[SERANG] Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, mengimbau kepada masya-rakat untuk tidak mengikuti aksi unjuk rasa pada Sabtu (11/2) atau yang disebut aksi 112, di Jakarta.

Kapolri khawatir jika aksi 112 itu dilaksanakan dan bertepatan engan masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 bernuansa politis. Selain itu, aksi tersebut berpotensi menimbul-kan aksi anarki yang mengganggu ketertiban umum.

“Saya sudah mendengar larang-an tersebut dari Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Bawaslu, dan KPU. Aksi tersebut dilarang lantaran bisa terjadi pergesekan di momen pilka-da. Aksi itu juga dikhawatirkan berbalut nuansa politik,” kata Kapolri Tito saat menghadiri acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Rois Aam PBNU bersama ulama dan pengurus NU se-Banten di Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (8/2).

Tito mengaku sudah berkoordi-nasi dengan pihak yang akan mela-kukan aksi 112. Dia memastikan jika aksi tersebut murni bakal diisi dengan kegiatan keagamaan tanpa ada rencana long march dan nuan-sa politik.

“Jadi, kami sudah berkomuni-kasi dengan pihak-pihak terkait dan aksi 112 dan akan dialihkan full nuansa keagamaan di Masjid Istiqlal tanpa ada long march yang akan mengganggu ketertiban umum serta dikhawatirkan muncul gesekan di masyarakat,” katanya.

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin menegaskan, elemen masyarakat dan ormas Islam Indonesia, khu-sunya yang ada di Banten, tidak perlu bergabung untuk mengikuti aksi 112 di Jakarta. Kalau pun ingin menyampaikan kritik, dia berharap aksi tersebut dilakukan di daerah masing-masing.

“Saya berharap aksi yang akan dilakukan umat Islam bukan long march di Monas, karena hal tersebut jelas melanggar undang-undang. Sesuai instruksi Kapolri, itu juga melanggar hukum,” katanya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat agar

menciptakan situasi aman dan kon-dusif menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 15 Februari mendatang. Polisi telah melarang kegiatan atau aksi turun ke jalan pada Sabtu (11/2) atau aksi 112 di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Aksi 112 dilarang karena ber-potensi mengganggu kamtibmas saat mendekati masa tenang Pilgub DKI. Polda Metro Jaya hanya akan memberikan izin salat subuh berja-maah bagi elemen masyarakat di Masjid Istiqlal pada tanggal itu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya tidak mengizinkan aksi turun ke jalan atau long march karena meng-ganggu ketertiban umum. “Intinya, aksi turun ke jalan tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, karena meng-ganggu ketertiban umum, meng-ganggu orang mau sekolah, mau belanja, mau ke kantor. Diharapkan, pelaksanaan kegiatannya di ling-kungan masing-masing,” ujar Argo di Jakarta, Kamis (9/2).

Dikatakan, penyampaian pen-dapat di muka umum diatur dalam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pada Pasal 6 tercantum, warga negara yang menyampaikan penda-pat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab: (a) meng-hormati hak orang lain; (b) meng-hormati aturan-aturan moral yang diakui umum; (c) menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (d) menjaga dan menghormati keamanan dan keter-tiban umum; dan (e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ditegaskan, pada Pasal 15 UU itu mengatur tentang sanksi-sanksi, termasuk pembubaran apabila aksi massa mengganggu ketertiban umum.

BerkoordinasiPolda Metro Jaya sudah berkoor-

dinasi dengan KPU DKI Jakarta, Bawaslu, Pemprov DKI Jakarta, dan TNI terkait larangan massa turun ke jalan. “Kalau salat di masjid, silakan. Tetapi, kalau turun ke jalan, tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.

Argo menyebutkan, Polda Metro Jaya dibantu Kodam Jaya sudah menyiapkan personel untuk peng-amanan dan menjaga ketertiban

umum. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan cara bertindak apabila nanti harus membubarkan massa.

Di tempat terpisah, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengimbau warga Jabar untuk tidak ke Jakarta mengikuti rencana aksi tersebut. “Ini Pilgub DKI Jakarta. Itu masalah politik, jadi jangan dicampuradukkan. Imbauan kepada masyarakat Jabar, biarkan setiap daerah mengurus ‘rumah tangga’ masing-masing,” kata Anton.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meminta berbagai pihak agar tidak ada aksi dalam bentuk apa pun pada masa tenang Pilkada serentak, khu-susnya di DKI Jakarta. Menurut Dedi, masa tenang merupakan masa di mana pemilih akan mempertim-bangkan dan menentukan kandidat mana yang akan dipilih.

“Yang pertama, itu masa tenang. Karena masa tenang, maka semua orang harus tenang untuk memberi-kan pilihannya sesuai dengan kehendak hati masing-masing,” ujar Dedi. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Purwakarta itu mengimbau agar semua pihak menaati aturan yang sudah ditetap-

kan oleh UU. Selain itu, dia juga berharap agar masyarakat Indonesia saling menghargai terkait perbedaan yang ada.

Dikatakan, apa yang berkembang sekarang di Jakarta pasti ada kai-tannya dengan urusan politik. Menurut Dedi, aksi jelang pemun-gutan suara pun kemungkinan untuk memengaruhi hasil pemungutan suara 15 Februari mendatang.

Sementara itu, para tokoh agama dan Polres Metro Depok telah ber-sepakat untuk melarang warga Depok mengikuti aksi 112. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Herry Heryawan mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah tokoh agama di Kota Depok dan telah disepakati bahwa warga Depok dilarang ikut aksi itu.

“Kami semua bersepakat bahwa warga Depok tidak turun ke jalan, sebab aksi ini dilarang oleh Polda Metro Jaya. Aksi ini tidak mendapat-kan izin. Kami tetap akan menjaga suasana kondusif di Depok,” ujar Herry.

Ketua PD Muhammadiyah Kota Depok Idrus Yahya mengatakan, sesuai imbauan Pimpinan Pusat M u h a m m a d i y a h , w a r g a Muhammadiyah Depok diimbau untuk tidak ikut aksi itu.

Sedangkan, Ketua PCNU Kota Depok Raden Salamun Adiningrat mengatakan, pihaknya akan patuh pada putusan Pengurus Besar NU untuk tidak ikut aksi 112. “NU Depok patuh dan tidak akan turun. Bahkan, kami melarang warga NU ikut,” katanya.

Ketua PB NU Sulton Fatoni mengatakan, aksi massa 11 dan 12 Februari memang tidak dapat dila-rang. Pasalnya, negara menjamin semua warga menyampaikan aspirasi. Namun, dia mengimbau agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivi-tas orang lain.

S e k r e t a r i s U m u m P P Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta masyarakat yang akan iku aksi 112 untuk menjaga ketertiban, kesantunan, dan menghormati mas-yarakat yang tidak ikut. “Aparatur keamanan hendaknya tidak represif, karena bisa kontraproduktif,” katanya. [FAT/YUS/BAM/RIA/149/R-15]

Sejumlah anggota Komisi I DPR yang membidangi perta-

hanan menyatakan kaget dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat rapat dengar pendapat baru-baru ini. Kesannya ada ketidakselarasan mengenai pengelolaan ang-garan antara Panglima dengan Menhan Ryamizard Ryacudu.

“Kami kaget dengar curhat-nya Panglima. Rekan-rekan di Komisi I bernisiatif menengahi. Ini pasti ada yang mesti dibe-

reskan,” kata sumber SP, di gedung parlemen, Rabu (8/2) malam.

Sumber itu menutur-kan, berdasarkan pendapat sementara fraksi-fraksi, Panglima TNI mestinya mengetahui dan bertanggung jawab terhadap anggaran tiga matranya, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. “Yang kita dengar malah sebalik-nya. Demikian pula yang kita dengar dari Menhan,” katanya.

Dia menuturkan, dalam RDP tertutup, Gatot mengatakan tidak lagi bisa mengendalikan pengelola-an anggaran karena tiap

matra angkatan langsung bertang-gung jawab ke Kemhan sesuai Peraturan Menteri

Pertahanan No 28/2015. "Dulunya ada (kewenang-an dalam hal penentuan anggaran), tapi sekarang tidak ada," katanya.

Sudah kewajiban Markas Besar TNI mem-buat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) jangka

pendek, menengah dan panjang. Peraturan Menhan itu membuat Panglima TNI berkedudukan sama dengan tiap angkatan di TNI. Dengan demikian, panglima sulit bertanggung jawab dalam pengendalian, dan sasaran penggunaan anggaran.

Saat Dewan meminta penjelasan dari Menhan, Kementerian Pertahanan belum memiliki bahan yang cukup. "Keduanya harus menyelesaikan baik-baik atau kami yang bakal menengahi,” katanya. [W-12]

Utama2 Sua ra Pem ba ru an Kamis, 9 Februari 2017

Kapolri: Tidak Perlu Ikut Aksi 112

Anggaran Pertahanan, DPR Jadi Penengah?

ANTARA/Asep FAThulRAhmAN

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (ketiga kiri) berbincang dengan Rois Aam pBNu ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Kapolda Banten Brigjen listyo prabowo (kedua kiri), Asrena Kapolri Irjen Arief sulistiyanto (kedua kanan) serta pengurus Nu Wilayah Banten saat menghadiri Dialog Kebangsaan di ponpes Annawawi, Tanara, Tangerang, Banten, Rabu (8/2).