KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BERDASAR PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN2013

Disajikan oleh:Dr. Ardianto, SE. MSi. Ak. CA. CMA.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Adalah prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerahsebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahdaerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangkameningkatkan keterbandingan laporankeuangan terhadap anggaran, antar periodemaupun antar entitas.

Pentingnya kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi pemerintahan daerah diatur dalamPermendagri karena saat ini masih banyak penulisankebijakan akuntansi pemerintahan daerah yang dibuat denganhanya menuliskan kembali standar akuntansi pemerintahan.

SAP sesungguhnya masih belum detail dan terkadang hanyamengatur pokok-pokoknya saja dan masih memungkinkanterdapat pemilihan metode di dalamnya.

Kebijakan akuntansi pemerintahan daerah ditujukanmemberikan pedoman bagi penyusun laporan keuangan didaerah (pemerintahan daerah) agar konsisten dengankebijakan kepala daerah dan sesuai dengan kondisi di lapangantanpa melanggar standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Peraturan kepala daerah tentangkebijakan akuntansi

Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri 64 tahun2013, peraturan kepala daerah tentangkebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harussudah ditetapkan paling lambat pada tanggal31 Mei 2014.

Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapanSAP berbasis akrual pada pemerintah daerahharus dilaksanakan mulai tahun anggaran2015.

Panduan

Untuk memudahkan pemerintah daerahmenyusun kebijakan akuntansi, Permendagri64 tahun 2013 menambahkan lampiran I sebagai panduan.

Pada lampiran I diuraikan urutan kebijakanakuntansi sebagai berikut:

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Dalam panduan Permendagri 64 th 2013 lampiran I, kebijakanakuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atasunsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduandalam penyajian pelaporan keuangan.

2.Kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi pengakuanpengukuran penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atauperistiwa sesuai dengan PSAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalamSAP

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan

a. Pendahuluan1) TujuanGeneral Purposes Financial Statement2) Ruang lingkupEntitas Pelaporan, Entitas Akuntansi3) Basis akuntansiBasis akrual . Dikecualikan LRA

karena anggaran berbasis kas maka LRA juga berbasis Kas.

b. Tujuan Laporan Keuangan Dijelaskan tujuan masing-masing laporan

c. Komponen Laporan Keuangan Dijelaskan komponendari setiap laporan

d. Struktur dan Isi Dijelaskan struktur masing-masinglaporan dan unsur-unsurnya

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Untuk masing masing akun di bawah ini diberikanpenjelasan atas rinciannya dan bagaimanapengakuan, pengukuran, penyajian danpengungkapannya.

a. Aset Kas, Investasi, Piutang, Persediaan, AsetTetap,Aset Lainnya (aset tak berwujud, asetkemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasipenggunaannya, dan aset lain-lain)

b. Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang.

Lanjutan..

c. Ekuitas

1. Ekuitas

2. Ekuitas SAL

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Lanjutan…

d. Pendapatan

e. Belanja

f. Transfer

g. Pembiayaan

h. Pendapatan LO

i. Beban

j. Koreksi kesalahan

Pengakuan Piutang

Dalam panduan kebijakan akuntansi piutangdinyatakan bahwa piutang diakui saat:

a. Diterbitkan surat ketetapan

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telahdilaksanakan penagihan

c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periodepelaporan.

Pengukuran Piutang

Dalam Panduan disebutkan bahwa:

a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihanyang ditetapkan, atau

b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)

Pengukuran Aset Tetap

Dalam panduan disebutkan bahwa:

Aset tetap diukur sebesar harga perolehan. Jika tidak memungkinkan menggunakanbiaya perolehan, maka dapat digunakan nilaiwajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing asetyang diperoleh secara gabungan ditentukandengan mengalokasikan harga gabungantersebut berdasar perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangunsecara swakelola

Meliputi:

a. Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahanbaku;

b. Biaya tidak langsung termasuk biayaperencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewaperalatan; dan

c. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaandengan pembangunan aset tersebut.

Penyusutan Aset Tetap

Diberikan panduan untuk menyusutkan asetdengan metode garis lurus sbb:

Penyusutan per periode =

Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat

Lanjutan..

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untukaset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai 31 Desember 2014.

Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan.

Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahandan/atau pelayanan pubik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitaspemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Pengakuan Pendapatan LRA

Pengakuan pendapatan LRA, PermendagriNomor 64 Tahun 2013 telah memberi panduanbahwa Pendapatan LRA diakui ketika:

1) Diterima di rekening kas umum daerah,

2) Diterima oleh SKPD, atau

3) Diterima oleh entitas lain di luar pemerintahdaerah atas nama BUD.

Pengakuan belanja (LRA)

Untuk pengakuan belanja Permendagri Nomor64 Tahun 2013 memberi panduan:

a. Belanja diakui pada saat terjadinyapengeluaran dari RekeningKas Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendaharapengeluaran, pengakuan terjadi saatpertanggungjawaban atas pengeluarantersebut disahkan oleh pengguna anggaran

Pengakuan Pendapatan Accrual (LO)

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerahyang diakui sebagai penambah ekuitas dalamperiode tahun anggaran yang bersangkutan dantidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

Timbulnya hak atas pendapatan (earned)

Pendapatan direalisasi (adanya aaliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaraansecara tunai (realized), maupun masih berupa piutang(realizable).

Pengakuan Beban Akrual (LO)

Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selaluberkaitan dengan dikeluarkannya kas. Ketika sudah timbulkewajiban, maka beban harus segera diakui.

Sedangkan untuk pengakuan belanja (LRA) dilakukanketika sudah terdapat pengeluaran kas dari kas daerah ataupengesahan oleh BUD, meskipun dalam jurnal-jurnaltransaksinya akun Pendapatan LRA dan akun Belanja tidakdilawankan dengan akun Kas di Kas Daerah (tetapi denganakun Estimasi Perubahan SAL). Oleh karenanya, perludipahami bahwa pencatatan beban dan belanja bisaberbeda waktunya.

Koreksi KesalahanDalam kebijakan akuntansi juga diberikan panduanbagaimana menyikapi adanya kesalahan yang memerlukankoreksi.

Ditinjau dari sifat kejadian:1) Kesalahan tidak berulang2) Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan tidak berulang:a. Terjadi pada periode berjalanb. Terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan Berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah(normal) dari jenis-jenis transaksitertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Laporan wajib bagi SKPD (termasuk SKPKD selakuSKPD)

Neraca,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat laporan keuanganberupa:

Neraca,

LRA,

LO,

Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Perubahan SAL,

Laporan Arus Kas,

Laporan Konsolidasian, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan Akun Standar

a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;

e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincianobyek.

Kode Akun

a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;

b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;

c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;

e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;

f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;

g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;

h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO;

i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban

Telaah AkademisPP 71 tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pertentanganantara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standardiunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Dalam jangkapanjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan denganpengembangan standar akuntansi pemerintahan di masa depan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang tertuang dalamPermendagri 1964 tahun 2013 harus sinkron dengan Standar AkuntansiPemerintah (SAP), hal ini karena SAP juga akan digunakan sebagai basis auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan.

Ketika dalam SAP terdapat hal yang tidak selaras dengan kerangkakonseptual, dalam jangka panjang masih mungkin SAP berubah sejalandengan peningkatan SDM dan infrastruktur akuntansi PemerintahDaerah akibatnya Kebijakan Akuntansi dalam jangka panjang jugadapat berubah mengikuti perubahan standar akuntansinya.

Lanjutan..

Bahan Kajian:

Penerapan yang benar secara konsep sejakawal VS Kepraktisan penerapan saat ini

1. Dengan tidak dipertimbangkannya nilai sisa asettetap saat penetapan nilai yang dapat disusutkanakan berisiko mengganggu kewajaran penyajianaset tetap, karena nilai aset tetap pada akhirmasa manfaat akan bersaldo nol danpengalokasian periodik juga kurang tepat.

2. Bagaimana dengan penurunan nilai aset? Apakah perlu diakui/tidak ?

Penutup

Dengan terbitnya Permendagri 64 tahun 2013 beserta lampiran-lampirannya, kondisi inimenunjukkan makin sinkronnya upaya penyesuaiandengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 Tahun 2010). Hal ini makin memudahkanPemerintah Daerah dalam melaksanakanpertanggungjkawaban keuangan melalui akuntansiyang makin berterima secara umum.

Terlepas dari segala keterbatasan, saat iniperangkat/infrastruktur yang diperlukan sudahmakin lengkap dan diharapkan semua pihak dapatmelaksanakan dengan baik.