Sistem Jaminan Sosial NasionalAneka Program Jaminan Sosial

(1)Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat aktif bekerja;(2)Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat usia Pensiun;

(3)Santunan untuk Keluarga(4)Santunan untuk melahirkan;

(5)Santunan Kecelakaan;(6)Program Hari Tua;

(7)Program untuk para janda;(8)Santunan untuk para Yatim Piatu

(9)Program Hari Tua(10)Santunan Duka

(11)Santunan ketidak mampuan kerja karena cacat tetap akibat sakit atau Kecelakaan;

(12)Santunan untuk para penganggur(13)Program santunan kecelakaan di perjalanan

(14)Program khusus untuk para petani terhadap resiko kegagalan panen(15)Santunan khusus akibat bencana alam

Ditinjau dari jangka waktu, jaminan sosial ada dua (2) yaitu:•(1) long term risk, program jaminan sosial dengan janka waktu yang panjang, contohnya program jaminan sosial hari tua, para janda, untuk para penderita cacat;•(2) short term risk, yaitu program jaminan sosial dengan jangka waktu pendek, misalnya program jaminan kesehatan, program jaminan melhirkn dan progam jaminan sosial bagi pengangguranDitinjau dari ruang-lingkup yang disantunkan, jaminan sosial ada 2, yaitu:•(1) Jaminan sosial sektor tertentu, yaitu bahwa cakupan kepesertaan maupun resiko yang ditangani hanya resiko- tertentu, seperti kegagalan panen, santunan lakalantas dlsb;•(2) Sifat kepesertaan yang bersifat otomatis, yang berakibat pada adanya hak dan kewajiban warganegara pada jaminan sosial. Ditinjau dari pendekatan pelaksanaan kegiatan, jaminan sosial bersifat:•(1) Pelayanan umum, misalnya pelayanan PUSKESMAS;•(2) Bantuan sosial, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui departemen sosial atau langsung oleh pemerintah pusat (BLT, BLSM)•(3) Asuransi sosial, yang mencakup (a) Program wajib; (b) Kebutuhan umum; (c) Social adequacy (KETERKAITAN SOSIAL); (d) Berdasakan Hukum, (e) BPJS

Pilar2 Program Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Pilar Pertama: Bantuan Sosial dan Pelayanan Umum yang sudah dan sedang

dilaksanakan oleh pelbagai bentuk layanan yang dilakukan oleh kementerian, dinas atau bagian dilingkungan pemerintahan;

Pilar Kedua: Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa keuangan :

Jasa raharja, Bumiputra, Jamsostek dlsb);Pilar Ketiga: Program Jaminan Kesejahteraan Pegawai, yang semula dilaksanakan

oleh Askes, Asabri, kini lebih dimantapkan perannya oleh BPJS

Masalah aktual BPJS1. UU BPJS dibahas kembali untuk disesuaikan dengan kondisi, kemampuan serta

tuntutan zaman. 2. Pemerintah ingin BPJS tidak bersifat tunggal;

3. UU BPJS mempertegas kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat dan bernegara;

4. BPJS Kesehatan merupakan angin segar bagi rakyat Indonesia;5. Spekulasi peleburan 4 BUMN menjadi BPJS, menjadi dilematis.

Disatu sisi menjadi sinergi bagi pelaksanaan jaminan sosial, disisi lain, akan menguras energi serta akan menjadi kontraproduktif;

6. Penolakan merger menguat, sehingga pada akhirnya terjadi penundaan dan ujungnya tetap menjadi BUMN dengan tugas masing-2;

7. RUU BPJS dinilai melanggar konstitusi. Alasannya telah menggeser kewajiban negara menjadi kewajiban masyarakat.

Wacana tentang hal ini selalu menjadi menarik dan tidak pernah berhenti. 8. Kepesertaan pekerja lamban. Ini bisa disebabkan lantaran penghasilan yang kecil,

kesadaran pihak-2 yang memiliki kaitan juga rendah;9. BPJS bertarung dengan resiko: keuangan, operasional, hukum, reputasi dan

kepatuhan10. Masalah pelayanan yang setengah hati oleh rumah sakit, klinik puskesmas serta

institusi kesehatan lainnya, karena alasan pencairan dana dari kementerian keuangan terlalu birokratis

HARAPAN DAN MASA DEPAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

• Peran negara sebagai negara kesejahteraan akan semakin nampak dan menonjol jika sistem jaminan sosial bisa menjangkau masyarakat secara optimal, baik kualitas maupun kualitas

• Ekonomi negara menjadi parameter utama • Kemauan politik para penyelenggara negara (semua

komponen) mutlak diperlukan• Kesadaran masyarakat ( yang senantiasa bergerak

secara dinamis) secara simultan menjadi penanda pentingnya sistem jaminan sosial nasional

• Produk hukum jaminan sosial akan menjadi payung yang efektif bagi pengembangan sistem, yang harus dikawal secara konsisten, ditengah pergulatan kepentingan ekonomi multi dimensi