kata pengantar - pn-jakartatimur.go.id renstra 2015-2019.pdfpanitera. laporan bulanan dan laporan...

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 | i

Atas berkat rahmat Allâh Subhanahu wa Ta'ala, Pengadilan

Negeri Jakarta Timur telah berhasil menyusun dan

menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun

2015 – 2019, yang mengakomodasi perubahan lingkungan

strategis organisasi yang berkembang dewasa ini. Pada

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun

2015-2019 ini telah ditetapkan Visi dan Misi Pengadilan

Negeri Jakarta Timur. Visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah dirumuskan

adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI

JAKARTA TIMUR YANG AGUNG “.

Selanjutnya, dengan mendasarkan pada Visi tersebut, rumusan Misi Pengadilan

Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Berdasarkan visi dan misi yang baru tersebut, maka dijabarkan dalam rumusan

Program ,Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

melalui sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel dengan

Indikator Kinerja :

a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan

b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana

KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 | ii

d. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya

hukum ,Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan

Indikator Kinerja :

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan.

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase perkara prodeo yang diseleaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat

layanan bantuan Hukum (Posbakum).

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Indikator Kinerja : - Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Akhirnya, Reviu Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini diharapkan menjadi

acuan bagi para pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk

meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang yaitu periode tahun 2018.

Jakarta, 23 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

H. SUMINO, S.H., M.Hum NIP : 19610707 199212 1 001

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 | iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi Permasalahan 1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 4

2.1. Visi Dan Misi 4

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 5

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 9

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 9

3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan 10

3.3. Kerangka Regulasi 12

3.4. Kerangka Kelembagaan 13

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 15

Lampiran : Matrik Renstra

BAB V PENUTUP 21

Reviu rencana strategis (renstra) 2017 PN Jakarta Timur 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada

masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan

adalah pelayanan publik yang baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-

undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi

penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan

masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur wajib untuk: (a)

mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b)

menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan

kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah

ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan

kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

publik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah mendorong setiap bagian

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang

diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1)

merumuskankebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan

pemantauan dan evaluasi kinerjapenyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis

Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang


mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara

keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan

melaksanakankegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

baik dari aspekkelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun

pengelolaan sumber daya manusia.

2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang

mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan seluruh

Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. Kelemahan

1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem

perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.

2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur

masih terbatas.

3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.

2. Lingkungan Eksternal

b. Peluang

1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat

mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di

lingkungannPengadilan Negeri Jakarta Timur dalam rangka mewujudkan

Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.

2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan unsur terkait lainnya untuk

melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur di bidang Pelayanan peradilan.

3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan

untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui

pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.


c. Ancaman

1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

LembagaPeradilan.

2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan meilhat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur

akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung

terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Agung sebagaimana dirumuskan

dalam Visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis

yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.

c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur.

d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas

Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang

memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci

keberhasilan sebagai berikut:

a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan

tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu

kesatuan sistem yang saling terkait.

b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar menjadi profesional.

c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.


BAB II

VISI , MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI dan MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta.

Visi Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunjukkan lembaga peradilan di

lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang

berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat

kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik.

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :





II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Tujuan yang hendak

dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.Sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;

(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

(3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan ;

(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;


Tabel 1.

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Jakarta Timur

REVIU REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TAHUN 2017

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1 Terwujudnya proses

Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan - Perdata - Pidana

Perbandingan sisa perkara yang

diselesaikan dibagi sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan

Tahunan

b. Persentase perkara :

- Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat

waktu

Perbandingan jumlah perkara yang

diselesaikan tahun berjalan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dibagi jumlah perkara

yang ada (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya)

dikali 100%

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan

Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata

- Pidana

Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara

tahun sebelumnya dikali 100%

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase perkara

Perdata dan Pidana

Perbandingan antara perkara yang


yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

- Kasasi - Peninjauan Kembali

tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi

Perbandingan antara jumlah perkara Pidana Anak yang

diselesaikan secara diversi bagi jumlah Perkara Pidana Anak dikali 100%

Panitera. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan

yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

Perbandingan jumlah isi Putusan

yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah putusan dikali 100%


Tahunan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi

jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%


c. Persentase berkas perkara yang diajukan

banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perbandingan perkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK

secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK dikali 100 %


d. Persentase putusan Perbandingan jumlah putusan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan


perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputusan

perkara yang diupload dalam website dibagi jumlah perkara dikali 100 %

Tahunan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang

diseleaikan

Perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikali 100%


b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar

gedung Pengadilan

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluiar Gedung

Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan

diluar pengadilan dikali 100%


c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang

mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).

Perbandingan antara jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan

Hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%


4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Perbandingan antara jumlah

putusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan yang sudah BHT


Tahunan


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi , Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di

bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret

sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang

terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan

dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk

masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :




Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul,

menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1.Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.

2.Kebijakan-kebijakan pengadilan.

3.Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.

4.penyelenggaraan persidangan,

5.Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

6.Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7.Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan

strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan


dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen

perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya

Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi

Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka

upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi

Mahkamah Agung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI

JAKARTA TIMUR.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan,Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan arah kebijakan dan

Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah

Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

4. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan

Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses

Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.

b. Penyelesaian perkara pidana, perdata

c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana


d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum

banding, kasasi dan Peninjauan kembali

e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu


c. Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap

dan tepat waktu

d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

a. perkara prodeo yang diseleaikan

b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan

Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)


3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan

Negeri Jakarta Timur selama satu tahun ke depan untuk mendorong

terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut

Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan

evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah

ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung

pelaksanaan tugas ke depan.

NO

JENIS REGULASI NAMA REGULASI

1. Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

2 Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik

3 Surat Edaran Mahkamah

Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

4. Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

5 Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

6 Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

7. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agungdan Badan Peradilan


Yang Berada Dibawahnya 8. Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 8 Tahun 2016

Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

9. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

10. MAKLUMAT Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

11 Surat Sekretaris Mahkamah

Agung

Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat

struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai

pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri

Jakarta Timur disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :


KEPANITERAAN

PERDATA

KEPANITERAAN

PIDANA

KEPANITERAAN

HUKUM

SUBBAG

TU & KEU

SUBBAG

PERENCANAAN ,TI

UMUM

SUBBAG

KEPEGAWAIAN &

ORTALA

KETUA

WAKIL KETUA

MAJELIS

HAKIM

----------- Garis Koordinasi

Garis Tanggungjawab

STRUKTUR ORGANISASI

WAKIL

PANITERA

PANITERA

KEPALA BAGIAN

UMUM

SEKRETARIS

KELOMPOK

FUNGSIONAL

KESEKRETARIATAN

KELOMPOK

FUNGSIONAL

KEPANITERAAN


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan lingkungan peradilan umum,

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan

Negeri Jakarta Timur sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat

pertama..Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Jakarta

Timur telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu:

Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target

kinerja sebagai berikut:


Tabel 2

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA

2015

(%)

2016

(%)

2017

(%)

2018

(%)

2019

(%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

1. Terwujudnya proses Peradilan

yang pasti, Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

80 96

83 98

85 98

86 98

88 98

b. Persentase perkara

- Perdata - Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

90

96

62

80

70

85

72

85

75

86

c. Persentase penurunan sisa perkara :

- Perdata

- Pidana

-

-

-

-

-

-

85

85

90

90

d.- Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

- Peninjauan Kembali

- Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

60 60

40

97 98 99

50 40

70

95 50 95

85 85

95

95 55 97

85 85

95

95 55 97

90 90

98

95 55 97


-

-

-

30 35

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

-

-

75 80 85

2. Terwujudnya penyederhanaan 2. Peningkatan Efektifitas a. Persentase Isi Putusan yang diterima 90 95 85 90 95


proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

oleh para pihak Tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan

melalui mediasi

1 1 15 15 15

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100 100 100 100 100

d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

100

100

100

100

100

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diseleaikan

100

100

100

100

100

b. Persentase perkara yang diselesaikan

diluar gedung Pengadilan -

-

-

-

-

c. Persentase Pencari keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat layanan

bantuan Hukum (Posbakum).

100

100

100

100

100

4. Terwujudnya pelayanan 4. Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti (Eksekusi)

35 30

30

30

30


4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pencapaian target yang

ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu

menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target

tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait

dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan

untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.Pendanaan yang

diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk periode Renstra

Tahun 2015 2019 dianggarkan sebesar ± Rp 24 milyar, per tahun 2017 menjadi

sebagai berikut, yaitu:

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun Anggaran 2017 mendapat Pagu Definitif

untuk DIPA 005.01.2.097492 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran

sebesar Rp 20,712,146.000,-(Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Belas

Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran

Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO Jenis Belanja Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

%

Gaji dan Tunjangan

20.712.146.000,00

20.218.536.439,00

493.609.561,00 97,62

1 Belanja Gaji Pokok PNS

7.360.030.000,00

7.221.798.000,00

138.232.000,00 98,12

2 Belanja Pembulatan Gaji PNS

100.000,00

88.160,00

11.840,00

88,16

3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511.072.000,00

480.712.080,00

30.359.920,00

94,06

4 Belanja Tunj. Anak PNS

133.842.000,00

129.667.208,00

4.174.792,00 96,88

5

Belanja Tunj. Struktural PNS

59.935.000,00

53.105.000,00

6.830.000,00 88,60

6 Belanja Tunj. Fungsional PNS

9.701.976.000,00

9.550.445.000,00

151.531.000,00

98,44

7 Belanja Tunj. PPh PNS

1.418.099.000,00

1.387.427.171,00

30.671.829,00 97,84

8 Belanja Tunj. Beras PNS

354.422.000,00

316.547.820,00

37.874.180,00 89,31

9 Belanja Uang Makan PNS

1.132.560.000,00

1.044.476.000,00

88.084.000,00 92,22

10 Belanja Tunjangan Umum PNS

40.110.000,00

34.270.000,00

5.840.000,00

85,44


b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional

mendapat anggaran sebesar Rp 4.680.191.000,- ( Empat Milyar Enam

Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) Realisasi

Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

NO JENIS BELANJA PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

4.680.191.000,00

4.523.534.909,00

156.656.091,00

96,65

1 Belanja Keperluan

Perkantoran

2.363.424.000,00

2.362.055.175,00

1.368.825,00

99,94

2 Belanja pengiriman surat

dinas pos pusat

30.000.000,00

11.740.000,00

18.260.000,00

39,13

3 Honor Operasional Satuan

Kerja

50.400.000,00

50.400.000,00

-

100,00

4 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

97.330.000,00

97.114.000,00

216.000,00

99,78

5 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

176.700.000,00

176.494.600,00

205.400,00

99,88

6 Belanja Langganan Listrik

696.000.000,00

653.828.050,00

42.171.950,00 93,94

7 Belanja Langganan

Telepon

9.000.000,00

2.276.259,00

6.723.741,00

25,29

8 Belanja Langganan Air

600.000.000,00

545.525.120,00

54.474.880,00 90,92

9 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

453.000.000,00

428.083.803,00

24.916.197,00

94,50

10 Belanja Biaya

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

204.337.000,00

196.017.902,00

8.319.098,00

95,93

c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung adalah Rp 540.000.000,- ( Lima Ratus Empat Puluh

Juta Rupiah) Realisasi Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai

berikut:

NO JENIS BELANJA PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

540.000.000,00

531.812.000,00

8.188.000,00

98,48

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

535.000.000,00

526.832.000,00

8.168.000,00

98,47

2 Belanja Modal Lainnya

5.000.000,00

4.980.000,00

20.000,00 99,60


2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA

005.03.2.099065 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu

Definitif Sebesar 398.240.000,-. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta

Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) Realiasasi Anggaran Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

NO JENIS BELANJA PAGU (RP)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

1049 Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

398.240.000,00 394.244.150,00

3.995.850,00 99,00

Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

398.240.000,00 394.244.150,00

3.995.850,00 99,00

1049.003 Pos Bantuan Hukum

72.000.000,00 72.000.000,00

- 100,00

522131 Beban Jasa Konsultan

72.000.000,00 72.000.000,00

- 100,00

1049.005

Perkara Peradilan Umum

yang diselesaikan ditingkat

pertama dan banding yang

tepat waktu

324.500.000,00 321.148.150,00

3.351.850,00 98,97

521114 Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Pusat

7.500.000,00 7.300.000,00

200.000,00 97,33

521211 Belanja Bahan

125.000.000,00 124.893.000,00

107.000,00 99,91

521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

159.300.000,00 159.255.150,00

44.850,00 99,97

522151 Beban Jasa Profesi

3.000.000,00 -

3.000.000,00 0,00

524113 Belanja Perjalanan

Transport Dalam Kota

29.700.000,00 29.700.000,00

- 100,00

1049.006

Perkara Peradilan Umum

yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara

1.740.000,00 1.096.000,00

644.000,00 62,99

521211 Belanja Bahan

140.000,00 140.000,00

- 100,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

160.000,00 160.000,00

- 100,00

522151 Beban Jasa Profesi

600.000,00

-

600.000,00 0,00

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

840.000,00 796.000,00

44.000,00 94,76

Rekapitulasi Realisasi Anggaran tahun 2017 Sampai dengan Desember 2017

No. JENIS BELANJA PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA %

1. DIPA 005.01.2.097492 Badan Urusan Administrasi

25.445.077.000,00

24.794.539.548,00

650.537.452,00

97,44%

2. DIPA 005.03.2.099065 Badan Peradilan Umum

398.240.000,00 394.244.150,00

3.995.850,00 99,00%


BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2015-

2019 pada tahun 2017 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan

peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya

untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,

program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun

waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang

diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus terus

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat

terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki pedoman yang dapat dijadikan

penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun

yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat

terwujud dengan baik.


MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TAHUN 2015-2019

TAHUN 2017

Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Agung.

Misi : 1.Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

2.Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3.Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

N

O

TUJUAN

TARGET

(%)

SASARAN TARGET

(%) STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR

KINERJA URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET (%)

RP

1

Terwujudnya kepercayaan

masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.

Persentase para pihak yang

percaya terhadap sistem peradilan

80

Terwujudnya proses Peradilan

yang pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan - Perdata - Pidana

80 96

83 98

85 98

86 98

88 98

Program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

a.Penyelesaian sisa perkara

pidana, perdata

Terselenggaranya administrasi dan

pengelolaan keuangan BUA

80

24.060.769.0000

b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan

tepat waktu

90 96

62 80

70 85

72 85

75 86

b.Penyelesaian perkara pidana, perdata

C.Persentase penurunan sisa

perkara : - Perdata - Pidana

-

-

-

-

80 80

85 85

90 90

c.Penurunan sisa perkara perdata

dan pidana

d. - Persentase perkara Perdata

yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

- Kasasi - Peninjauan

Kembali

- Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan

upaya hukum: - Banding - Kasasi

60 60 40

97

50 40 70

95

85 85 95

95

85 85 95

95

90 90 98

95

d.perkara perdata dan pidana yang

tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan

kembali


- Peninjauan

Kembali

98

99

50

95

55

97

55

97

55

97


- - - 30 35 e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

- - 75 80 85 f. Index responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

2 Terwujudnya

penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan Tehnologi

Persentase

perkara yang diselesaikan tepat waktu

80

Peningkatan

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi

Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

90

95

85

90

95

a. Isi Putusan

yang diterima oleh para pihak Tepat waktu

80


1 1 15 15 15 b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas

perkara yang

diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100 100 100 100 100 c. Berkas perkara yang diajukan

banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

100

100

100

100

100

d. Putusan

perkara yang menarik

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputusan

3 Terwujudnya

pelayanan akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara yang diselesaikan

melalui pembebasan biaya/prodeo

80 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase penyampaian pemberitahuan

putusan kepada para pihak

100

100

100

100

100

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

a.perkara prodeo yang diseleaikan

Terselenggaranya tertib admnistrasi perkara dilingkungan peradilan umum

80 670.050.000

a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung

Pengadilan

- - - - - b.perkara yang diselesaikan diluar gedung

Pengadilan

b. Persentase Pencari

keadilan Golongan Tertentu yang

100

100

100

100

100

c. Pencari

keadilan Golongan


mendapat layanan

bantuan Hukum (Posbakum).

Tertentu yang

mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

4 Terwujudnya pelayanan

Persentase putusan

perkaramperdata yang ditindaklanjuti

30 Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang


35 30

30

30

30

Putusan Perkara Perdata yang


30

Jakarta, 20 Februari 2018

Ketua Panitera Sekretaris

H. S U M I N O , SH.,M.Hum RINA PERTIWI,SH.,MH RINI SUMARNINGSIH, SH, MM NIP. 19610707 199212 1 001 NIP. 196412031991032003 NIP. 19620106198703.2.001

kata pengantar - pn-jakartatimur.go.id renstra 2015-2019.pdfpanitera. laporan bulanan dan laporan...

Documents