kata pengantar - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280lakip_2017.pdf · o....

64
- 1 - KATA PENGANTAR Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran sebagaimana Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 dan Teknis pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja. Sebagai landasan penyusunan Laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 adalah Revisi Rencana Strategis DPUTR Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja DPUTR Kota Cilegon Tahun 2017 beserta realisasinya. Selama Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif. Secara umum, selama Tahun 2017 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon.

Upload: vuongkien

Post on 02-May-2019

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

- 1 -

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan

anggaran sebagaimana Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 dan Teknis pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

tercapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja. Sebagai landasan penyusunan Laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 adalah Revisi Rencana Strategis DPUTR Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja DPUTR Kota Cilegon Tahun 2017 beserta

realisasinya.

Selama Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon

ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif. Secara umum, selama Tahun 2017 sebagian besar target sasaran strategis

dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan

sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon.

Page 2: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

- 2 -

IKHTISAR

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 merupakan laporan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan

keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sasaran strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon adalah pertama, yaitu

Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu, kedua Terwujudnya peningkatan kualitas data perencanaan dan jasa konstruksi, ketiga Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan

jembatan yang memadai dan berkualitas, keempat Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan

banjir, dan kelima Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dan Meningkatnya pengelolaan keuangan serta aset daerah. dari berbagai sasaran tersebut ditetapkan 16 (enam belas)

indicator kinerja sasaran dengan didukung dengan 7 (tujuh) program dan 107 (seratus tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun

2017, yaitu; 6 (enam) indicator dengan nilai sangat tinggi, 6 (enam) indicator dengan nilai tinggi, 1 (satu) indicator dengan nilai sedang dan 3 (tiga) indicator sangat rendah.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas secara umum tidak berpengaruh terhadap rendahnya realisasi anggaran pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon yang hanya sebesar 63,60%. Atau Rp.237.469.373.598,- dari alokasi anggaran sebesar 373.396.444.752,- dikarenakan adanya kegiatan pengadaan

tanah Jalan Lingkar Utara yang tidak terserap.

Page 3: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

- 3 -

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... 1

IKHTISAR ................................................................................ 2

DAFTAR ISI ............................................................................. 4

DAFTAR TABEL ....................................................................... 5

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................ 1 – 1

1.2 Maksud,Tujuan ........................................................ 1 – 2

1.3 Dasar Hukum .......................................................... 1 – 3

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .......................................... 1 – 3

1.5 Sistematika Pelaporan ............................................. 1 – 15

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis ........................................... 2 – 1

2.1.1 Visi dan Misi Kota Cilegon ........................ 2 – 2

2.1.2 Misi Organisasi ......................................... 2 – 2

2.1.3 Tujuan dan Sasaran .................................. 2 – 3

2.1.4 Strategi dan Kebijakan ................................ 2 – 4

2.2 Program dan Kegiatan .............................................. 2 – 7

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................... 2 – 11

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................ 2 – 13

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pendekatan Penilaian .............................................. 3 – 1

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ......... 3 – 2

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 .. 3 – 4

3.4 Akuntabilitas Keuangan ........................................... 3 – 17

BAB 4 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 4: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

- 4 -

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 ....................................................................................... 2 – 6

Tabel. 2.2 Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon TA.2017 .......................................................................... 2 – 7

Tabel. 2.3 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 ....................................................................................... 2 – 12

Tabel. 2.4 Formulir Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 ............................................................. 2 – 14

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringat Kinerja ............................................................ 3 – 1

Tabel. 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 ............................................................. 3 – 2

Tabel. 3.3 Perkembangan Jumlah IMB yang diterbitkan terhadap Bangunan Gedung di Kota Cilegon .................................................................................. 3 – 5

Tabel 3.4 Perhitungan Bobot 7 layanan informasi ........................................... 3 – 7

Tabel. 3.5 Kondisi Jalan Kota Cilegon Tahun 2017 ......................................... 3 – 9

Tabel. 3.6 Data Lokasi Banjir dan Genangan Kota Cilegon 3 – 12

Tabel. 3.7 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon TA.2017 ................................................ 3 – 18

Tabel. 3.8 Penilaian Capaian Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Runag Kota Cilegon Tahun 2017 .................................................................... 3 – 24

Page 5: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 1

BBAABB 11

PENDAHULUAN

Bab ini Berisi :

▪ Latar Belakang

▪ Maksud Tujuan, dan Sasaran

▪ Dasar Hukum

▪ Tugas Pokok dan Fungsi

▪ Sistematika Pelaporan

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

pelaporan kinerja pemerintah merupakan bagian kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras

dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita cita berbangsa

dan bernegara. Good governance yang dimaksud adalah merupakan

proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan public good and service oleh karena itu agar good

governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah,

swasta dan masyarakat. Good governance yang baik dapat terwujud

jika ada koordinasi dan integritas yang baik pada penyelenggara

negara, profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian

penerapan konsep good governance dalam penyelenggara kekuasaan

Page 6: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 2

pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Untuk memenuhi

hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme yang meregulasi

akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran

dan kapasitas perlemen, serta keterbukaan akses informasi bagi

masyarakat. Olehnya itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai

langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun maksud dari penyusunan LAKIP adalah sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017

Adapun tujunan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon selama Tahun Anggaran 2017;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017, untuk

kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon di masa yang akan datang;

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon sehingga terciptanya

Page 7: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 3

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu

prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi Penyusunan LAKIP adalah :

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon

disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi

secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Cilegon secara resmi disahkan melalui Peraturan Walikota Nomor

71 Tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang dimana merupakan dalam rangka melaksanakan

Page 8: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 4

ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon mengalami penguatan karena secara eksplisit

mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif.

Untuk memenuhi harapan tersebut berikut disampaikan secara rinci

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Cilegon.

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi

kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Pemerintah Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah

sungai dalam 1 (satu) Daerah;

b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder

pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1

(satu) Daerah;

c. Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung

langsung dengan sungai dalam Daerah;

d. Penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan dan

jembatan serta pemeliharaan jalan baik secara rutin maupun

berkala;

Page 9: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 5

e. Penyelenggaraan darurat jalan;

f. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk

pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik

fungsi bangunan gedung;

g. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

h. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;

i. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);

j. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib

pemanfaatan jasa konstruksi;

k. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah;

l. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;

m. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;

n. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti

kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam

Daerah;

p. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;

q. Penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong

dalam Daerah;

r. Penerbitan izin membuka tanah;dan

s. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Adapun Struktur Organisasi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon disampaikan berikut

Page 10: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 6

Rincian Tugas dan Fungsi setiap bidang disampaikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;

e. pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda

sesuai bidang tugasnya;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas

lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian

Keuangan, baik pelayanan teknis maupun administratif dan

koordinasi tugas Bidang-Bidang secara terpadu sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan

pedoman pelaksanaan tugas.

Page 11: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 7

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup

Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional

Sekretariat berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas

c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup sekretariat

sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien

d. pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

dan Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan

operasional lingkup Dinas

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup sekretariat sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat

dengan cara membanding-kan rencana kegiatan dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan dating.

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat.

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Page 12: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 8

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan

organisasi.

3. Bidang Bina Marga oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi

Perencanaan Teknis Bina Marga, Seksi Pembangunan dan

Peningkatan Bina Marga, dan Seksi Pemeliharaan Bina Marga,

sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

a. penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang

Bina Marga dengan menjabarkan rencana operasional Bidang

berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas

c. mengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Bina

Marga sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien

d. pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan Teknis Bina

Marga, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga, dan

Seksi Pemeliharaan Bina Marga sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik.

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Bina

Marga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

Page 13: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 9

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Bina

Marga dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan dating.

h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tugas lingkup Seksi

Perencanaan Teknis Bina Marga, Seksi Pembangunan dan

Peningkatan Bina Marga, dan Seksi Pemeliharaan Bina Marga

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan

organisasi

4. Bidang Cipta Karya oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan lingkup tugas Seksi

Perencanaan Teknis Cipta Karya, Seksi Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung Negara, dan Seksi Pengendalian Bangunan dan

Reklame, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.menyelenggarakan fungsi yang

meliputi :

a. penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang

Cipta Karya dengan menjabarkan rencana operasional Bidang

Page 14: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 10

berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas

c. mengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Cipta

Karya sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien

d. pelaksanaan lingkup tugas Seksi Perencanaan Teknis Cipta

Karya, Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara, dan

Seksi Pengendalian Bangunan dan Reklame sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik.

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Cipta

Karya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung

jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Cipta

Karya dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan dating.

h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup tugas Seksi

Perencanaan Teknis Cipta Karya, Seksi Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung Negara, dan Seksi Pengendalian Bangunan

dan Reklame sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan

organisasi.

Page 15: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 11

5. Bidang Sumber Daya Air oleh seorang Kepala Bidang yang

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup

Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Seksi Pembangunan

dan Peningkatan Sumber Daya Air, dan Seksi Pemeliharaan

Sumber Daya Air, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.menyelenggarakan

fungsi yang meliputi :

a. penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang

Sumber Daya Air dengan menjabarkan rencana operasional

Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas

c. mengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Sumber Daya Air sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien

d. pelaksanaan lingkup tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara, dan Seksi

Pengendalian Bangunan dan Reklame sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Sumber

Daya Air sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung

jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

Page 16: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 12

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang

Sumber Daya Air dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan dating.

h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup tugas Seksi

Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Seksi Pembangunan dan

Peningkatan Sumber Daya Air, dan Seksi Pemeliharaan Sumber

Daya Air sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan

organisasi.

6. Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi oleh seorang Kepala

Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

tugas lingkup Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan, Seksi Data

dan Informasi, dan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, sesuai

prosedur serta ketentuan yang berlaku untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

a. penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang

Bina Program dan Jasa Konstruksi dengan menjabarkan

rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas

sebagai pedoman pelaksanaan tugas

c. mengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Bina

Program dan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan

Page 17: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 13

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan

dapat berjalan efektif dan efisien

d. pelaksanaan lingkup tugas Seksi Program, Evaluasi dan

Pelaporan, Seksi Data dan Informasi, dan Seksi Pembinaan Jasa

Konstruksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar

tersinkonisasi dengan baik

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Bina

Program dan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung

jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Bina

Program dan Jasa Konstruksi dengan cara membandingkan

rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan dating.

h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup tugas Seksi Program,

Evaluasi dan Pelaporan, Seksi Data dan Informasi, dan Seksi

Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan

akuntabilitas kinerja.

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan

organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan oleh seorang Kepala

Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

Page 18: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 14

tugas lingkup Seksi Pertanahan, Seksi Perencanaan Penataan

Ruang, dan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang,

sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

a. penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan dengan menjabarkan rencana

operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas

c. mengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan tugas, fungsi,

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan

dapat berjalan efektif dan efisien

d. pelaksanaan lingkup tugas Seksi Pertanahan, Seksi

Perencanaan Penataan Ruang, dan Seksi Pemanfaatan dan

Pengendalian Penataan Ruang sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penataan

Ruang dan Pertanahan sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan dengan cara membandingkan

rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan dating.

Page 19: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 1- 15

h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup tugas Seksi

Pertanahan, Seksi Perencanaan Penataan Ruang, dan Seksi

Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud

pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan

organisasi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kota Cilegon disusun sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, aspek strategis,

tugas fungsi dan struktur organisasi, dan sistematika penulisan

BAB 2 : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat tentang rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian

kinerja

BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja

Memuat tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, dan

akuntabilitas keuangan.

BAB 4: Penutup

LAMPIRAN

Page 20: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 1

BBAABB 22

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

Bab ini Berisi :

▪ Perencanaan Strategis

▪ Program dan Kegiatan

▪ Rencana Kinerja Tahun 2017

▪ Perjanjian Kinerja Tabun 2017

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 adalah suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kota Cilegon selama kurun waktu satu sampai dengan

lima tahun yaitu tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk memberikan

landasan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik

program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi

serta tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan

pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras,

serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat

didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Page 21: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 2

2.1.1 Visi Dan Misi Kota Cilegon

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang

ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau

diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur

capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.Usaha-usaha

pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk

memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum dan tata ruang

diselenggarakan dalam rangka mencapai visi pembangunan Kota

Cilegon yang akan dicapai selama lima tahun mendatang yaitu:

‘’ Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis

Industri dan Perdagangan dan Jasa “

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Cilegon yang memiliki

potensi besar sebagai wilayah industri dan perdagangan dan jasa,

harus mampu menjadi kota yang unggul untuk kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan perwujudan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota

Cilegon tahun 2016 -2021, yaitu :

1. Memantapkan kemandirian perekonomian daerah

2. Memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari

3. Memantapkan kulaitas sumber daya manusia dan peningkatan

kesejahteraan sosial

4. Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan

2.1.2 Misi Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kota Cilegon yaitu membantu walikota dalan

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum

Page 22: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 3

dan tata ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuannya yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus berperan aktif dan

mampu mewujudkan pelayanan yang merata dan berkualitas sesuai

dengan fungsinya.

Selanjutnya sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon

maka ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon Sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian tata ruang dan bangunan serta

kualitas data perencanaan dan jasa konstruksi dalam rangka

memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari

2. Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota melalui

penyediaan infrastruktur jalam dan jembatan serta sumber daya air

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan dukungan pelayanan

pemerintahan dalam rangka memantapkan tata kelola

pemerintahan

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Dengan mengacu Visi, Misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Cilegon Sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Misi 1 adalah :

- Mewujudkan penataan ruang dan perkotaan yang asri, dengan

sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya penataan ruang

yang serasi dan lestari

- Mewujudkan kualitas data Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta

Pembinaan Jasa Konstruksi, dengan Sasaran yang hendak dicapai

adalah Terwujudnya Dokumen perencanaan dan evaluasi yang

berkualitas serta peningkatan mutu konstruksi dan Jasa

Konstruksi.

Page 23: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 4

Tujuan dan Sasaran Misi 2 adalah :

Meningkatkan pelayanan infrastruktur fisik, transportasi dan

sumberdaya air untuk mendukung produktivitas kawasan dan

perekonomian daerah sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

- Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang

memadai dan berkualitas

- Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan

penanganan banjir.

Tujuan dan Sasaran Misi 3 adalah :

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran

yang hendak dicapai adalah :

- Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

- Meningkagtkan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset

daerah.

2.1.4 Strategi Dan Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan

strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk

merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kota Cilegon dalam lima tahun mendatang,

sebagaimana berikut :

Strategi Misi 1 :

- Peningkatan kualitas perencanaan serta pengendalian dan tata

ruang dan bangunan.

- Penyediaan data perencanaan yang memadai dan berkualitas serta

peningkatan mutu

Dan Kebijakan adalah :

Page 24: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 5

- Meningkatakan pengendalian tata bangunan, reklame dan

pengembangan gedung Negara

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

- Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data pekerjaan umum

dan tata ruang yang akurat, serta peningkatan konstruksi dan jasa

konstruksi.

Strategi Misi 2 :

- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dalam rangka

meningkatkan konektivitas dan pengembangan wilayah

- Pengoptimalan sumber-sumber daya air dan berserta

saluran/jaringananya serta meningkatkan potensi air baku dengan

konservasi dan pengendalian banjir.

Dan kebijakannya adalah :

- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dalam rangka

meningkatkan konektivitas dan pengembangan wilayah

- Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan

sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam upaya

konservasi air dan pengendalian banjir.

Strategi Misi 3 :

- Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

- Meningkatakan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset

daerah.

Dan kebijakannya adalah :

- Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada

aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan

keuangan, serta pengelolaan asset secara terpadu dengan didukung

oleh pedoman operasional standar (SOP)

Page 25: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 6

- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan penyerapan anggaran

- Meningkatkan penataausahaan asset dan kearsipan OPD.

Secara rinci rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Cilegon Tahun 2017-2021 diurai sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.1 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Cilegon Tahun 2017

Indikator Kinerja Target Kinerja Sasran Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

Prosentase jumlah bangunan ber IMB terhadap jumlah bangunan yang ada

8,17% 8,59% 9,01% 9,43% 9,84%

Prosentase jumlah rekomendasi teknis reklame terhadap jumlah reklame yang ada

55,42% 57,01% 58,59% 60,61% 61,76%

Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukkannya

80% 82% 84% 86% 88%

Prosentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

96% 97% 98% 99% 100%

Prosentase Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI

42,85% 71,43% 85,71% 100% 100%

Prosentase pekerjaan konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Kondisi Jalan dengan Kondisi Mantap

95,23% 95,81% 96,38% 96,96% 97,53%

Prosentase Jalan yang sesuai standar

61,25% 64,12% 66,99% 69,86% 72,73%

Tingkat Pengembangan Kapasitas Jalan

8,58% 11,30% 12,69% 16,75% 17,01%

Page 26: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 7

Indikator Kinerja Target Kinerja Sasran Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase potensi wilayah genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani

86,55% 87,16% 91,98% 94,57% 95,41%

Proporsi penanganan titik banjir

41,38% 55,17% 72,41% 84,84% 89,66%

Tingkat kinerja Pegawai

(rata-rata nilai SKP) 80% 81% 82% 83% 85%

Tingkat disiplin pegawai 90% 91% 92% 93% 95%

Tingkat Realisasi Belanja 90% 90% 905 90% 90%

Prosentase aset SKPD

dalam kondisi baik 82% 82% 84% 86% 90%

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka

Pemerintah Kota Cilegon telah menetapakan besaran anggaran untuk

OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2016 Tentang APBD

Kota Cilegon TA.2017 dan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2016

Tentang Penjabaran APBD TA.2017 serta Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD TA.2017 dan Peraturan

Walikota Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan APBD

TA.2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.2

Anggaran Program dan Kegiatan DPUTR Kota Cilegon TA.2017

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

APBD (Rp.) PAGU ANGGARAN

APBD-P (Rp.)

Belanja Langsung 353,854,921,700.00 370.022.187.252,00

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 3,512,020,000.00 4,382,509,000.00

1. Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000.00 3,000,000.00

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

225,750,000.00 485,689,000.00

3. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan 125,600,000.00 125,600,000.00

Page 27: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 8

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

APBD (Rp.) PAGU ANGGARAN

APBD-P (Rp.)

kesehatan

4. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

158,600,000.00 196,100,000.00

5. Penyediaan jasa pegawai Non PNS 1,347,000,000.00 1,913,050,000.00 6. Penyediaan jasa promosi dan propaganda 75,000,000.00 75,000,000.00 7. Penyediaan alat tulis kantor 95,000,000.00 95,000,000.00

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

22,500,000.00 22,500,000.00

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2,500,000.00 2,500,000.00

10. Penyediaan peralatan rumah tangga 6,100,000.00 6,100,000.00

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

22,006,000.00 22,006,000.00

12. Penyediaan makanan dan minuman 75,000,000.00 75,000,000.00

13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

155,000,000.00 155,000,000.00

14. Pengadaan komputer 88,435,000.00 88,435,000.00

15. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

220,300,000.00 220,300,000.00

16. Pengadaan meubeleir 20,900,000.00 20,900,000.00 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20,000,000.00 20,000,000.00

18. Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

482,470,000.00 489,,470,000.00

19. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir 3,000,000.00 3,000,000.00

20. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

11,600,000.00 11,600,000.00

21. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 42,000,000.00 42,000,000.00 22. Penyediaan pakaian olahraga 67,024,000.00 67,024,000.00 23. Pameran Hari Jadi 20,285,000.00 20,285,000.00 24. Penyusunan Laporan Keuangan 26,500,000.00 26,500,000.00 25. Penatausahaan Keuangan SKPD 150,300,000.00 150,300,000.00 26. Penatausahaan Kearsipan DPUTR 22,500,000.00 22,500,000.00 27. Penatausahaan Aset DPUTR 23,650,000.00 23,650,000.00 Program Pembangunan, Pemeliharaan

Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber

Daya Air

24,651,918,128.00 24,951,918,128.00

1. Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi

7,068,000,000.00 7,068,000,000.00

2. Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

3. Pengadaan Tanah 4,683,361,000.00 4,683,361,000.00 4. Normalisasi Saluran/Drainase 5,353,850,000.00 5,353,850,000.00 5. Pemeliharaan Saluran/Drainase 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 6. Perencanaan Teknis Bidang Pengairan 1,500,000,000.00 1,700,000,000.00

7. Penanggulangan Banjir 1,256,000,000.00 1,356,000,000.00

8. Normalisasi Saluran/Drainase (Kewajiban) - 25,548,051.00

Page 28: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 9

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

APBD (Rp.) PAGU ANGGARAN

APBD-P (Rp.)

9. Pengadaan Tanah (Kewajiban) - 689,969,224.00

10. Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi (Kewajiban)

- 78,189,853.00

Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan 312,172,957,500.00 322,965,656,424.00

1. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Prioritas Daerah)

4,111,960,000.00 4,111,960,000.00

2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

47,828,850,000.00 45,369,630,500.00

3. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan 17,841,150,000.00 17,841,150,000.00 4. Penataan Jalan Strategis Kota 18,000,000,000.00 8,091,470,000.00 5. Penataan Jalan Kota 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 6. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 4,600,000,000.00 4,600,000,000.00 7. Pemeliharaan Berkala 18,154,892,500.00 17,415,937,000.00 8. Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga 1,600,000,000.00 1,700,000,000.00 9. Penanganan Darurat Jalan 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

10. Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara 146,301,040,000.00 118,658,344,476.00 11. Penataan Jalan KH. Wasyid 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

12. Studi kelayakan Pembangunan Jalan baru JLS - Pintu Selatan KS

200,000,000.00 200,000,000.00

13. Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Akses Pekuncen - JLS (Prioritas Daerah)

200,000,000.00 200,000,000.00

14. Penataan Jalan Protokol 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00

15. BOP DAK Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

1,085,065,000.00 1,085,065,000.00

16. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

34,750,000,000.00 34,750,000,000.00

17. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) (Kewajiban)

- 23,686,400,441.00

18. Penataan Jalan Protokol (Kewajiban) - 5,622,589,463.00

19. Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Kewajiban)

- 453,610,000.00

20. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan BANKEU PROVINSI (Kewajiban)

- 11,902,542,813.00

21. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Kewajiban)

- 1,254,774,116.00

22. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kewajiban)

- 3,313,853,685.00

23. Penataan Jalan KH. Wasyid (Kewajiban) - 1,691,442,449.00 24. Pemeliharaan Berkala (Kewajiban) - 112,345,539.00

25. Pembayaran 5% Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan TA.2015 (Kewajiban)

- 17,674,000.00

26. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan TMMD

- 1,000,000,000.00

27. Sisa Pembayaran Penataan Jalan Protokol - 1,937,757,926.00

Page 29: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 10

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

APBD (Rp.) PAGU ANGGARAN

APBD-P (Rp.)

TA.2016

28. Sisa Pembayaran Penataan Jalan KH. Wasyid

- 399,099,016.00

29. DED Parimeter Alun-Alun - 50,000,000.00 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

245,100,000.00 276,400,000.00

1. Penyusunan Laporan Kinerja 15,000,000.00 15,000,000.00 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00

3. Penyediaan Biaya Penunjang Penerbitan Rekomendasi SIUJK

40,000,000.00 76,000,000.00

5. Pemutakhiran Data Layanan SIPJAKI 50,000,000.00 45,300,000.00

6. Penyusunan Dokumen Harga Survei Upah Bahan Ke-PU-an

30,000,000.00 30,000,000.00

7. Penyusunan Tabel Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

20,100,000.00 20,100,000.00

8. Pemuktahiran Penyusunan Database Infrastruktur Ke- PU-An

75,000,000.00 75,000,000.00

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame

12,077,278,200.00 16,193,201,200.00

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara

9,000,000,000.00 11,200,000,000.00

2. Perencanaan Teknis Gedung Negara 1,950,000,000.00 2,242,,066,000.00

3. Pembuatan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan

10,075,000.00 10,075,000.00

4. Pemeliharaan Papan Himbauan IMB 26,000,000.00 26,000,000.00

5. Penerbitan Standar Laik Fungsi Bangunan 220,000,000.00 220,000,000.00 6. Penertiban Media Luar Ruang 110,000,000.00 110,000,000.00 7. Pemeliharaan Panggung Reklame 80,000,000.00 80,000,000.00 8. Pemutakhiran Data Reklame 105,000,000.00 105,000,000.00

9. Perencanaan Teknis Persiapan Moratorium Media Luar Ruang di Jalan Protokol

150,000,000.00 150,000,000.00

10. Pendataan Bangunan Gedung 102,030,000.00 102,030,000.00 11. Digitalisasi Pengarsipan Terpadu 45,653,200.00 45,653,200.00 12. Pembangunan Gedung Negara (Kewajiban) - 274,595,000.00

13. Pembangunan Konstruksi Kantor Kelurahan (Kewajiban)

- 3,925,000.00

14. Sisa Pembayaran Lanjutan Pembangunan Gedung Setda TA.2016

- 1,1573,857,000.00

15. Bantuan Teknis (Bantek) - 50.000.000,00 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

1,586,535,000.00 736,535,000.00

1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pemetaan

104,535,000.00 104,535,000.00

2. Pencetakan dan Penggandaan Peta 50,000,000.00 50,000,000.00 3. Penyusunan dan Review RDTR 450,000,000.00 -

Page 30: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 11

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

APBD (Rp.) PAGU ANGGARAN

APBD-P (Rp.)

4. Penyusunan KLHS untuk RDTR 200,000,000.00 -

5. Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

150,000,000.00 150,000,000.00

6. Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Lainnya

52,000,000.00 52,000,000.00

7. Evaluasi Rencana Pemanfaatan Lahan Pada Perumahan Terencana

50,000,000.00 50,000,000.00

8. Monitoring Evaluasi Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Masa Bangunan

30,000,000.00 30,000,000.00

9. Penyusunan Masterplan Waterfront City 200,000,000.00 -

10. Penyusunan Masterplan Lingkungan Eks. Matahari

300,000,000.00 300,000,000.00

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

678.340.000,00 515,967,500.00

1. Pembinaan Administrasi Pertanahan 162,372,500.00 -

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan

166,170,000.00 166,170,000.00

3. Validasi Data Tanah Pemerintah Kota Cilegon

349,797,500.00 349,797,500.00

Anggaran Program dan Kegiatan UPT Laboratorium dan Perbengkelan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon adalah :

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

APBD (Rp.) PAGU ANGGARAN

APBD-P (Rp.)

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

3,374,257,500.00 3,374,257,500.00

1. Pengadaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan

2.484.087.500,00 2.484.087.500,00

2. Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan

398.900.000,00 398.900.000,00

3. Pengadaan Alat Laboratorium 119.470.000,00 119.470.000,00 4. Pemeliharaan Alat Laboratorium 103.800.000,00 103.800.000,00

5. Pelaksanaan Uji Mutu Konstruksi Bidang Ke-PU-an

268.000.000,00 268.000.000,00

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2016-

2021, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap

Page 31: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 12

tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja

yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan

nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada

tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan akhir periode pelaksanaan. Berikut disampaikan Rencana

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun

2017.

Tabel. 2.3 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Cilegon Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kinerja

1 Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu

Prosentase jumlah bangunan ber IMB terhadap jumlah bangunan yang ada

8,17 %

Prosentase jumlah rekomendasi teknis reklame terhadap jumlah reklame yang ada

55,42 %

Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukkannya

80 %

Prosentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog

dan peta digital

96, %

2 Terwujudnya peningkatan kualitas data perencanaan dan jasa konstruksi

Prosentase Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu

100 %

Prosentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI

42,85 %

Prosentase pekerjaan konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

100 %

3 Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan

Prosentase Kondisi Jalan 95,23 %

Page 32: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 13

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

jembatan yang memadai dan berkualitas

dengan Kondisi Mantap

Prosentase Jalan yang sesuai standar

61,25 %

Tingkat Pengembangan Kapasitas Jalan

8,58 %

4 Terwujudnya pemenuhan

kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir

Persentase potensi wilayah

genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani

86,55 %

Proporsi penanganan titik

banjir 41,38 %

5 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

Tingkat kinerja Pegawai (rata-rata nilai SKP) 80 %

Tingkat disiplin pegawai 90 %

6 Meningkatnya pengelolaan keuangan serta aset daerah

Tingkat Realisasi Belanja 90 %

Prosentase aset SKPD dalam kondisi baik

82 %

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 53

Tahun 2014 maka setiap SKPD wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini OPD Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon menyusun perjanjian

kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan

ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan Kepala Dinas Pekerjaan

Page 33: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 14

Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon. sebagaimna ditetapkan melalui

Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cilegon

Selaku Penggunan Anggaran Nomor : 600/174/DPUTR/2017 Tanggal

16 Januari 2017 Tentang Indikator KInerja Utama DPUTR Kota Cilegon

Tahun Anggaran 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang

ditandatangani antara Penggunan Anggaran dan Walikota Kota Cilegon.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran

formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja

utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat

untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan

capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Formulir Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon Tahun 2017 setelah anggaran perubahan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.4 Formulir Revisi Perjanjian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

1 Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu

Prosentase jumlah bangunan ber IMB terhadap jumlah bangunan yang ada

8,17 %

Prosentase jumlah rekomendasi teknis reklame terhadap jumlah reklame yang ada

55,42 %

Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukkannya

80 %

Prosentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

96, %

2 Terwujudnya peningkatan kualitas data perencanaan

Prosentase Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi

100 %

Page 34: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 15

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

dan jasa konstruksi yang tepat waktu

Prosentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI

42,85 %

Prosentase pekerjaan konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

100 %

3 Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas

Prosentase Kondisi Jalan

dengan Kondisi Mantap 95,23 %

Prosentase Jalan yang sesuai standar

61,25 %

Tingkat Pengembangan

Kapasitas Jalan 8,58 %

4 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan penanganan banjir

Persentase potensi wilayah genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani

86,55 %

Proporsi penanganan titik

banjir 41,38 %

5 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

Tingkat kinerja Pegawai (rata-rata nilai SKP) 80 %

Tingkat disiplin pegawai 90 %

6 Meningkatnya pengelolaan

keuangan serta aset daerah Tingkat Realisasi Belanja

90 %

Prosentase aset SKPD dalam

kondisi baik 82 %

PROGEAM ANGGARAN

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Rp. 4,382,509,000.00

2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Rp. 24,951,918,128.00

3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan Rp. 322,965.656,424.00

4. Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Rp. 3,650,657,500.00

Page 35: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 2- 16

5.

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame

Rp. 16,193,201,200.00

6. Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Rp. 736,535,000.00

7. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

Rp. 515,967,500.00

Total Rp. 373,969,444,752.00

Page 36: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-1

BBAABB33

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini Berisi :

▪ Pendekatan Penilaian

▪ Capaian Indikator Utama TA.2017

▪ Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja TA.2017

▪ Akuntabilitas Keuangan

3.1 PENDEKATAN PENILAIAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikanbahwa fokus

dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudahdirencanakan.Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governancedi mana

salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akanmenunjukkan sejauh

mana sebuah instansi pemerintahan telahmemenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakandalam sistem akuntabilitas kinerja ini

adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP.

Page 37: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-2

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu

pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang juga dipakai dalam

penyusunan Laporan ini.

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringat Kinerja

No Interval Nilai

Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Kode

1 90,1 lebih Sangat Tinggi

2 75,1 s/d 90 Tinggi

3 65,1 s/d 75 Sedang

4 50,1 s/d 65 Rendah

5 0 s/d 50 Sangat Rendah

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukandengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Kriteria penilaianyang diuraikan dalam tabel 3.2

selanjutnyaakan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tahun 2017.

Pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon

tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel. 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon Tahun 2017

Indikator Kinerja

Capaian 2016

Tahun 2017 Target Akhir RPJM (2016)

Capaian s/d

2017 Terhadap 2016

(%)

Target Realisas

i

% Realisas

i

Prosentase jumlah bangunan ber

- 8,17% 8,45% 103,45% - 103,45

Page 38: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-3

Indikator

Kinerja

Capaia

n 2016

Tahun 2017 Target Akhir RPJM (2016)

Capaian s/d

2017 Terhadap 2016

(%)

Target Realisas

i

% Realisas

i

IMB terhadap jumlah bangunan yang ada

Prosentase jumlah rekomendasi teknis reklame terhadap jumlah reklame yang ada

- 55,42

% 50,31% 90,78% -

Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukkannya

- 80% 86,21% 107,76% -

Prosentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

- 96% 47,27% 49,24% -

Prosentase Ketersediaan

dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu

100% 100% 90% 90% 100% 90%

Prosentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI

- 42,85

% 45% 105,02% - -

Prosentase 100% 100% 65,83% 65,83% 100% 65,83%

Page 39: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-4

Indikator

Kinerja

Capaia

n 2016

Tahun 2017 Target Akhir RPJM (2016)

Capaian s/d

2017 Terhadap 2016

(%)

Target Realisas

i

% Realisas

i

pekerjaan konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

Prosentase Kondisi Jalan dengan Kondisi Mantap

95,17% 95,23

% 83,15% 87,31%

94,16%

87,37%

Prosentase Jalan yang sesuai standar

- 61,25

% 10,67% 17,42% - -

Tingkat Pengembangan Kapasitas Jalan

- 8,58% 0,16% 1,83% - -

Persentase potensi wilayah genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani

85,39% 86,55

% 67,16% 77,59%

86,55%

89,65%

Proporsi penanganan titik banjir

41,38

% 32,83% 79,33%

Tingkat kinerja Pegawai (rata-rata nilai SKP)

- 80% 80% 100% - -

Tingkat disiplin pegawai

- 90% 70% 77,78% - -

Tingkat Realisasi Belanja

- 90% 63,60% 70,66% - -

Prosentase aset SKPD dalam kondisi baik

- 82% 88,75% 108,23% - -

Page 40: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-5

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 16 indikator kinerja sasaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKota Cilegon tahun 2017

menunjukkan bahwa rata-rata indikator dikategorikan tinggi dengan

rata-rata tingkat capaian 76 % (mengacu pada Permendagri no.

54/2010).

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah

diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini

akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang

terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu

➢ Prosentase jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah bangunan

yang ada.

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟−𝐼𝑀𝐵

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑖𝑙𝑒𝑔𝑜𝑛x 100%

Pada tahun 2017 jumlah bangunan yang telah diterbitkan IMB

sebanyak 335 unit sehingga total jumlah bangunan di Kota

Cilegonyang ber-IMBsebanyak 9.138 unit. Adapun perkembangan

penerbitan IMB terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3 Perkembangan Jumlah IMB yang diterbitkanterhadap Bangunan

Gedung di Kota Cilegon

Sasaran 1 : Sasara :

Page 41: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-6

Uraian

Capaian

s/d2012

2013 2014 2015 2016 2017 Capaian s/d 2017

Jumlah Bangunan Ber-IMB

6094 388 863 1089 369 335

8,45% Total Jumlah

Bangunan

129.264 130.00

6

130.86

9

107.41

4

107.78

3

108.11

8

Adanya selisih /penurunan jumlah total bangunan, dikarenakan pada

tahun 2015 Dinas Tata Kota Cilegon melakukan pendataan ulang atau

update bangunan di seluruh wilayah Kota Cilegon. Selanjutnya

berdasarkan tabel diatas, capaian indicatortersebut merupakan kinerja

dari Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan

Dan Pengendalian Reklame melalui kegiatan :

- Pemeliharaan Papan Himbauan IMB

- Pendataan Bangunan Gedung

➢ Prosentase jumlah rekomendasi teknis reklame terhadap jumlah

reklame yang ada.

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 x 100%

Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi teknis reklame yang diterbitkan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon sebanyak 164

pemohon (50,31%) dari jumlah reklame yang ada sebayak 326 reklame.

➢ Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan

peruntukkannya

Rumus :

Page 42: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-7

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑅𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 x 100%

Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi SKRK yang diterbitkan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon sebanyak 350 (86,21%)

dari jumlah pemohon 406 pemohon

➢ Prosentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kota

beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 x 100%

Dokomen rencana rinci yang dimaksud adalah ketersediaan dokumen

peta yang dimiliki selanjutnya dari indicator tersebut diperoleh

sebagaimana berikut :

Jumlah dokumen dan peta yang tersedia saat ini s/d TA.2017

sebanyak 26 peta atau (47,27%) dari jumlah kebutuhan peta yang

musti tersedia sebanyak 55 peta. Ketidak tercapaiannya target tersebut

dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak biasa dilaksanakan

pada tahun 2017, mengingat RTRW Kota Cilegon dalam proses revisi.

Terwujudnya peningkatan kualitas data perencanaan dan jasa

konstruksi

➢ Prosentase Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi

yang tepat waktu.

Rumus :

Sasaran 2:

Page 43: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-8

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑡𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

x 100%

Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon telah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan

dan evaluasi sesuai yang diharapkan dan merupakan suatu

kewajiban setiap OPD. Adapun dokumen yang telah dilaksanakan

meliputi kegiatan :

- Penyusunan Laporan Kinerja

- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan

➢ Prosentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi pada

SIPJAKI.

Tabel 3.4

Perhitungan Bobot 7 layanan informasi

No Jenis Informasi Bobot

(%)

1. Izin usaha jasa konstruksi yang terup-date secara berkala

35

2. Data badan usaha jasa konstruksi yang terup-date secara berkala

10

3. Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terup-date secara berkala

10

4.

Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota

untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

10

5. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala

10

6. Daftar Upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terup-date setiap 6 bulan

15

7. Profil tim Pembina jasa konstruksi di Kab/Kota 10

Pada Tahun 2017, capaian prosentase 7 layanan informasi pada

Dinas Pekerjaan Umum telah melampaui target yang

ditetapkan(45%), keberhasilan pencapaian kinerja tersebut berkat

Page 44: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-9

kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Cilegon dengan BPJK Provinsi Banten dalam hal pengelolaan dan

jasa konstruksi selain itu didukung pula dengan kegiatan-kegiatan

pada Program pengelolaan data teknis pekerjaan umum dan

pembinaan jasa konstruksi. Adapun hasil yang diperoleh adalah

terlaksananya updateing data badan usaha jasa konstruksi, data

tenaga kerja jasa konstruksi dan Tanda Daftar Usaha

Perseorangan secara berkala serta tersusunnya setiap

persemester/per 6 (enam) bulan Daftar Upah tenaga kerja dan

harga satuan material konstruksi.

➢ Prosentase pekerjaan konstruksi melalui pengujian laboratorium

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑢𝑚

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

x 100%

Keberhasilan suatu pembangunan konstruksi tidak terlepas dari

dukungan laboratorium pengujian. Pada tahun 2017 melalui UPTD

Laboratorium dan perbengkelan DPUTR Kota Cilegon telah

melaksanakan pengujian sebayak 79 pekerjaan konstruksi atau

sebesar 65, 83 % dari pekerjaan konstruksi yang diatrgetkan

sebanyak 120 pekerjaan.

Rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan adanya perubahan

OPD di Pemerintahan Kota Cilegon sehingga kegiatan pengujian

pada kegiatan seksi permukiman bidang Cipta Karya khususnya

pengujian Paving Blok tidak dapat dilakukan.

Sasaran 3

Page 45: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-10

Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang

memadai dan berkualitas

➢ Prosentase Kondisi Jalan dengan Kondisi Mantap

Rumus :

𝑷𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒊𝒔𝒊 𝒃𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒅𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 x 100%

Ketidak tercapainnya indicator sasaran kondisi jalan mantap

sebagaimana ditargetkan pada TA.2017 dikarenakan terjadi perubahan

data panjang jalan Kota Cilegon yang semula panjang jalan Kota

Cilegon 348,31 Km menjadi 420,90 Km. (berdasarkan SK Walikota

Nomor 620/Kep.510-DPU/2016 tentang Status Jalan Kota Cilegon).

Selanjunya dari hasil perhitungan pada tahun 2017 panjang jalan

kondisi mantap adalah 349,28 Km (82.98%) adapun secara rinci

panjang jalan Kota Cilegon TA.2017 dan kondisi permukaannya terihat

pada tabel berikut.

Tabel. 3.5

Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kota Cilegon Tahun 2017

Jenis Permukaan Panjang (KM)

Hotmix 304,051

Beton 77,99

Aspal 5,775

Conblock 18,295

Tanah 14,470

Jumlah 420.09

Page 46: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-11

Selanjutnya kemantapan jalan Kota Cilegon Tahun 2017 berdasarkan

IRI sebagai berikut.

Kondisi Mantap (Km) Kondisi tidak Mantap (Km

Baik % Sedang % Rusak

Ringan %

Rusak

Berat %

42,476 10,11 306,813 73,04 44,671 10,63 70,801 16,85

Jumlah Jumlah

349,289 Km (83,15%) 70,801 Km (16,85%)

Capaian diatas merupakan kinerja dari Program Pembangunan dan

Pemeliharaan jalan dan jembatan, yang meliputikegitan :

▪ Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan baik

melalui anggaran APBD maupun DAK.

Pergerakan dan pembebanan yang cukup tinggi serta pergeseran

struktur tanah merupakan permasalahan kerusakan pada

konstruksi jalan di Kota Cilegon. Selanjutnya dalam rangka

mengatasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

berupaya untuk meningkatkan kondisi jalan terutama ruas jalan

yang memiliki kecendrungan permasalahan cukup tinggi. Selain itu,

peningkatan konstruksi jalan baik melalui konstruksi beton dan

hotmix pun dapat menumbuhkembangkan perekoniman dan

kesejahteraaan masyarakat.

Pada TA.2017 penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan

jalan diselenggrakan dengan total panjang16,81 Km yang terdiri

dari pekerjaanpeningkatan konstruksi Perkerasan beton 13,57

Kmdan melalui Perkerasan Hotmix 3,24 Km.

▪ Pemeliharaan Jalan baik melalui Kegiatan Rutin maupun

Berkala

Sebagai upaya mempertahankan kondisi jalan di Kota Cilegon,

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon pada TA.2017

Page 47: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-12

telah menyelenggarakan pemeliharaan jalan pada 51 ruas jalan

dengan total pemeliharaan jalan sepanjang 28,23 Km. yang terdiri

dari 24,33 Km melalui pekerjaan pemeliharaan berkala dan 3,90

Km melalui pekerjaan pemeliharaan rutin.

➢ Prosentase Jalan sesuai standar

Rumus :

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒕𝒐𝒂𝒓/𝒔𝒂𝒍𝒖𝒓𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 x 100%

Capaian indicator diatas merupakan kinerja dari beberapa kegiatan

Penataan Jalanyang kegitan meliputi :

▪ Kegiatan Penataan Jalan Strategis Kota, Penataan Jalan

Protokol kota dan Penataan jalan KH.Wasyid

Kegiatan ini diselenggrakan sebagai upaya memberikan

Kenyamanan terhadap penngunan jalan terutama pejalan kaki dan

sekaligus dalam rangka mewujudkan standarisasi jalan. Adapun

penyelengaraan kegiatan tersebut dilakakukan pada jalan yang

memiliki nilai strategis kota.

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pada TA.2017 tersebut

adalah terbangunnya trotoar sepanjang4,54 Kmdi ruas jalan

protocol (lanjutan), jalan Kapt.P.Tendean, Lanjutatan Ruas Jalan

KH. Wasyid sehingga capaian indicator sampai dengan tahun 2017

sebesar 10,67 % atau 44,89 Km. adapun ketidaktercapiannya

target 2017 dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga pada

APBD-Perubahan kegiatan tersebut dirubah.

➢ Tingkat Pengembangan Kapasitas

Rumus :

𝑷𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒃𝒆𝒃𝒂𝒔𝒌𝒂𝒏/𝒅𝒊𝒍𝒆𝒃𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 x 100%

Page 48: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-13

Pada tahun 2017, tingkat pengembangan kapaisitas jalan dilakukan hanya

pada jalan bonakarta-masigit melalui kegiatan Pengadaan tanah yang berada

pada kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan adapun luas lahan yang

terbebaskan untuk pembangunan jalan bonakarta 17.171 M2 dengan rincian

panjang 660 m, dan lebar 26 m. Ketidaktercapaian target pada TA.2017

disebabkan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara

tidak terlaksana.

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran irigasi dan

penanganan banjir

➢ Persentase potensi wilayah genangan (lebih dari 30 cm selama 2

jam) yang tertangani

Rumus :

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 x 100%

➢ Proporsi penanganan titik banjir

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 x 100%

Penanganan banjir dan genangan memang membutuhkan komitmen

pemerintah namun, tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholder) sepertinya mustahil hal tersebut

terwujud.

Penanganan banjir dan genangan pada umumnya membutuhkan

investasi yang cukup besar dan dukungan masyarakat terutama dalam

hal pengadaan lahan untuk pembangunan tendon dan pelebaran

saluran. Mengingat perkembangan Kota Cilegon yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan sehingga ketersediaan lahanpun mulai

Sasaran 4

Page 49: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-14

terbatas. Berikut disampaikan data daerah atau wilayah banjir dan

genangan Kota Cilegon sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.6 Data Lokasi Banjir dan Genangan Kota Cilegon

No Lokasi (Kec.) Titik Banjir Luas genangan (Ha)

I Jombang 1. Seneja (Sal.Mitsubishi) 3 2. Perum Bumi PanggungRawi (BPI) 1 2 3. Perum Bumi PanggungRawi (BPI) 2 2 4. Kp.Kranggot 4 5. Perumahan Metro Cilegon 0.2

6. Perumahan Taman Raya 0.1 7. Belakang Mal lMayofield 3 8. Masigit/SDNMasigitI, Kenanga 0.1 9. Depan Kelurahan Masigit 2 10. Perum PGRI 0.1 11. Lingk.Sawah Besar 0.1 12. Lingk. Rokal 0.1 13 Lingk. Nyi Kambang 0.3 14. Lingk. Cigiceh (PabrikTahuTempe) 0.1 15. Lingk. SamandaranKel.PG.Rawi 0.3

II

Citangkil 16 Makam Balung Di Bagian Hulu 1

17 Ramanuju Citangkil-Purwakrta 0.5 18 Kuban gWelut 2 19 Lingk.Ciriu 1 20 Lingk.Ramanuju Baru (RGM) 0.1

III Pulomerak

21 Lingk. Gamblang, Mekarsari 0.1

22 BelakangPasar,Tamansari 0.1 23 LingkunganTamansari/Sudimampir 1.5 24 Lingk.Temposo Lebak Gede 0.5 25 Lingk.KecamatanPulomerak Lebak

Gede

0.2

26 Lingk. Batu Bolong 0.1 27 Lingk. Langonsari Kali Medaksa 0.1 28 Lingk.Sawah Kel.Tamansari 2

IV Cilegon 29 Arjuna bagian hilir 0.2 30 Pasar Kelapa Kapling Blok F (Saluran

jalan)

0.2

31 Lingk.Palas (SaluranPurbaya) Kel.

Page 50: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-15

Bendungan 0.1

32 RBK 1

V Purwakarta

33 Kp.Penyairan, Kotabumi (hulu) 1

34 Kp.Penyairan, Kotabumi (hilir) 0.1 35 Kp.Dukuh Malang,Kel.Pabean 0.1 36 Jl Pasar baru Link. Kubang weling kel.

Purwakarta

0.5

37 Perum Golf Asri Kel.Kebon Dalem 1.5 38 Terowongan Tol Leweung Sawo 0.2 39 Lingk.Belakang SDN Kenanga 0.3 40 Lingk Kaligandu 0.1

VI Grogol 41 Perum. Arga Baja, Kel .Kotasari 0.5 42 Perum. Arga Baja II, Kel. Kotasari 0.5 43 Lingk .Ciore Waseh, Kel .Kota Sari, di

dpn gerbang Tol Cilegon Barat

0.5

44 Lingk. Ciore Kwista, Kel. Kota Saridan

Kel. Grogol

0.3

45 Lingk. Keserangan,blkg ktr Samsat

Rawa Arum

0.2

VII

Ciwandan 46 Lingk. Kebanjiran 1

47 Tegal Ratu (Lingk.DpnKantorKel) 3 48 Simpul JLS dengan Jalan Negara,

Ciwandan

3

49 Lingk.Tegal Buntu 2 50 Randakari (Kali Bapang) 3 51 Lingk. Dpn Korindo 0.5 52 Lingk. Kel Kepuh 0.5 VIII

Cibeber 53 Lingk.CibeberKulon 1

54 Seruni, Kel. Kedaleman 0.1 Lingk. Depan dan Belakang Polsek

55 Cibeber

3

56 Lingk.Ciberko 0.2 57 Lingk.Pesantren Cibeber 0.2 58 Perum Gedong Damai (Kel.

Kalitimbang)

0.5

Total Luas Banjir dan Genangan

51,9

Page 51: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-16

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Persentase potensi wilayah

genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani sampai

dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

yaitu dengan peningkatan sebesar 8,95% atau luas yang tertangani

sebesar 10,1 ha. sehingga total luas yang tertangani adalah 34,99 Ha.

dari 51,90 Ha luas banjir di Kota Cilegon.

Peningkatan penanganan tersebut akan selalu naik apabila keberadaan

tendondapat dioperasikan, dan diharapkan pembangunan konstruksi

tendon yang dilakukan pada tahun 2018 dapat terlaksana.

Adapun lokasi penanganan banjir beserta luas penanganan pada

TA.2017 sebagai berikut, Lingk cigeceh 0,1 Ha, Lingk.Bumi

Panggungrawi Indah 2 Ha, Saluran Saneja 2 Ha, Lingk.Ciriu 1 Ha,

Ramanuju Citangkil 0,5 Ha, Saluran Purbaya Lingk.Palas 01 Ha,

Lingk.Belakang SDN Kenangan 0,3 Ha, Lingk.Kaligandu 0,1 Ha,

Lingk.Ciore Waseh 0,5 Ha, Lingk.Ciore Kwista 0,3 Ha, sungai Cibeber

depan Polsek Cibeber 3 Ha dan Lingk.Ciberko 0,2 Ha.

Selanjutnya capaian proporsi penanganan titik banjir pada TA.2017

adalah 32,83%

Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Total Penangan

Penangan Banjir dan Genangan

7.005 Ha 10,1 Ha 17.105 Ha

Berdasarkan tabel diatas bahwacapaian kinerja merupakan hasil dari

kegiatan pada bidang Sumber Daya Air meliputi kegiatan

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan saluran/drainase serta

pengendalian banjir. Adapun secara keseluruhan penyelenggaraan

kegiatan pada tahun 2017 dilakukan sepanjang 5,98 Km yang terdiri

dari kegiatan pembangunan sepanjang 2,10 Km dan Peningkatan

sepanjang 892,75 m serta kegiatan Normalisasi sepanjang 2,98 Km.

Sehingga apabila dihitung kondisi baik saluran/drainase sampai

Page 52: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-17

dengan tahun 2017 secara total mencapai 64,82 % atau 113,817 m

dari total panjang saluran/darinase 175,59 m.

Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

➢ Tingkat kinerja Pegawai (rata-rata nilai SKP)

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝐾𝑃 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 x 100%

➢ Tingkat Disiplin pegawai

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 90% 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 x 100%

Sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang baik

dan teratur sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara.

Salah satu unsur yang berpengaruh adalah adanya pegawai yang

berkualitas, displin, bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya.

Untuk mewujudkan pegawai yang dimaksud, diperlukan pembinaan

sebaik-baiknya kepada pegawai. Sampai saat ini masih banyak

pelanggaran mengenai disiplin Pegawai Padahal Peraturan yang

mengatur tentang Displin (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010)

agar pegawai/ASN bertindak sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat bahwa Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon telah melaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil sejak Peraturan tersebut diberlakukan. Namun kenyataanya

peraturan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena masih

Sasaran 5

Page 53: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-18

banyak pegawai/ASN masih melakukan pelanggaran Disiplin, dengan

kata lain peraturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Faktor penghambat yang ada dalam Implementasi Disiplin Pegawai

Negeri Sipil Dalam Lingkup SKPD di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon masih kurang disiplin melaksanakan tugasnya

sebagai ASN/pegawai.

Meningkatnya pengelolaan keuangan serta aset daerah

➢ Tingkat Realisasi Belanja

Rumus :

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 x 100%

Secara keseluruhan capaian nilai kinerja anggaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang yang dialokasikan Pemerintah Kota CIlegon

pada Tahun 2017 dikategorikan RENDAH. ada beberapa kegiatan yang

secara penyerapan rendah sehingga berdampak pada nilai capaian

indicator kinerja. Secara rinci diurai pada sub bab akuntabilitas

keuangan.

➢ Prosentase aset SKPD dalam kondisi baik

Rumus :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑠𝑒𝑡 x 100%

Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut

benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik

yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible),

yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu

instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang

Sasaran 6

Page 54: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-19

dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan

output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun

anggaran.Sampai dengan tahun 2017 jumlah asset Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon dalam kondisi baik adalah 2.729

unit (88,75%), dari jumlah keseluruhan asset yang dimiliki DPUTR Kota

Cilegon sebanyak 3.075 unit. Sedangkan perolehan asset pada tahun

anggaran 2017 sebanyak 153 unit.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan,

merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan

dalam menjalankan fungsinya. Di lain pihak, akuntabilitas keuangan

pun diwajibkan secara transparan dandapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanankan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan

fungsi, pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon mengalokasikan

anggaran yang tertuang dalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan

Perubahannya (DPA/DPAP) dengan rencana dan realisasi sebagai

berikut :

a. Realiasasi anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kota Cilegon sebesar Rp.237.469.373.598,00

(63,60%) dari total anggaran sebesar Rp. 370.022.187.252,00.

Secara keseluruhan capaian nilai kinerja anggaran yang

dialokasikan Pemerintah Kota CIlegon dikategorikan RENDAH.

Adapun permasalahan rendahnya capaian anggaran pada Tahun

2017disebabkan kegiatan pengadaan tanah jalan lingkar utara

Page 55: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-20

tidak dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu proses

pengadaan tanah. Adapun Secara rinci capaian realisasi anggaran

diurai sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.7

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon TA.2017

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

Belanja Langsung 373,396,444,752.00 237,469,373,598.00 63,60

Program Dukungan

Pelayanan Pemerintahan 4,382,509,000.00 3,974,559,254.00 90,69

1. Penyediaan jasa surat menyurat

3,000,000.00 2,596,000.00 86,53

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

485,689,000.00 375,428,278.00 77,30

3. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

125,600,000.00 68,440,000.00 5,49

4. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

196,100,000.00 190,500,000.00 97,14

5. Penyediaan jasa pegawai Non PNS

1,913,050,000.00 1,818,751,750.00 95,07

6. Penyediaan jasa promosi dan propaganda

75,000,000.00 72,650,000.00 96,87

7. Penyediaan alat tulis kantor

95,000,000.00 94,561,520.00 99,54

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

22,500,000.00 22,500,000.00 100

9.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2,500,000.00 2,500,000.00 100

10. Penyediaan peralatan rumah tangga

6,100,000.00 6,100,000.00 100

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

22,006,000.00 21,402,000.00 97,26

12. Penyediaan makanan dan minuman

75,000,000.00 73,571.000.00 98,09

13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

155,000,000.00 147,737,676.00 95,31

Page 56: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-21

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

14. Pengadaan komputer 88,435,000.00 72,886,830.00 82,42

15. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

220,300,000.00 218,301.000.00 99,09

16. Pengadaan meubeleir 20,900,000.00 20,003,000.00 95,71

17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20,000,000.00 11,116,000.00 55,58

18.

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

489,470,000.00 434,029,700.00 88,67

19. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

3,000,000.00 3,000,000.00 100

20.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

11,600,000.00 5,800,000.00 50,00

21. Pemeliharaan rutin/berkala computer

42,000,000.00 10,725,000.00 25,54

22. Penyediaan pakaian olahraga

67,024,000.00 65,224,500.00 97,32

23. Pameran Hari Jadi 20,285,000.00 19,135,000.00 94.33

24. Penyusunan Laporan Keuangan

26,500,000.00 24,900,000.00 93.96

25. Penatausahaan Keuangan SKPD

150,300,000.00 150,300,000.00 100

26. Penatausahaan Kearsipan DPUTR

22,500,000.00 21,600,000.00 96,00

27. Penatausahaan Aset DPUTR

23,650,000.00 20,800,000.00 87,95

Program Pembangunan,

Pemeliharaan

Saluran/Drainase Dan

Pengelolaan Sumber Daya

Air

24,951,918,128.00 23,691,652,628.00 94,95

1. Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi

7,068,000,000.00 6,817,259,000.00 96,45

2. Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi

2,000,000,000.00 1,955,541,000.00 97,78

3. Pengadaan Tanah 4,683,361,000.00 4,085,553,000.00 87,24

4. Normalisasi Saluran/Drainase

5,353,850,000.00 5,237,254,000.00 97,82

5. Pemeliharaan Saluran/Drainase

2,000,000,000.00 1,949,182,000.00 97,46

6. Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

1,500,000,000.00 1,532,792,000.00 90,16

Page 57: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-22

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

7. Penanggulangan Banjir 1,356,000,000.00 1,323,364,000.00 97,59

8. Normalisasi Saluran/Drainase (Kewajiban)

25,548,051.00 25,548,051.00 100

9. Pengadaan Tanah (Kewajiban)

689,969,224.00 689,969,224.00 100

10.

Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi (Kewajiban)

78,189,853.00 78,189,853.00 100

Program Pembangunan

dan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

322,965,656,424.00 190,478,031,504,00 59,98

1. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Prioritas Daerah)

4,111,960,000.00 4,057,104,160.00 98,67

2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

45,369,630,500.00 36,699,135,859.00 80,89

3. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

17,841,150,000.00 17,068,729,348.00 95,67

4. Penataan Jalan Strategis Kota

8,091,470,000.00 7,738,243,058.00 95,63

5. Penataan Jalan Kota 1,000,000,000.00 0 0

6. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

4,600,000,000.00 4,550,197,500.00 98,92

7. Pemeliharaan Berkala 17,415,937,000.00 16,586,743,334.00 95,24

8. Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga

1,700,000,000.00 1,547,928.000.00 91,05

9. Penanganan Darurat Jalan

2,000,000,000.00 1,965,545,200.00 98,28

10. Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara

118,658,344,476.00 1,319,791.000.00 1,11

11. Penataan Jalan KH. Wasyid

5,000,000,000.00 3,612,449,451.00 72,25

12.

Studi kelayakan Pembangunan Jalan baru JLS - Pintu Selatan KS

200,000,000.00 178,790,000.00 89,40

13.

Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Akses Pekuncen - JLS (Prioritas Daerah)

200,000,000.00 177,106,000.00 88,55

14. Penataan Jalan Protokol 9,500,000,000.00 8,783,887,419.00 92,46

15.

BOP DAK Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

1,085,065,000.00 918,059,887.00 84,61

16. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

34,750,000,000.00 34,040,611,972.00 97,96

Page 58: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-23

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

Jembatan (DAK)

17.

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) (Kewajiban)

23,686,400,441.00 23,686,400,441.00 100

18. Penataan Jalan Protokol (Kewajiban)

5,622,589,463.00 5,622,589,463.00 100

19. Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Kewajiban)

453,610,000.00 453,610,000.00 100

20.

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan BANKEU PROVINSI (Kewajiban)

11,902,542,813.00 11,902,542,813.00 100

21. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Kewajiban)

1,254,774,116.00 1,254,774,116.00 100

22. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kewajiban)

3,313,853,685.00 3,313,853,685.00 100

23. Penataan Jalan KH. Wasyid (Kewajiban)

1,691,442,449.00 1,691,442,449.00 100

24. Pemeliharaan Berkala (Kewajiban)

112,345,539.00 112,345,539.00 100

25.

Pembayaran 5% Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan TA.2015 (Kewajiban)

17,674,000.00 9,813,350.00 55,49

26. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan TMMD

1,000,000,000.00 957,686,200.00 95,77

27. Sisa Pembayaran Penataan Jalan Protokol TA.2016

1,937,757,926.00 1,797,820,001.00 92,78

28. Sisa Pembayaran Penataan Jalan KH. Wasyid

399,099,016.00 381,351,259.00 95,55

29. DED Parimeter Alun-Alun

50,000,000.00 49,507,000.00 99,01

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

276,400,000.00 258,215,000,00 93,42

1. Penyusunan Laporan Kinerja

15,000,000.00 15,000,000.00 100

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

15,000,000.00 13,600,000.00 90,67

3. Penyediaan Biaya Penunjang Penerbitan Rekomendasi SIUJK

76,000,000.00 76,000,000.00 100

Page 59: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-24

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

5. Pemutakhiran Data Layanan SIPJAKI

45,300,000.00 43,800,000.00 96,69

6. Penyusunan Dokumen Harga Survei Upah Bahan Ke-PU-an

30,000,000.00 27,000,000.00 90,00

7. Penyusunan Tabel Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

20,100,000.00 16,600,000.00 82,59

8.

Pemuktahiran Penyusunan Database Infrastruktur Ke- PU-An

75,000,000.00 66,215,000.00 88,29

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame

16,193,201,200.00 15,445,355,200,00 95,38

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara

11,200,000,000.00 10,986,351,000.00 98,09

2. Perencanaan Teknis Gedung Negara

2,242,066,000.00 1,812,533,000.00 80,84

3. Pembuatan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan

10,075,000.00 10,075,000.00 100

4. Pemeliharaan Papan Himbauan IMB

26,000,000.00 19,790,000.00 76,12

5. Penerbitan Standar Laik Fungsi Bangunan

220,000,000.00 134,300,000.00 61,05

6. Penertiban Media Luar Ruang

110,000,000.00 109,800,000.00 99,82

7. Pemeliharaan Panggung Reklame

80,000,000.00 74,300,000.00 92,88

8. Pemutakhiran Data Reklame

105,000,000.00 102,360,000.00 97,49

9.

Perencanaan Teknis Persiapan Moratorium Media Luar Ruang di Jalan Protokol

150,000,000.00 147,016,000.00 98,01

10. Pendataan Bangunan Gedung

102,030,000.00 100,950,000.00 98,94

11. Digitalisasi Pengarsipan Terpadu

45,653,200.00 45,503,200.00 99,67

12. Pembangunan Gedung Negara (Kewajiban)

274,595,000.00 274,595,000.00 100

13. Pembangunan Konstruksi Kantor Kelurahan (Kewajiban)

3,925,000.00 3,925,000.00 100

14. Sisa Pembayaran Lanjutan Pembangunan Gedung Setda TA.2016

1,1573,857,000.00 1,573,857,000.00 100

15. Bantuan Teknis 50,000.000,00 50,000,000.00 100

Page 60: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-25

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

(Bantek) Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

736,535,000.00 563,309,000,00 76,48

1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pemetaan

104,535,000.00 0 0

2. Pencetakan dan Penggandaan Peta

50,000,000.00 24,580,000.00 49,16

3. Penyusunan dan Review RDTR

- - 0

4. Penyusunan KLHS untuk RDTR

- - 0

5.

Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

150,000,000.00 134,964,000.00 89,98

6.

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Lainnya

52,000,000.00 50,670,000.00 97,44

7.

Evaluasi Rencana Pemanfaatan Lahan Pada Perumahan Terencana

50,000,000.00 49,195,000.00 98,39

8.

Monitoring Evaluasi Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Masa Bangunan

30,000,000.00 28,300,000.00 94,33

9. Penyusunan Masterplan Waterfront City

- - 0

10. Penyusunan Masterplan Lingkungan Eks. Matahari

300,000,000.00 275,600,000.00 91,87

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

515,967,500.00 216,064,600.00 41,88

1. Pembinaan Administrasi Pertanahan

- - 0

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan

166,170,000.00 125,020,000.00 75,24

3. Validasi Data Tanah Pemerintah Kota Cilegon

349,797,500.00 91,044,600.00 26,03

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

3,374,257,500.00 2.842,186,412.00 84,23

Page 61: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-26

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN CAPAIAN

(%) PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

1. Pengadaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan

2,484,087,500.00 2,057,176,412.00 82,81

2. Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan

398,900,000.00 367,948,000.00 92,24

3. Pengadaan Alat Laboratorium

119,470,000,00 119,320,000.00 99,87

4. Pemeliharaan Alat Laboratorium

103,800,000.00 103,266,000.00 99,49

5. Pelaksanaan Uji Mutu Konstruksi Bidang Ke-PU-an

268,000,000.00 194,476,000.00 72,57

b. Penilaian Capaian Kinerja Anggaran pada setiap Program diurai

sebagaimana tabel berikut

Tabel. 3.8

Penilaian Capaian Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Runag Kota Cilegon Tahun 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN CAPAIAN

ANGGARAN (%)

PENILAIAN

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 90,69

Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan

Pengelolaan Sumber Daya Air 94,95

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 58,98

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

93,42

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame

95,38

Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 76,48 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

41,88

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

84,23

Berdasarkan hasil capaian tersebut diatas, terdapat penilaian dengan

kategori rendah dan sangat rendah. permasalahan tersebut disebabkan

adanya kegiatan yang penyerapan anggaran rendah yaitu :

Page 62: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 3-27

1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Permasalahan :

Keterbatasan waktu penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah

jalan lingkar utara terutama berkaitan dengan pengukuran peta

bidang yang dilakukan BPN. Dan kegiatan penataan jalan kota

dimana kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan hasil

koordiansi BPN Kota Cilegon bahwa pengadaan tanah

JL.KH.Wasyid terdapat perbedaan data.

2. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan

Tanah.

Permasalahan :

Kegiatan validasi dan pensertifikatan tanah TA.2017 pada DPUTR

Kota Cilegon merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya secara

tupoksi dilakukan oleh bagian pemerintahan setda Kota Cilegon

dalam rangka pengaman aset guna menelusuri bukti kepemilikian

baik secara yuridis maupun fisik. Oleh sebab itu dalam hal

pelaksanaannya Bidang Tata Ruang dan Pertanahan DPUTR Kota

Cilegon hanya sebatas koordinasi mengingat keberadaan data

berada pada Bagian Aset BPKAD Kota Cilegon serta keterbatasan

SDM.

Page 63: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 4- 1

BBAABB 44

PENUTUP

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

pelaporan kinerja pemerintah merupakan bagian kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras

dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita cita berbangsa

dan bernegara. Good governance yang dimaksud adalah merupakan

proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan public good and service oleh karena itu agar good

governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah,

swasta dan masyarakat. Good governance yang baik dapat terwujud

jika ada koordinasi dan integritas yang baik pada penyelenggara

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kota Cilegon Tahun 2017, disimpulkan bahwa secara umum Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon telah memperlihatkan

pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategisnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran terhadap enam indikator

kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon

tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya tingkat capaian

Page 64: KATA PENGANTAR - dputr.cilegon.go.iddputr.cilegon.go.id/download/80028908280LAKIP_2017.pdf · o. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

BAB 4- 2

dikategorikan tinggi meskipun secara penyerapan anggaran rendah, hal

tersebut mengingat beberapa kegiatan yang penyerapan rendah secara

siginifikan tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis.

Hal ini dapat dilihat secara umum dari hasil pencapaian kinerja

tersebut dengan menghasilkan adanya:

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Cilegon terutama dalam hal pelaporan dan ketersediaan

data.

2. Peningkatan kondisi Jalan Kota Cilegon yang semakin baik

terutama jalan-jalan strategis kota.

3. Lokasi Banjir dan genangan yang semakin menurun.

4. Meningkatnya kesadaran terhadap IMB

5. Pengelolaan asset yang semakin baik

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 ini dapat memberikan

masukan kepada Pemerintah dalam rangka menyusun Laporan Kinerja

Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017.

Cilegon, Pebruari 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon

Kepala,

H. NANA SULAKSANA, BE, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590314 198603 1 013