kata pengantar - dpmptsp-pidie.comdpmptsp-pidie.com/upload/renstra-2017-2022.pdfi kata pengantar...

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-nya serta kekuatan sehingga kami telah dapat

menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan

cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, pembinaan dan arahan dari Walikota

Banda Aceh, Wakil Walikota Banda Aceh, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, para Asisten serta

kerjasama yang baik dengan dinas/badan/kantor/camat, mitra kerja swasta dan organisasi profesi

serta Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang telah memberikan motivasi dalam kelancaran

tugas kami serta mensukseskan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, terpercaya,

dan berkualitas.

Ke depan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan

teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi

akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan

perizinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan

investor untuk mengurus perizinan. Untuk itu DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak akan berpangku

tangan untuk terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan

perizinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan

investasi ke Kota Banda Aceh yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong

pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada karyawan/karyawati atas dukungan serta

kerjasama yang baik, sehingga pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Kami menyadari Rancangan Renstra ini masih belum sempurna, namun kami terus

berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oleh karenanya kami sangat terbuka untuk menerima

ii

kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan lebih lanjut untuk masa – masa

mendatang.

Akhirnya kami harapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini akan bermanfaat untuk kita semua dan

kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 5 Maret 2018

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

MUCHLISH, SH Pembina Tk. I /NIP. 19630109 199310 1 001

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........ .......................................................................................... i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………….... ................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1.Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2.Landasan Hukum ..................................................................................... 1

1.3 .Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.4.Sistematika Penulisan .............................................................................. 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP KOTA B. ACEH ................................ 6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................... 6

2.2. Sumber Daya DPM-PTSP Kota Banda Aceh ............................................ 15

2.3. Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kota Banda Aceh..................................... 18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .............................. 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

KOTA BANDA ACEH ................................................................................. 29

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..................

Pelayanan ............................................................................................. 29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil ................

Kepala Daerah ...................................................................................... 30

3.3. Telaahan Rencana Stratejik (Renstra) .................................................. 30

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup ................................................................................. 32

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ............................................................... 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................... 35

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

Kota Banda Aceh .................................................................................. 35

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP

KOTA BANDA ACEH ....................................................................................... 41

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...................... 42

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..................................... 52

BAB VIII PENUTUP .................................................................................................... 54

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan peningkatan pelayanan

perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti kepada masyarakat. Terselenggaranya urusan

tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang dan berkesinambungan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh tahun 2017-2022, disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2017 - 2022 didasarkan pada :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

5

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Nasional;

12) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan.

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Daerah;

14) Qanun Kota Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

15) Peraturaan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh tahun 2017 s.d 2022 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun yang bertujuan untuk memberikan arah – arah pedoman terhadap semua kegiatan

yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh dimaksudkan:

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang

akan dibiayai oleh APBK dan sumber-sumber lainnya.

2. Menyediakan suatu tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

6

Adapun tujuan penyusunannya adalah :

1. Sebagai Landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang

tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi

dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.

3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam

kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang perundang-undangan terkait.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra.

7

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

BAB III Permasalahan dan Isu isu Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran Lima Tahun

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

BAB. V. Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Banda Aceh

5.1 Strategi dan Kebijakan

Merumuskan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam lima tahun mendatang

8

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII Penutup

9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibentuk pada tanggal 20 Februari 2007

dengan Peraturan Walikota Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, serta Qanun Kota Banda Aceh

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda

Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan

Nonperizinan.

Dengan disahkannya Qanun dan disertai dengan pelantikan pejabat struktural pada

tanggal 30 Desember 2016, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah

resmi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Banda Aceh dan Peraturaan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

“Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan

Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota”.

10

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi (terlampir) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi

kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Kepala Dinas mempunyai

fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Sekretaris, membawahi :

1. Kasubbag Program dan Pelaporan

2. Kasubbag Keuangan

3. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset

11

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan

administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum,

perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian,

sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan

dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan,

hukum; dan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahi,

1. Kasi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

2. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dibidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan

penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan

peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha,

perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan

12

prasarana promosi penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi

penanaman modal pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan

dan pengawasan perusahaan;

penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan penanaman

modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha,




dan pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan penanaman modal

lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman

modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi,

strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi

penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal

pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan

perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan penanaman modal lingkup daerah,

deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal,

pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi,

strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi

penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal

pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan

perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan penanaman

modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha,

13




dan pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4) Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan, membawahi ;

1. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

2. Kasi Pengolahan Data, Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan

Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan

mempunyai fungsi :

penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penanganan

pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi,

verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi

data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;

penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penanganan pengaduan,

advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi,verifikasi/validasi,

pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan

non perizinan, pengelolaansistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan pengaduan, advokasi

layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi,verifikasi/validasi,


14

non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

pelaksanaan kebijakan bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi,

standar layanan, data dan dokumentasi,verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan

dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan

sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan pengaduan,

advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi,verifikasi/validasi,


non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

5) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :

1. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

2. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai

fungsi :

penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang

penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II;

penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan

pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup

tugasnya;

15

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan penerbitan perizinan dan

non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan dan

non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pelayanan

penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya.

6) Staf

Staf yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh pada saat ini berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan

perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen

dilakukan dalam satu tempat. Berikut disajikan alur/prosedur, yaitu :

Alur/Prosedur Pelayanan Perizinan yang Masih Dilakukan Proses Pembayaran

EKSEKUTIF

Paraf & Tanda tangan

sertifikat perizinan

OPERATOR PERIZINAN

PERIZINAN

Entry detail data izin &

Cetak sertifikat perizinan

TIM TEKNIS

Tinjauan & survey tempat

usaha dan bangunan

SELESAI

PEMOHON

COSTUMER SERVICE

.Penjelasan persyaratan

.Pengambilan

FRONT OFFICE

. Memeriksa kelengkapan berkas . Entry data pemohon

OPERATOR SKR

Cetak

Surat Ketetapan Retribusi

BANK ACEH

Pembayaran Retribusi (utk Perizinan yang ada

retribusi)

16

Keterangan Bagan

a. Melalui meja informasi / media informasi lain, pemohon memperoleh informasi secara

lengkap tentang jenis-jenis izin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan

yang dilalui, biaya dan waktu proses penyelesaian.

b. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas secara lengkap ke DPMPTSP.

c. Penelitian berkas, meliputi :

- kelengkapan berkas permohonan dan syarat - syaratnya ;

- memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak.

d. Penetapan biaya perizinan, untuk diketahui oleh pemohon (khusus untuk jenis perizinan yang

masih ada retribusi)

e. Pemohon membayar biaya izin yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

di Bank Aceh Cabang Pembantu Balai Kota.

f. Permohonan diproses sesuai dengan jenis perizinan.

g. Pemarafan dan penandatanganan izin.

h. Pengambilan surat izin disertai dengan bukti tanda terima berkas dan surat tanda bukti

pembayaran untuk izin beretribusi.

i. Registrasi surat ijin yang sudah selesai dan diambil oleh pemohon

17

Alur/Prosedur Pelayanan yang Tidak Ada Retribusi

Keterangan Bagan

a. Melalui meja informasi/media informasi lain, pemohon memperoleh informasi secara lengkap

tentang jenis-jenis izin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui,

biaya dan waktu proses penyelesaian;

b. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas secara lengkap ke DPM-PTSP;

c. Penelitian berkas, meliputi :

- kelengkapan berkas permohonan beserta syarat - syarat;

- memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak.

d. Permohonan diproses sesuai dengan jenis perizinan;

e. Proses pemarafan dan penandatanganan izin;

f. Pengambilan surat izin disertai dengan surat bukti penyerahan berkas;

g. Registrasi surat ijin yang sudah selesai dan surat izin diserahkan kepada pemohon

EKSEKUTIF

Paraf & Tanda tangan

sertifikat perizinan

OPERATOR PERIZINAN

PERIZINAN

Entry detail data izin &

Cetak sertifikat perizinan

TIM TEKNIS

Tinjauan & survey tempat usaha dan

bangunan

SELESAI

PEMOHON

COSTUMER SERVICE

.Penjelasan persyaratan

.Pengambilan

FRONT OFFICE

. Memeriksa kelengkapan berkas . Entry data pemohon

OPERATOR SKR

Cetak Surat Ketetapan Retribusi

(jika diperlukan)

18

2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dilihat dari aspek

kepangkatan dan pendidikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas dengan Pangkat IV/b dan pendidikan terakhir Sarjana (S1);

2. Sekretaris dengan Pangkat IV/b dan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2);

3. Kepala Bidang yang berjumlah 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang dengan Pangkat IV/a

dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan 1 (satu) orang dengan Pangkat III/d dengan

pendidikan terakhir Sarjana (S1);

4. Kepala Seksi/Kepala Subbagian dengan Eselon IV.a dengan jumlah 9 (sembilan) orang, dimana

golongan III/d berjumlah 7 (tujuh) orang, III/c berjumlah 2 (dua) orang; dan

5. Staf dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang dengan pendidikan terakhir 10 (sepuluh) orang

Sarjana (S1) dan 3 (tiga) Orang Diploma III (DIII) dan 9 (sembilan) orang SMA serta 4 (empat)

orang Non PNS.

Klasifikasi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat padaTabel 2.2.1, Grafik 2.2.1.1 dan

Grafik 2.2.1.2 berikut ini:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No Jabatan Jumlah (orang)

1 Kepala 1

2 Sekretaris 1

3 Kepala Bidang 3

4 Kasubbag 3

5 Kasie 6

Jumlah 14

Dari Tabel 2.2.1 di atas diatas dapat dilihat seluruh jabatan di DPMPTSP sudah terisi.

19

Grafik 2.2.2 Kondisi Pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2017

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan memperlihatkan bahwa pegawai Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh belum cukup memadai

terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan, maupun pendidikan. Kompetensi aktual

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih perlu

ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan – pelatihan terkait tata cara pemberian pelayanan,

dan pelatihan – pelatihan lainnya. Upaya peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai juga

mendapat perhatian serius melalui berbagai strategi. Dari pembahasan ini dapat kita lihat grafik

2.1.2 berikut :

Grafik 2.1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2017

1

1

3

3

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Kepala

Sekretaris

Kepala Bidang

Kasubbag

Kasie

0 0

SLTA

DIII

S-1

S-2

20

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa

dilihat dari aspek kepangkatan dan pendidikan yaitu :

1. Kepala Dinas Eselon II.b dengan Pangkat IV/b dan pendidikan terakhir Sarjana (S1);

2. Sekretaris Eselon III.a dengan Pangkat IV/b dan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2);

3. Kepala Bidang yang berjumlah 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang dengan Pangkat IV/a

dan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan 1 (satu) orang dengan Pangkat III/c

dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1);

4. Kepala Seksi/Kepala Subbagian dengan Eselon IV.a berjumlah 9 (sembilan) orang,

dimana golongan III/d berjumlah 7 (tujuh) orang, III/c berjumlah 2 (dua) orang; dan

5. Staf dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang dengan pendidikan terakhir 10 (sepuluh)

orang Sarjana (S1) dan 3 (tiga) Orang Diploma III (DIII) dan 9 (sembilan) orang SMA serta

4 (empat) orang Non PNS.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh didukung dengan

sarana dan prasarana dengan aktiva tetap yaitu nilai asset keseluruhan per 31 Desember 2017

sebesar Rp. 1.285.690.317,-

TABEL 2.2 ASET TETAP PADA DPMPTSP KOTA BANDA ACEH

NO. U R A I A N N I L A I (Rp.)

1. Peralatan dan Mesin (Termasuk kendaraan dan Peralatan Kantor)

Rp. 1.285.690.317,-

Sumber : Laporan Aset Tetap DPMPTSP s/d 29 Desember 2017

21

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada Tahun

2017 telah melayani 87 (delapan puluh tujuh) jenis layanan perizinan, 10 (sepuluh) layanan

nonperizinan. Berikut disajikan izin - izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh :

PELAYANAN PERIZINAN

1. Pendaftaran Penanaman Modal

2. Izin Usaha Penanaman Modal

3. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

6. Izin Gangguan (IG)

7. Izin Trayek

8. Izin Usaha Angkutan Umum

9. Izin Usaha Angkutan Barang

10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

15. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

17. Tanda Daftar Industri (TDI)

18. Izin Usaha Industri (IUI)

19. Izin Reklame

- Izin Reklame (Billboard)

- Izin Reklame (Spanduk)

22

20. Izin Galian Jalan

21. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya

22. Tanda Wajib Lapor Ketenagakerjaan

23. Tanda Daftar Gudang (TDG)

24. Surat Izin Praktek Dokter Umum

25. Surat Izin Prakter Dokter Bersama

26. Surat Izin Praktek Dokter Gigi

27. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia

28. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Prosthodonsia

29. Surat Izin Praktek Dokter Anestesia

30. Surat Izin Praktek Dokter Intership

31. Surat Izin Praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anak

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anestesiologi

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Bedah

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Kesehatan Anak

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Neurologi

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Obgyn

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Penyakit Dalam

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Pulmonologi

- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Saraf

32. - Surat Izin Praktek Dokter PPDS THT-KL

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Konsultan

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesi

23

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesiologi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Anak

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Konsultan Ongkologi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekontruksi Estetik

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Forensik

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Anak

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Konservasi Gigi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kulit Kelamin

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mata

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Panatologi Anatomi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Paru

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Anatomi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Klinik

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Konsultasi)

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin

24

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Radiologi

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf dan Akupuntur

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis THT-Bedah Kepala dan Leher

- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Urologi

33. Surat Izin Kerja

- Surat Izin Kerja Ahli Gizi

- Surat Izin Kerja Perawat Anastesi

- Surat Izin Kerja Perawat Gigi

- Surat Izin Kerja Perekam Medik

- Surat Izin Kerja Radiografer

- Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah

- Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien

- Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian

34. Surat Izin Praktek

- Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

- Surat Izin Praktek Asisten Analisis Kesehatan

- Surat Izin Praktek Bidan

- Surat Izin Praktek Fisioterapis

- Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

- Surat Izin Praktek Perawat Umum

- Surat Izin Praktek Apoteker

- Surat Izin Praktek Elektromedis

- Surat Izin Praktek Psikolog Klinis

- Surat Izin Praktek Terapis Wicara

35. Surat Izin Pengobat Tradisional

25

36. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

37. Izin Tukang Gigi

38. Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin

39. Izin Usaha Klinik Bersalin

40. Izin Usaha Rumah Sakit Swasta

41. Izin Usaha Klinik Umum

42. Izin Usaha Balai Pengobatan

43. Izin Usaha Klinik Kecantikan

44. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan

45. Izin Usaha Apotik

46. Izin Usaha Toko Obat

47. Izin Usaha Optik

48. Izin Pengobatan Tradisional

49. Izin Refleksi

50. Izin Produksi Makanan dan Minuman

51. Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

52. Izin Pest Control 53 Kartu Pengawasan

53. Izin Insidentil 55 Izin Lingkungan

54. Izin Lokasi

55. Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih

56. Izin Praktek Dokter Hewan

57. Izin Lembaga Pelatihan Kerja

58. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

59. Izin Pendirian PAUD

60. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal

61. Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar, Swasta dan Menengah Pertama Swasta

62. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

26

63. Izin Operasional Pendidikan Non Formal

PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Surat Keputusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan

2. Surat Keputusan Izin Operasional Rumah Sakit

3. Surat Keputusan Penetapan Kelas Rumah Sakit

4. Surat Keputusan Operasional Puskesmas

5. Surat Keputusan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

6. Rekomendasi Penimbunan Minyak

7. Rekomendasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah

8. Layanan Pengaduan 9 Layanan Informasi

Sejak tahun 2007 s/d 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang

telah ditetapkan. Dan hasil pencapaian tersebut ditandai dengan telah beberapa kali mendapat

penghargaan, sebagai berikut :

1. Piagam Citra Pelayanan Prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Tahun 2008.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik dari Pemerintah Aceh Tahun 2009. 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Percontohan di Wilayah Aceh Tahun 2010. 4. Piagam Unit Pelayanan Publik Terbaik di Aceh Dari Gubernur Aceh Tahun 2010. 5. Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2010. 6. Menerima Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas Prestasi,

Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PIntu di Daerah pada Bulan Februari 2011.

7. Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Gubernur Aceh Sebagai

Peringkat ke - 1 Tahun 2012 atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

8. Peringkat Kesatu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Tahun

2012 Dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor : 065/BP2T/016/2012 Tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Peringkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Tahun 2012.

27

9. Investment Award bagi Nominasi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2012.

10. Hasil Survey Kepatuhan Pemerintah terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Aceh Tahun 2013 bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan salah satu SKPK yang masuk ke Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi).

11. Menerima Sertifikat Nomor 4.223/ORI-KKP/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014 dari Ombudsman Republik Indonesia berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

12. Menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2016

kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh atas Peran aktif mewujudkan pelayanan publik prima Tahun 2015 dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

13. Menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2017 kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” (berdasarkan hasil evaluasi terhadap 59 Kabupaten-Kota Role Model sesuai dengan KepMenPAN Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan 59 Kabupaten/Kota sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik)

14. Menerima Penganugerahan penghargaan dari Markplus, Inc dan Majalah Marketeers

Indonesia pada tanggal 18 Juli 2017 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai WOW Public Service Excellence 2017 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

16. Menerima Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2017

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh atas anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh selama periode sebelumnya yaitu yahun 2012 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3

dan tabel 2.4 berikut ini :

28

(Tabel 2.3)

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke -

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Program : 100% 100% Pelayanan Adm Perkantoran Kegiatan : - Meningkatnya Layanan Surat

Menyurat - - - - - - - - - - - - - - -

- Tersedianya Rekening Telepon, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78,21% 100% 100% 100% 100% 100% - Pembayaran jasa Kebersihan

Kantor - - - - - - - - - - - - - - -

- Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,98% 100% 99,69% 100% 100% 99,98% 100% 100%

- Meningkatnya Layanan di Bidang Percetakan dan Penggandaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,34% 99,56% 99,86% 98,58% 100% 99,34% 99,56% 99,86% 100%

- Tersedianya Komponen Listrik 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% - 100% - Tersedianya Bahan Bacaan bagi

Aparatur - - - - - - - - - - - - - - -

- Meningkatnya Kinerja Pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91,32% 100% 100% 100% 100% 100%

- Meningkatnya Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 99,06% 90,76% 99,85% 99,94% 100% 99,06% 90,76% 99,85% 99,94% 100%

- Tersedianya Jasa Pelelangan dan Pengadaan Barang dan jasa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 bln

- Meningkatnya kinerja Pegawai honor

100% 100% 100% 100% 100% 92,73% 89,61% 95,64% 95,27% 94,13% 92,73% 89,61% 95,64% 95,27% 12 bln

29

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK



2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Program : 100% 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor

- - - - - - - - - - - - - - -

- Pembelian Peralatan Gedung Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,85

% 96,47

% 95,19% 100% 100%

98,85%

96,47% 100%

- Pembelian Meubiler - - - - - - - - - - - - - - -

- Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional

100% 100% 100% 100% 100%

87,85%

90,33% 93,97%

94,76%

93,06% 87,85

% 90,33%

93,97%

94,76% 100%

- Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 90,17%

95,78%

100% 100% 100% 90,17% 95,78%

100% 100%

- Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -

- Terpeliharanya Meubiler - - - - - - - - - - - - - - -

3 Program : 100% 100%

Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :

- Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 100% 100% 100% 100% 100%

97,14% 96,77% 100% 100% 94,59%

97,14% 96,77% 100% 100% 100%

- Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - -

4. Program : 100% 100%

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan

- Meningkatnya Kinerja Tim Teknis Layanan Perizinan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,43% 99,14

% 100% 98,81% 100% 99,43%

99,14%

100% 100%

- Tersedianya ISO - - - - - - - - - - - - - - -

30

No.


Target SPM

Target IKK



2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5. Program :

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Terpenuhinya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

- - - - - - - - - - - - - - -

- Meningkatnya kegiatan pelayanan pelayanan perizinan Satu Pintu

- - - - - - - - - - - - - - -

6 Program : 100% 100%

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- Ikut Serta Dalam Pameran Pelayanan Publik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 97,87

% 100% 91,04% 100% 99%

97,87%

100% 91,04

%

7 Program : 100% 100%

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

- Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat

- - - - - - - - - - - - - - -

- Peningkatan penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi

- - - - - - - - - - - - - - -

- Tersedianya Laporan hasil kegiatan, pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal

- - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

31

No.


Target SPM

Target IKK



2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 Program :

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

- Tersedianya informasi penanaman modal

- - - - - - - - - - - - - - -

- Terselenggaranya sosialisasi penanaman modal kepada investor

- - - - - - - - - - - - - - -

- Tersedianya data dan laporan - - - - - - - - - - - - - - -

9 Program :

Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

Kegiatan :

- Tersedianya laporan dan data izin tempat usaha

- - - - 100% - - - - 100% - - - - 100%

32

(Tabel 2.4)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2013 s/d 2017

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Annga

ran

Realis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja

Tidak

Langsung

2,065,880

,193

2,017,69

8,824

2,136,99

9,692

2,269,19

7,656

3,103,641

,731

1,965,32

8,791

1,916,73

8,702

2,041,28

6,304

2,164,980

,044

2,600,455

,929

100,551,

402

100,960

,122

95,713,

388

104,217

,612

503,185,

802

-

Belanja

Langsung

675,400,6

00

772,590,

000

761,290,

750

731,365,

400

877,336,0

50

657,238,

535

749,204,

970

741,891,

780

711,024,8

22

35257294

2

18,162,0

65

23,385,

030

19,398,

970

20,340,

578

524,763,

108

-

-

- Belanja

Pegawai

190,002,0

00

168,480,

000

209,470,

000

179,420,

000

255,065,000

183,930,

068

159,642,

273

204,610,

545

174,133,4

50

248051726

6,071,93

2

8,837,7

27

4,859,4

55

5,286,5

50

7,013,27

4

- Belanja

Barang dan

Jasa

461,609,3

00

508,510,

000

525,605,

150

466,945,

400

570,254,4

20

449,519,

167

494,692,

697

511,841,

235

454,891,3

72

55004836

12,090,1

33

13,817,

303

13,763,

915

12,054,

028

515,249,

584

- Belanja

Modal

23,789,30

0

95,600,0

00

26,215,6

00

85,000,0

00

52,016,63

0

23,789,3

00

94,870,0

00

25,440,0

00

82,000,00

0

49516380

-

730,000

775,600

3,000,0

00

2,500,25

0

2,741,280

,793

2,790,28

8,824

2,898,29

0,442

3,000,56

3,056

3,980,977

,781

2,622,56

7,326

2,665,94

3,672

2,783,17

8,084

2,876,004

,866

2,953,028

,871

118,713,

467

124,345

,152

115,112

,358

124,558

,190

1,027,94

8,910

-

-

33

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

A. Tantangan

1. Terselesaikan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

dan Peraturam Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota

Banda Aceh;

2. Menghimpun semua jenis perizinan yang masih tersebar di SKPK untuk dilayani dan

diterbitkan izinnya di DPMPTSP Kota Banda Aceh, sehingga masyarakat tidak perlu

datang kebanyak tempat hanya untuk mengurus 1 (satu) jenis perizinan saja;

3. Adanya Qanun Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota terhadap semua jenis

perizinan yang dilayani di DPMPTSP Kota Banda Aceh;

B. Peluang

1. Membuat pemetaan data perizinan secara elektronik;

2. Adanya tempat penyimpanan arsip yang representative;

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media masa, penyuluhan, talk

show, untuk tidak mengurus izin melalui praktek percaloan maupun pungli;

4. Membuat Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi layanan Short

Message Service, pengembangan Aplikasi SIMSATU, dan Pengembangan Aplikasi

Perizinan Online;

5. Pembangunan aplikasi peta reklame dan tempat usaha berbasis GIS;

6. Promosi peluang investasi penanaman modal kepada investor; dan

7. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal.

29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA

BANDA ACEH

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh pada dasarnya untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Banda Aceh yaitu Mewujudkan

K26

Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah. Dimana salah satu dari beberapa misi

yaitu pada Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan dimana pemerintah akan mendorong tumbuh dan

berkembangnya industri kecil, mempermudah perizinan, bekerjasama dengan investor untuk

membangun pusat-pusat perbelanjaan dan memperhatikan dan memberikan fasilitas kepada

masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) khususnya pada proses pelayanan perizinan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh yang didasarkan pada tugas dan fungsi pelayanan yaitu :

a. Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan

Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.

2. Masih ada jenis perizinan yang belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

3. Masih ada jenis perizinan yang belum mempunyai qanun maupun peraturan walikota.

4. Belum adanya data base perizinan.

5. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative.

6. Masih Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi perizinan kepada masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan

datang. Dengan adanya visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terarah.

30

Sebagaimana kita ketahui bahwa Visi Pembangunan Kota Banda Aceh dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2018 s/d 2022 adalah “Mewujudkan Kota

Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”.

Dengan mengacu kepada visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi Walikota dan Wakil

Walikota yang dibagi beberapa bidang, yaitu ;

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah,

muamalah dan syiar islam;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;

6. Membanguan infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertugas melayani masyarakat dalam

proses pengurusan perizinan usaha secara profesional, bertanggung jawab sehingga dapat

terwujudnya good government di Kota Banda Aceh.

3.3. Telaahan Rencana Stratejik (Renstra)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh yang diimplementasikan dalam Rancangan Rencana Stratejik (Renstra) SKPD Tahun

2017 – 2022 telah mengakomodasi Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Program Strategis

Nasional di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan tujuan dan sasaran, yaitu :

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

31

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan

publik.

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah transparan, pasti dan

terjangkau.

2. Meningkatnya hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Rancangan Stratejik (Renstra) juga telah mengakomodasi Renstra Badan Koordinasi

Penanaman Modal dengan Program Strategis Nasional di Bidang Penanaman Modal, dengan

tujuan yaitu :

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan dimaksud sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

a. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal yang ditandai dengan meningkatnya kualitas iklim penanaman

modal, meningkatnya pelayanan penanaman modal, meningkatnya kualitas informasi

peluang penanaman modal dan meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) dengan usaha besar.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif

melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal yang ditandai

dengan meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman

modal, meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal

dan meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.

c. Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan SDM yang

handal dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dengan cara meningkatnya

cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

secara Elektronik (SPIPISE), meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi

penanaman modal, meningkatnya kualitas aparatur di bidang penanaman modal,

32

meningkatnya pelayanan hukum, dan meningkatnya kualitas perencanaan program

dan anggaran,

2. Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan dimaksud sasaran yang telah ditetapkan antara lain “

a. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan,

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal.

b. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif

bagi penanam modal dalam dan luar negeri.

c. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong untuk mendorong

investasi.

d. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang

terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Tujuan penataan ruang Wilayah Kota Banda Aceh dirumuskan untuk mengatasi

permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung

terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang. Pelaksanaan

pembangunan Kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh yang telah dituankan dalam Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun

2009 – 2029.

Ruang Lingkup koordinasi penataan ruang Kota Banda Aceh meliputi :

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan ruang; dan

c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

33

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya

pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi :

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;

b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai

dengan rencana tata ruang;

d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh kedepan adalah :

a. Batasan kondisi fisik dasar kota yang berhubungan dengan letak geografis, hidrologi,

klimatologi, geologi dan oceanografi, sehingga mempengaruhi daya dukung lahan untuk

pengembangan kegiatan – kegiatan perkotaan.

b. Kerawanan terhadap bencana, yang terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari

laut yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di

kawasan pesisir pantai.

c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, dimana orientasi

pembangunan berada di Wilayah Kota Banda Aceh.

Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang dalam Wilayah Kota

Banda Aceh untuk 20 tahun yang akan datang, yaitu :

a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh.

b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan dan jasa.

c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya.

d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan.

e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh.

f. Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih memadai dibandingkan

dengan daerah lain.

34

Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang telah

disebutkan diatas, maka sasaran pembangunan daerah yang ingin diwujudkan yang terkait

dengan penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh, adalah :

a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh, nyaman, aman,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan;

c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa islami dan masyarakat yang beretika.

Berdasarkan sasaran yang telah disebutkan diatas maka Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Ruang Kota Banda Aceh sebagai Kota Jasa yang Islami,

Tamaddun, Modern dan Berbasis Mitigasi Bencana”.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Banda Aceh, yaitu :

a. Data Potensi dan peluang investasi daerah untuk menunjang pelayanan perizinan dan

nonperizinan investasi belum tersedia;

b. Belum terlaksananya pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu

(SIMSATU);

d. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayanan Perizinan serta

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal;

e. Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki izin;

f. Memaksimalkan pelayanan perizinan pada Gerai Layanan Perizinan di lokasi Pasar Atjeh

Shopping Center dan jemput bola pelayanan perizinan; dan

g. Belum terlaksananya kegiatan promosi investasi.

35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN LIMA TAHUN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

mempunyai tujuan yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang inclusive dan Kesejahteran

merata” dengan sasaran jangka menengah yaitu “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang

Kondusif dan Peningkatan Peluang Investasi” berdasarkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah

yang ditetapkan, maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu :

1. Jumlah investor;

Pada akhir RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 -2017 jumlah investor yang

menanamkan investasinya di Kota Banda Aceh sebanyak 20 badan usaha, dimana jumlah

tersebut merupakan ukuran awal dalam pengukuran kinerja pada RPJM Kota Banda Aceh

tahun 2017 – 2022. Pengukuran jumlah investor merupakan barometer keberhasilan Daerah

dalam mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing positif bagi kemajuan pembangunan

daerah khususnya di Kota Banda Aceh.

Target capaian yang diharapkan pada RPJM 2017-2022 yakni, meningkatnya jumlah

investor dari 20 badan usaha/perorangan menjadi 65 dengan kenaikan rata-rata 10 investor

pertahunnya. Target ini didukung dengan tersedianya beragam investasi yang sangat positif

dan bernilai ekonomis untuk dikembangkan sebagai wujud pembangunan Kota. Jenis investasi

yang ditersedia dikota Banda Aceh tergambar dalam Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM) Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2018,

dimana terdapat 6 bidang pengembangan Penanaman Modal yaitu :

a. Perdagangan, Jasa dan Koperasi

b. Industri

36

c. Infrastruktur

d. Energi

e. Pariwisata

f. Perikanan dan Kelautan

Guna mendukung tercapainya target peningkatan jumlah investor sebanyak 45

investor selama 5 tahun, maka program kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP antara lain :

a. Program Perencanan Pembangunan Daerah

b. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Investor yang menjadi target dalam Renstra ini yaitu investor yang memiliki izin

prinsip dari Pemerintah Daerah dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000 dan terdaftar

dalam sistem aplikasi Online Single Submisions (OSS) serta dilaporkan dalam sistem aplikasi

LKPM.

2. Persentase peningkatan nilai Investasi;

Nilai investasi merupakan Indikator capaian kinerja yang menggambarkan keadaan

peningkatan nilai modal yang diinvestasikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non

fisik setiap tahunnya. Total nilai investasi kota Banda Aceh tahun 2017 sebesar 90 milyar yang

dihitung berdasarkan laporan yang tercatat pada Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi

secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).

Target peningkatan nilai investasi Kota Banda Aceh pada 5 (lima) tahun kedepan

(2017–2022) adalah sebesar 180 Milyar dengan peningktan 20 Milyar pertahunnya. Capaian

target tersebut dapat terwujud seiring dengan rencana perkembangan pembangunan Kota

Banda Aceh yang tertuang dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUMP) Kota Banda

Aceh. Guna meningkatkan investasi di Kota Banda Aceh, dilakukan melalui antara lain :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b. Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi

37

Kedua program tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan, pengendalian

dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta mempromosikan potensi dan sektor investasi

Kota Banda Aceh.

3. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indek SKM mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Publik. Pengukuran Kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evluasi kinerja

dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik,

lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan DPMPTSP Kota

Banda Aceh melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh

dari hasil pengukuran secara kuantitatif, dimana responden mengisi sendiri kuesioner kertas

(lembar SKM) yang diterima dan langsung dikumpulkan kepada petugas dibagian informasi di

Front Office. Hal ini sesuai SOP DPMPTSP dalam rangka peningkatan citra pelayanan sehingga

pelaksanaan pelayanan perizinan kita harapkan mudah, cepat, transparan dan pasti.

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM di DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2018

diperoleh nilai sebesar 91,81 atau berada pada kategori A (Sangat Baik). Walaupun SKM

berada pada kategori sangat baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perimbangan

untuk perbaikan terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan.

Guna mendukung tercapainya target peningkatan SKM selama 5 tahun, maka

program kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP antara lain :

a. Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

b. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel IV berikut menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda yaitu :

38

(Tabel IV.1)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -

2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Mewujudkan peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan

Jumlah Investor

25 Investor

35 Investor

45 Investor

55 Investor

65 Investor

Persentase peningkatan nilai investasi

14,29 31,43 51,43 74,29 100

Indek Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

91,81 92 92,5 93 93,5

(Tabel IV.2)

POHON KINERJA

POHON KINERJA SASARAN 1 DPMPTSP KOTA BANDA ACEH

VISI Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari’ah

MISI Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN RPJM Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusive dan Kesejahteraan Merata

TUJUAN SKPD Mewujudkan Peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

SASARAN RPJM Meningkatnya Jumlah Investasi

SASARAN SKPD Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing melalui pelayanan yang cepat, mudah dan transparan

INDIKATOR SASARAN

Jumlah investor

PROGRAM Program

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Peningkatan Penataan Peraturan

Perundang-undangan

KEGIATAN Publikasi Pembangunan dan Teknologi

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Peningkatan pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

Penyelenggaraan pameran investasi

Kebijakan Penanaman Modal

Penyiapan penyusunan rancangan qanun

39

(Tabel IV.3)








INDIKATOR SASARAN

Persentase peningkatan nilai investasi

PROGRAM

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi

KEGIATAN

Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal

Memfasilitasi koordinasi Kerjasama dibidang

Penanaman Modal

Pengembangan system informasi

Penanaman Modal

Kajian Kebijakan

Penanaman Modal

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

Pengembangan Penanaman Modal

(Tabel IV.4)








INDIKATOR SASARAN

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

PROGRAM

Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah

Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

KEGIATAN Pembinaan dan Pengendalian izin tempat usaha

Fasilitasi Kemudahan perizinan Pengembangan Usaha

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Arah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh dalam lima tahun mendatang sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam

RPJM Pemerintah Kota Banda Aceh 2017-2022. Arah dan kebijakan tersebut mengacu kepada visi

Walikota Banda Aceh yaitu mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah dan

misi 3 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yang inclusive dan kesejahteraan

merata. Sedangkan sasaran yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut yaitu melakukan peningkatan daerah melalui

promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel V.1 berikut:

(Tabel V.1)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah

Misi 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yang inclusive dan kesejahteraan merata

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Potensi Daerah Melalui Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Berbagai Pihak

Memperkuat Peran Masyarakat dalam Mencegah Pendangkalan Aqidah

41

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan

strategi dan kebijakan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh yang telah dijabarkan dalam rencana kerja untuk setiap tahunnya

dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur untuk lima tahun mendatang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang

1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.2. Pengadaan meubiler

42

3.3. Pengadaan peralatan gedung kantor

3.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.6. Pemeliharaan rutin/berkala meubiler

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


2.1. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


4.1. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

4.2. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


5.1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

5.2. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program diatas dijabarkan dalam kegiatan, yaitu :

6.1. Publikasi Pembangunan dan teknologi

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program diatas dijabarkan dalam kegiatan, yaitu :

7.1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna peningkatan pelayanan

investasi

7.2. Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal

7.3. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

43

7.4. Kegiatan Kebijakan Penanaman Modal

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


8.1. Memfasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

8.2. Pengembangan sistem informasi penanaman modal

8.3. Kajian Kebijakan Penanaman Modal

8.4. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

9. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan


9.1. Penyiapan penyusunan rancangan qanun

10. Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah


10.1. Kegiatan pembinaan dan pengendalian izin tempat usaha

Tabel VI.1 berikut merupakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh untuk lima tahun mendatang.

49

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh untuk kurun waktu 2017 s/d 2022. Disamping itu

Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang nantinya menjadi masukan bagi penyempurnaan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh dan Musrembang Kota

Banda Aceh sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

(APBK).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh merupakan penjabaran Visi

dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang dituangkan dalam strategi pembangunan

daerah, sasaran, arah kebijakan, program pembangunan, kerangka pedoman pembangunan serta

kaidah pelaksanaannya.

Demikian juga halnya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen perizinan usaha

yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Tabel VII.1 dibawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD,

yaitu :

50

(Tabel VII.1)

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

NO.

INDIKATOR

KONDISI KINERJA

PADA AWAL PERIODE

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP

TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase peningkatan nilai investasi

90 Milyar 14,29

% 31,43

% 51,43

% 74,29

% 100%

180 Milyar

3 Indek Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

82,15 91,81 92 92,15 92,2 92,2

5 92,25

51

BAB VIII P E N U T U P

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang harus dipedomani dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mengacu kepada Rencana Strategis

(Renstra), serta menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Semoga di tahun – tahun mendatang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat melayani masyarakat dengan sistem dan prosedur yang lebih

baik dan tentunya tidak terlepas dari dukungan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota

Banda Aceh beserta para stakeholders yang berhubungan langsung dengan kemajuan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 5 Maret 2018

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh MUCHLISH, SH Pembina Tk. I /NIP. 19630109 199310 1 001

52

PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

1. Piagam Citra Pelayanan Prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Tahun 2008.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik dari Pemerintah Aceh Tahun

2009.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Percontohan di Wilayah Aceh Tahun

2010.

4. Piagam Unit Pelayanan Publik Terbaik di Aceh Dari Gubernur Aceh Tahun 2010.

5. Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2010.

6. Menerima Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PIntu di Daerah pada Bulan Februari 2011.

7. Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari

Gubernur Aceh Sebagai Peringkat ke - 1 Tahun 2012 atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

8. Peringkat Kesatu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Tahun 2012 Dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor : 065/BP2T/016/2012

Tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Peringkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten/Kota Tahun 2012.

9. Investment Award bagi Nominasi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2012.

11. Hasil Survey Kepatuhan Pemerintah terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan

Ombudsman Perwakilan Aceh Tahun 2013 bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan salah satu

SKPK yang masuk ke Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi). 12. Menerima Sertifikat Nomor 4.223/ORI-KKP/VII/2014 Tanggal 18 Juli

2014 dari Ombudsman Republik Indonesia berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

53

13. Menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2016 kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kota Banda Aceh atas Peran aktif mewujudkan pelayanan publik prima Tahun 2015 dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan

Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

14. Menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 2 Maret

2017 kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” (berdasarkan

hasil evaluasi terhadap 59 Kabupaten-Kota Role Model sesuai dengan KepMenPAN Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan 59

Kabupaten/Kota sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

15. Menerima Penganugerahan penghargaan dari Markplus, Inc dan Majalah Marketeers Indonesia pada tanggal 18 Juli 2017 kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai WOW Public Service Excellence 2017 sesuai

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 16. Menerima Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada

tanggal 5 Desember 2017 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh atas anugerah

Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

54

a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

b. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

c. Peraturaan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Susunan, Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Tahun 2016 tentang Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh jangka panjang

tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan, yaitu : 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

disertai dengan penegakan hukum. 3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.

5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.

6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan

berkualitas. 7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat

dan budaya Islami.

kata pengantar - dpmptsp-pidie.comdpmptsp-pidie.com/upload/renstra-2017-2022.pdfi kata pengantar...

Documents