kebijakan ekonomi yang berkeadilan menuju indonesia maju ... tanjung.pdf · kebijakan ekonomi yang...

Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Menuju

Indonesia Maju dan Sejahtera Untuk Semua

Universitas Airlangga

20 Juni, 2013

Chairul Tanjung

Ketua Komite Ekonomi Nasional

Chairman CT Corpora

- 2 -

Perbaikan indikator makro ekonomi tidak selalu membawa dampak kesejahteraan

yang merata pada masyarakat

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,5

17,8

5,7

10,3

16,0

5,0

9,9

16,7

4,8

9,6

17,4

4,5

9,1

18,2

3,6

8,1

18,4

15,4

GDP growth (%)

Unemployment (%)

Poverty (%)

Gini Index

6,5

6,8

12,5

6,2

6,3

13,3

4,6

8,1

14,2

7,4 8,5

9,8

16,6

5,5 6,0

0.33

0.32 0.32 0.33 0.33

0.36 0.35

0.37 0.38

0.41

Sumber: Komite Ekonomi Nasional

- 3 -

Ketimpangan antar wilayah juga merupakan fenomena jangka panjang pada

pembangunan ekonomi Indonesia

4%

3%

57%

25%

1971

Jawa

Papua & Maluku

Sulawesi

Kalimantan

Bali & Nusa Tenggara

9%

Sumatera

2010

2% 5%

9%

3%

58%

23%

1990

2% 2% 6%

5% 3%

55%

29%

Konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih terpusat di

Jawa dalam 40 tahun terakhir

PDB Regional per Kapita relatif terhadap Jawa

Papua & Maluku

Sulawesi

Kalimantan

Bali & Nusa Tenggara

Sumatera 0,90

0,62

1,56

0,49

1,07 1,06

0,62

1,89

0,59

1,31 1,24

0,94

1,41

0,71

1,94

Kontribusi PDB Regional (%)

1971 1990 2010

Pendapatan per Kapita Penduduk di luar Jawa

cenderung menurun thd Jawa


- 4 -

Landasan Filosofis

Pembukaan UUD 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”

Pancasila Sila Kelima

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

- 5 -

Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (1/6)

Ir. Soekarno

Agustus 1945 – Maret 1967

• Membangun perekonomian

negara secara mandiri (orientasi

ke dalam)

• Menghindari ketergantungan

pada pihak asing (terutama

Barat) dan mengubah ekonomi

kolonial menjadi ekonomi

nasional

• Bersemboyan “Politik Sebagai

Panglima”

• Peran Pemerintah Pusat sangat

dominan

• Pembangunan ekonomi

masih relatif terbatas

mengingat stabilitas sosial dan

politik yang belum terjaga

• Hiper inflasi >600% pada

tahun 1965 – 1966

• Krisis bahan pokok, seperti

beras

Strategi Pembangunan Catatan Implikasi

- 6 -


Soeharto

Maret 1967 – Mei 1998

• Mengusung tema “Demokrasi

Pancasila”

• Cederung orientasi ke luar

• Menetapkan Repelita I-VI dengan

topik utama:

-I: Berfokus pada stabilitas ekonomi,

seperti pengendalian inflasi

- II: Penciptaan lapangan kerja

-III: Swasembada pangan,

pemerarataan kesejahteraan

-IV & V: Mengurangi ketergantungan

pada sektor migas, deregulasi

perbankan dan sektor riil

-VI: Pemantapan diversifikasi &

intensifikasi usaha

• Tercapainya swasembada

pangan dan pembangunan

ekonomi serta sosial yang

memuncak hingga akhir dekade

1980

• Defisit anggaran yang

memuncak menjelang krisis 1998

• Distribusi pendapatan belum

merata

• Ekspansi kredit bank yang

terlalu agresif disertai krisis Asia

pada akhir dekade 1990

mengakibatkan krisis

multidimensi


- 7 -


B.J. Habibie

Mei 1998 – Oktober 1999

• Strategi diarahkan pada

penekanan laju inflasi dan

gejolak moneter pasca 1998

• Reformasi politik dilakukan

• Restrukturisasi perbankan

secara besar-besaran

• Penggalakan operasi pasar

untuk sejumlah bahan pokok

• Liberalisasi media massa

• Desentralisasi pemerintahan

dan fiskal

• Liberalisasi serikat pekerja

• Harga bahan pokok tetap

meningkat, ditambah terjadi

kasus penyelundupan dan

penimbunan beras

• Masalah disintegrasi bangsa

• Sektor perbankan belum

menunjukkan penguatan

• Tingginya pengangguran dan

inflasi


- 8 -


KH Abdurrahman Wahid

Oktober 1999 – Juli 2001

• Restrukturisasi lembaga

pemerintahan: penghapusan

departemen yang dianggap tidak

efisien dan membentuk Dewan

Ekonomi Nasional

• Menggalakkan demokrasi dan

keterbukaan dalam kehidupan

sosial

• Menguatkan dan meluaskan kerja

sama bilateral dengan luar negri

• Penguatan sektor keuangan

melalui pembentukan Komite

Kebijakan Sektor Keuangan

(KKSK)

• Perbaikan nilai tukar Rupiah

terhadap USD

• Akselerasi kesejahteraan

masyarakat masih terbatas

• Meningkatnya apresiasi

terhadap pluralisme

• Angka pengangguran dan

inflasi yang masih tinggi


- 9 -


Megawati

Soekarnoputri

Juli 2001 – Oktober 2004

• Mengusung sistem ekonomi

kerakyatan

• Kebijakan privatisasi BUMN

• Memperbaiki kinerja ekspor

• Menggiatkan operasi pasar untuk

menstabilkan harga bahan pokok

• Menekan defisit anggaran

• Meningkatnya kontribusi

industri pengolahan terhadap

PDB

• Penjualan aset-aset BPPN

• Perekonomian relatif membaik,

namun dengan rata-rata angka

pertumbuhan masih di kisaran~

4.6%

• Nilai tukar Rupiah cenderung

menguat (terhadap USD)

• Pengangguran belum

berkurang signifikan (~40 juta

pada masa akhir pemerintahan)


- 10 -


Susilo Bambang

Yudhoyono

Oktober 2004 – sekarang

• Pro growth, pro poor, pro jobs,

pro environment

• Pembangunan infrastruktur

massal dicanangkan

• Pengurangan subsidi BBM

• Peluncuran BLT dan layanan

kesehatan gratis bagi rakyat kecil

diperluas

• Anggaran pendidikan

ditingkatkan menjadi 20% dari

total APBN

• Memperkenalkan Pusat

Pelayanan UKM

• Mengupayakan kemudahan

berinvestasi

• Pertumbuhan ekonomi di

kisaran 5-6% per tahun

• Rasio utang negara terhadap

PDB menurun

• Pengangguran menurun

namun kesenjangan

kesejahteraan masih relatif

tinggi


- 11 -

Studi Kasus Swedia: Peningkatan kesejahteraan dengan fokus industri

berbasis IPTEK dan berorientasi ekspor

Overview

• Transformasi dari negara yang

bergantung pada hasil alam berbasis

ilmu pengetahuan dan teknologi

tinggi

• Mendorong ekspor sektor manufaktur

• Pemerintah berkomitmen pada

penyediaan jaminan sosial

• Menganut ekonomi terbuka secara

global dan memiliki sistem regulasi yang

sangat transparan

• Menjalankan decisive corporate tax

reform rendahnya pajak perusahaan

sehingga meningkatkan produktifvtas

sektor swasta

• Perbedaan jumlah penduduk (~3%

penduduk Indonesia)

• Perbedaan cakupan luas (~2.3% luas

Indonesia) dan kondisi geografi

Populasi:

~9.5 juta (2012)

Produk Domestik Bruto:

USD 538,131 Miliar (2012)

Sistem Pemerintahan:

Monarki Parlementer

Indikator Kemajuan Ekonomi :

• Peningkatan GDP yang signifikan

• Negara asal perusahaan-perusahaan besar

dunia, seperti Volvo, Ericsson, IKEA, H&M

• Tingkat pengangguran : 7.8% (2011)

• Kontribusi industri jasa terhadap PDB: 72%

(2011)

Sumber: Bank Dunia, IMF

Upaya

Pemerintah

Keterbatasan

Acuan bagi

Indonesia

http://www.google.com/search?biw=1280&bih=681&q=taiwan+country+government&sa=X&ei=0vimUZO0N8yHrAeK-oHIBg&ved=0CMABEOgTKAEwEA

- 12 -

Studi Kasus Taiwan: Peningkatan kesejahteraan melalui peran pemerintah

dalam administrasi pertanahan dan kebijakan pendidikan

Overview

• Fokus pada pasar internasional

• Administrasi pertanahan yang

efisien

• Perencanaan dan pengendalian

bangunan fisik perumahan yang

efektif oleh tangan pemerintah

(Departemen Perumahan Umum)

• Pengadaan semen murah dan

berkualitas melalui dukungan riset

elektronics dan semikonduktor

• Kebijakan pendidikan yang

visioner, terutama perhatian terhadap

anak-anak petani

Upaya

Pemerintah

Keterbatasan

Acuan bagi

Indonesia

• Perbedaan jumlah penduduk

(<10% penduduk Indonesia)

• Perbedaan cakupan luas geografi

(<50% Pulau Jawa)

• Kekuatan politik Taiwan di dunia

internasional yang lebih terbatas

• Budaya dan pola pikir

Populasi:

~23 juta (2012)


USD 474 miliar (2012)

Pemerintahan:

Presidensial

Indikator Kemajuan Ekonomi:

• Peningkatan PDB/ kapita yang signifikan

• Pertumbuhan PDB diekspektasikan sebesar

3.5% (2013)

• Tingkat pengangguran: 4.2% (2012)

• Kontribusi industri jasa terhadap PDB: >65%

(2012)



- 13 -

Studi Kasus Korea Selatan: Peningkatan kesejahteraan melalui

pembangunan ekonomi berfokus pada teknologi dan ekonomi kreatif

Overview

• Ekonomi berorientasi pada pasar

• Transformasi ekonomi berbasis

industri dengan high labor intensive

basis ekonomi masa depan

• Berfokus pada ekonomi kreatif dan

teknologi

• Efisiensi birokrasi

• Kebijakan pendidikan yang

mengutamakan aplikasi matematika

dan sains terapan sejak tahun 1970

Upaya

Pemerintah

Keterbatasan

Acuan bagi

Indonesia

• Kesenjangan jumlah penduduk

(~20% penduduk Indonesia)

• Kesenjangan cakupan luas

geografi dengan

• Budaya dan pola pikir masyarakat

Populasi:

~50 juta (2012)


USD 1.2 triliun (2012)

Pemerintahan:

Presidensial

Indikator Kemajuan Ekonomi:

• Peningkatan PDB/ kapita yang signifikan

• Negara Eksportir terbesar ke-6 Dunia (2011)

• Tingkat pengangguran: 3.8% (2012)

• Kontribusi industri jasa terhadap PDB:

58.2% (2012)

1963 1995 2012

~ USD 100 ~USD 10,000 > USD 24,000



- 14 -

Studi Kasus Malaysia: Strategi pembangunan yang kurang tepat sehingga

terjebak dalam middle income trap

Malaysia telah mencetak perbaikan kemiskinan dan menjadi negara berpenghasilan menengah. Akan

tetapi, kondisi perekonomian Malaysia relatif mengalami stagnasi selama 20 tahun terakhir

Sumber: Greater Kuala Lumpur, East Asia Forum

Latar Belakang Dampak

Sulit bersaing di dunia internasional

dengan mengandalkan labor-

intensive manufacturing

Aliran SDM yang tidak efektif: jumlah

SDM terampil yang meninggalkan

Malaysia cukup tinggi

Pemberlakuan kebijakan

Bumiputera: membedakan akses

kesempatan di tengah masyarakat

berdasarkan etnis

Terbatasnya foreign direct investment

Ketidakefektifan strategi pemerintah

untuk menarik investor lokal

berinvestasi di dalam negri

Masih relatif rendahnya alokasi

anggaran untuk pembiayaan riset

pengembangan teknologi Middle Income Trap

Ketidaksiapan untuk bersaing di

pasar terbuka dengan produk-produk

berteknologi tinggi

- 15 -

Diperlukan pendekatan yang holistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan

pada saat yang sama menciptakan kesejahteraan yang lebih merata

Ekonomi

Sosial-Politik Geografi

Kondisi Eksternal (Global)


- 16 -

3 dimensi utama pembangunan manusia Indonesia dalam upaya peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan

Tingkat Pendapatan, Konsumsi &

Kekayaan

Geografi Demografi

- 17 -

Kesejahteraan yang merata akan menggerakkan ekonomi

4.87

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1 15 29 43 57 71 85 99

Annu

al g

row

th ra

te %

Percentiles

2008-2012 growth Growth in meanMiskin Rentan Menengah Atas

29 juta 70 juta 100 juta 50 juta

Penanggulangan

Kemiskinan & Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial, Iklim

Usaha & Akses Pasar Iklim Usaha

12% 40% 80%

Pemberdayaan Masyarakat

+Rp 250.000/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012

4.87

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1 15 29 43 57 71 85 99

An

nu

al

gro

wth

ra

te

%

Percentiles

2008-2012 growth Growth in mean

1

INDIVIDU

- 18 -

99.9% perusahaan di Indonesia tergolong UMKM

UMKM menyerap 97.2% tenaga kerja dan berkontribusi 57.6% dari total GDP

Pertanian Manufaktur Perdagangan,

Hotel,

Restoran

Transportasi

& Komunikasi

Jasa

51,5%

3,1%

Lain-Lain

28,7%

4,3% 6,2% 6,3%

Mayoritas UMKM bergerak di sektor pertanian dan

perdagangan ~64% UKM masih terkonsentrasi di Pulau Jawa

1

Sumber: Sensus Ekonomi Nasional, VIMK 2011, TNP2K

KORPORASI

25,5%

Pribadi

26,0%

Venture

Capital

1,0%

Bank

6,0% 7,5%

LK Non

Bank

Keluarga

17,0% 17,0%

Lain-lain Koperasi

Sebagian besar UMKM mengandalkan modal pribadi

20,0%

Tidak Layak

(credit rating

rendah)

60,0%

Tidak Mau Tidak Memiliki

Jaminan

16,0%

4,0%

Lain-lain

Alasan UMKM tidak dapat meminjam uang dari bank

- 19 -

Produktivitas UMKM sangat rendah dibandingkan perusahaan besar karena tidak

mampu menarik SDM yang berkualitas

1616171718

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Usaha Besar

Usaha Menengah

193.339

Usaha Mikro & Kecil

203.511

7.609

7.832

187.398

7.440

1.789.645

7.375

175.415

7.194

160.562

7.003 19

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Usaha Menengah

Usaha Mikro & Kecil

349

122

10

329

118

10

328

114

10

Usaha Besar

302

109

10

309

100

9

301

95

9

Output per Unit Usaha (Rp Juta/Unit) 2011, berd PDB

atas Dasar Harga Konstan 2000

Output per Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang) 2011, berd

PDB atas Dasar Harga Konstan 2000

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM

- 20 -

Sektor korporasi menunjukkan kenaikan porsi kepemilikan asing dan

penurunan porsi kepemilikan pemerintah

• Kepemilikan asing meningkat dari 2.15 %(1986) menjadi 6.23 %(2006).

• Kepemilikan pemerintah pusat dan daerah menurun dari masing-masing 2.74 % dan 1.32 % (1986)

menjadi 1.32 % dan 1.27 %(2006).

Sumber: Sensus Ekonomi 2006 & 1986, BPS

1

KORPORASI

- 21 -

1

Konsepsi

(fertilisasi)

Anak Usia sekolah:

SD, SMP, SMA

6

Usia Tua

5

Identifikasi dan

pemenuhan

kebutuhan dari

masing-masing

tahap daur hidup 2

2

BATITA

BALITA

4

Remaja

2

Bayi baru lahir

Bayi menyusui

2

1

Masa

kehamilan

2 TK

Bekerja

Bekerja

1

Menikah

Peningkatan kualitas hidup penduduk dapat dilakukan dengan memahami

pendekatan daur hidup manusia dengan baik

3

2

LIFE CYCLE

- 22 -

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90+

Pe

r ca

pit

a P

PP

Consumption Labor Income

Usia Produktif

Setiap kelompok kategori daur kehidupan manusia memiliki tingkat

konsumsi dan pendapatan yang berbeda (Life Cycle Hypothesis)

Dalam usia produktif

rata-rata pendapatan

> konsumsi

Perbandingan Konsumsi dan Penghasilan Menurut Umur Penduduk Indonesia 2005

2

PRODUKTIVITAS

Disaving

Saving

Disaving

Sumber: Lee & Mason berdasarkan Susenas dan APBN

- 23 -

Tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan di Indonesia perlahan-

lahan menunjukkan perbaikan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1997 2000 2003 2006 2009

SMP/sederajat SD/sederajat

Tidak tamat SD Tidak/belum sekolah

Porsi penduduk Indonesia yang berhasil menamatkan

wajib belajar 9 tahun semakin meningkat.

Peningkatan komitmen terhadap pendidikan seiring

dengan peningkatan alokasi anggaran pemerintah

Anggaran Pendidikan (Rp.Tn)

Sumber: Kemendiknas, BPS

2

PENDIDIKAN

286,6

207,4 209,5

331,8

266,9

2013 2012 2009 2011 2010

20% 20% 20.2% 20.2% 20.1% %

APBN

- 24 -

Composite index dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:

1. ketersediaan fisik: 50 %

2. kualifikasi tenaga pengajar: 20 %

3. kelayakan fasilitas: 30 %

Indeks Komposit Pendidikan mengindikasikan adanya kesenjangan

kualitas infrastruktur pendidikan di Jawa dan Luar Jawa 2

PENDIDIKAN

- 25 -

Composite index dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:

• Ketersediaan fisik 60 %

• Ketersediaan orang 20%

• Karakteristik bangunan 20 %

Indeks Komposit Kesehatan mengindikasikan adanya ketimpangan

kualitas infrastruktur kesehatan di Jawa dan Luar Jawa 2

KESEHATAN

- 26 -

Pemberdayaan wanita merupakan tantangan dari pembangunan Indonesia

Pria Wanita

75% pria memilih bekerja sebagai

aktifitas utamanya

Aktifitas utama terbesar wanita :

bekerja (45%) dan mengurus rumah

tangga (35%)

Pada kedua gender, kelompok aktifitas

utama sekolah relatif kecil (<10%)

2

Sumber: BPS

GENDER

Pria

Tenaga Tidak

Berbayar

Wanita

55%

34%

Tenaga Berbayar

45%

66%

Mayoritas Tenaga Tidak

Berbayar adalah Wanita

37% 36% 36%

8% 8%8% 8% 8%

8%

5%

4%

2009

47%

2009

5%

6%

2010

79%

2%

77%

6%

2%

6%

6%

79%

4%

5%

2%

2011

4%

47% 48%

2011

4%

2010

4%

Lainnya

Pengangguran

Sekolah

Mengurus Rumah Tangga

Bekerja

- 27 -

Terjadi transisi demografi yang pada akhirnya mempengaruhi

perubahan struktur piramida penduduk Indonesia

Population by Age and Sex, Indonesia Census 1980

Not Stated

85 +

80 - 84

75 - 79

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

Ag

e G

rou

p

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male Female

Population by Age and Sex, Indonesia Census 1980

Not Stated

85 +

80 - 84

75 - 79

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

Ag

e G

rou

p

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male Female

Population by Age and Sex,Indonesia Census 2000

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Ag

e G

rou

p

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male Female

Population by Age and Sex,Indonesia Census 2000

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Ag

e G

rou

p

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male FemaleMale Female

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-9

0-4

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Males

Ag

e G

rou

p

Male Female

Population by Age and Sex,Indonesia 2030

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-9

0-4

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Males

Ag

e G

rou

p


Population by Age and Sex,Indonesia 2030

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Ag

e G

rou

p

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male Female

Population by Age and Sex,

Indonesia 2050

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Ag

e G

rou

p

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage


Population by Age and Sex,

Indonesia 2050

1980 2010

2050 2030

2

Sumber: BPS

SOCIAL DEMOG

- 28 -

Sebagai negara kepulauan, mobilisasi orang dan barang menjadi sebuah

tantangan tersendiri TRANSPORTASI

3

Sumber: MP3EI

- 29 -

Masih terjadi ketimpangan dalam infrastruktur ICT (telematika) guna

mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan

3

766

57

2123

8

30

47

21

Jawa Bali-NT Kalimantan Papua-Kep.

Maluku

Sulawesi Sumatra

Populasi (%)

Luas Wilayah (%)

16.6% 67% 4% 5.9% 5% 1.5%

Penetrasi

Komputer (%

Rumah Tangga)

16.8% 70% 3% 4.7% 4.2% 1.2% Penetrasi

Internet (%

Rumah Tangga)

Sumber: MP3EI, BPS

3

ICT

- 30 -

Pembangunan juga perlu memperhatikan perpindahan penduduk antar

daerah

750

558

-339

716

92

237

239

-807

-51

Sumut

Sumbar

Sumsel

-1.776

Jambi

Riau

Bengkulu

Lampung

Babel

Kepri

DKI Jakarta

Jabar

Jateng

Aceh

Jatim

Banten

1.597

1.077

2.711

-5.927

-2.939

2.214

DIY

201

270

348

45

83

-89

-52

331

-12

175

434

66

-84

-81

138

Maluku Utara

Maluku

Sulbar

Gorontalo

Sultra

Sulsel -1.045

Sulteng

Sulut

Papua

Kaltim 1.160

Kalsel

Kalteng

Kalbar

NTT

NTB

Bali

Papua Barat

-1.1%

-13.7%

-16.7%

28.8%

18%

3.2%

13.8%

9.9%

7.5%

42.7%

11.2%

6.3%

-18.3%

-9.8%

-7.8%

20.8%

Netto Migrasi Penduduk Masuk & Keluar (000) Netto Migrasi Penduduk Masuk & Keluar (000) % Populasi % Populasi

3.5%

-1.8%

-1.8%

1.5%

19.6%

4.8%

32.6%

-0.5%

12.5%

-13%

12.1%

-5%

7.1%

-5.8%

4.3%

7.1%

45.8%

3

MIGRASI

Sumber: BPS

- 31 -

Setiap kelas memiliki kebutuhan yang berbeda untuk dipenuhi demi

mencapai “Maju bersama, Sejahtera bersama”.

• Social capital (pendidikan, kesehatan,

termasuk infrastruktur dasar)

• Penyediaan public employment

• Sistem yang mendorong perubahan

sikap, perilaku, dan cara pandang

• Affirmative action dengan kompetisi yang

sehat

• Pemberdayaan masyarakat (meningkatkan

produktifitas)

• Perlindungan sosial

• Sumber utama pendapatan pajak

• Menciptakan iklim usaha yang kondusif

dan kepastian hukum

• Infrastruktur dibiayai sendiri, pemerintah

memberikan fasiltas dan kepastian

1

INDIVIDU

- 32 -

Memberikan akses pembiayaan dalam rangka menciptakan pertumbuhan

usaha yang berkesinambungan

1

KORPORASI

Usaha Menengah Perusahaan Besar

• Pemberian akses terhadap

pembiayaan dengan skema

KUK/KUM untuk

pengembangan usaha

sehingga mampu

berkembang menjadi Usaha

berskala besar

• Skema penjaminan kredit

• Mendorong inovasi usaha

• Business as not as usual

• Kepastian hukum

Usaha Kecil & Mikro

• Mendorong semangat

kewirausahaan di kalangan

generasi muda

• Pemberian akses terhadap

pembiayaan dengan skema KUR

• Skema penjaminan kredit

• Mendorong inovasi usaha

Memperkuat fundamental usaha Mendorong pertumbuhan

usaha

Penciptaan iklim usaha yang

kondusif

- 33 -

Reformasi struktur dan postur APBN untuk memacu pertumbuhan ekonomi

dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan

1

NEGARA

Pendapatan

Social Capital

Expenditure

Economic Capital

Expenditure

Pendapatan

Social Capital

Expenditure

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur dasar

Economic Capital

Expenditure

ILLUSTRATIVE

ECONOMIC TYPE OF EXPENDITURE SOCIAL TYPE OF EXPENDITURE

• Prioritas APBN: pembangunan infrastruktur sosial, perbaikan pelayanan dasar publik, dan

perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin

• Pinjaman pemerintah: untuk pembiayaan investasi, dan bukan untuk pengeluaran rutin

• Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah subsidi barang menjadi

subsidi orang

• Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan lintas generasi, dan tidak

sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan

- 34 -

Memperbaiki kualitas hidup masyakarat dengan fokus perbaikan pada

sektor pendidikan dan kesehatan 2

LIFE CYCLE

PENDIDIKAN KESEHATAN

• Penyediaan listrik yang merata bagi seluruh

masyarakat

• Bantuan pendidikan bagi keluarga miskin diarahkan

kepada pendidikan kejuruan/vocational

• Memperkuat riset berbasis ilmu terapan

• Penghapusan pajak buku-buku

• Insentif pajak bagi perusahaan atau pribadi

yang memberikan beasiswa.

• Insentif pajak bagi perusahaan yang

memberikan training dan research &

development

• Penyediaan akses air bersih yang memadai

bagi masyarakat

• Pembebasan PPNBM untuk alat kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar

• Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi

kelompok masyarkat kurang mampu

• Peningkatan askes dan pelayanan kesehatan

bagi seluruh rakyat

• Pembangunan sanitasi yang layak dan modern

• Paket perlindungan sosial yang memadai

SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF SECARA EKONOMI DAN SOSIAL

- 35 -

Dunia Kerja dan Pendidikan

Tidak ada pembedaan wanita dan pria dalam

lingkungan kerja dan pendidikan

Politik

Kementrian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Minimal 30% calon anggota legislatif

adalah wanita

Lembaga Perlindungan Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan

2

GENDER

Mengurangi ketimpangan gender terutama pada kelompok miskin &

rentan

Aspek yang sudah baik Aspek yang perlu diperbaiki

Memperkuat peran perempuan dalam intra-

household decision making melalui

program pemerintah (misal PKH)

Memberikan akses terhadap kredit mikro

kepada perempuan disertai dengan

program pelatihan yang relevan (misal

perbaikan gizi keluarga)

- 36 -

Revitalisasi program KB sebagai upaya memperbaiki kualitas keluarga 2

SOCIAL DEMOG

Keluarga Berencana (KB) sebagai manajemen

keluarga Meningkatkan kesejahteraan

keluarga, melalui perbaikan

kualitas pendidikan, ekonomi

dan kesehatan

Pengendalian pertumbuhan

dan persebaran penduduk,

Pengurangan angka kematian

ibu dan bayi, serta

penanggulangan masalah

reproduksi

Mendorong partisipasi

keikutsertaan program

KB

Menyediakan infromasi

dan akses terhadap KB

dengan memadai

Mengkampanyekan revitalisasi

KB untuk meningkatkan

komitmen masyarakat

1 2 3

- 37 -

2

MINDSET

Mendorong perubahan pola pikir masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur

bangsa Indonesia

Country Values (Nilai Luhur)

Pemimpin

Pendidikan

• Visioner

• Strategis

• Teladan

- 38 -

Memperkuat infrastruktur fisik dan non-fisik dalam rangka menunjang

konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi KONEKTIVITAS

3

Global Connectivity

• Dunia Usaha: Infrastruktur yang memiliki dampak langsung kepada dunia usaha, merupakan bagian

dari usaha skala besar, dapat bersifat internasional

• PPP: Infrastruktur yang memiliki kelayakan pengembalian secara bisnis, dikerjasamakan dengan swasta

Social Connectivity

• APBN: Infrastruktur yang tidak layak dikerjasamakan dengan swasta, berada di daerah terpencil,

bersifat membuka akses awal

- 39 -

Pembangunan fisik ditujukan untuk memperkuat konektivitas intra dan

antar pusat pertumbuhan ekonomi 3

PEMBANGUNAN FISIK

- 40 -

Pembangunan ICT (telematika) merupakan sarana untuk memacu

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

• Broadband Penetration 10% *

• Broadband speed 2x **

GDP

• ICT Investment 10% *** Pencipataan

Lap. Kerja • Employment rate 0.6% point

• Broadband Penetration 10% * Produktivitas

Pekerja • Labor productivity growth 1.5%

• GDP 0.1% - 1.4% point

• GDP 0.3% point

ICT Driver Improvement

Note :

* : ITU, 2002, Impact of BB on the Economy

** : Ericsson, Arthur D. Little and Chalmers University of Technology, 2011

*** : Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET), 2006, ICT and Employment

3

KONEKTIVITAS

- 41 -

ICT (telematika) merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan

ekonomi di Korea Selatan 3

KONEKTIVITAS

0

2

4

6

8

10

12

141.200

1.000

800

600

400

200

0

2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997

GDP, USD Billion

Kontribusi Sektor ICT thd GDP Korea Selatan ICT Sector

Contribution (%)

- 42 -

Pertanian Industri Knowledge-based Science-based

Perekonomian Indonesia, yang saat ini berbasis industri, harus bertransformasi

dengan didukung oleh inovasi dan teknologi

Inovasi dan Teknologi

Sumber: Biro Pusat Statistik

Transformasi Sektoral Perekonomian Negara

36%

15%

13%

24%

2.4%

7%

Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Jasa

%Tenaga Kerja

% GDP

Kondisi Indonesia saat ini

- 43 -

Produktivitas sektor pertanian di Amerika Serikat meningkat tajam didukung inovasi

dan teknologi

Pertanian “Heavy” Industry

Atomic – Nuclear Energy

Space Industry

IT Hi-Tech “Light”

Industry

Tekstil Iron & steel,

untuk

membangunrel

kereta

sepanjang

45,000 km pada

tahun 1840 -

1860

Otomotif (1910s)

Pada saat

Perang Dunia

untuk

membuat

bom atom

Pada saat

Perang

Dingin

Komputer

Internet

Mobile phone

Bio-technology

Nano-

technology

Nerve-

technology

Quantum-

technology

90% penduduk AS di tahun 1800an tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian di

sektor pertanian saat ini kurang dari 2% (sekitar 4.5 juta orang)

Akan tetapi dengan pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, produktivitasnya

naik sangat tajam

– Di tahun 1820, 1 petani dapat memberi makan 4.5 orang

– Saat ini, 1 petani dapat memberi makan 100 orang

Transformasi Sektor Industri di AS

- 44 -

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s

Primary

goods

Light

industry

goods

Light &

heavy

industry

goods

Heavy industry goods &

electronic products

Electronic &

transport

products

Mendirikan GRIs

(e.g. KIST)

Mendirikan MOST in 1967

Membangun Daedeok

Science Town di tahun

1974

Membangun

Infrastuktur R&D Mempromosikan

R&D

Implementasi program

R&D nasional

Mempromosikan

Universitas berbasis

penelitian (e.g. SRC, ERC)

Meningkatkan Inovasi

Teknologi

Meningkatkan efisiensi

investasi di R&D (koordinasi

IPTEK dengan kebijakan

terkait)

Perencanaan Total Roadmap

Kebijakan berorientasi Industri

Kebijakan berorientasi teknologi

Arah

kebijakan

Ilmu

Pengetahu

an dan

Teknologi

Perubahan

Fokus

Industri

Tren

Kebijakan

Korea Selatan melakukan investasi yang besar di R&D untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi berorientasi teknologi

- 45 -

4M/16M DRAM

Government-led

intensive development

’80s

CDMA technology

development

Government-led R&D

Early ’90s

64M/256M DRAM

Private initiative R&D

’90s

Support for market

creation & extension

Market Extension

Mid ’90s

Govt –led fundamental establishment

’70s

Extension of private research institutes Security of manufacturing tech & quality

Continuous private R&D investment

’80s~’90s

Market share of 40.4% (’06)

World’s No.1

’00s

Market share of 10.2% (’06)

World’s No.3

’00s

Market share of 17.8%(’06)

World’s No.3

’00s

Ship building

Mobile Phone

Semi- conductor

Sumber: KISTEP – Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning (Prof. June Seung Lee)

Korea Selatan fokus berinvestasi pada pengembangan industri industri

dasar sebelum akhirnya menguasai dunia dengan industri terapannya

Ship research center establishment

HR development & supply

from university

- 46 -

Oleh karena itu, Indonesia perlu mentransformasikan pembangunan ekonomi

menuju ekonomi berbasis produktivitas

Perekonomian

berbasis buruh

murah dan

sumber daya alam

Perekonomian

berbasis

produktivitas yang

didukung oleh

SDM berkualitas

dan teknologi

- 47 -

Maju Bersama, Sejahtera Bersama menuju pentas dunia membutuhkan proses

Chairul Tanjung Ketua Komite Ekonomi Nasional

Chairman CT Corpora

kebijakan ekonomi yang berkeadilan menuju indonesia maju ... tanjung.pdf · kebijakan ekonomi yang...

Documents