kebijakan dpjp_2
DESCRIPTION
rumah sakitTRANSCRIPT
-
Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran RSU ......
Nomor : HK.03.06/II.1/ /2014Tanggal : Oktober 2014Tentang : Kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Di RSU ......
KEBIJAKAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)DI RSU ...........
A. PENGERTIANDokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokter spesialis, dokter,
dokter gigi, dokter gigi spesialis, atau dokter gigi spesialis konsultan, dokter spesialis
konsultan yang sudah mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis tertentu yang
bertanggung jawab atas pengelolaan pasien selama dirawat di rumah sakit.
B. TUJUANPenyediaan pelayanan yang paling sesuai di Rumah Sakit untuk mendukung dan
merespon setiap kebutuhan pasien yang unik, yang memerlukan perencanaan,
perawatan berkelanjutan dan terkoordinasi, terintegrasi antar tenaga medis di RSU .....
C. KEBIJAKAN1. Penentuan DPJP :
a. Komite Medik bersama Ketua SMF berwenang dalam pengaturan tata kerja
dan pola operasional Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
b. DPJP ditentukan sejak pasien masuk rumah sakit, baik di Instalasi Gawat
Darurat (IGD) maupun Instalasi Rawat Jalan (IRJ).
c. Nama DPJP harus dicantumkan di dalam Rekam Medis dengan tujuan
diketahui oleh seluruh staf atau profesi lain yang terlibat dalam pelayanan
pasien.
d. Dokter yang bisa menjadi DPJP :
1) Dokter pengirim (di lingkungan RSU ...... ).
2) Dokter penerima pasien yang dituju oleh dokter pengirim.
3) Dokter yang ditunjuk oleh Ka. IGD sesuai dengan jadwal ataupun problem
diagnosis utama atau sesuai dengan jadwal jaga yang sudah ditentukan
oleh Ketua SMF.
4) Dokter yang dipilih oleh pasien maupun keluarga pasien sepanjang
sesuai dengan kompetensinya.
2. DPJP Utama :Dalam kondisi dimana pasien memerlukan perawatan oleh lebih dari satu dokter,
maka harus ditentukan dokter penanggung jawab jawab utama pelayanan.
-
3. Tugas dan tanggung jawab DPJP :
a. mengelola seorang pasien sesuai Standar Pelayanan Medik (SPM), Standar
Pelayanan Profesi dan Prosedur Tetap (Protap) / Standar Prosedur
Operasional (SPO) RSU .......
b. menerima tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pasien di setiap
unit pelayanan.
c. merencanakan dan memberikan asuhan kepada pasien secara terintegrasi
dan terkoordinasi di antara berbagai unit kerja & pelayanan.
d. memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan
keluarganya tentang rencana, pelaksanaan dan hasil pelayanan termasuk
terjadinya kejadian yang diharapkan dan tidak diharapkan serta wajib
memberi pendidikan kepada pasien dan keluarganya tentang kewajiban
terhadap rumah sakit.
e. melakukan review dan verifikasi setiap rencana perawatan dengan selalu
mencatat kemajuan yang ada.
f. melakukan pencatatan dalam rekam medis terhadap seluruh hasil perawatan
dan pelayanan pasien mulai perencanaan sampai resume pulang baik secara
individu atau kesimpulan rapat dari tim asuhan atau diskusi lain tentang
kerjasama yang dilakukan dalam asuhan/pelayanan pasien.
g. dalam proses pelayanan dimungkinkan ada perpindahan DPJP dari satu
individu ke individu yang lain atau tetap sesuai dengan kebutuhan, situasi
(cuti, hari libur), perubahan diagnosis atau tempat perawatan pasien.
4. Wajib memberi pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap
rumah sakit dan bila diperlukan dibantu oleh staf dokter / perawat / staf
administrasi. Perihal bantuan ini harus diatur dalam pola operasional DPJP oleh
Komite Medik dan Ketua SMF.
Kewajiban pasien dan atau keluarganya di rumah sakit adalah :
a. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur
b. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan atau keluarganya;
c. Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti
d. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan
e. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit
f. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa
g. Memenuhi kewajiban financial yang disepakati.
5. Pengaturan DPJP / Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di RSU ....... untuk
pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat, rawat inap, dan Rawat Rumah (Home
Care) :
a. DPJP di Instalasi Gawat Darurat
1) Pelayanan pasien di IGD dari awal sampai dengan pasien pulang yang
tidak memerlukan konsultasi dokter spesialis maka DPJP nya adalah
dokter umum IGD.
-
2) Pelayanan pasien IGD rawat jalan yang memerlukan konsultasi dokter
spesialis maka DPJP nya secara otomatis berpindah ke dokter ahli yang
dikonsuli.
3) Pelayanan pasien di IGD yang meninggal sebelum dikonsulkan ke dokter
spesialis maka DPJP nya adalah dokter jaga IGD.
4) Pelayanan pasien di IGD yang meninggal setelah dikonsultasikan ke
dokter spesialis maka DPJP nya adalah dokter spesialis yang dikonsuli.
5) Dokter spesialis konsulan IGD yang karena sesuatu hal tidak bisa
dikonsuli maka konsultasi diteruskan ke ka SMF dan secara otomatis ka
SMF sebagai DPJP.
6) IGD tersedia jadwal konsulen.
b. DPJP di Instalasi Rawat Jalan
1) Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dilakukan oleh dokter spesialis yang
otomatis sebagai DPJP.
2) Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan apabila dokter yang sesuai jadual
tidak hadir maka digantikan dengan dokter spesialis yang sama melalui
penunjukan oleh ka. SMF.
c. DPJP Instalasi Rawat Inap (IRNA)
Pelayanan pasien rawat inap oleh DPJP dilakukan setelah pasien dipindahkan
ke bangsal rawat inap dari IGD maupun dari IRJ.
d. Pengalihan Dokter Penanggungjawab Pelayanan
1) DPJP memutuskan bahwa kebutuhan pelayanan pasien dengan diagnosa
tertentu sudah tidak ada lagi.
2) DPJP melakukan konsultasi kepada DPJP lain sehubungan dengan
diagnosa lain dari pasien.
3) DPJP memutuskan bahwa pasien dilakukan alih rawat sehubungan
dengan diagnosa penyakit lain yang masih membutuhkan pelayanan.
4) DPJP memberikan informasi kepada pasien bahwa DPJP beralih ke
DPJP lain sehubungan dengan penyakit atau diagnosa lain yang
membutuhkan pelayanan / penatalaksanaan dan mendokumentasikannya
dalam form pendidikan pasien.
5) Pada situasi cuti atau libur DPJP melakukan koordinasi dengan DPJP lain
dalam hal pengalihan DPJP sementara.
6) DPJP memberikan informasi kepada pasien adanya pengalihan DPJP
sementara dan menuliskannya dalam form pendidikan pasien.
DIREKTUR UTAMA / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
........................NIP 1958 .........