kata pengantar - dpmptsp.bantenprov.go.id · kata pengantar i laporan akuntabilitas kinerja...

KATA PENGANTAR

i Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2017|

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas penanaman modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dalam bentuk “Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017” mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 7

Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntablitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.

Dalam laporan tersebut diuraikan hal-hal pokok mengenai pelaksanaan sasaran dan

program sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Disamping uraian mengenai capaian kinerja periode pelaksanaan tahun 2017,

diuraikan pula penjelasan mengenai perbandingan kinerja secara singkat khususnya

untuk hal-hal yang bersifat pokok/penting yang menggambarkan keberhasilan capaian

organisasi tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian laporan akuntabilitas ini, cukup menggambarkan peningkatan pencapaian

sasaran dan program sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya di

dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012–2017, serta Rencana Kinerja yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017. Capaian

realisasi penanaman modal yang merupakan outcome DPMPTSP Provinsi Banten dalam

rangka konstribusi bagi peningkatan perekonomian nasional dan daerah meningkat

sangat signifikan baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam

Renstra maupun bila dibandingkan dengan realisasi penanaman modal tahun

sebelumnya. Perlu kami laporkan bahwa target realisasi penanaman modal yang

KATA PENGANTAR

ii Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2017|


ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia (BKPM RI) tahun 2017, yaitu sebesar Rp 61 Triliun, hanya tercapai

sebesar Rp 56,28 Triliun. Disamping itu, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas

pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupundi luar negeri,

dalam rangka penyebaran informasi potensi penanaman modal Indonesia dan iklim

penanaman modal yang kondusif, sehingga menarik minat investor untuk

menanamkan modalnya di Indonesia.

LAKIP Tahun 2017 merupakan gambaran pelaksanaan semua program dan

kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Banten Tahun 2017 yang berisi realisasi dan

analisis terhadap kinerja DPMPTSP Provinsi Banten yang dapat dijadikan pertimbangan

untuk penyusun kebijakan atau rencana kerja di tahun-tahun berikutnya agar visi dan

misi organisasi tercapai secara optimal.

Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat

Akhir kata di harapkan bahwa LAKIP ini dapat menjadi gambaran dan bahan evaluasi

guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Banten dimasa mendatang dalam

pelaksanaan tugas dan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta

meningkatkan minat realisasi investasi di Provinsi Banten.

Serang, Februari 2018

KEPALA DPMPTSP PROVINSI BANTEN

Drs. Wahyu Wardhana, MA.

NIP. 19591001 198803 1 003

DAFTAR ISI

iii Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1

1.2. Tugas dan Wewenang ................................................... 3

1.3. Peran Strategis Organisasi ............................................. 3

1.4. Profil Organisasi ........................................................... 5

1.5. Sistematika Pelaporan ................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................... 8

2.1. Rencana Strategis ......................................................... 8

2.1.1. Visi ................................................................. 8

2.1.2. Misi ................................................................ 9

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................ 10

2.1.4. Arah Kebijakan ................................................ 11

2.4. Perjanjian Kinerja ......................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 17

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 17

3.2. Realisasi Anggaran ....................................................... 22

BAB IV PENUTUP ........................................................................... 39

4.1. Kesimpulan .................................................................. 39

4.2. Saran .......................................................................... 39

IKHTISAR EKSEKUTIF

iv Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2017|

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha merupakan salah

satu prioritas dan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014 di bidang penanaman modal, yang harus menjadi arah

bagi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Banten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam satu tahun kedepan.

Hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja

DPMPTSP Provinsi Banten (Internal) dan hubungan antarlembaga (eksternal). Prioritas

nasional di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu

”terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi

penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia”.

Dalam tahun ini, terciptanya iklim investasi yang berdaya saing ditandai

dengan adanya survey dari lembaga independen yaitu Moody’s, Fitch, dan Standard &

Poors telah memberikan peringkat sepuluh besar di seluruh Indonesia dan

mendapatkan “investment Award” bagi Provinsi Banten, yang berarti bahwa

kepercayaan investor untuk melakukan penanaman modal di Banten semakin

meningkat, hal ini ditandai dengan semakin membaiknya persepsi resiko melakukan

penanaman modal di Provinsi Banten. DPMPTSP Provinsi Banten mempunyai

kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas ketujuh RPJMN Tahun

2010-2014 yaitu perbaikan iklim investasi dan usaha serta peningkatan realisasi

investasi sektor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Oleh

karena itu, seluruh program kerja DPMPTSP Provinsi Banten didasarkan pada tujuan,

sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017

dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

DPMPTSP Provinsi Banten telah menetapkan lima program dan tiga belas

kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2017. Secara umum dapat disimpulkan bahwa

dari lima program dan tiga belas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017, tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Secara

keseluruhan, apabila dilihat dari pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Provinsi Banten, maka

IKHTISAR EKSEKUTIF

v Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2017|


tingkat pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2017 adalah sebesar

91,1%. Tetapi apabila dilihat dari tingkat capaian dua program urusan wajib bidang

penanaman modal yang dicanangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun

2012-2017, yaitu program peningkatan iklim investasi dengan sasaran strategis

terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan indikator kinerja cakupan layanan

regulasi perijinan bidang penanaman modal dengan target kinerja 25% dan realisasi

target kinerja 25%, sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 100%.

Kemudian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan sasaran

startegis meningkatnya reasliasi investasi dan indikator kinerja nilai realisasi investasi

PMA/PMDN dengan target kinerja sebesar Rp14,1 trilyun dan realisasi target kinerja

Rp52,32 trilyun sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 371%. Rincian

capaian kinerja masing-masing indikator tiap program dan kegiatan tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut:

No Sasaran Strategis

Program Indikator Kinerja

Target Realisasi

2016 Capaian

Realisasi 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Meningkatnya investasi yang mendorong

penciptaan lapangan kerja

Program Peningkatan Iklim

Investasi

Cakupan layanan regulasi

perijinan bidang Penanaman

Modal (%)

15% 15% 100% 25%

Program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Nilai

Realisasi Investasi PMA (Rp)

Rp 10,34

Triliun

Rp 40,68

Triliun

393% Rp 39,89

Triliun

Nilai Realisasi

Investasi PMDN (Rp)

Rp 4,47 Triliun

Rp 15,14 Triliun

338% Rp 12,4 Triliun

Pada tahun 2017 realisasi PMDN dan PMA yang dikeluarkan Pemerintah melalui BKPM

RI berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Provinsi Banten

sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebanyak 699 proyek dengan nilai investasi

Rp 15,14 Triliun untuk PMDN. Sementara untuk PMA, sebanyak 2.479 proyek dengan

realisasi investasi mencapai US$ 3,05 milyar atau Rp 40,05 Triliun (asumsi

Rp13.500/US$). Sehingga total realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM

IKHTISAR EKSEKUTIF

vi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2017|


untuk tahun 2017 di Provinsi Banten adalah Rp 56,28 Triliun dengan jumlah proyek

sebanyak 3.178. Jika dipersentasikan, capaian kinerja dibandingkan target mencapai

380% dari Target Realisasi Investasi menurut (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-

2017

BAB I PENDAHULUAN

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2017 |


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanaman modal merupakan salah-satu penggerak utama pertumbuhan

ekonomi suatu Negara, masalahnya adalah bagaimana meningkatkan minat calon-

calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan

modalnya di suatu daerah. Minat investor untuk dapat berinvestasi dipengaruhi oleh

berbagai faktor, yaitu kepastian hak, hukum, perlindungan, informasi yang terbuka

mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan, berbagai bentuk fasilitas

kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan stabilitas

politik dan keamanan serta kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam lima tahun

ke depan masih memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah. Oleh karena itu faktor

ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun. Kepastian

hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat investor, ini ditandai oleh

keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun

daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang tindih akan membingungkan

dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dapat bertugas

lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal secara

makro, mengidentifikasi potensi unggulan daerah, melakukan kegiatan promosi potensi

daerah, menyusun regulasi perizinan penanaman modal, sekaligus melakukan

pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal.

Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Banten, perlu dibuat suatu acuan

dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Banten, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan

pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang

digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan DPMPTSP

Provinsi Banten.

BAB I PENDAHULUAN



Lebih jauh, hasil kinerja penanaman modal DPMPTSP Provinsi Banten yang

telah tercantum berdasarkan Renstra perlu dievaluasi pencapaiannya. DPMPTSP

Provinsi Banten sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan.

Laporan kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi

informasi capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Banten yang dapat digunakan sebagai

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan

pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan

tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu

bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja.

Adapun laporan kinerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017 berisi ikhtisar

pencapaian sasaran kinerja investasi dan perizinan sebagaimana telah ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran

tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran renstra, realisasi

pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja

dan pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Dengan

demikian, laporan kinerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017 yang menjadi laporan

kemajuan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah disusun

dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN



1.2. Tugas dan Wewenang

Kewenangan DPMPTSP Provinsi Banten didasarkan kepada Peraturan

Gubernur … adalah Gubernur dalam melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang

penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam menjalankan

tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur,

maka secara terinci tupoksi tersebut sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah provinsi dibidang penanaman

modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. perumusan dan penyusunan perencanaan penanaman modaldan

pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal;

d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kerasipan,

kepustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta aset Badan.

e. pengelolaan data dan sistem informasidibidang penanaman modal serta

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman

modal;

f. pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;

g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang

penanaman modal;

h. penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan

penanaman modal; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

1.3. Peran Strategis Organisasi

Sektor penanaman modal tidak dapat dipungkiri bahwa perannya sangat

dibutuhkan untuk menggerakkan laju perekonomian. Pengembangan kegiatan

penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap

pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan

persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas

BAB I PENDAHULUAN



unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka

pengangguran dan kemiskinan. Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan

iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah.

Sementara itu, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke

depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana

internasional, khususnya penanaman modal langsung.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah

menetapkan 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2)

pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan;

(6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan

penanganan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;

serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Mengacu pada poin ketujuh di atas dapat dilihat bahwa, pengembangan

“iklim penanaman modal dan iklim usaha” yang kondusif menjadi salah satu dari

sebelas prioritas nasional (prioritas ketujuh) dalam RPJMN 2010-2014, dengan tema

prioritas adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum,

penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Substansi Inti dari tema prioritas nasional adalah:

1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional

dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan

yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam

implementasinya.

2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan

perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan

(SIUP).

3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional

yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya

transaksi/ekonomi biaya tinggi.

BAB I PENDAHULUAN



4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window

(NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan

realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan

implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di

dry port Cikarang.

5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private

Partnership sebelum 2012.

6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenaga kerjaan dan

iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Dalam situasi seperti diatas, DPMPTSP Provinsi Banten dihadapkan pada

tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan

perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha

sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola

dan kinerja DPMPTSP (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas dan

prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya

peningkatan koordinasi dan harmonisasi.

1.4. Profil Organisasi

DPMPTSP Provinsi Banten pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)

Provinsi Banten, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Banten. BKPMD Provinsi Banten diubah menjadi BKPMPT Provinsi

Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun

2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang

merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal. Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten mengganti nama BKPMPT Provinsi Banten menjadi

BAB I PENDAHULUAN



DPMPTSP Provinsi Banten, dimana Perda tersebut merupakan amat dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD, membawahkan:

1. Seksi Promosi Penanaman Modal;

2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi;

3. Seksi Pembinaan BUMD.

d. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:

1. Seksi Potensi Investasi;

2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;

3. Seksi Sistem Informasi.

e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:

1. Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;

2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

3. Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan.

f. Bidang Pelayanan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Perizinan;

2. Seksi Pelayanan Non Perizinan;

3. Seksi Pelaporan dan Pengaduan.

g. Jabatan Fungsional.

BAB I PENDAHULUAN



1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIP DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek stategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic

Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi dan diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2012-2017

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD, selanjutnya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun rancangan

RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh

karena itu, penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu

proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

telah diamanatkan pula bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, serta disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan

bersifat indikatif. Selanjutnya DPMPTSP Provinsi Banten sebagai OPD berkewajiban

untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun.

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan

dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan visi secara umum merupakan

pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh OPD. Untuk

menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka

pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah, DPMPTSP Provinsi

Banten menentukan visi sebagai berikut:




“Satu Gerbang… Sejuta Peluang”

Sejalan dengan citra Banten sebagai gerbang investasi Indonesia, maka makna penting

pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang sangat tepat bagi

investor asing maupun dalam negeri untuk menanamankan dan mengembangkan

modalnya di indonesia. Banten merupakan pilihan lokasi yang sangat strategis karena

para investor akan mendapatkan kemudahan bersama, jaminan keamanan,

ketersediaan infrastruktur dan energi, serta akses distribusi dan logistik dengan

berbagai macam pilihan peluang sektor bisnis yang akan menguntungkan.Lebih jauh,

maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan Pelayan Terpadu Provinsi Banten selama lima tahun bisa berbuat sesuai

dengan tugas dan fungsi serta kewenanganya untuk mensinergikan segenap

komponen pembangunan guna mendorong peran strategis investasi dalam rangka

meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.

Rencana keinginan atau hasrat dari para investor asing maupun dalam negeri

yang akan menanamkan modalnya di Indonesia utamanya adalah di Provinsi Banten,

mengingat kondisi, potensi dan permasalahanya serta kemungkinan pengembangan

penanaman modalnya di Provinsi Banten akan lebih menguntungkan. Selanjutnya

bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dalam kebijakan

nasional yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan industri didukung oleh Potensi

investasi sektor primer berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta adanya

daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi.

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan

pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,

kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta

nilai-nilai yang dapat diperoleh. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menentukan misi yang jelas dan




merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan pembangunan SKPD secara terfokus

dan berindikator yang jelas dan terukur.

Adapun Misi DPMPTSP Provinsi Banten dalam rangka menunjang keberhasilan visi yang

telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas;

2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;

3. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal.

4. Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara

terpadu.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran dalam hal ini adalah tujuan dan sasaran misi atau tujuan

dan sasaran jangka menengah pembangunan DPMPTSP Provinsi Banten selama kurun

waktu lima tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

Tujuan misi 1 Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas adalah untuk

meningkatkan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Banten sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendorong

peningkatan penanaman modal daerah di Provinsi Banten. Sasaranya

adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, manajemen

kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana kerja aparatur;

Tujuan misi 2 Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing adalah

untuk meningkatkan kualitas iklim penanaman modal di Provinsi

Banten yang kondusif serta pengembangan potensi dan pemberdayan

usaha daerah. Sasarannya adalah: (1) meningkatnya aktifitas

(investasi); (2) berkembangnya potensi unggulan daerah; (3)

terwujudnya pemberdayaan usaha daerah; (4) meningkatnya

eksistensi penanaman modal.

Tujuan misi 3 Meningkatkan daya tarik penamanan modal adalah untuk

meningkatkan minat dan realisasi Penanaman Modal di Provinsi Banten

dengan sasaran adalah meningkatnya promosi tentang kondisi dan

potensi Provinsi Banten sebagai tempat penanaman modal.




Tujuan misi 4 Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penanaman Modal secara

terpadu adalah meningkatkan realisasi investasi yang signifikan dengan

sasaran adalah terselenggaranya perijinan penanaman modal secara

sederhana, cepat, dan transparan.

2.1.4. Arah Kebijakan

Tabel 2.1. Strategi dan Kebijakan

Sasaran Strategi Kebijakan

Misi I: Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana kerja

aparatur.

Peningkatan administrasi perkantoran, kapasitas sumber daya aparatur secara profesional yang didukung dengan

kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparat, Pelayanan Administrasi serta Sarana dan Prasarana kerja

aparatur

Misi II: Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing

Meningkatnya iklim usaha investasi yang kondusif

Pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal

Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

terhadap pelaksanaan penanaman modal yang tepat dan akurat

Berkembangnya potensi unggulan daerah

Peningkatan koordinasi penanama modal dengan instansi

terkait/stakeholders

Meningkatkan koordinasi penanaman modal

Terwujudnya pemberdayaan usaha daerah

Pengembangan potensi keunggulan daerah

Pengembangan potensi unggulan daerah

Meningkatnya eksistensi penanaman modal

Penigkatan kemitraan antar pelaku usaha

Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dunia usaha dalam rangka kemitraan antar pelaku

usaha

Misi III: Meningkatkan Daya Tarik Penanaman Modal

Meningkatnya promosi kondisi

dan potensi Provinsi Banten sebagai tempat penanaman modal

- Peningkatan Promosi yang

tepat dan terarah.

- Peningkatan Kerjasama penanaman modal antar daerah, antar pemerintah dan

non pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

- Menyediakan materi dan media

promosi yang efektif dan efisien.

- Meningkatkan jaringan kerjasama secara terkoordinasi dan berkelanjutan

Misi IV: Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Penanaman Modal Secara Terpadu

Terlayaninya perijinan

penanaman modal secara lancar

Peningkatan pelayanan

perijinan investasi yang mudah, murah tepat dan transparan

Melayani perijinan investasi

sesuai standar pelayanan prima.




2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani

Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala

DPMPTSP Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. Perkin merupakan pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perkin DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2017

sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017

No Program/Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Kegiatan dan Tolok

Ukur

Pagu Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Iklim Investasi

Cakupan layanan regulasi

perizinan bidang penanaman modal

15% Penyelenggaraan Promosi Penanaman

Modal - Partisipasi Bisnis

Forum dan Pameran

di Dalam Negeri - Partisipasi Bisnis

Forum dan Pameran

di Luar Negeri - Promosi Penanaman

Modal di Media

Massa - Partisipasi Regional

Investment

Forum/Agenda BKPM RI/Promosi Investasi Terpadu

- Banten Investment Gathering

3.835.241.000

Pembinaan BUMD

- Penyusunan Blue

Print BUMD Banten

- Pendampingan dan

Fasilitasi Kerjasama

Badan Usaha Milik

Daerah dengan

Investor Dalam dan

Luar Negeri

697.546.400




No Program/Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target

Kegiatan dan Tolok

Ukur

Pagu Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Peningkatan Jaringan Kemitraan antara

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Badan Usaha

Milik Daerah

Perencanaan Pengembangan Investasi

- Penyelenggaraan Musyawarah Koordinasi Teknis

(MUKORNIS) - Forum Perencanaan

dan Pengembangan

Investasi Daerah - Focus Group

Discussion

Identifikasi Sebaran Sektor Unggulan Daerah

- Bimbingan Teknis

Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan

Pengembangan Penanaman Modal Daerah

- Penyusunan Revisi Rencana Umum Strategis Bidang

Penanaman Modal Provinsi Banten

668.550.000

Sistem Informasi - Pengelolaan Website

- Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial (SIG)

- Pengembangan Sistem Aplikasi

938.760.000

Pemantauan Realisasi Penanaman Modal

- Asistensi dan Pengumpulan LKPM bagi investor

- Rekon Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

774.465.000

Pembinaan Penanaman

Modal

390.900.000




No Program/Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target

Kegiatan dan Tolok

Ukur

Pagu Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Task Force Tk. Provinsi

- Pembinaan Masyarakat (Non Dunia Usaha) di

Sekitar Lokasi KLIK

Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan

- Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan

Penanaman Modal - Pengawasan

Perizinan

434.683.750

Pelayanan Perizinan

Penanaman Modal - Penyelenggaraan

BINTEK Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Banten

- Penyusunan FS DED Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Penyusunan Manajemen Mutu ISO 9001

- Pelayanan Perizinan

537.730.000

Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal

- Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kabupaten/Kota - Penguatan

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

(KLIK) - Forum Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Provinsi

- Peningkatan

Informasi PTSP

- Fasilitas Non

Perizinan Penanaman

Modal

- Peningkatan SDM

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP)

843.350.000




No Program/Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target

Kegiatan dan Tolok

Ukur

Pagu Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Klinik Investasi - Sosialisasi Penerapan

Aplikasi SIPEKA BANTEN

Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan

Penanaman Modal - Rapat Rekonsiliasi

Data Perizinan dan

Non Perizinan - Penyusunan Revisi

SOP Pelayanan

Perizinan Non Perizinan dan Standar Pelayanan

Publik SPP Perizinan Non Perizinan

- Naskah Akademis dan Rancangan

Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal

- Penyelenggaraan

Pengaduan Perizinan

dan Non Perizinan

- Pengembangan

Sistem Aplikasi

Pelayanan Perizinan

- Penyusunan Indek

Kepuasan Masyarakat

- Penyusunan Laporan

Perizinan dan Non

Perizinan

- Penyusunan SOP

Pengaduan

Pelayanan Perizinan

Non Perizinan

388.420.000

3 Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Nilai Realisasi

Investasi PMA 2. Nilai Realisasi

Investasi PMDN

Rp 10,34

Trilyun Rp 4,47

Trilyun

Sarana dan Prasarana

Promosi - Pengadaan Alat dan

Bahan Promosi

- Regional Investment Branding

706.135.000

4. Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

Ketersediaan Data dan

Informasi Pembangunan

1 Paket Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan - Pengelolaan Data

Perkembangan

Realisasi Penanaman Modal

1.172.935.000




No Program/Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target

Kegiatan dan Tolok

Ukur

Pagu Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pemutakhiran Data Potensi dan Peluang

Penanaman Modal dengan Kabupaten/Kota

- Press Release Realisasi Penanaman Modal

BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai

misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap

entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah

dialokasikan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2017 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan DPMPTSP Provinsi Banten. Pengukuran

dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (outcome) dan

capaian kinerja kegiatan (output) dibandingkan target dalam rencana strategis dan

target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. DPMPTSP Provinsi Banten

telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan

pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan, sasaran program

dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU),

dan sasaran kegiatan dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian

indikator kinerja kegiatan (IKK). Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan

capaian indikator kinerja outcome. Capaian sasaran program diindikasikan dengan

capaian IKU yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran

program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas

realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan

terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam

mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi

identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. Hasil pengukuran

kinerja sasaran strategis, outcome dan output tahun 2017 terhadap capaian kinerja

DPMPTSP Provinsi Banten, disajikan dalam berikut.




Tabel 3.1 : Capaian Kinerja DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Program Indikator Kinerja

Target Realisasi

2017 Capaian

Realisasi 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Meningkatnya investasi yang

mendorong penciptaan lapangan kerja

Program Peningkatan

Iklim Investasi

Cakupan layanan

regulasi perizinan bidang

Penanaman Modal (%)

15% 15% 100 25%

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Nilai Realisasi Investasi

PMA (Rp)

Rp 10,34 Triliun

Rp 40,68 Triliun


Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)

Rp 4,47 Triliun

Rp 15,14 Triliun


Anggaran Program Tahun 2016 : Rp 22.027.996.750,-

Realisasi Program Tahun 2016 : Rp 18.663.951.856,-

Penjelasaan capaian indikator kinerja:

Cakupan layanan regulasi perizinan bidang Penanaman Modal

Indikator Kinerja cakupan layanan regulasi perizinan bidang Penanaman Modal

merupakan usaha Pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan iklim usaha

yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah

ada serta menarik investasi baru di Provinsi Banten dengan regulasi perizinan yang

mudah, murah, cepat, jelas, dan tidak memihak. Untuk mencapai tujuan tersebut

maka DPMPTSP Provinsi Banten pada Tahun 2017 telah melaksanakan beberapa

hasil kinerja sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya pengawasan pelaksanaan penanaman modal kepada 100

Perusahaan. Dengan terawasinya pelaksanaan penanaman modal kepada 100

perusahaan PMA dan PMDN, maka penyimpangan-penyimpangan terhadap

ketentuan pelaksanaan dan penggunaan fasilitasi penanaman modal dapat

dikurangi dan dicegah.




2. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pembinaan penanaman modal kepada

non-dunia usaha sebanyak 5 kali kegiatan. Pembinaan yang berupa workshop,

task force, sosialisasi, serta inhouse training mampu memberikan pemahaman

kepada masyarakat non-dunia usaha mengenai peraturan perundang-

undangan bidang penanaman modal secara umum sehingga hambatan-

hambatan penanaman modal seperti penolakan-penolakan kepada penanam

modal dapat dikurangi.

3. Terfasilitasinya pemantauan pelaksanaan penanaman modal kepada

perwakilan perusahaan PMA dan PMDN di 18 kawasan sebanyak 50 orang.

Pemantauan bertujuan untuk memverifikasi dan mengevaluasi data realisasi

penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM), sehingga data realisasi penanaman modal di Provinsi Banten

secara keseluruhan dapat terkompilasi secara akurat.

4. Terverifikasinya perizinan perusahaan sebanyak 90 laporan. Izin-izin yang

dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Banten telah diverifikasi dan ditelaah

secara matang, sehingga perusahaan yang memperoleh izin merupakan

perusahaan yang layak secara peraturan perundang-undangan.

5. Terfasilitasinya Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang berjumlah 43 orang

sebanyak 13 kali kegiatan. Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang berasal dari

dinas teknis terkait Provinsi Banten dapat melakukan tugasnya sebagai

verifikator lapangan secara profesional, sehingga hasil verifikasi yang telah

dilaksanakan memiliki hasil yang akurat dalam pertimbangan penerbitan izin.

6. Terkelolanya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 1 sistem aplikasi.

Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu ini sebagai komitmen

DPMPTSP Provinsi Banten dalam menghadirkan pelayanan prima yang murah,

mudah, dan cepat. Sistem tersebut mampu meningkatkan akurasi layanan

perizinan, meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu, mengurangi intensitas

kontak langsung antara pemohon dan petugas, sehingga mencapai target

pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

7. Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 2 dokumen. Data

dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan perizinan

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan




tersusunnya IKM ini, DPMPTSP Provinsi Banten, khususnya Bidang Pelayanan

Terpadu Penanaman Modal dapat mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan perizinan selanjutnya.

8. Tersusunnya Laporan Perizinan dan Non-Perizinan sebanyak 25 dokumen.

Seluruh izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Banten dirangkum

dan dikompilasi, kemudian disusun dalam bentuk dokumen laporan. Dengan

tersusunnya Laporan Perizinan dan Non-Perizinan ini, dapat memudahkan

dalam kontrol pengarsipan dan pencarian arsip surat yang sewaktu-waktu

dibutuhkan.

9. Terlaksananya Forum Penanaman Modal sebanyak 1 kali kegiatan dengan

jumlah peserta 100 orang. Forum Penanaman Modal diselenggarakan dengan

mengundang berbagai pihak, diantaranya pelaku usaha, akademisi, birokrasi,

dan tokoh masyarakat. Forum tersebut merupakan upaya DPMPTSP Provinsi

Banten dalam menyampaikan informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten

yang berkaitan dengan Penanaman Modal agar terjalinnya koordinasi dan

penyamaan pemahaman antara pihak-pihak yang berperan dalam pemberian

perizinan terhadap peraturan yang ada, memperoleh informasi permasalahan

penanaman modal, serta usulan dan saran sebagai bahan masukan

penyelesaian permasalahan untuk peningkatan penyelenggaraan penanaman

modal.

10. Terlaksananya Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 2 kali

kegiatan dengan masing-masing peserta berjumlah 50 dan 60 orang. Forum

PTSP dilaksanakan sebagai sarana pembaharuan kebijakan pemerintah

pusat di daerah, wahana silaturahmi antarpegawai PTSP se-Provinsi Banten

dan berbagi pengalaman dalam peningkatan kualitas serta inovasi pelayanan

perizinan.

11. Terfasilitasinya Peningkatan kapasitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

sebanyak tiga kali. Penyelenggaraan pelayanan terpadu DPMPTSP Provinsi

Banten tidak hanya terkait perizinan, namun juga berkomitmen dalam

pelayanan non-perizinan. Terfasilitasinya pelayanan non-perizinan

memudahkan masyarakat dunia dalam mendapatkan informasi mengenai

pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, serta informasi mengenai penanaman

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Indikator Kinerja nilai realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan ukuran

keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah

Provinsi Banten dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan

mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi

baru, baik dengan membentuk forum investasi melalui peningkatkan promosi

daerah, maupun usaha kerjasama investasi dengan calon investor dalam dan luar

negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut maka DPMPTSP Provinsi Banten pada

Tahun 2017 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

1. Tersedianya bahan promosi investasi sebanyak 8 paket. Melalui alat dan

bahan promosi, baik berupa leaflet maupun brosur, mampu memberikan imej

daerah serta memperkenalkan potensi investasi di Provinsi Banten di berbagai

kalangan dunia usaha, sehingga menarik investor baru ke Provinsi Banten.

2. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui acara Banten

Expo di Serang sebanyak 1 kali pameran. Melalui pameran yang

diselenggarakan di Kota Serang Banten, masyarakat lokal maupun pendatang

dapat mengenal potesi yang dimiliki oleh Provinsi Banten, selain itu pameran

tersebut dapat memberikan gambaran umum daerah.

3. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui acara

GPID/agenda BKPM RI di sebanyak 3 kali. Pameran yang diselenggarakan

dengan difasilitasi oleh BKPM RI ini memperkenalkan Provinsi Banten ke

daerah lain di Indonesia.

4. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui acara

Promosi Sektor Infrasturktur (IIICE) di Jakarta sebanyak 1 kali pameran.

DPMPTSP Provinsi Banten berpartisipasi pada penyelenggaraan pameran

sektor infrastruktur di Jakarta dengan memperkenalkan kondisi dan peluang

investasi kepada calon investor dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur.

5. Terlaksananya Banten Investment Gathering sebanyak 1 kali kegiatan. Banten

Investment Gathering diselenggarakan dengan mengundang berbagai pihak,

diantaranya pelaku usaha, akademisi, birokrasi, praktisi dan tokoh

masyarakat. Acara tersebut merupakan upaya DPMPTSP Provinsi Banten

dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini terkait peluang

usaha penanaman modal sehingga dapat menarik minat calon investor dalam

maupun luar negeri.




6. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui media massa

di 8 media. Melalui media massa, baik local maupun nasional, mampu

memberikan gambaran daerah serta memperkenalkan potensi investasi di

Provinsi Banten di berbagai kalangan dunia usaha, sehingga menarik investor

baru ke Provinsi Banten.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2017 sebesar Rp 22.027.996.750,-

dengan realisasi sebesar Rp 18.663.951.856,- atau 84,73%. Rincian perprogram dan

perkegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran DPMPTSP Provinsi Banten Tahun 2017

No Program/Kegiatan/Tolok Ukur

Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Program Peningkatan Kualitas

Tata Kelola Pemerintahan

Daerah

1 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset 35.000.000 22.500.000 64,29 12.500.000

a. Penatausahaan Keuangan dan

SPIP 34.640.000 22.140.000 63,91 12.500.000

b. Rekonsiliasi Data TLHP 360.000 360.000 100 -

2 Perencanaan, Evaluasi, dan

Pelaporan 448.860.000 399.910.000 89,09 48.950.000

a. Penyusunan Laporan Kinerja

Pembangunan Bidang PM

(LPPD, LKPJ, LAKIP, TAPKIN

IKU DAN LAPORAN TAHUNAN)

2.400.000 2.400.000 100 -

b. Penyelenggaraan Forum SKPD

Bidang Penanaman Modal

Tahun 2017

142.070.000 140.590.000 98,96 1.480.000

c. Penyusunan RENSTRA Tahun

2017 s/d 2022 177.435.000 129.965.000 73,25 47.470.000

d. Evaluasi Renstra Tahun 2012

s/d 2017 126.955.000 126.955.000 100 -





Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

II Program Peningkatan Sarana,

Prasarana Perkantoran, dan

Kapasitas Aparatur

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 2.699.700.000 2.537.496.000 93,99 162.204.000

a. Belanja Modal Pengadaan

Peralatan DPMPTSP Provinsi

Banten

893.700.000 825.924.000 92,42 67.776.000

b. Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan DPMPTSP Provinsi

Banten

1.806.000.000 1.711.572.000 94,77 94.428.000

2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor 1.378.720.000 1.087.310.100 78,86 291.409.900

a. Pemeliharaan Sarana Kantor

DPMPTSP Provinsi Banten 107.270.000 73.434.000 68,46 33.836.000

b. Pemeliharaan Halaman dan

Gedung Kantor DPMPTSP

Provinsi Banten

806.000.000 725.179.000 89,97 80.821.000

c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional 465.450.000 288.697.100 62,03 176.752.900

3 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran 2.107.317.000 1.803.796.215 85,60 303.520.785

a. Penyediaan Jasa Telepon,

Listrik, Internet dan PHBI/PHBN 454.500.000 400.985.915 88,23 53.514.085

b. Fasilitasi Penunjang Kegiatan

dan Kantor 624.200.400 596.162.600 95,51 28.037.800

c. Penyediaan Barang Pakai Habis 571.501.600 454.223.700 79,48 117.277.900

d. Penyediaan Makan dan Minum

Kantor 457.115.000 352.424.000 77,10 104.691.000

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 920.823.000 617.372.150 67,05 303.450.850

a. Pelatihan Motivasi Berprestasi

Aparatur DPMPTSP Provinsi 228.110.000 218.600.000 95,83 9.510.000





Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

Banten

b. Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Aparatur

DPMPTSP Provinsi Banten

232.167.000 201.128.150 86,63 31.038.850

c. Pengiriman Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis Apratur DPMPTSP

Provinsi Banten

50.000.000 40.000.000 80,00 10.000.000

d. Penataan Arsip DPMPTSP

Provinsi Banten 39.600.000 37.574.000 94,88 2.026.000

f. Pekan Ilmiah Internal DPMPTSP

Provinsi Banten 104.700.000 18.300.000 17,48 86.400.000

g. Penyelenggaraan PPID 20.470.000 13.350.000 65,22 7.120.000

h. Penyelenggaraan Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) 12.785.000 2.500.000 19,55 10.285.000

i. Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan (RUP) 1.165.000 - - 1.165.000

j. Pemeriahan HUT Banten 49.844.000 9.920.000 19,90 39.924.000

k. Senam Kesegaran Jasmani

Aparatur DPMPTSP Provinsi

Banten

56.992.000 11.400.000 20,00 45.592.000

l. Pembinaan Rohani Islam

Aparatur DPMPTSP Provinsi

Banten

10.640.000 10.000.000 93,98 640.000

m. Menajemen Kelembagaan

DPMPTSP Provinsi Banten 114.350.000 54.600.000 47,75 59.750.000

5 Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Luar Daerah 3.048.860.600 2.394.999.189 78,55 653.861.411

a. Fasilitasi Perjalanan Dinas Ke

Dalam dan Keluar Daerah

Provinsi Banten

3.048.860.600 2.394.999.189 78,55 653.861.411

III Program Peningkatan Iklim

Investasi

1 Penyelenggaraan Promosi 3.835.241.000 3.232.881.506 84,29 602.359.494





Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

Penanaman Modal

a. Partisipasi Bisnis Forum dan

Pameran Dalam Negeri 911.475.000 755.788.760 82,92 155.686.240

b. Partisipasi Bisnis Forum dan

Pameran Luar Negeri - - - -

c. Promosi Penanaman Modal di

Media Massa 2.330.050.000 2.077.105.146 89,14 252.944.854

d. Partisipasi Regional Invesment

Forum/Agenda BKPM

RI/Promosi Investasi Terpadu

206.886.028 116.687.600 56,40 90.198.428

e. Banten Investment Gathering 386.829.972 283.300.000 73,24 103.529.972

2 Pembinaan BUMD 697.546.400 663.015.000 95,05 34.531.400

a. Penyusunan Blue Print BUMD

Banten 272.258.000 256.176.000 94,09 16.082.000

b. Pendampingan dan Fasilitasi

Kerjasama BUMD dengan

Investor Dalam dan Luar Negeri

202.986.400 191.801.000 94,49 11.185.400

c. Peningkatan Jaringan Kemitraan

antara Pelaku usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah dengan

BUMD

222.302.000 215.038.000 96,73 7.264.000

3 Perencanaan dan

Pengembangan Investasi 668.550.000 532.230.000 79,61 136.320.000

a. Penyelenggaraan Musyawarah

Koordinasi Teknis (MUKORNIS) 162.710.000 124.430.000 76,47 38.280.000

b. Forum Perencanaan dan

Pengembangan Investasi

Daerah

157.030.000 157.030.000 100 -

c. Focus Group Discussion

Identifkasi Sebaran Sektor

Unggulan Daerah

190.050.000 107.060.000 56,33 82.990.000

d. Bimbingan Teknis Strategi

penyusunan dan Penetapan

Kebijakan Pengembangan

55.660.000 48.210.000 86,62 7.450.000





Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

Penanaman Modal daerah

e. Penyusunan Revisi Rencana

Umum Strategis Bidang

Penanaman Modal Provinsi

Banten

103.100.000 95.500.000 92,63 7.600.000

4 Sistem Informasi 938.760.000 863.000.000 91,93 75.760.000

a. Pengelolaan Website 245.190.000 205.620.000 83,86 39.570.000

b. Pengelolaan Sistem Informasi

Geospasial (SIG) 590.795.000 558.080.000 94,46 32.715.000

c. Pengembangan Sistem Aplikasi 102.775.000 99.300.000 96,62 3.475.000

5 Pemantauan Realisasi

Penanaman Modal 774.465.000 640.465.000 82,70 134.000.000

a. Asistensi dan Pengumpulan

LKPM bagi Investor 715.477.500 586.865.000 82,02 128.612.500

b. Rekon Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal 58.987.500 53.600.000 90,87 5.387.500

6 Pembinaan Penanaman Modal 390.900.000 294.115.000 75,24 96.785.000

a. Task Force Tingkat Provinsi 99.000.000 99.000.000 100 -

b. Pembinaan Masyarakat (Non

Dunia Usaha) di Sekitar Lokasi

KLIK

291.900.000 195.115.000 66,84 96.785.000

7 Pengawasan Penanaman Modal

dan Perizinan 434.683.750 353.780.850 81,39 80.902.900

a. Pengawasan Ketentuan

Pelaksanaan Penanaman Modal 326.983.750 315.020.850 96,34 11.962.900

b. Pengawasan Perizinan 107.700.000 38.760.000 35,99 68.940.000

8 Pelayanan Perizinan Penanaman

Modal 537.730.000 379.427.846 70,56 158.302.154

a. Penyelenggaraan Bintek

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Provinsi Banten

95.670.000 95.670.000 100 -





Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

b. Penyusunan FS DED Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) - - - -

c. Penyusunan Manajemen Mutu

ISO 9001 76.080.000 49.300.000 64,80 26.780.000

d. Pelayanan Perizinan 365.980.000 234.457.846 64,06 131.522.154

9 Pelayanan Non Perizinan

Penanaman Modal 843.350.000 762.908.000 90,46 80.442.000

a. Forum Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota 129.530.000 106.170.000 81,97 23.360.000

b. Penguatan Kemudahan

Investasi Langsung Konstruksi

(KLIK)

90.430.000 79.235.000 87,62 11.195.000

c. Forum Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Provinsi 78.180.000 71.020.000 90,84 7.160.000

d. Peningkatan Informasi PTSP 172.800.000 169.350.000 98,00 3.450.000

e. Fasilitasi Non Perizinan

Penanaman Modal 82.330.000 75.770.000 92,03 6.560.000

f. Peningkatan SDM Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) 98.903.000 82.113.000 83,02 16.790.000

g. Klinik Investasi 2.727.000 - - 2.727.000

h. Sosialisasi Penerapan Aplikasi

SIPEKA BANTEN 188.450.000 179.250.000 95,12 9.200.000

10 Pelaporan dan Pengaduan

Pelayanan Penanaman Modal 388.420.000 362.615.000 93,36 25.805.000

a. Rapat Rekonsiliasi Data

Perizinan dan Non Perizinan 90.900.000 80.750.000 88,83 10.150.000

b. Penyusunan Revisi SOP

Pelayanan Perizinan, Non

Perizinan dan Standar

Pelayanan Publik (SPP)

Perizinan Non perizinan

8.910.000 8.880.000 99,66 30.000

c. Naskah Akademis dan

Rancangan Revisi Perda Nomor

7 Tahun 2011 tentang

39.210.000 38.650.000 98,57 560.000





Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sisa

Anggaran

(Rp)

Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Bidang

Penanaman Modal

d. Penyelenggaraan Pengaduan

Perizinan dan Non Perizinan 71.300.000 68.150.000 95,58 3.150.000

e. Pengembangan Sistem Aplikasi

Pelayanan Perizinan 31.300.000 30.395.000 97,11 905.000

f. Penyusunan Indek Kepuasan

Masyarakat 78.600.000 78.240.000 99,54 360.000

g. Penyusunan Laporan Perizinan

dan Non Perizinan 22.400.000 13.800.000 61,61 8.600.000

h. Penyusunan SOP Pengaduan

Pelayanan Perizinan Non

Perizinan

45.800.000 43.750.000 95,52 2.050.000

IV Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

1 Sarana dan Prasarana Promosi 706.135.000 591.840.000 83,81 114.295.000

a. Regional Investment Branding 111.375.000 59.290.000 53,23 52.085.000

b. Pengadaan Alat dan Bahan

Promosi 594.760.000 532.550.000 89,54 62.210.000

V Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

1 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan 1.172.935.000 1.124.290.000 95,85 48.645.000

a. Pengelolaan Data

Perkembangan Realisasi

Penanaman Modal

156.660.000 150.350.000 95,97 6.310.000

b. Pemutakhiran Data dan Analisa

Perkembangan Penanaman

Modal dengan Kabupaten/Kota

531.575.000 500.015.000 94,06 31.560.000

c. Press Realese Realisasi

Penanaman Modal 484.700.000 473.925.000 97,78 10.775.000

JUMLAH 22.027.996.750 18.663.951.856 84,73 3.364.044.894




1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 35.000.000 dengan realisasi anggaran

kegiatan mencapai sebesar Rp 22.500.000 (64,29%) dengan capaian fisik 100%.

Sementara itu, capaian per tolok ukur adalah sebagai berikut:

a. Penatausahaan Keuangan dan SPIP dengan target tiga dokumen. Capaian

realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 22.140.000

(63,91%).

b. Rekonsiliasi Data TLHP dengan target satu dokumen. Capaian realisasi fisik

sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 360.000 (100%).

2. Kegiatan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 448.860.000 dengan realisasi

anggaran kegiatan mencapai sebesar Rp 399.910.000 (89,09%) dengan capaian

fisik 95,95%. Sementara itu, capaian per tolok ukur adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal (LPPD,

LKPJ, LAKIP, Tapkin IKU dan Laporan Tahunan) dengan target lima dokumen.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 2.400.000

(100%).

b. Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Penanaman Modal Tahun 2017 dengan

target satu kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 99,13% dengan realisasi

anggaran Rp 140.590.000 (98,96%).

c. Penyusunan RENSTRA Tahun 2017 s.d. 2022 dengan target satu kegiatan.

Capaian realisasi fisik sebesar 90,46% dengan realisasi anggaran Rp

129.965.000 (73,25%).

d. Evaluasi Renstra Tahun 2012 s.d. 2017 dengan target satu kegiatan. Capaian


(100%).

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 2.699.700.000 dengan realisasi

anggaran kegiatan mencapai sebesar Rp 2.537.496.000 (93,99%) dengan capaian





a. Belanja Modal Pengadaan Peralatan DPMPTSP Provinsi Banten dengan target

delapan paket. Capaian realisasi fisik sebesar 95,97% dengan realisasi

anggaran Rp 825.924.000 (92,42%).

b. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan DPMPTSP Provinsi Banten dengan

target satu paket. Capaian realisasi fisik sebesar 99,80% dengan realisasi

anggaran Rp 1.711.572.000 (94,77%).

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor




a. Pemeliharaan Sarana Kantor DPMPTSP Provinsi Banten dengan target 12

bulan. Capaian realisasi fisik sebesar 71,41% dengan realisasi anggaran Rp

73.434.000 (68,46%).

b. Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor DPMPTSP Provinsi Banten dengan

target 12 bulan. Capaian realisasi fisik sebesar 91,44% dengan realisasi

anggaran Rp 725.179.000 (89,97%).

c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan target 12 bulan. Capaian

realisasi fisik sebesar 67,45% dengan realisasi anggaran Rp 288.697.100

(62,03%).

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran




a. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN dengan target 12

bulan. Capaian realisasi fisik sebesar 90,21% dengan realisasi anggaran Rp

400.985.915 (88,23%).

b. Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor dengan target 12 bulan. Capaian


(95,51%).




c. Penyediaan Barang Pakai Habis dengan target 12 bulan. Capaian realisasi fisik

sebesar 80,57% dengan realisasi anggaran Rp 454.223.700 (79,48%).

d. Penyediaan Makan dan Minum Kantor dengan target 12 bulan. Capaian


(77,10%).

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur




a. Pelatihan Motivasi Berprestasi Aparatur DPMPTSP Provinsi Banten dengan

target dua kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 99,61% dengan realisasi

anggaran Rp 218.600.000 (95,83%).

b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Aparatur DPMPTSP Provinsi Banten

dengan target dua kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 88,91% dengan

realisasi anggaran Rp 201.128.150 (86,60%).

c. Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Apratur

DPMPTSP Provinsi Banten dengan target 10 orang. Capaian realisasi fisik

sebesar 80% dengan realisasi anggaran Rp 40.000.000 (80%).

d. Penataan Arsip DPMPTSP Provinsi Banten dengan target dua kegiatan.


37.574.000 (94,88%).

e. Pekan Ilmiah Internal DPMPTSP Provinsi Banten dengan target 12 bulan.


18.300.000 (17,48%).

f. Penyelenggaraan PPID dengan target tiga kegiatan. Capaian realisasi fisik


g. Penyelenggaraan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan target satu kegiatan.


2.500.000 (19,55%).

h. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan target dua kegiatan.

Capaian realisasi fisik sebesar 0% dengan realisasi anggaran Rp 0 (0%).




i. Pemeriahan HUT Banten dengan target satu kegiatan. Capaian realisasi fisik


j. Senam Kesegaran Jasmani Aparatur DPMPTSP Provinsi Banten dengan target

90 orang. Capaian realisasi fisik sebesar 21,06% dengan realisasi anggaran Rp

11.400.000 (20%).

k. Pembinaan Rohani Islam Aparatur DPMPTSP Provinsi Banten dengan target 90

orang. Capaian realisasi fisik sebesar 93,98% dengan realisasi anggaran Rp

10.000.000 (93,98%).

l. Menajemen Kelembagaan DPMPTSP Provinsi Banten dengan target satu

kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 50,46% dengan realisasi anggaran Rp

54.600.000 (47,75%).

7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah




a. Fasilitasi Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah Provinsi Banten

dengan target 12 bulan. Capaian realisasi fisik sebesar 85,28% dengan

realisasi anggaran Rp 2.394.999.189 (78,55%).

8. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal




a. Partisipasi Bisnis Forum dan Pameran Dalam Negeri dengan target lima

kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 84,75% dengan realisasi anggaran Rp

755.788.760 (82,92%).

b. Tolok Ukur Partisipasi Bisnis Forum dan Pameran Luar Negeri dengan target

90 orang dihapus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

c. Promosi Penanaman Modal di Media Massa dengan target delapan media.


2.077.105.146 (89,14%).




d. Partisipasi Regional Invesment Forum/Agenda BKPM RI/Promosi Investasi

Terpadu dengan target empat kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar

63,73% dengan realisasi anggaran Rp 116.687.600 (56,40%).

e. Banten Investment Gathering dengan target satu kegiatan. Capaian realisasi

fisik sebesar 98,71% dengan realisasi anggaran Rp 283.300.000 (73,24%).

9. Pembinaan BUMD



fisik 100%. Sementara itu, capaian per tolok ukur adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Blue Print BUMD Banten dengan target satu peraturan gubernur.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp

256.176.000 (94,09%).

b. Pendampingan dan Fasilitasi Kerjasama BUMD dengan Investor Dalam dan

Luar Negeri dengan target dua nota kesepahaman. Capaian realisasi fisik

sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 191.801.000 (94,49%).

c. Peningkatan Jaringan Kemitraan antara Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah dengan BUMD dengan target dua nota kesepahaman. Capaian


(96,73%).

10. Perencanaan dan Pengembangan Investasi




a. Penyelenggaraan Musyawarah Koordinasi Teknis (MUKORNIS) dengan target

satu kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran

Rp 124.430.000 (76,47%).

b. Forum Perencanaan dan Pengembangan Investasi Daerah dengan target satu

rekomendasi kebijakan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi

anggaran Rp 157.030.000 (100%).




c. Focus Group Discussion Identifkasi Sebaran Sektor Unggulan Daerah dengan

target satu rekomendasi kebijakan. Capaian realisasi fisik sebesar 69,81%

dengan realisasi anggaran Rp 107.060.000 (56,33%).

d. Bimbingan Teknis Strategi penyusunan dan Penetapan Kebijakan

Pengembangan Penanaman Modal daerah dengan target 30 orang. Capaian


(86,62%).

e. Penyusunan Revisi Rencana Umum Strategis Bidang Penanaman Modal

Provinsi Banten dengan target dua kajian. Capaian realisasi fisik sebesar


11. Sistem Informasi




a. Pengelolaan Website dengan target 12 Bulan Updating. Capaian realisasi fisik


b. Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan target 12 bulan

input/update titik koordinat. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan


c. Pengembangan Sistem Aplikasi dengan target satu paket. Capaian realisasi

fisik sebesar 99,83% dengan realisasi anggaran Rp 99.300.000 (96,62%).

12. Pemantauan Realisasi Penanaman Modal




a. Asistensi dan Pengumpulan LKPM bagi Investor dengan target 19 kawasan.


586.865.000 (82,02%).




b. Rekon Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan satu kegiatan

kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp

53.600.000 (90,87%).

13. Pembinaan Penanaman Modal




a. Task Force Tingkat Provinsi dengan target satu kegiatan. Capaian realisasi

fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 99.000.000 (100%).

b. Pembinaan Masyarakat (Non Dunia Usaha) di Sekitar Lokasi KLIK dengan

target empat kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 75,86% dengan realisasi

anggaran Rp 195.115.000 (66,84%).

14. Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan




a. Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 100

perusahaan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran

Rp 315.020.850 (96,38%).

b. Pengawasan Perizinan dengan target 100 perusahaan. Capaian realisasi fisik


15. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal




a. Penyelenggaraan Bintek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Banten

dengan target satu kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan

realisasi anggaran Rp 95.670.000 (100%).




b. Penyusunan FS DED Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan satu paket

dihapus pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

c. Penyusunan Manajemen Mutu ISO 9001 dengan target satu paket. Capaian


(64,80%).

d. Pelayanan Perizinan dengan target 48 orang. Capaian realisasi fisik sebesar


16. Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal




a. Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota dengan target


Rp 106.170.000 (81,97%).

b. Penguatan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dengan target


Rp 79.235.000 (87,62%).

c. Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dengan target satu


71.020.000 (90,84%).

d. Peningkatan Informasi PTSP dengan target tiga kegiatan. Capaian realisasi

fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 169.350.000 (98%).

e. Fasilitasi Non Perizinan Penanaman Modal dengan target satu kegiatan.


75.770.000 (92,03%).

f. Peningkatan SDM Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan satu empat


82.113.000 (83,02%).

g. Klinik Investasi dengan target tiga kegiatan. Capaian realisasi fisik sebesar 0%

dengan realisasi anggaran Rp 0 (0%).




h. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIPEKA BANTEN dengan target satu kegiatan.


179.250.000 (95,12%).

17. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Penanaman Modal




a. Rapat Rekonsiliasi Data Perizinan dan Non Perizinan dengan dua kegiatan


80.750.000 (88,83%).

b. Penyusunan Revisi SOP Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Standar

Pelayanan Publik (SPP) Perizinan Non perizinan dengan target satu dokumen.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 8.880.000

(99,66%).

c. Naskah Akademis dan Rancangan Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal

dengan target dua dokumen. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan


d. Penyelenggaraan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 12

bulan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp

68.150.000 (95,58%).

e. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dengan target tiga paket.


30.395.000 (97,11%).

f. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat dengan target dua dokumen.


78.240.000 (99,54%).

g. Penyusunan Laporan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 25 buku.


13.800.000 (61,61%).




h. Penyusunan SOP Pengaduan Pelayanan Perizinan Non Perizinan dengan target

satu dokumen. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran

Rp 43.750.000 (95,52%).

18. Sarana dan Prasarana Promosi




a. Regional Investment Branding dengan target satu kegiatan. Capaian realisasi

fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 59.290.000 (53,08%).

b. Pengadaan Alat dan Bahan Promosi dengan target sebelas paket. Capaian


(89,54%).

19. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan




a. Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal dengan target

12 bulan input/update. Capaian realisasi fisik sebesar 98,62% dengan realisasi

anggaran Rp 150.350.000 (95,97%).

b. Pemutakhiran Data dan Analisa Perkembangan Penanaman Modal dengan

Kabupaten/Kota dengan target 12 bulan input/update. Capaian realisasi fisik


c. Press Realese Realisasi Penanaman Modal dengan target empat kegiatan.


473.925.000 (97,78%).

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi

Banten Tahun 2017 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk

mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses

pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud

adalah janji DPMPTSP Provinsi Banten yang tertuang dalam Perkin Kepala DPMPTSP

Provinsi Banten. Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan

dan mendorong DPMPTSP Provinsi Banten, agar berusaha sungguh-sungguh sehingga

dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia /aparatur, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan

instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP Provinsi Banten tahun

anggaran 2017 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari

besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan

rincian telah melebihi target, mencapai target 100. Capaian–capaian indikator kinerja

tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan

sekaligus mendukung terwujudnya misi yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP

Provinsi Banten Tahun 2012 –2017. Walaupun demikian, DPMPTSP Provinsi Banten

tidak akan berpuas diri dengan keberhasilan tersebut. Karena di masa yang akan

datang, masih banyak tantangan yang akan dihadapi. Secara umum keseluruhan

capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi

DPMPTSP Provinsi Banten untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-

masa mendatang.

4.2. Saran

1. LAKIP DPMPTSP Provinsi Banten tahun 2017 perlu dijadikan sebagai

salah-satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di

BAB IV PENUTUP



tahun 2017 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas dan

manfaat kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian

indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain

sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan

amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten telah membuat laporan

tentang kinerja yang telah dicapai selama setahun.

4. Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran

pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Dinas penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Banten memperoleh nilai 100

%.

5. Langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan –

permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal sebagai

berikut:

a. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas Sumber

Daya Manusia (SDM) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-

dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan

yang akuntabel.

b. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi

pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP

yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta

meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian

Perkin.

c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak

yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode

yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan

BAB IV PENUTUP



kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan

yang diperlukan.

kata pengantar - dpmptsp.bantenprov.go.id · kata pengantar i laporan akuntabilitas kinerja...

Documents