kata pengantar - blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1584.pdf · terdapat beberapa faktor...

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat menyusun Rencana

Kerja tahun 2016. Hal ini dimaksudkan guna menentukan arah dan

pedoman yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan

kebijakan dan program serta kegiatan yang lebih jelas dan konkrit untuk

mengevaluasi kinerja yang lebih kondusif. Penyusunan Rencana Kerja

tahun 2016 merupakan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan agar

tepat sasaran sebagai salah satu alat mengukur dan mengevaluasi

akuntabilitas kinerja.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun

2016 ini masih belum sempurna. Menyadari keterbatasan yang ada, maka

kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan demi

sempurnanya penyusunan lebih lanjut.

Blitar, 18 Juni 2015 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar

Drs. MUCHSON, M.AP

Pembina Utama Muda NIP. 19630219 198903 1 007

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN ..…………………..……………….…………………. 1

1.1 Latar Belakang …………….............................…………... 1

1.2 Landasan Hukum ………....………………………………..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………..… 2

1.4 Sistematika Penyusunan .……………….....…………….…. 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERINDAG KOTA BLITAR TAHUN LALU ...................................

4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disperindag .……… 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...………………………..... 5

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD .............................................................................. 6

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD..………………..… 7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 8

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN .......................………........ 11

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJMN) ............. 11

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD........................ 11

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................... 12

BAB IV PENUTUP ......................................................…………………..… 16

4.1 Kesimpulan ...............……………………………….……….... 16

4.2 Saran - Saran ......................……………………………......... 16

iv

Lampiran :

1. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan industri dan perdagangan jasa bertujuan

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan

dana, sumberdaya dan hasil budidaya serta dengan

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan

hidup. Selain itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian

daerah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang

sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan

lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya serta

meningkatkan penguasaan serta mendorong terciptanya

teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan

terhadap kemampuan dunia usaha.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada tahun 2016

membuat Rencana Kerja Tahunan untuk menghimpun,

menggerakkan dan mengembangkan potensi serta sumber daya

yang dimiliki guna dimanfaatkan bagi kepentingan

pembangunan dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan

sinergi dari segenap sumber daya yang dimiliki secara efektif

dan efisien.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016 ini berdasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah


4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 07 Tahun 2008 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah :

1. Sebagai pedoman kerja para pelaksana program

2. Sebagai alat dan instrumen koordinasi bagi aparatur /

lembaga terkait

3. Sebagai acuan penyelesaian pekerjaan sesuai program pada

masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2016

4. Sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi Akuntabilitas

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

pada Tahun 2016

5. Sebagai salah satu dokumen Perencanaan yaitu program

kerja tahun berjalan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah

untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan

dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan kongkret

disertai standart pengukuran yang digunakan untuk

mengevaluasi kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rangkaian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016

diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika


penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

BAB I : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA

BLITAR TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan rencana Kerja SKPD

tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review

terhadap rancangan awal SKPD serta penelaahan

usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN dan KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan

Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

dan program kegiatan

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan secara singkat dari bab-bab

sebelumnya serta harapan-harapan yang diinginkan

di masa depan


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PERINDAG KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun

2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan, evaluasi merupakan rangkaian

kegiatan membandingkan realisasi (input), keluaran (output),

dan hasil (outcome) terhadap rencana.

Evaluasi program harus diarahkan kepada pelaksanaan dari

rencana yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan

pelaksanaan sampai pada tahap pasca pelaksanaan, sehingga

dapat diketahui sejauh mana mencapai kinerja tingkat

keberhasilan program didalam mencapai indikator sasaran

yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian indikator sasaran itulah yang dapat

dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan dari rangkaian

proses perencanaan dan pelaksanaan program bahkan lebih

dari pada itu tingkat capaian indikator sasaran tersebut dapat

dijadikan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban SKPD

didalam memenuhi tuntutan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat.

Berdasarkan realisasi program / kegiatan pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun 2016 Disperindag Kota Blitar telah

menetapkan 5 sasaran.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya

mencapai visi dan misi Kota Blitar para pelaku usaha / IKM

menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

a. Persaingan yang semakin ketat

b. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen

c. Adanya negara yang memberlakukan proteksi terhadap

produk tertentu


Hal ini diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang

mantab antar SKPD agar masalah-masalah yang mungkin

timbul dapat teratasi secara komprehensif.

Kebijakan / tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab adalah adanya perubahan

produk perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan

kegiatan di daerah, maka secara proaktif masing-masing

bagian / bidang melakukan koordinasi secara periodik dan

berkesinambungan baik dengan Pemerintah Pusat maupun

Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar. Disamping

aktif mengikuti perkembangan yang terjadi antara lain seperti

dengan mengikuti bimbingan teknis, diklat, rapat koordinasi

dan sejenisnya yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam

menghadapi persaingan global perlu memberikan motivasi serta

pelatihan yang berstandar nasional.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam melaksanakan program-program / kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Renstra periode 2011 – 2015 secara

global dapat dikatakan untuk tahun 2015 telah mencapai

kinerja yang maksimal ditandai dengan telah dilaksanakannya

program dan kegiatan secara tepat waktu walaupun masih

terdapat beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan / perwujudan dari misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional

sebagian kewenangan pemerintah dibidang Perindustrian dan

Perdagangan.

Layanan publik yang diberikan kepada masyarakat antara lain

:

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

2. Pelayanan Rekomendasi Angka Pengenal Importir-Umum

(API-U)

3. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha

PKL (SIPTU PKL)

4. Pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


5. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Tempat Penyimpanan

Migas

6. Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi Pendirian SPBU

7. Pelayanan Rekomendasi Pemberian Ijin Pembukaan Kantor

Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas

8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Industri (IUI)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berusaha untuk

mewujudkan misi Kota Blitar yakni mewujudkan pelaksanaan

pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif berdasarkan

prinsip-prinsip otonomi daerah untuk memperbaiki kualitas

hidup masyarakat yang meliputi perbaikan sosial dan kualitas

lingkungan dengan jalan pelatihan, fasilitasi sarana produksi

baik industri makanan / minuman, kerajinan, logam sandang

dan lain-lain sesuai dengan pemerintahan / aspirasi

masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menghambat dari penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar yaitu :

- Kurang memadainya jumlah tenaga yang menguasai

teknologi informasi

- Kurang sadarnya masyarakat Kota Blitar untuk

menggunakan produk khas Kota Blitar

- Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi bagi IKM

- Terbatasnya sarana dan prasarana IKM

Dari permasalahan – permasalahan tersebut dapat

menimbulkan dampak terhadap pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah maupun terhadap capaian program nasional.

Dengan selalu memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi

dan kebijakan yang menjadi dasar perumusan kegiatan-

kegiatan dengan strategi antara lain :


1. Mendorong pertumbuhan industri untuk penciptaan

lapangan kerja

2. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas

3. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman / kondusif

4. Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri

besar

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Globalisasi pasar bebas

2. Persaingan yang semakin ketat

3. Menurunnya daya beli masyarakat

4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi

5. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas

produk dalam negeri

Peluang :

1. Terbukanya peluang pasar dalam dan luar negeri

2. Banyaknya komoditas unggulan yang dapat dikembangkan

3. Adanya kemauan masyarakat untuk

menumbuhkembangkan usaha dibidang industri

perdagangan

4. Berkembangnya teknologi

Dengan mengkaji Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar dapat kita prediksikan bahwa

peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan

dalam negeri, perbaikan iklim usaha, peningkatan daya saing

ekspor, perbaikan iklim usaha serta peningkatan perlindungan

konsumen dan pengamanan pasar dapat dicapai dengan

optimal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Prioritas program yang dititikberatkan pada ekonomi

kerakyatan diantaranya melalui pemberdayaan IKM terbukti

mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah.


Pertumbuhan kelompok perdagangan dan jasa dalam struktur

PDRB Kota Blitar Tahun 2016 diprediksikan terus mengalami

peningkatan baik dari segi jumlah maupun proporsinya. Hal ini

sejalan dengan peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa

maupun penambahan dan peningkatan kualitas obyek wisata

di Kota Blitar.

Dalam implementasinya keberpihakan pemerintah Kota

Blitar pada ekonomi kerakyatan ini ditunjukkan antara lain

melalui upaya fasilitasi dan pembinaan pada industri kecil dan

menengah di Kota Blitar.

Selain dari uraian diatas perlu disampaikan bahwa salah

satu indikasi dari berkembangnya ekonomi kerakyatan adalah

banyaknya pelaku usaha sektor informal termasuk diantaranya

adalah PKL. Dengan penataan dan pembinaan secara terus

menerus maka keberadaan PKL di Kota Blitar relatif tertata dan

sampai saat ini belum sampai menimbulkan akses-akses

negatif seperti yang terjadi di kota-kota besar seperti

kemacetan dan kumuh.

Diperkirakan ekonomi Kota Blitar akan tumbuh di atas

angka pertumbuhan tahun 2015, sementara inflasi tidak akan

jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun

pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan,

Kecamatan maupun forum SKPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjaringan dan

penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (grass roots)

yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan

inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan

masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan


nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok

tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini

diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar

dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-

program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan

kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini

telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang

berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan

masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan

masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif

oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan

untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada

tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi

usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di

dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan

hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani

serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan

tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di

kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-

kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda

yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat

kecamatan.

c. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah

pembangunan tahunan para pemangku kepentingan

(stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan

prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan

masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan

sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan

dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja

Kecamatan dan Rencana SKPD Kota pada tahun berikutnya.


Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan

diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan

kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus

dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain

yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi

yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan

secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi

program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang

Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah

memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil

Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan

dari masing-masing Kelurahan.

d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub

fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor ) adalah wadah

bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas

prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang

Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya untuk mengisi

Rencana Kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya

difasilitasi oleh SKPD terkait, sehingga dalam pelaksanaan

forum SKPD diharuskan menghadirkan perwakilan dari

masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil

Musrenbang Kecamatan.

Pelaksanaan forum SKPD harus memperhatikan masukan

kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan

SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra

SKPD. Namun demikian dalam hal salah satu dokumen

tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum SKPD dapat

tetap dilakukan. Jumlah forum SKPD serta jadwal acara

pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA,

disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi

setempat. Dalam Forum SKPD diharapkan terjadi proses

sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang

Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang

Kecamatan dengan program / kegiatan SKPD pada tahun

yang bersangkutan.


BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL (RPJMN)

Penentuan isu daerah diwarnai oleh kebijakan nasional

dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan

pembangunan Nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh

Daerah. Sehingga penentuan arah kebijakan Kota Blitar sejalan

dengan arah kebijakan yang dituju oleh Nasional.

Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsinya, dimana

masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek

pembangunan. Dengan struktur masyarakat yang masih belum

terdidik secara merata, penerapan prinsip demokrasi di lapangan

kerap tidak mengikuti pakem dan cenderung destruktif. Dengan

ketimpangan sosial dan ekonomi yang belum terjawab sepenuhnya

oleh keberhasilan pembangunan, memunculkan bahaya laten yang

setiap waktu dapat dipicu baik oleh isu nasional maupun lokal.

Perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri

dipasar global, dimana penggunaan teknologi dan informasi sebagai

unggulan disamping faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga

kerja disertai peningkatan kualitas produk unggulan yang menjadi

andalan di Kota Blitar. Hal ini perlu dibarengi upaya yang serius

dalam memberikan bimbingan, pemberian sarana/prasarana serta

motivasi kerja kepada para pelaku usaha agar mantap dalam

menghadapi pasar global.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar terus berusaha

melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan perkapita

masyarakat dengan jalan memberikan bimbingan dalam rangka

peningkatan SDM serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil

industri dengan tujuan :

1. Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa


2. Pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan

3. Fasilitasi perijinan pengembangan usaha

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kecil dan

menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri serta

pemanfaatan sumber daya

5. Terfasilitasinya kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta serta kemudahan perijinan swasta

6. Meningkatnya dan memperluas jaringan Promosi/pemasaran

7. Meningkatnya wawasan dalam pengembangan investasi.

Adapun sasaran / rencana kerja adalah :

1. Terciptanya perlindungan konsumen

2. Meningkatnya pengawasan / pemantauan barang beredar

3. Teridentifikasinya pertumbuhan PKL dan para pelaku usaha

4. Meningkatnya pemasaran hasil produk dan berkembangnya usaha

para pelaku usaha

5. Meningkatnya jumlah investasi dalam upaya peningkatan kualitas

dan kuantitas produk

6. Terpenuhinya sarana untuk IKM untuk memperkuat jaringan

kluster industri

7. Meningkatnya kualitas SDM dan produk-produk IKM

8. Meningkatnya akses dan peluang pasar produk IKM

9. Meningkatnya gelar potensi produk IKM

10. Meningkatnya Investasi dan Penanaman Modal

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung dan merealisasikan program kegiatan

dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber

dari APBD. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar lintas SKPD bahkan

direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat


dijelaskan sebagaimana tertuang dalam matriks program lima

tahunan sebagaimana tersusun pada daftar lampiran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Kota Blitar dituangkan dalam 10 (sebelas)

program dan kebijakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

dinas/Operasional

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

m. Penyediaan Makanan dan Minuman

n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c. Pengadaan Mebeleur

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor


i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan

kegiatan :

a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman

Modal ke Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dengan kegiatan :

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

b. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen

c. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga

perlindungan Konsumen

6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan

kegiatan :

a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

b. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

7. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)

dengan kegiatan antara lain :

a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita

Cukai Palsu


8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan

kegiatan :

a. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan kerja Masyarakat di

Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Perindustrian

b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat

Jaringan Kluster Industri

c. Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil

Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan

Pengangguran di Bidang Perindustrian

9. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan

kegiatan :

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

10. Program Peningkatan Kapasitas SKPD dengan kegiatan :

a. Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar

Nasional

b. Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD


BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan uraian Rencana Kerja (Renja)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016 dapat

disajikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

4.1 KESIMPULAN

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar tahun 2016 disusun dengan landasan

perencanaan strategi Dinas dan mengacu pada strategi

Pembangunan Daerah.

2. Rencana Kerja (Renja) merupakan perencaan pembangunan

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

merupakan implementasi tugas dan fungsi yang harus

dipedomani dan dipertanggungjawabkan.

3. Rencana Kerja (Renja) sebagaimana pada uraian BAB III

beserta lampirannya merupakan detail pelaksanaan kegiatan

pada kurun waktu Tahun 2016

4. Rencana Kerja (Renja) dimaksud masih kurang sempurna

apabila dibandingkan dengan aspirasi yang berkembang pada

dinamika masyarakat utamanya pelaku industri dan

perdagangan di Kota Blitar, namun demikian telah pula

disesuaikan dengan anggaran dan skala prioritasnya.

4.2 SARAN – SARAN

1. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan

kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai

tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu

mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan

eksternal di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar.

2. Pada penyelenggaraan kegiatan dilapangan seringkali yang

tersurat pada Rencana Kerja (Renja) tidak serta merta dapat di

implementasikan secara sempurna apabila dicermati dari

dimensi administrasi dan waktu sehingga monitoring dan


evaluasi dapat memberikan tawaran solusi untuk

mengantisipasi dan menyelesaikan kendala sesuai dengan

keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemahaman peran personil yang terlibat secara langsung

maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan serta

mempertanggungjawabkan Rencana Kerja (Renja) Dinas perlu

terus mendapatkan motivasi dan perhatian serta pencerahan

data secara riil agar mengetahui, memahami, melaksanakan

tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

Terlepas apapun juga disadari sepenuhnya bahwa penyusunan

materi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar Tahun 2016 ini masih terdapat berbagai kekurangan dan

kelemahan, oleh sebab itu diharapkan semua pihak utamanya staf

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dapat memberikan

kritik, solusi serta mempertanggungjawabkan apa yang menjadi

tugasnya.

Akhirnya sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat

kepada siapapun juga atau setidak-tidaknya dapat mengetahui

kedudukan tugas dan fungsi serta kegiatan Dinas Perindustrian dan

Perdaganan Kota Blitar.

Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan

program dalam Rencana Kerja Tahunan secara murni dan

konsekuen.

2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menjaga

keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan

prioritas program.


3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan

sumber daya organisasi secara efektif dan efisien agar dapat

dicapai hasil kinerja yang optimal.

Blitar, 18 Juni 2015 Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Kota Blitar

Drs. MUCHSON, M.AP Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 198903 1 007

kata pengantar - blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1584.pdf · terdapat beberapa faktor...

Documents