kattaa ppengga annttarr

Lakip BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Lhokseumawe Tahun 2018 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun dalam rangka

memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 dan sebagai

wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian

tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

LKjIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe dalam rangka

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga merupakan salah satu

perwujudan dari visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Lhokseumawe.

Untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (good government)

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKjIP ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota

Lhokseumawe.

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Lhokseumawe ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan

sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang

konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini dimasa

LKjIP BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 ii

mendatang. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan

untuk peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan LKjIP

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Lhokseumawe Tahun 2018.

Lhokseumawe, Januari 2019 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe

Drs. Mohd. Nur, M.Pd Pembina Utama Muda/NIP. 19630525 199003 1 002

LKjIP BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang . ............................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 2

1.3 Visi dan Misi ................................................................................. 3

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................. 4

1.5 Sistimatika Penyajian ................................................................... 24

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 26

2.1. Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2018 .............................. 26

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................... 28

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 30

3.1 Capaian Kinerja ............................................................................ 30

3.2 Akuntabilitas Keuangan ............................................................. 45

BAB IV. PENUTUP ............................................................................................... 49

LAMPIRAN – LAMPIRAN: Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Lampiran 3 Pengukuran Kinerja

Lakip BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 iv

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada

prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan

kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan untuk meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan instansi dilingkungan Pemerintah Kota

Lhokseumawe dan fungsi pengawasan DPRK serta publik terhadap jalannya

pemerintahan.

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe telah tersusun

dengan baik. LKjIP disusun dalam rangka mewujudkan Good Governance di

lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan untuk memenuhi ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 108 tahun 2000 sebagai wujud

pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi

pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan Instansi

Pemerintah serta menguraikan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan

berbagai kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran yang telah

ditetapkan.


Kota Lhokseumawe merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe. Dalam penyusunan LKjIP ini masih

banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan yang perlu mendapat saran dan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lakip BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 v

kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini

dimasa yang akan datang.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LKjIP Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe

Tahun 2018 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan rencana kinerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai

media informasi Akuntabilitas Kinerja dan sebagai umpan balik peningkatan

kinerja dimasa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan

akuntabel.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun

2018 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa

keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi menyeluruh, yaitu

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang

diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe telah dapat

diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Dalam Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe tahun 2018, sasaran yang memiliki

nilai capaian tertinggi yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran,

meningkatnya sarana dan prasana aparatur, Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur dan meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur,

secara menyuluruh disimpulkan kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe masuk dalam

kategori “BERHASIL”.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan

untuk peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Lhokseumawe pada masa yang akan datang. Akhirnya,

Lakip BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 vi

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lhokseumawe.

LKjIP BKPSDM Kota Lhokseumawe Tahun 2018 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Plengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Lhokseumawe adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. Badan

Kepegawaian dan Plengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk oleh

Pemeritah Kota Lhokseumawe dan mempunyai tugas sebagaimana

melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian dan

Pengembangan Aparatur Pemerintah.

Sesuai dengan meningkatnya kuantitas SDM aparatur pemerintahan

maka dilaksanakan suatu upaya kebijakan strategis perubahan nomenklatur

kelembagaan, pengembangan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas

pemerintahan khususnya bidang kepegawaian.

Sehubungan dengan telah dibentuknya Kota Lhokseumawe sebagai

daerah otonomi berdasarkan Undang–Undang Nomor 02 tahun 2001 maka

Pemerintah Kota Lhokseumawe harus menghadapi paradigma pengembangan

daerah dengan persiapan-persiapan yang selaras dalam bidang ilmu

pengetahuan dan tekhnologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen dan

sistem kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan SDM aparatur

pemerintahan yang mampu mendukung terciptanya pelayanan public yang

berdaya guna dan berhasil guna melalui prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik (good governance). Untuk mengaktifkan semua itu, Pemerintah Kota

Lhokseumawe menyusun serangkaian perangkat daerah untuk melaksanakan

berbagai kewenangan pokok dan lain-lain kewenangan yang telah dilimpahkan

kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.


Dan salah satu kebijakan penting Pemerintah Kota Lhokseumawe,

mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe. Dalam

langkah kedepan BKPSDM selaku Badan Kepeagawaian, Pendidikan dan

Pelatihan harus memiliki visi, misi serta strategi pengembangan SDM aparatur

yang tepat dan jelas sasarannya.

Berikut ini diuraikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan sistematika penyajian

LKjIP.

1.2 Maksud dan Tujuan


Kota Lhokseumawe disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan

pedoman bagi instansi pemerintah untuk menyusun LKjIP sebagai bagian dari

siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP sebagai

sebuah sistem digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan

stratejik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Lhokseumawe terlaksana dengan baik.

Maksud disusunnya LKjIP ini adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

selama Tahun Anggaran 2018 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan

maupun tugas pelayanan tekhnis dan administrasi serta pengorganisasian

pembinaan.


Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk

memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Lhokseumawe di masa yang akan datang.

1.3 Visi dan Misi

Program pembentukan pengembangan sumber daya aparatur dan

peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat dilaksanakan dengan baik, jika

ada kelembagaan yang baik, oleh karena itu Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe dalam

melaksanakan tugasnya mengacu kepada Visi, Misi dan Tujuannya.

Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe

adalah: “Terwujudnya SDM Aparatur yang berdedikasi dan profesional dalam

memberikan pelayanan kepada Masyarakat”

Untuk mewujudkan visi dan misi dimaksud akan dicapai melalui

Grand Strategi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang optimal dan profesional;

2. Merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta

evaluasi;

3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negri Sipil;

4. Menyusun formasi dan pengadaan Pegawai;

5. Menyiapakan mutasi jabatan struktural Pemerintah Kota Lhokseumawe

dan penyelesaian konsultasi Jabatan struktural instansi pemerintah Kota

Lhokseumawe;

6. Melakukan pembinaan dan pemgembangan jabatan fungsional.


1.4 Tugas Pokok dan Fungsi


Lhokseumawe (BKPSDM) merupakan unsur pelaksana pemerintah kota dalam

bidang pemberdayaan Aparatur Kepegawaian Daerah, yang mempunyai tugas

membantu Walikota Lhokseumawe dalam penyelenggara pemerintahan di

bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, dan

Pengembangan Sumber Daya Aparatut, BKPSDM berfungsi untuk merumuskan

kebijakan teknis Kepegawaian, Pendidikan dan melaksanakan pendidikan dan

pelatihan pegawai negeri sipil, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan fungsinya BKPSDM mempunyai kewenangan

untuk menyusun program Peningkatan Kapasitas, Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Kepegawaian yang meliputi segala macam sektor dan

menjabarkan program tersebut secara lebih rinci. Dalam pelaksanaan

perencanaan program/kegiatan Kepegawaian daerah, BKPSDM melakukan

koordinasi dengan semua dinas, badan atau instansi terkait lainnya, disamping

itu BKPSDM juga di beri kewenangan untuk menyusun ketentuan kebutuhan

pegawai dan pembinaan karir PNS Daerah Kota Lhokseumawe.

Guna menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan

BKPSDM perlu memilih dan menentukan isu – isu strategis yang menjadi tugas

pokoknya dan bagaimana menjabarkan visi, misi dan sistem nilai yang berlaku

didalam lembaga ini serta strategi apa yang dipergunakan untuk memperoleh

hasil yang memuaskan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan

sebelumnya.


Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskan rencana dan program yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas-tugas BKPSDM;

b. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian;

c. Perumusan pedoman/petunjuk teknis dibidang pengelolaan managemen

kepegawaian;

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan bidang sumber daya aparatur;

e. Melakukan proses kepangkatan/pengkajian PNS di lingkungan Pemerintah

Kota Lhokseumawe;

f. Melakukan proses dalam upaya peningkatan kesejahteraan aparatur di

lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

g. Pembinaan terhadap aparatur dalam penerapan disiplin berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kedudukan hukum yang berlaku;

h. Memberikan pelayanan informasi dibidang kepegawaian;

i. Memberikan pelayanan terhadap pengelolaan Diklat bagi jabatan struktural

dan fungsional.

Dengan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan:

2. Sekretaris, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN, membawahi:

a. Sub Bidang Pengadaan dan Fasilitasi Profesi ASN;

b. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN;

c. Sub Bidang Perencanaan dan Program.

4. Bidang Mutasi dan Informasi ASN, membawahi:


a. Sub Bidang Mutasi ASN;

b. Sub Bidang Informasi ASN.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, membawahi:

a. Sub Bidang Diklat dan Sertifikasi;

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KOTA LHOKSEUMAWE

URAIAN TUGAS JABATAN SRUKTURAL 1.4.1 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEUMAWE

1. Nama jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe

2. Eselon : II.b

3. Letak jabatan : Pemerintah Kota Lhokseumawe

4. Rumusan tugas : Memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan di bidang

Pengadaan, Penilaian Kinerja, Mutasi, Informasi dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN.

5. Uraian Tugas :

5.1 Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;

5.2 Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka

penjang;

5.3 Perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

serta evaluasi;

5.4 Pelaksanaan diklat dan sertifikasi aparatur sipil negara;


5.5 Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan diklat dan

sertifikasi;

5.6 Penyiapan penyusunan rancangan qanun kepegawaian di bidang

pengadaan, penilaian kinerja, mutasi, informasi, dan pengembangan

sumber daya manusia ASN;

5.7 Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;

5.8 Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah kota dan

penyelesaian konsultasi jabatan struktural pemerintah kota;

5.9 Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;

5.10 Penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai asn daerah

sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

5.11 Penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja aparatur sipil

negara;

5.12 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan

manajemen pegawai ASN;

5.13 Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;

5.14 Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai

sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

5.15 Penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;

5.16 Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaian kerja aparatur;

5.17 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

5.18 Pelaksanaan pengembangan dan kompetensi tenaga kader;


5.19 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait

lainnya di bidang pengembangan sumber daya manusia ASN;

5.20 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.Merumuskan rencana dan program

kerja BKPSDM.

1.4.2 BIDANG SEKRETARIAT

Sekretaris

1. Nama Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

2. Eselon : III.a

3. Letak Jabatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Lhokseumawe

4. Rumusan Tugas : Memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan

pengelolaan urusan administrasi, umum,

perlengkapan, peralatan, rumah tangga, perpustakaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum,

perundang-undangan, pelayanan administrasi di

lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

5. Uraian Tugas :

5.1. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, barang

inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan

perpustakaan;

5.2. Melakukan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan,

hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan

masyarakat;

5.3. Mengelola administrasi keuangan;

5.4. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka

panjang;

5.5. Menyusun rencana anggaran yang bersumber dari APBK;


5.6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kepegawaian;

5.7. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi hasil kinerja kepegawaian;

5.8. Menyusun rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja

kepegawaian, kinerja badan kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia;

5.9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1. Nama jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Eselon : IV.a

3. Letak jabatan : Sekretariat BKPSDM

4. Rumusan tugas : Memimpin Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

dalam mengelola dan menyusun bahan rencana dan

program lingkup administrasi kepegawaian dan

mengelola administrasi umum yang meliputi

mengelola naskah dinas, penataan kearsipan dinas,

penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, mengelola

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan

kepegawaian;

5.2. Mengumpulkan bahan -bahan pembinaan dalam penyusunan konsep

kebijakan dalam bidang umum dan kepegawaian;

5.3. Mengumpulkan bahan –bahan pembinaan penyusunan konsep

produk hukum daerah dalam bidang umum dan kepegawaian;

5.4. Melakukan urusan protokoler, hubungan masyarakat, penyiapan

rapat –rapat dan pendokumentasian kegiatan, pengelolaan kearsipan

dan perpustakaan dilingkungan BKPSDM;

5.5. Melaksakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan

kebersihan, administrasi kepegawaian, pemeliharaan dan perawatan


kenderaan dinas, peralatandan perlengkapan kantor dan asset

lainnya;

5.6. Melaksakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian

dan inventarisasi barang –barang inventaris;

5.7. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dii

lingkungan BKPSDM;

5.8. Mengumpulkan bahan penyusunan pemberian Surat Perintah Tugas

(SPT) dan Surat Pemberitahuan Perjalanan Dinas (SPPD);

5.9. Mengumpulkan bahan pembinaan pemantauan kehadiran pegawai

melalui evaluasi daftar hadir secara berkala dalam rangka penegakan

disiplin PNS dilingkungan BKPSDM;

5.10. Mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan dan pengusulan

KARPEG, KARIS, TASPEN dan ASKES;

5.11. Melaksakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian

pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/ janji pegawai, gaji

berkala, SKP, Cuti, Diklat, Mutasi pegawai, serta menyusun

berkas/bumdel kepegawaian menurut petunjuk indeks

surat/permasalahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai di

lingkungan BKPSDM ;

5.12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawaian;

5.13. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokoknya.

Kasubbag Keuangan

1. Nama jabatan : Kasubbag Keuangan

2. Eselon : IV.a

3. Letak Jabatan : Sekretariat BKPSDM

4. Rumusan Tugas : Memimpin sub Bagian Keuangan mempunyai

tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan

penyusunan administrasi keuangan, verifikasi,


perbendaharaan, pembukuan, pelaporan,

realisasi fisik dan keuangan.

5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;

5.2. Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep

kebijakan dalam bidang keuangan;

5.3. Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk

hukum daerah dalam bidang keuangan;

5.4. Mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dalam bidang administrasi keuangan;

5.5. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan

keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

5.6. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ;

5.7. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan persemester;

5.8. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

5.9. Melaksanakan penyusunan program perencanaan Daftar Usulan

Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran

Satuan Kerja di lingkungan BKPSDM;

5.10. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam

pengelolaan keuangan;

5.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokoknya.

1.4.3 BIDANG PENGADAAN DAN PENILAIAN KINERJA ASN

Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan

1. Nama Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN

2. Eselon : III b


3. Letak Jabatan : BKPSDM

4. Rumusan Tugas : Memimpin Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja

ASN dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan

sumber daya kepegawaian, penyusunan formasi,

rekruitmen kepegawaian, melakukan penyiapan

bahan evaluasi kinerja, disiplin, penghargaan, tanda

jasa, cuti, administrasi norma, standar, prosedur dan

sistem kerja kepegawaian.

5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun rumusan kebijakan pengadaan dan pemberhentian ASN;

5.2. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan;

5.3. Menyelenggarakan pengadaan ASN dan PPPK;

5.4. Melaksanakan koordinasi administrasi pemberhentian ASN;

5.5. Melaksanakan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian ASN;

5.6. Melaksanakan fasilitasi lembaga profesi ASN;

5.7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan

pemberhentian ASN;

5.8. Merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan ASN;

5.9. Melakukan perencanaan pelaksanaan penilaian kinerja dan

penghargaan ASN;

5.10. Mengelola administrasi penilaian kinerja ASN;

5.11. Melakukan pengawasan dan evaluasi hasil penilaian kinerja ASN;

5.12. Melaksanakan verifikasi usulan pemberian penghargaan ASN;

5.13. Melaksanakan koordinasi usulan pemberian penghargaan ASN;

5.14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penghargaan ASN;

5.15. Melaksanakan Mengelola manajemen disiplin ASN;


5.16. Melaksanakan pengelolan administrasi cuti ASN;

5.17. Melaksanakan pengelolaan kartu pegawai, karis, karsu dan polis

taspen;

5.18. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional

ASN;



Kasubbid Bidang Pengadaan dan Fasilitasi Profesi ASN

1. Nama Jabatan : Kasubbid Pengadaan dan Fasilitasi Profesi ASN

2. Eselon : IV a

3. Letak Jabatan : Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN

4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Pengadaan dan Fasilitasi

Profesi ASN dalam menyiapkan bahan penyusunan

perumusan perencanaan pengadaan dan

pemberhentian ASN, fasilitasi kelembagaan profesi

ASN, mengkoordinasikan tata hubungan kerja di

setiap jenjang kepengurusan, mengelola jabatan

fungsional ASN, dan menyiapkan bahan pembinaan,

petunjuk teknis, koordinasi, evaluasi dan pelaporan

di bidang pengadaan dan fasilitasi ASN.

5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana Bidang

Pembinaan dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5.2. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan, pembinaan dan

pengembangan karier pegawai sebagai bahan usulan kepada Kepala

BKPSDM;


5.3. Menyiapkan data untuk penyusunan formasi sebagai bahan

penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan pengembangan karier

pegawai;

5.4. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan

penerimaan/ pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

5.5. Melaksanakan administrasi untuk pelaksanaan status Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) dan pengembangan karier pegawai;

5.6. Menyusun dan meneliti pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan

fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5.7. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pegawai

dan penyelesaian hukum kepegawaian, dispilin pegawai, perkawinan

dan perceraian pegawai;

5.8. Melaksanakan pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai;

5.9. Menyelenggarakan administrasi kesejahteraan pegawai dan

pemberian penghargaan kepada pegawai;

5.10. Mengelola/menerbitkan Surat Izin Cuti Pegawai;

5.11. Mengelola penerbitan kartu pegawai, karis, karsu, polis taspen, askes

dll;

5.12. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan pembinaan,

penilaian kinerja pegawai dan penyelesaian hukum kepegawaian;

5.13. Menghimpun dan memfasilitasi pembuatan produk-produk hukum

pegawai;

5.14. Menyiapkan bahan dalam rangka menghimpun dan mempelajari

Peraturan Perundang-undangan, petunjuk teknis dan bahan lainnya

yang berhubungan dengan kedudukan dan pemberian bimbingan

dan penyuluhan hukum kepegawaian;

5.15. Menyelenggarakan proses pembuatan izin perceraian bagi PNS,

hukuman disiplin Pegawai dan masalah hukum Kepegawaian lainya;

5.16. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja;


5.17. Melaporkan hasil kegiatan Sub Pengadaan dan Fasilitasi Profesi ASN

kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN baik

secara lisan maupun tertulis;

5.18. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN

1. Nama Jabatan : Kasubbid Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

ASN

2. Eselon : IV a


4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Penilaian Kinerja dan

Penghargaan ASN dalam pelaksanaan tugas

menyiapkan bahan penyusunan perumusan

perencanaan penilaian, menginformasikan,

menganalisis, mengevaluasi, verifikasi terkait

indikator penilaian kinerja aparatur, mengelola

manajemen ASN dan menyiapkan bahan pembinaan,

petunjuk teknis, koordinasi, evaluasi dan pelaporan

dibidang penilaian kinerja dan penghargaan ASN.

5. Uraian Tugas :

5.1. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pemberhentian dan pensiun serta kesejahteraan pegawai;

5.2. Mengumpulkan bahan dan pengelolaan administrasi pemberhentian

dan pensiun serta kesejahteraan pegawai;

5.3. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja Badan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5.4. Menyusun rencana kebutuhan Bidang Pensiun dan Kesejahteraan

Pegawai sebagai bahan usulan kepada Kepala Badan;


5.5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi cuti pegawai,

pemberhentian dan pensiun pegawai serta kesejahteraan pegawai;

5.6. Mengumpulkan bahan-bahan pengelolaan kartu pegawai, karis,

karsu, polis Taspen, Askes;


atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbid Perencanaan dan Program

1. Nama Jabatan : Kasubbid Perencanaan dan Program

2. Eselon : IV.a


4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Perencanaan dan

Program dalam melaksanakan tugas menyiapkan

bahan penyusunan perumusan perencanaan

kerja badan kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia dan menyiapkan bahan

pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi, evaluasi

dan pelaporan dibidang Perencanaan dan

Program.

5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Bina Program,

Evaluasi dan Pelaporan;

5.2. Mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan;

5.3. Mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan rancangan produk

hukum daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam bidang bina

program, evaluasi dan pelaporan;

5.4. Mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan laporan hasil

penelitian berdasarkan lintas bidang pada BKPSDM untuk


penyusunan program pelaksanaan kegiatan Bina Program, Evalusi

dan Pelaporan;

5.5. Mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKPSDM dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (LKjIP) BKPSDM setiap tahun;

5.6. Melaksanakan kegiatan penelitian melalui koordinasi dalam rangka

pengembangan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta

melakukan identifikasi awal dan studi pra kelayakan pembangunan

pada BKPSDM;

5.7. Melaksanakan penyusunan program pembangunan dengan instansi

terkait untuk mengoptimalkan perencanaan program di lingkup

BKPSDM;

5.8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian dan program secara

berkala untuk mengetahui hambatan dan mencari solusi

pemecahannya;


atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

1.4.4. BIDANG MUTASI DAN INFORMASI ASN

Kabid Mutasi dan Informasi ASN

1. Nama Jabatan : Kabid Mutasi dan Informasi ASN

2. Eselon : III b

3. Letak Jabatan : BKPSDM

4. Rumusan Tugas : Memimpin Bidang Mutasi dan Informasi

Kepegawaian dalam pelaksanaan tugas mutasi

pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem

informasi kepegawaian serta pengelolaan arsip

kepegawaian.


5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja badan

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

5.2. Merumuskan kebijakan mutasi, promosi, pemberhentian dan

pengelolaan informasi kepegawaian;

5.3. Menyusun rencana kebutuhan bidang mutasi dan informasi asn

dalam rangka penyusunan petunjuk teknis mutasi kepegawaian,

dokumentasi dan informasi kepegawaian;

5.4. Menyusun dan mengembangkan sistem pengolahan data

dokumentasi dan informasi kepegawaian;

5.5. Menyelenggarakan proses mutasi, promosi, pemberhentian,

pengolahan data, dokumentasi dan informasi kepegawaian;

5.6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan

pensiun pegawai;

5.7. Menyelanggarakan koordinasi mutasi, promosi, pemberhentian,

pengolahan data, dokumentasi dan informasi kepegawaian;

5.8. Melaksanakan verifikasi dokumen mutasi, promosi, pemberhentian

dan database informasi kepegawaian;

5.9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi, promosi,

pemberhentian dan database informasi kepegawaian;




Kasubbid Mutasi Kepegawaian

1. Nama Jabatan : Kasubbid Mutasi ASN

2. Eselon : IV a

3. Letak Jabatan : Bidang Mutasi dan Informasi ASN

4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Mutasi ASN dalam

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

rancangan teknis dalam penyelesaian administrasi

kepangkatan dan mutasi kepegawaian lainnya.

5. Uraian Tugas :

5.1. Merencanakan dan melaksanakan mutasi, kepangkatan, promosi dan

pemberhentian;

5.2. Memverifikasi dokumen mutasi, kepangkatan, promosi dan

pemberhentian;

5.3. Melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan

pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;

5.4. Menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;

5.5. Membuat daftar nominatif kenaikan pangkat dan pensiun;

5.6. Memverifikasi dan mengusulkan berkas usulan kenaikan pangkat

dan pensiun;

5.7. Memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;

5.8. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi, kepangkatan, promosi

dan pemberhentian;


sesuai dengan tugas.


Kasubbid Informasi ASN

1. Nama Jabatan : Kasubbid Informasi ASN

2. Eselon : IV a

3. Letak Jabatan : Bidang Mutasi dan Informasi ASN

4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Informasi ASN mempunyai

tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan

informasi kepegawaian.

5. Uraian Tugas :

5.1. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi

kepegawaian;

5.2. Memverifikasi dokumentasi dan informasi kepegawaian;

5.3. Mengelola sistem dokumentasi dan informasi kepegawaian;

5.4. Menyusun dan menganalisis data kepegawaian melalui sistem

komputerisasi;

5.5. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan arsip data secara berkala

serta membuat buku data kepegawaian;

5.6. Membuat rekapitulasi daftar urut kepangkatan;

5.7. Melakukan rekonsiliasi data ASN;

5.8. Mengevaluasi dan pelaporan sistem informasi kepegawaian;



1.4.5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN

Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN

1. Nama Jabatan : Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia

ASN

2. Eselon : III b


3. Letak Jabatan : BKPSDM Kota Lhokseumawe

4. Rumusan Tugas : Memimpin Bidang Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia ASN dalam

melaksanakan tugas pengembangan sumber

daya aparatur, menyusun daftar kebutuhan

diklat penjenjangan, diklat teknis fungsional dan

melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan

kompetensi..

5. Uraian Tugas :

5.1. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil

negara;

5.2. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;

5.3. Merumuskan perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan, diklat

teknis fungsional dan sertifikasi diklat;

5.4. Melaksanakan fasilitasi diklat penjenjangan, diklat teknis fungsional

aparatur sipil negara;

5.5. Melaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang sumber daya

aparatur sipil negara;

5.6. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan aparatur

sipil negara;

5.7. Melaksanakan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan

ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

5.8. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;



Kasubbid Diklat dan Sertifikasi

1. Nama Jabatan : Kasubbid Diklat dan Sertifikasi

2. Eselon : IV a

3. Letak Jabatan : Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia ASN


4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Diklat dan Sertifikasi

dalam melaksanakan perencanaan, penyiapan,

koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan penjenjangan dan mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok Bidang

Pendidikan dan Pelatihan

5. Uraian Tugas :

5.1. Menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan dan diklat teknis

fungsional aparatur sipil negara;

5.2. Menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan dan diklat

teknis fungsional aparatur sipil negara;

5.3. Mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis

fungsional;

5.4. Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian;

5.5. Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

5.6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;



Kasubbid Pengembangan Kompetensi

1. Nama Jabatan : Kasubbid Pengembangan Kompetensi

2. Eselon : IV a

6. Letak Jabatan : Bidang Pengembangan Sumber Daya

3. Manusia ASN

4. Rumusan Tugas : Memimpin Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi mempunyai tugas pokok

melaksanakan perencanaan, penyiapan dan


penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

teknis fungsional.

5. Uraian Tugas :

5.1. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;

5.2. Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan

sosial;

5.3. Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan aparatur sipil

negara;

5.4. Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;

5.5. Melaksanakan analisis kompetensi aparatur sipil negara yang

dibutuhkan baik diklat dan/atau kualifikasi pendidikan yang

dibutuhkan;

5.6. Menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan

kompetensi aparatur sipil negara;

5.7. Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan

kompetensi aparatur sipil negara;

5.8. Melaksanakan penyeleggaraan atau mengusulkan peserta Ujian Dinas

dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;


sesuai dengan tugas.

Selanjutnya Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe Tahun 2016 dengan rincian

sebagai berikut:


Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe

Per 31 Desember 2017

Rincian Uraian Jumlah Pegawai

Jabatan

Struktural Fungsional

41 1

Orang Orang

Eselon II III IV

1 4 9

Orang Orang Orang

Golongan IV III II

6 24 12

Orang Orang Orang

Pendidikan S2 S1

DIII SLTA

6 21 6 9

Orang Orang Orang Orang

Pegawai THL Grade A

7 Orang

Pegawai THL Grade B 6 Orang

Pegawai THL Grade C

23 Orang

1.5 Sitematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang telah

ditetapkan dalam Renstra dan sejauh mana pencapaiannya, apa kendala-

kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif apa yang sudah dan akan

diambil dimasa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat profil Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Lhokseumawe, latar belakang penyusunan

LKjIP, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi dan sistematika

penyajian.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara singkat unsur rencana strategis tahun 2012-2017,

visi, misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Lhokseumawe, perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun

2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, akuntabilitas

keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Lhokseumawe tahun 2016, kendala pelaksanaan kegiatan dan

stretegi pemecahan masalah.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau

kegagalan, capaian kegiatan dan capaian realisasi keuangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Lampiran 1 Perencanaan Strategis Tahun 20012-2017

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2016

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Lampiran 5 Penetapan Kinerja Tahun 2016


BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2018

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam

Renstra. RKT ditetapkan pada awal Tahun 2018. RKT Tahun 2018 memuat

target kinerja Tahun 2018 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

RKT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Lhokseumawe Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran. Indikator dan target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan administrasi perkantoran dengan target selama 1 tahun.

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

Indikator dan target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibeli/diperbaiki dengan

target sebanyak 19 unit.

Sasaran strategis ketiga yaitu peningkatan Sumber Daya Aparatur BKPSDM.


a. Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang diikuti

dengan target sebanyak 5 kali.

Sasaran strategis keempat yaitu peningkatan perencanaan SKPD. Indikator

dan target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Jumlah laporan keuangan dan kinerja setiap tahun dengan target

sebanyak 14 buku.

Sasaran strategis kelima yaitu meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur.



a. Tercapainya pelaksanaan kinerja organisani dan aparatur Pemko

Lhokseumawe dengan target sebanyak 1 kali.

b. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

Pemko Lhokseumawe dengan target sebanyak 51 orang

c. Meningkatkan sistem data base kepegawaian yang lengkap dan akurat

dan tersedianya Dokumen Peremajaan Data PNS dengan target sebanyak

30 buku.

d. Terselenggaranya ujian dinas dan penyesuian kenaikan pangkat dengan

target sebanyak 120 orang.

Sasaran strategis keenam yaitu meningkatnya pembinaan dan pengembangan

aparatur.


a. Terpenuhinya jabatan struktural yang kosong dengan target sebanyak 4

kali pelantikan.

b. Terlaksananya proses kenaikan pangkat dan tertibnya administrasi

pegawai dengan target 2 periode (periode April dan Oktober 2018).

c. Terlaksanannya penyerahan satya lencana karya satya degan target

sebanyak 110 orang.

d. Terlaksanannya sidang penetapan hukuman disiplin ASN degan target

sebanyak 4 kali.

e. Terlaksanannya kegiatan sumpah/janji ASN degan target sebanyak 120

orang.

f. Terlaksanannya penyerahan penghargaan bagi PNS masa purna bhakti

dengan target sebanyak 20 orang.


g. Tersedianya data informasi kepegawaian yang baik serta tersedianya

data informasi tenaga honorer dan tenaga bakti dengan target selama 1

tahun.

h. Terselengarannya pengelolaan sistem informasi tata letak naskah (SITA)

yang baik degan target sebanyak 4.358 orang.

i. Terpenuhinya jabatan pemimpin tinggi pratama di lingkungan Pemko

Lhokseumawe dengan target sebanyak 1 kali.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagaimana yang telah kami perjanjikan dengan Walikota

Lhokseumawe di dalam Penetapan Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran, melalui pelaksanaan program yaitu :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran

sebesar Rp. 616.562.080,-

2. Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatkan sarana dan prasarana kantor,

melalui pelaksanaan program yaitu:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

anggaran sebesar Rp. 76.000.000,-

3. Sasaran Strategis Ketiga yaitu peningkatan Sumber Daya Aparatur

BKPSDM, melalui pelaksanaan program yaitu :

Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran sebesar

Rp. 48.000.000,-

4. Sasaran Strategis Keempat yaitu peningkatan perencanaan SKPD, melalui

pelaksanaan program yaitu :

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

dengan Anggaran sebesar Rp. 1.400.000,-

5. Sasaran Strategis Kelima yaitu meningkatnyan pelayanan dan kinerja

aparatur, melalui pelaksanaan program yaitu :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

anggaran sebesar Rp. 854.529.702,-


6. Sasaran Strategis Keenam yaitu meningkatnya pembinaan dan

pengembangan aparatur melalui pelaksanaan program yaitu :

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 578.630.600,-


BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

33..11 CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program

dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja

dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran,

kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada ouput kegiatan dan

outcome program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat

keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

dengan menggunakan indikator hasil program (outcome) dan keluaran (output)

serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (input) berupa sumber

daya.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan

pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah.

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa

semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian

yang makin baik.

Perhitungan prosentase pencapaian tingkat capaian (Lampiran

Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponem

realisasi,dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus:

Rencana Tingkat Capaian = Persentase Pencapaian X 100% Rencana


2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

% Pencapaian Kinerja = Rencana- (Realisasi–Rencana) X 100% Rencana

Dalam pengukuran indikator kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe tahun 2018,

rumusan yang dipakai adalah rumusan pertama karena umumnya realisasi

tidak ada yang melebihi target yang direncanakan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator kinerja utama di tetapkanlah kategori

pencapaian kinerja ke dalam empat katageri berikut:

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I Lebih dari 85% Sangat Baik

II 70% sampai 75% Baik

III 55% sampai 67% Cukup

IV Kurang dari 55% Kurang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi intansi pemerintah.

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2018 didasarkan pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Lhokseumawe. Pengukuran kinerja meliputi penetapan capaian

penetapan capaian target setiap indikator kinerja yang telah dituangkan dalam

formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018. Pengukuran kinerja


Lhokseumawe dituangkan dalam lampiran Formulir Pengukuran Kinerja

(Formulir PK) Tahun 2018. Adapun realisasi kegiatan Badan Kepegawaian dan


Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe adalah sebagai

berikut :

No

Sasaran

Indikator

Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7

1.

Meningkatkan sumber daya aparatur kepegawaian secara optimal terhadap pelayanan publik dan tertibnya administrasi kantor secara efektif dan aparatur

Peningkatan persentase penyediaan administrasi perkantoran

Bulan 12 12 100%

2. Meningkatkan kelancaran kinerja aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dibeli

Unit 3 3 100%

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diperbaiki

Unit 17 17 100%

3. Meningkatnya Pelayananan Kinerja Aparatur Daerah

Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang diikuti

Kali 5 3 60%

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan melalui peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BKPSDM

Tersedia

/Tidak

Tersedia

Tersedia

(1 Dok)

Tersedia

(1 Dok)

100%



Tercapainya Pelaksanaan Kinerja Organisasi dan Aparatur

Kali 1 1 100%

Jumlah peserta Diklat Prajabatan

Orang 51 51 100%

Tersedianya Dokumen Peremajaan Data PNS

Buku 30 30 100%

Jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat

PNS 120 96 80%

6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Karier PNS

Kali

Pelantik

an

4 4 100%

Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Periode Periode

April

dan

Oktober

Periode

April

dan

Oktober

100%

Jumlah aparatur yang menerima Satya lancana

Orang 110 110 110%

Jumlah sidang penetapan hukuman disiplin ASN

Kali 4 4 100%

Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan sumpah ASN di Pemko Lhokseumawe

Orang 120 120 100%

Jumlah ASN purna bhakti yang menerima penghargaan

Orang 120 98 82%


Jumlah evaluasi dan verifikasi tenaga honorer dan tenaga bakti

Kali 1 1 100%

Jumlah pengelolaan sistem informasi tata letak naskah

Orang 4.358 0 0%

Periode pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pemimpin tinggi pratama

Kali 1 1 100%

Berdasarkan tabel pengukuran Kinerja tersebut maka di peroleh nilai

rata- rata tingkat capaian sasaran strategis/indikator kinerja utama Badan


pada tahun 2018 yaitu sebesar 95%.

3.1.1 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR

KINERJA TAHUN 2018

Pada Tahun 2018, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Lhokseumawe menetapkan 6 (Enam) sasaran yang sesuai

dengan dokumen perencanaan Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Lhokseumawe

Tahun 2017 – 2022 dan sebanyak 19 Indikator yang mendukung tercapainya

sasaran dan Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

Berikut akan disajikan analisis pencapaian sasaran dan indikator kinerja


Lhokseumawe tahun 2018:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran 1:

“Meningkatkan sumber daya aparatur kepegawaian secara optimal terhadap pelayanan publik dan tertibnya administrasi kantor secara efektif dan

aparatur“


INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5


Bulan 12 12 100%

Rata-rata Capaian Kinerja …………………………….………: 100%

Analisis Kinerja Untuk Sasaran 1 adalah sebagai Berikut :

1. Peningkatan Persentase Penyediaan administrasi perkantoran;

Penyelenggaraan administrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe berjalan lancar

dan baik kerena didukung dengan penyediaan administrasi perkantoran.

Capaian Kinerja indikator ini adalah 100% dengan realisasi terpenuhinya

pelayanan administrasi kantor sebanyak 12 bulan dari target yang

diharapkan sebanyak 12 bulan sama seperti tahun sebelumnya.

Tabel 3.2


“Meningkatkan kelancaran kinerja aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur“

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Unit 3 3 100%


Unit 17 17 100%

Rata-rata Capaian Kinerja ……...………………………………: 100%


1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dibeli;

Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe mencapai

target kinerja sebesar 100%. Sarana dan prasarana yang dibeli dengan


realisasi terdiri dari peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 unit

dari target yang diharapkan sebanyak 3 unit.

2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diperbaiki;

Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki/terpelihara dengan baik

sebanyak 17 unit dengan target yang diharapkan sebanyak 17 unit.

Dengan demikian sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.3


“Meningkatnya Pelayananan Kinerja Aparatur Daerah“

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Kali 5 3 60%

Rata-rata Capaian Kinerja …...…………………………………: 60%


1. Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang diikuti;

Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki/terpelihara dengan baik

sebanyak 17 unit dengan target yang diharapkan sebanyak 17 unit.

Dengan demikian sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.4


“Meningkatkan akuntabilitas pelaporan melalui peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan“

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Tersedia/Tidak Tersedia

Tersedia (2 Dok)

Tersedia (2 Dok)

100%

Rata-rata Capaian Kinerja …….…………………………..……: 100%



1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BKPSDM;

Untuk dokumen perencanaan dan pelaporan BKPSDM Kota

Lhokseumawe terdapat 1 dokumen. Capaian kinerja indikator ini adalah

100% dimana dokumen tersebut merupakan dokumen yang selalu tersedia

dan disiapkan setiap tahunnya, yaitu Dokumen Rencana Kerja (Renja)

BKPSDM Kota Lhokseumawe tahun 2019.

Tabel 3.5


“Meningkatnya Pelayananan Kinerja Aparatur Daerah“

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Tercapainya Pelaksanaan Kinerja Organisasi dan Aparatur

Kali 1 1 100%


Orang 51 51 100%


Buku 30 30 100%

Terselenggaranya ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat

Orang 120 96 80%



1. Tercapainya Pelaksanaan Kinerja Organisasi dan Aparatur;

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelengaraan pengembangan

sistem e-performance pada tahun ini sudah dapat dipenuhi dan akan

sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2019 dan capaian indikator kinerja

kegiatan ini adalah 100%.

2. Jumlah peserta Diklat Prajabatan;

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS Pemko

Lhokseumawe pada tahun 2018 untuk 51 orang CPNS yang ada terlaksana


dengan baik dan lancar. Capaian indikator kinerja kegiatan ini sesuai

dengan targer yang ingin dicapai yaitu 100%.

3. Tersedianya Dokumen Peremajaan Data PNS;

Terselenggaranya aplikasi kepegawaian dengan target yang diharapkan

adanya dokumen peremajaan data PNS, yaitu dengan indikator kinerja

tersedianya buku data PNS Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan

realisasi 30 buku dari target yang diharapkan 30 buku. Dengan demikian

sasaran strategis yang diharapkan tercapai sebesar 100%.

4. Terselenggaranya ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat;

Penyesuaian dan Kenaikan Pangkat bagi PNS Pemerintah Kota

Lhokseumawe yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan

Pangkat dengan realisasi sebanyak 96 orang dari target yang diharapkan

sebanyak 120 orang. Dengan demikian sasaran strategis yang diharapkan

tercapai sebesar 80%.

Tabel 3.6


Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur“

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Kali Pelantikan 4 4 100%

Periode kenaikan pangkat otomatis ASN

2 Periode

Periode

April dan

Oktober

Periode April

dan Oktober 100%

Jumlah aparatur penerima satya lencana karya satya

PNS 110 110 100%

Jumlah pelaksanaan pemantauan disiplin ASN

Kali 4 4 100%


PNS 120 120 100%


Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN masa purna bhakti

Kali 1 1 100%

Jumlah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi tenaga honorer dan tenaga bakti

Kali 1 1 100%

Jumlah pelaksanaan pengelolaan sistem informasi tata letak naskah

Orang 4.358 0 0%

Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama

Kali 1 1 100%



1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Karier PNS;

Pelaksanaan pembinaan karir PNS dengan target yang diharapkan

terpenuhinya jabatan struktural yang kosong, yaitu dengan realisasi

sebanyak 4 kali pelantikan dari target yang diharapakan 4 kali. Dengan

demikian sasaran strategis yang diharapkan tercapai sebesar 100%.

2. Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;

Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Kota Lhokseumawe

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan

yaitu sebanyak 2 periode (April dan Okrtober) kenaikan pangkat otomatis.

Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 100%.

3. Jumlah aparatur penerima satya lencana karya satya;

Penyerahan satya lancana karya satya dengan realisasi sebanyak 110 orang

dari target yang diharapakan sebanyak 110 orang. Dengan demikian

capaian indikator sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 100%.

4. Jumlah pelaksanaan pemantauan disiplin ASN;

Pelaksanaan pemantauan disiplin ASN dengan target yang diharapkan

meningkatnya disiplin ASN melalui sidang penetapan hukuman disiplin


ASN, yaitu dengan realisasi sebanyak 4 kali sidang dari target yang

diharapakan 4 kali. Dengan demikian sasaran strategis yang diharapkan

tercapai sebesar 100%.

5. Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan sumpah ASN di Pemko

Lhokseumawe;

Capaian indikator kinerja kegiatan Pelaksanaan Sumpah/janji PNS dalam

memenuhi kewajiban dan sumpah PNS mencapai 100% sesuai dengan

target yang ditetapkan yaitu Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah ASN di

Pemko Lhokseumawe sebanyak 120 orang.

6. Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN masa purna

bhakti;

Pelaksanaan pemberian pemberian penghargaan kepada ASN masa purna

bhakti dengan target yang diharapkan tercapainya dedikasi ASN, yaitu

dengan realisasi sebanyak 1 kali pelaksanaan dari target yang diharapakan

1 kali. Dengan demikian sasaran strategis yang diharapkan tercapai

sebesar 100%.

7. Jumlah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi tenaga honorer dan tenaga

bakti;

Pelaksanaan pemberian evaluasi dan verifikasi tenaga honorer dan tenaga

bakti dengan target yang diharapkan berfungsinya data informasi tenaga

honorer bakti dan THL yang baik, yaitu dengan realisasi sebanyak 1 kali

pelaksanaan dari target yang diharapakan 1 kali. Dengan demikian


8. Jumlah pelaksanaan pengelolaan sistem informasi tata letak naskah;

Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi tata letak

naskah tidak dapat terealisasi dikarenakan terjadi pengalihan anggaran ke

kegiatan lain yang lebih prioritas. Sehingga capaian indikator kinerja

kegiatan ini adalah 0%.

9. Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama;

Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dengan

target yang diharapkan terpenuhinya jabatan pemimpin tinggi pratama di

lingkungan pemko Lhokseumawe, yaitu dengan realisasi sebanyak 1 kali

pelaksanaan dari target yang diharapakan 1 kali. Dengan demikian



3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERKA TAHUN 2016, 2017 DAN

2018

Jika di bandingkan dengan capaian Kinerja tahun lalu maka terdapat

penurunan dan peningkatan capaian kinerja pada 6 sasaran yang ada yang

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dikarenakan beberapa kegiatan

tidak dapat terlaksana ( tidak dapat terealisasi ) pada tahun 2017. Berikut

perbandingan Capaian Kinerja dengan beberapa tahun sebelunnya.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015, 2016, dan 2017

No Sasaran

Persentase Capaian Kinerja Peningkatan

/Penurunan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1


92 100 100 0

2

Meningkatkan kelancaran kinerja aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur

96 100 100 0

3 Meningkatnya Pelayananan Kinerja Aparatur Daerah

0 0 60 60

4

Meningkatkan akuntabilitas pelaporan melalui peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

100 100 100 0

5 Meningkatnya Pelayananan Kinerja Aparatur Daerah

79 100 95 -5

6 Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

95 55 90 35

Rata-rata 80 72 95 23

3.1.3 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2018


Berikut penyajian keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja serta

upaya yang akan di lakukan di masa yang akan datang:

No Sasaran Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Kategori Capaian

Upaya Perbaikan

1 2 3 4 5 6

1.



100% Sangat Baik

Akan dipertahankan capaian kinerja di tahun berikut

2. Meningkatkan kelancaran kinerja aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur


100% Sangat Baik



100% Sangat Baik




60% Baik Akan ditingkatkan lagi capaian kinerja dengan mengupayakan realisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan melalui peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan


100% Sangat Baik


5. Meningkatnya Pelayananan

Tercapainya Pelaksanaan

100% Sangat Baik

Akan dipertahankan


Kinerja Aparatur Daerah

Kinerja Organisasi dan Aparatur

capaian kinerja di tahun berikut


100% Sangat Baik



100% Sangat Baik


Terselenggaranya ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat

80% Baik Akan ditingkatkan lagi capaian kinerja dengan mengupayakan realisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


100% Sangat baik


Periode kenaikan pangkat otomatis ASN

100% Sangat baik


Jumlah aparatur penerima satya lencana karya satya

100% Sangat baik


Jumlah pelaksanaan pemantauan disiplin ASN

100% Sangat Baik



100% Sangat baik


Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN masa purna

100% Sangat baik



bhakti

Jumlah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi tenaga honorer dan tenaga bakti

100% Sangat baik


Jumlah pelaksanaan pengelolaan sistem informasi tata letak naskah

0% Sangat Kurang

Akan diusulkan kembali kegiatan yang mendukung indikator ini di tahun berikut dikarenakan tahun ini terjadi pengalihan anggaran pada kegiatan ini ke kegiatan yang lebih prioritas

Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama

100% Sangat baik


Dari keseluruhan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe,

maka secara global ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan karena

kurangnya anggaran/tidak memadai anggaran pada APBK Lhoseumawe

sehingga ada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan.

2. Standar pelatihan/kegiatan dan pelayanan maksimal belum dapat

terpenuhi disebabkan masih terbatasnya sumber daya manusia dan

terbatasnya anggaran.


3. Fasilitas dan sarana penunjang masih kurang terutama fasilitas peralatan

kantor.

4. Efisiensi kinerja masih belum maksimal disebabkan masih kurangnya

pegawai/tenaga atau belum optimalnya kinerja aparatur dalam

menjalankan tugas.

5. Serta hal – hal yang di sebabkan diluar perencanaan yang telah

ditetapkan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

adalah sebagai berikut:

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

616.562.080

570.597.942

93%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.850.000

1.845.000 99%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

140.400.000 96.631.702 69%

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 99.727.100 99.717.100 99%

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 29.959.450 99%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

18.499.980 18.499.180 100%

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.812.500

5.810.930

99%

7. Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.140.000

1.140.000

100%


8. Penyediaan Makanan dan Minuman

8.962.500

7.960.000

89%

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah

169.500.000

169.278.730

99%

10. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

140.670.000

139.755.850

99%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

76.000.000

57.227.850

75%

1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

15.000.000

14.835.000

99%

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3.000.000 2.994.500 99%

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

29.300.000

28.698.350 98%

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas/Operasional 18.000.000 0 0%

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10.700.000

10.700.000

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

48.000.000

28.650.600

60%

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 40.000.000

28.650.600

60%

Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja 1.400.000 1.400.000 100%

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.400.000 1.400.000 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

854.529.702 631.580.734 74%


1. Pengembangan Sistem E-Performance 573.000.000

374.041.000

65%

2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

200.209.502

176.674.214

88%

3. Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

48.320.200 48.230.200 99%

4. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

33.000.000

32.635.320 99%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 578.630.600 485.831.250 84%

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 34.155.000

29.972.750

88 %

2. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pengkat Otomatis PNS

61.150.000

60.945.000

99%

3. Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya

50.000.000 49.948.500 99%

4. Pelaksanaan Sidang Penetapan Hukuman Disiplin ASN

30.000.000 26.610.000 89%

5. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 15.786.600 15.786.600 100%

6.

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bakti

28.545.000

28.545.000 100,00

7. Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti

10.000.000 10.000.000 100%

8. Pengelolaan Sistem Informasi Tata Letak Naskah (SITA)

0 0 0%-

9. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 348.994.000 264.023.400 76%


Dari tabel realisasi anggaran diatas dapat diukur untuk mempermudah

interpretasi/pemahaman terhadap tingkat capaian kinerja dari tingkat capaian

outcome dan output dengan nilai dan interpretasi sebagai berikut:

No. Nilai Angka Interpretasi

1 >91-100 Memuaskan

2 >90-85 Baik

3 >80-75 Cukup

4 >70-50 Kurang


BBAABB IIVV

PP EE NN UU TT UU PP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan


Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2018. Badan


dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu Rencana

Strategis telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan

kebijaksanaan.

Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2018,

pencapaiannya rata-rata mencapai 95% meskipun ada beberapa sasaran yang

belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan

pencapaian tidak optimal antara lain masalah Kurangnya Sumber Daya

Manusia dan anggaran yang kurang memadai.

Akhirnya, semoga LKjIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Badan


dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JLN. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA LHOKSEUMAWE 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang: a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran

keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah

dItetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

ditegaskan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama

d lingkungan instansi masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Lhokseumawe

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan Laporan

LPPD, LKPJ, dan ILPPD;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesi Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal : Januari 2019 00

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe;

2. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe;

3. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe;

LAMPIRAN :

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

NO SASARANINDIKATOR KINERJA

UTAMAINDIKATOR KINERJA PENGUKURAN/ RUMUS SATUAN

Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Cakupan pelayanan administrasi

perkantoranPersentase pelayanan perkantoran Persen

Cakupan pelayanan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase penyediaan sarana Prasarana

aparaturPersen

Persentase tingkat disiplin Aparatur Persentase tingkat disiplin Aparatur Persen

Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal yang diikuti

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal yang diikutiKegiatan

Cakupan Penyediaan Dokumen

perencanaan SKPK

Jumlah Dokumen

perencanaan SKPKDokumen

Cakupan Penyelenggaran Pameran

Daerah

Jumlah Penyelenggaran Pameran

DaerahKegiatan

Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Struktural


Pendidikan dan Pelatihan StrukturalPersen

Cakupan Pelayanan Administrasi

KepegawaianPeriode Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bulan

2 Meningkatnya

Pengembangan dan

Pemanfaatan TIK

Penyelenggaraan

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Adanya Sistem Informasi Kepegawaian dan

Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis elektronikAda

KEPUTUSAN KEPALA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN


INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEMAWE

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja dan Keuangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA LHOKSEUMAWE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MOHD. NUR, M.Pd Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Lhokseumawe Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : SUAIDI YAHYA Jabatan : Walikota Lhokseumawe Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

,

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA LHOKSEUMAWE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MOHD. NUR, M.Pd

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Lhokseumawe

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA LHOKSEMAWE

TAHUN ANGGARAN : 2019

No SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoranPersen 100


prasarana aparaturPersen 100

Persentase tingkat disiplin Aparatur Persen 100

Cakupan kegiatan pendidikan dan

pelatihan formal yang diikutiKegiatan 1


perencanaan SKPKDokumen 1

Persentase Pejabat ASN yang Telah

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Struktural

Persen 3,15


KepegawaianBulan 12

2 Meningkatnya Pengembangan

dan Pemamfaatan TIKAdanya Sistem Informasi Kepegawaian dan

Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis

elektronik

Ada/Tidak Ada

ANGGARAN KET.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.527.080Rp APBK

2 Program peningkatan saran dan Prasana Aparatur 188.000.000Rp APBK

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 128.960.000Rp APBK

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.000.000Rp APBK

5 Progaram Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja 1.400.000Rp APBK


7 Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur 589.020.125Rp APBK

2.091.318.671Rp APBKJumlah :

PERJANJIAN KINERJA

Meningkatnya Akuntabilitas


PROGRAM


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA LHOKSEUMAWE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MOHD. NUR, M.Pd Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Lhokseumawe

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUAIDI YAHYA Jabatan : Walikota Lhokseumawe

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 3 Desember 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

,

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA LHOKSEUMAWE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MOHD. NUR, M.Pd

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Lhokseumawe

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



KOTA LHOKSEMAWE


No SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoranPersen 100


prasarana aparaturPersen 100

Cakupan kegiatan pendidikan dan

pelatihan formal yang diikutiKegiatan 1


perencanaan SKPKDokumen 1



Struktural

Persen 2,86


KepegawaianBulan 12

2 Meningkatnya Pengembangan

dan Pemamfaatan TIKAdanya Sistem Informasi Kepegawaian dan

Sistem Pelaporan Kinerja Berbasis

elektronik

Ada/Tidak Ada

ANGGARAN KET.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 616.562.080Rp APBK

2 Program peningkatan saran dan Prasana Aparatur 76.000.000Rp APBK


5 Progaram Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja 1.400.000Rp APBK


7 Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur 578.630.600Rp APBK

2.175.122.382Rp APBK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



PROGRAM

Jumlah :



Visi : "Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki"

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)

2 5

1.1. 1.1.1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana

Aparatur100 Persen

Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Disiplin Aparatur 100 Persen

Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

yang diikuti

Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

yang diikuti1 Kegiatan

Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK Jumlah Dokumen Perencanaan SKPK 1 Dokumen

Cakupan Penyelenggaran Pameran

Daerah

Jumlah Penyelenggaran Pameran

Daerah1 Kegiatan


Pendidikan dan Pelatihan Struktural


Pendidikan dan Pelatihan Struktural2,86 Persen

Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Periode Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan

2.1. Meningkatnya

Pengembangan dan

Pemanfaatan TIK

2.1.1. Penyelenggaraan

Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Adanya Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem

Pelaporan Kinerja Berbasis elektronik

MATRIKS RENCANA STRATEGISTAHUN 2017- 2022

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENGUKURAN / RUMUS

TARGET THN AKHIR

RENSTRA/ RPJMD

1 3 4 7

Meningkatkan

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

Kategori

Reformasi

Birokrasi

Ada

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

dan Keuangan

Kategori Hasil Evaluasi

SAKIP


KOTA LHOKSEUMAWE


No SASARAN INDIKATOR KINERJA PERSEN

1Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran100 Persen 92,55 Persen 92,55


prasarana aparatur100 Persen 75,3 Persen 75,30

Persentase tingkat disiplin Aparatur 100 Persen 100 Persen 100,00

Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal yang diikuti1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00


perencanaan SKPK1 Dokumen 1 Dokumen 100,00



Struktural

2,86 Persen 0,00 Persen 0,00


Kepegawaian12 Bulan 12 Bulan 100,00

Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbasis Elektronik100,00Ada/Tidak Ada

PENGUKURAN KINERJA



REALISASI/

SATUANTARGET/ SATUAN

kattaa ppengga annttarr

Documents