kebijakan baru pendidikan

Syaiful Huda

(Ketua Komisi X DPR RI/F-PKB)

Kebijakan Baru PendidikanPada Era New Normal

1. Kebijakan Kemendikbud RI

2. Respon Komisi X DPR RI Atas Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun

Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Disease (Covid-19)

3. Ketentuan Penyesuaian UKT Dalam Permendikbud 25/2020

4. Dana Bantuan UKT Mahasiswa di Tahun 2020

5. Kriteria Mahasiswa Yang Dapat Menerima Bantuan UKT Mahasiswa

6. Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

7. Kriteria Sekolah Yang Menerima Bantuan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

8. Catatan Atas Permendikbud No. 25 Tahun 2020

9. Rapat Kerja dengan Kemendikbud

DAFTAR ISI

UUD NRI 1945

“…melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesiadan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”(Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945)

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1))

UU SIDIKNAS

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untukmemperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat (1)).

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanandan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikanyang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal11 ayat (1)).

PERMASALAHAN

Akhir Tahun 2019, di berbagai dunia mengalami wabah Covid-19 yang kemudian dinyatakan sebagai pandemi global pada Maret 2020. Di Indonesia, sejakkasus pertama positif Covid-19 tanggal 2 Maret 2020 perkembangan penyebarannya terus meningkat dan mengbah serta mengganggu tatanan kehidupan,termasuk bidang ekonomi dan pendidikan. Beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, antara lain:

a) Kondisi kemampuan ekonomi/keuangan wali murid yang berdampak terhadap keberlangsungan belajar peserta didik.b) Ketidaksiapan/ketidakmampuan beberapa orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumahc) Terbatasnya sarpras dan fasilitas ITd) Perlunya penyesuaian metode penyelenggaraan pembelajaran mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, sampai wali muride) Permasalahan lainnya, baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun dampak psikologis bagi peserta didik, orang tua dan guru.

KEBIJAKAN KEMENDIKBUD RI

Kemendikbud RI telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik dalam bentuk Permendikbud maupun surat Edaran, antara lain mengenaipembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, pendekatan online untuk proses

pendaftaran siswa, dan fleksibilitas penggunaan dana BOS, serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Beberapa surat Edaran yang telah dikeluarkan antara lain:

1. SE KEMENDIKBUD Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan DanPenanganan Covid-19 Di Kementerian Pendidikan DanKebudayaan.

2. SE KEMENDIKBUD Nomor 36962/MPK.A/2020, TentangPembelajaran Secara Daring Dan Bekerja Dari Rumah DalamRangka Pencegahan Penyebaran CoronaVirus Disease (Covid- 19).

3. SE KEMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang PencegahanCOVID-19 pada Satuan Pendidikan.

4. SE Nomor 4 Tahun 2O2O Tentang Pelaksanaan KebijakanPendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran CoronaVirus Disease(Covid- 19).

5. SE Nomor 15 Tahun 2O2O Tentang Pedoman PenyelenggaraanBelajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran CoronaVirusDisease (Covid-19).

Beberapa Permendikbud yang telah dikeluarkan antaralain:

1) Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 TentangPetunjuk Teknis Bantuan Operasional SekolahReguler.

2) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 TentangPetunjukTeknis Dana Alokasi Khusus NonfisikBantuan Operasional Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan TahunAnggaran 2020

POLA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TINGGI DI TAHUN AJARAN 2020/2021

Tahun Akademik 2020/ 2021

Tahun akademik pendidikan tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Agustus 2020, Tahunakademik pendidikan tinggi keagamaan 2020/2021 pada bulan September 2020.

Metode pembelajaran

Pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk matakuliah teori, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengandaring.

Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di bagianakhir semester.

Aktivitas prioritas denganprotokol kesehatan

Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa dikampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderalterkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti: • penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; • tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri 2020

1

2

3

4

5

6

7

Apresiasi yang tinggi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan jajarannya atas terbitnya Peraturan Panduan Penyelenggaraan.

Menurut persepsi stakeholder pendidikan (Guru, Orangtua Siswa), menerangkan bahwa Panduan belajar tahun ajaran baru belum menyentuh terkaitdengan adaptasi perbaikan Kurikulum dan Metode Pembelajaran proses belajar mengajar di era Pandemi;

Pentingnya Kemendikbud memastikan penambahan kuota PIP dan KIP Kuliah TA. 2020 dan TA. 2021 nanti, supaya anak-anak muda Indonesia dapatmengenyam pendidikan baik SD, SMP, SMA, SMK dan Kampus (ber-sekolah dan ber-kuliah);

Kemendikbud harus benar-benar memastikan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di setiap Kampus baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ataupunperguruan Tinggi Swasta (PTS). Berupa penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan relaksasi skema pembayaran mempertimbangkan kondisi saat ini.Untuk kebutuhan ini, Kemendikbud perlu membentuk task force untuk secara berkala melakukan supervisi, dan evaluasi terhadap Kampus yangmengelola mahasiswa terdampak Covid-19.

Kemendikbud haru mempunyai peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah, meliputi:

a. Berapa banyak sekolah di daerah memiliki infrastruktur terhadap akses internet?

b. Berapa banyak sekolah yang tidak mampu mengadakan atau melaksankaan protokol kesehatan dikarenakan ketidakmampuan pembiayaanpembelian alat-alat kesehatan;

Panduan ajaran baru yang diumumkan, belum menjelaskan skema bantuan bagi Sekolah dan Kampus yang terancam collaps akibat pandemi kemarindi luar instrumen bantuan pendanaan reguler yang ada.

Kemendikbud, harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daera melalui Dinas Pendidikan baik di ingkat Provinsi ataupunKabupaten/Kota. Mengingat Dinas Pendidikan daerahlah yang mempunyai otorisasi dan fungsi terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah.

RESPON KOMISI X DPR RI ATAS PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK BARU DI MASA PANDEMI CORONA DISEASE (COVID-19)

1

2

3

4

5

6

7

KETENTUAN PENYESUAIAN UKT DALAM PERMENDIKBUD 25/2020

Cicilan UKT Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0%)

Jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Penundaan UKT menunda pembayaran UKT

Tanggal pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Penurunan UKT Mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya

Jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Beasiswa

mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi

Kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku

Bantuan infrastruktur Semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa

Ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing

A

ARAH KEBIJAKAN BARU:1. UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-192. Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil sks sama sekali (misalnya: menunggu kelulusan)

3. Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKTdan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa

4. Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil ≤6 sks:• Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana & sarjana terapan (S1,D4)• Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)

JENIS KERINGANAN YANG DIBERIKAN

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020

Kendala FinansialOrangtua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020.

Status BeasiswaTidak sedang dibiayai oleh program KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayaiUKT secara penuh maupun sebagian.

Jenjang Kuliah Mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan di semester 3, 5, 7 di tahun 2020

DANA BANTUAN UKT MAHASISWA DI TAHUN 2020

Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat (terutamaPTS)

Memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa yang sedang

menjalankan kuliah dan bukan pemegang KIPKuliah

Khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena

dampak pandemi

Terdapat penambahan jumlah penerima bantuan sebanyak kurang lebih 410.000 mahasiswa (terutama PTS), di luar 467.000 mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah

KRITERIA MAHASISWA YANG DAPAT MENERIMA BANTUAN UKT MAHASISWA

~1.0 T Dana bantuan UKT mahasiswa

(Kepada ~410.000 mahasiswa)

~1.3 T Dana KIP Kuliah 2020


~1.8 T Dana Bidikmisi ongoing dan Afirmasi PT


Sisa anggaranbeasiswa

Pendidikan Tinggidi 2020 Dalamtriliun Rupiah

~4.1 T


KEBIJAKAN BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA

3 KATEGORI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Kebijakan sebelumpandemi COVID-19

Perubahan di masa pandemiCOVID-19

BOSREGULERRp 50 T

Pendanaan yang disediakan untuksemuasekolah

Transfer dana langsung kesekolah

Penggunaan lebihfleksibel (termasukuntuk penangananCOVID-19)

BOSAFIRMASIRp 2 T

Pendanaan yang diberikan khususkepada sekolahnegeri di daerah 3T.

Difokuskan untuk

daerah yang paling

membutuhkan dan

terdampak COVID-19

Mencakup sekolah swasta

BOS KinerjaRp 1,2 T

Pendanaan yang diberikan untuksekolah negeri yang berkinerja baik.

Untuk pertama kalinya, sekolah swasta yang membutuhkan mendapat

bantuan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Ketentuan baru BOS Afirmasi & Kinerja

Dana sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun

Untuk sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB).

Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah

Kegunaan sama dengan BOS Reguler

Pembayaran guru honorerPembayaran tenaga kependidikan

apabila dana masih tersedia

Belanja kebutuhan belajar darirumah:

pulsa, paket data, layananpendidikan daring berbayar.

Belanja kebutuhan kebersihanterkait pencegahan COVID-19: sabun, pembasmi kuman, danpenunjang kesehatan lainnya.


KRITERIA SEKOLAH YANG MENERIMA BANTUAN BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA

Kriteria sekolah

Kriteria #1: Daerah

Terpencil atau terbelakang

Kondisi masyarakat adat yang terpencil

Perbatasan dengan negara lain

Terkena bencana COVID-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerahyang berada dalam keadaan darurat lain

Permendikbud No. 23 / 2020, Kepmendikbud No. 580 / 2020,Kepmendikbud No. 581 / 2020

Kriteria #2: Kondisi Sekolah

Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar

Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah

Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar

Permendikbud No. 24 / 2020, Kepmendikbud No. 582 / 2020

56.115 sekolah

Jumlah sasaran BOS

Afirmasi dan Kinerja

33.321 desa/kelurahan

Jumlah Daerah Khusus

Rp 3,2 triliun

Alokasi dana BOS

Afirmasi dan Kinerja


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Segala bentuk regulasi, kebijakan, dan implementasinya harus dilakukan evaluasi secara terus-menerus, divalidasi konsistensinya sesuai aturan, disertaidengan penyiapan sistem yang mendukung implementasi yang jelas dari pusat sampai ke perguruan tinggi.

Kebijakan yang ada harus cepat disosialisasikan dan dimplementasikan serta dipastikan menjamin keberlangsungan proses belajar di perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi harus memberikan panduan yang jelas dan tidak rumit secara birokrasi, dalam hal mahasiswa mengajukan1. Cicilan UKT bebas bunga2. Penundaan pembayaran UKT3. Penurunan biaya UKT4. KIP Kuliah5. Dana infrastruktur IT

Pihak perguruan tinggi harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah mahasiswa yang terdampak Covid-19 agar pemberian keringanan ataubantuan UKT tepat sasaran.

Perlu dipertimbangkan ada rambu-rambu penggunaan uang negara agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dan peruntukan KebijakanPenurunan Jumlah UKT.

Dalam hal kriteria, Kemendikbud RI harus menekankan Pihak perguruan tinggi untuk memiliki data yang akurat yang tervalidasi mengenai jumlahmahasiswa yang terdampak Covid-19, agar pemberian keringanan atau bantuan UKT tepat sasaran. Jika diperlukan data mahasiswa dilakukan by namedan by address.

Permendikbud No.25 Tahun 2020 secara umum sesuai dengan aspirasi dan dinamika yang berkembang dalam rapat-rapat di Komisi X DPR RI. Namunada beberapa catatan yang perlu ditekankan, sebagaimana tersebut di atas.

Kemendikbud RI harus melakukan evaluasi berkala kepada perguruan tinggi yang melaksanakan skema relaksasi UKT, dan memberikan sanksi bagi yangtidak melaksanakan atau melanggarnya. Sanksi antara lain bisa dalam bentuk tidak diberikan bantuan BOPTN pada tahun berikutnya.

Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI untuk mendorong Pemda untuk tetap membantu mahasiswa yang terdampak Covid-19.

CATATAN ATAS PERMENDIKBUD NO.25 TAHUN 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. Mendorong Kemendikbud RI untuk merumuskan kebijakan terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)yang selama masa pandemi Covid19 tidak dapat melakukan pembukaan tahun pelajaran atau terkendaladalam pembiayaan.

7. Mengapresiasi Kemendikbud RI yang telah melakukan perubahan kebijakan BOS (BOS Afirmasi dan BOSKinerja dapat dialokasikan untuk sekolah swasta). Selanjutnya Komisi X DPR RI menekankan agardilakukan pengawasan secara intensif agar tidak terjadi penyimpangan/penyalanggunaan dalamrealisasinya.

8. Mengapresiasi Kemendikbud RI mengenai kebijakan pembukaan tahun pelajaran selama pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan pembelajaran daring di zona merah, kuning dan oranye, sertapembelajaran tatap muka bertahap pada zona hijau. Selanjutnya meminta Kemendikbud RI untukmelakukan evaluasi terus menerus dan mengkonsiderasi kurikulum, khusus di masa Pandemi Covid-19.

9. Terhadap Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) yang akan segera dilaksanakan pada bulan Juli 2020,Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan pemda agar ada solusi terhadapkekhawatiran terjadinya gelombang baru yang terpapar Covid-19.

10. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI perlu membahas dan memberikan masukan terhadap substansiundang-undang dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya terkait substansi bidangpendidikan.

11. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan melakukan Raker yang secara khusus membahas PetaJalan Pendidikan Indonesia 2020-2035.

12. Mengharapkan Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggotaKomisi X DPR RI yang belum terjawab paling lambat 1 Juli 2020

1. Mendorong Kemendikbud RI untuk menyampaikan data mengenaipeta perkembangan dan hasil evaluasi terhadap kebijakankebijakanyang telah dikeluarkan selama masa pandemi Covid-19, seperti PJJ,KIP, Kurikulum, BOS, pendidikan perjenjang, perjalur dan perjenis, danImplementasi Merdeka Belajar, sebagai rujukan dalam pembahasankebijakan-kebijakan pendidikan ke depan.

2. Mendukung adanya profil Pelajar Pancasila dan mendorongKemendikbud RI untuk menyempurnakannya, antara lain denganmenentukan indikator capaiannya sesuai amanah UUD NRI 1945 Pasal31 ayat (3).

3. Mengapresiasi terbitnya Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, denganperlunya penekanan dari Kemendikbud RI untuk meningkatkansosialisasi dan melakukan evaluasi serta pengawasan secara terus-menerus, 3 divalidasi konsistensinya sesuai aturan dan menekankanpihak perguruan tinggi untuk memiliki data yang akurat.

4. Mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan kajian atau revisiterhadap besaran dana KIP dan KIP Kuliah agar disesuaikan dengankenaikan indeks kebutuhan operasional perguruan tinggi.

5. Mendorong Kemendikbud RI untuk mengedepankan pertimbangannilai-nilai kebhinekaan, landasan hukum dan administrasikelembagaan dalam melakukan kerja sama dengan lembaga penyiaranswasta terkait pengadaan konten pendidikan.

RAPAT KERJA DENGAN KEMENDIKBUD

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud RI terkait Relaksasi UKT dan Kebijakan Masuk Sekolah dalamPersiapan New Normal, Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan di antaranya:

TERIMA KASIH

kebijakan baru pendidikan

Documents