hati (beriman) dalam berjuang, mentata perekonomian yang carut marut dengan menyuruh kaum muslimin bekerja tanpa pamrih dan lain sebagainya.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja

Salah satu kebijakan Rasulullah dalam pengaturan perekonomian yaitu peningkatan pendaptan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor.

Kebijakan Pajak.

Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonenya.

Kebijakan Fiskal Berimbang

Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah dengan metode hanya mengalami sekali defisit neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya “Fathul Makkah”, namun kemudian kembali membaik (surplus) setelah perang Hunain.

Kebijakan Fiskal KhususKebijakan ini dikenakan dari sektor voulentair (sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan memberikan pijaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensioanl. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam

dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga.

Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60.

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[At-Taubah 60.]

Ada perbedaaan substansial antara

ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil.Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting dalam sebuah negara. Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan Negara hendaknya berpedoman pada:

Nash yang memerintahkan. Setiap pendapatan dalam Negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’.

Harus ada pemisah antara muslim dan non muslim. Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan non-muslim

Formasi Kebijakan Fiskal Di Era Modern

Hanya golongan kaya yang menanggung

beban. Sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.

Adanya tuntutan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan.Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

  مسلم ) رواه عيته عن ل و مسؤ هو و ع ا ر م ما إل ً ا “seorang imam (khalifah) adalah pemelihara

dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat.” (H. R. Muslim).

TERIMA KASIH