Kebijakan dan Sistem Sertifikasi Nasional

Oleh Ir. Sumarna F. Abdurahman M.Sc.

Ketua BNSP

Kebijakan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

LANDASAN HUKUM

1.  Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.  Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

3.  Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.  Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

SISLATKERNAS

•  Organisasi •  Manajemen •  SDM

Penyelenggara Diklat

Program Pendidikan/Pelatihan - Kurikulum/Modul - Metoda -  Pengajar/Instruktur -  Sarana & Prasarana

KKNI Standar

Kompetensi

S2

S1

S3

Sekolah  Menengah  Umum 1

2

3

4

5

7

8

9

6

Pendidikan  Profesi

Magister  Terapan/Spesialis

D  I

D  IV/S1

D  III D  II

Sekolah            Menengah        Kejuruan

Doktor  Terapan/Spesialis  dua

AHLI

TEKNISI/ANALIS

OPERATOR

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Permen Dikbud No.73/2013 Tentang Penerapan KKNI

Peraturan Presiden No.8/2012 Tentang KKNI

SIKLUS PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI

Pasar Kerja

Pengembangan Modul Pembelajaran Berdasar Skema

Sertifikasi

Asosiasi Industri/ Perusahaan

Lembaga Diklat

Fasilitasi Penempatan dan Rekruitmen

Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi

Proses Pendidikan Berbasis Kompetensi

Kerja

Identifikasi Standar Kom-petensi & Pengembangan

skema sertifikasi

Pengembangan Standar Kompetensi

BNSP-LSP

❑  SKKNI adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan

ditetapkan oleh para pemangku kepentingan tingkat nasional dalam forum konvensi nasional dan ditetapkan sebagai standar nasional oleh Menteri Tenaga Kerja.

❑  Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

❑  Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

1) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

2) Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu yang dipersyaratkan oleh dunia kerja baik jenis maupun kualifikasinya.

3) Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sertifikasi Kompetensi

PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Apa yang diujikan ?

STANDAR KOMPETENSI KERJA

SKEMA SERTIFIKASI

PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI

UJI KOMPETENSI

ASESOR KOMPETENSI

TEMPAT UJI KOMPETENSI

Siapa yang diuji ?

JENIS SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

Jenis Lisensi BNSP

LSP-P3 LSP-P2 LSP-P1 Industri

LSP-P1 Diklat

Panitia Teknis Uji

Kompetensi

• Asosiasi industri/profesi

• Pengakuan oleh sektor

• Dukungan regulator

-  Regulator/

Pengguna -  Pengakuan

oleh pihak terkait

•  Perusahaan •  Pengakuan bersifat internal (Bagian integral Pengembangan SDM perusahaan)

•  Lembaga diklat •  Bagian integral Program Diklat Berbasis Kompetensi

•  BNSP • Untuk bidang profesi yang belum memiliki LSP

L i s e n s i

Langkah-Langkah Pengembangan LSP

2. Komitmen

Stakeholder

Asosiasi Industri

Asosiasi Profesi

4. Pastikan Legalitas LSP melalui Notaris dan/atau

Pimpinan Lembaga

5. Siapkan Sarana dan Perangkat Kerja LSP

6. Susun Dokumen SMM-LSP

(PBNSP 201 & 202)

LSP

Kementerian/Instansi Teksnis

Tahapan Penyiapan Lisensi

3. Bentuk Panitia Kerja

Persyaratan Perangkat LSP a) Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/ SI/ dan SK)

b) Skema sertifikasi termasuk Perangkat Asesmen dan materi uji kompetensi (MUK)

c) Tempat Uji Kompetensi (TUK)

d) Asesor Kompetensi

e) Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi. 

Persyaratan Asesor Kompetensi •  Asesor Kompetensi (AK) - Memiliki sertifikat kompetensi/menguasai bidang profesi terkait - Mengikuti pelatihan Asesor dan memiliki sertifikat AK - Memiliki tugas dan fungsi melakukan proses asesmen/uji kompetensi berdasarkan tugas LSP terkait atau BNSP. •  Master Asesor Kompetensi -Memiliki sertifikat AK dan telah melakukan 20 x uji -Mengikuti pelatihan Master Asesor dan memiliki sertifikat MA -Memiliki tugas dan fungsi melatih Asesor Kompetensi berdasarkan tugas dari LSP atau BNSP -Memiliki tugas dan fungsi melakukan proses asesmen/uji kompetensi berdasarkan tugas dari BNSP. •  Lead Asesor Kompetensi -Memiliki sertifikat AK dan telah melakukan 20x uji -Mengikuti pelatihan Lead Asesor dan memiliki sertifikat LA -Memiliki fungsi memimpin pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan tugas dari LSP atau BNSP.

Sertifikat Kompetensi

•  Diterbitkan oleh LSP atas nama BNSP (Logo BNSP)

•  Berisi kompetensi yang dikuasai

•  Masa laku (validitas) sertifikat kompetensi.

MANFAAT SERTIFIKAT KOMPETENSI

PEKERJA•  Pengakuan kompetensi•  Remunerasi•  Jenjang karir

PERUSAHAAN•  Kemudahan dalam rekruitmen•  Kesesuaian dengan pekerjaan•  Keseimbangan remunerasi dan kinerja/produktivitas

NEGARA•  Pertumbuhan ekonomi•  Peningkatan daya saing•  Perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan negara lain•  (Mutual Recognition Arrangement/MRA).

PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI 2005 - 2014

PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI LSP 2004 - 2014

TARGET JUMLAH TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI 2015 -2019

TARGET PENGEMBANGAN LSP 2015 - 2019

TANTANGAN MEA/AEC 2015

Produktivitas  Tenaga  Kerja  per  Sektor  tahun  2011:  Membandingkan  Indonesia  dengan  Negara    ASEAN    

 (Sumber:  Forum  Employment,WB)  

25,000  

20,000  

15,000  

10,000  

5,000  

0  Agriculture,  hunting,  

forestry,  fishing  

Manufacturing   Construction   Wholesale  and  retail  trade,  

restaurants  and  hotels  

Transport,  storage  and  

communications  

Other  Activities   Total  

Nila

i  tam

bah  pe

r  pek

erja  (d

olar  AS  tahu

n  20

05)  

Indonesia                              Malaysia  

Philippines                            Thailand   Vietnam  

Terima kasih atas perhatian anda