Kamis, 16 Maret 2017 Utama Bawaslu Harus Proaktif ... langkah hukum, black campaign dapat terus berulang…

Download Kamis, 16 Maret 2017 Utama Bawaslu Harus Proaktif ... langkah hukum, black campaign dapat terus berulang…

Post on 21-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

3Sua ra Pem ba ru an Kamis, 16 Maret 2017 Utama

[JAKARA] Maraknya kam-panye hitam (black campaign) di media sosial maupun mela-lui media konvensional berupa spanduk yang dipamerkan di jalan-jalan umum di Jakarta pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta menjadi tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu seharusnya mampu menunjukkan tajinya demi terselenggara pilgub yang tertib dan aman.

"Jika Bawaslu sudah meng-identifikasi adanya peningkat-an kampanye hitam, maka sudah seharusnya Bawaslu DKI bisa menindaklanjutinya. Jika sudah diidentifikasi, kan tidak harus menunggu laporan masyarakat atau tim sukses karena Bawaslu bisa menggunakan mekanisme temuan," Kata Ketua Konstitusi dan Demokras (Kode), Inisiatif Veri Junaidi, di Jakarta, Kamis (16/3).

Bawaslu DKI Jakarta menyebut pada tahap kampanye putaran kedua terjadi pening-katan kampanye hitam diban-dingkan pada kampanye putaran pertama. Namun, sejauh ini tidak ada pihak yang berhasil ditindak kendati kam-panye hitam dilakukan secara terang-terangan sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran dari pengawas pemilu. Sementara ketentuan UU Pilkada mengatur sanksi pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

Dalam Pilpres 2014 sudah ada contoh pemidanaan terha-dap Pemimpin Redaksi dan penulis Tabloid Obor Rakyat karena melakukan kampanye hitam dengan memfitnah, mencemarkan nama baik, dan menghina saat masa kampanye.

Namun proses hukumnya tidak diawali dari rekomendasi Bawaslu.

"Oleh karena itu, mestinya Bawaslu sudah bisa menindak-lanjuti dugaan kampanye hitam yang sudah teridentifikasi," lanjut Veri.

Menurut Veri, Bawaslu bisa proaktif melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan tim sukses atau langsung menindaklanjuti dugaan pelang-garan tanpa harus tunggu laporan.

Dirinya curiga, ketidak-mampuan Bawaslu disebabkan dari kualitas SDM nya yang tidak cekatan.

"Biasanya kampanye hitam itu dilakukan dengan menggu-nakan selebaran atau spanduk sehingga kesulitan untuk men-cari pelakunya," kata Veri.

KetidakmampuanKoordinator Nasional

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ( JPPR) Masykurudin Hafidz juga menyayangkan ketidakmam-puan Bawaslu menangani kampanye hitam di setiap level pemilu. "Dalam hal penegakan hukum, perlu ada pelaku, kor-ban, barang bukti, uraian kejadian dan seterusnya. Padahal spanduk tersebut jelas-jelas berkaitan dengan pilkada dan merugikan, tetapi tidak ditindak," kata Hafidz.

Sedangkan peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Arif Susanto mengemukakan maraknya black campaign akhir-akhir ini kare-na tiga faktor mendasar. Pertama, kompetisi yang ketat membuat sebagian kandidat lancang menghancurkan karak-ter lawan. Cara ini dipandang sebagai cara termudah untuk menang.

Kedua, Bawaslu tidak

profesional, pasif, cenderung membiarkan beberapa pelang-garan kecil sehingga membuka peluang pelanggaran lebih substansial seperti black cam-paign.

Ketiga, kurangnya literasi politik dan literasi media.

"Bawaslu perlu bekerja sama dengan penegak hukum untuk menekan tindak pidana Pemilu. Tanpa langkah hukum, black campaign dapat terus berulang setiap masa Pemilu/Pilkada dengan modus yang lebih canggih dan muatan yang lebih kasar," kata Arif di Jakarta, Kamis (16/3).

Ia meminta kandidat juga perlu memahami bahwa keme-nangan dalam kontestasi kekuasaan mengandaikan legitimasi, yang didapat hanya lewat cara-cara legal. Pada sisi lain, maraknya black campaign menunjukkan pentingnya

kecerdasan politik dan kecer-dasan informasi bagi publik pemilih.

"Tanpa keduanya, kita tidak akan menemukan publik pemi-lih yang kritis terhadap para kandidat dan informasi yang beredar. Komitmen pada prin-sip Pemilu Luber Jurdil harus terus-menerus ditagih kepada para kandidat, penyelenggara Pilkada, dan segenap publik pemilih," ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengemukakan kampanye hitam adalah keja-hatan demokrasi. Kampanye seperti itu menciderai dan merusak demokrasi karena bertentangan dengan nilai-nilai kompetisi yang adil dan setara (fair play). Kampanye seperti itu juga tidak mencerminkan kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik. Justru kam-

panye seperti itu menjadi pembodohan politik.

Menurutnya, maraknya black campaign saat ini karena kompetisi yang sangat sengit dan persaiangan ketat. Para oknum melakukan berbagai cara untuk memenangkan kompetisi. "Ini terjadi karena adanya rasa ketakukan terhadap kekalahan. Tidak siap kalah," kata Titi.

Dia tegaskan sulitnya men-cari pihak-pihak yang dipersa-lahkan dalam kampanye hitam karena kampanye hitam ini melakukan pola-pola kriminal. Ia berusaha sesempurna mung-kin menutupi perbuatannya agar tak ketahuan. Operasi yang sangat rapih dan direncanakan.

"Karena dilakukan secara diam-diam, Bawaslu dan jajar-annya jadi kesulitan untuk melakukan penindakan. Apalagi jika warga cenderung mendi-

amkan dan tidak mau berpar-tisipasi untuk melakukan pencegahan. Apalagi jajaran Bawaslu dan aparat penegak hukum jumlahnya terbatas sehingga tak bisa memantau terus menerus selama 24 jam," tutupnya.

Sementara peneliti dari Formappi, Lusius Karus menge-mukakan, peraturan KPU ter-kait kampanye sudah dengan terinci menjelaskan hal apa saja yang dikategorikan sebagai larangan dalam kampanye. Materi maupun mediumnya sudah diatur juga dalam pera-turan KPU tersebut.

"Jika meningkatnya black campaign terus terjadi tentu sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu tak bisa menonton begitu saja. Harus ada koordi-nasi kedua lembaga tersebut untuk memastikan kampanye tidak melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam PKPU," kata Lusius.

Ia menyayangkan para penyelenggara Pemilu hanya puas dengan mengidentifikasi itu semua hingga level mendu-ga saja. Tidak ada eksekusi yang sifatnya menimbulkan efek jera.

Kegagapan mengambil tindakan untuk pelanggaran soal materi kampanye membu-at kampanye hitam tumbuh subur.

Dia menduga pembiaran yang dilakukan oleh penyeleng-gara pemilu merupakan bukti ketidakprofesionalitasan, keti-daktegasan atau malah keber-pihakan pada calon tertentu. Akal sehat publik sudah rusak oleh kampanye hitam dan penyelenggara masih saja seperti LSM, sibuk meneliti, melakukan studi, berwacana, dan aneka kegiatan tidak men-desak lain, sementara di hadap-an mereka terpampang puluh-an pelanggaran. [E-11/R-14]

[JAKARTA] Spanduk provokasi yang bermunculan pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta keba-nyakan mengangkat isu agama yakni imbauan agar tidak memilih pasangan calon non-Muslim. Karena pada putaran kedua hanya pasang-an Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang bertarung, maka jelas bahwa span-duk-spanduk tersdebut ditujukan untuk menjegal pasangan Ahok-Djarot.

Bila putaran pertama masih ada pasangan Agus Harimurti-Sylviana Murni yang menjadi kandidat penantang Djarot, kini hanya Anies-Sandi yang menjadi saingan Ahok-Djarot. Pasangan Anies - Sandi memastikan bahwa seluruh jajaran tim sukses mereka tidak terlibat dalam keberadaan

spanduk provokatif yang marak ditemukan.

Keduanya berkomitmen memas-tikan warga Jakarta menyerap visi dan misi program mereka secara objektif tanpa harus dipengaruhi keberadaan spanduk provokatif yang membahas soal salat jenazah atau gubernur Muslim.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, menyebutkan pihaknya memastikan pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam keberadaan spanduk yang rata-rata berisi imbauan tidak menyalatkan jenazah pendukung pemimpin kafir.

"Sekarang ini dengan maraknya spanduk provokatif seolah-olah kami yang dijadikan tersangka dengan persepsi di tengah masya-rakat, padahal seluruh jajaran timses sudah kami pastikan sama

sekali tidak terlibat dalam kebera-daan spanduk itu," ujar Taufik, Kamis (16/3).

Menurutnya, pihak timses Anies-Sandi sudah mengetahui maraknya spanduk provokatif tersebut sejak akhir pekan lalu dari pemberitaan di sejumlah media dan pertanyaan dari jurnalis. "Tidak ada kata terlambat, makanya timses atas instruksi dari paslon dan tim pemenangan meminta masyarakat dan relawan justru harus pro-aktif menurunkan spanduk kebencian tersebut," katanya ketika ditanya mengapa respons Anies dan Sandi baru muncul belakangan.

Taufik membenarkan pihaknya berkoordinasi dengan Ketua RT/RW se-DKI Jakarta. "Kalaupun ada koordinasi dengan RT dan RW itu perihal strategi pemenangan untuk mendapatkan suara, bukannya

merancang spanduk-spanduk yang malah merugikan kami juga," tandas Taufik.

Cawagub Sandiaga Uno yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan bahwa keberadaan spanduk mem-buat masyarakat terpecah-belah dan suasana tidak kondusif di tengah masyarakat. "Saya minta pihak-pi-hak yang memasang spanduk provokatif untuk menurunkannya karena kami ingin fokus pada persoalan lapangan pekerjaan, harga sembako murah, dan pendidikan berkualitas tuntas," kata Sandi.

Sandi tegas menampik adanya tudingan bahwa Timses Anies-Sandi membantu pengadaan spanduk provokatif, seperti yang disebutkan oleh sejumlah portal online. Kami (Anies-Sandi) dan jajaran tim sukses tidak pernah menginginkan adanya relawan yang membuat

perpecahan di tengah masyarakat, justru kami akan merangkul seluruh lapisan warga dan jangan terpenga-ruh keberadaan spanduk yang mengotak-kotakkan masyarakat," lanjutnya.

Sandi meminta para relawan Anies-Sandi agar aktif membantu Panwas di tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta Satpol PP dan aparat terkait bila menemukan keberadaan spanduk provokatif tersebut.

"Saya yakin masyarakat meng-erti betul dengan visi dan misi kami untuk membangun kota Jakarta tanpa air mata, tidak sembarangan. Dan pesa