kata pengantar - perpusdajember.com fileperubahan renstra dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten...

Perubahan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (good

governance), bersih, berwibawa dan akuntable serta untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan

sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara

konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Salah satu fungsi utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada bidang

perpustakaan dan sebagai dokumen historis dan bermanfaat secara universal

serta merangkai sejarah peradaban manusia dari zaman ke zaman pada bidang

kearsipan. Dengan program-program yang telah direncanakan, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan-

pelayanan terhadap masyarakat menuju masyarakat yang cerdas dan

berbudaya sebagaimana diamanatkan pada pembukaan UUD 1945;

Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat,

terutama sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

pada setiap tahunnya.

Jember, 27 Desember 2017

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Drs. SLAMET URIP SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP . 19580428 198503 1 014


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................ 1

1.2. LANDASAN HUKUM ........................................................... 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................... 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................ 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD ................................ 8

2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER ............................... 9

2.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER ....................................... 22

2.3. SUMBER DAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN JEMBER ......................................................... 23

2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER ...................................... 26

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN

JEMBER ......................................................................... 31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI................................................................ 33

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER ..................................... 33

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .............................. 34


iii

3.3. TELAAHAN RENSTRA PERPUSNAS, ANRI DAN RENSTRA

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA

TIMUR ......................................................................... 43

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ....................................... 58

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS ....................................... 60

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF ........................................................... 63

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................... 64

LAMPIRAN

Pemerintah Kabupaten Jember

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


1

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap

berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam

kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu

sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal

RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun

rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan

berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4

tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu

proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM

Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,

BAB I




2

Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagai

Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana

Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan

amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka

mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan,

dan Mandiri. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan

pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat

indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur

tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;




3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret

2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;




4


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun

2005 – 2025 ;


Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara

operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun

2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait

urusan perpustakaan dan kearsipan yang harus dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-

2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target

Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.

2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember.

3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember baik

tahunan maupun lima tahunan.

4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas

dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.




5

5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik

antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.

6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna

mendukung program dan kegiatan prioritas.




6

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN JEMBER

1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember

1.2 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember

2.3 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Perpusnas dan ANRI serta Renstra Badan

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan




7

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

LAMPIRAN

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG

MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-

PROGRAM RUTIN




8

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi)

yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model

kerja birokarsi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang

baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian

pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada

masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan

kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya

melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) serta dalam upaya peningkatan kinerja

Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas

birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan

kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja

strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat

BAB II




9

meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok

dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta

adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 52

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, adalah

sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

a. Tugas Pokok

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalu Sekretaris Daerah.

2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan ;

- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan ;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perpustakaan

dan bidang kearsipan ;

- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan ; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.




10

1. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan

melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan serta urusan rumah tangga ;

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan ;

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;

- Pengelolaan kearsipan dinas ;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana ;

dan

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2) Sub

Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. Masing-masing memiliki

tugas sebagai berikut :

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,

penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas ;

2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;

3. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat ;

4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta

tata usaha kepegawaian lainnya ;

5. Menyusun rencana program kegiatan anggaran dan laporan ; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.




11

b. Fungsi

- Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, tata

naskah dinas dan tata kearsipan, pelaksanaan urusan rumah

tangga dan protokol serta pelaksanaan pengurusan perbaikan

kantor dan bangunan lain milik dinas ;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi

perkantoran dan perlengkapan ;

- Pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan

lain milik dinas ;

- Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan-pertemuan dan

rapat dinas serta penerimaan dan pengaturan tamu ;

- Penyelenggaraan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta

tata usaha kepegawaian lainnya ;

- Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin

pegawai ;

- Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan

perbekalan ;

- Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ;

- Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan,

penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan

perbekalan ;

- Pelaksanaan penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta

melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan ;

- Pelaksanaan penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta

melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang

dikuasai oleh dinas ; dan

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.




12

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas Pokok

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program, pengelolaan keuangan Dinas ;

2. Melaksanakan pengolahan data Dinas ;

3. Melaksanakan perencanaan program Dinas ;

4. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan ;

5. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program

anggaran Dinas ;

6. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai ;

7. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan ;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- Penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana

kegiatan dan rencana anggaran Dinas ;

- Penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka

menengah, rencana tahunan dan rencana operasional Dinas ;

- Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format-format

isian perencanaan yang digunakan oleh setiap unit di lingkup

Dinas ;

- Penyiapan bahan konsultasi perencanaan dengan unit kerja

terkait ;

- Pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil

penyusunan perencanaan ;




13

- Penyiapan dan pelaksanaan agenda rapat-rapat dinas dalam hal

perencanaan ;

- Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan dinas ;

- Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan dinas secara keseluruhan ;

- Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan ;

- Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi keuangan ;

- Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai ;

- Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan

ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;

- Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan untuk penyusunan

laporan bidang keuangan ;

- Penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran ;

- Penyusunan laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan

tahunan untuk kegiatan-kegiatan Dinas ; dan


tugas.

2. BIDANG PERPUSTAKAAN

a. Tugas Pokok

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi

dan melaporkan semua kegiatan layanan perpustakaan,

pemanfaatan media teknologi informasi dan pengembangan

sumberdaya perpustakaan; dan

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan,

perubahan status, fungsi, pengelolaan layanan dan teknologi

informasi perpustakaan ;




14

- Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan,

koordinasi dan pengawasan pelaksanaan layanan dan teknologi

informasi perpustakaan ;

- Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan

pengesahan layanan dan teknologi informasi perpustakaan ;

- Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi layanan dan

teknologi informasi perpustakaan ;

- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan

Layanan dan Teknologi Informasi Perpustakaan untuk program

pengembangan budaya baca masyarkat ; dan


Bidang Perpustakaan terdiri dari 1) Seksi Layanan dan Teknologi Informasi

Perpustakaan; 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan ; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Masing-masing memiliki tugas

sebagai berikut :

1) Seksi Layanan dan Teknologi Informasi Perpustakaan

a. Tugas Pokok

1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan

layanan koleksi umum serta koleksi khusus dan pangkalan data

perpustakaan layanan ekstensi, perpustakaan keliling, katalog

online serta otomasi perpustakaan ;

2. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelaksanaan bimbingan

pemakai dan konsultasi konsep layanan pemustaka serta

pameran, promosi dan lomba perpustakaan ;

3. Menyiapkan bahan penyusunan konsep inovasi, kreatifitas serta

pemanfaatan media teknologi informasi teknis pengelolaan

website dan jaringan intranet maupun internet perpustakaan ;

4. Menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, penilaian dan evaluasi

pemanfaatan media teknologi informasi bagi pengembangan

budaya baca masyarakat ; dan




15

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan layanan koleksi umum dan koleksi khusus

serta pangkalan data perpustakaan ;

- Pelaksanaan layanan ekstensi, perpustakaan keliling, katalog

online dan otomasi perpustakaan ;

- Pelaksanaan bimbingan pemakai dan konsultasi konsep layanan

pemustaka ;

- Pelaksanaan pameran, promosi dan lomba perpustakaan ;

- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, penilaian dan evaluasi

kegiatan layanan perpustakaan serta pemanfaatan media

teknologi informasi ;

- Pelaksanaan konsep kegiatan inovasi dan kreatif untuk

peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pemanfaatan

media teknologi informasi bagi program pengembangan budaya

baca masyarakat ;

- Pengelolaan website dan jaringan intranet maupun internet

perpustakaan ; dan


tugas.

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

a. Tugas Pokok

1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk penyusunan

kebijakan pengembangan sumberdaya perpustakaan,

pengembangan koleksi bahan pustaka, pengolahan bahan

pustaka dan pengelolaan deposit bahan pustaka ;

2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan bimbingan teknis, workshop,

pelatihan dan permagangan SDM perpustakaan ;




16

3. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelestarian bahan

pustaka, koleksi langka, naskah kuno dan koleksi kekayaan

budaya daerah;

4. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pendataan,

pengkajian, penelitian kegiatan pemasyarakatan minat baca

masyarakat ;

5. Menyiapkan bahan untuk pembakuan, standarisasi dan

pembinaan serta penyelenggaraan perpustakaan ;


kegiatan pengembangan bahan pustaka, SDM dan kelembagaan

perpustakaan ;

7. Menyiapkan bahan penyusunan konsep inovasi dan kreatifitas

untuk kegiatan pengembangan bahan pustaka, SDM dan

kelembagaan perpustakaan untuk membentuk masyarakat

pembelajar sepanjang hayat ; dan


b. Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya dan

kelembagaan perpustakaan, kegiatan pengemban koleksi bahan

pustaka, pengolahan bahan pustaka serta pengelolaan deposit

bahan pustaka ;

- Penyiapan bahan bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan

permagangan SDM perpustakaan ;

- Pelaksanaan kegiatan pelestarian bahan pustaka, pengelolaan

koleksi langka dan literatur kelabu, koleksi naskah kuno dan

koleksi hasil kebudayaan daerah ;

- Penyiapan bahan pendataan, pengkajian, penelitian kegiatan

pemasyarakatan minat baca ;

- Penyiapan bahan untuk pembakuan, standarisasi, pembinaan

SDM dan penyelenggaraan perpustakaan ;




17

- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, penilaian dan evaluasi

pengembangan bahan pustaka, SDM dan kelembagaan

perpustakaan ;

- Pelaksanaan konsep inovasi dan kreatifitas untuk kegiatan

pengembangan bahan pustaka, SDM dan kelembagaan

perpustakaan untuk membentuk masyarakat pembelajar

sepanjang hayat ; dan


tugas.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan

a. Tugas Pokok

1. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk penyusunan

kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan ;

2. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis kegiatan pemenuhan

dan pendayagunaan standar sarana dan prasarana

perpustakaan;

3. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis analisis kebutuhan

sarana dan prasarana perpustakaan ;

4. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan

inventarisasi dan pengolahan data tentang sarana dan prasarana

perpustakaan ;

5. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk standarisasi dan

pemenuhan sarana dan prasarana semua jenis perpustakaan di

daerah ;


kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan ;

7. Menyiapkan bahan penyusunan konsep inovasi dan kreatifitas

untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana dalam

rangka pengembangan perpustakaan, minat dan budaya baca

masyarakat ; dan




18


b. Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis

pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan ;

- Pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pemenuhan standar

sarana dan prasarana perpustakaan ;

- Pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan sarana dan prasarana

perpustakaan ;

- Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data tentang sarana

dan prasarana perpustakaan ;

- Penyiapan bahan untuk standarisasi dan pemenuhan sarana dan

prasarana semua jenis perpustakaan di daerah ;

- Penyiapan bahan penyusunan konsep inovasi dan kreatifitas

untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana dalam

rangka pengembangan perpustakaan, minat dan budaya baca

masyarakat ; dan


tugas.

3. BIDANG KEARSIPAN

a. Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan layanan kearsipan, pengembangan dan

pengelolaan arsip daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

b. Fungsi

- Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan

kearsipan daerah, kegiatan penyelamatan arsip dinamis, arsip aktif

dan arsip statis ;

- Pelaksanaan pendataan, pembinaan dan pengendalian arsip daerah ;




19

- Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengelolaan arsip daerah ;

- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN

melalui JIKN ;

- Penyelenggaraan dan penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat

tertutup ;

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar

teknis pelaksanaan pengelolaan kearsipan antar lembaga ;

- Penyiapan bahan penyusunan rencana restorasi, penjilidan, dan

akuisisi arsip antar lembaga ;

- Penyiapan bahan untuk bahan pendataan, pengkajian, penelitian

serta penilaian kearsipan daerah ;

- Penyiapan rencana pengelolaan laboraturium, konservasi, fumigasi,

dan restorasi arsip daerah ;

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan arsip, sarana dan

prasarana arsip lembaga ; dan


Bidang Kearsipan terdiri dari 1) Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan;

2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Arsip. Masing-masing memiliki

tugas sebagai berikut :

1) Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan layanan dan pembinaan kearsipan daerah

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan pelayanan arsip dinamis dan statis pada

Perangkat Daerah (PD) / BUMD / Desa ;

- Pelaksanaan pendataan dan pengumpulan arsip dinamis dan

statis pada PD / BUMD / desa ;

- Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan SDM kearsipan ke PD /

BUMD / desa ;




20

- Pelaksanaan penerimaan dan penyerahan arsip statis ;

- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan penilaian persentase

pemanfaatan jumlah arsip Perangkat Daerah yang diselamatkan;

- Pelaksanaan pengawasan atau supervise ke PD / BUMD / desa ;

- Pelaksanaan koordinasi ke PD / BUMD / desa untuk

penyempurnaan pengelolaan arsip dengan pelestarian,

pemeliharaan, penataan, pengelolaan arsip ;

- Pelaksanaan restorasi dan penjilidan arsip statis di PD / BUMD /

desa ;

- Pelaksanaan kegiatan pemberian teknik akuisisi pada PD / BUMD

/ desa ;

- Pelaksanaan penyelamatan arsip PD / BUMD / desa yang

digabung / dibubarkan serta pemekaran kecamatan, desa /

kelurahan ; dan


tugas.

2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Arsip

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan di bidang

arsip daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program jangka

menengah dan tahunan ;

- Pelaksanaan konsep pembentukan dan pengembangan jaringan

kearsipan dan SDM ke PD / BUMD / desa ;

- Pelaksanaan pengembangan sistem sarana dan prasarana

kearsipan ;

- Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan, pedoman

dan standar teknis pelaksanaan dan pengelolaan kearsipan PD /

BUMD / desa ;




21

- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip statis PD / BUMD / desa

di LKP dalam rangka pemeliharaan, penyelamatan, pelestarian

dan pengamanan arsip daerah ;

- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis di PD / BUMD /

desa ;

- Pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelamatan arsip dinamis,

inaktif dan statis di PD / BUMD / desa ;

- Pelaksanaan kegiatan pengendalian arsip dinamis dan arsip statis

ke PD / BUMD / desa ;

- Pengklasifikasian data di lembaga Kearsipan ;

- Pelaksanaan restorasi dan penjilidan arsip statis di lembaga

Kearsipan ;

- Pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip statis di lembaga

kearsipan ;

- Pengelolaan simpul jaringan SIKN melalui JIKN ke lembaga

Kearsipan ;

- Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengkajian atas

pemanfaatan arsip setelah melalui proses pengelolaan arsip ;

dan


tugas.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya.

5. UNIT PELAKSANA TEKNIS

a. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas




22

b. UPT dipimpin oleh seseorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

d. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPT.

e. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi

UPT Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember

Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terdiri

dari :

A. KEPALA DINAS

B. SEKRETARIS DINAS TERDIRI DARI :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

C. BIDANG PERPUSTAKAAN TERDIRI DARI :

1. Seksi Layanan dan Teknologi Informasi Perpustakaan ;

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan ; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

D. BIDANG KEARSIPAN TERDIRI DARI :

1. Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan ; dan

2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Arsip.

E. JABATAN FUNGSIONAL.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




23

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

2.3. Sumberdaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya

manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan

usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memiliki sumberdaya

manusia sebanyak 41 orang dengan rincian sebagai berikut.

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

UPT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG

KEARSIPAN

BIDANG

PERPUSTAKAAN

SEKSI LAYANAN DAN PEMBINAAN KEARSIPAN

SEKSI LAYANAN DAN

TI PERPUSTAKAAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ARSIP

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

PERPUSTAKAAN




24

1. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 39 orang, dari status

kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non

PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Status Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

NO GOLONGAN JUMLAH

1 PNS 24

2 Non PNS 15

JUMLAH 39

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Data Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH

1 GOLONGAN IV 3

2 GOLONGAN III 12

3 GOLONGAN II 9

4 GOLONGAN I -

JUMLAH 24

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat

golongan dari personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 12 orang (50% dari seluruh staf

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember). Meskipun tingkat

pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan




25

perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya

tambahan tenaga pelaksana teknis perpustakaan dan kearsipan, baik dengan

latar belakang teknis maupun fungsional.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH

PNS

1 PASCA SARJANA S-2 3

2 SARJANA S-1 12

3 DIPLOMA 1

4 SLTA 7

5 SLTP 1

JUMLAH 24

NON PNS

1 SARJANA S-1 5

2 DIPLOMA 2

3 SLTA 6

4 SLTP 2

JUMLAH 15

JUMLAH 39

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat

pendidikan dari pegawai PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata- rata memegang

jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi

merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh

sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau




26

bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep

maupun aplikasi di lapangan.

2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai lembaga layanan perpustakaan dan kearsipan dituntut

untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dan meningkatkan

tata kelola kearsipan secara baku pada setiap instansi pemerintah Kabupaten

Jember.

Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember yang tertuang dalam Renstra Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Jember tahun 2011 - 2015 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran

strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa

sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2011 - tahun

2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang

baik dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis terdahulu tertuang 7 (tujuh) indikator kinerja

sasaran dalam mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember yaitu :

1. Peningkatan kunjungan sarana layanan perpustakaan.

- Dengan indikator : Jumlah pengunjung perpustakaan.

2. Peningkatan koleksi perpustakaan.

- Dengan indikator : Jumlah koleksi perpustakaan.




27

3. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan dan pustakawan.

- Dengan indikator : Jumlah kegiatan pengelola perpustakaan dan

pustakwan.

4. Peningkatan sistem administrasi dan pengembangan SDM kearsipan.

- Dengan indikator 1 : Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan sistem

kearsipan

- Dengan Indikator 2 : Jumlah kegiatan pengelola kearsipan yang

ditingkatkan.

5. Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan desa, sekolah, taman bacaan

masyarakat dll.

- Dengan indikator : Jumlah koleksi perpustakaan desa dan sekolah.

6. Peningkatan perluasan kesempatan belajar masyarakat.

- Dengan indikator : Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Perubahan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 28

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD

Target SPM

Target IKK

Target

Indikator Lainnya

Target Renstra OPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. Jumlah pengunjung perpustakaan

- -

- 15.000 org

15.000 org

15.000 org

15.000 org

15.000 org

15.000 org

15.139 org

15.230 org

11.856 org

12.444 org

12.083 org

22.336 org

20% 40% 56% 72% 89% 100%

2. Jumlah koleksi perpustakaan

- - - 2.000 exp

2.000 exp

2.000 exp

2.000 exp

2.000 exp

2.000 exp

2.610 exp

5.296 exp

2.218 exp

2.597 exp

7.317 exp

2.060 exp

26% 79% 100% 100% 100% 100%

3. Jumlah kegiatan pengelola perpustakaan dan pustakawan yang ditingkatkan

- - - 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4kali 4 kali 4 kali 4 kali 20% 40% 60% 80% 100% 100%

4. Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan system kearsipan

- - - 30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

30 SKPD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Jumlah kegiatan pengelola kearsipan yang ditingkatkan

- - - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 0 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 20% 20% 40% 60% 70% 90%

6. Jumlah koleksi perpustakaan desa

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5% 5% 5% 5% 5% 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




29

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016 diatas, secara terinci

dituangkan ke dalam tabel dibawah ini:

Urusan Perpustakaan

Tabel 2.5

Perkembangan Jumlah Koleksi Perpustakaan Tahun 2011 – 2016

Koleksi

Tahun

Jumlah S/D

2011

2012 2013 2014 2015 2016

Jml Judul 26.943 1.352 496 679 1.986 552 32.008

Jml Eksemplar 75.627 5.296 2.218 2.597 8.459 2.060 96.257

Tabel 2.6

Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 – 2016

No Status Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Pelajar 4.162 3.896 3.101 3.417 3.395 9.067

2 Mahasiswa 2.466 2.198 1.418 1.738 1.752 6.441

3 Guru 1.273 1.528 998 983 740 453

4 PNS / TNI –

POLRI

345 433 371 296 346 164

5 Wiraswasta 2.399 2.146 1.675 1.607 1.437 137

6 Pensiunan 258 277 206 192 211 27

7 Umum 4.236 4.752 4.087 4.211 4.202 5.991

Jumlah 15.139 15.230 11.856 12.444 12.083 22.336

Jumlah s/d 199.171 214.401 226.257 238.701 251.157 273.493




30

Tabel 2.7

Perkembangan Perpustakaan Tahun 2011 – 2016

No Status Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jangkauan layanan

perpustakaan keliling

(kali)

648 648 360 360 360 360

2 Perpustakaan Satker Kab,

Kec dan Desa/Kel. (unit)

19 23 34 42 52 65

3 Jumlah bahan pustaka di

Perpustakaan Umum

Daerah (Eksemplar)

2.610 5.298 2.218 2.597 8.459 2.060

4 Jumlah Kunjungan ke

Perpustakaan (orang)

15.139 15.230 11.856 12.444 12.083 22.336

Urusan Kearsipan

Tabel 2.8

Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2011 – 2016

Indikator Kinerja Satuan Tahun SDM

Peningkatan SDM Kearsipan Satker Kab/Kec dan Kelurahan

Orang

2011 1

2012 4

2013 2

2014 2

2015 1

2016 2

Tabel 2.9

Perkembangan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah

Tahun 2011 – 2016

Indikator Kinerja Satuan Tahun Realisasi

Jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan

Eks

2014 17.956

2015 36.824

2016 36.824




31

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi peran perpustakaan dan

kearsipan terasa semakin penting. Hal tersebut membuat perpustakaan sebagai

penyedia informasi dan kearsipan sebagai pengumpul dan penyimpan berbagai

informasi yang bernilai berkelanjutan harus memasang strategi yang tepat

dalam mengaplikasikan layanan-layanan pepustakaan dan kearsipan agar tidak

ditinggal oleh pengguna layanan / masyarakat. Sehingga Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember harus melaksanakan penyusunan

program/kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan

juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya

dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam

menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya penerapan Tekhnologi Informasi (TI) di berbagai

bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan layanan

perpustakaan dan kearsipan yang berbasis Tekhnologi Informasi (TI) ;

2. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga kedepan perlu adanya diklat,

bimbingan teknis (bimtek), dan workshop bagi aparatur yang dapat

langsung bisa diaplikasikan ;

3. Kualitas pengelolaan perpustakaan dan kearsipan belum maksimal,

sehingga perlu adanya pembinaan yang efektif, efisien dan merata secara

berkala dan berkesinambungan ;

4. Masih rendahnya budaya baca masyarakat, sehingga perlu adanya




32

kreatifitas dan promosi untuk merangsang minat baca masyarakat ;

5. Sarana dan prasarana untuk layanan digital belum sepenuhnya memadai.

2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan

layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember adalah sebagai

berikut:

1. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mendukung dalam

mewujudkan keberhasilan penyelenggaran layanan perpustakaan dan

kerasipan ;

2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi yang

mendukung layanan di bidang perpustakaan dan kearipan ;

3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat

dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang

berkualitas ;

4. Adanya Goodwill dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean

government), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang

pada salah satu misi dalam RPJMD ;

5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam meningkatkan layanan

perpustakaan dan kearsipan sehingga memungkinkan peluang kerjasama

dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder lainnya.




33

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Sumber daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yang

meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,

kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan

lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara

optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan

peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang

dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yaitu:

1. Belum optimalnya perpustakaan sebagai titik tolak terwujudnya

masyarakat belajar (learning society);

2. Peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan masyarakat

masih rendah ;

3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola

perpustakaan ;

4. Pengelolaan arsip daerah berbasis teknologi belum dikembangkan ;

5. Tebatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola

kearsipan.

BAB III




34

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupeten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten

Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember

Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten

Jember tahun 2016-2021, adalah :

"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,

Berkeadilan, dan Mandiri"

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong

dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi

Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers,

Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap

unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-

masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang

sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri

untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di




35

masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat

semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya

agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan

sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong

dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-

baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber

daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh

kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan

gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di

wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan

internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam

rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan

peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian,

peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang

dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini

adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau

jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat

menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpatisipasi

dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata

kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan,

pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran

dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari

penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik,

psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat




36

yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan

makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan

kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang

berkeadilan adalah bersifat distibutif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal

yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan

proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan.

Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses

perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati

pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang

menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan

sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau

termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena

kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya

mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas

yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat

membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan

sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan

bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial

merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas

Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan

hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik,

hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam

politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian

dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan




37

Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember,

bukan saja karena keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi

terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage), menyangkut

peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses

permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN Economic

Community yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya

lokal menghadapi ASEAN Socio Cultural Community pada tahun 2015, agar

tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun

budaya asing lainnya.

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan

akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah

maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan

membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti,

perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dai kesalehan

individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan

melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati

sosial, toleransi sosial, solidaitas sosial, dan sikap demokratis dalam

menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada

terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,

Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan

untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan

bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.




38

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi

perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,

tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu

"Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera,

Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul

"Jember Baru, Jember Bersatu”. Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai

usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan

tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat

Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa

kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di

kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan

pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah

esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu

mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat

dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.




39

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah

kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya

indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan

kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang

penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses

Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya

untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini

kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami

ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized),

keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing) dalam proses

pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan

40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam

Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun

2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai 246.063 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember

"Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera,

Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih (good governance and clean government), serta

profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-

requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan

yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya

paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpian

yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang

akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.




40

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan

dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap

pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di

tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta

persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan ‘Old

Public Administration’ dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang

diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan ‘New

Public Management’ dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan

pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban

memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu

standarisasi pelayanan perlu diterpakan kesuluruh organisasi pelayanan

pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan ‘New Public

Service’ dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa

mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibiltas pelayanan terjangkau

oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan

publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa

dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak

pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara

langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Misi ini selaras dengan misi pertama RPJPD Kabupaten Jember

‘Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik’ dan Misi keempat

Provinsi Jawa Timur ‘Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik’

serta Agenda Pembangunan Nasional Kedua ‘Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya’.

Indikator Kinerja: Nilai Bidang SKM, Nilai Opini BPK, Nilai SAKIP, Nilai LPPD dan

Persentase PD yang telah menerapkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas

Korupsi




41

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana

diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan

kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan

pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap

pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga

merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas

kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama,

sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal

sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial,

dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, seta

penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Misi ini selaras dengan misi ketiga RPJPD Kabupaten Jember ‘Mewujudkan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat’ dan Misi kelima Provinsi Jawa Timur

‘Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial serta Agenda

Pembangunan Nasional Kelima ‘Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan

Masyarakat Indonesia’.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka

Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi

kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan

daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi.




42

Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan

dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan.

Pembanguan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada

tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level

kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi,

peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta

percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi,

peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri

paiwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya

lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan

investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki

dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-

hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh

kebijakan ekonomi yang merusak lingkungan.

Misi ini selaras dengan misi keempat RPJPD Kabupaten Jember

‘Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing

Tinggi dan Berbasis Sumberdaya Lokal’ dan Misi kedua Provinsi Jawa Timur

‘Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya

Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi’ serta misi kelima

‘Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing’, Agenda Pembangunan Nasional

keenam ‘Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar

Internasional’ dan Ketujuh ‘Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan

Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik’.




43

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Jumlah PAD,

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3.3 Telaahan Renstra Perpusnas dan ANRI serta Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

A. RENSTRA PERPUSNAS

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

perencanaan pembangunan nasional, Perpustakaan Nasional menetapkan

program-programnya sesuai visi dan misi Perpustakaan Naisional yang

mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabinet Kerja tahun 2015 -2019 serta

sembilan agenda prioritas atau NAWA CITA.

Visi Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca 24

Dengan Memberdayakan Perpustakaan"

Dengan Tagline: "INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019"

Misi:

Dalam upaya pencapaian terhadap visi Perpustakaan Nasional, maka

misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.

2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasisi

teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.

4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional.

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.

6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.




44

Program Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Perpustakaan, dilakukan melalui kegiatan

sebagai berikut:

1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional, antara lain

melalui akuisisi berbagai jenis bahan pustaka yaitu: buku, sumber

elektronik (e-resources), film, serial (surat kabar, majalah, jurnal),

bahan kartografis (peta, atlas), bahan grafis (lukisan, foto), rekaman

video (CD, DVD), music (partitur), 32 bahan campuran (KIT), rekaman

suara, bentuk mikro, manuskrip/naskah kuno, bahan ephemeral, braille,

serta artefak, 3D, dan realia, inventarisasi koleksi dan penyusunan

accession list, pengolahan dan pengorganisasian koleksi, penyusunan

pedoman pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan e-resources (e-

book, e-journal) yang dapat diakses melalui situs web dengan alamat

www.pnri.go.id.

2. Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional, antara lain melalui

pengelolaan koleksi KCKR, intensitas pelaksanaan Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam, pemberian International Standard Book Number (ISBN) dan

International Standard Music Number (ISMN), Katalog Dalam Terbitan

(KDT), Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), dan literatur sekunder

lainnya.

3. Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno, antara lain melalui

pelestarian naskah kuno/manuskrip, pelestarian fisik

(pemeliharaan/preventif, perawatan, perbaikan, fumigasi dan

penjilidan); pelestarian kandungan informasi melalui alih media ke

bentuk mikro dan foto reproduksi dan alih media digital dan transmedia

naskah kuno, pelestarian surat kabar sebelum dan sesudah Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1990, pelestarian naskah nusantara untuk

kelengkapan National Heritage, penyusunan buku pedoman,

penyuluhan pelestarian bahan pustaka.

http://www.pnri.go.id/




45

4. Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi, antara

lain melalui pelaksanaan layanan perpustakaan dan informasi, promosi

layanan perpustakaan, bimbingan pemustaka, kajian layanan

perpustakaan, story telling, stock opname koleksi, kemas ulang dalam

bentuk literature sekunder, seminar naskah kuno/manuskrip,

inventarisasi, translasi, transliterasi naskah kuno/manuskrip, kerja sama

layanan perpustakan nasional dan internasional, 33 pengembangan

perpustakaan digital (e-library), pengembangan layanan pemustaka

berkebutuhan khusus (difabel).

5. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar

Membaca, antara lain melalui pengembangan pangkalan data

perpustakaan, akreditasi perpustakaan, penyusunan standar dan

pedoman perpustakaan, pengkajian perpustakaan dan pembudayaan

kegemaran membaca, promosi/sosialisasi pembudayaan kegemaran

membaca melalui keluarga dan satuan pendidikan; fasilitasi

pembangunan perpustakaan model tingkat provinsi/kabupaten/kota,

kecamatan dan desa/kelurahan; fasilitasi perpustakaan keliling untuk

provinsi dan kabupaten/kota, fasilitasi pengembangan perpustakaan

provinsi, pembinaan perpustakaan khusus/sekolah/perguruan tinggi,

fasilitasi pengembangan perpustakaan umum desa/kelurahan,

pengembangan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, pengawasan,

monitoring dan evaluasi semua jenis perpustakaan.

6. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, antara lain melalui

pendidikan dan pelatihan fungsional perpustakaan, teknis

perpustakaan, manajemen perpustakaan, penyusunan dan

pengembangan kurikulum/bahan ajar, akreditasi penyelenggaraan

diklat, pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan.

7. Pengembangan Pustakawan, antara lain melalui pengkajian,

penyusunan pedoman dan standar kompetensi pustakawan, pemberian

sertifikasi pustakawan dan tim penilai, pengembangan dan




46

pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan, koordinasi

pengembangan jabatan funsional pustakawan.

8. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar,

antara lain melalui layanan perpustakaan dan 34 informasi,

pemasyarakatan/promosi perpustakaan, kerja sama layanan,

pengadaan koleksi, pengkajian, preservasi dan konservasi koleksi,

peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

9. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit

Tinggi, antara lain melalui layanan perpustakaan dan informasi,

pemasyarakatan/promosi perpustakaan, kerja sama layanan,

pengadaan koleksi, pengkajian, preservasi dan konservasi koleksi,

peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Perpustakaan Nasional, dilakukan melalui kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan

Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional, antara lain melalui

pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

serta pemantauan dan evaluasi.

2. Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan Nasional,

antara lain melalui perencanaan program dan penganggaran,

penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan,

pertimbangan dan bantuan hukum, penelaahan organisasi dan tata

laksana, hubungan masyarakat dan antar lembaga, promosi dan

publikasi, penerbitan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan

laporan pelaksanaan program dan anggaran.

3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Perpustakaan Nasional, antara lain melalui pengembangan

perangkat pengawasan intern, pelaksanaan pemeriksaan, 35




47

peningkatan kapasitas auditor, penyusunan laporan dan tindak lanjut

hasil pemeriksaan, review RAPBN/laporan keuangan/LAKIP.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perpustakaan Nasional, dilakukan dengan kegiatan:

Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpusnas, antara

lain melalui rehabilitasi prasarana gedung perpustakaan, pengadaan dan

peningkatan sarana kerja.

Agar tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat

berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan

dukungan regulasi yang memadai. Kerangka regulasi yang akan disusun pada

tahun 2015-2019 antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu tentang: 1) Standar

Tenaga Perpustakaan; dan 2) Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan; serta

Peraturan Kepala tentang: 1) Pembudayaan gemar membaca; 2) Reformasi

birokrasi Perpustakaan Nasional RI; dan 3) Pembangunan perpustakaan model.

B. RENSTRA ANRI

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan

Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip

Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang

kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;

3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang




48

kearsipan;

4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,

persandian dan kearsipan.

5. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;

6. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional;

dan

7. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang

komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka

regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan

daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan

sumber daya manusia kearsipan.

2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan

akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang

sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan

penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang

akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; criteria

tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.

3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan.

Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk

pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan

yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional

dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD

serta semua pihak terkait.




49

4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan

JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman

penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis

dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi

yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan

SIKN dan JIKN.

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan

Nasional dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-

2019, disusun strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaran1 (T1S1)

Untuk mencapai T1S1 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi

negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional maka ditetapkan strategi

sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS)

kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah

provinsi/kabupaten/kota,BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri,

ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme

bimbingan dan konsultasi, ketersedian pedoman maupun instrument

pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;

b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara,

pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan

Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui

pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun

instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan

peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang

disupervisi;

c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan

bagi semua komponen bangsa;




50

d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM

kearsipan;

e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program

Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan

menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang

efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip

negara.

Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan

kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T2S2)

Untuk mencapai T2S2 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan,

pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan

dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di

bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan

konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip

dengan lembaganegara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi

kemasyarakatan, dan organisasi politik;

b) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh

jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu

untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis

yang diinginkan;

c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada public

dengan tersedianya server storage arsip statis hasil alih media arsip

menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang

tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemelihaaan arsip sesuai




51

dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka

mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip

yang terkandung didalamnya;

d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah

sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk

penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama

dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan

ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.





negara.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.


Untuk mencapai T3S3 yaitu terselenggaranya Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga

penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun

daerah;

b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan

mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;

c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai

berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai

pusat jaringan nasional;

d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya

melalui peningkatan peran serta masyarakat;




52

e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi

terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan

internasional dan lembaga kearsipan negara lain;

f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta

kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.





negara.

Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.


Untuk mencapai T4S4 mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI, maka

ditetapkan strategi sebagai berikut:

a) Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh dengan

seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis

kinerja;

b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan

seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;

c) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan

seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara

transparan dan akuntabel;

d) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,

organisasi dan ketatalaksanan, kepegawaian, hukum, kehumasan,

keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;

e) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan

yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;




53

f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui diklat teknis kearsipan

baik di dalam maupun luar negeri;

g) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan secara terus menerus

pada instansi pemerintah dan swasta;

h) Meningkatkan kualitas Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan arsip di

instansi pemerintah maupun swasta;

i) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan

seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan

APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui:

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan

anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan

rumah tangga ANRI.

Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan

manajemen dan pengawasan intern.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional

Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana ANRI.

Sasaran program ini adalah meningkatnya efektifitas pemenuhan

sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi.

Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan,

penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif

dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis

memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada

pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan




54

keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan

dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan

dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

C. RENSTRA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI

JAWA TIMUR

Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten / Kota beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa

Timur berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten / Kota

NO Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten /

Kota

Permasalahan Pelayanan

OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Peningkatan minta baca didaerah

Upaya – upaya peningkatan mint abaca terus dilakukan

Anggaran terbatas

Masyarakat berhak menerima layanan/ fasilitas dari pemerintah

2. Pembangunan dan pengembangan perpustakaan sampai ke desa / kelurahan

Mendorong terbentuknya lembaga – lembaga perpustakaan di daerah

Anggaran terbatas, wilayah Jawa Timur yang sangat luas

Masyarakat berhak menerima layanan/ fasilitas dari pemerintah

3. Meningkatkan masyarakat sadar arsip

Upaya – upaya sosialisasi tentang arti penting arsip

Anggaran terbatas

Arsip adalah penyelamat bangsa

4. Pengembangan SDM kearsipan

Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pengelola kearsipan

Anggaran dan SDM terbatas

Setiap lembaga / organisasi harus




55

memiliki tenaga pengelola kearsipan agar tata kelola kearsipan bertata dengan baik

Penyusunan program kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur diorientasikan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai

dalam periode 2014 - 2019. Rencana program tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan, bertujuan

mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien dengan dukungan

regulasi daerah serta SDM kearsipan yang profesional. Program ini diarahkan

pada peningkatan kuantitas dan kualitas standar operasional prosedur

penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis, peningkatan kuantitas dan

perbaikan kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber daya manusia

bidang kearsipan di setiap OPD Pemerintah Provinsi, perbaikan manajemen

kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengawasan,

supervisi kearsipan. Kegiatan yang mendukung Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan adalah sebagai berikut :

1) Menyusun / Menyempurnakan Peraturan / Pedoman Standar Pelaksanaan

Kearsipan

2) Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan

3) Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis

4) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Kearsipan

5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Bimbingan Teknis

Penyelenggaraan Kearsipan

Dengan indikator program :

- Jumlah Pengelola SDM Kearsipan




56

- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah,

bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi, yang berasal

dari OPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan

Perorangan, sehingga arsip dapat didayagunakan untuk kepentingan generasi

mendatang. Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip,

pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip yang

bernilaiguna tinggi pada OPD Pemerintah Provinsi, BUMD Pemerintah Provinsi,

organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, swasta maupun

perorangan sedini mungkin yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah

maupun generasi mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan

arsip-arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang

mendukung Program Penyelamatan Arsip dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah adalah sebagai berikut :

1) Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk Informatika

2) Akuisisi Arsip Statis / Permanen dari Instansi Pemerintah, Swasta dan

Perorangan

3) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis

4) Penyusutan Arsip Inaktif

5) Pengolahan Arsip Inaktif

6) Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif


- Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan,

bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kearsipan dari dan

untuk masyarakat. Program ini diarahkan pada pelayanan dua arah, yaitu

pelayanan dan pemasyarakatan kepada OPD Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota sebagai unit jaringan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jawa Timur dan pelayanan serta pemasyarakatan kepada organisasi

sosial politik, pesantren, sekolah-sekolah/perguruan tinggi, organisasi




57

kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam bentuk apresiasi, pemberian

penghargaan, pemberian layanan jasa kearsipan maupun layanan informasi

arsip. Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi Kearsipan adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

2) Sosilisasi Kearsipan

3) Pelayanan Informasi Kearsipan


- Jumlah pengguna layanan informasi dan jasa kearsipan

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan, bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, Sastra

Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur. Adapun segmen yang

dituju adalah peserta didik dan masyarakat luas, terutama masyarakat yang

tinggal di lingkungan marginal. Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat

marginal, agar menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan

mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka, pembinaan SDM dan

perpustakaan di Jawa Timur. Kegiatan yang mendukung Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai

berikut :

1) Pengembangan Minat dan Budaya Baca

2) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di

Daerah

3) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

5) Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

6) Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur

7) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penyuluhan dan

Pengembangan Budaya Baca




58

8) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengelolaan

Perpustakaan

9) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Sosialisasi dan

Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat

10) Konservasi Koleksi dan Deposit


- Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk

dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana

Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka

penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang

Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana

Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan

dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim

pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokan kedalam sistim perkotaan

yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang,

Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi

(PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul,

Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan

Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan

Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim




59

jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan

transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim

jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy,

sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber

daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan

untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini

mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi

terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi

lingdung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan

perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan

suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam

dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri

atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat,

kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan

peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan

pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri,

kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam

rangka merencanakan tata ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud

suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari

sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga

akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam




60

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak

terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan

KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program

pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap

lingkungan, sebagai intrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan

rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek

deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan

program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis.

Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya

adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan

Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan

rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam layanan perpustakaan dan kearsipan karena

dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah




61

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pelayanan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang,

tantangan dan peluang yang ada, serta telaah dari dokumen Renstra Perpusnas

dan ANRI, dan Dokumen Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur serta dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, maka dapat

diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yaitu:

1. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah / Madrasah dan Pondok Pesantren

serta memperkuat jaringan masjid dan pondok pesantren sebagai pusat

informasi dan pendidikan publik;

2. Peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi

masyarakat yang tinggal didaerah terpencil, termasuk juga bagi masyarakat

dengan kebutuhan khusus;

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan

bersih dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pemerintahan;

4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan dan Kearsipan;

5. Terwujudnya sistem pengelolaan perpustakaan dan administrasi kearsipan

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi secara maksimal;

6. Meningkatnya intensitas gemar membaca masyarakat;

7. Terwujudnya pengembangan koleksi perpustakaan dan kearsipan di

daerah, khususnya kecamatan dan desa/kelurahan.




62

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-

2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember merupakan OPD

yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government),

serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sedangkan penuntasan Misi II yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan

Dasar Masyarakat yang Berkeadilan” dengan Tujuan “Mewujudkan kehidupan

masyarakat yang berkualitas” dan Sasaran yaitu :

2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan

dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

BAB IV




63

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun

2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka

secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif

sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

BAB V

Pemerintah KabupatenJember



64

INDIKATOR KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai

dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB VI




Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO SUB URUSAN/ INDIKATOR

KINERJAPEMBANGUNANDAERAH

KONDISI KINERJA

AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN 2016 – 2020

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE RPJMD

PD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 Pembinaan Perpustakaan

1.1 Jumlah perpustakaan (lembaga) 1.043 13 23 25 25 25 25 1.179 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.2 Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)

94.197 2.060 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 107.757 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.3 Persentase ketersediaan perpustakaan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan bagi masyarakat (%)

21,28 5,22 10 10 10 10 10 76,5 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.4 Tersedianya buku koleksi di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan bagi masyarakat


dan Kearsipan

1.5 Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan/Taman Baca (%)

0 26,21 27,42 45,56 63,71 81,85 100 100 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.6 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah per tahun (orang)


dan Kearsipan

1.7 Jumlah Pengunjung Perpustakaan keliling per tahun (orang)


dan Kearsipan




NO SUB URUSAN/ INDIKATOR

KINERJAPEMBANGUNANDAERAH

KONDISI KINERJA

AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN 2016 – 2020

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE RPJMD

PD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 Pengelolaan Arsip

1.1 Persentase PD yang telah mengelola arsip secara baku (%)

0 0 20 40 60 80 100 100 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.2 Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan (PD)


dan Kearsipan

1.3 Persentase pemeliharaan sarana prasarana kearsipan (%)


dan Kearsipan

2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

2.1 Persentase arsip yang diselamatkan/diamankan (%)


dan Kearsipan



Rancangan Perubahan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember Tahun 2016-2021

67

LAMPIRAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Persentase Desa yang

memiliki Perpustakaan /

Taman Baca

26,21 27,42 45,56 63,71 81,85 100 Meningkatkan

kualitas dan

kapasitas lembaga

perpustakaan

Menyelenggarakan dan

mengelola perpustakaan

dan mewujudkan karya

tulis produk lokal bagi

masyarakat sebagai

sarana pembelajaran

Persentase peningkatan

pengunjung

perpustakaan

9,78% 10% 10% 10% 10% 10%

Persentase peningkatan

koleksi bahan pustaka

10,30% 10% 10% 10% 10% 10%

Peningkatan

kualitas dan

kapasitas pengelola

kearsipan

Mengadakan pendataan

dan penataan terhadap

arsip OPD agar tertib

arsip

Meningkatkan tata

kearsipan OPD dengan

cara monitoring dan

evaluasi serta

melestarikan arsip

berdaya guna secara

berkala

Mengklasifikasi arsip

sesuai tata kelola

kearsipan yang baku

secara elektronik

TABEL 4.1

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No. Tujuan SasaranIndikator

Tujuan

Strategi mencapai Tujuan dan SasaranTarget Kinerja

TujuanIndikator Sasaran

2 Meningkatnya

kualitas pengelolaan

kearsipan daerah

Persentase OPD yang

telah mengelola arsip

secara baku

Persentase

OPD yang telah

mengelola arsip

secara baku

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

Dokumen/ Arsip

Daerah

Meningkatnya

aksesibilitas

dan kualitas

pendidikan

Meningkatnya minat

baca masyarakat

0

Peningkatan

kualitas dan

kapasitas tata

kelola kearsipan

60Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

kearsipan

daerah

100

100

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Angka Melek

Huruf

Program

Pengembangan

Minat dan Budaya

Baca Masyarakat

Mengembangkan

layanan perpustakaan

dengan cara promosi

perpustakaan dan

memperluas jangkauan

kunjungan layanan

perpustakaan

80 10020 40

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% desa yang memiliki

perpustakaan / taman baca

- 26,21% 27,42% 45,56% 63,71% 81,85% 100% 100%

Jumlah pengunjung

perpustakaan

36.917 orang 44.407

orang

45.000

orang

49.500

orang

54,450

orang

59.895

orang

65.885

orang

356.054

orang

2.17.09.01 Penyediaan Bantuan

Pengembangan

Perpustakaan Desa

Jumlah pengembangan

perpustakaan desa

52 lokasi 13

lokasi

- 12 lokasi 486.500.000 36

lokasi

500.000.000 45

lokasi

500.000.000 45

lokasi

500.000.000 45

lokasi

500.000.000 248

lokasi

2.486.500.000

2.17.09.02 Pengembangan

Koleksi Bahan

Pustaka

Perpustakaan Umum

Daerah

Jumlah bahan koleksi

perpustakaan daerah yang

ditingkatkan

94.197

eksemplar

2.060

eksemp

lar

- 2.200

eksempl

ar

254.432.100 2.420

eksem

plar

254.432.100 2.662

eksem

plar

254.432.100 2.928

eksem

plar

254.432.100 3,221

eksem

plar

254.432.100 109,688

eksempl

ar

1.272.160.500

2.17.09.04 Pengembangan dan

Peningkatan

Kreatifitas

Pemustaka

Jumlah terbitan buku

karangan penulis lokal

- - - 50 judul 72.580.000 75

judul

121.834.730 100

judul

261.110.148 125

judul

258.180.653 150

judul

284.069.748 500 judul 997.775.279

2.17.09.05 Preservasi dan

Konservasi Bahan

Pustaka

Jumlah koleksi

perpustakaan yang

dilestarikan

53.000

eksemplar

- - - - - - 60.000

eksem

plar

45.000.000 5000

eksem

plar

10.000.000 60.000

eksem

plar

45.000.000 60.000

eksempl

ar

100.000.000

2.17.09.06 Peningkatan

Layanan Jasa

Perpustakaan dan

Promosi

Jumlah promosi yang

diselenggarakan

360 lokasi - - - - - - 420

lokasi

732.698.426 420

lokasi

917.034.784 420

lokasi

1.075.461.319 420

lokasi

2.725.194.529

2.17.10 Program

Pengembangan

Perpustakaan

Jumlah pengunjung

perpustakaan

36.917 orang 44.407

orang

- 45.000

orang

622.984.500 49.500

orang

671.041.836 - - - - - - - 1.294.026.336 Bidang

Perpustaka

an

Kabupaten

Jember

2.17.10.01 Preservasi dan

Konservasi Bahan

Pustaka

Jumlah koleksi

perpustakaan yang

dilestarikan

53.000

eksemplar

- - 55.000

eksempl

ar

45.000.000 500

eksem

plar

10.000.000 - - - - - - - 55.000.000

2.17.10.02 Peningkatan

Layanan Jasa

Perpustakaan dan

Promosi

Jumlah kegiatan layanan

dan promosi yang

diselenggarakan

1 kegiatan - - 8

kegiatan

577.984.500 8

kegiata

n

661.041.836 - - - - - - - 1.239.026.336

2.18.16 Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

Dokumen/ Arsip

Daerah

% arsip OPD yang

diselamatkan / diamankan

- - 17.000.000 20% 11.520.000 40% 12.408.659 60% 230.341.155 80% 241.511.407 100% 260.937.480 100% 773.718.701 Bidang

Kearsipan

Kabupaten

Jember

2.18.16.02 Pendataan dan

Penataan Dokumen /

Arsip Daerah

Jumlah arsip OPD yang

didata

- - 17.000.000 13 OPD 11.520.000 13

OPD

12.408.659 13

OPD

14.380.913 13

OPD

14.339.429 17

OPD

14.706.040 69 OPD 84.355.041

2.18.16.05 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

Jumlah arsip yang

dilestarikan

- 50.000

dokume

n

- 50.000

dokumen

- 50.000

dokum

en

- 50.000

dokum

en

40.000.000 50.000

dokum

en

40.000.000 50.000

dokum

en

40.000.000 300.000

dokume

n

120.000.000

2.158.963.167 7.581.630.308

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2021Tahun 2016 Tahun 2020

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA OPD

876.266.830 1.793.240.674 Bidang

Perpustaka

an

TABEL 5.1

KodeProgram dan

Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2018

1.939.647.537

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Tahun 2019

Kabupaten

Jember

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program

Pengembangan

Minat dan Budaya

Baca Masyarakat

2.17.09 - 813.512.100

Indikator

Kinerja Program



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.158.963.167 7.581.630.308

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2021Tahun 2016 Tahun 2020

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA OPD

876.266.830 1.793.240.674 Bidang

Perpustaka

an

KodeProgram dan

Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Tahun 2018

1.939.647.537

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Tahun 2019

Kabupaten

Jember

Program

Pengembangan

Minat dan Budaya

Baca Masyarakat

2.17.09 - 813.512.1002.18.16.06 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Kondisi Situasi Data

Jumlah OPD yang

dievaluasi

- - - 13 OPD - 13

OPD

- 13

OPD

20.719.410 13

OPD

32.378.963 17

OPD

47.480.890 69 OPD 100.579.263

2.18.16.07 Pengklasifikasian

Data

Jumlah arsip yang

diklasifikasi sesuai tata

kelola yang baku

- - - 10.000

dokumen

- 10.000

dokum

en

- 10.000

dokum

en

50.550.000 10.000

dokum

en

50.550.000 10.000

dokum

en

50.550.000 50.000

dokume

n

151.650.000

2.18.16.08 Pengadaan Sarana

Penyimpanan

Jumlah pengadaan sarana

penyimpanan yang

dibutuhkan

- - - 2 unit - 4 unit - 5 unit 104.690.832 5 unit 104.243.015 5 unit 108.200.550 21 unit 317.134.397

2.18.17 Program

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan

Prasarana

Kearsipan

% Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kearsipan

100% 16% 34.067.000 16% 48.640.000 16% 52.392.114 - - - - - - - 135.099.114 Bidang

Kearsipan

Kabupaten

Jember

2.18.17.01 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

Jumlah arsip yang

dilestarikan

- 50.000

dokume

n

34.067.000 50.000

dokumen

40.000.000 50.000

dokum

en

40.000.000 - - - - - - - 114.067.000

2.18.17.03 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Kondisi Situasi Data

Jumlah OPD yang

dievaluasi

- - - 13 OPD 8.640.000 13

OPD

12.392.114 - - - - - - - 21.032.114

2.18.15 Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

% arsip yang telah dikelola

secara baku

100% - - 20% 124.357.500 40% 133.950.500 - - - - - - - 258.308.000 Bidang

Kearsipan

Kabupaten

Jember

2.18.15.03 Pengklasifikasian

Data

Jumlah arsip yang

diklasifikasi sesuai tata

kelola yang baku

- - - 10.000

dokumen

54.357.500 10.000

dokum

en

50.550.000 - - - - - - - 104.907.500

2.18.15.05 Pengadaan Sarana

Penyimpanan

Jumlah pengadaan sarana

penyimpanan yang

dibutuhkan

- - - 2 unit 70.000.000 4 unit 83.400.500 - - - - - - - 153.400.500

Indikator

Kinerja Program



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.17.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% tingkat pemenuhan

kebutuhan dasar

operasional PD

100% 100% 969.590.522 100% 990.250.000 100% 1.066.638.380 100% 1.236.171.793 100% 1.333.958.903 100% 1.478.274.951 100% 7.074.884.549 Sekretariat Kabupaten

Jember

2.17.10.01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah bahan pendukung

administrasi surat menyurat

yang disediakan

1 paket 3 item 11.921.840 3 item 15.500.000 3 item 22.200.000 3 item 25.000.000 3 item 25.000.000 3 item 25.000.000 3 item 124.621.840

2.17.01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah penyedia jasa yang

disediakan

3 item 3 item 138.750.530 3 item 186.000.000 3 item 222.000.000 3 item 230.000.000 3 item 230.000.000 3 item 230.000.000 3 item 1.236.750.530

2.17.01.10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah ATK yang

disediakan

1 paket 60 item 24.965.900 60

item

35.000.000 60

item

40.000.000 60

item

50.000.000 60

item

60.000.000 60

item

60.000.000 60 item 269.965.900

2.17.01.12 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik yang

disediakan

1 paket 30 item 9.917.140 30

item

10.000.000 30

item

12.500.000 40

item

20.000.000 40

item

20.000.000 40

item

20.000.000 40 item 92.417.140

2.17.01.15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan

16 media 16

media

9.627.200 17

media

18.000.000 204

eksem

plar

18.900.000 204

eksem

plar

20.000.000 204

eksem

plar

20.000.000 204

eksem

plar

20.000.000 204

eksempl

ar

106.527.200


Makanan dan

Minuman

Jumlah mamin yang

disediakan

14928 porsi 14928

porsi

70.330.700 15888

porsi

157.110.000 16000

porsi

157.110.000 16000

porsi

157.110.000 16000

porsi

157.110.000 16000

porsi

157.110.000 16000

porsi

855.880.700

2.17.01.18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah kegiatan yang diikuti 20 kegiatan 20

kegiata

n

99.838.662 30

kegiat

an

150.000.000 30

kegiat

an

150.000.000 40

kegiat

an

250.000.000 50

kegiat

an

300.000.000 80

kegiat

an

400.000.000 270

kegiatan

1.349.838.662

2.17.01.20 Rapat-rapat

Koordinasi,

Konsultasi Dalam

Daerah


kegiata

n

4.245.000 30

kegiat

an

20.000.000 30

kegiat

an

28.928.380 40

kegiat

an

64.061.793 50

kegiat

an

101.848.903 80

kegiat

an

146.164.951 270

kegiatan

365.249.027


Peralatan dan Bahan

Kebersihan

Jumlah peralatan dan bahan

pembersih yang disediakan

1 paket 30 item 9.926.550 30

item

15.000.000 30

item

15.000.000 30

item

20.000.000 30

item

20.000.000 30

item

20.000.000 30 item 99.926.550

2.17.01.27 Penunjang

Administrasi dan

Operasional Rutin

Kantor/Kedinasan

Jumlah pegawai 40 orang 40

orang

590.067.000 44

orang

383.640.000 45

orang

400.000.000 45

orang

400.000.000 45

orang

400.000.000 45

orang

400.000.000 45 orang 2.573.707.000

2.17.02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

% tingkat pemenuhan

kebutuhan dan

pemeliharaan sarana

prasarana kerja sesuai

standart

100% 100% 315.172.195 100% 409.087.800 100% 440.645.037 100% 510.681.948 100% 574.436.607 100% 659.523.216 100% 2.909.546.803 Sekretariat Kabupaten

Jember

Pengadaan

Mebeleur

Jumlah pengadaan

mebeleur

1 paket 1 paket 78.960.000 3 item 105.000.000 3 item 100.000.000 3 item 100.000.000 4 item 135.000.000 5 item 150.000.000 5 item 668.960.000

Kode

TABEL 5.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Tahun 2019 Tahun 2021Tahun 2016Program dan

Kegiatan

Tahun 2018Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2017

KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE Unit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

LokasiTahun 2020


Indikator

Kinerja Program



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KodeTahun 2019 Tahun 2021Tahun 2016

Program dan

Kegiatan

Tahun 2018Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2017

KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE Unit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

LokasiTahun 2020


Pengadaan /

Pembangunan

Taman

Jumlah taman yang

dibangun

- 1 paket 50.347.000 - - - - - - - - - - 1 paket 50.347.000

Pengadaan Alat

Kantor, Alat Rumah

Tangga, Komputer,

dll

Jumlah pengadaan alat

kantor, alat rumah tangga

dan komputer

1 paket - - 14

item

144.239.800 10

item

75.000.000 15

item

145.036.911 15

item

148.791.570 15

item

179.523.216 15 item 692.591.497

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara

1 unit 1 unit 18.669.412 1 unit 36.720.000 2 unit 42.645.037 2 unit 42.645.037 2 unit 42.645.037 2 unit 45.000.000 2 unit 228.324.523

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

operasional yang dipelihara

10 unit 10 unit 121.868.783 10

unit

63.128.000 11

unit

68.000.000 11

unit

68.000.000 11

unit

68.000.000 11

unit

70.000.000 11 unit 458.996.783

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung yang

dipelihara

- - - - 1

gedun

g

20.000.000 1

gedun

g

20.000.000 1

gedun

g

20.000.000 1

gedun

g

35.000.000 2

gedung

95.000.000

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Alat Kantor,

Alat Rumah Tangga,

Komputer

Jumlah alat kantor, alat

rumah tangga dan komputer

yang dipelihara

100 unit 100

unit

45.327.000 100

unit

60.000.000 100

unit

60.000.000 100

unit

60.000.000 100

unit

60.000.000 100

unit

80.000.000 100 unit 365.327.000

Rehabilitasi Sedang

/ Berat Gedung

Kantor

Jumlah gedung yang

direhab

1 gedung - - - 1

gedun

g

75.000.000 1

gedun

g

75.000.000 1

gedun

g

100.000.000 1

gedun

g

100.000.000 2

gedung

350.000.000

2.17.05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

% sumberdaya aparatur

yang meningkat

kapasitasnya

100% 100% 46.773.750 100% 222.902.500 100% 240.097.310 100% 278.258.806 100% 312.997.249 100% 359.358.978 100% 1.460.388.593 Bidang

Perpustaka

an

Kabupaten

Jember

2.1705.01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal


kegiata

n

9.750.000 20

kegiat

an

25.000.000 20

kegiat

an

25.000.000 25

kegiat

an

30.000.000 30

kegiat

an

35.000.000 35

kegiat

an

40.000.000 160

kegiatan

164.750.000

2.17.05.03 Bimbingan

Teknis/Workshop/

Sosialiasasi/Seminar

Implementasi

Perturan Perundang-

Undangan

Jumlah pengelola

perpustakaan dan kearsipan

yang ditingkatkan

30 orang 70

orang

37.023.750 100

orang

197.902.500 120

orang

215.097.310 140

orang

248.258.806 160

orang

277.997.249 180

orang

319.358.978 800

orang

1.295.638.593

2.17.06 Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

% tertib laporan

akuntabilitas kinerja dan

keuangan PD

100% 100% 6.145.850 100% 8.350.000 100% 8.994.123 100% 10.423.665 100% 11.248.227 100% 12.465.131 100% 57.626.996 Sekretariat Kabupaten

Jember

2.17.06.01 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja (Lakip) dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan 1 dokumen 1

dokume

n

- 1

dokum

en

2.150.000 1

dokum

en

2.364.707 1

dokum

en

2.841.221 1

dokum

en

3.116.075 1

dokum

en

3.521.709 7

dokume

n

13.993.712

2.17.06.04 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

SKPD Akhir Tahun


dokume

n

2.117.750 1

dokum

en

2.150.000 1

dokum

en

2.364.707 1

dokum

en

2.841.221 1

dokum

en

3.116.075 1

dokum

en

3.521.709 7

dokume

n

16.111.462

2.17.06.05 Penyusunan RKA

dan RAPBD SKPD


dokume

n

4.028.100 2

dokum

en

4.050.000 2

dokum

en

4.264.709 2

dokum

en

4.741.223 2

dokum

en

5.016.077 2

dokum

en

5.421.713 14

dokume

n

27.521.822

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN JEMBER

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI BIDANG

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

1. Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan

Jumlah desa yang memiliki Perpustakaan

X 100% Bidang Perpustakaan

Data dan Laporan Pembinaan Perpustakaan Desa Total Desa

2. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan

(Jumlah pengunjung n) – (Jumlah target pengunjung n-1) X 100%

Bidang Perpustakaan

Data dan Laporan Pengunjung Perpustakaan Jumlah target pengunjung n -1

3. Persentase peningkatan koleksi bahan pustaka

(Jumlah koleksi n) – (Jumlah target koleksi n-1)

X 100% Bidang Perpustakaan

Data katalog bahan pustaka umum daerah Jumlah target koleksi n -1

Ket :

n = tahun berkenaan

2 Mewujudkan tertib arsip dilingkungan lembaga pemerintah daerah

1. Persentase PD yang telah mengelola arsip secara baku

Jumlah OPD yang telah menerapkan tata kelola kearsipan secara baku

X 100%

Bidang Kearsipan Data dan Laporan Kearsipan OPD

Total OPD

Ket: Baku : Menurut Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) serta statis.

kata pengantar - perpusdajember.com fileperubahan renstra dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten...

Documents