kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi … · daftar isi ii suplemen 1 ... perkembangan...

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

MEI 2017

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya

”Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Mei 2017” dapat dipublikasikan.

Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator

perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan

keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia

juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan

data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja

sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan

datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan

kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak

yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta

kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan

ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Semarang, Mei 2017KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

Hamid Ponco WibowoDirektur Eksekutif

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya

”Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Mei 2017” dapat dipublikasikan.

Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator

perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan

keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia

juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan

data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja

sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan

datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan

kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak

yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta

kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan

ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Semarang, Mei 2017KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

Hamid Ponco WibowoDirektur Eksekutif

Daftar Isi

SUPLEMEN 1

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MODAL

TRANSPORTASI TERINTEGRASI –

PEMBANGUNGAN JALUR KERETA API AKSES

BANDARA ADI SOEMARMO SOLO

SUPLEMEN 2

MEGA PROYEK PLTU JAWA TENGAH KAPASITAS

2 X 1.000 MW DI KABUPATEN BATANG

SUPLEMEN 3

KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DI WILAYAH

EKS KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2017

PANEN BAWANG DI KAB. PURBALINGGA

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Triwulan I 2017

1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi

1.1.1.2. Pengeluaran Investasi

1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro

Regional Triwulan II 2017

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II

2017 Sisi Pengeluaran

2017 Sisi Lapangan Usaha

PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Suplemen

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Tabel Indikator

Ringkasan Eksekutif

KEUANGAN PEMERINTAH BAB II

2.1. Realisasi APBD Triwulan I 2017

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan I 2017

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan I 2017

2.2. APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2017

PERKEMBANGANINFLASI DAERAH

BAB III

3.1. Inflasi Secara Umum

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi

dan Jasa Keuangan

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

& Bahan Bakar

3.2.3. Kelompok Bahan Makanan

3.3. Disagregasi Inflasi

3.3.1. Kelompok Administered Prices

3.3.2. Kelompok Inti

3.3.3. Kelompok Volatile Food

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa

Tengah

3.4.1. Disagregasi Inflasi Cilacap

3.4.2. Disagregasi Inflasi Purwokerto

3.4.3. Disagregasi Inflasi Kudus

3.4.4. Disagregasi Inflasi Surakarta

3.4.5. Disagregasi Inflasi Semarang

3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2017

3.5.1. Inflasi April 2017

3.5.2. Inflasi Triwulan II 2017

3.6. Program Pengendalian Inflasi Daerah

STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGANDAN UMKM

BAB IV

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2016

4.1.1.1. Sumber-Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

4.1.1.2. Kinerja dan Penilaian Risiko Korporasi Jawa Tengah

Triwulan IV 2016

4.1.1.3. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha

Utama Jawa Tengah Triwulan I 2017

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan I 2017

4.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/Perseorangan (DPK RT)

di Perbankan

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan DPK

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

4.2.1.5. Kualitas Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum

4.3. Perkembangan Perbankan Syariah

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi

Jawa Tengah

4.5. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

KAJIAN EKONOMI DANKEUANGAN REGIONAL

MEI 2017

Daftar Isi

SUPLEMEN 1

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MODAL

TRANSPORTASI TERINTEGRASI –

PEMBANGUNGAN JALUR KERETA API AKSES

BANDARA ADI SOEMARMO SOLO

SUPLEMEN 2

MEGA PROYEK PLTU JAWA TENGAH KAPASITAS

2 X 1.000 MW DI KABUPATEN BATANG

SUPLEMEN 3

KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DI WILAYAH

EKS KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2017

PANEN BAWANG DI KAB. PURBALINGGA

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Triwulan I 2017

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro

Regional Triwulan II 2017

2017 Sisi Lapangan Usaha

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Suplemen

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Tabel Indikator

Ringkasan Eksekutif

KEUANGAN PEMERINTAH BAB II

PERKEMBANGANINFLASI DAERAH

BAB III

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi

dan Jasa Keuangan

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

& Bahan Bakar

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa

Tengah

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2017

3.5.1. Inflasi April 2017

BAB IV

4.1.1.2. Kinerja dan Penilaian Risiko Korporasi Jawa Tengah

Triwulan IV 2016

4.1.1.3. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha

Utama Jawa Tengah Triwulan I 2017

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/Perseorangan (DPK RT)

di Perbankan

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi

Jawa Tengah

MEI 2017

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional

Bank Indonesia (SKNBI)

5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

5.4. Perkembangan Akses Keuangan

PENYELENGGARAANSISTEM PEMBAYARAN DANPENGELOLAAN UANG RUPIAH

6.1. Ketenagakerjaan

6.2. Pengangguran

6.3. Nilai Tukar Petani

6.4. Tingkat Kemiskinan

6.5. Pembangunan Manusia

6.6. Pemerataan Penduduk

KETENAGAKERJAANDAN KESEJAHTERAAN

BAB VI

7.1. Prospek Inflasi Triwulan III 2017 dan Tahun 2017

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan

7.1.1. Perkiraan Inflasi Triwulan III 2017

7.1.2. Perkiraan Inflasi Tahun 2017

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAHBAB VII

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan

Berdasarkan Nilainya

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per

Kategori

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status

Kepemilikan di Jawa Tengah

Tabel 4.4. Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilainya

Tabel 4.5. Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilainya

Tabel 4.6. Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Jawa Tengah

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah

Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang

Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus

2017 (juta orang)

Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

Tabel 6.6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah. 2011 - September

2016 (Rupiah)

Tabel 6.8. Perbandingan IPM Provinsi Peers

Tabel 6.9. IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Tabel 7.3. Risiko Inflasi Akhir Tahun 2017

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%,

Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut

Pengeluaran (Rp Miliar)

Tabel 1.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut

Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah

Menurut Pengeluaran (%, yoy)

Lapangan Usaha (Rp Miliar)

menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2016 (Rp Miliar)

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan I tahun 2016 & 2017

Tabel 2.3. Realisasi Belanja triwulan I 2016 & 2017

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan I 2016 &

2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Transportasi,

Komunikasi dan Jasa Keuangan

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan,

Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Bahan

Makanan

MEI 2017

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional

Bank Indonesia (SKNBI)

6.1. Ketenagakerjaan

6.2. Pengangguran

KETENAGAKERJAANDAN KESEJAHTERAAN

BAB VI

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAHBAB VII

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan

Berdasarkan Nilainya

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per

Kategori

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status

Kepemilikan di Jawa Tengah

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah

Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus

2017 (juta orang)

Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah. 2011 - September

2016 (Rupiah)

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%,

Menurut Pengeluaran (%, yoy)

menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan I 2016 &

2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Transportasi,

Komunikasi dan Jasa Keuangan

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan,

Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Bahan

Makanan

MEI 2017

1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan

Pertumbuhan PDRB Investasi

1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan

Sektor Usaha (SKDU)

1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil

Liaison)

1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

1.25 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

1.26 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara

Tujuan

1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

Tujuan

1.32 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara

Tujuan

1.33 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika Serikat

1.34 Rasio Utang terhadap PDB Tiongkok

1.35 Cadangan Devisa Tiongkok

1.36 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

1.37 Perkembangan Impor Jawa Tengah

1.38 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa

Tengah

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan

Nasional

1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan

Provinsi

1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan

Pertumbuhan Ekonomi

1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring

Harian dan Pertumbuhan Ekonomi

1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%yoy)

1.7 Indeks Tendensi Konsumen

1.8 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan Tahunan

1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi dan Pertumbuhan

Konsumsi Rumah Tangga

1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis

Konsumsi

1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (%, yoy)

1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

1.13 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1.15 Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja

1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

1.17 Pertumbuhan PDRB Konstruksi dan PDRB Investasi

1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit

Investasi

1.39 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan

Jenis Pengeluaran

1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Jenis Pengeluaran

1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

Berdasarkan Negara Asal

1.45 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan

Negara Asal

1.46 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

1.48 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa

Tengah

1.49 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa

Tengah

1.50 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

1.51 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

1.53 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman

1.54 Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

1.55 Pertumbuhan Industri Kayu dan Furnitur

1.56 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Industri

Pengolahan (Hasil SKDU)

1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor

Industri Pengolahan (SKDU)

1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan

Reparasi Mobil-Sepeda Motor

1.59 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB

Perdagangan

1.60 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok

Komoditas

1.61 Perkembangan Kegiatan Usaha (Hasil SKDU)

Pertumbuhan PDRB Konstruksi

2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017

2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A.

2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

2.4 Realisasi Belanja Daerah

2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2017

2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan

Ekonomi Jawa Tengah

2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2017

2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan

Jenis Belanja

2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan

Jenis Belanja

3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah

3.3 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

3.4 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa

3.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016

3.6 Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa Tengah

3.7 Disagregasi Inflasi Tahunan

3.8 Disagregasi Inflasi Bulanan

Grafik

vi vii

MEI 2017

1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan

Sektor Usaha (SKDU)

1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil

Liaison)

1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

1.25 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Tujuan

1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

Tujuan

1.32 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara

Tujuan

1.33 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika Serikat

1.34 Rasio Utang terhadap PDB Tiongkok

1.35 Cadangan Devisa Tiongkok

1.36 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

1.37 Perkembangan Impor Jawa Tengah

1.38 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa

Tengah

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan

Nasional

1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan

Provinsi

1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan

Pertumbuhan Ekonomi

Harian dan Pertumbuhan Ekonomi

1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%yoy)

1.7 Indeks Tendensi Konsumen

1.8 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan Tahunan

1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi dan Pertumbuhan

Konsumsi Rumah Tangga

1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis

Konsumsi

1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (%, yoy)

1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

1.13 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja

1.15 Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja

1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

1.17 Pertumbuhan PDRB Konstruksi dan PDRB Investasi

1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit

Investasi

1.39 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan

Jenis Pengeluaran

Berdasarkan Jenis Pengeluaran

1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

Berdasarkan Negara Asal

1.45 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan

Negara Asal

1.46 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

1.48 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa

Tengah

1.49 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa

Tengah

1.50 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

1.51 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

1.53 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman

1.54 Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

1.55 Pertumbuhan Industri Kayu dan Furnitur

1.56 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Industri

Pengolahan (Hasil SKDU)

1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor

Industri Pengolahan (SKDU)

1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan

Reparasi Mobil-Sepeda Motor

1.59 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB

Perdagangan

1.60 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok

Komoditas

1.61 Perkembangan Kegiatan Usaha (Hasil SKDU)

Pertumbuhan PDRB Konstruksi

2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017

2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A.

2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

2.4 Realisasi Belanja Daerah

2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2017

2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan

Ekonomi Jawa Tengah

2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2017

2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan

Jenis Belanja

2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan

Jenis Belanja

3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

3.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah

3.3 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

3.4 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa

3.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016

3.6 Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa Tengah

3.7 Disagregasi Inflasi Tahunan

3.8 Disagregasi Inflasi Bulanan

Grafik

vi vii

MEI 2017

3.28 Disagregasi Inflasi Tahunan Purwokerto

3.29 Disagregasi Inflasi Triwulanan Purwokerto

3.30 Disagregasi Inflasi Tahunan Kudus

3.31 Disagregasi Inflasi Triwulanan Kudus

3.32 Disagregasi Inflasi Tahunan Surakarta

3.33 Disagregasi Inflasi Triwulanan Surakarta

3.34 Disagregasi Inflasi Tahunan Semarang

3.35 Disagregasi Inflasi Triwulanan Semarang

3.36 Disagregasi Inflasi Tahunan Tegal

3.37 Disagregasi Inflasi Triwulanan Tegal

3.38 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

3.39 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang

Eceran

4.1 Hasil SPE Jawa Tengah

4.2 Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja Jawa

Tengah

4.3 Perkembangan ROA dan ROE Korporasi Jawa Tengah

4.4 Perkembangan Asset Turnover Korporasi Jawa Tengah

4.5 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi Jawa

Tengah

4.6 Perkembangan TA/TL Jawa Tengah

4.7 Perkembangan DER Jawa Tengah

4.8 Perkembangan DSR dan ICR Korporasi Jawa Tengah

4.9 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko

Sektor Pertanian

4.11 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko

Sektor Industri Pengolahan

3.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok

Administered Prices Triwulan I 2017

3.10 Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan

Kelompok Administered Prices

3.11 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti

Triwulan I

3.12 Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi

Tahunan, dan Inflasi Inti

3.13 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan

3.14 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

3.15 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti Traded

3.16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile

Food 2012-Tw I 2017

3.17 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile

Food 2012-Tw I 2017

Kelompok Volatile Food

3.19 Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi

Tahunan Kelompok Volatile Food

3.20 Inflasi Tahunan Triwulan I 2017

3.21 Perkembangan Inflasi Tahunan

3.22 Inflasi Tahunan Enam Kota

3.23 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok

Tw I 2017

3.24 Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016

3.25 Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016

3.26 Disagregasi Inflasi Tahunan Cilacap

3.27 Disagregasi Inflasi Triwulanan Cilacap

4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risik Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran

4.13 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan dan

Bukan Perseorangan Jawa Tengah

4.14 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan

Perseorangan Jawa Tengah

4.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan

Beberapa Provinsi di Pulau Jawa

4.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK Perbankan

4.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

4.20 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsi di

Pulau Jawa

4.21 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa

Tengah

4.22 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi

Jawa Tengah

4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa

Tengah

4.24 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umum di

Provinsi Jawa Tengah

4.25 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di

4.26 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan

Sektor di Provinsi Jawa Tengah

4.27 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan

Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah

4.29 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di

4.30 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum di

4.31 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di

4.32 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa

Tengah

4.33 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor di

4.34 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaan di

4.35 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

di Pulau Jawa

4.36 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah di

Pulau Jawa

4.37 Perbandingan Laju Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan

Syariah di Pulau Jawa

4.38 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

4.39 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

4.40 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

4.41 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

Grafik

viii ix

MEI 2017

3.28 Disagregasi Inflasi Tahunan Purwokerto

3.29 Disagregasi Inflasi Triwulanan Purwokerto

3.30 Disagregasi Inflasi Tahunan Kudus

3.31 Disagregasi Inflasi Triwulanan Kudus

3.32 Disagregasi Inflasi Tahunan Surakarta

3.33 Disagregasi Inflasi Triwulanan Surakarta

3.34 Disagregasi Inflasi Tahunan Semarang

3.35 Disagregasi Inflasi Triwulanan Semarang

3.36 Disagregasi Inflasi Tahunan Tegal

3.37 Disagregasi Inflasi Triwulanan Tegal

3.38 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Konsumen

3.39 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang

Eceran

4.1 Hasil SPE Jawa Tengah

4.2 Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja Jawa

Tengah

4.3 Perkembangan ROA dan ROE Korporasi Jawa Tengah

4.4 Perkembangan Asset Turnover Korporasi Jawa Tengah

4.5 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi Jawa

Tengah

4.6 Perkembangan TA/TL Jawa Tengah

4.7 Perkembangan DER Jawa Tengah

4.8 Perkembangan DSR dan ICR Korporasi Jawa Tengah

4.9 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risiko

Sektor Pertanian

4.11 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan Risiko

Sektor Industri Pengolahan

3.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok

Administered Prices Triwulan I 2017

Kelompok Administered Prices

3.11 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti

Triwulan I

3.12 Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi

Tahunan, dan Inflasi Inti

3.13 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan

3.14 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

3.15 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti Traded

3.16 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile

Food 2012-Tw I 2017

3.17 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile

Food 2012-Tw I 2017

Kelompok Volatile Food

3.19 Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi

Tahunan Kelompok Volatile Food

3.20 Inflasi Tahunan Triwulan I 2017

3.21 Perkembangan Inflasi Tahunan

3.22 Inflasi Tahunan Enam Kota

3.23 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok

Tw I 2017

3.24 Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016

3.25 Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016

3.26 Disagregasi Inflasi Tahunan Cilacap

3.27 Disagregasi Inflasi Triwulanan Cilacap

4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Risik Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran

4.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan

4.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK Perbankan

4.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

4.20 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsi di

Pulau Jawa

4.21 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa

Tengah

4.22 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi

Jawa Tengah

4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa

Tengah

4.24 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umum di

4.25 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di

Sektor di Provinsi Jawa Tengah

4.27 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan

4.29 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaan di

4.30 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umum di

4.31 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di

4.32 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa

Tengah

4.33 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektor di

4.34 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaan di

4.35 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

di Pulau Jawa

4.36 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah di

Pulau Jawa

4.37 Perbandingan Laju Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan

Syariah di Pulau Jawa

4.38 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

4.39 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

4.40 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

4.41 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

Grafik

viii ix

MEI 2017

dan IPR SPE dan SBT SKDU

5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah

Pengiriman

5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah

Pengiriman

5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet

Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang

Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

Kartal Berdasarkan Wilayah

5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang

Tidak Layak Edar

5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan

Pecahan

5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan

Wisatawan Asing di Jawa Tengah

5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA

Bukan Bank di Jawa Tengah

5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

6.1 Perkembangan NTP dalam 5 Tahun Terakhir

6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat

4.42 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa

Tengah

4.43 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis

Penggunaan

4.44 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan

Sektor Ekonomi

4.45 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Ekonomi

4.46 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah

Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan Sektor Ekonomi

4.48 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

4.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah

4.50 Perbandingan NPL Kredit UMKM Jawa Tengah dan

Nasional

4.51 Perkembangan Kredit kepada UMKM

4.52 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

4.53 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar

Sektor

Berdasarkan Sektor

4.55 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasarkan

Penggunaan

Berdasarkan Penggunaan

5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di

Jawa Tengah

6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan

Kegiatan Usaha yang Akan Datang

6.4 NTP dengan PDRB Lapangan usaha Pertanian

6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah

Tahun 2011-2016 (ribuan orang)

6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

7.1 Proyeks Inflasi Tahun 2017

Grafik

MEI 2017

dan IPR SPE dan SBT SKDU

5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah

Pengiriman

5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah

Pengiriman

5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet

Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

Kartal Berdasarkan Wilayah

5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang

Tidak Layak Edar

5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan

Pecahan

5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan

Wisatawan Asing di Jawa Tengah

5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA

Bukan Bank di Jawa Tengah

5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

6.1 Perkembangan NTP dalam 5 Tahun Terakhir

6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat

4.42 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa

Tengah

4.43 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis

Penggunaan

4.44 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan

Sektor Ekonomi

4.45 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Ekonomi

Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan Sektor Ekonomi

4.48 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

4.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah

4.50 Perbandingan NPL Kredit UMKM Jawa Tengah dan

Nasional

4.51 Perkembangan Kredit kepada UMKM

4.53 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar

Sektor

Berdasarkan Sektor

4.55 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasarkan

Penggunaan

Berdasarkan Penggunaan

5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di

Jawa Tengah

6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan

Kegiatan Usaha yang Akan Datang

6.4 NTP dengan PDRB Lapangan usaha Pertanian

6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah

Tahun 2011-2016 (ribuan orang)

6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

7.1 Proyeks Inflasi Tahun 2017

Grafik

MEI 2017

INDIKATOR

Perbankan **)

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

- Giro

- Tabungan

- Deposito

Kredit (Rp Triliun)

- Modal Kerja

- Konsumsi

- Investasi

Loan to Deposit ratio (%)

NPL Gross (%)

- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar)

- Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar)

Transaksi Kas (Rp Triliun)

-Inflow

-Outflow

188,11

198,15

106,38

105,33

14.459

216,17

109,04

216,71

115,80

100,25

14.612

217,92

104,36

217,89

115,89

18.817

INDIKATOR

2014 20152016

C. Sistem Pembayaran

Transaksi Kliring

19.694

225,02

112,08

226,15

120,94

100,50

228,39

112,90

229,91

122,87

100,67

18.545

240,40

123,34

236,76

125,63

19.085

240,40

123,34

236,76

125,63

19.035

245,78

119,59

237,77

125,47

18.555

xiiiTABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

AHTABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Inflasi

INDIKATOR

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Makro Regional *)

Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)

Berdasarkan Sektor

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- Pertambangan dan Penggalian

- Industri Pengolahan

- Pengadaan Listrik dan Gas

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

- Konstruksi

- Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

- Transportasi dan Pergudangan

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Informasi dan Komunikasi

- Jasa Keuangan dan Asuransi

- Real Estate

- Jasa Perusahaan

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- Jasa Pendidikan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

- Jasa lainnya

Berdasarkan Permintaan

- Konsumsi Rumah Tangga

- Konsumsi LNPRT

- Konsumsi Pemerintah

- PMTB

- Ekspor Luar Negeri

- Impor Luar Negeri

- Net Ekspor Antardaerah

- Perubahan Inventori

Ekspor

- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)

- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

- Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)

Indeks Harga Konsumen

Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)

Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

-22,63

118,60

117,36

116,84

118,73

114,73

124,16

121,18

-16,03

-71,08

121,84

120,32

119,83

121,77

119,26

128,23

124,37

-26,76

-34,48

122,60

121,31

120,82

122,35

120,13

129,16

125,32

-12,77

-30,87

122,70

121,36

120,91

122,42

120,55

128,88

125,79

II III

-12,53

-10,48

-18,81

123,69

121,81

121,43

123,60

121,91

129,70

126,96

-34,57

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

-14,49

-13,17

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

126,65

125,22

124,24

126,35

123,94

134,15

130,59

xii TABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR

Perbankan **)

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

- Giro

- Tabungan

- Deposito

Kredit (Rp Triliun)

- Modal Kerja

- Konsumsi

- Investasi

Loan to Deposit ratio (%)

NPL Gross (%)

- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar)

- Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar)

Transaksi Kas (Rp Triliun)

-Inflow

-Outflow

188,11

198,15

106,38

105,33

14.459

216,17

109,04

216,71

115,80

100,25

14.612

217,92

104,36

217,89

115,89

18.817

INDIKATOR

2014 20152016

C. Sistem Pembayaran

Transaksi Kliring

19.694

225,02

112,08

226,15

120,94

100,50

228,39

112,90

229,91

122,87

100,67

18.545

240,40

123,34

236,76

125,63

19.085

240,40

123,34

236,76

125,63

19.035

245,78

119,59

237,77

125,47

18.555

xiiiTABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

AHTABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Inflasi

INDIKATOR

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Makro Regional *)

Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)

Berdasarkan Sektor

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- Pertambangan dan Penggalian

- Industri Pengolahan

- Pengadaan Listrik dan Gas

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

- Konstruksi

- Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

- Transportasi dan Pergudangan

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Informasi dan Komunikasi

- Jasa Keuangan dan Asuransi

- Real Estate

- Jasa Perusahaan

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- Jasa Pendidikan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

- Jasa lainnya

Berdasarkan Permintaan

- Konsumsi Rumah Tangga

- Konsumsi LNPRT

- Konsumsi Pemerintah

- PMTB

- Ekspor Luar Negeri

- Impor Luar Negeri

- Net Ekspor Antardaerah

- Perubahan Inventori

Ekspor

- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)

- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

- Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)

Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)

Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

-22,63

118,60

117,36

116,84

118,73

114,73

124,16

121,18

-16,03

-71,08

121,84

120,32

119,83

121,77

119,26

128,23

124,37

-26,76

-34,48

122,60

121,31

120,82

122,35

120,13

129,16

125,32

-12,77

-30,87

122,70

121,36

120,91

122,42

120,55

128,88

125,79

II III

-12,53

-10,48

-18,81

123,69

121,81

121,43

123,60

121,91

129,70

126,96

-34,57

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

-14,49

-13,17

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

126,65

125,22

124,24

126,35

123,94

134,15

130,59

xii TABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

RINGKASANUMUM

Postur APDB Provinsi Jawa Tengah pada 2017

meningkat dibandingkan tahun anggaran 2016.

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp23,47

triliun atau naik 11,81% dibandingkan tahun 2016.

Begitu pula dengan anggaran belanja yang meningkat

menjadi Rp23,36 t r i l iun atau naik 10,44%

dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan,

pada tahun 2017 sudah tidak terjadi defisit anggaran

seperti tahun sebelumnya dengan surplus sebesar

Rp104 miliar.

Ditinjau dari serapan anggaran, persentase realisasi

pendapatan meningkat, namun persentase realisasi

belanja mengalami penurunan. Realisasi pendapatan

sampai dengan triwulan laporan sebesar 22,13% dari

APBD 2017, lebih tinggi dibandingkan serapan

pendapatan triwulan I 2016 yang sebesar 18,54%.

Sementara itu, realisasi belanja sampai triwulan I 2017

sebesar 10,04% dari APBD 2017, relatif lebih rendah

dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 11,69%.

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada

triwulan IV 2016 mengalami penurunan dibandingkan

triwulan III 2016 sejalan dengan perbaikan kinerja

perekonomian daerah pada periode tersebut. Indikator-

indikator kinerja keuangan korporasi Jawa Tengah

mengkonfirmasi penurunan tekanan tersebut yang

tercermin pada peningkatan kinerja korporasi.

Sementara itu, kinerja perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 mengalami perlambatan setelah

mengalami peningkatan pada triwulan IV 2016. Sesuai

dengan pola musiman kinerja perekonomian daerah

kembali melambat pada awal tahun. Pada triwulan I

2017, salah satu indikator utama kinerja perbankan

yaitu aset tercatat tumbuh sebesar 13,04% (yoy);

melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat

sebesar 13,32% (yoy). Sedangkan kredit perbankan

pada triwulan laporan mengalami peningkatan baik

terjadi pada kredit umum maupun kredit UMKM.

Keuangan Pemerintah

Inflasi Jawa Tengah tercatat meningkat pada triwulan I

2017, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pada akhir triwulan I 2017 inflasi Jawa Tengah tercatat

sebesar 3,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya yang sebesar 2,36% (yoy). Secara

triwulanan, inflasi Jawa Tengah pada periode laporan

tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di

tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2017, inflasi

triwulanan tercatat sebesar 1,56% (qtq), meningkat

dibandingkan triwulan I 2016 yang mencatatkan inflasi

sebesar 0,62% (qtq).

Perkembangan Inflasi Daerah

Stabilitas Keuangan Daerah, PengembanganAkses Keuangan, dan UMKM

Transaksi ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan I 2017

dapat berjalan lancar dengan dukungan sistem

pembayaran tunai dan non tunai yang aman, efisien,

mudah diakses, serta melindungi konsumen. Aktivitas

transaksi keuangan masyarakat di Jawa Tengah baik

secara tunai maupun non tunai dapat terselenggara

dengan baik, meskipun mengalami pertumbuhan yang

melambat. Penyelesaian transaksi keuangan non tunai

melalui SKNBI tertahan seiring dengan perlambatan

aktivitas ekonomi pada triwulan I 2017. Pengelolaan

uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow

dibandingkan triwulan IV 2016. Dari sisi transaksi valuta

asing, transaksi penukaran valuta asing mengalami

perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya yang tumbuh negatif. Peningkatan

transaksi ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan

wisatawan asing ke Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran danPengelolaan Uang Rupiah

periode tersebut bergeser menjadi sepenuhnya berada

dalam triwulan II, sementara pada tahun lalu, minggu

terakhir Ramadhan dan Lebaran jatuh pada triwulan III.

03RINGKASANUMUM

AHPerkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pada triwulan I 2017, ekonomi Provinsi Jawa Tengah

mencatatkan pertumbuhan 5,20% (yoy). Capaian ini

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar 5,33% (yoy). Meskipun demikian kinerja

tersebut masih lebih baik dibandingkan periode yang

sama tahun lalu yang sebesar 5,08% (yoy). Tren

perlambatan ini berbeda dengan perekonomian nasional

dan Kawasan Jawa yang tumbuh lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi nasional tercatat sebesar 5,01% (yoy),

melambat dari tingkat pertumbuhan 4,94% (yoy) pada

triwulan sebelumnya; sementara perekonomian

Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan 5,66% (yoy)

setelah tumbuh 5,45% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama

berasal dari kinerja investasi seiring dengan realisasi

proyek investasi yang belum optimal di awal tahun.

Selain itu, kinerja impor luar negeri sebagai komponen

pengurang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

mengalami peningkatan dan turut menyebabkan

perlambatan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan

konsumsi dan ekspor luar negeri tercatat meningkat

sehingga dapat menahan perlambatan lebih dalam.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pada

triwulan laporan utamanya didorong oleh lapangan

usaha konstruksi; serta pertambangan dan penggalian.

Sebaliknya, lapangan usaha utama Provinsi Jawa Tengah,

yaitu industri pengolahan; dan pertanian justru

mengalami peningkatan, sedangkan lapangan usaha

perdagangan mencatatkan kinerja pertumbuhan stabil.

Pada triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi

diperkirakan mengalami peningkatan signifikan.

Percepatan pertumbuhan utamanya didorong oleh

kenaikan permintaan domestik pada periode Ramadhan

dan Leba ran . Leb ih l an ju t , pada tahun in i

02 RINGKASANUMUM

Rp104 miliar.

Ditinjau dari serapan anggaran, persentase realisasi

pendapatan meningkat, namun persentase realisasi

belanja mengalami penurunan. Realisasi pendapatan

sampai dengan triwulan laporan sebesar 22,13% dari

APBD 2017, lebih tinggi dibandingkan serapan

pendapatan triwulan I 2016 yang sebesar 18,54%.

Sementara itu, realisasi belanja sampai triwulan I 2017

sebesar 10,04% dari APBD 2017, relatif lebih rendah

dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 11,69%.

triwulan IV 2016 mengalami penurunan dibandingkan

triwulan III 2016 sejalan dengan perbaikan kinerja

perekonomian daerah pada periode tersebut. Indikator-

indikator kinerja keuangan korporasi Jawa Tengah

mengkonfirmasi penurunan tekanan tersebut yang

tercermin pada peningkatan kinerja korporasi.

sebesar 13,32% (yoy). Sedangkan kredit perbankan

pada triwulan laporan mengalami peningkatan baik

terjadi pada kredit umum maupun kredit UMKM.

Keuangan Pemerintah

Inflasi Jawa Tengah tercatat meningkat pada triwulan I

2017, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pada akhir triwulan I 2017 inflasi Jawa Tengah tercatat

sebesar 3,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya yang sebesar 2,36% (yoy). Secara

triwulanan, inflasi Jawa Tengah pada periode laporan

tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di

tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2017, inflasi

triwulanan tercatat sebesar 1,56% (qtq), meningkat

dibandingkan triwulan I 2016 yang mencatatkan inflasi

sebesar 0,62% (qtq).

Perkembangan Inflasi Daerah

Stabilitas Keuangan Daerah, PengembanganAkses Keuangan, dan UMKM

Transaksi ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan I 2017

dapat berjalan lancar dengan dukungan sistem

pembayaran tunai dan non tunai yang aman, efisien,

mudah diakses, serta melindungi konsumen. Aktivitas

transaksi keuangan masyarakat di Jawa Tengah baik

secara tunai maupun non tunai dapat terselenggara

dengan baik, meskipun mengalami pertumbuhan yang

melambat. Penyelesaian transaksi keuangan non tunai

melalui SKNBI tertahan seiring dengan perlambatan

aktivitas ekonomi pada triwulan I 2017. Pengelolaan

uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow

dibandingkan triwulan IV 2016. Dari sisi transaksi valuta

asing, transaksi penukaran valuta asing mengalami

perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya yang tumbuh negatif. Peningkatan

transaksi ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan

wisatawan asing ke Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran danPengelolaan Uang Rupiah

periode tersebut bergeser menjadi sepenuhnya berada

dalam triwulan II, sementara pada tahun lalu, minggu

terakhir Ramadhan dan Lebaran jatuh pada triwulan III.

03RINGKASANUMUM

AHPerkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pada triwulan I 2017, ekonomi Provinsi Jawa Tengah

mencatatkan pertumbuhan 5,20% (yoy). Capaian ini

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar 5,33% (yoy). Meskipun demikian kinerja

tersebut masih lebih baik dibandingkan periode yang

sama tahun lalu yang sebesar 5,08% (yoy). Tren

perlambatan ini berbeda dengan perekonomian nasional

dan Kawasan Jawa yang tumbuh lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi nasional tercatat sebesar 5,01% (yoy),

melambat dari tingkat pertumbuhan 4,94% (yoy) pada

triwulan sebelumnya; sementara perekonomian

Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan 5,66% (yoy)

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama

Sebaliknya, lapangan usaha utama Provinsi Jawa Tengah,

yaitu industri pengolahan; dan pertanian justru

Pada triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi

diperkirakan mengalami peningkatan signifikan.

Percepatan pertumbuhan utamanya didorong oleh

kenaikan permintaan domestik pada periode Ramadhan

dan Leba ran . Leb ih l an ju t , pada tahun in i

02 RINGKASANUMUM

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan I 2017 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terutama disumbang oleh

penurunan kinerja komponen investasi dan peningkatan impor luar negeri. Sementara

itu, konsumsi dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan sehingga menahan

perlambatan lebih dalam.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan didorong oleh lapangan usaha konstruksi,

serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Adapun lapangan usaha utama

Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan; serta lapangan usaha pertanian, kehutanan,

dan perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara pertumbuhan

lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor relatif

stabil.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 97,50;

lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai

99,35. Penurunan NTP ini terjadi di tengah

pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan,

dan perikanan pada triwulan laporan yang relatif

meningkat. Lapangan usaha ini mencatatkan

perbaikan pertumbuhan menjadi 9,42% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang tumbuh

8,75% (yoy).

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) pada triwulan laporan mengalami peningkatan

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi,

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. TPAK Jawa Tengah pada

Februari 2017 tercatat sebesar 70,20% meningkat

dibandingkan Februari 2016 yang tercatat sebesar

69,89%. TPAK Jawa Tengah ini juga tercatat masih

lebih baik dibandingkan dengan nasional yang

tercatat sebesar 69,02%.

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan

mengalami deselerasi pada triwulan III 2017.

Perlambatan ini merupakan normalisasi setelah

peningkatan tinggi pada triwulan II 2017, atau

periode Ramadhan dan Lebaran. Walaupun lebih

lambat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode

tersebut diproyeksikan masih berada pada kisaran

yang tinggi, yaitu 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi

pengeluaran, perlambatan terutama bersumber dari

konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara

pada sisi lapangan usaha, perlambatan diperkirakan

terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dan

lapangan usaha perdagangan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Tengah pada 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan

2016. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017

diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3% - 5,7% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang

sebesar 5,28%. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra

dagang utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan

kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen pemerintah

untuk meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha

di Indonesia, serta komitmen dalam pembangunan

infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Lebih lanjut,

kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan membaik

seiring dengan mulai membaiknya penerimaan pajak.

Selain itu, terjaganya daya beli masyarakat diperkirakan

berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Sementara itu, Inflasi triwulan III 2017 diperkirakan

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan

ini terjadi di seluruh kelompok, terutama berasal dari

kelompok volatile food dan administered prices. Inflasi

volatile food diperkirakan menurun seiring normalisasi

permintaan pasca Lebaran serta meningkatnya pasokan

untuk komoditas bumbu-bumbuan. Sementara itu, inflasi

administered prices diperkirakan menurun akibat tidak

adanya lagi penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi

selama tiga kali periode yang telah dilaksanakan hingga

pertengahan tahun 2017. Sementara untuk kelompok

volatile food, masih meneruskan tren inflasi rendah pada

tahun 2016 lalu.

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada

sasaran inflasi 2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam

pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam

menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian

administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan

reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko

moderat kenaikan harga volatile food.

04 RINGKASANUMUM

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan I 2017 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terutama disumbang oleh

penurunan kinerja komponen investasi dan peningkatan impor luar negeri. Sementara

itu, konsumsi dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan sehingga menahan

perlambatan lebih dalam.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan didorong oleh lapangan usaha konstruksi,

serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Adapun lapangan usaha utama

Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan; serta lapangan usaha pertanian, kehutanan,

dan perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara pertumbuhan

lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor relatif

stabil.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 97,50;

lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai

99,35. Penurunan NTP ini terjadi di tengah

8,75% (yoy).

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) pada triwulan laporan mengalami peningkatan

TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

lebih baik dibandingkan dengan nasional yang

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan

mengalami deselerasi pada triwulan III 2017.

peningkatan tinggi pada triwulan II 2017, atau

periode Ramadhan dan Lebaran. Walaupun lebih

lambat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode

tersebut diproyeksikan masih berada pada kisaran

yang tinggi, yaitu 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi

pengeluaran, perlambatan terutama bersumber dari

konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara

pada sisi lapangan usaha, perlambatan diperkirakan

terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dan

lapangan usaha perdagangan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Tengah pada 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan

2016. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017

diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3% - 5,7% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang

sebesar 5,28%. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra

dagang utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan

kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen pemerintah

untuk meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha

di Indonesia, serta komitmen dalam pembangunan

infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Lebih lanjut,

kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan membaik

seiring dengan mulai membaiknya penerimaan pajak.

Selain itu, terjaganya daya beli masyarakat diperkirakan

berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Sementara itu, Inflasi triwulan III 2017 diperkirakan

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan

ini terjadi di seluruh kelompok, terutama berasal dari

kelompok volatile food dan administered prices. Inflasi

volatile food diperkirakan menurun seiring normalisasi

permintaan pasca Lebaran serta meningkatnya pasokan

untuk komoditas bumbu-bumbuan. Sementara itu, inflasi

administered prices diperkirakan menurun akibat tidak

adanya lagi penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi

selama tiga kali periode yang telah dilaksanakan hingga

pertengahan tahun 2017. Sementara untuk kelompok

volatile food, masih meneruskan tren inflasi rendah pada

tahun 2016 lalu.

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada

sasaran inflasi 2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam

pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam

04 RINGKASANUMUM

Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,20% (yoy) pada triwulan I 2017. Kinerja

perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan

triwulan triwulan IV 2016 yang sebesar 5,33% (yoy).

Meskipun demikian kinerja tersebut masih lebih baik

dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang

sebesar 5,08% (yoy).

Berbeda dengan Jawa Tengah, pada triwulan laporan,

perekonomian nasional dan kawasan Jawa tumbuh

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar

5,01% (yoy), melambat dari tingkat pertumbuhan

4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya; sementara

perekonomian Kawasan Jawa mencatatkan

pertumbuhan 5,66% (yoy) setelah tumbuh 5,45%

(yoy) pada triwulan IV 2016.

Pada kawasan Jawa, perlambatan juga dialami oleh

perekonomian Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara

itu, provinsi lainnya di Kawasan Jawa, yakni DKI Jakarta,

Banten, dan DI Yogyakarta mengalami peningkatan

pertumbuhan. Dibandingkan provinsi lainnya di

Kawasan Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

menempati posisi kedua terendah, di atas DI

Yogyakarta.

Pada periode laporan, perekonomian Provinsi Jawa

Tengah menyumbang 14,72% terhadap perekonomian

Kawasan Jawa. Nilai ini relatif tetap dibandingkan

periode sebelumnya. Perekonomian Kawasan Jawa

secara dominan disumbang oleh DKI Jakarta dan

Provinsi Jawa Timur dengan sumbangan dari kedua

daerah ini mencapai lebih dari 50%.

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional1 Triwulan I 2017

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2017 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2016 dan 2015 masih bersifat sementara.

07PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

Grafik 1.3Sumber: BPS, diolah

Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

IV2016

JATIMDKI BANTENJABAR JATENG DIY

III2016

29,77 22,19 14,56 1,5024,95 7,03%% %%% %

%% %%% %29,16 22,32 14,8525,31 6,92 1,50

PERTUMBUHAN EKONOMI (QTQ) PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY)

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa TengahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

7 %, YOY

JAWA JATENG NASIONAL

I II III IV I II2014 2015

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy)

BANTEN

JATENG

IV - 2016JAWA

Sumber: BPS, diolah

I- 2017

Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,20% (yoy) pada triwulan I 2017. Kinerja

perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan

triwulan triwulan IV 2016 yang sebesar 5,33% (yoy).

Meskipun demikian kinerja tersebut masih lebih baik

Berbeda dengan Jawa Tengah, pada triwulan laporan,

perekonomian nasional dan kawasan Jawa tumbuh

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar

5,01% (yoy), melambat dari tingkat pertumbuhan

4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya; sementara

perekonomian Kawasan Jawa mencatatkan

pertumbuhan 5,66% (yoy) setelah tumbuh 5,45%

(yoy) pada triwulan IV 2016.

Pada kawasan Jawa, perlambatan juga dialami oleh

perekonomian Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara

itu, provinsi lainnya di Kawasan Jawa, yakni DKI Jakarta,

Banten, dan DI Yogyakarta mengalami peningkatan

pertumbuhan. Dibandingkan provinsi lainnya di

Kawasan Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

menempati posisi kedua terendah, di atas DI

Yogyakarta.

Pada periode laporan, perekonomian Provinsi Jawa

Tengah menyumbang 14,72% terhadap perekonomian

Kawasan Jawa. Nilai ini relatif tetap dibandingkan

periode sebelumnya. Perekonomian Kawasan Jawa

secara dominan disumbang oleh DKI Jakarta dan

Provinsi Jawa Timur dengan sumbangan dari kedua

daerah ini mencapai lebih dari 50%.

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional1 Triwulan I 2017

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2017 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2016 dan 2015 masih bersifat sementara.

Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

IV2016

JATIMDKI BANTENJABAR JATENG DIY

III2016

29,77 22,19 14,56 1,5024,95 7,03%% %%% %

%% %%% %29,16 22,32 14,8525,31 6,92 1,50

PERTUMBUHAN EKONOMI (QTQ) PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY)

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa TengahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

7 %, YOY

JAWA JATENG NASIONAL

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy)

BANTEN

JATENG

IV - 2016JAWA

Sumber: BPS, diolah

I- 2017

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%yoy)Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

III IV I2016

II III IV I2017

KOMPONEN PENGELUARAN

Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

570.433

10.773

75.556

274.558

84.542

220.421

99.974

27.054

922.471

KONSUMSI RUMAH TANGGA

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR

NET EKSPOR ANTARDAERAH

PERUBAHAN INVENTORI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

I II III IV2015*

2016**

149.648

11.991

72.937

22.130

48.715

25.649

243.211

152.026

17.657

74.553

24.308

51.556

20.377

10.931

251.044

159.354

23.013

78.230

22.692

48.453

18.281

262.141

159.262

33.483

82.641

23.684

42.528

(10.212)

255.455

620.289

11.439

86.144

308.361

92.813

191.252

70.389

13.667

1.011.851

162.333

13.546

79.037

23.522

35.286

12.151

262.469

164.045

20.453

81.890

25.036

43.478

13.966

271.567

I II III 170.083

20.319

84.174

20.890

37.358

16.982

282.117

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

IV 170.265

33.583

88.411

25.157

43.010

(5.235)

275.877

666.726

12.257

87.901

333.513

94.606

159.132

46.664

1.092.031

2016**

Tabel 1.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR

PERUBAHAN INVENTORI

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016*

465.234

56.643

220.773

68.523

118.498

47.723

16.261

764.959

118.543

55.555

17.003

25.636

17.086

196.024

120.292

12.250

56.439

18.147

26.917

14.371

200.969

123.688

15.017

58.684

16.444

24.941

15.483

207.656

123.427

22.601

61.400

17.123

22.007

-3.643

202.126

485.951

58.744

232.079

68.717

99.500

48.035

806.775

124.171

58.521

16.955

18.775

11.194

205.987

126.063

13.166

60.317

17.858

23.478

13.320

212.435

129.082

13.135

61.937

14.721

20.250

15.443

218.068

128.866

22.273

65.141

17.660

22.577

-2.383

212.894

508.182

57.739

245.916

67.193

85.080

41.708

849.384

Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (%, yoy)

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR

PERUBAHAN INVENTORI

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016*

2017**

174.589

14.192

84.743

26.277

46.274

20.963

283.571

129.872

61.741

18.365

23.894

15.646

216.707

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTOSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

(7,29)

(6,80)

(22,63)

(9,66)

(3,05)

(12,04)

(49,60)

(12,33)

(1,56)

(7,53)

(20,99)

(18,48)

(3,58)

(75,02)

(25,77)

(74,45)

(988,66)

(3,04)

(16,03)

(71,08)

(0,28)

(26,76)

(34,48)

(0,39)

(1,59)

(12,77)

(7,31)

(30,87)

(12,53)

(10,48)

(18,81)

(0,26)

(1,45)

(34,57)

(1,71)

(2,22)

(14,49)

(13,17)

Pertumbuhan konsumsi dan ekspor luar negeri tercatat

meningkat sehingga dapat menahan perlambatan

lebih dalam. Meningkatnya kinerja konsumsi didukung

oleh optimisme konsumen dan daya beli masyarakat

yang terjaga. Selanjutnya, ekspor luar negeri turut

mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan

mulai pulihnya perekonomian negara mitra dagang.

Pengeluaran konsumsi mencatatkan pertumbuhan

yang meningkat pada triwulan laporan. Lebih lanjut,

peningkatan terjadi pada seluruh jenis konsumsi, baik

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,

maupun konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

rumah tangga (LNPRT).

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2017 tumbuh

4,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV

2016 sebesar 4,41% (yoy). Peningkatan ini

diindikasikan sejalan dengan mulai membaiknya

perekonomian domestik sehingga dapat menjaga daya

beli masyarakat.

NILAI RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN PDRB - SKALA KANAN

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran KliringHarian dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

KREDIT PERBANKAN PDRB - SKALA KANAN

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan danPertumbuhan Ekonomi

%, YOY %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa

sarana pendukungnya, seperti aktivitas perbankan.

Seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi Jawa

Tengah pada triwulan I 2017, kebutuhan akan

pembiayaan turut melemah. Hal tersebut tercermin dari

penyaluran kredit perbankan yang tumbuh melambat

pada periode tersebut. Pada triwulan laporan,

pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa

Tengah tercatat 11,84% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

12,62% (yoy). Lebih lanjut, perkembangan tersebut

juga tercermin pada aktivitas sistem pembayaran. Pada

triwulan I 2017, nilai rata-rata perputaran kliring harian

mengalami kontraksi 9,74% (yoy), berbalik arah

Ditinjau dari sisi pengeluaran, deselerasi terutama

Sebaliknya, lapangan usaha utama Provinsi Jawa

Tengah, yaitu industri pengolahan; dan pertanian justru

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 masih ditopang oleh

konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,57%.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi

juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar

29,88%. Lebih lanjut, peran ekspor luar negeri sebesar

9,27%, dan konsumsi pemerintah sebesar 5,00%.

Selain itu, pangsa impor luar negeri, sebagai elemen

pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, juga

cukup besar, yaitu 16,32%. Komposisi ini tidak banyak

berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada periode

laporan terutama berasal dari kinerja investasi seiring

dengan realisasi proyek investasi yang belum optimal di

awal tahun. Selain itu, kinerja impor luar negeri sebagai

komponen pengurang PDRB mengalami peningkatan

dan turut menyebabkan perlambatan ekonomi.

Meningkatnya pertumbuhan impor didorong oleh

masih kuatnya kinerja konsumsi dan lapangan usaha

industri.

08 PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%yoy)Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

III IV I2016

II III IV I2017

Tabel 1.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

570.433

10.773

75.556

274.558

84.542

220.421

99.974

27.054

922.471

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR

PERUBAHAN INVENTORI

I II III IV2015*

2016**

149.648

11.991

72.937

22.130

48.715

25.649

243.211

152.026

17.657

74.553

24.308

51.556

20.377

10.931

251.044

159.354

23.013

78.230

22.692

48.453

18.281

262.141

159.262

33.483

82.641

23.684

42.528

(10.212)

255.455

620.289

11.439

86.144

308.361

92.813

191.252

70.389

13.667

1.011.851

162.333

13.546

79.037

23.522

35.286

12.151

262.469

164.045

20.453

81.890

25.036

43.478

13.966

271.567

I II III 170.083

20.319

84.174

20.890

37.358

16.982

282.117

IV 170.265

33.583

88.411

25.157

43.010

(5.235)

275.877

666.726

12.257

87.901

333.513

94.606

159.132

46.664

1.092.031

2016**

Tabel 1.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR

PERUBAHAN INVENTORI

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016*

465.234

56.643

220.773

68.523

118.498

47.723

16.261

764.959

118.543

55.555

17.003

25.636

17.086

196.024

120.292

12.250

56.439

18.147

26.917

14.371

200.969

123.688

15.017

58.684

16.444

24.941

15.483

207.656

123.427

22.601

61.400

17.123

22.007

-3.643

202.126

485.951

58.744

232.079

68.717

99.500

48.035

806.775

124.171

58.521

16.955

18.775

11.194

205.987

126.063

13.166

60.317

17.858

23.478

13.320

212.435

129.082

13.135

61.937

14.721

20.250

15.443

218.068

128.866

22.273

65.141

17.660

22.577

-2.383

212.894

508.182

57.739

245.916

67.193

85.080

41.708

849.384

Tabel 1.4. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (%, yoy)

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR

PERUBAHAN INVENTORI

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016*

2017**

174.589

14.192

84.743

26.277

46.274

20.963

283.571

129.872

61.741

18.365

23.894

15.646

216.707

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTOSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

(7,29)

(6,80)

(22,63)

(9,66)

(3,05)

(12,04)

(49,60)

(12,33)

(1,56)

(7,53)

(20,99)

(18,48)

(3,58)

(75,02)

(25,77)

(74,45)

(988,66)

(3,04)

(16,03)

(71,08)

(0,28)

(26,76)

(34,48)

(0,39)

(1,59)

(12,77)

(7,31)

(30,87)

(12,53)

(10,48)

(18,81)

(0,26)

(1,45)

(34,57)

(1,71)

(2,22)

(14,49)

(13,17)

Pertumbuhan konsumsi dan ekspor luar negeri tercatat

meningkat sehingga dapat menahan perlambatan

lebih dalam. Meningkatnya kinerja konsumsi didukung

oleh optimisme konsumen dan daya beli masyarakat

yang terjaga. Selanjutnya, ekspor luar negeri turut

mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan

mulai pulihnya perekonomian negara mitra dagang.

Pengeluaran konsumsi mencatatkan pertumbuhan

yang meningkat pada triwulan laporan. Lebih lanjut,

peningkatan terjadi pada seluruh jenis konsumsi, baik

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,

maupun konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

rumah tangga (LNPRT).

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2017 tumbuh

4,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV

2016 sebesar 4,41% (yoy). Peningkatan ini

diindikasikan sejalan dengan mulai membaiknya

perekonomian domestik sehingga dapat menjaga daya

beli masyarakat.

NILAI RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN PDRB - SKALA KANAN

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran KliringHarian dan Pertumbuhan Ekonomi

%, YOY %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

KREDIT PERBANKAN PDRB - SKALA KANAN

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan danPertumbuhan Ekonomi

%, YOY %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa

sarana pendukungnya, seperti aktivitas perbankan.

Seiring dengan melemahnya aktivitas ekonomi Jawa

Tengah pada triwulan I 2017, kebutuhan akan

pembiayaan turut melemah. Hal tersebut tercermin dari

penyaluran kredit perbankan yang tumbuh melambat

pada periode tersebut. Pada triwulan laporan,

pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa

Tengah tercatat 11,84% (yoy), lebih rendah

12,62% (yoy). Lebih lanjut, perkembangan tersebut

juga tercermin pada aktivitas sistem pembayaran. Pada

triwulan I 2017, nilai rata-rata perputaran kliring harian

mengalami kontraksi 9,74% (yoy), berbalik arah

Ditinjau dari sisi pengeluaran, deselerasi terutama

Sebaliknya, lapangan usaha utama Provinsi Jawa

Tengah, yaitu industri pengolahan; dan pertanian justru

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 masih ditopang oleh

konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,57%.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi

juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar

29,88%. Lebih lanjut, peran ekspor luar negeri sebesar

9,27%, dan konsumsi pemerintah sebesar 5,00%.

Selain itu, pangsa impor luar negeri, sebagai elemen

pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, juga

cukup besar, yaitu 16,32%. Komposisi ini tidak banyak

berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada periode

laporan terutama berasal dari kinerja investasi seiring

dengan realisasi proyek investasi yang belum optimal di

awal tahun. Selain itu, kinerja impor luar negeri sebagai

komponen pengurang PDRB mengalami peningkatan

dan turut menyebabkan perlambatan ekonomi.

Meningkatnya pertumbuhan impor didorong oleh

masih kuatnya kinerja konsumsi dan lapangan usaha

industri.

Grafik 1.15Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja PemerintahProvinsi Jawa Tengah

ANGGARAN BELANJA PERTUMBUHAN TAHUNAN ANGGARAN BELANJA - SKALA KANAN

2011 2012 2013 2014 2015

10,000

15,000

20,000

25,000 %, YOYRP MILIAR

Grafik 1.13 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah ProvinsiJawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

40 %, YOY%, YOY

REALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH PDRB KONSUMSI PEMERINTAH - SKALA KANANREALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH (TANPA BELANJA MODAL)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan BelanjaPemerintah Provinsi Jawa Tengah

REALISASI PENDAPATAN REALISASI BELANJA

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (%, yoy)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi PemerintahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

80%, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) - SKALA KANAN

III IV I2016

II III IV I2017

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), yaitu dari

4,18% (yoy) menjadi 2,16% (yoy); serta kredit untuk

perlengkapan rumah tangga, yaitu dari 76,19% (yoy)

menjadi 46,64%(yoy). Sementara itu, Kredit

Kepemilikan Rumah (KPR) dan kredit konsumsi lainnya

mengalami peningkatan pertumbuhan.

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

rumah tangga (LNPRT) pada triwulan I 2017 tumbuh

3,24% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan

triwulan IV 2016 yang tercatat 1,60% (yoy). Adapun

peningkatan tersebut didorong oleh kegiatan

P e m i l i h a n K e p a l a D a e r a h ( P i l k a d a ) y a n g

diselenggarakan 7 kabupaten/kota pada Februari

2017. Selain itu, berdasarkan hasil Focus Group

Discussion (FGD), perbaikan juga berasal dari semakin

meningkatnya aktivitas komunitas hobi. Lomba

komunitas hobi yang diselenggarakan di Jawa Tengah

juga turut mendorong kegiatan ekonomi kelompok

tersebut. Sementara itu, kegiatan dan bantuan sosial

masih terbatas sesuai pola musiman pada awal tahun.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pun mengalami

perbaikan pada triwulan I 2017. Setelah mengalami

kontraksi 1,45% (yoy) pada triwulan IV 2016, konsumsi

pemerintah tumbuh 2,57% (yoy) pada triwulan

laporan. Perbaikan diindikasikan berasal dari realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di

Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) pada level kabupaten/kota. Sementara

itu realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih

rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya.

Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

KPRLAINNYA - SKALA KANAN

KKBPERALATAN RUMAH TANGGA

%, YOY%, YOY

Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi dan PertumbuhanKonsumsi Rumah Tangga

KREDIT KONSUMSI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

%, YOY %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.7 Indeks Tendensi KonsumenSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

INDEKS

PENDAPATAN RUMAH TANGGAITKPENDAPATAN RUMAH TANGGA PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI

VOLUME KONSUMSI BARANG/JASA

III IV I2016

II III IV I2017

Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini

terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan

survei tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga

triwulan laporan membaik dibandingkan triwulan IV

2016. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I 2017 yang

sebesar 102,05; lebih tinggi dari ITK triwulan IV 2016

yang sebesar 99,93.

Peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga ini

terutama bersumber oleh meningkatnya volume

konsumsi barang dan jasa (dari 99,45 menjadi 108,29),

baik dalam bentuk makanan maupun non makanan.

Selain itu, pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi

juga mengalami penurunan, atau dengan kata lain,

masyarakat semakin optimis dengan terjaganya daya

beli di tengah inflasi. Hal tersebut tercermin dari

peningkatan indeksnya dari 99,67 menjadi 104,10.

Dengan terjaganya keyakinan konsumen ini, dampak

dari inflasi yang relatif tinggi pada triwulan I 2017 masih

dapat tertahan sehingga kinerja konsumsi rumah

tangga tetap meningkat. Jawa Tengah mengalami

inflasi 3,30% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi

dibandingkan inflasi 2,36% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.

Adapun yang menahan keyakinan konsumen adalah

pendapatan rumah tangga terindikasi mengalami

penurunan, ditunjukkan oleh penurunan indeksnya

dari 100,26 menjadi 98,33. Namun demikian,

penurunan pendapatan ditengarai karena pada

t r iwu lan sebe lumnya rumah tangga mas ih

mendapatkan tambahan pendapatan dari bonus akhir

tahun. Sementara penghasilan rutin justru mengalami

peningkatan seiring dengan kenaikan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) pada awal tahun.

Namun demikian, kinerja konsumsi yang meningkat ini

belum tercermin dari kinerja kredit perbankan. Kredit

konsumsi pada triwulan I 2017 tumbuh melambat

dengan level 8,76% (yoy), dari 9,11% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Perlambatan terjadi pada Kredit

Grafik 1.8 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan TahunanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

5%, YOY

INFLASI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

%, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.15Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Jumlah dan Pertumbuhan Anggaran Belanja PemerintahProvinsi Jawa Tengah

ANGGARAN BELANJA PERTUMBUHAN TAHUNAN ANGGARAN BELANJA - SKALA KANAN

2011 2012 2013 2014 2015

10,000

15,000

20,000

25,000 %, YOYRP MILIAR

Grafik 1.13 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah ProvinsiJawa Tengah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

40 %, YOY%, YOY

REALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH PDRB KONSUMSI PEMERINTAH - SKALA KANANREALISASI BELANJA PEMPROV JAWA TENGAH (TANPA BELANJA MODAL)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan BelanjaPemerintah Provinsi Jawa Tengah

REALISASI PENDAPATAN REALISASI BELANJA

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT (%, yoy)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi PemerintahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

80%, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) - SKALA KANAN

III IV I2016

II III IV I2017

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), yaitu dari

4,18% (yoy) menjadi 2,16% (yoy); serta kredit untuk

perlengkapan rumah tangga, yaitu dari 76,19% (yoy)

menjadi 46,64%(yoy). Sementara itu, Kredit

Kepemilikan Rumah (KPR) dan kredit konsumsi lainnya

mengalami peningkatan pertumbuhan.

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

rumah tangga (LNPRT) pada triwulan I 2017 tumbuh

3,24% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan

triwulan IV 2016 yang tercatat 1,60% (yoy). Adapun

peningkatan tersebut didorong oleh kegiatan

P e m i l i h a n K e p a l a D a e r a h ( P i l k a d a ) y a n g

diselenggarakan 7 kabupaten/kota pada Februari

2017. Selain itu, berdasarkan hasil Focus Group

Discussion (FGD), perbaikan juga berasal dari semakin

meningkatnya aktivitas komunitas hobi. Lomba

komunitas hobi yang diselenggarakan di Jawa Tengah

juga turut mendorong kegiatan ekonomi kelompok

tersebut. Sementara itu, kegiatan dan bantuan sosial

masih terbatas sesuai pola musiman pada awal tahun.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pun mengalami

perbaikan pada triwulan I 2017. Setelah mengalami

kontraksi 1,45% (yoy) pada triwulan IV 2016, konsumsi

pemerintah tumbuh 2,57% (yoy) pada triwulan

laporan. Perbaikan diindikasikan berasal dari realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di

Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) pada level kabupaten/kota. Sementara

itu realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih

rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya.

Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

KPRLAINNYA - SKALA KANAN

KKBPERALATAN RUMAH TANGGA

%, YOY%, YOY

Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi dan PertumbuhanKonsumsi Rumah Tangga

KREDIT KONSUMSI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

%, YOY %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.7 Indeks Tendensi KonsumenSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

INDEKS

PENDAPATAN RUMAH TANGGAITKPENDAPATAN RUMAH TANGGA PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI

VOLUME KONSUMSI BARANG/JASA

III IV I2016

II III IV I2017

Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini

terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan

survei tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga

triwulan laporan membaik dibandingkan triwulan IV

2016. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I 2017 yang

sebesar 102,05; lebih tinggi dari ITK triwulan IV 2016

yang sebesar 99,93.

Peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga ini

terutama bersumber oleh meningkatnya volume

konsumsi barang dan jasa (dari 99,45 menjadi 108,29),

baik dalam bentuk makanan maupun non makanan.

Selain itu, pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi

juga mengalami penurunan, atau dengan kata lain,

masyarakat semakin optimis dengan terjaganya daya

beli di tengah inflasi. Hal tersebut tercermin dari

peningkatan indeksnya dari 99,67 menjadi 104,10.

Dengan terjaganya keyakinan konsumen ini, dampak

dari inflasi yang relatif tinggi pada triwulan I 2017 masih

dapat tertahan sehingga kinerja konsumsi rumah

tangga tetap meningkat. Jawa Tengah mengalami

inflasi 3,30% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi

dibandingkan inflasi 2,36% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.

Adapun yang menahan keyakinan konsumen adalah

pendapatan rumah tangga terindikasi mengalami

penurunan, ditunjukkan oleh penurunan indeksnya

dari 100,26 menjadi 98,33. Namun demikian,

penurunan pendapatan ditengarai karena pada

t r iwu lan sebe lumnya rumah tangga mas ih

mendapatkan tambahan pendapatan dari bonus akhir

tahun. Sementara penghasilan rutin justru mengalami

peningkatan seiring dengan kenaikan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) pada awal tahun.

Namun demikian, kinerja konsumsi yang meningkat ini

belum tercermin dari kinerja kredit perbankan. Kredit

konsumsi pada triwulan I 2017 tumbuh melambat

dengan level 8,76% (yoy), dari 9,11% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Perlambatan terjadi pada Kredit

Grafik 1.8 Perkembangan Inflasi Triwulanan dan TahunanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

5%, YOY

INFLASI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

%, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.24 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

NILAI IMPOR BARANG MODAL VOLUME IMPOR BARANG MODAL

100 %, YOY

I II III IV I II III IV I II2014 2015 2016

III IV I2017

NAIK TETAP TURUN

Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison) Grafik 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

III IV I2017

1,60 %, YOY

IV - 2016 I - 2017

Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi BerdasarkanSektor Usaha (SKDU)

TRIWULAN IV 2016TRIWULAN I 2017%, SBT

14 %, SBT %, YOY

SBT REALISASI INVESTASI (SKDU) PMTB - SKALA KANAN

III IV I2017

Pada sisi swasta, perlambatan investasi terkonfirmasi

dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), di mana

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan investasi

triwulan I 2017 sebesar 9,58% (yoy) lebih rendah dari

SBT triwulan IV 2016 yang sebesar 10,02% (yoy).

Perlambatan terjadi pada hampir seluruh sektor, kecuali

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; listrik, gas,

dan air bersih, serta pengangkutan dan komunikasi.

Hal tersebut juga tercermin pada hasil kegiatan liaison

pada triwulan laporan. Sejumlah 59,18% responden

mengkonfirmasi bahwa kegiatan investasi pada

triwulan berjalan relatif tetap, dan hanya 38,78%

responden yang menyatakan terdapat peningkatan

kegiatan investasi. Likert scale investasi triwulan I 2017

tercatat 0,67; menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 1,08. Kegiatan investasi yang

dilakukan lebih banyak bersifat investasi rutin meliputi

pemeliharaan dan peremajaan mesin rutin, peremajaan

sarana prasarana, serta pengadaan perlengkapan

operasional.

Kegiatan investasi rutin tersebut tercermin dari kinerja

impor barang modal yang masih tinggi. Pada triwulan I

2017, impor barang modal Jawa Tengah tercatat

tumbuh tinggi pada level 29,35% (yoy), meningkat

dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2016 yang

juga tinggi, yaitu 20,65% (yoy). Kegiatan impor ini

salah satunya didukung oleh nilai tukar Rupiah yang

masih mengalami apresiasi sejak triwulan III 2016. Pada

triwulan laporan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS

mengalami apresiasi 1,32% (yoy), walaupun tidak

setinggi apresiasi triwulan sebelumnya yang sebesar

3,80% (yoy).

Grafik 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

PMA PMDN

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

III IV I2017

Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga KreditInvestasi

RRT SUKU BUNGA KREDIT INVESTASI - SKALA KANAN KREDIT INVESTASI

40 %, YOY %

III IV I2017

Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Konstruksi dan PDRB InvestasiSumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

PDRB KONSTRUKSI PDRB INVESTASI

III IV I2017

%, YOY

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

III IV I2017

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap BrutoSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pada triwulan I 2017, investasi yang tercermin dari

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh

sebesar 5,50% (yoy), melambat dari triwulan yang lalu

yang tumbuh 6,09% (yoy). Secara triwulanan, investasi

tercatat turun 9,70% (qtq), lebih dalam dari penurunan

triwulan I 2016 yang sebesar 4,69% (qtq).

Pihak perbankan juga mengonfirmasi adanya

pelemahan pertumbuhan investasi pada periode

laporan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank

umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah

mengalami perlambatan menjadi 15,54% (yoy), dari

pertumbuhan 18,41% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Sementara itu, tren penurunan suku bunga kredit sejak

tahun 2014 sudah mulai berbalik arah dan mengalami

peningkatan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit

investasi triwulan I 2017 tercatat meningkat dari

10,15% menjadi 10,34%.

Perlambatan kinerja ini diindikasikan bersumber dari

investasi dalam bentuk bangunan. Kinerja investasi

bangunan terkonfirmasi dari pertumbuhan ekonomi

pada lapangan usaha konstruksi atau bangunan yang

melambat menjadi 4,70% (yoy) pada triwulan laporan,

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal,

perlambatan investasi diindikasikan terjadi pada

investasi yang berasal dalam negeri, sementara

pertumbuhan investasi dari pihak asing masih

mengalami peningkatan. Nilai penanaman modal

dalam negeri mengalami penurunan 5,74% (yoy),

setelah tumbuh 178,53% (yoy) pada triwulan lalu.

Sementara itu, nilai penanaman modal asing

mengalami peningkatan pertumbuhan dari -5,08%

(yoy) menjadi 144,05% (yoy).

NILAI IMPOR BARANG MODAL VOLUME IMPOR BARANG MODAL

100 %, YOY

III IV I2017

NAIK TETAP TURUN

Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison) Grafik 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

III IV I2017

1,60 %, YOY

IV - 2016 I - 2017

Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi BerdasarkanSektor Usaha (SKDU)

TRIWULAN IV 2016TRIWULAN I 2017%, SBT

14 %, SBT %, YOY

SBT REALISASI INVESTASI (SKDU) PMTB - SKALA KANAN

III IV I2017

Pada sisi swasta, perlambatan investasi terkonfirmasi

dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), di mana

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan investasi

triwulan I 2017 sebesar 9,58% (yoy) lebih rendah dari

SBT triwulan IV 2016 yang sebesar 10,02% (yoy).

Perlambatan terjadi pada hampir seluruh sektor, kecuali

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; listrik, gas,

dan air bersih, serta pengangkutan dan komunikasi.

Hal tersebut juga tercermin pada hasil kegiatan liaison

pada triwulan laporan. Sejumlah 59,18% responden

mengkonfirmasi bahwa kegiatan investasi pada

triwulan berjalan relatif tetap, dan hanya 38,78%

responden yang menyatakan terdapat peningkatan

kegiatan investasi. Likert scale investasi triwulan I 2017

tercatat 0,67; menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 1,08. Kegiatan investasi yang

dilakukan lebih banyak bersifat investasi rutin meliputi

pemeliharaan dan peremajaan mesin rutin, peremajaan

sarana prasarana, serta pengadaan perlengkapan

operasional.

Kegiatan investasi rutin tersebut tercermin dari kinerja

impor barang modal yang masih tinggi. Pada triwulan I

2017, impor barang modal Jawa Tengah tercatat

tumbuh tinggi pada level 29,35% (yoy), meningkat

dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2016 yang

juga tinggi, yaitu 20,65% (yoy). Kegiatan impor ini

salah satunya didukung oleh nilai tukar Rupiah yang

masih mengalami apresiasi sejak triwulan III 2016. Pada

triwulan laporan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS

mengalami apresiasi 1,32% (yoy), walaupun tidak

setinggi apresiasi triwulan sebelumnya yang sebesar

3,80% (yoy).

Grafik 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

PMA PMDN

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

III IV I2017

Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga KreditInvestasi

RRT SUKU BUNGA KREDIT INVESTASI - SKALA KANAN KREDIT INVESTASI

40 %, YOY %

III IV I2017

Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Konstruksi dan PDRB InvestasiSumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

PDRB KONSTRUKSI PDRB INVESTASI

III IV I2017

%, YOY

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

III IV I2017

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap BrutoSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pada triwulan I 2017, investasi yang tercermin dari

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh

sebesar 5,50% (yoy), melambat dari triwulan yang lalu

yang tumbuh 6,09% (yoy). Secara triwulanan, investasi

tercatat turun 9,70% (qtq), lebih dalam dari penurunan

triwulan I 2016 yang sebesar 4,69% (qtq).

Pihak perbankan juga mengonfirmasi adanya

pelemahan pertumbuhan investasi pada periode

laporan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank

umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah

mengalami perlambatan menjadi 15,54% (yoy), dari

Sementara itu, tren penurunan suku bunga kredit sejak

tahun 2014 sudah mulai berbalik arah dan mengalami

peningkatan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit

investasi triwulan I 2017 tercatat meningkat dari

10,15% menjadi 10,34%.

Perlambatan kinerja ini diindikasikan bersumber dari

investasi dalam bentuk bangunan. Kinerja investasi

bangunan terkonfirmasi dari pertumbuhan ekonomi

pada lapangan usaha konstruksi atau bangunan yang

melambat menjadi 4,70% (yoy) pada triwulan laporan,

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal,

perlambatan investasi diindikasikan terjadi pada

investasi yang berasal dalam negeri, sementara

pertumbuhan investasi dari pihak asing masih

mengalami peningkatan. Nilai penanaman modal

dalam negeri mengalami penurunan 5,74% (yoy),

setelah tumbuh 178,53% (yoy) pada triwulan lalu.

Sementara itu, nilai penanaman modal asing

mengalami peningkatan pertumbuhan dari -5,08%

(yoy) menjadi 144,05% (yoy).

PERTUMBUHAN TAHUNAN - SKALA KANANNILAI EKSPOR

%, YOYUSD JUTA

Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

PERTUMBUHAN TAHUNAN - SKALA KANANVOLUME EKSPOR

%, YOYJUTA TON

Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

%, YOY

300 JUTA TON

Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

%, YOY

500 USD JUTA

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

biaya produksi dan harga jual. Teknologi industri tekstil

di Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang relatif

tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti

Tiongkok dan Vietnam menyebabkan turunnya daya

saing komoditas dimaksud di pasar global.

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan

82) Jawa Tengah pada triwulan laporan relatif stabil

dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekpor

komoditas tersebut masih mencatatkan penurunan

sebesar 0,99% (yoy), tidak jauh berbeda dibandingkan

penurunan pada triwulan IV 2016 yang sebesar 1,01%

(yoy). Komoditas mebel masih mencatatkan penurunan

namun telah mengalami perbaikan dibandingkan

triwulan sebelumnya, yakni dari -11,52% (yoy) menjadi

-9,04% (yoy). Sementara itu, komoditas olahan kayu

dan gabus (SITC 63) menunjukan pertumbuhan positif

sebesar 6,27% (yoy) namun melambat dibandingkan

Berdasarkan hasil kegiatan liaison, beberapa tantangan

dalam ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu

diantaranya yaitu pergeseran preferensi masyarakat

menjadi mebel minimalis dan produk masal dengan

harga lebih murah. Lebih lanjut, untuk mebel outdoor,

terdapat produk substitusi dengan material selain kayu

seperti logam yang berdaya tahan tinggi untuk di luar

ruangan. Berdasarkan keterangan para pelaku usaha,

ekspor mebel outdoor memiliki pangsa relatif signifikan

di Jawa Tengah. Lebih lanjut, industri ini juga

mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku,

serta tenaga kerja.

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah

untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami

perubahan s ignif ikan dibandingkan per iode

sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan

pangsa masing-masing 26,72% dan 17,92%. Setelah

kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara

%, YOY

Grafik 1.25 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) PERTUMBUHAN BULANAN (QTQ)

III IV I2017

1.1.1.3.1. Ekspor Luar NegeriKinerja ekspor luar negeri pada triwulan I 2017 tumbuh

8,32% (yoy), melanjutkan tren perbaikan dari triwulan

IV 2016 yang mencatatkan pertumbuhan 3,13% (yoy).

Secara triwulanan, ekspor luar negeri pada triwulan

laporan tumbuh 3,99% (qtq) berbalik arah dari

penurunan 0,98% (qtq) pada triwulan yang sama pada

tahun sebelumnya.

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor

komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode

65 & 84) dengan pangsa pada triwulan laporan

mencapai 45,56%, serta kayu dan barang dari kayu

(SITC kode 63 & 82) dengan pangsa 20,69%. Selain

kedua komoditas tersebut, ekspor permesinan dan alat

transportasi (SITC kode 7), ekspor bahan makanan

(SITC kode 0), serta ekspor kimia (SITC kode 5) juga

turut berperan walaupun dengan pangsa masing-

masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini

relatif persisten selama beberapa tahun terakhir.

Nilai ekspor TPT (SITC 65 dan 84) menjadi pendorong

utama perbaikan ekspor Jawa Tengah pada triwulan

laporan dengan tingkat pertumbuhan 8,22% (yoy),

jauh lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,21% (yoy).

Peningkatan terutama berasal dari ekspor produk

tekstil seperti pakaian jadi atau garmen (SITC 84).

Ekspor pakaian jadi Jawa Tengah tumbuh 17,89% (yoy)

meningkat dari pertumbuhan triwulan IV 2016 yang

sebesar 8,80% (yoy). Ekspor komoditas ini secara

konsisten mencatatkan pertumbuhan selama hampir 5

tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan di

beberapa periode. Industri ini merupakan industri yang

bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan harga

jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja. Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah yang

bersaing, dan disertai dengan peningkatan kondisi

ekonomi negara tujuan utama ekspor mendorong

kinerja ekspor industri ini meningkat lebih tinggi. Sebaliknya, ekspor tekstil dalam bentuk benang dan

kain tekstil (SITC 65) mengalami penurunan sebesar

13,28% (yoy), lebih dalam dari penurunan triwulan lalu

yang sebesar 7,31% (yoy). Komoditas ini telah

mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2015.

Berdasarkan hasil kegiatan liaison yang dilakukan Bank

Indonesia, persaingan di pasar global, terutama pada

aspek harga, merupakan masalah utama dalam ekspor

komoditas tersebut. Dengan sifat industri tekstil

(benang dan kain) yang bersifat padat modal, teknologi

menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan

45,56% 20,69% 5,07% 3,21% 6,61% 18,86%

43,24% 21,98% 6,65% 2,97% 7,01% 18,15%

Grafik 1.26 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

TPT (SITC 65,84) MEBEL DAN KAYU OLAHAN (SITC 63, 82) BAHAN MAKANAN (SITC 0) KIMIA (SITC 5)APERMESINAN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7) LAINNYA

I - 2017

IV - 2016

PERTUMBUHAN TAHUNAN - SKALA KANANNILAI EKSPOR

%, YOYUSD JUTA

Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

%, YOYJUTA TON

Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

%, YOY

300 JUTA TON

Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

%, YOY

500 USD JUTA

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

biaya produksi dan harga jual. Teknologi industri tekstil

di Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang relatif

tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti

Tiongkok dan Vietnam menyebabkan turunnya daya

saing komoditas dimaksud di pasar global.

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan

82) Jawa Tengah pada triwulan laporan relatif stabil

dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekpor

komoditas tersebut masih mencatatkan penurunan

sebesar 0,99% (yoy), tidak jauh berbeda dibandingkan

penurunan pada triwulan IV 2016 yang sebesar 1,01%

(yoy). Komoditas mebel masih mencatatkan penurunan

namun telah mengalami perbaikan dibandingkan

triwulan sebelumnya, yakni dari -11,52% (yoy) menjadi

-9,04% (yoy). Sementara itu, komoditas olahan kayu

dan gabus (SITC 63) menunjukan pertumbuhan positif

sebesar 6,27% (yoy) namun melambat dibandingkan

Berdasarkan hasil kegiatan liaison, beberapa tantangan

dalam ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu

diantaranya yaitu pergeseran preferensi masyarakat

menjadi mebel minimalis dan produk masal dengan

harga lebih murah. Lebih lanjut, untuk mebel outdoor,

terdapat produk substitusi dengan material selain kayu

seperti logam yang berdaya tahan tinggi untuk di luar

ruangan. Berdasarkan keterangan para pelaku usaha,

ekspor mebel outdoor memiliki pangsa relatif signifikan

di Jawa Tengah. Lebih lanjut, industri ini juga

mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku,

serta tenaga kerja.

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah

untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami

perubahan s ignif ikan dibandingkan per iode

sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan

pangsa masing-masing 26,72% dan 17,92%. Setelah

kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara

%, YOY

Grafik 1.25 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) PERTUMBUHAN BULANAN (QTQ)

III IV I2017

1.1.1.3.1. Ekspor Luar NegeriKinerja ekspor luar negeri pada triwulan I 2017 tumbuh

8,32% (yoy), melanjutkan tren perbaikan dari triwulan

IV 2016 yang mencatatkan pertumbuhan 3,13% (yoy).

Secara triwulanan, ekspor luar negeri pada triwulan

laporan tumbuh 3,99% (qtq) berbalik arah dari

penurunan 0,98% (qtq) pada triwulan yang sama pada

tahun sebelumnya.

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor

komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode

65 & 84) dengan pangsa pada triwulan laporan

mencapai 45,56%, serta kayu dan barang dari kayu

(SITC kode 63 & 82) dengan pangsa 20,69%. Selain

kedua komoditas tersebut, ekspor permesinan dan alat

transportasi (SITC kode 7), ekspor bahan makanan

(SITC kode 0), serta ekspor kimia (SITC kode 5) juga

turut berperan walaupun dengan pangsa masing-

masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini

relatif persisten selama beberapa tahun terakhir.

Nilai ekspor TPT (SITC 65 dan 84) menjadi pendorong

utama perbaikan ekspor Jawa Tengah pada triwulan

laporan dengan tingkat pertumbuhan 8,22% (yoy),

jauh lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,21% (yoy).

Peningkatan terutama berasal dari ekspor produk

tekstil seperti pakaian jadi atau garmen (SITC 84).

Ekspor pakaian jadi Jawa Tengah tumbuh 17,89% (yoy)

meningkat dari pertumbuhan triwulan IV 2016 yang

sebesar 8,80% (yoy). Ekspor komoditas ini secara

konsisten mencatatkan pertumbuhan selama hampir 5

tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan di

beberapa periode. Industri ini merupakan industri yang

bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan harga

jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja. Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah yang

bersaing, dan disertai dengan peningkatan kondisi

ekonomi negara tujuan utama ekspor mendorong

kinerja ekspor industri ini meningkat lebih tinggi. Sebaliknya, ekspor tekstil dalam bentuk benang dan

kain tekstil (SITC 65) mengalami penurunan sebesar

13,28% (yoy), lebih dalam dari penurunan triwulan lalu

yang sebesar 7,31% (yoy). Komoditas ini telah

mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2015.

Berdasarkan hasil kegiatan liaison yang dilakukan Bank

Indonesia, persaingan di pasar global, terutama pada

aspek harga, merupakan masalah utama dalam ekspor

komoditas tersebut. Dengan sifat industri tekstil

(benang dan kain) yang bersifat padat modal, teknologi

menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan

45,56% 20,69% 5,07% 3,21% 6,61% 18,86%

43,24% 21,98% 6,65% 2,97% 7,01% 18,15%

TPT (SITC 65,84) MEBEL DAN KAYU OLAHAN (SITC 63, 82) BAHAN MAKANAN (SITC 0) KIMIA (SITC 5)APERMESINAN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7) LAINNYA

I - 2017

IV - 2016

1.1.1.3.2. Impor Luar NegeriKinerja impor luar negeri Jawa Tengah masih

melanjutkan tren perbaikan sejak triwulan IV 2016. Pada

triwulan laporan, pertumbuhan komponen ini tercatat

27,27% (yoy), melonjak tinggi dari pertumbuhan

triwulan IV 2016 yang sebesar 2,59% (yoy). Tingginya

pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari kinerja impor

triwulan I 2016 yang secara triwulanan mencatatkan

kontraksi dalam sebesar 14,68% (qtq), sementara pada

triwulan laporan terjadi pertumbuhan 3,99% (qtq).

Peningkatan kinerja impor luar negeri terjadi baik pada

komoditas migas maupun nonmigas. Impor komoditas

migas pada triwulan laporan mencatatkan pangsa

sebesar 44,47% dari total impor Jawa Tengah,

sementara pangsa impor nonmigas sebesar 55,57%.

Pangsa impor komoditas migas menurun selama

beberapa tahun terakhir didorong oleh penurunan

harga minyak dunia. Sebelum tahun 2015, impor luar

negeri Jawa Tengah lebih didominasi oleh komoditas

migas.

Walaupun mengalami penurunan pangsa, impor

komoditas migas di Jawa Tengah masih memiliki peran

signifikan, terkait dengan kilang minyak PT Pertamina

di Cilacap. Unit pengolahan ini memasok sekitar 34%

kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di

Pulau Jawa.

Seiring dengan tren penurunan harga minyak sejak

akhir 2014, impor luar negeri untuk komoditas migas

terus mengalami penurunan secara nominal, dengan

penurunan pada triwulan lalu adalah sebesar 11,43%

(yoy). Setelah penurunan selama lebih dari dua tahun,

pada triwulan I 2017, impor luar negeri mencatatkan

pertumbuhan tinggi sebesar 53,67% (yoy). Lonjakan ini

seiring dengan perbaikan harga minyak dunia hingga

mencapai rata-rata sebesar USD51,70/barel pada

periode tersebut dari sebelumnya dengan rata-rata

harga adalah sebesar USD49,16/barel.

Lebih lanjut, impor komoditas nonmigas Jawa Tengah

dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut

utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu

bahan baku dengan pangsa mencapai 68,18% dari

total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang

modal dengan pangsa 21,69%. Sementara itu, impor

barang konsumsi hanya memiliki pangsa 10,13%.

Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode

sebelumnya.

Grafik 1.37 Perkembangan Impor Jawa TengahSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4,500 USD JUTA

NONMIGASMIGAS

Grafik 1.38 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa Tengah Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

NONMIGAS MIGAS TOTAL

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.36Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.35 Cadangan Devisa Tiongkok Sumber : Bloomberg

Grafik 1.33 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika SerikatSumber : Fred, Bloomberg

%, YOY

Grafik 1.32 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

AS TIONGKOK EROPA JEPANG ASEAN-40

III IV I2016

II III IV I2017

tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu

Jepang (10,44%), Tiongkok (10,11%), dan ASEAN

(7,34%). Pada tr iwulan laporan, perbaikan

pertumbuhan ekspor khususnya terjadi dengan negara

tujuan Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN. Sementara

itu ekspor ke negara tujuan utama lainnya yaitu

Tiongkok dan Jepang mengalami penurunan kinerja.

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan

negara tujuan dengan pangsa terbesar tumbuh tinggi

sebesar 21,78% (yoy) pada triwulan laporan, jauh

membaik dari pertumbuhan 9,37% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Perbaikan ini seiring dengan membaiknya

perekonomian negara tersebut, terutama pada kinerja

konsumsi yang ditunjang oleh perbaikan kondisi

ketenagakerjaan dan penghasilan.

Selain itu, ekspor ke Eropa juga mencatatkan perbaikan

signifikan, yaitu dari pertumbuhan 1,91% (yoy) pada

triwulan IV 2016 menjadi 7,00% (yoy) pada triwulan

laporan. Perbaikan in i juga seja lan dengan

perekonomian Eropa yang membaik pada sejak akhir

2016, khususnya pada konsumsi dan ekspor.

Sebaliknya, ekspor dengan mitra dagang Tiongkok

mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan

laporan, yakni sebesar 12,04% (yoy) setelah

mengalami pertumbuhan 5,71% (yoy) pada triwulan IV

2016. Hal ini sejalan dengan perekonomian Tiongkok

yang ditengarai masih melanjutkan tren pelemahan,

yang tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang

terus meningkat, serta cadangan devisa yang semakin

menurun.

Grafik 1.34 Rasio Utang terhadap PDB TiongkokSumber: BIS, Bloomberg, diolah

I - 2017

IV - 2016

ASEANUSA EROPA JEPANG TIONGKOK LAINNYA

%% % % % %

%% % % % %27.86 7.6112.84 9.9015.47 26.33

29,93 7,2411,93 8,1717,63 25,09

1.1.1.3.2. Impor Luar NegeriKinerja impor luar negeri Jawa Tengah masih

melanjutkan tren perbaikan sejak triwulan IV 2016. Pada

triwulan laporan, pertumbuhan komponen ini tercatat

27,27% (yoy), melonjak tinggi dari pertumbuhan

triwulan IV 2016 yang sebesar 2,59% (yoy). Tingginya

pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari kinerja impor

triwulan I 2016 yang secara triwulanan mencatatkan

kontraksi dalam sebesar 14,68% (qtq), sementara pada

triwulan laporan terjadi pertumbuhan 3,99% (qtq).

Peningkatan kinerja impor luar negeri terjadi baik pada

komoditas migas maupun nonmigas. Impor komoditas

migas pada triwulan laporan mencatatkan pangsa

sebesar 44,47% dari total impor Jawa Tengah,

sementara pangsa impor nonmigas sebesar 55,57%.

Pangsa impor komoditas migas menurun selama

beberapa tahun terakhir didorong oleh penurunan

harga minyak dunia. Sebelum tahun 2015, impor luar

negeri Jawa Tengah lebih didominasi oleh komoditas

migas.

Walaupun mengalami penurunan pangsa, impor

komoditas migas di Jawa Tengah masih memiliki peran

signifikan, terkait dengan kilang minyak PT Pertamina

di Cilacap. Unit pengolahan ini memasok sekitar 34%

kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di

Pulau Jawa.

Seiring dengan tren penurunan harga minyak sejak

akhir 2014, impor luar negeri untuk komoditas migas

terus mengalami penurunan secara nominal, dengan

penurunan pada triwulan lalu adalah sebesar 11,43%

(yoy). Setelah penurunan selama lebih dari dua tahun,

pada triwulan I 2017, impor luar negeri mencatatkan

pertumbuhan tinggi sebesar 53,67% (yoy). Lonjakan ini

seiring dengan perbaikan harga minyak dunia hingga

mencapai rata-rata sebesar USD51,70/barel pada

periode tersebut dari sebelumnya dengan rata-rata

harga adalah sebesar USD49,16/barel.

Lebih lanjut, impor komoditas nonmigas Jawa Tengah

dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut

utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu

bahan baku dengan pangsa mencapai 68,18% dari

total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang

modal dengan pangsa 21,69%. Sementara itu, impor

barang konsumsi hanya memiliki pangsa 10,13%.

Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode

sebelumnya.

Grafik 1.37 Perkembangan Impor Jawa TengahSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4,500 USD JUTA

NONMIGASMIGAS

Grafik 1.38 Pertumbuhan Tahunan Impor Nonmigas Jawa Tengah Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

NONMIGAS MIGAS TOTAL

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.36Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.35 Cadangan Devisa Tiongkok Sumber : Bloomberg

Grafik 1.33 Perkembangan Ketenagakerjaan Amerika SerikatSumber : Fred, Bloomberg

%, YOY

Grafik 1.32 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

AS TIONGKOK EROPA JEPANG ASEAN-40

III IV I2016

II III IV I2017

tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu

Jepang (10,44%), Tiongkok (10,11%), dan ASEAN

(7,34%). Pada tr iwulan laporan, perbaikan

pertumbuhan ekspor khususnya terjadi dengan negara

tujuan Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN. Sementara

itu ekspor ke negara tujuan utama lainnya yaitu

Tiongkok dan Jepang mengalami penurunan kinerja.

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan

negara tujuan dengan pangsa terbesar tumbuh tinggi

sebesar 21,78% (yoy) pada triwulan laporan, jauh

membaik dari pertumbuhan 9,37% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Perbaikan ini seiring dengan membaiknya

perekonomian negara tersebut, terutama pada kinerja

konsumsi yang ditunjang oleh perbaikan kondisi

ketenagakerjaan dan penghasilan.

Selain itu, ekspor ke Eropa juga mencatatkan perbaikan

signifikan, yaitu dari pertumbuhan 1,91% (yoy) pada

triwulan IV 2016 menjadi 7,00% (yoy) pada triwulan

laporan. Perbaikan in i juga seja lan dengan

perekonomian Eropa yang membaik pada sejak akhir

2016, khususnya pada konsumsi dan ekspor.

Sebaliknya, ekspor dengan mitra dagang Tiongkok

mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan

laporan, yakni sebesar 12,04% (yoy) setelah

mengalami pertumbuhan 5,71% (yoy) pada triwulan IV

2016. Hal ini sejalan dengan perekonomian Tiongkok

yang ditengarai masih melanjutkan tren pelemahan,

yang tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang

terus meningkat, serta cadangan devisa yang semakin

menurun.

Grafik 1.34 Rasio Utang terhadap PDB TiongkokSumber: BIS, Bloomberg, diolah

I - 2017

IV - 2016

ASEANUSA EROPA JEPANG TIONGKOK LAINNYA

%% % % % %

%% % % % %27.86 7.6112.84 9.9015.47 26.33

29,93 7,2411,93 8,1717,63 25,09

Grafik 1.46 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor AntardaerahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)

III IV I2016

II III IV I2017

%, YOY

AMERIKA SERIKAT ASEAN TIONGKOK EROPA

Grafik 1.45 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Negara Asal

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Negara Asal

ASEANASTIONGKOK EROPA

IV - 2016

I - 2017

LAINNYA

Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

%%% % %7,22 8,8742,93 6,62 34,37

%%% % %10,36 10,2336,52 7,75 35,14

LAINNYAEROPATIONGKOKASEANAMERIKA SERIKAT

1,800 USD JUTA

III IV I2016

II III IV I2017

1.1.1.4. Net Ekspor AntardaerahPada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh

39,77% (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan IV

2016 yang sebesar 59,79% (yoy). Perlambatan

diindikasikan berasal dari peningkatan impor

antardaerah, sementara ekspor antardaerah mengalami

peningkatan.

Meningkatnya impor antardaerah seiring dengan

konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat pada triwulan

laporan. Selain itu, peningkatan juga ditengarai berasal

dari industri yang melakukan pembelian bahan baku dari

daerah lain dalam rangka kegiatan penambahan stok.

Sementara itu, sejalan dengan musim panen yang

mencapai puncaknya pada triwulan I 2017, ekspor

antardaerah berupa komoditas bahan makanan

mencatatkan peningkatan. Provinsi Jawa Tengah

merupakan salah satu lumbung pangan nasional

sehingga pangsa komoditas bahan makanan dalam

ekspor antardaerah cukup signifikan. Hal tersebut

khususnya bagi komoditas beras, sementara komoditas

hortikultura cenderung mengalami penurunan kinerja

akibat tingginya curah hujan.

Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari tiga

lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan

(34,95%); pertanian, kehutanan dan perikanan

(14,68%); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi

mobil-sepeda motor (13,63%). Komposisi ini tidak

banyak mengalami perubahan dar i per iode

sebelumnya.

Perlambatan lapangan usaha pertambangan dan

penggalian merupakan akibat dari berakhirnya dampak

peningkatan kapasitas penggalian Blok Cepu pada

tahun 2016. Selanjutnya, perlambatan lapangan usaha

konstruksi sejalan dengan kinerja investasi yang belum

optimal di awal tahun.

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

100 %, YOY

BARANG MODAL BAHAN BAKU BARANG KONSUMSI

Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

100 %, YOY

TPT (SITC 26 & 65) BAHAN MAKANAN (SITC 0) MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

1,800 USD JUTA

BAHAN BAKUBARANG MODALBARANG KONSUMSI

Grafik 1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran

III IV I2016

II III IV I2017

Secara nilai, peningkatan kinerja impor nonmigas

terutama berasal dari impor bahan baku dan barang

modal. Sementara itu, impor barang konsumsi

mengalami perlambatan. Pertumbuhan impor bahan

baku meningkat menjadi 17,01% (yoy) pada triwulan I

2017 dari 12,96% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Peningkatan ditengarai merupakan dampak dari

membaiknya kinerja ekspor garmen atau pakaian jadi

yang memiliki kandungan bahan baku impor tinggi.

Impor bahan baku untuk komoditas tersebut,

khususnya benang dan kain (SITC 65) tercatat tumbuh

26,54% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dari

triwulan sebelumnya 13,41% (yoy). Selain itu, impor

bahan baku untuk industri makanan juga tercatat

meningkat.

Impor barang modal juga mengalami peningkatan

pertumbuhan, yaitu dari 20,65% (yoy) pada triwulan IV

2016 menjadi 29,35% (yoy). Impor ini salah satunya

dalam bentuk mesin dalam rangka peremajaan atau

penambahan mesin pabrik. Komoditas mesin dan alat

transportasi (SITC kode 7) tumbuh 26,29% (yoy) pada

triwulan laporan, meningkat dari pertumbuhan

25,92% (yoy) pada triwulan lalu.

Sementara itu, impor barang konsumsi mengalami

perlambatan, walaupun masih tumbuh dengan level

yang tinggi. Impor kelompok komoditas ini tumbuh

13,93% (yoy), setelah tumbuh 28,69% (yoy) pada

periode sebelumnya. Tingginya pertumbuhan impor

barang konsumsi ini bergerak seiring dengan kinerja

konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat, dan didukung

dengan nilai tukar yang relatif terjaga.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah

terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa

36,52%. Selain Tiongkok, negara mitra dagang lainnya

yaitu Amerika Serikat (10,36%), ASEAN (10,23%), dan

Eropa (7,75%). Mitra dagang utama ini tidak banyak

berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan,

pertumbuhan impor meningkat pada impor dengan

dari seluruh negara tujuan utama selain Tiongkok.

Grafik 1.39 Struktur Impor Nonmigas Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran

BARANG MODALBAHAN BAKU BARANG KONSUMSI

IV - 2016

I - 2017

67,57% 22,72% 9,71%

68,18% 21,69% 10,13%

Grafik 1.46 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor AntardaerahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

%, YOY

AMERIKA SERIKAT ASEAN TIONGKOK EROPA

Grafik 1.45 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Negara Asal

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Negara Asal

ASEANASTIONGKOK EROPA

IV - 2016

I - 2017

LAINNYA

Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

%%% % %7,22 8,8742,93 6,62 34,37

%%% % %10,36 10,2336,52 7,75 35,14

LAINNYAEROPATIONGKOKASEANAMERIKA SERIKAT

1,800 USD JUTA

III IV I2016

II III IV I2017

1.1.1.4. Net Ekspor AntardaerahPada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh

39,77% (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan IV

2016 yang sebesar 59,79% (yoy). Perlambatan

diindikasikan berasal dari peningkatan impor

antardaerah, sementara ekspor antardaerah mengalami

peningkatan.

Meningkatnya impor antardaerah seiring dengan

konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat pada triwulan

laporan. Selain itu, peningkatan juga ditengarai berasal

dari industri yang melakukan pembelian bahan baku dari

daerah lain dalam rangka kegiatan penambahan stok.

Sementara itu, sejalan dengan musim panen yang

mencapai puncaknya pada triwulan I 2017, ekspor

antardaerah berupa komoditas bahan makanan

mencatatkan peningkatan. Provinsi Jawa Tengah

merupakan salah satu lumbung pangan nasional

sehingga pangsa komoditas bahan makanan dalam

ekspor antardaerah cukup signifikan. Hal tersebut

khususnya bagi komoditas beras, sementara komoditas

hortikultura cenderung mengalami penurunan kinerja

akibat tingginya curah hujan.

Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari tiga

lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan

(34,95%); pertanian, kehutanan dan perikanan

(14,68%); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi

mobil-sepeda motor (13,63%). Komposisi ini tidak

banyak mengalami perubahan dar i per iode

sebelumnya.

Perlambatan lapangan usaha pertambangan dan

penggalian merupakan akibat dari berakhirnya dampak

peningkatan kapasitas penggalian Blok Cepu pada

tahun 2016. Selanjutnya, perlambatan lapangan usaha

konstruksi sejalan dengan kinerja investasi yang belum

optimal di awal tahun.

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

100 %, YOY

BARANG MODAL BAHAN BAKU BARANG KONSUMSI

Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

100 %, YOY

TPT (SITC 26 & 65) BAHAN MAKANAN (SITC 0) MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

1,800 USD JUTA

BAHAN BAKUBARANG MODALBARANG KONSUMSI

Grafik 1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran

III IV I2016

II III IV I2017

Secara nilai, peningkatan kinerja impor nonmigas

terutama berasal dari impor bahan baku dan barang

modal. Sementara itu, impor barang konsumsi

mengalami perlambatan. Pertumbuhan impor bahan

baku meningkat menjadi 17,01% (yoy) pada triwulan I

2017 dari 12,96% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Peningkatan ditengarai merupakan dampak dari

membaiknya kinerja ekspor garmen atau pakaian jadi

yang memiliki kandungan bahan baku impor tinggi.

Impor bahan baku untuk komoditas tersebut,

khususnya benang dan kain (SITC 65) tercatat tumbuh

26,54% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dari

triwulan sebelumnya 13,41% (yoy). Selain itu, impor

bahan baku untuk industri makanan juga tercatat

meningkat.

Impor barang modal juga mengalami peningkatan

pertumbuhan, yaitu dari 20,65% (yoy) pada triwulan IV

2016 menjadi 29,35% (yoy). Impor ini salah satunya

dalam bentuk mesin dalam rangka peremajaan atau

penambahan mesin pabrik. Komoditas mesin dan alat

transportasi (SITC kode 7) tumbuh 26,29% (yoy) pada

triwulan laporan, meningkat dari pertumbuhan

25,92% (yoy) pada triwulan lalu.

Sementara itu, impor barang konsumsi mengalami

perlambatan, walaupun masih tumbuh dengan level

yang tinggi. Impor kelompok komoditas ini tumbuh

13,93% (yoy), setelah tumbuh 28,69% (yoy) pada

periode sebelumnya. Tingginya pertumbuhan impor

barang konsumsi ini bergerak seiring dengan kinerja

konsumsi Jawa Tengah yang masih kuat, dan didukung

dengan nilai tukar yang relatif terjaga.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah

terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa

36,52%. Selain Tiongkok, negara mitra dagang lainnya

yaitu Amerika Serikat (10,36%), ASEAN (10,23%), dan

Eropa (7,75%). Mitra dagang utama ini tidak banyak

berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan,

pertumbuhan impor meningkat pada impor dengan

dari seluruh negara tujuan utama selain Tiongkok.

Grafik 1.39 Struktur Impor Nonmigas Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran

BARANG MODALBAHAN BAKU BARANG KONSUMSI

IV - 2016

I - 2017

67,57% 22,72% 9,71%

68,18% 21,69% 10,13%

LUAS PANENLUAS TANAM

HEKTAR

Grafik 1.48 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

III IV I2016

II III IV I2017

KATEGORI

Tabel 1.7. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016**

2017**

* Angka Sementara **Angka Sangat SementaraSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

JASA PENDIDIKAN

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

JASA LAINNYA

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

masih tumbuh tinggi di level 9,42% (yoy), setelah

mencatatkan pertumbuhan 8,75% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Secara triwulanan, lapangan usaha ini

mengalami pertumbuhan 20,77% (qtq), sedikit lebih

tinggi dibandingkan capaian triwulan yang sama pada

tahun sebelumnya (20,03%; qtq).

Peningkatan aktivitas di sektor ini terkonfirmasi dari

pertumbuhan kredit sektor pertanian yang meningkat

menjadi 20,12% (yoy) pada triwulan I 2017 dari 9,65%

(yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini juga disertai dengan

membaiknya kualitas kredit sektor tersebut yang

tercermin dari penurunan rasio Non Performing Loan

(NPL) menjadi 9,16% pada triwulan laporan dari

10,17% pada triwulan IV 2016.

1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

Kinerja baik sektor pertanian pada triwulan I 2017

utamanya didukung oleh anomali cuaca La Nina yang

terjadi pada semester II 2016. Tingginya curah hujan

pada periode tersebut diperkirakan dapat semakin

mendorong kinerja pertanian khususnya untuk

tanaman padi, jagung, buah, dan sayur. Produksi padi

pada periode laporan mencatatkan pertumbuhan

sebesar 40,59% (yoy), relatif stabil pada level yang

tinggi setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh

41,28% (yoy). Angka produksi ini juga terkonfirmasi

dengan harga beras di pasar konsumen yang relatif

stabil, bahkan mengalami deflasi 3,69% (yoy) pada

akhir triwulan laporan.

KATEGORI

Tabel 1.5. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016**

KATEGORI

Tabel 1.6. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016**

2017**

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

JASA PENDIDIKAN

JASA LAINNYA

140.435

19.654

329.025

93.450

124.943

27.668

27.788

28.403

25.535

15.037

26.406

38.446

13.681

922.471

38.363

85.862

24.707

31.810

10.089

243.211

41.499

87.941

25.220

33.001

10.271

251.044

45.207

89.961

26.065

34.937

10.300

262.141

32.132

91.756

27.415

35.206

11.329

255.455

157.202

22.930

355.520

103.406

134.953

31.820

30.968

30.511

28.846

16.749

28.926

41.989

14.637

1.011.851

38.818

91.321

26.732

35.547

11.482

262.469

43.020

94.003

27.509

35.991

11.493

271.567

47.548

96.269

28.480

36.659

11.787

282.117

34.976

98.631

29.535

38.025

11.860

275.877

164.362

26.887

380.224

112.256

146.222

33.958

34.778

33.075

32.596

18.172

31.233

46.623

16.659

1.092.031

41.620

99.116

28.464

38.638

12.109

283.571

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

JASA PENDIDIKAN

JASA LAINNYA

107.793

15.567

271.527

76.682

110.899

24.868

23.472

30.130

20.107

13.777

21.076

27.266

11.918

27.941

69.374

19.580

27.526

30.614

70.461

19.858

28.393

32.449

71.683

20.462

29.675

22.823

73.058

21.386

29.705

113.826

16.041

284.576

81.286

115.299

26.808

25.064

33.001

21.719

14.822

22.195

29.324

12.300

27.395

72.143

20.763

29.662

30.607

73.840

21.339

30.007

33.429

74.684

22.020

30.263

24.820

75.560

22.754

31.249

116.251

19.045

296.227

86.875

121.181

28.592

26.669

35.743

23.821

15.829

22.720

31.564

13.360

29.975

75.107

21.739

31.201

764.959 196.024 200.969 207.656 202.126 806.775 205.987 212.435 218.068 212.894 849.384 216.707

Sementara itu, lapangan usaha utama Provinsi Jawa

Tengah, meliputi industri pengolahan; dan pertanian

justru mengalami peningkatan, sedangkan lapangan

usaha perdagangan tumbuh relatif stabil. Peningkatan

kinerja industri pengolahan didukung oleh permintaan

domestik yang masih kuat maupun ekspor yang mulai

membaik. Selajutnya, peningkatan kinerja pertanian

didorong oleh meningkatnya hasil panen tanaman

pangan, terutama padi.

LUAS PANENLUAS TANAM

HEKTAR

Grafik 1.48 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

III IV I2016

II III IV I2017

KATEGORI

Tabel 1.7. Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016**

2017**

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

JASA PENDIDIKAN

JASA LAINNYA

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

masih tumbuh tinggi di level 9,42% (yoy), setelah

mencatatkan pertumbuhan 8,75% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Secara triwulanan, lapangan usaha ini

mengalami pertumbuhan 20,77% (qtq), sedikit lebih

tinggi dibandingkan capaian triwulan yang sama pada

tahun sebelumnya (20,03%; qtq).

Peningkatan aktivitas di sektor ini terkonfirmasi dari

pertumbuhan kredit sektor pertanian yang meningkat

menjadi 20,12% (yoy) pada triwulan I 2017 dari 9,65%

(yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini juga disertai dengan

membaiknya kualitas kredit sektor tersebut yang

tercermin dari penurunan rasio Non Performing Loan

(NPL) menjadi 9,16% pada triwulan laporan dari

10,17% pada triwulan IV 2016.

1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

Kinerja baik sektor pertanian pada triwulan I 2017

utamanya didukung oleh anomali cuaca La Nina yang

terjadi pada semester II 2016. Tingginya curah hujan

pada periode tersebut diperkirakan dapat semakin

mendorong kinerja pertanian khususnya untuk

tanaman padi, jagung, buah, dan sayur. Produksi padi

pada periode laporan mencatatkan pertumbuhan

sebesar 40,59% (yoy), relatif stabil pada level yang

tinggi setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh

41,28% (yoy). Angka produksi ini juga terkonfirmasi

dengan harga beras di pasar konsumen yang relatif

stabil, bahkan mengalami deflasi 3,69% (yoy) pada

akhir triwulan laporan.

KATEGORI

Tabel 1.5. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016**

KATEGORI

Tabel 1.6. PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

20142015*

I II III IV2015*

2016**

I II III IV2016**

2017**

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

JASA PENDIDIKAN

JASA LAINNYA

140.435

19.654

329.025

93.450

124.943

27.668

27.788

28.403

25.535

15.037

26.406

38.446

13.681

922.471

38.363

85.862

24.707

31.810

10.089

243.211

41.499

87.941

25.220

33.001

10.271

251.044

45.207

89.961

26.065

34.937

10.300

262.141

32.132

91.756

27.415

35.206

11.329

255.455

157.202

22.930

355.520

103.406

134.953

31.820

30.968

30.511

28.846

16.749

28.926

41.989

14.637

1.011.851

38.818

91.321

26.732

35.547

11.482

262.469

43.020

94.003

27.509

35.991

11.493

271.567

47.548

96.269

28.480

36.659

11.787

282.117

34.976

98.631

29.535

38.025

11.860

275.877

164.362

26.887

380.224

112.256

146.222

33.958

34.778

33.075

32.596

18.172

31.233

46.623

16.659

1.092.031

41.620

99.116

28.464

38.638

12.109

283.571

INDUSTRI PENGOLAHAN

KONSTRUKSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

JASA PENDIDIKAN

JASA LAINNYA

107.793

15.567

271.527

76.682

110.899

24.868

23.472

30.130

20.107

13.777

21.076

27.266

11.918

27.941

69.374

19.580

27.526

30.614

70.461

19.858

28.393

32.449

71.683

20.462

29.675

22.823

73.058

21.386

29.705

113.826

16.041

284.576

81.286

115.299

26.808

25.064

33.001

21.719

14.822

22.195

29.324

12.300

27.395

72.143

20.763

29.662

30.607

73.840

21.339

30.007

33.429

74.684

22.020

30.263

24.820

75.560

22.754

31.249

116.251

19.045

296.227

86.875

121.181

28.592

26.669

35.743

23.821

15.829

22.720

31.564

13.360

29.975

75.107

21.739

31.201

764.959 196.024 200.969 207.656 202.126 806.775 205.987 212.435 218.068 212.894 849.384 216.707

Sementara itu, lapangan usaha utama Provinsi Jawa

Tengah, meliputi industri pengolahan; dan pertanian

justru mengalami peningkatan, sedangkan lapangan

usaha perdagangan tumbuh relatif stabil. Peningkatan

kinerja industri pengolahan didukung oleh permintaan

domestik yang masih kuat maupun ekspor yang mulai

membaik. Selajutnya, peningkatan kinerja pertanian

didorong oleh meningkatnya hasil panen tanaman

pangan, terutama padi.

Grafik 1.54 Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian JadiSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

INDUSTRI BESAR SEDANG INDSTRI MIKRO KECIL

%, YOY TRIWULAN IV 2016 TRIWULAN I 2017

INDUSTRIMAKANAN

INDUSTRI TEKSTIL

INDUSTRIPAKAIAN JADI

INDUSTRI TEKSTIL

Grafik 1.55 Pertumbuhan Industri Kayu dan FurniturSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

INDUSTRI BESAR SEDANG INDUSTRI MIKRO KECIL

INDUSTRIKAYU

INDUSTRIFURNITUR

INDUSTRIKAYU

INDUSTRIFURNITUR

Grafik 1.53 Pertumbuhan Industri Makanan dan MinumanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

INDUSTRIMAKANAN

INDUSTRIMINUMAN

INDUSTRIMAKANAN

INDUSTRIMINUMAN

Selanjutnya, perbaikan ekonomi global mendorong

kinerja industri dengan orientasi ekspor, yaitu industri

tekstil dan produk tekstil, serta industri kayu dan barang

dari kayu. Peningkatan kinerja tekstil dan produk tekstil

terutama terlihat pada skala besar dan sedang sebagai

pelaku eksportir utama, sementara industri tekstil

berskala mikro dan kecil lebih berorientasi domestik.

Perbaikan kinerja industri kayu juga dialami oleh skala

industri besar dan sedang, sementara industri furnitur

membaik pada skala industri mikro kecil. Hal ini juga

dikonfirmasi dari hasil survei industri manufaktur besar

sedang dan industri manufaktur mikro kecil yang

dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, secara detil dapat dilihat bahwa

berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

yang dilakukan Bank Indonesia, terindikasi adanya

peningkatan utilitas kapasitas produksi. Penggunaan

kapasitas produksi industri pengolahan periode laporan

tecatat 78,72%; meningkat dari 75,11% pada periode

sebelumnya. Peningkatan terutama berasal dari

industri alat angkut, mesin, dan peralatannya; industri

semen dan barang galian non logam; industri kertas

dan barang dari kertas; serta industri barang lainnya.

Sementara itu, penggunaan kapasitas produksi industri

utama Jawa Tengah, yaitu industri makanan, minuman,

dan tembakau tercatat relatif stabil.

Masih kuatnya permintaan domestik mendorong

kinerja industri manufaktur di Jawa Tengah yang

berorientasi domestik, khususnya industri makanan

dan minuman. Selain itu, berdasarkan hasil FGD,

terdapat indikasi bahwa industri tersebut juga sudah

mulai melakukan kegiatan penambahan stok dalam

rangka periode Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh

pada triwulan II 2017. Turut menunjang perbaikan,

tingginya produksi padi juga mendorong jenis industri

ini, khususnya penggilingan padi. Perkembangan ini

terkonfirmasi dari hasil survei industri besar dan sedang

(IBS) maupun industri mikro kecil (IMK) yang dilakukan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa industri

makanan mengalami perbaikan kinerja, khususnya

pada skala usaha mikro kecil. Sementara itu, industri

minuman mengalami peningkatan signifikan, baik

pada skala usaha besar sedang maupun mikro kecil.

Sebaliknya, La Nina menjadi penghambat kinerja

pertanian hortikultura yang tidak tahan terhadap curah

hujan tinggi atau kelembaban tinggi seperti aneka

bawang dan aneka cabai. Komoditas tersebut rentan

rusak, atau bahkan gagal panen. Menurunnya produksi

komoditas ini tercermin dari harga di pasar yang

meningkat pesat. Inflasi bawang merah dan cabai rawit

melesat tinggi pada awal tahun, yaitu tercatat masing-

masing sebesar 7,72 (qtq) dan 19,30% (qtq). Namun

demikian, pangsa komoditas hortikultura relatif kecil

dibandingkan komoditas padi, jagung, dan kedelai

sehingga secara keseluruhan kinerja sektor ini tetap

mencatatkan peningkatan pada triwulan laporan.

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh

meningkat dari 3,43% (yoy) pada triwulan IV 2016

menjadi 4,11% (yoy) pada triwulan I 2017. Secara

triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami

penurunan 0,06% (qtq), tidak sedalam penurunan

pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -

1,25% (qtq).

1.1.2.2. Industri Pengolahan

Grafik 1.50 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI - SKALA KANANPRODUKSI PADI

%, YOYRIBU TON

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.49 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTUMBUHAN LUAS PANEN PADIPERTUMBUHAN LUAS TANAM PADI

%, YOY

(20,00)

(10,00)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.51 Pertumbuhan PDRB Industri PengolahanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

%%, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Sisi perbankan mengonfirmasi peningkatan kinerja

lapangan usaha ini. Pertumbuhan kredit perbankan di

sektor industri pengolahan mengalami percepatan dari

1,37% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 4,33%

(yoy) pada triwulan I 2017. Namun demikian,

peningkatan pertumbuhan diiringi dengan penurunan

kualitas kredit, walaupun masih berada di bawah level

indikatif 5%. Rasio NPL kredit industri pengolahan naik

menjadi 4,57%; dari 3,81% pada triwulan lalu.

Perbaikan kinerja pertumbuhan industri pengolahan

ditengarai akibat masih kuatnya permintaan domestik,

serta peningkatan permintaan ekspor. Kinerja

permintaan domestik yang masih baik ditunjukkan oleh

pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung

membaik menjadi 5,01% (yoy) pada triwulan laporan,

dari 4,94% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara

pada sisi global, kinerja ekspor sudah menunjukkan

peningkatan pertumbuhan, yakni dari 3,13% (yoy)

menjadi 8,32% (yoy).

Grafik 1.54 Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian JadiSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

INDUSTRIMAKANAN

INDUSTRI TEKSTIL

Grafik 1.55 Pertumbuhan Industri Kayu dan FurniturSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

INDUSTRI BESAR SEDANG INDUSTRI MIKRO KECIL

INDUSTRIKAYU

INDUSTRIFURNITUR

INDUSTRIKAYU

INDUSTRIFURNITUR

Grafik 1.53 Pertumbuhan Industri Makanan dan MinumanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

INDUSTRIMAKANAN

INDUSTRIMINUMAN

INDUSTRIMAKANAN

INDUSTRIMINUMAN

Selanjutnya, perbaikan ekonomi global mendorong

kinerja industri dengan orientasi ekspor, yaitu industri

tekstil dan produk tekstil, serta industri kayu dan barang

dari kayu. Peningkatan kinerja tekstil dan produk tekstil

terutama terlihat pada skala besar dan sedang sebagai

pelaku eksportir utama, sementara industri tekstil

berskala mikro dan kecil lebih berorientasi domestik.

Perbaikan kinerja industri kayu juga dialami oleh skala

industri besar dan sedang, sementara industri furnitur

membaik pada skala industri mikro kecil. Hal ini juga

dikonfirmasi dari hasil survei industri manufaktur besar

sedang dan industri manufaktur mikro kecil yang

dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, secara detil dapat dilihat bahwa

berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

yang dilakukan Bank Indonesia, terindikasi adanya

peningkatan utilitas kapasitas produksi. Penggunaan

kapasitas produksi industri pengolahan periode laporan

tecatat 78,72%; meningkat dari 75,11% pada periode

sebelumnya. Peningkatan terutama berasal dari

industri alat angkut, mesin, dan peralatannya; industri

semen dan barang galian non logam; industri kertas

dan barang dari kertas; serta industri barang lainnya.

Sementara itu, penggunaan kapasitas produksi industri

utama Jawa Tengah, yaitu industri makanan, minuman,

dan tembakau tercatat relatif stabil.

Masih kuatnya permintaan domestik mendorong

kinerja industri manufaktur di Jawa Tengah yang

berorientasi domestik, khususnya industri makanan

dan minuman. Selain itu, berdasarkan hasil FGD,

terdapat indikasi bahwa industri tersebut juga sudah

mulai melakukan kegiatan penambahan stok dalam

rangka periode Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh

pada triwulan II 2017. Turut menunjang perbaikan,

tingginya produksi padi juga mendorong jenis industri

ini, khususnya penggilingan padi. Perkembangan ini

terkonfirmasi dari hasil survei industri besar dan sedang

(IBS) maupun industri mikro kecil (IMK) yang dilakukan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa industri

makanan mengalami perbaikan kinerja, khususnya

pada skala usaha mikro kecil. Sementara itu, industri

minuman mengalami peningkatan signifikan, baik

pada skala usaha besar sedang maupun mikro kecil.

Sebaliknya, La Nina menjadi penghambat kinerja

pertanian hortikultura yang tidak tahan terhadap curah

hujan tinggi atau kelembaban tinggi seperti aneka

bawang dan aneka cabai. Komoditas tersebut rentan

rusak, atau bahkan gagal panen. Menurunnya produksi

komoditas ini tercermin dari harga di pasar yang

meningkat pesat. Inflasi bawang merah dan cabai rawit

melesat tinggi pada awal tahun, yaitu tercatat masing-

masing sebesar 7,72 (qtq) dan 19,30% (qtq). Namun

demikian, pangsa komoditas hortikultura relatif kecil

dibandingkan komoditas padi, jagung, dan kedelai

sehingga secara keseluruhan kinerja sektor ini tetap

mencatatkan peningkatan pada triwulan laporan.

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh

meningkat dari 3,43% (yoy) pada triwulan IV 2016

menjadi 4,11% (yoy) pada triwulan I 2017. Secara

triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami

penurunan 0,06% (qtq), tidak sedalam penurunan

pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -

1,25% (qtq).

1.1.2.2. Industri Pengolahan

Grafik 1.50 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI - SKALA KANANPRODUKSI PADI

%, YOYRIBU TON

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.49 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTUMBUHAN LUAS PANEN PADIPERTUMBUHAN LUAS TANAM PADI

%, YOY

(20,00)

(10,00)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.51 Pertumbuhan PDRB Industri PengolahanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.52 Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL Industri Pengolahan

PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

%%, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Sisi perbankan mengonfirmasi peningkatan kinerja

lapangan usaha ini. Pertumbuhan kredit perbankan di

sektor industri pengolahan mengalami percepatan dari

(yoy) pada triwulan I 2017. Namun demikian,

peningkatan pertumbuhan diiringi dengan penurunan

kualitas kredit, walaupun masih berada di bawah level

indikatif 5%. Rasio NPL kredit industri pengolahan naik

menjadi 4,57%; dari 3,81% pada triwulan lalu.

Perbaikan kinerja pertumbuhan industri pengolahan

ditengarai akibat masih kuatnya permintaan domestik,

serta peningkatan permintaan ekspor. Kinerja

permintaan domestik yang masih baik ditunjukkan oleh

pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung

membaik menjadi 5,01% (yoy) pada triwulan laporan,

dari 4,94% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara

pada sisi global, kinerja ekspor sudah menunjukkan

peningkatan pertumbuhan, yakni dari 3,13% (yoy)

menjadi 8,32% (yoy).

Grafik 1.59 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

220 %, YOYINDEKS

IPR Perrdagangan Eceran berdasarkan Kelompok KomoditasGrafik 1.60

TRIWULAN IV 2016TRIWULAN I 2017INDEKS

Grafik 1.61 Perkembangan Kegiatan Usaha (Hasil SKDU) PertumbuhanPDRB Konstruksi

PERKEMBAGAN KEGIATAN USAHA (SKDU) KONSTRUKSIPERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB KONSTRUKSI - SKALA KANAN

%, SBT %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Lebih lanjut, lapangan usaha konstruksi juga

mengalami perlambatan seiring dengan melemahnya

kegiatan investasi bangunan. Pelemahan juga

dikonfirmasi dari hasil SKDU. SBT kegiatan usaha sektor

bangunan mengalami penurunan menjadi 1,42% pada

triwulan I 2017 dari 1,50% pada triwulan IV 2016.

Pada triwulan laporan, pertanian, kehutanan, dan

perikanan merupakan lapangan usaha dengan tingkat

pertumbuhan tertinggi, seperti yang telah di bahas

pada subbab 1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan. Adapun lapangan usaha lainnya yang

tumbuh dengan level yang tinggi adalah jasa

perusahaan, yaitu sebesar 8,08% (yoy). Tingginya laju

pertumbuhan tersebut didorong oleh kunjungan

wisatawan, penyelenggaraan acara, yang mendorong

usaha jasa persewaan, serta jasa pariwisata.

Sementara itu, di sisi lain, lapangan usaha administrasi

pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

mencatatkan kontraksi yaitu sebesar -0,05% (yoy). Hal

tersebut sejalan dengan perlambatan belanja pegawai

pemerintah. Walaupun konsumsi pemerintah

mengalami perbaikan, konsumsi tersebut terutama

berupa pembelian barang, sementara belanja pegawai

cenderung melambat.

INDEKS PENJUALAN RIIL PERTUMBUHAN PDRB PERDAGANGAN - SKALA KANAN

sehingga mengalami perlambatan di tengah

peningkatan kinerja lapangan usaha utama.

Pada tr iwulan laporan, lapangan usaha

pertambangan dan penggalian tumbuh 6,73%

(yoy), melambat dalam setelah mencatatkan

pertumbuhan tinggi, di atas 15% setiap triwulan

selama tahun 2016. Tingginya pertumbuhan pada

tahun lalu diakibatkan oleh peningkatan produksi Blok

Cepu. Berdasarkan hasil kegiatan Focus Group

Discussion (FGD) pembangunan Central Processing

Plant (CPP) area Gundih Asset 4 PT Pertamina EP

mencapai titik optimalnya pada Januari 2016 sehingga

produksi mengalami peningkatan sejak triwulan I 2016.

Pasokan gas dari CPP ini akan dialirkan untuk PLTGU

Tambak Lorok, Semarang. Setelah satu tahun, dampak

peningkatan pertumbuhan ini sudah ternormalisasi

sehingga pertumbuhan kembali ke level semula.

Grafik 1.56 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai IndustriPengolahan (Hasil SKDU)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai SubsektorIndustri Pengolahan (SKDU)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Triwulan IV 2016 Triwulan I 2017

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

TEKSTIL, BRG KULIT & ALAS KAKI

BARANG KAYU & HASIL HUTAN LAINNYA

KERTAS DAN BARANG CETAKAN

PUPUK, KIMIA & BARANG DARI KARET

SEMEN & BARANG GALIAN NON LOGAM

LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA

ALAT ANGKUT, MESIN & PERALATANNYA

BARANG LAINNYA

Walaupun ketiga ketiga lapangan usaha utama

mengalami peningkatan atau stabil, terdapat

perlambatan signifikan pada beberapa lapangan usaha

lainnya, yaitu lapangan usaha pertambangan dan

penggalian; serta lapangan usaha konstruksi. Hal ini

menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

1.1.2.4. Lapangan Usaha Lainnya

Sementara itu, meningkatnya kinerja konsumsi

ternyata belum dapat mendorong kinerja perdagangan

besar dan eceran.

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE),

perlambatan kinerja perdagangan eceran tercermin

dari hasil penjualan yang indeksnya menurun ke level

175,9 dari 189,6 pada triwulan IV 2016. Penurunan

terjadi untuk semua kategori kecuali peralatan dan

komunikasi di toko.

Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Ecerandan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

III IV I2016

II III IV I2017

Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi

lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan

reparasi mobil-sepeda motor mengalami pertumbuhan

5,19% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,20% (yoy).

Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat turun

0,15% (qtq), juga relatif stabil dibandingkan

penurunan triwulan I tahun 2016 yang sebesar 0,14%

(qtq).

Terjaganya pertumbuhan lapangan usaha ini ditopang

oleh daya beli konsumen yang terjaga. Berdasarkan

hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ekonomi rumah

tangga triwulan laporan membaik dibandingkan

triwulan IV 2016. Perkembangan tersebut ditunjukkan

oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I

2017 yang sebesar 102,05; lebih tinggi dari ITK triwulan

IV 2016 yang sebesar 99,93.

Namun demik i an , be rdasa rkan has i l FGD,

pertumbuhan perdagangan besar dan eceran relatif

melambat, sementara penjualan mobil dan motor

mengalami peningkatan kinerja. Perbaikan penjualan

mobil dan motor ditengarai karena peluncuran varian

atau tipe baru serta gencarnya promosi di awal tahun.

1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Grafik 1.59 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV I2017

220 %, YOYINDEKS

IPR Perrdagangan Eceran berdasarkan Kelompok KomoditasGrafik 1.60

TRIWULAN IV 2016TRIWULAN I 2017INDEKS

Grafik 1.61 Perkembangan Kegiatan Usaha (Hasil SKDU) PertumbuhanPDRB Konstruksi

PERKEMBAGAN KEGIATAN USAHA (SKDU) KONSTRUKSIPERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB KONSTRUKSI - SKALA KANAN

%, SBT %, YOY

III IV I2016

II III IV I2017

Lebih lanjut, lapangan usaha konstruksi juga

mengalami perlambatan seiring dengan melemahnya

kegiatan investasi bangunan. Pelemahan juga

dikonfirmasi dari hasil SKDU. SBT kegiatan usaha sektor

bangunan mengalami penurunan menjadi 1,42% pada

triwulan I 2017 dari 1,50% pada triwulan IV 2016.

Pada triwulan laporan, pertanian, kehutanan, dan

perikanan merupakan lapangan usaha dengan tingkat

pertumbuhan tertinggi, seperti yang telah di bahas

pada subbab 1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan. Adapun lapangan usaha lainnya yang

tumbuh dengan level yang tinggi adalah jasa

perusahaan, yaitu sebesar 8,08% (yoy). Tingginya laju

pertumbuhan tersebut didorong oleh kunjungan

wisatawan, penyelenggaraan acara, yang mendorong

usaha jasa persewaan, serta jasa pariwisata.

Sementara itu, di sisi lain, lapangan usaha administrasi

pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

mencatatkan kontraksi yaitu sebesar -0,05% (yoy). Hal

tersebut sejalan dengan perlambatan belanja pegawai

pemerintah. Walaupun konsumsi pemerintah

mengalami perbaikan, konsumsi tersebut terutama

berupa pembelian barang, sementara belanja pegawai

cenderung melambat.

INDEKS PENJUALAN RIIL PERTUMBUHAN PDRB PERDAGANGAN - SKALA KANAN

sehingga mengalami perlambatan di tengah

peningkatan kinerja lapangan usaha utama.

Pada tr iwulan laporan, lapangan usaha

pertambangan dan penggalian tumbuh 6,73%

(yoy), melambat dalam setelah mencatatkan

pertumbuhan tinggi, di atas 15% setiap triwulan

selama tahun 2016. Tingginya pertumbuhan pada

tahun lalu diakibatkan oleh peningkatan produksi Blok

Cepu. Berdasarkan hasil kegiatan Focus Group

Discussion (FGD) pembangunan Central Processing

Plant (CPP) area Gundih Asset 4 PT Pertamina EP

mencapai titik optimalnya pada Januari 2016 sehingga

produksi mengalami peningkatan sejak triwulan I 2016.

Pasokan gas dari CPP ini akan dialirkan untuk PLTGU

Tambak Lorok, Semarang. Setelah satu tahun, dampak

peningkatan pertumbuhan ini sudah ternormalisasi

sehingga pertumbuhan kembali ke level semula.

Grafik 1.56 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai IndustriPengolahan (Hasil SKDU)

III IV I2016

II III IV I2017

Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai SubsektorIndustri Pengolahan (SKDU)

Triwulan IV 2016 Triwulan I 2017

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

TEKSTIL, BRG KULIT & ALAS KAKI

BARANG KAYU & HASIL HUTAN LAINNYA

KERTAS DAN BARANG CETAKAN

PUPUK, KIMIA & BARANG DARI KARET

SEMEN & BARANG GALIAN NON LOGAM

LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA

ALAT ANGKUT, MESIN & PERALATANNYA

BARANG LAINNYA

Walaupun ketiga ketiga lapangan usaha utama

mengalami peningkatan atau stabil, terdapat

perlambatan signifikan pada beberapa lapangan usaha

lainnya, yaitu lapangan usaha pertambangan dan

penggalian; serta lapangan usaha konstruksi. Hal ini

menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

1.1.2.4. Lapangan Usaha Lainnya

Sementara itu, meningkatnya kinerja konsumsi

ternyata belum dapat mendorong kinerja perdagangan

besar dan eceran.

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE),

perlambatan kinerja perdagangan eceran tercermin

dari hasil penjualan yang indeksnya menurun ke level

175,9 dari 189,6 pada triwulan IV 2016. Penurunan

terjadi untuk semua kategori kecuali peralatan dan

komunikasi di toko.

Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Ecerandan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

III IV I2016

II III IV I2017

Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi

lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan

reparasi mobil-sepeda motor mengalami pertumbuhan

5,19% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,20% (yoy).

Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat turun

0,15% (qtq), juga relatif stabil dibandingkan

penurunan triwulan I tahun 2016 yang sebesar 0,14%

(qtq).

Terjaganya pertumbuhan lapangan usaha ini ditopang

oleh daya beli konsumen yang terjaga. Berdasarkan

hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ekonomi rumah

tangga triwulan laporan membaik dibandingkan

triwulan IV 2016. Perkembangan tersebut ditunjukkan

oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I

2017 yang sebesar 102,05; lebih tinggi dari ITK triwulan

IV 2016 yang sebesar 99,93.

Namun demik i an , be rdasa rkan has i l FGD,

pertumbuhan perdagangan besar dan eceran relatif

melambat, sementara penjualan mobil dan motor

mengalami peningkatan kinerja. Perbaikan penjualan

mobil dan motor ditengarai karena peluncuran varian

atau tipe baru serta gencarnya promosi di awal tahun.

1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Sementara itu, investasi yang berasal dari pemerintah

terutama dalam bentuk pembangunan Jalan Tol Trans

Jawa dan perbaikan jalan, untuk beberapa ruas akan

ditargetkan agar selesai pada musim mudik Lebaran

pada akhir triwulan II 2017. Beberapa proyek

infrastruktur pemerintah yang berjalan pada triwulan II

2017 antara lain: (i) Jalan Tol Pejagan – Pemalang; (ii)

Pembangunan PLTU Batang; (iii) Pembangunan

Pelabuhan Tanjung Emas dan TPKS; (iv) Bendungan

Logung; (v) Pembangunan sarana pendukung Bandara

Wirasaba (mis: jalan); (vi) Perbaikan jalan.

Ditinjau berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan

ekonomi pada ketiga lapangan usaha utama Jawa

Tengah masih diproyeksikan mengalami pertumbuhan.

Industri pengolahan dengan pangsa terbesar, di atas

30%, mengalami perbaikan kinerja dan menjadi

pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah secara keseluruhan. Selain itu, kinerja lapangan

usaha perdagangan juga diproyeksi mencatatkan

perbaikan seiring dengan meningkatnya kegiatan

ekonomi pada periode Ramadhan dan Lebaran. Namun

demikian, lapangan usaha pertanian diprediksi

mengalami perlambatan seiring dengan berakhirnya

panen raya. Seiring dengan meningkatnya permintaan dalam

rangka menyambut Ramadhan dan Lebaran,

pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut

utamanya berasal dari domestik, sementara

permintaan ekspor masih belum cukup kuat.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan

liaison yang dilakukan Bank Indonesia, beberapa

pelaku industri sudah mulai melakukan kegiatan

building stock dalam rangka menghadapi peningkatan

permintaan tersebut. Berdasarkan hasil SKDU, pelaku

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II 2017 Sisi Lapangan Usaha

usaha telah memprediksi adanya peningkatan kegiatan

usaha industri pengolahan pada triwulan II 2017. Hal

tersebut tercermin dari perkiraan SBT yang sebesar

8,37%, meningkat dibandingkan SBT triwulan I 2017

yang sebesar 2,36%.

Peningkatan juga diprediksi terjadi pada lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran. Seiring dengan

peningkatan permintaan domestik terutama pada saat

Ramadhan dan Lebaran, kegiatan usaha perdagangan

diperkirakan mengalami peningkatan. Pelaku usaha

lapangan usaha ini pun memperkirakan adanya

peningkatan kinerja. Hal tersebut tercermin dari hasil

SKDU, di mana perkiraan SBT kegiatan usaha sektor

perdagangan, hotel, dan restoran triwulan II 2017

tercatat 11,46%; meningkat dari SBT triwulan I 2017

yang sebesar 4,67%.

Adapun penahan akselerasi berasal dari lapangan

usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Seiring

dengan berakhirnya panen raya dan mulai masuknya

musim tanam, khususnya untuk komoditas beras,

produksi pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami

perlambatan. Perlambatan juga mengingat tingginya

produksi tr iwulan I I 2016 yang lebih t inggi

dibandingkan rata-rata karena pergeseran musim

tanam sebagai dampak dari El Nino.

Sesuai pola musimannya pada periode Ramadhan dan

Lebaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

diperkirakan meningkat pada triwulan II 2017. Lebih

lanjut, periode Ramadhan dan Lebaran yang pada

tahun lalu masih sebagian berada pada triwulan III,

bergeser sehingga pada tahun ini keseluruhan periode

Ramadhan dan Lebaran berada pada triwulan II.

Berdasarkan sisi penggunaan, peningkatan terutama

berasal dari konsumsi dan investasi. Sementara itu,

berdasarkan lapangan usaha, peningkatan diprediksi

berasal dari lapangan usaha perdagangan dan industri

pengolahan seiring dengan peningkatan permintaan

domestik dari Jawa Tengah maupun provinsi lain.

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan II 2017

Pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi

pada triwulan II 2017 pada sisi pengeluaran adalah

konsumsi, baik konsumsi swasta maupun konsumsi

pemerintah. Dengan pangsa lebih dari 60%,

peningkatan pada jenis pengeluaran tersebut akan

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara

s i gn i f i kan . Tu ru t menun jang pen ingka tan

pertumbuhan ekonomi, kinerja investasi pun diprediksi

mengalami peningkatan.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II

2017 utamanya bersumber dari pola konsumsi

masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Pada

periode tersebut, konsumsi makanan dan minuman,

transportasi, komunikasi, juga wisata biasanya akan

meningkat. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi rumah

tangga tersebut didukung dengan pendapatan yang

juga meningkat dengan penyaluran Tunjangan Hari

Raya (THR) atau gaji ke-13 dan ke-14 bagi PNS.

Proyeksi tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen

(SK) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil

survei tersebut, optimisme konsumen terhadap kondisi

ekonomi baik saat ini maupun ke depan meningkat. Hal

ini ditunjukkan oleh rata-rata Indeks Keyakinan

Konsumen (IKK) pada triwulan II 2017 (s.d. Mei) yang

meningkat menjadi 127,2 dari 125,7 pada triwulan I

Ramadhan dan Lebaran juga akan mendorong

konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah

tangga (LNPRT). Pada periode tersebut, kegiatan

lembaga masyarakat atau lembaga penyaluran zakat

meningkat. Peningkatan tersebut juga diprediksi

berasal dari kegiatan amal rumah tangga, pihak swasta

lain, maupun pemerintah yang disalurkan melalui

lembaga nonprofit.

Pada sisi pemerintah, konsumsi pun diperkirakan

tumbuh membaik. Secara keseluruhan tahun, APBD

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 meningkat

10,44% dari APBDP 2016. Peningkatan tersebut lebih

tinggi dibandingkan peningkatan APBDP 2016 yang

sebesar 7,76%. Pada triwulan laporan, pertumbuhan

terutama berasal dari pos belanja pegawai, untuk

penyaluran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Pegawai Negeri

Sipil (PNS).

Kinerja investasi pun diprediksi meningkat pada

triwulan II 2017. Optimisme peningkatan di sisi swasta

tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

(SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan

hasil survei tersebut, perkiraan Saldo Bersih Tertimbang

(SBT) kegiatan investasi triwulan II 2017 tercatat sebesar

13,83%, lebih tinggi dibandingkan SBT kegiatan

investasi triwulan I yang sebesar 9,58%. Peningkatan

tersebut terutama berasal dari sektor pertanian;

bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Sementara itu, investasi yang berasal dari pemerintah

terutama dalam bentuk pembangunan Jalan Tol Trans

Jawa dan perbaikan jalan, untuk beberapa ruas akan

ditargetkan agar selesai pada musim mudik Lebaran

pada akhir triwulan II 2017. Beberapa proyek

infrastruktur pemerintah yang berjalan pada triwulan II

2017 antara lain: (i) Jalan Tol Pejagan – Pemalang; (ii)

Pembangunan PLTU Batang; (iii) Pembangunan

Pelabuhan Tanjung Emas dan TPKS; (iv) Bendungan

Logung; (v) Pembangunan sarana pendukung Bandara

Wirasaba (mis: jalan); (vi) Perbaikan jalan.

Ditinjau berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan

ekonomi pada ketiga lapangan usaha utama Jawa

Tengah masih diproyeksikan mengalami pertumbuhan.

Industri pengolahan dengan pangsa terbesar, di atas

30%, mengalami perbaikan kinerja dan menjadi

pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah secara keseluruhan. Selain itu, kinerja lapangan

usaha perdagangan juga diproyeksi mencatatkan

perbaikan seiring dengan meningkatnya kegiatan

ekonomi pada periode Ramadhan dan Lebaran. Namun

demikian, lapangan usaha pertanian diprediksi

mengalami perlambatan seiring dengan berakhirnya

panen raya. Seiring dengan meningkatnya permintaan dalam

rangka menyambut Ramadhan dan Lebaran,

pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut

utamanya berasal dari domestik, sementara

permintaan ekspor masih belum cukup kuat.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan

liaison yang dilakukan Bank Indonesia, beberapa

pelaku industri sudah mulai melakukan kegiatan

building stock dalam rangka menghadapi peningkatan

permintaan tersebut. Berdasarkan hasil SKDU, pelaku

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan II 2017 Sisi Lapangan Usaha

usaha telah memprediksi adanya peningkatan kegiatan

usaha industri pengolahan pada triwulan II 2017. Hal

tersebut tercermin dari perkiraan SBT yang sebesar

8,37%, meningkat dibandingkan SBT triwulan I 2017

yang sebesar 2,36%.

Peningkatan juga diprediksi terjadi pada lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran. Seiring dengan

peningkatan permintaan domestik terutama pada saat

Ramadhan dan Lebaran, kegiatan usaha perdagangan

diperkirakan mengalami peningkatan. Pelaku usaha

lapangan usaha ini pun memperkirakan adanya

peningkatan kinerja. Hal tersebut tercermin dari hasil

SKDU, di mana perkiraan SBT kegiatan usaha sektor

perdagangan, hotel, dan restoran triwulan II 2017

tercatat 11,46%; meningkat dari SBT triwulan I 2017

yang sebesar 4,67%.

Adapun penahan akselerasi berasal dari lapangan

usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Seiring

dengan berakhirnya panen raya dan mulai masuknya

musim tanam, khususnya untuk komoditas beras,

produksi pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami

perlambatan. Perlambatan juga mengingat tingginya

produksi tr iwulan I I 2016 yang lebih t inggi

dibandingkan rata-rata karena pergeseran musim

tanam sebagai dampak dari El Nino.

Sesuai pola musimannya pada periode Ramadhan dan

Lebaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

diperkirakan meningkat pada triwulan II 2017. Lebih

lanjut, periode Ramadhan dan Lebaran yang pada

tahun lalu masih sebagian berada pada triwulan III,

bergeser sehingga pada tahun ini keseluruhan periode

Ramadhan dan Lebaran berada pada triwulan II.

Berdasarkan sisi penggunaan, peningkatan terutama

berasal dari konsumsi dan investasi. Sementara itu,

berdasarkan lapangan usaha, peningkatan diprediksi

berasal dari lapangan usaha perdagangan dan industri

pengolahan seiring dengan peningkatan permintaan

domestik dari Jawa Tengah maupun provinsi lain.

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan II 2017

Pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi

pada triwulan II 2017 pada sisi pengeluaran adalah

konsumsi, baik konsumsi swasta maupun konsumsi

pemerintah. Dengan pangsa lebih dari 60%,

peningkatan pada jenis pengeluaran tersebut akan

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara

s i gn i f i kan . Tu ru t menun jang pen ingka tan

pertumbuhan ekonomi, kinerja investasi pun diprediksi

mengalami peningkatan.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II

2017 utamanya bersumber dari pola konsumsi

masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Pada

periode tersebut, konsumsi makanan dan minuman,

transportasi, komunikasi, juga wisata biasanya akan

meningkat. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi rumah

tangga tersebut didukung dengan pendapatan yang

juga meningkat dengan penyaluran Tunjangan Hari

Raya (THR) atau gaji ke-13 dan ke-14 bagi PNS.

Proyeksi tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen

(SK) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil

survei tersebut, optimisme konsumen terhadap kondisi

ekonomi baik saat ini maupun ke depan meningkat. Hal

ini ditunjukkan oleh rata-rata Indeks Keyakinan

Konsumen (IKK) pada triwulan II 2017 (s.d. Mei) yang

meningkat menjadi 127,2 dari 125,7 pada triwulan I

Ramadhan dan Lebaran juga akan mendorong

konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah

tangga (LNPRT). Pada periode tersebut, kegiatan

lembaga masyarakat atau lembaga penyaluran zakat

meningkat. Peningkatan tersebut juga diprediksi

berasal dari kegiatan amal rumah tangga, pihak swasta

lain, maupun pemerintah yang disalurkan melalui

lembaga nonprofit.

Pada sisi pemerintah, konsumsi pun diperkirakan

tumbuh membaik. Secara keseluruhan tahun, APBD

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 meningkat

10,44% dari APBDP 2016. Peningkatan tersebut lebih

tinggi dibandingkan peningkatan APBDP 2016 yang

sebesar 7,76%. Pada triwulan laporan, pertumbuhan

terutama berasal dari pos belanja pegawai, untuk

penyaluran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Pegawai Negeri

Sipil (PNS).

Kinerja investasi pun diprediksi meningkat pada

triwulan II 2017. Optimisme peningkatan di sisi swasta

tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

(SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan

hasil survei tersebut, perkiraan Saldo Bersih Tertimbang

(SBT) kegiatan investasi triwulan II 2017 tercatat sebesar

13,83%, lebih tinggi dibandingkan SBT kegiatan

investasi triwulan I yang sebesar 9,58%. Peningkatan

tersebut terutama berasal dari sektor pertanian;

bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Ketiga, Kapasitas Fisik Bandara. Bandara Adi Soemarmo

memiliki terminal seluas 13.000 m2, 10 (sepuluh)

parking stand pesawat, dan landasan pacu/runway

sepanjang 2.600 m. Untuk mengantisipasi penambahan

berbagai rute penerbangan dan lonjakan jumlah

penumpang, pada tahun 2017 akan dilakukan berbagai

pengembangan seperti perluasan terminal menjadi

26.000 m2, penambahan parking stand pesawat

menjadi 13 parking stand, serta perpanjangan runway

menjadi 2.800-3.000 m.

Mempertimbangkan tingginya potensi pengembangan

Bandara Adi Soemarmo sebagai hub penerbangan

domestik maupun internasional di Indonesia, diperlukan

integrasi layanan transportasi dari dan ke bandara untuk

memberikan akses yang mudah kepada masyarakat.

Program pembangunan jalur kereta api akses Bandara

Adi Soemarmo oleh Kementerian Perhubungan

merupakan salah satu solusi integrasi antara angkutan

udara dengan perkeretaapian.

direct flight dari Solo menuju Jeddah dengan satu kali

transit di Aceh untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Rute tersebut mendapat respon yang positif dari jamaah

haji dan umrah terutama di Wilayah Jawa Tengah dan

DIY. Selain itu, Lion Air juga telah mendeklarasikan

domestik dan internasional di Indonesia selain Bandara

Soekarno Hatta. Untuk penerbangan domestik,

masyarakat dapat melakukan penerbangan langsung

dari Bandara Adi Soemarmo menuju Jakarta, Makassar,

Lombok, Surabaya, Bandung, Batam, Palangkaraya,

Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Kupang. Pada

tahun 2016, jumlah penerbangan dari dan ke Bandara

Adi Soemarmo mencapai 15.597 penerbangan, yang

terdiri dari 236 penerbangan internasional dan 15.361

penerbangan domestik.

Kedua, Perkembangan Jumlah Penumpang. Dengan

penambahan berbagai rute penerbangan dimaksud,

penumpang yang datang maupun berangkat dari dan ke

Bandara Adi Soemarmo mengalami perkembangan yang

sangat pesat. Pada tahun 2016, jumlah penumpang

Bandara Adi Soemarmo meningkat signifikan yaitu

sebesar 45,91% dibandingkan tahun 2015.

Perkembangan tersebut tercatat lebih t inggi

dibandingkan peningkatan jumlah penumpang

angkutan udara Provinsi Jawa Tengah (23,75%). Adapun

rincian perkembangan jumlah penumpang Bandara Adi

Soemarmo dan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Gabungan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Boyolali, dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penumpang Bandara

Gambar 5. Presiden RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Sekretaris Negara, dan Gubernur Jawa Tengah dalam groundbreaking Kereta Api Bandara

Adi Soemarmo

Gambar 4. Presiden RI dalam Acara Groundbreaking Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

SUPLEMEN ISUPLEMEN I

pada tiket angkutan umum yaitu Batik Solo Trans (BST)

sebagai salah satu wujud GNNT dalam moda transportasi

di Kota Surakarta.

Sejalan dengan program Intermoda Transportasi yang

Terintegrasi dalam rangka mendukung Solo Menuju

Smart City 2018, Kementerian Perhubungan juga akan

membangun jalur kereta api yang akan menghubungkan

Bandara Adi Soemarmo di Boyolali dengan Stasiun

Kereta Api Solo Balapan di Surakarta.

Hal tersebut didukung oleh Bandara Adi Soemarmo Solo

yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai

bandara “Hub” atau pusat lalu lintas udara dari dan ke

kota-kota besar di Indonesia Timur maupun Barat

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Rute Penerbangan. Selain rute penerbangan

Solo – Jakarta, berbagai maskapai telah membuka rute

penerbangan baru dari Bandara Adi Soemarmo. Sejak

tanggal 7 Mei 2016, Garuda Indonesia telah membuka

Kota Surakarta memiliki visi dan misi untuk menjadikan

“Solo Menuju Smart City 2018”. Untuk mewujudkan hal

tersebut, Walikota Surakarta telah melakukan launching

“Solo Menuju Smart City 2018” pada tanggal 21

November 2016 di area Car Free Day, Jl. Slamet Riyadi,

Kota Surakarta.

Untuk mendukung program tersebut, pada bulan

Desember 2016 Menteri Perhubungan Republik

Indonesia juga telah melakukan peresmian Terminal

Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi

Terminal Tirtonadi – Stasiun Solo Balapan (Sky

Bridge).

Pada kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Solo turut menyerahkan Program Sosial Bank

Indonesia (PSBI) kepada Walikota Surakarta berupa e-

Gate dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non

Tunai (GNNT) dan program “Solo Menuju Smart City

2018”. KPw BI Solo juga telah memfasi l i tasi

dinas/instansi terkait dalam reaktivasi elektronifikasi

Pengembangan Infrastruktur Modal TransportasiTerintegrasi – Pembangungan Jalur Kereta ApiAkses Bandara Adi Soemarmo Solo

Gambar 1. Launching “Solo Menuju Smart City 2018”

Gambar 2. Peresmian Terminal Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi oleh Menteri Perhubungan

Republik Indonesia

Gambar 3. Penyerahan PSBI E-Gate dan Pojok 3D dari Kepala KPw BI Solo kepada Walikota Surakarta

29PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL28 PERKEMBANGAN

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Ketiga, Kapasitas Fisik Bandara. Bandara Adi Soemarmo

memiliki terminal seluas 13.000 m2, 10 (sepuluh)

parking stand pesawat, dan landasan pacu/runway

sepanjang 2.600 m. Untuk mengantisipasi penambahan

berbagai rute penerbangan dan lonjakan jumlah

penumpang, pada tahun 2017 akan dilakukan berbagai

pengembangan seperti perluasan terminal menjadi

26.000 m2, penambahan parking stand pesawat

menjadi 13 parking stand, serta perpanjangan runway

menjadi 2.800-3.000 m.

Mempertimbangkan tingginya potensi pengembangan

domestik maupun internasional di Indonesia, diperlukan

integrasi layanan transportasi dari dan ke bandara untuk

memberikan akses yang mudah kepada masyarakat.

Program pembangunan jalur kereta api akses Bandara

Adi Soemarmo oleh Kementerian Perhubungan

merupakan salah satu solusi integrasi antara angkutan

udara dengan perkeretaapian.

direct flight dari Solo menuju Jeddah dengan satu kali

transit di Aceh untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Rute tersebut mendapat respon yang positif dari jamaah

haji dan umrah terutama di Wilayah Jawa Tengah dan

DIY. Selain itu, Lion Air juga telah mendeklarasikan

domestik dan internasional di Indonesia selain Bandara

Soekarno Hatta. Untuk penerbangan domestik,

masyarakat dapat melakukan penerbangan langsung

dari Bandara Adi Soemarmo menuju Jakarta, Makassar,

Lombok, Surabaya, Bandung, Batam, Palangkaraya,

Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Kupang. Pada

tahun 2016, jumlah penerbangan dari dan ke Bandara

Adi Soemarmo mencapai 15.597 penerbangan, yang

terdiri dari 236 penerbangan internasional dan 15.361

penerbangan domestik.

Kedua, Perkembangan Jumlah Penumpang. Dengan

penambahan berbagai rute penerbangan dimaksud,

penumpang yang datang maupun berangkat dari dan ke

Bandara Adi Soemarmo mengalami perkembangan yang

sangat pesat. Pada tahun 2016, jumlah penumpang

Bandara Adi Soemarmo meningkat signifikan yaitu

sebesar 45,91% dibandingkan tahun 2015.

Perkembangan tersebut tercatat lebih t inggi

dibandingkan peningkatan jumlah penumpang

angkutan udara Provinsi Jawa Tengah (23,75%). Adapun

rincian perkembangan jumlah penumpang Bandara Adi

Soemarmo dan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Gabungan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Boyolali, dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penumpang Bandara

Gambar 5. Presiden RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Sekretaris Negara, dan Gubernur Jawa Tengah dalam groundbreaking Kereta Api Bandara

Adi Soemarmo

Gambar 4. Presiden RI dalam Acara Groundbreaking Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

SUPLEMEN ISUPLEMEN I

pada tiket angkutan umum yaitu Batik Solo Trans (BST)

sebagai salah satu wujud GNNT dalam moda transportasi

di Kota Surakarta.

Sejalan dengan program Intermoda Transportasi yang

Terintegrasi dalam rangka mendukung Solo Menuju

Smart City 2018, Kementerian Perhubungan juga akan

membangun jalur kereta api yang akan menghubungkan

Bandara Adi Soemarmo di Boyolali dengan Stasiun

Kereta Api Solo Balapan di Surakarta.

Hal tersebut didukung oleh Bandara Adi Soemarmo Solo

yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai

bandara “Hub” atau pusat lalu lintas udara dari dan ke

kota-kota besar di Indonesia Timur maupun Barat

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Rute Penerbangan. Selain rute penerbangan

Solo – Jakarta, berbagai maskapai telah membuka rute

penerbangan baru dari Bandara Adi Soemarmo. Sejak

tanggal 7 Mei 2016, Garuda Indonesia telah membuka

Kota Surakarta memiliki visi dan misi untuk menjadikan

“Solo Menuju Smart City 2018”. Untuk mewujudkan hal

tersebut, Walikota Surakarta telah melakukan launching

“Solo Menuju Smart City 2018” pada tanggal 21

November 2016 di area Car Free Day, Jl. Slamet Riyadi,

Kota Surakarta.

Untuk mendukung program tersebut, pada bulan

Desember 2016 Menteri Perhubungan Republik

Indonesia juga telah melakukan peresmian Terminal

Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi

Terminal Tirtonadi – Stasiun Solo Balapan (Sky

Bridge).

Pada kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Solo turut menyerahkan Program Sosial Bank

Indonesia (PSBI) kepada Walikota Surakarta berupa e-

Gate dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non

Tunai (GNNT) dan program “Solo Menuju Smart City

2018”. KPw BI Solo juga telah memfasi l i tasi

dinas/instansi terkait dalam reaktivasi elektronifikasi

Pengembangan Infrastruktur Modal TransportasiTerintegrasi – Pembangungan Jalur Kereta ApiAkses Bandara Adi Soemarmo Solo

Gambar 1. Launching “Solo Menuju Smart City 2018”

Gambar 2. Peresmian Terminal Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Moda Transportasi oleh Menteri Perhubungan

Republik Indonesia

Gambar 3. Penyerahan PSBI E-Gate dan Pojok 3D dari Kepala KPw BI Solo kepada Walikota Surakarta

Dengan pembangunan jalur kereta tersebut, diharapkan

jumlah penumpang angkutan udara yang melalui

Bandara Adi Soemarmo semakin meningkat. Terlebih

Gambar 8. Groundbreaking oleh Presiden RIGambar 7. Prototype Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

SUPLEMEN I

Pembangunan jalur kereta api Bandara Adi Soemarmo

tersebut harus selesai pada tahun 2018, sesuai dengan

target percepatan pembangunan infrastruktur secara

nasional. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan

daya saing Indonesia terutama terhadap negara-

negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan

Vietnam.

Para pejabat daerah diharapkan mampu memberikan

sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan kereta

bandara kepada masyarakat, terutama bagi para

pemilik lahan yang akan diambil alih untuk

pembangunan jalur kereta api bandara maupun

perluasan jalan menuju bandara yang masih sempit.

lagi, dengan adanya dukungan pembangunan berbagai

infrastruktur internal bandara seperti perluasan terminal,

perpanjangan runway dan penambahan parking stand

pesawat, serta penambahan rute penerbangan sebagai

bandara hub dari dan ke berbagai kota di Wilayah

Indonesia Timur dan Wilayah Indonesia Barat. Berbagai

pengembangan t e r sebu t d iha rapkan dapa t

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

percepatan akses transportasi yang pada akhirnya

mampu mendorong perekonomian daerah. Selain itu,

KPwBI Solo akan bekerja sama dengan dinas/instansi

terkait untuk mendorong perluasan implementasi

program elektronifikasi dalam integrasi moda

transportasi umum, seperti BST, Terminal Bus Tirtonadi,

serta kereta Bandara Adi Soemarmo dalam rangka

pelaksanaan GNNT serta mewujudkan program “Solo

Menuju Smart City 2018”.

Gambar 9. Waktu Tempuh Perjalanan Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan

Pada tanggal 8 April 2017, Presiden RI telah melakukan

groundbreaking pembangunan jalur kereta api yang

akan menghubungkan Bandara Adi Soemarmo, Kab.

Boyolali, dengan Stasiun Solo Balapan, Kota Surakarta.

Panjang jalur kereta tersebut adalah 13,5 km dengan

memanfaatkan jalur existing sepanjang 3,5 km dan

membuat jalur baru sepanjang 10 km. Peresmian

tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Menteri

BUMN, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Jawa

Tengah, Kepala Daerah di Soloraya, dan Konsorsium

Pembangunan.

Pembangunan kereta bandara merupakan hal penting

untuk mendukung airport city, dengan strategi

pengembangan Bandara Adi Soemarmo sebagai hub

yang menjadi pusat penghubung kota-kota besar. Hal

tersebut dapat mengurangi kepadatan Jakarta sebagai

pusat penerbangan domestik dan internasional.

Pengembangan Bandara Adi Soemarmo diharapkan

mampu meningkatkan jumlah penumpang baik

domestik maupun mancanegara karena bandara

tersebut merupakan satu-satunya bandara di Jawa

Tengah-DIY saat ini yang bisa digunakan untuk

pendaratan pesawat berukuran besar seperti Airbus 330.

Dengan demikian, hal ini diharapkan juga dapat

memecah konsentrasi dan kepadatan penumpang di

Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta agar beralih ke Bandara

Adi Soemarmo Solo.

akan menghasilkan integrasi berbagai moda transportasi

sebagai berikut :

Pembangunan jalur kereta bandara diperkirakan

membutuhkan dana sebesar Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun

yang dibiayai dari APBN sebesar 70% dan konsorsium

sebesar 30%. BUMN yang tergabung dalam konsorsium

tersebut yaitu PT. Angkasa Pura I, PT. Kereta Api

Indonesia, dan PT. Pembangunan Perumahan, dengan

pembagian pekerjaan sesuai dengan ranah tugas

masing-masing BUMN. Pembangunan jalur kereta

bandara membutuhkan lahan seluas ±40 hektar.

Sebagian besar lahan yang akan diambil alih untuk

pembangunan jalur tersebut adalah milik BUMN seperti

PT. Angkasa Pura I, PT. Kereta Api Indonesia, PU Bina

Marga, dan TNI AU, sedangkan sekitar 20% adalah milik

warga.

Kereta yang akan digunakan adalah diesel multiple unit

yang dibuat oleh PT. Inka Madiun. Terdapat empat

rangkaian kereta yang akan didatangkan dari PT. Inka

dengan masing-masing rangkaian terdiri atas empat

kereta, dengan kapasitas 200 penumpang dalam satu

rangkaian. Di awal pengoperasiannya, waktu antar

keberangkatan kereta adalah 30 menit dengan waktu

tempuh Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan

selama 15 menit (menghemat waktu tempuh normal

±30 menit dengan menggunakan mobil). Ke depannya,

apabila antusiasme dan permintaan masyarakat untuk

menggunakan kereta tersebut tinggi, waktu antar

keberangkatan dapat dipercepat menjadi 15 menit

sekali.

Terkait dengan pembangunan jalur kereta api tersebut,

Presiden RI memberikan arahan sebagai berikut:

- Pembangunan intermoda transportasi yang

menghubungkan bandara, stasiun, dan terminal

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

daya saing Indonesia, dengan memberikan kecepatan

dan kemudahan penggunaan transportasi umum dari

Bandara Adi Soemarmo menuju ke tengah Kota

Surakarta hingga ke Yogyakarta.

Gambar 6. Integrasi Moda Transportasi Kota Surakarta

SUPLEMEN I

Dengan pembangunan jalur kereta tersebut, diharapkan

jumlah penumpang angkutan udara yang melalui

Bandara Adi Soemarmo semakin meningkat. Terlebih

Gambar 8. Groundbreaking oleh Presiden RIGambar 7. Prototype Kereta Api Bandara Adi Soemarmo

SUPLEMEN I

tersebut harus selesai pada tahun 2018, sesuai dengan

target percepatan pembangunan infrastruktur secara

nasional. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan

daya saing Indonesia terutama terhadap negara-

negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan

Vietnam.

Para pejabat daerah diharapkan mampu memberikan

sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan kereta

bandara kepada masyarakat, terutama bagi para

pemilik lahan yang akan diambil alih untuk

pembangunan jalur kereta api bandara maupun

perluasan jalan menuju bandara yang masih sempit.

lagi, dengan adanya dukungan pembangunan berbagai

infrastruktur internal bandara seperti perluasan terminal,

perpanjangan runway dan penambahan parking stand

pesawat, serta penambahan rute penerbangan sebagai

bandara hub dari dan ke berbagai kota di Wilayah

Indonesia Timur dan Wilayah Indonesia Barat. Berbagai

pengembangan t e r sebu t d iha rapkan dapa t

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

percepatan akses transportasi yang pada akhirnya

mampu mendorong perekonomian daerah. Selain itu,

KPwBI Solo akan bekerja sama dengan dinas/instansi

terkait untuk mendorong perluasan implementasi

program elektronifikasi dalam integrasi moda

transportasi umum, seperti BST, Terminal Bus Tirtonadi,

serta kereta Bandara Adi Soemarmo dalam rangka

pelaksanaan GNNT serta mewujudkan program “Solo

Menuju Smart City 2018”.

Gambar 9. Waktu Tempuh Perjalanan Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan

Pada tanggal 8 April 2017, Presiden RI telah melakukan

groundbreaking pembangunan jalur kereta api yang

akan menghubungkan Bandara Adi Soemarmo, Kab.

Boyolali, dengan Stasiun Solo Balapan, Kota Surakarta.

Panjang jalur kereta tersebut adalah 13,5 km dengan

memanfaatkan jalur existing sepanjang 3,5 km dan

membuat jalur baru sepanjang 10 km. Peresmian

tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Menteri

BUMN, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Jawa

Tengah, Kepala Daerah di Soloraya, dan Konsorsium

Pembangunan.

Pembangunan kereta bandara merupakan hal penting

untuk mendukung airport city, dengan strategi

pengembangan Bandara Adi Soemarmo sebagai hub

yang menjadi pusat penghubung kota-kota besar. Hal

tersebut dapat mengurangi kepadatan Jakarta sebagai

pusat penerbangan domestik dan internasional.

Pengembangan Bandara Adi Soemarmo diharapkan

mampu meningkatkan jumlah penumpang baik

domestik maupun mancanegara karena bandara

tersebut merupakan satu-satunya bandara di Jawa

Tengah-DIY saat ini yang bisa digunakan untuk

pendaratan pesawat berukuran besar seperti Airbus 330.

Dengan demikian, hal ini diharapkan juga dapat

memecah konsentrasi dan kepadatan penumpang di

Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta agar beralih ke Bandara

Adi Soemarmo Solo.

akan menghasilkan integrasi berbagai moda transportasi

sebagai berikut :

Pembangunan jalur kereta bandara diperkirakan

membutuhkan dana sebesar Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun

yang dibiayai dari APBN sebesar 70% dan konsorsium

sebesar 30%. BUMN yang tergabung dalam konsorsium

tersebut yaitu PT. Angkasa Pura I, PT. Kereta Api

Indonesia, dan PT. Pembangunan Perumahan, dengan

pembagian pekerjaan sesuai dengan ranah tugas

masing-masing BUMN. Pembangunan jalur kereta

bandara membutuhkan lahan seluas ±40 hektar.

Sebagian besar lahan yang akan diambil alih untuk

pembangunan jalur tersebut adalah milik BUMN seperti

PT. Angkasa Pura I, PT. Kereta Api Indonesia, PU Bina

Marga, dan TNI AU, sedangkan sekitar 20% adalah milik

warga.

Kereta yang akan digunakan adalah diesel multiple unit

yang dibuat oleh PT. Inka Madiun. Terdapat empat

rangkaian kereta yang akan didatangkan dari PT. Inka

dengan masing-masing rangkaian terdiri atas empat

kereta, dengan kapasitas 200 penumpang dalam satu

rangkaian. Di awal pengoperasiannya, waktu antar

keberangkatan kereta adalah 30 menit dengan waktu

tempuh Bandara Adi Soemarmo – Stasiun Solo Balapan

selama 15 menit (menghemat waktu tempuh normal

±30 menit dengan menggunakan mobil). Ke depannya,

apabila antusiasme dan permintaan masyarakat untuk

menggunakan kereta tersebut tinggi, waktu antar

keberangkatan dapat dipercepat menjadi 15 menit

sekali.

Terkait dengan pembangunan jalur kereta api tersebut,

Presiden RI memberikan arahan sebagai berikut:

- Pembangunan intermoda transportasi yang

menghubungkan bandara, stasiun, dan terminal

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

daya saing Indonesia, dengan memberikan kecepatan

dan kemudahan penggunaan transportasi umum dari

Bandara Adi Soemarmo menuju ke tengah Kota

Surakarta hingga ke Yogyakarta.

Gambar 6. Integrasi Moda Transportasi Kota Surakarta

SUPLEMEN I

Secara umum, proyek PLTU dibagi menjadi 2 area besar

yaitu area power plant yang berlokasi di Ujungnegoro

dan area gardu induk (switching station) di Kencana Rejo.

Total luas area adalah 226 hektar, sementara jarak antara

area power plant dan gardu induk adalah sekitar 5 km.

Tata letak pembangkit adalah sebagai berikut :

PLTU Jawa Tengah akan dioperasikan dengan

menggunakan teknologi tercanggih Ultra-Super Critical

(USC) dengan skala besar di Indonesia. Efisiensi panas

yang lebih tinggi oleh USC memungkinkan konsumsi

batubara dan emisi CO2 yang lebih rendah. PLTU Jateng

mencapai efisiensi 43%, di mana 7% lebih tinggi dari

PLTU dengan teknologi subcritical (konsumsi batubara

lebih rendah 517,000 t/tahun dan emisi CO2 lebih

rendah 900,000 t-CO2 /tahun).

sumber : PT. Bhimasena Power Indonesia

Ultra Super Critical (USC)

Super Critical (SC)

Sub Critical (Sub-C)

JENIS TEKNOLOGI SUHU

TEKANAN LOKASI

Main : 566°C or over

Reheat : 593°C or over

Main : 566°C or less

Reheat : 566°C or less

Main : 24,9 Mpa (g) or over

Main : 22,1 Mpa (g) or less

PLTU Jawa Tengah (Batang)

PLTU Cirebon, PLTU Paiton Unit 3

PLTU Suralaya (PLN), PLTU Paiton Unit 1-2, 5 – 6, 7 – 8 dan 9,

PLTU Tanjung Jati B, PLTU Cilacap, PLTU Tuban, PLTU Pacitan

Perbandingan tingkat efisiensi dan teknologi

Tipikal Hasil Emisi CO2 Per Teknologi

Ketentuan Standar Polutan

SUPLEMEN IISUPLEMEN II

Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. PLTU Jawa Tengah

akan dioperasikan dengan skema Build-Own-Operate-

Transfer (BOOT) selama masa konsesi 25 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pemerintah RI dan mengacu

pada PPA (Power Purchase Agreement) sebagai

Perjanjian KPS yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero)

dan BPI, PT PII telah menandatangani Perjanjian

Penjaminan dengan BPI serta Perjanjian Regres dengan

PT PLN (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK) pada tanggal 6 Oktober 2011. Selain

itu, PT BPI juga telah memiliki Technical Service

Agreement dengan J-Power (perusahaan penyedia listrik

seperti PLN di Jepang) yang juga merupakan salah satu

anggota konsorsium.

Untuk menunjang ketersediaan pasokan batubara, PT

BPI telah menandatangani Perjanjian Pasokan Batubara

dengan Adaro Indonesia dan Kaltim Prima Coal (KPC).

Sementara untuk pasokan peralatan dan jasa konstruksi

untuk proyek didukung oleh Mitsubishi Hitachi Power

System (MHPS) untuk suplai Boiler Turbine Generator

(BTG). Kontraktor utama proyek PLTU Jawa Tengah

adalah Sumitomo Corp yang didukung oleh berbagai

sub-kontraktor di antaranya MES, B&V, dan GE Grid

Solitons.

Upaya meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi

masyarakat, khususnya di Pulau Jawa terus dilakukan

oleh pemerintah, salah satunya melalui pembangunan

PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW yang

berlokasi di Kabupaten Batang. Proyek PLTU Jawa Tengah

dilaksanakan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI)

yang merupakan konsorsium antara 3 perusahaan yaitu

J-Power (Jepang), Adaro Power (Adaro Group) dan

Itochu (Jepang). Kepemilikan modal eksisting adalah J-

Power dan Adaro Power masing-masing sebesar 34%

dan Itochu sebesar 32%. Nilai proyek PLTU Jawa Tengah

adalah sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan 55,95

triliun rupiah (dengan kurs tengah per 31 Mei 2017

sebesar Rp 13.321). Untuk pembiayaan proyek, 20%

didanai dari ekuitas, sementara 80% sisanya diperoleh

melalui pembiayaan dari Japan Bank for International

Cooperation (JBIC) dan 9 commercial lenders dari bank

asing.

PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur

dengan skema PPP (Public Private Partnership) atau

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pertama yang

berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas

penjaminan bersama oleh Indonesia Infrastructure

Guarantee Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur

Indonesia (PT PII) dan Pemerintah RI (Kementerian

Mega Proyek PLTU Jawa Tengah Kapasitas 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang

Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke lokasi proyek PLTU Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2015

Secara umum, proyek PLTU dibagi menjadi 2 area besar

yaitu area power plant yang berlokasi di Ujungnegoro

dan area gardu induk (switching station) di Kencana Rejo.

Total luas area adalah 226 hektar, sementara jarak antara

area power plant dan gardu induk adalah sekitar 5 km.

Tata letak pembangkit adalah sebagai berikut :

PLTU Jawa Tengah akan dioperasikan dengan

menggunakan teknologi tercanggih Ultra-Super Critical

(USC) dengan skala besar di Indonesia. Efisiensi panas

yang lebih tinggi oleh USC memungkinkan konsumsi

batubara dan emisi CO2 yang lebih rendah. PLTU Jateng

mencapai efisiensi 43%, di mana 7% lebih tinggi dari

PLTU dengan teknologi subcritical (konsumsi batubara

lebih rendah 517,000 t/tahun dan emisi CO2 lebih

rendah 900,000 t-CO2 /tahun).

Ultra Super Critical (USC)

Super Critical (SC)

Sub Critical (Sub-C)

JENIS TEKNOLOGI SUHU

TEKANAN LOKASI

Main : 566°C or over

Reheat : 593°C or over

Main : 22,1 Mpa (g) or less

PLTU Jawa Tengah (Batang)

PLTU Cirebon, PLTU Paiton Unit 3

PLTU Suralaya (PLN), PLTU Paiton Unit 1-2, 5 – 6, 7 – 8 dan 9,

PLTU Tanjung Jati B, PLTU Cilacap, PLTU Tuban, PLTU Pacitan

Perbandingan tingkat efisiensi dan teknologi

Tipikal Hasil Emisi CO2 Per Teknologi

Ketentuan Standar Polutan

SUPLEMEN IISUPLEMEN II

Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. PLTU Jawa Tengah

akan dioperasikan dengan skema Build-Own-Operate-

Transfer (BOOT) selama masa konsesi 25 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pemerintah RI dan mengacu

pada PPA (Power Purchase Agreement) sebagai

Perjanjian KPS yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero)

dan BPI, PT PII telah menandatangani Perjanjian

Penjaminan dengan BPI serta Perjanjian Regres dengan

PT PLN (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK) pada tanggal 6 Oktober 2011. Selain

itu, PT BPI juga telah memiliki Technical Service

Agreement dengan J-Power (perusahaan penyedia listrik

seperti PLN di Jepang) yang juga merupakan salah satu

anggota konsorsium.

Untuk menunjang ketersediaan pasokan batubara, PT

BPI telah menandatangani Perjanjian Pasokan Batubara

dengan Adaro Indonesia dan Kaltim Prima Coal (KPC).

Sementara untuk pasokan peralatan dan jasa konstruksi

untuk proyek didukung oleh Mitsubishi Hitachi Power

System (MHPS) untuk suplai Boiler Turbine Generator

(BTG). Kontraktor utama proyek PLTU Jawa Tengah

adalah Sumitomo Corp yang didukung oleh berbagai

sub-kontraktor di antaranya MES, B&V, dan GE Grid

Solitons.

Upaya meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi

masyarakat, khususnya di Pulau Jawa terus dilakukan

oleh pemerintah, salah satunya melalui pembangunan

PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW yang

berlokasi di Kabupaten Batang. Proyek PLTU Jawa Tengah

dilaksanakan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI)

yang merupakan konsorsium antara 3 perusahaan yaitu

J-Power (Jepang), Adaro Power (Adaro Group) dan

Itochu (Jepang). Kepemilikan modal eksisting adalah J-

Power dan Adaro Power masing-masing sebesar 34%

dan Itochu sebesar 32%. Nilai proyek PLTU Jawa Tengah

adalah sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan 55,95

triliun rupiah (dengan kurs tengah per 31 Mei 2017

sebesar Rp 13.321). Untuk pembiayaan proyek, 20%

didanai dari ekuitas, sementara 80% sisanya diperoleh

melalui pembiayaan dari Japan Bank for International

Cooperation (JBIC) dan 9 commercial lenders dari bank

asing.

PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur

dengan skema PPP (Public Private Partnership) atau

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pertama yang

berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas

penjaminan bersama oleh Indonesia Infrastructure

Guarantee Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur

Indonesia (PT PII) dan Pemerintah RI (Kementerian

Mega Proyek PLTU Jawa Tengah Kapasitas 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang

Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke lokasi proyek PLTU Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2015

Persentase realisasi pendapatan tercatat meningkat, meskipun belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami penurunan.

KEUANGAN PEMERINTAH

Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah,

Dana Alokasi Umum dan Khusus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Penurunan realisasi belanja berasal dari menurunnya belanja modal pada komponen

belanja langsung.

Realisasi belanja APBN Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 lebih tinggi

dibandingkan triwulan I 2016, mengindikasikan adanya upaya perbaikan realisasi oleh

pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian.

Persentase realisasi pendapatan tercatat meningkat, meskipun belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami penurunan.

KEUANGAN PEMERINTAH

Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah,

Dana Alokasi Umum dan Khusus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Penurunan realisasi belanja berasal dari menurunnya belanja modal pada komponen

belanja langsung.

Realisasi belanja APBN Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 lebih tinggi

dibandingkan triwulan I 2016, mengindikasikan adanya upaya perbaikan realisasi oleh

pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian.

Rp104 miliar.

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran,

persentase realisasi pendapatan meningkat,

namun persentase realisasi belanja mengalami

penurunan. Realisasi pendapatan sampai dengan

triwulan laporan sebesar 22,13% dari APBD 2017,

lebih tinggi dibandingkan serapan pendapatan

triwulan I 2016 yang sebesar 18,54%. Sementara itu,

realisasi belanja sampai triwulan I 2017 sebesar 10,04%

dari APBD 2017, relatif lebih rendah dibandingkan

triwulan I 2016 sebesar 11,69%.

Secara nominal, pada triwulan I 2017 realisasi

pendapatan meningkat sedangkan belanja pemerintah

mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

Realisasi pendapatan triwulan I 2017 tercatat sebesar

Rp5,19 triliun, meningkat Rp1,11 triliun dibandingkan

realisasi pendapatan periode yang sama tahun lalu yang

sebesar Rp4,08 triliun. Kondisi berbeda dialami pada

realisasi belanja yang mengalami penurunan sebesar

Rp276 miliar pada triwulan I 2017; dari triwulan

sebelumnya sebesar Rp2,66 triliun menjadi Rp2,35

triliun pada triwulan laporan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov

Jateng) mencatatkan surplus sebesar Rp2,85

triliun pada triwulan I 2017. Surplus ini lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan I 2016 sebesar Rp1,46

triliun dan selama lima tahun terakhir (2012-2016)

yang sebesar Rp2,1 triliun. Berdasarkan data historis

lima tahun terakhir, kondisi surplus ini selalu terjadi di

awal tahun. Meningkatnya surplus yang terjadi pada

awal tahun 2017 ini sejalan dengan persentase

URAIAN APBD-P 2016 Realisasi I - 2017 % Realisasi

PENDAPATAN

DANA PERIMBANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

SURPLUS/DEFISIT

23.468

11.967

11.415

23.364

17.390

22,13%

19,39%

24,95%

29,34%

10,04%

11,87%

APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017Grafik 2.1

(5,000)

10,000

15,000

20,000

25,000

PENDAPATAN BELANJA SURPLUS (DEFISIT)

RP MILIAR

T.A. 2015 T.A. 2016

Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017Grafik 2.2

IV 2015 IV 2016

RP MILIAR

20.988 21.155

23.467 23.364

2.346 2.847

37KEUANGAN PEMERINTAH

Rp104 miliar.

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran,

persentase realisasi pendapatan meningkat,

namun persentase realisasi belanja mengalami

penurunan. Realisasi pendapatan sampai dengan

triwulan laporan sebesar 22,13% dari APBD 2017,

lebih tinggi dibandingkan serapan pendapatan

triwulan I 2016 yang sebesar 18,54%. Sementara itu,

realisasi belanja sampai triwulan I 2017 sebesar 10,04%

dari APBD 2017, relatif lebih rendah dibandingkan

triwulan I 2016 sebesar 11,69%.

Secara nominal, pada triwulan I 2017 realisasi

pendapatan meningkat sedangkan belanja pemerintah

mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

Realisasi pendapatan triwulan I 2017 tercatat sebesar

Rp5,19 triliun, meningkat Rp1,11 triliun dibandingkan

realisasi pendapatan periode yang sama tahun lalu yang

sebesar Rp4,08 triliun. Kondisi berbeda dialami pada

realisasi belanja yang mengalami penurunan sebesar

Rp276 miliar pada triwulan I 2017; dari triwulan

sebelumnya sebesar Rp2,66 triliun menjadi Rp2,35

triliun pada triwulan laporan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov

Jateng) mencatatkan surplus sebesar Rp2,85

triliun pada triwulan I 2017. Surplus ini lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan I 2016 sebesar Rp1,46

triliun dan selama lima tahun terakhir (2012-2016)

yang sebesar Rp2,1 triliun. Berdasarkan data historis

lima tahun terakhir, kondisi surplus ini selalu terjadi di

awal tahun. Meningkatnya surplus yang terjadi pada

awal tahun 2017 ini sejalan dengan persentase

URAIAN APBD-P 2016 Realisasi I - 2017 % Realisasi

PENDAPATAN

DANA PERIMBANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

BELANJA

BELANJA LANGSUNG

SURPLUS/DEFISIT

23.468

11.967

11.415

23.364

17.390

22,13%

19,39%

24,95%

29,34%

10,04%

11,87%

APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017Grafik 2.1

(5,000)

10,000

15,000

20,000

25,000

RP MILIAR

T.A. 2015 T.A. 2016

Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017Grafik 2.2

IV 2015 IV 2016

RP MILIAR

20.988 21.155

23.467 23.364

2.346 2.847

Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

%, YOY %, YOY

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PDRB - SKALA KANAN

I II III IVII III IVI

2013 2014

III IV I

II III IV I

Sumber utama PAD berasal dari komponen pajak

daerah, dengan peran sebesar 85,45% dari total PAD

dan lain-lain PAD yang sah (13,53%). Pada triwulan

laporan, realisasi pajak daerah terbilang tinggi sehingga

menyebabkan peningkatan pendapatan secara

keseluruhan. Tercatat, realisasi pajak daerah sebesar

19,50%; lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun

2016 yang mencapai 15,82%. Perbaikan ini terjadi

seiring peningkatan pajak jumlah kendaraan baru

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi

dari hasil liaison Bank Indonesia terhadap perusahaan

otomotif di Jawa Tengah yang menyatakan terjadi

peningkatan penjualan mobil baru di triwulan awal

tahun 2017. Berdasarkan perannya terhadap total

pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor memang menjadi

pemasukan utama pajak daerah, dengan peran

masing-masing sekitar 35-40% di tiap tahunnya.

Ditinjau dari pertumbuhannya, pajak daerah yang

terkumpul pada triwulan I 2017 mengalami

perbaikan. Pajak daerah tumbuh 3,96% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya

yang sebesar 3,16% (yoy). Capaian pajak daerah ini

juga sejalan dengan perekonomian yang tumbuh

membaik dibandingkan triwulan sama tahun 2016.

Komponen lain-lain PAD yang sah mengalami

peningkatan realisasi menjadi 23,49% pada

triwulan I 2017 setelah sebelumnya terealisasi

3,60% pada tr iwulan sama tahun 2016.

Meningkatnya komponen ini ditengarai akibat hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

kontribusi badan usaha yang meningkat lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan komponen Daper, sumber

pendapatan utamanya berasal dari DAK, dengan

peran sebesar 48,29% dari total Daper, diikuti oleh

Dana Alokasi Umum/DAU (40,18%), dan Dana Bagi

Hasil/DBH (11,13%). Meningkatnya DAK ini sejalan

dengan men ingkatnya pember ian Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) sama seperti tahun

sebelumnya. Tercatat, realisasi pendapatan DAK

sebesar Rp1,38 triliun, meningkat dibandingkan

triwulan I 2016 yang sebelumnya hanya sebesar Rp1,29

triliun. Sementara itu, realisasi DAU meningkat menjadi

Rp1,14 triliun; lebih tinggi dibandingkan triwulan sama

tahun sebelumnya yang sebesar Rp620 miliar.

Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan biaya gaji

pegawai , terutama guru yang k in i menjadi

kewenangan dari Pemprov Jateng. Adapun serapan

DBH meningkat menjadi Rp322,67 miliar dari

sebelumnya Rp190 miliar di triwulan I 2016.

Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah tercatat mengalami kenaikan.

Pada triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

29,34%; meningkat dibandingkan triwulan yang sama

di tahun 2016 sebesar 7,99%. Meningkatnya

komponen ini terutama berasal dari realisasi dana

insentif daerah yang sebesar Rp25,10 miliar, setelah

sebelumnya tidak mengalami realisasi di triwulan I

2016. Dengan realisasi sebesar itu, persentase serapan

dana insentif daerah tercatat sebesar 50,00% dari total

anggaran 2017.

PADDANA PERIMBANGANTRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

44,67%54,84%0,48%

Realisasi Belanja DaerahGrafik 2.4

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

RP TRILIUN

Realisasi Pendapatan DaerahGrafik 2.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

RP TRILIUN

I II III IV2014

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II III IV2014

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ditambah lagi,

persentase realisasi belanja pada triwulan I 2017 yang

lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi

belanja selama lima tahun terakhir berkontribusi pada

tingginya surplus di triwulan laporan. Realisasi belanja

yang lebih rendah ini akibat kewajiban pembayaran

pelaksanaan proyek pemerintah yang belum diajukan

oleh vendor tidak dapat dibayarkan di triwulan awal

Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper), dan lain-lain

pendapatan yang sah.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah

( PA D ) d a n D a n a P e r i m b a n g a n ( D a p e r )

memengaruhi realisasi pendapatan daerah secara

keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan sumber utama

pendapatan daerah Jawa Tengah berasal dari kedua

pos tersebut. Meskipun bertumbuh, namun pangsa

PAD pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 44,67% atau

menurun dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar

48,84%. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya

kemandirian fiskal Pemprov Jateng. Sementara itu,

pangsa Daper meningkat menjadi 54,84% pada

triwulan I 2017 dari sebelumnya 51,44% pada triwulan

I 2016. Peningkatan ini terutama berasal dari Dana

Alokasi Umum (DAU), yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada Pemprov Jateng.

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah

sampai dengan triwulan I 2017 sebesar 22,13%,

lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 dengan

realisasi 18,54%. Peningkatan persentase serapan ini

terjadi di seluruh komponen, baik Pendapatan Asli

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH I - 2016 I - 2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

DANA INSENTIF DAERAH

PENDAPATAN LAINNYA

14,32%

15,82%

25,86%

25,77%

20,62%

33,33%

24,03%

21,25%

19,38%

19,50%

23,03%

23,49%

24,95%

32,72%

20,41%

29,34%

50,00%

38 KEUANGAN PEMERINTAH

Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

%, YOY %, YOY

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PDRB - SKALA KANAN

I II III IVII III IVI

2013 2014

III IV I

II III IV I

Sumber utama PAD berasal dari komponen pajak

daerah, dengan peran sebesar 85,45% dari total PAD

dan lain-lain PAD yang sah (13,53%). Pada triwulan

laporan, realisasi pajak daerah terbilang tinggi sehingga

menyebabkan peningkatan pendapatan secara

keseluruhan. Tercatat, realisasi pajak daerah sebesar

19,50%; lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun

2016 yang mencapai 15,82%. Perbaikan ini terjadi

seiring peningkatan pajak jumlah kendaraan baru

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi

dari hasil liaison Bank Indonesia terhadap perusahaan

otomotif di Jawa Tengah yang menyatakan terjadi

peningkatan penjualan mobil baru di triwulan awal

tahun 2017. Berdasarkan perannya terhadap total

pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor memang menjadi

pemasukan utama pajak daerah, dengan peran

masing-masing sekitar 35-40% di tiap tahunnya.

Ditinjau dari pertumbuhannya, pajak daerah yang

terkumpul pada triwulan I 2017 mengalami

perbaikan. Pajak daerah tumbuh 3,96% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya

yang sebesar 3,16% (yoy). Capaian pajak daerah ini

juga sejalan dengan perekonomian yang tumbuh

membaik dibandingkan triwulan sama tahun 2016.

Komponen lain-lain PAD yang sah mengalami

peningkatan realisasi menjadi 23,49% pada

triwulan I 2017 setelah sebelumnya terealisasi

3,60% pada tr iwulan sama tahun 2016.

Meningkatnya komponen ini ditengarai akibat hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

kontribusi badan usaha yang meningkat lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan komponen Daper, sumber

pendapatan utamanya berasal dari DAK, dengan

peran sebesar 48,29% dari total Daper, diikuti oleh

Dana Alokasi Umum/DAU (40,18%), dan Dana Bagi

Hasil/DBH (11,13%). Meningkatnya DAK ini sejalan

dengan men ingkatnya pember ian Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) sama seperti tahun

sebelumnya. Tercatat, realisasi pendapatan DAK

sebesar Rp1,38 triliun, meningkat dibandingkan

triwulan I 2016 yang sebelumnya hanya sebesar Rp1,29

triliun. Sementara itu, realisasi DAU meningkat menjadi

Rp1,14 triliun; lebih tinggi dibandingkan triwulan sama

tahun sebelumnya yang sebesar Rp620 miliar.

Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan biaya gaji

pegawai , terutama guru yang k in i menjadi

kewenangan dari Pemprov Jateng. Adapun serapan

DBH meningkat menjadi Rp322,67 miliar dari

sebelumnya Rp190 miliar di triwulan I 2016.

Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah tercatat mengalami kenaikan.

Pada triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

29,34%; meningkat dibandingkan triwulan yang sama

di tahun 2016 sebesar 7,99%. Meningkatnya

komponen ini terutama berasal dari realisasi dana

insentif daerah yang sebesar Rp25,10 miliar, setelah

sebelumnya tidak mengalami realisasi di triwulan I

2016. Dengan realisasi sebesar itu, persentase serapan

dana insentif daerah tercatat sebesar 50,00% dari total

anggaran 2017.

PADDANA PERIMBANGANTRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

44,67%54,84%0,48%

Realisasi Belanja DaerahGrafik 2.4

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

RP TRILIUN

Realisasi Pendapatan DaerahGrafik 2.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

RP TRILIUN

I II III IV2014

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II III IV2014

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ditambah lagi,

persentase realisasi belanja pada triwulan I 2017 yang

lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi

belanja selama lima tahun terakhir berkontribusi pada

tingginya surplus di triwulan laporan. Realisasi belanja

yang lebih rendah ini akibat kewajiban pembayaran

pelaksanaan proyek pemerintah yang belum diajukan

oleh vendor tidak dapat dibayarkan di triwulan awal

Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper), dan lain-lain

pendapatan yang sah.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah

( PA D ) d a n D a n a P e r i m b a n g a n ( D a p e r )

memengaruhi realisasi pendapatan daerah secara

keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan sumber utama

pendapatan daerah Jawa Tengah berasal dari kedua

pos tersebut. Meskipun bertumbuh, namun pangsa

PAD pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 44,67% atau

menurun dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar

48,84%. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya

kemandirian fiskal Pemprov Jateng. Sementara itu,

pangsa Daper meningkat menjadi 54,84% pada

triwulan I 2017 dari sebelumnya 51,44% pada triwulan

I 2016. Peningkatan ini terutama berasal dari Dana

Alokasi Umum (DAU), yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada Pemprov Jateng.

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah

sampai dengan triwulan I 2017 sebesar 22,13%,

lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 dengan

realisasi 18,54%. Peningkatan persentase serapan ini

terjadi di seluruh komponen, baik Pendapatan Asli

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH I - 2016 I - 2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI KHUSUS

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

DANA INSENTIF DAERAH

PENDAPATAN LAINNYA

14,32%

15,82%

25,86%

25,77%

20,62%

33,33%

24,03%

21,25%

19,38%

19,50%

23,03%

23,49%

24,95%

32,72%

20,41%

29,34%

50,00%

yang memiliki peran 42,39% dari total belanja

langsung ini mengalami penurunan persentase

realisasi. Meskipun mengalami peningkatan secara

nominal, belanja barang dan jasa serta belanja

pegawai, yang masing-masing memiliki peran sebesar

51,91% dan 5,70% terhadap belanja langsung,

mengalami penurunan persentase realisasi pada

triwulan laporan.

Realisasi belanja modal pada triwulan laporan

tercatat sebesar Rp64,17 miliar, atau terserap

3,47% dari total anggaran. Persentase ini menurun

terserap sebesar Rp 391 miliar atau 12,42%.

Penurunan ini terjadi akibat perubahan nomenklatur

sehingga mengakibatkan realisasi belanja modal lebih

lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa

sebesar Rp179,05 miliar, atau terserap 4,95% dari

total anggaran. Realisasi ini mengalami penurunan

dibandingkan persentase realisasi tahun lalu sebesar

6,12%. Penurunan juga terjadi pada pos belanja

pegawai. Realisasi belanja pegawai tercatat terserap

7,71% dari total anggaran. Angka ini menurun

dibandingkan triwulan yang sama tahun 2016 yang

sebesar 10,03% dari total anggaran.

Berdasarkan jenisnya, belanja pegawai

dianggarkan sebesar Rp14,35 triliun atau 40,91%

dari total APBN Provinsi Jawa Tengah 2017, diikuti

oleh belanja barang sebesar Rp11,02 triliun (31,41%),

belanja modal sebesar Rp9,47 triliun (26,96%), dan

belanja bantuan sosial Rp240 miliar (0,68%).

Lebih jauh, realisasi APBN secara keseluruhan

relatif mengalami peningkatan. Pada triwulan I

2017, realisasi APBN tercatat sebesar Rp4,89 triliun

atau 13,93% dari total anggaran 2017, meningkat

dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar Rp4,38

triliun atau 13,09% dari APBN Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pada

triwulan I 2017 meningkat akibat komponen

belanja barang yang mengalami peningkatan.

Belanja barang ini memiliki peran 28,11% dari

total realisasi belanja. Kenaikan juga terjadi untuk

belanja modal (pangsa 15,56%) dan belanja bantuan

sosial (0,18%). Namun demikian, terjadi penurunan

persentase serapan pada komponen belanja pegawai

(56,15%) dibandingkan triwulan yang sama tahun

sebelumnya.

Realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2017

sebesar Rp2,74 triliun atau 19,12% dari total APBN

2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan I

2016 yang sebesar 21,43% dari total APBN 2016,

sebesar Rp2,78 triliun. Penurunan persentase realisasi

ini ditengarai merupakan upaya penghematan

pemerintah di tengah risiko penerimaan pajak yang

menurun pada tahun berjalan.

Sementara itu, belanja barang pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp1,37 triliun atau

12,46% dari total anggaran, lebih t inggi

dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang

APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017

mengalami peningkatan di tengah upaya

pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian

melalui belanja fiskal. Meskipun demikian, hal ini

dilakukan dengan tetap mengupayakan defisit

anggaran di tingkat nasional tetap berada pada level

yang terjaga, yakni di bawah 3%. Tercatat, terjadi

kenaikan anggaran APBN sebesar 4,81%; dari

sebelumnya Rp33,48 triliun pada tahun 2016 menjadi

Rp35,09 triliun di triwulan laporan.

Pada triwulan I 2017, realisasi belanja Provinsi

Jawa Tengah sebesar Rp2,34 triliun dari total

anggaran belanja 2017. Angka ini lebih rendah

dibandingkan dengan realisasi periode yang sama

tahun sebelumnya sebesar Rp2,62 triliun. Menurunnya

realisasi ini terutama didorong oleh penurunan belanja

langsung dari komponen belanja modal. Lebih jauh,

belanja tidak langsung yang memiliki peranan dominan

sebesar 87,98% dari total belanja, juga mengalami

penurunan persentase realisasi.

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung

menurun pada triwulan laporan. Realisasi pada

triwulan I 2017 sebesar 11,87%; lebih rendah

dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar 12,58%.

Ditinjau dari komponennya, belanja tidak langsung

digunakan untuk belanja hibah, belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota, dan belanja pegawai dengan

masing-masing peran sebesar 38,29%; 29,78%, dan

16,32% dari total belanja tidak langsung.

Pada triwulan I 2017, belanja hibah tercatat

sebesar Rp873,22 miliar atau 17,66% dari total

anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I

2016 yang sebesar Rp1,273 triliun atau 23,76%.

Penurunan ini terjadi di tengah tertahannya realisasi

Pemprov Jateng pada awal tahun 2017 yang ditengarai

sebagai dampak adanya perubahan struktur

nomenklatur pada dinas-dinas di Provinsi Jateng.

Sementara itu, komponen belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan yang sama tahun

sebelumnya. Pada triwulan laporan, realisasi

komponen tersebut sebesar 6,03%, lebih tinggi

Dilihat secara nominal, belanja bagi hasil kepada

kabupaten/kota ini juga mengalami peningkatan, yakni

dari Rp261 miliar menjadi Rp265 miliar.

Adapun belanja pegawai tercatat mengalami

penurunan persentase realisasi, yakni sebesar

16,18%; menurun dibandingkan periode sama tahun

sebelumnya yang sebesar 16,46%. Penyesuaian

nomenklatur di awal tahun diperkirakan memengaruhi

serapan realisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan

sehingga tidak terserap sesuai target. Namun demikian,

secara nominal, terjadi peningkatan realisasi menjadi

Rp925,42 miliar, dari sebelumnya yang sebesar

Rp483,36 miliar.

Serupa dengan belanja tidak langsung, pada

komponen belanja langsung persentase realisasi

mengalami penurunan. Penyerapan belanja

langsung tercatat 4,72%; relatif turun dibandingkan

triwulan I 2016 yang sebesar 9,45%. Apabila ditinjau

secara pos pengeluarannya, realisasi belanja modal

URAIAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA HIBAH

BELANJA BANTUAN SOSIAL

BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

12,58%

16,46%

23,76%

10,03%

12,42%

11,69%

11,87%

16,18%

17,66%

10,04%

I - 2016 I - 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

12,02%87,98%

yang memiliki peran 42,39% dari total belanja

langsung ini mengalami penurunan persentase

realisasi. Meskipun mengalami peningkatan secara

nominal, belanja barang dan jasa serta belanja

pegawai, yang masing-masing memiliki peran sebesar

51,91% dan 5,70% terhadap belanja langsung,

mengalami penurunan persentase realisasi pada

triwulan laporan.

Realisasi belanja modal pada triwulan laporan

tercatat sebesar Rp64,17 miliar, atau terserap

3,47% dari total anggaran. Persentase ini menurun

terserap sebesar Rp 391 miliar atau 12,42%.

Penurunan ini terjadi akibat perubahan nomenklatur

sehingga mengakibatkan realisasi belanja modal lebih

lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa

sebesar Rp179,05 miliar, atau terserap 4,95% dari

total anggaran. Realisasi ini mengalami penurunan

dibandingkan persentase realisasi tahun lalu sebesar

6,12%. Penurunan juga terjadi pada pos belanja

pegawai. Realisasi belanja pegawai tercatat terserap

7,71% dari total anggaran. Angka ini menurun

dibandingkan triwulan yang sama tahun 2016 yang

sebesar 10,03% dari total anggaran.

Berdasarkan jenisnya, belanja pegawai

dianggarkan sebesar Rp14,35 triliun atau 40,91%

dari total APBN Provinsi Jawa Tengah 2017, diikuti

oleh belanja barang sebesar Rp11,02 triliun (31,41%),

belanja modal sebesar Rp9,47 triliun (26,96%), dan

belanja bantuan sosial Rp240 miliar (0,68%).

Lebih jauh, realisasi APBN secara keseluruhan

relatif mengalami peningkatan. Pada triwulan I

2017, realisasi APBN tercatat sebesar Rp4,89 triliun

atau 13,93% dari total anggaran 2017, meningkat

dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar Rp4,38

triliun atau 13,09% dari APBN Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pada

triwulan I 2017 meningkat akibat komponen

belanja barang yang mengalami peningkatan.

Belanja barang ini memiliki peran 28,11% dari

total realisasi belanja. Kenaikan juga terjadi untuk

belanja modal (pangsa 15,56%) dan belanja bantuan

sosial (0,18%). Namun demikian, terjadi penurunan

persentase serapan pada komponen belanja pegawai

(56,15%) dibandingkan triwulan yang sama tahun

sebelumnya.

Realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2017

sebesar Rp2,74 triliun atau 19,12% dari total APBN

2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan I

2016 yang sebesar 21,43% dari total APBN 2016,

sebesar Rp2,78 triliun. Penurunan persentase realisasi

ini ditengarai merupakan upaya penghematan

pemerintah di tengah risiko penerimaan pajak yang

menurun pada tahun berjalan.

Sementara itu, belanja barang pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp1,37 triliun atau

12,46% dari total anggaran, lebih t inggi

dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang

APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017

mengalami peningkatan di tengah upaya

pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian

melalui belanja fiskal. Meskipun demikian, hal ini

dilakukan dengan tetap mengupayakan defisit

anggaran di tingkat nasional tetap berada pada level

yang terjaga, yakni di bawah 3%. Tercatat, terjadi

kenaikan anggaran APBN sebesar 4,81%; dari

sebelumnya Rp33,48 triliun pada tahun 2016 menjadi

Rp35,09 triliun di triwulan laporan.

Pada triwulan I 2017, realisasi belanja Provinsi

Jawa Tengah sebesar Rp2,34 triliun dari total

anggaran belanja 2017. Angka ini lebih rendah

dibandingkan dengan realisasi periode yang sama

tahun sebelumnya sebesar Rp2,62 triliun. Menurunnya

realisasi ini terutama didorong oleh penurunan belanja

langsung dari komponen belanja modal. Lebih jauh,

belanja tidak langsung yang memiliki peranan dominan

sebesar 87,98% dari total belanja, juga mengalami

penurunan persentase realisasi.

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung

menurun pada triwulan laporan. Realisasi pada

triwulan I 2017 sebesar 11,87%; lebih rendah

Ditinjau dari komponennya, belanja tidak langsung

digunakan untuk belanja hibah, belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota, dan belanja pegawai dengan

masing-masing peran sebesar 38,29%; 29,78%, dan

16,32% dari total belanja tidak langsung.

Pada triwulan I 2017, belanja hibah tercatat

sebesar Rp873,22 miliar atau 17,66% dari total

anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I

2016 yang sebesar Rp1,273 triliun atau 23,76%.

Penurunan ini terjadi di tengah tertahannya realisasi

Pemprov Jateng pada awal tahun 2017 yang ditengarai

sebagai dampak adanya perubahan struktur

nomenklatur pada dinas-dinas di Provinsi Jateng.

Sementara itu, komponen belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan yang sama tahun

sebelumnya. Pada triwulan laporan, realisasi

komponen tersebut sebesar 6,03%, lebih tinggi

Dilihat secara nominal, belanja bagi hasil kepada

kabupaten/kota ini juga mengalami peningkatan, yakni

dari Rp261 miliar menjadi Rp265 miliar.

Adapun belanja pegawai tercatat mengalami

penurunan persentase realisasi, yakni sebesar

16,18%; menurun dibandingkan periode sama tahun

sebelumnya yang sebesar 16,46%. Penyesuaian

nomenklatur di awal tahun diperkirakan memengaruhi

serapan realisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan

sehingga tidak terserap sesuai target. Namun demikian,

secara nominal, terjadi peningkatan realisasi menjadi

Rp925,42 miliar, dari sebelumnya yang sebesar

Rp483,36 miliar.

Serupa dengan belanja tidak langsung, pada

komponen belanja langsung persentase realisasi

mengalami penurunan. Penyerapan belanja

langsung tercatat 4,72%; relatif turun dibandingkan

triwulan I 2016 yang sebesar 9,45%. Apabila ditinjau

secara pos pengeluarannya, realisasi belanja modal

URAIAN

BELANJA PEGAWAI

BELANJA HIBAH

BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

12,58%

16,46%

23,76%

10,03%

12,42%

11,69%

11,87%

16,18%

17,66%

10,04%

I - 2016 I - 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

12,02%87,98%

Berdasarkan disagregasi, peningkatan inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok

dan inti.

Pada triwulan II 2017, inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan penyesuaian harga

pada kelompok serta meningkatnya permintaan komoditas pangan

seiring Ramadhan dan Idul Fitri. Namun demikian, inflasi diperkirakan masih berada

pada target sasaran inflasi 4±1%.

Pada triwulan I 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

BABIII

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan I 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

PAGU REALISASI

I 2016

%REALISASI PAGU REALISASI

I 2017

%REALISASI

12.982

11.561

33.475

579,50

21,43%

13,09%

14.353

11.022

35.087

760,21

19,12%

12,46%

13,93%Sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA BANTUAN SOSIAL

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

56,15%28,11%

15,56%0,18%

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

40,91%31,41%

26,99%0,68%

sebesar Rp1,01 triliun atau 8,80%. Persentase realisasi

belanja barang ini meningkat di tengah perbaikan

serapan yang dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun.

Belanja modal tercatat sebesar Rp760,21 miliar

atau terealisasi sebesar 8,03%; lebih tinggi

dibandingkan realisasi belanja modal triwulan I

2016 yang sebesar Rp579,50 miliar atau 6,67%.

Peningkatan ini juga sejalan dengan realisasi

pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur,

khususnya untuk proyek pembangunan jalan yang

mengalami percepatan yang ditargetkan dapat selesai

sebelum hari raya Idul Fitri.

Adapun belanja bantuan sosial pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp8,93 miliar atau 3,72%

dari total anggaran. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan I

2016 yang sebesar Rp2,30 miliar atau 0,96%. Realisasi

bansos ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu di

tengah upaya revitalisasi beberapa daerah, termasuk

Magelang, yang terkena musibah banjir di awal tahun

2017. Selain itu, beberapa program untuk mengurangi

kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan

berimplikasi pada serapan realisasi bansos yang lebih

tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan disagregasi, peningkatan inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok

dan inti.

Pada triwulan II 2017, inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan penyesuaian harga

pada kelompok serta meningkatnya permintaan komoditas pangan

seiring Ramadhan dan Idul Fitri. Namun demikian, inflasi diperkirakan masih berada

pada target sasaran inflasi 4±1%.

Pada triwulan I 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

BABIII

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan I 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

PAGU REALISASI

I 2016

%REALISASI PAGU REALISASI

I 2017

%REALISASI

12.982

11.561

33.475

579,50

21,43%

13,09%

14.353

11.022

35.087

760,21

19,12%

12,46%

13,93%Sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

56,15%28,11%

15,56%0,18%

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

40,91%31,41%

26,99%0,68%

sebesar Rp1,01 triliun atau 8,80%. Persentase realisasi

belanja barang ini meningkat di tengah perbaikan

serapan yang dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun.

Belanja modal tercatat sebesar Rp760,21 miliar

atau terealisasi sebesar 8,03%; lebih tinggi

dibandingkan realisasi belanja modal triwulan I

2016 yang sebesar Rp579,50 miliar atau 6,67%.

Peningkatan ini juga sejalan dengan realisasi

pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur,

khususnya untuk proyek pembangunan jalan yang

mengalami percepatan yang ditargetkan dapat selesai

sebelum hari raya Idul Fitri.

Adapun belanja bantuan sosial pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp8,93 miliar atau 3,72%

dari total anggaran. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan I

2016 yang sebesar Rp2,30 miliar atau 0,96%. Realisasi

bansos ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu di

tengah upaya revitalisasi beberapa daerah, termasuk

Magelang, yang terkena musibah banjir di awal tahun

2017. Selain itu, beberapa program untuk mengurangi

kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan

berimplikasi pada serapan realisasi bansos yang lebih

tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Inflasi Jawa Tengah tercatat meningkat pada

triwulan I 2017, di tengah melambatnya 2pertumbuhan ekonomi . Pada akhir triwulan I

2017 inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,30%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 2,36% (yoy). Secara triwulanan, inflasi

Jawa Tengah pada periode laporan tercatat lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pada triwulan I 2017, inflasi triwulanan tercatat sebesar

1,56% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan I 2016

yang mencatatkan inflasi sebesar 0,62% (qtq).

Walaupun mengalami peningkatan, inflasi Jawa

Tengah masih relatif terkendali. Laju inflasi Jawa

Tengah masih lebih rendah dibandingkan inflasi

nasional yang tercatat sebesar 3,61% (yoy), maupun

inflasi Kawasan Jawa yang sebesar 3,47% (yoy).

Dibandingkan dengan provinsi tetangga di Kawasan

Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan

inflasi terendah, sementara inflasi tertinggi terjadi pada

Jawa Timur dengan nilai 3,84% (yoy). Terjaganya inflasi

Jawa Tengah ini terutama didukung oleh adanya

kebijakan pengendalian inflasi di daerah, terutama

untuk pasokan bahan pangan strategis.

Inflasi Bulanan Provinsi di JawaGrafik 3.3

FEBRUARI 2017 MARET 2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Inflasi Tahunan Provinsi di JawaGrafik 3.4Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA + DKI

I - 2015 I - 2016 I - 2017JANUARI 2017

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA

Grafik 3.1

Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

JATENG (YOY) JATENG (QTQ) NAS (YOY) NAS (QTQ)

Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa TengahGrafik 3.2Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

TW I 2017TW I 2016 RATA-RATA TW I 2012-2016

BAHAN MAKANAN

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASIDAN JASA KEUANGAN

%I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

45PERKEMBANGANINFLASI DAERAH

Inflasi Jawa Tengah tercatat meningkat pada

triwulan I 2017, di tengah melambatnya 2pertumbuhan ekonomi . Pada akhir triwulan I

2017 inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,30%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 2,36% (yoy). Secara triwulanan, inflasi

Jawa Tengah pada periode laporan tercatat lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pada triwulan I 2017, inflasi triwulanan tercatat sebesar

1,56% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan I 2016

yang mencatatkan inflasi sebesar 0,62% (qtq).

Walaupun mengalami peningkatan, inflasi Jawa

Tengah masih relatif terkendali. Laju inflasi Jawa

Tengah masih lebih rendah dibandingkan inflasi

nasional yang tercatat sebesar 3,61% (yoy), maupun

inflasi Kawasan Jawa yang sebesar 3,47% (yoy).

Dibandingkan dengan provinsi tetangga di Kawasan

Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan

inflasi terendah, sementara inflasi tertinggi terjadi pada

Jawa Timur dengan nilai 3,84% (yoy). Terjaganya inflasi

Jawa Tengah ini terutama didukung oleh adanya

kebijakan pengendalian inflasi di daerah, terutama

untuk pasokan bahan pangan strategis.

Inflasi Bulanan Provinsi di JawaGrafik 3.3

FEBRUARI 2017 MARET 2017

Inflasi Tahunan Provinsi di JawaGrafik 3.4Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA + DKI

I - 2015 I - 2016 I - 2017JANUARI 2017

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA

Grafik 3.1

Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

JATENG (YOY) JATENG (QTQ) NAS (YOY) NAS (QTQ)

Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa TengahGrafik 3.2Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

TW I 2017TW I 2016 RATA-RATA TW I 2012-2016

BAHAN MAKANAN

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASIDAN JASA KEUANGAN

%I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

KOMODITAS

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

TRANSPOR

KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN

SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR

JASA KEUANGAN

IIIII IV I

IVIII III IV I

KOMODITAS

BAHAN MAKANAN

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN

II III

Ditinjau berdasarkan kelompok, peningkatan

inflasi pada triwulan I 2017 disumbang oleh

kelompok tranportasi, komunikasi, & jasa

keuangan serta kelompok perumahan, air, listrik,

gas & bahan bakar. Kenaikan ini didorong oleh

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan biaya

sarana pendukung transportasi, tarif pulsa ponsel, serta

tarif listrik untuk golongan masyarakat mampu pada

triwulan laporan. Sementara itu, terjadi penurunan

inflasi untuk kelompok bahan makanan. Penurunan ini

sejalan dengan pola musiman di triwulan awal, di mana

sebagian besar komoditas pangan mengalami masa

panen.

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Pada triwulan I 2017, kelompok transportasi,

komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan

inflasi, setelah sebelumnya mencatatkan deflasi

pada triwulan IV 2016. Kelompok ini mengalami

inflasi 4,95% pada triwulan I 2017, dari sebelumnya

deflasi 1,61% pada triwulan IV 2016. Peningkatan

inflasi tertinggi berasal dari subkelompok sarana dan

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan

bakar ini mengalami peningkatan pada triwulan I 2017.

Inflasi kelompok ini meningkat menjadi 3,92% pada

triwulan laporan dari 1,53% (yoy) pada triwulan IV

2016. Kenaikan ini terutama berasal dari subkelompok

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

penunjang transpor serta subkelompok komunikasi

dan pengiriman. Subkelompok sarana dan penunjang

transpor mencatatkan inflasi 22,37% (yoy), melonjak

tajam dari sebelumnya 1,66% (yoy) pada triwulan IV

2016. Kenaikan kelompok ini terutama diakibatkan

oleh meningkatnya biaya administrasi perpanjangan

STNK di awal tahun 2017. Sementara itu, subkelompok

komunikasi dan pengiriman meningkat menjadi 8,84%

(yoy) dari sebelumnya 2,49% (yoy). Kenaikan ini

terutama didorong oleh peningkatan tarif pulsa ponsel

seiring dengan kebijakan operator telekomunikasi

untuk meningkatkan biaya operasional pada tahun ini.

Adapun subkelompok transpor juga menunjukkan

peningkatan inflasi, terutama disebabkan oleh tarif

angkutan udara yang meningkat seiring beberapa libur

akhir pekan panjang yang jatuh di bulan Maret 2017.

No. KOTAINFLASI TW IV 2016 (%,YOY)

SURAKARTA

SEMARANG

PURWOKERTO

CILACAP

INFLASI TW I 2017 (%,YOY)

3Berdasarkan disagregasi inflasi , peningkatan laju

inflasi tahunan pada triwulan I 2017 terutama

berasal dari kelompok administered prices akibat

dari penyesuaian harga dan tarif oleh pemerintah.

Selain itu, kelompok inti juga mengalami kenaikan

inflasi yang didorong oleh peningkatan beberapa harga

pada awal tahun, meliputi kenaikan Upah Minimum

Regional (UMR) dan tarif pulsa. Sementara itu, inflasi

kelompok volatile food tercatat menurun seiring petani

memasuki musim panen pada awal triwulan tahun

Apabila dilihat berdasarkan 6 (enam) kota

pantauan inflasi di Jawa Tengah, seluruh kota

pantauan pada triwulan I 2017 mengalami

peningkatan inflasi tahunan dibandingkan

BIAYA PERPANJANGAN STNK

TARIP PULSA PONSEL

TARIP LISTRIK

CABAI RAWIT

BENSIN

Komoditas0,34

Andil (%)TARIP LISTRIK

BAWANG MERAH

CABAI RAWIT

TARIP PULSA PONSEL

TUKANG BUKAN MANDOR

Komoditas0,14

TUKANG BUKAN MANDOR

ROKOK KRETEK FILTER

BATU BATA

BENSIN

Komoditas0,06

Andil (%)

Bawang Merah

Telur Ayam Ras

Cabai Merah

Tomat Sayur

Komoditas-0,06

Andil (%)DAGING AYAM RAS

TELUR AYAM RAS

CABAI MERAH

ANGKUTAN UDARA

Komoditas-0,05

Andil (%)CABAI RAWIT

CABAI MERAH

TARIP PULSA PONSEL

BAWANG PUTIH

Komoditas-0,12

Andil (%)

JANUARI FEBRUARI MARET

Disagregasi inflasi terdiri atas administered prices, volatile food, dan core inflation. Administered prices merupakan komponen barang yang harganya diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Komponen volatile foods merupakan kelompok barang-barang yang harganya cenderung bergejolak. Komponen volatile foods didominasi oleh komoditas pangan. Core inflation (inflasi inti) merupakan komponen barang yang harganya cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara teoritis,kebijakan moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi inti.

dengan triwulan IV 2016. Kota Semarang sebagai

kota dengan bobot terbesar (±51%) mengalami

peningkatan inflasi dari 2,32% (yoy) menjadi 3,27%

(yoy). Adapun inflasi tertinggi terjadi di Cilacap dengan

besaran 4,21% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi

di Surakarta dengan nilai 2,93% (yoy). Seiring dengan

peningkatan inflasi, disparitas inflasi tahunan kota-kota

di Jawa Tengah pun relatif meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya, yaitu dari 0,62% menjadi 1,28%.

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOV DES

%, MTM

2017 2012 2013 2014 2015

Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016Grafik 3.5Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

2016 RATA-RATA 2011-2016

Tw I 2017Kenaikan komoditas adm. prices, meliputi biaya dministrasi STNK, TTL serta kenaikan aneka cabai seiring musim penghujan

Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa TengahGrafik 3.6Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

9.0 %, YOY %, MTM

MTM(SKALA KANAN)

CURAH HUJANTINGGI

EKSPEKTASI MULAI NAIK

KENAIKANBBM KENAIKAN TTL TAHAP

AKHIR 2013BENCANA

BANJIR

PEMBATASAN PRODUKSI BIBIT AYAM

KENAIKAN TTL U/P1, I3, R3, I4, B2, B3

KENAIKAN TDLDAN ELPIJI 12 KG

KENAIKAN HARGA BBM,GEJOLAK PANGAN

RAMADHAN

EL-NINO

1 2 32016

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 32015

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 32014

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 32017

3,0 3,8 3,3

1,1 0,5 -0,

7,9 7,5 7,0 7,1 7,4 7,2 5,0 4,3 5,0 5,0 6,1 8,2 6,7 5,7 5,6 5,9 6,2 6,1 6,3 6,1 5,7 5,2 4,0 2,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,1 2,9 3,0 2,4 2,7 2,8 3,1 2,3

0,9 0,3 0,2 -0, 0,2 0,7 0,7 0,4 0,2 0,5 1,3 2,2 -0, -0, 0,1 0,1 0,5 0,6 0,9 0,2 -0, -0, 0,2 0,9 0,4 -0, 0,3 -0, 0,1 0,4 1,0 -0, 0,0 0,0 0,5 0,2

46 PERKEMBANGANINFLASI DAERAH

KOMODITAS

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

TRANSPOR

KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN

SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR

JASA KEUANGAN

IIIII IV I

IVIII III IV I

KOMODITAS

BAHAN MAKANAN

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN

II III

Ditinjau berdasarkan kelompok, peningkatan

inflasi pada triwulan I 2017 disumbang oleh

kelompok tranportasi, komunikasi, & jasa

keuangan serta kelompok perumahan, air, listrik,

gas & bahan bakar. Kenaikan ini didorong oleh

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan biaya

sarana pendukung transportasi, tarif pulsa ponsel, serta

tarif listrik untuk golongan masyarakat mampu pada

triwulan laporan. Sementara itu, terjadi penurunan

inflasi untuk kelompok bahan makanan. Penurunan ini

sejalan dengan pola musiman di triwulan awal, di mana

sebagian besar komoditas pangan mengalami masa

panen.

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Pada triwulan I 2017, kelompok transportasi,

komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan

inflasi, setelah sebelumnya mencatatkan deflasi

pada triwulan IV 2016. Kelompok ini mengalami

inflasi 4,95% pada triwulan I 2017, dari sebelumnya

deflasi 1,61% pada triwulan IV 2016. Peningkatan

inflasi tertinggi berasal dari subkelompok sarana dan

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan

bakar ini mengalami peningkatan pada triwulan I 2017.

Inflasi kelompok ini meningkat menjadi 3,92% pada

triwulan laporan dari 1,53% (yoy) pada triwulan IV

2016. Kenaikan ini terutama berasal dari subkelompok

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

penunjang transpor serta subkelompok komunikasi

dan pengiriman. Subkelompok sarana dan penunjang

transpor mencatatkan inflasi 22,37% (yoy), melonjak

tajam dari sebelumnya 1,66% (yoy) pada triwulan IV

2016. Kenaikan kelompok ini terutama diakibatkan

oleh meningkatnya biaya administrasi perpanjangan

STNK di awal tahun 2017. Sementara itu, subkelompok

komunikasi dan pengiriman meningkat menjadi 8,84%

(yoy) dari sebelumnya 2,49% (yoy). Kenaikan ini

terutama didorong oleh peningkatan tarif pulsa ponsel

seiring dengan kebijakan operator telekomunikasi

untuk meningkatkan biaya operasional pada tahun ini.

Adapun subkelompok transpor juga menunjukkan

peningkatan inflasi, terutama disebabkan oleh tarif

angkutan udara yang meningkat seiring beberapa libur

akhir pekan panjang yang jatuh di bulan Maret 2017.

No. KOTAINFLASI TW IV 2016 (%,YOY)

SURAKARTA

SEMARANG

PURWOKERTO

CILACAP

INFLASI TW I 2017 (%,YOY)

3Berdasarkan disagregasi inflasi , peningkatan laju

inflasi tahunan pada triwulan I 2017 terutama

berasal dari kelompok administered prices akibat

dari penyesuaian harga dan tarif oleh pemerintah.

Selain itu, kelompok inti juga mengalami kenaikan

inflasi yang didorong oleh peningkatan beberapa harga

pada awal tahun, meliputi kenaikan Upah Minimum

Regional (UMR) dan tarif pulsa. Sementara itu, inflasi

kelompok volatile food tercatat menurun seiring petani

memasuki musim panen pada awal triwulan tahun

Apabila dilihat berdasarkan 6 (enam) kota

pantauan inflasi di Jawa Tengah, seluruh kota

pantauan pada triwulan I 2017 mengalami

peningkatan inflasi tahunan dibandingkan

BIAYA PERPANJANGAN STNK

TARIP PULSA PONSEL

TARIP LISTRIK

CABAI RAWIT

BENSIN

Komoditas0,34

BAWANG MERAH

CABAI RAWIT

TARIP PULSA PONSEL

TUKANG BUKAN MANDOR

Komoditas0,14

TUKANG BUKAN MANDOR

ROKOK KRETEK FILTER

BATU BATA

BENSIN

Komoditas0,06

Andil (%)

Bawang Merah

Telur Ayam Ras

Cabai Merah

Tomat Sayur

Komoditas-0,06

Andil (%)DAGING AYAM RAS

TELUR AYAM RAS

CABAI MERAH

ANGKUTAN UDARA

Komoditas-0,05

Andil (%)CABAI RAWIT

CABAI MERAH

TARIP PULSA PONSEL

BAWANG PUTIH

Komoditas-0,12

Andil (%)

JANUARI FEBRUARI MARET

Disagregasi inflasi terdiri atas administered prices, volatile food, dan core inflation. Administered prices merupakan komponen barang yang harganya diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Komponen volatile foods merupakan kelompok barang-barang yang harganya cenderung bergejolak. Komponen volatile foods didominasi oleh komoditas pangan. Core inflation (inflasi inti) merupakan komponen barang yang harganya cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara teoritis,kebijakan moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi inti.

dengan triwulan IV 2016. Kota Semarang sebagai

kota dengan bobot terbesar (±51%) mengalami

peningkatan inflasi dari 2,32% (yoy) menjadi 3,27%

(yoy). Adapun inflasi tertinggi terjadi di Cilacap dengan

besaran 4,21% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi

di Surakarta dengan nilai 2,93% (yoy). Seiring dengan

peningkatan inflasi, disparitas inflasi tahunan kota-kota

di Jawa Tengah pun relatif meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya, yaitu dari 0,62% menjadi 1,28%.

%, MTM

2017 2012 2013 2014 2015

Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2016Grafik 3.5Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

2016 RATA-RATA 2011-2016

Tw I 2017Kenaikan komoditas adm. prices, meliputi biaya dministrasi STNK, TTL serta kenaikan aneka cabai seiring musim penghujan

Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa TengahGrafik 3.6Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

9.0 %, YOY %, MTM

MTM(SKALA KANAN)

CURAH HUJANTINGGI

EKSPEKTASI MULAI NAIK

KENAIKANBBM KENAIKAN TTL TAHAP

AKHIR 2013BENCANA

BANJIR

PEMBATASAN PRODUKSI BIBIT AYAM

KENAIKAN TTL U/P1, I3, R3, I4, B2, B3

KENAIKAN TDLDAN ELPIJI 12 KG

KENAIKAN HARGA BBM,GEJOLAK PANGAN

RAMADHAN

EL-NINO

1 2 32016

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 32015

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 32014

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 32017

3,0 3,8 3,3

1,1 0,5 -0,

7,9 7,5 7,0 7,1 7,4 7,2 5,0 4,3 5,0 5,0 6,1 8,2 6,7 5,7 5,6 5,9 6,2 6,1 6,3 6,1 5,7 5,2 4,0 2,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,1 2,9 3,0 2,4 2,7 2,8 3,1 2,3

0,9 0,3 0,2 -0, 0,2 0,7 0,7 0,4 0,2 0,5 1,3 2,2 -0, -0, 0,1 0,1 0,5 0,6 0,9 0,2 -0, -0, 0,2 0,9 0,4 -0, 0,3 -0, 0,1 0,4 1,0 -0, 0,0 0,0 0,5 0,2

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Administered Prices Triwulan I 2017

Grafik 3.9

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

0,85 1,051,67

TW I 2012 TW I 2013 TW I 2014 TW I 2015 TW I 2016 TW I 2017

Disagregasi Inflasi TahunanGrafik 3.7Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

18 %, YOY

Disagregasi Inflasi BulananGrafik 3.8Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, MTM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2014 2015 2016

CORE VF AP

101112I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017 1 2 3

Kelompok administered prices mengalami

peningkatan inflasi pada triwulan I 2017. Inflasi

tercatat sebesar 4,39% (yoy), meningkat dari

sebelumnya -0,29% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Meningkatnya inflasi ini terutama disebabkan oleh

penyesuaian subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) 900 VA

untuk golongan mampu. Kenaikan tarif tersebut

dilakukan setiap dua bulan sekali yaitu pada 1 Januari

2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Pencabutan

subsidi listrik tersebut didasari Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Manusia (Permen ESDM) Nomor 28

Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero).

Peraturan tersebut mengatur penerapan tarif

nonsubsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang

mampu secara ekonomi. Berdasarkan Permen ESDM

tersebut, tarif listrik golongan pelanggan RTM 900 VA

akan menjadi Rp 791/kWh per 1 Januari 2017.

Kemudian, akan menjadi Rp 1.034/kWh pada 1 Maret

2017 dan 1 Mei 2017 tarifnya berubah lagi menjadi Rp

1.352/kWh.

Kenaikan rokok kretek filter juga terjadi akibat kenaikan

cukai di awal tahun. Pemerintah telah menetapkan

kenaikan tarif cukai rokok yaitu Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No 147/PMK.010/2016. Dalam

kebijakan baru tersebut, ditetapkan kenaikan rata-rata

tertimbang sebesar 10,54 persen di tahun 2017. Selain

kenaikan tarif, ada kenaikan harga jual eceran (HJE)

dengan rata-rata 12,26 persen. Kemenkeu dalam 10

tahun terakhir mengurangi jumlah pabrik rokok dari

4.669 pabrik menjadi 754 pabrik pada 2016.

Secara tahunan, inflasi kelompok administered

pr ices yang meningkat in i berasal dar i

subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air

serta subkelompok transportasi. Hal ini terutama

terjadi akibat inflasi yang berasal dari kenaikan TTL

akibat penyesuaian tarif pelanggan non-subsidi 900

VA. Sementara itu kenaikan harga BBM nonsubsidi,

yaitu Pertamax, Pertalite, dan Dextile mengalami

penyesuaian dan naik sebesar Rp300 per liter per 5

Januari 2017. Kenaikan harga bensin, terutama

Pertamax dan Pertalite kembali terjadi pada Maret 2017

seiring harga minyak dunia yang terus meningkat

mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia

yang sedang berlangsung.

KOMODITAS

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Bahan Makanan

BAHAN MAKANAN

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN & HASILNYA

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

IKAN SEGAR

IKAN DIAWETKAN

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA

SAYUR-SAYURAN

KACANG – KACANGAN

BUAH – BUAHAN

BUMBU – BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK

BAHAN MAKANAN LAINNYA

-13,10

II III

III IV I

5,28Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

KOMODITAS

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR

BIAYA TEMPAT TINGGAL

BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR

PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA

PENYELENGGARAAN RUMAHTANGGA

IIIII IV I

IVIII III IV I

Berdasarkan disagregasi, peningkatan inflasi

terjadi pada kelompok administered prices dan

inti. Inflasi kelompok administered prices meningkat

dari -0,29% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi

4,39% (yoy) pada triwulan laporan. Begitu pula dengan

inflasi kelompok inti yang mengalami peningkatan

inflasi menjadi 3,44% (yoy), dari sebelumnya 2,23%

(yoy). Sementara itu, kelompok volatile food

mencatatkan penurunan inflasi, yakni dari sebelumnya

(yoy) pada triwulan laporan.

Inflasi tahunan kelompok bahan makanan

mengalami penurunan pada triwulan laporan.

Inflasi kelompok bahan makanan mengalami

penurunan dalam dari sebelumnya 5,18% (yoy) pada

triwulan IV 2016 menjadi 1,93% (yoy) pada triwulan I

2017. Penurunan inflasi kelompok ini utamanya terjadi

pada subkelompok bumbu-bumbuan seiring dengan

meningkatnya pasokan di tengah musim panen.

bahan bakar, penerangan, dan air. Penyesuaian Tarif

Tenaga Listrik untuk pelanggan non-subsidi menjadi

komoditas utama yang menyumbangkan inflasi dari

subkelompok ini. Kenaikan bertahap golongan tarif R-

1/900 VA khusus masyarakat mampu te lah

diberlakukan setiap 2 bulan selama tiga periode, yakni

pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

Pada triwulan I 2017, sub kelompok ini mencatatkan

lonjakan inflasi menjadi sebesar 8,22% (yoy), dari

triwulan lalu yang sebesar 0,83% (yoy).

Subkelompok ini mencatatkan inflasi 6,29% (yoy),

turun jauh lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 32,24%(yoy). Komoditas

bumbu-bumbuan yang mengalami panen di awal

triwulan adalah cabai rawit, cabai merah, beras, dan

komoditas hasil ternak seperti daging ayam ras dan

telur ayam ras.

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Administered Prices Triwulan I 2017

Grafik 3.9

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

0,85 1,051,67

Disagregasi Inflasi TahunanGrafik 3.7Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

18 %, YOY

Disagregasi Inflasi BulananGrafik 3.8Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, MTM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2014 2015 2016

CORE VF AP

101112I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017 1 2 3

Kelompok administered prices mengalami

peningkatan inflasi pada triwulan I 2017. Inflasi

tercatat sebesar 4,39% (yoy), meningkat dari

sebelumnya -0,29% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Meningkatnya inflasi ini terutama disebabkan oleh

penyesuaian subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) 900 VA

untuk golongan mampu. Kenaikan tarif tersebut

dilakukan setiap dua bulan sekali yaitu pada 1 Januari

2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017. Pencabutan

subsidi listrik tersebut didasari Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Manusia (Permen ESDM) Nomor 28

Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero).

Peraturan tersebut mengatur penerapan tarif

nonsubsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang

mampu secara ekonomi. Berdasarkan Permen ESDM

tersebut, tarif listrik golongan pelanggan RTM 900 VA

akan menjadi Rp 791/kWh per 1 Januari 2017.

Kemudian, akan menjadi Rp 1.034/kWh pada 1 Maret

2017 dan 1 Mei 2017 tarifnya berubah lagi menjadi Rp

1.352/kWh.

Kenaikan rokok kretek filter juga terjadi akibat kenaikan

cukai di awal tahun. Pemerintah telah menetapkan

kenaikan tarif cukai rokok yaitu Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No 147/PMK.010/2016. Dalam

kebijakan baru tersebut, ditetapkan kenaikan rata-rata

tertimbang sebesar 10,54 persen di tahun 2017. Selain

kenaikan tarif, ada kenaikan harga jual eceran (HJE)

dengan rata-rata 12,26 persen. Kemenkeu dalam 10

tahun terakhir mengurangi jumlah pabrik rokok dari

4.669 pabrik menjadi 754 pabrik pada 2016.

Secara tahunan, inflasi kelompok administered

pr ices yang meningkat in i berasal dar i

subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air

serta subkelompok transportasi. Hal ini terutama

terjadi akibat inflasi yang berasal dari kenaikan TTL

akibat penyesuaian tarif pelanggan non-subsidi 900

VA. Sementara itu kenaikan harga BBM nonsubsidi,

yaitu Pertamax, Pertalite, dan Dextile mengalami

penyesuaian dan naik sebesar Rp300 per liter per 5

Januari 2017. Kenaikan harga bensin, terutama

Pertamax dan Pertalite kembali terjadi pada Maret 2017

seiring harga minyak dunia yang terus meningkat

mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia

yang sedang berlangsung.

KOMODITAS

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan– Kelompok Bahan Makanan

BAHAN MAKANAN

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN & HASILNYA

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

IKAN SEGAR

IKAN DIAWETKAN

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA

SAYUR-SAYURAN

KACANG – KACANGAN

BUAH – BUAHAN

BUMBU – BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK

BAHAN MAKANAN LAINNYA

-13,10

II III

III IV I

5,28Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

KOMODITAS

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR

BIAYA TEMPAT TINGGAL

BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR

PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA

PENYELENGGARAAN RUMAHTANGGA

IIIII IV I

IVIII III IV I

Berdasarkan disagregasi, peningkatan inflasi

terjadi pada kelompok administered prices dan

inti. Inflasi kelompok administered prices meningkat

dari -0,29% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi

4,39% (yoy) pada triwulan laporan. Begitu pula dengan

inflasi kelompok inti yang mengalami peningkatan

inflasi menjadi 3,44% (yoy), dari sebelumnya 2,23%

(yoy). Sementara itu, kelompok volatile food

mencatatkan penurunan inflasi, yakni dari sebelumnya

(yoy) pada triwulan laporan.

Inflasi tahunan kelompok bahan makanan

mengalami penurunan pada triwulan laporan.

Inflasi kelompok bahan makanan mengalami

penurunan dalam dari sebelumnya 5,18% (yoy) pada

2017. Penurunan inflasi kelompok ini utamanya terjadi

pada subkelompok bumbu-bumbuan seiring dengan

meningkatnya pasokan di tengah musim panen.

bahan bakar, penerangan, dan air. Penyesuaian Tarif

Tenaga Listrik untuk pelanggan non-subsidi menjadi

komoditas utama yang menyumbangkan inflasi dari

subkelompok ini. Kenaikan bertahap golongan tarif R-

1/900 VA khusus masyarakat mampu te lah

diberlakukan setiap 2 bulan selama tiga periode, yakni

pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

Pada triwulan I 2017, sub kelompok ini mencatatkan

lonjakan inflasi menjadi sebesar 8,22% (yoy), dari

triwulan lalu yang sebesar 0,83% (yoy).

Subkelompok ini mencatatkan inflasi 6,29% (yoy),

turun jauh lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 32,24%(yoy). Komoditas

bumbu-bumbuan yang mengalami panen di awal

triwulan adalah cabai rawit, cabai merah, beras, dan

komoditas hasil ternak seperti daging ayam ras dan

telur ayam ras.

Tekanan inflasi dari faktor eksternal menurun

pada tr iwulan I 2017, meskipun ter jadi

peningkatan inflasi inti secara keseluruhan.

Menurunnya tekanan imported inflation tercermin dari

kelompok inti traded yang lebih rendah dibandingkan

dengan triwulan IV 2016. Inflasi inti traded turun dari

2,45% (yoy) menjadi 2,11% (yoy), sedangkan inflasi

inti non-traded relatif meningkat dari sebelumnya

Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti TradedGrafik 3.15

% QTQ% YOY

QTQ (SKALA KANAN) YOY

III IV I2016II III IV

I II III IV2012

INDEKS

Indeks Ekspektasi Harga Pedagang EceranGrafik 3.14

EKSPEKTASI HARGA 6 BULAN YADEKSPEKTASI HARGA 3 BULAN YAD

INDEKS

Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan HargaGrafik 3.13

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti Triwulan IGrafik 3.11

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

0,850,66

0,74 0,63

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inflasi Inti

Grafik 3.12

INFLASI INTI NON TRADEDPERTUMBUHAN PDRB OUTPUT GAP-SKALA KANAN INFLASI TRADED

III IV I2016II III IV I

8,0 %,YOY %,YOY

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia Sumber: Survei Pedagang Eceran, Bank Indonesia

Data nilai tukar Rupiah bersumber dari Kurs Tengah BI4.

2,17% (yoy) menjadi 3,83% (yoy). Peningkatan

tersebut terjadi di tengah adanya pelemahan kurs

Rupiah pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2017,

rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar

Rp13.348 atau melemah 0,75% (qtq) dibandingkan 4triwulan lalu yang sebesar Rp13.249 .

Inflasi tahunan volatile food mengalami

penurunan pada periode triwulan I 2017. Inflasi

volatile food tercatat sebesar 1,99% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 5,35% (yoy)

dan rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 8,26%

(yoy). Penurunan inflasi ini terutama didorong oleh

penurunan harga komoditas bahan pangan, terutama

komoditas aneka cabai dan beras seiring memasuki

musim panen di awal triwulan, sesuai dengan pola

musiman tahunan. Selain itu, meningkatnya pasokan

daging ayam ras dan telur ayam ras di triwulan I 2017

mampu menekan terjadinya inflasi yang lebih tinggi.

TEMBAKAU DAN MINUM BERALKOHOL TRANSPORBAHAN BAKAR,PENERANGAN DAN AIR

Grafik 3.10 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

25 %, YOY

Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Administered Prices

Secara triwulanan, terjadi peningkatan inflasi

pada kelompok administered prices. Pada

triwulan I 2017, kelompok ini mengalami inflasi

sebesar 3,26% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan

triwulan I 2016 yang mencatatkan deflasi 1,37% (qtq).

Inflasi yang terjadi pada kelompok ini juga lebih tinggi

dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang

sebesar -0,26% (qtq). Kenaikan ini terjadi akibat

penyesuaian harga TTL nonsubsidi serta kenaikan harga

rokok kretek filter.

Selain itu, pada awal triwulan, terjadi kenaikan inflasi

yang bersumber dari kenaikan biaya perpanjangan

STNK dan harga bensin. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, terdapat kenaikan biaya beberapa

penerbitan atau perpanjangan yang termasuk ke dalam

PNBP, termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB), dan beberapa surat atau

perizinan lainnya.

Inflasi inti mengalami peningkatan menjadi

3,44% (yoy), dari 2,23% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Berdasarkan historisnya, angka inflasi tahunan ini lebih

rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang

sebesar 3,70% (yoy). Peningkatan ini terutama terjadi

pada subkelompok nontraded. Dit injau dari

komoditasnya, terjadi inflasi untuk komoditas batu

bata dan tukang bukan mandor seiring meningkatnya

kegiatan pembangunan infrastruktur serta kenaikan

Upah Menengah Kota (UMK) di awal tahun.

Inflasi triwulanan juga mencatatkan peningkatan

dibandingkan triwulan IV 2016 dan periode yang

sama tahun sebelumnya. Inflasi kelompok inti

meningkat menjadi 1,82% (qtq), lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 0,27%

(qtq) dan triwulan I 2016 yang sebesar 0,63% (qtq).

Inflasi inti triwulanan ini juga lebih tinggi dibandingkan

historis lima tahun terakhir yang sebesar 0,85% (qtq).

Meningkatnya tekanan inflasi di kelompok inti

terkonfirmasi oleh tren output gap yang positif.

Output gap positif biasanya ditandai dengan

permintaan yang berlebih (excess demand) sehingga

tingkat harga-harga cenderung mengalami kenaikan

yang signifikan. Pada triwulan I 2017, output gap

tercatat positif, sejalan dengan inflasi yang tinggi.

Output gap yang positif ini juga menjadi salah satu

indikator meningkatnya permintaan masyarakat,

sebagaimana yang terjadi pada konsumsi rumah

tangga dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Namun demikian, inflasi tercatat relatif terkendali di

tengah kegiatan pengendalian inflasi di Jawa Tengah

yang semakin baik sehingga mampu meredam potensi

kenaikan inflasi.

Peningkatan inflasi pada triwulan I 2017 sejalan dengan

ekspektasi harga 3 dan 6 bulan ke depan oleh

masyarakat berdasarkan hasil Survei Konsumen. Pada

periode sebelumnya, konsumen memandang bahwa

harga secara keseluruhan akan meningkat pada

triwulan laporan.

Tekanan inflasi dari faktor eksternal menurun

pada tr iwulan I 2017, meskipun ter jadi

peningkatan inflasi inti secara keseluruhan.

Menurunnya tekanan imported inflation tercermin dari

kelompok inti traded yang lebih rendah dibandingkan

dengan triwulan IV 2016. Inflasi inti traded turun dari

2,45% (yoy) menjadi 2,11% (yoy), sedangkan inflasi

inti non-traded relatif meningkat dari sebelumnya

Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Inti TradedGrafik 3.15

% QTQ% YOY

QTQ (SKALA KANAN) YOY

I II III IV2012

INDEKS

Indeks Ekspektasi Harga Pedagang EceranGrafik 3.14

INDEKS

Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan HargaGrafik 3.13

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti Triwulan IGrafik 3.11

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

0,850,66

0,74 0,63

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inflasi Inti

Grafik 3.12

INFLASI INTI NON TRADEDPERTUMBUHAN PDRB OUTPUT GAP-SKALA KANAN INFLASI TRADED

8,0 %,YOY %,YOY

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia Sumber: Survei Pedagang Eceran, Bank Indonesia

Data nilai tukar Rupiah bersumber dari Kurs Tengah BI4.

2,17% (yoy) menjadi 3,83% (yoy). Peningkatan

tersebut terjadi di tengah adanya pelemahan kurs

Rupiah pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2017,

rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar

Rp13.348 atau melemah 0,75% (qtq) dibandingkan 4triwulan lalu yang sebesar Rp13.249 .

Inflasi tahunan volatile food mengalami

penurunan pada periode triwulan I 2017. Inflasi

volatile food tercatat sebesar 1,99% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 5,35% (yoy)

dan rata-rata lima tahun terakhir yang sebesar 8,26%

(yoy). Penurunan inflasi ini terutama didorong oleh

penurunan harga komoditas bahan pangan, terutama

komoditas aneka cabai dan beras seiring memasuki

musim panen di awal triwulan, sesuai dengan pola

musiman tahunan. Selain itu, meningkatnya pasokan

daging ayam ras dan telur ayam ras di triwulan I 2017

mampu menekan terjadinya inflasi yang lebih tinggi.

TEMBAKAU DAN MINUM BERALKOHOL TRANSPORBAHAN BAKAR,PENERANGAN DAN AIR

Grafik 3.10 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

25 %, YOY

Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Administered Prices

Secara triwulanan, terjadi peningkatan inflasi

pada kelompok administered prices. Pada

triwulan I 2017, kelompok ini mengalami inflasi

sebesar 3,26% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan

triwulan I 2016 yang mencatatkan deflasi 1,37% (qtq).

Inflasi yang terjadi pada kelompok ini juga lebih tinggi

dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang

sebesar -0,26% (qtq). Kenaikan ini terjadi akibat

penyesuaian harga TTL nonsubsidi serta kenaikan harga

rokok kretek filter.

Selain itu, pada awal triwulan, terjadi kenaikan inflasi

yang bersumber dari kenaikan biaya perpanjangan

STNK dan harga bensin. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, terdapat kenaikan biaya beberapa

penerbitan atau perpanjangan yang termasuk ke dalam

PNBP, termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB), dan beberapa surat atau

perizinan lainnya.

Inflasi inti mengalami peningkatan menjadi

3,44% (yoy), dari 2,23% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Berdasarkan historisnya, angka inflasi tahunan ini lebih

rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir yang

sebesar 3,70% (yoy). Peningkatan ini terutama terjadi

pada subkelompok nontraded. Dit injau dari

komoditasnya, terjadi inflasi untuk komoditas batu

bata dan tukang bukan mandor seiring meningkatnya

kegiatan pembangunan infrastruktur serta kenaikan

Upah Menengah Kota (UMK) di awal tahun.

Inflasi triwulanan juga mencatatkan peningkatan

dibandingkan triwulan IV 2016 dan periode yang

sama tahun sebelumnya. Inflasi kelompok inti

meningkat menjadi 1,82% (qtq), lebih tinggi

(qtq) dan triwulan I 2016 yang sebesar 0,63% (qtq).

Inflasi inti triwulanan ini juga lebih tinggi dibandingkan

historis lima tahun terakhir yang sebesar 0,85% (qtq).

Meningkatnya tekanan inflasi di kelompok inti

terkonfirmasi oleh tren output gap yang positif.

Output gap positif biasanya ditandai dengan

permintaan yang berlebih (excess demand) sehingga

tingkat harga-harga cenderung mengalami kenaikan

yang signifikan. Pada triwulan I 2017, output gap

tercatat positif, sejalan dengan inflasi yang tinggi.

Output gap yang positif ini juga menjadi salah satu

indikator meningkatnya permintaan masyarakat,

sebagaimana yang terjadi pada konsumsi rumah

tangga dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Namun demikian, inflasi tercatat relatif terkendali di

tengah kegiatan pengendalian inflasi di Jawa Tengah

yang semakin baik sehingga mampu meredam potensi

kenaikan inflasi.

Peningkatan inflasi pada triwulan I 2017 sejalan dengan

ekspektasi harga 3 dan 6 bulan ke depan oleh

masyarakat berdasarkan hasil Survei Konsumen. Pada

periode sebelumnya, konsumen memandang bahwa

harga secara keseluruhan akan meningkat pada

triwulan laporan.

CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL0

Inflasi Tahunan Enam KotaGrafik 3.22Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL

Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok Tw I 2017Grafik 3.23Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

BAHANMAKANAN

MAKANANJADI,ROKOK

PERUMAHAN,AIR, LISTRIK

SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN TRANSPOR

II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017

Perkembangan Inflasi TahunanGrafik 3.21Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

INFLASI KOTA INFLASI JAWA TENGAH INFLASI NASIONAL

Inflasi Tahunan Triwulan I 2017Grafik 3.20Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

3,303,61

2,933,27 3,17

12 %, YOY

Secara umum, empat dari enam kota yang

disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan

peningkatan inflasi. Kenaikan inflasi tertinggi terjadi

di Kota Kudus, dari sebelumnya 2,32% (yoy) pada

2017. Kenaikan yang tinggi juga terjadi di Kota Cilacap,

meningkat dari sebelumnya 2,77% (yoy) menjadi

4,21% (yoy).

Disparitas inflasi antar kota di Jawa Tengah

meningkat pada triwulan laporan. Pada triwulan I

2017, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki

inflasi tertinggi dan terendah sebesar 1,28%.

Sementara pada triwulan IV 2016, selisih tersebut

sebesar 0,62%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap

yang kemudian diikuti oleh Kota Kudus dengan tingkat

inflasi masing-masing sebesar 4,21% (yoy) dan 3,86%

(yoy). Sementara itu, inflasi terendah berada di Kota

Surakarta dengan tingkat inflasi sebesar 2,93% (yoy).

Ditinjau dari kelompoknya, secara rata-rata enam

kota mengalami inflasi untuk kelompok transpor,

komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi kelompok

tersebut terpantau tinggi di Kota Tegal, diikuti oleh Kota

Semarang. Kenaikan ini terutama didorong oleh

peningkatan tarif pulsa ponsel serta kenaikan harga

bensin dan tarif angkuran udara. Selain itu, kelompok

yang menyumbangkan inflasi lainnya adalah kelompok

perumahan, air, dan listrik seiring dengan penyesuaian

TTL untuk pelanggan nonsubsidi.

Berdasarkan d isagregas inya, inf las i tahunan

administered prices yang lebih tinggi dibandingkan

inflasi Jawa Tengah berada di Kota Tegal, Cilacap, dan

Purwokerto. Adapun inflasi inti yang tinggi dan berada di

atas Jawa Tengah dialami oleh Kota Cilacap, Kudus, dan

Semarang. Sementara itu, inflasi tahunan kelompok

volatile food yang berada di atas inflasi Jawa Tengah

hanya dijumpai di Kota Kudus dan Purwokerto. Adapun

inflasi inti yang tinggi dan berada di atas Jawa Tengah

dialami oleh Kota Cilacap, Kudus, dan Semarang.

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

%, QTQ

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw I 2017

Grafik 3.17

RATA-RATA2012-2016

2,481,39

8,00 %, MTM

Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw I 2017

Grafik 3.16

201320122017 20152014 2016

%, YOY

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA DAGING-DAGINGNYA DAN HASIL-HASILNYAIKAN SEGAR TELUR,SUSU DAN HASIL-HASILNYA

Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

Grafik 3.11

I II III IV2012

%, YOY

Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

Grafik 3.19

SAYUR-SAYURAN KACANG-KACANGANBUAH-BUAHAN BUMBU-BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK

I II III IV2012

Penurunan harga cabai rawit Jawa Tengah pada akhir

triwulan I 2017 disebabkan oleh peningkatan stok yang

berada di pasaran. Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh meningkatnya produksi di sentra-sentra

cabai rawit utama, seperti Magelang, Temanggung,

Wonosobo, dan Rembang. Adapun total produksi cabai

rawit Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 tercatat

sebesar 11.177 ton, meningkat sebesar 11,36%

dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10.021

ton. Selain peningkatan produksi, penurunan curah

hujan Jawa Tengah di bulan ini menyebabkan tingkat

hasil panen yang hilang pada komoditas cabai rawit

semakin kecil, dengan demikian jumlah yang dapat

dijual oleh petani juga semakin banyak.

Penurunan harga beras sejalan dengan peningkatan

stok akibat panen yang terjadi pada bulan Februari dan

Maret di beberapa sentra penghasil, seperti Demak,

Sragen, dan Pemalang. Adapun total produksi beras

Jawa Tengah pada bulan Februari dan Maret 2017

tercatat sebesar 3.656.501 ton, meningkat signifikan

dibandingkan produksi bulan Desember 2016 dan

Januari 2017 yang sebesar 1.083.712 ton.

Inflasi triwulanan mencatatkan penurunan, dari

sebelumnya inflasi 2,62% (qtq) pada triwulan IV 2016

menjadi -0,66% (qtq) pada triwulan I 2017. Angka ini

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun

terakhir yang sebesar 2,48% (qtq). Penurunan inflasi ini

terjadi di hampir seluruh subkelompok, terutama untuk

subkelompok padi-padian, subkelompok daging, dan

subkelompok bumbu-bumbuan. Penurunan harga

komoditas-komoditas volatile food tersebut terutama

disebabkan oleh peningkatan stok sejalan dengan

mulai masuknya musim panen yang juga didukung oleh

penurunan curah hujan sehingga hasil panen

cenderung lebih awet dan tidak mudah rusak.

CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL0

Inflasi Tahunan Enam KotaGrafik 3.22Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok Tw I 2017Grafik 3.23Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

BAHANMAKANAN

MAKANANJADI,ROKOK

PERUMAHAN,AIR, LISTRIK

SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN TRANSPOR

II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017

Perkembangan Inflasi TahunanGrafik 3.21Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

INFLASI KOTA INFLASI JAWA TENGAH INFLASI NASIONAL

Inflasi Tahunan Triwulan I 2017Grafik 3.20Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

3,303,61

2,933,27 3,17

12 %, YOY

Secara umum, empat dari enam kota yang

disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan

peningkatan inflasi. Kenaikan inflasi tertinggi terjadi

di Kota Kudus, dari sebelumnya 2,32% (yoy) pada

2017. Kenaikan yang tinggi juga terjadi di Kota Cilacap,

meningkat dari sebelumnya 2,77% (yoy) menjadi

4,21% (yoy).

Disparitas inflasi antar kota di Jawa Tengah

meningkat pada triwulan laporan. Pada triwulan I

2017, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki

inflasi tertinggi dan terendah sebesar 1,28%.

Sementara pada triwulan IV 2016, selisih tersebut

sebesar 0,62%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap

yang kemudian diikuti oleh Kota Kudus dengan tingkat

inflasi masing-masing sebesar 4,21% (yoy) dan 3,86%

(yoy). Sementara itu, inflasi terendah berada di Kota

Surakarta dengan tingkat inflasi sebesar 2,93% (yoy).

Ditinjau dari kelompoknya, secara rata-rata enam

kota mengalami inflasi untuk kelompok transpor,

komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi kelompok

tersebut terpantau tinggi di Kota Tegal, diikuti oleh Kota

Semarang. Kenaikan ini terutama didorong oleh

peningkatan tarif pulsa ponsel serta kenaikan harga

bensin dan tarif angkuran udara. Selain itu, kelompok

yang menyumbangkan inflasi lainnya adalah kelompok

perumahan, air, dan listrik seiring dengan penyesuaian

TTL untuk pelanggan nonsubsidi.

Berdasarkan d isagregas inya, inf las i tahunan

administered prices yang lebih tinggi dibandingkan

inflasi Jawa Tengah berada di Kota Tegal, Cilacap, dan

Purwokerto. Adapun inflasi inti yang tinggi dan berada di

atas Jawa Tengah dialami oleh Kota Cilacap, Kudus, dan

Semarang. Sementara itu, inflasi tahunan kelompok

volatile food yang berada di atas inflasi Jawa Tengah

hanya dijumpai di Kota Kudus dan Purwokerto. Adapun

inflasi inti yang tinggi dan berada di atas Jawa Tengah

dialami oleh Kota Cilacap, Kudus, dan Semarang.

3.4. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

%, QTQ

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw I 2017

Grafik 3.17

RATA-RATA2012-2016

2,481,39

8,00 %, MTM

Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw I 2017

Grafik 3.16

201320122017 20152014 2016

%, YOY

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA DAGING-DAGINGNYA DAN HASIL-HASILNYAIKAN SEGAR TELUR,SUSU DAN HASIL-HASILNYA

Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

Grafik 3.11

I II III IV2012

%, YOY

Lanjutan Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Volatile Food

Grafik 3.19

SAYUR-SAYURAN KACANG-KACANGANBUAH-BUAHAN BUMBU-BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK

I II III IV2012

Penurunan harga cabai rawit Jawa Tengah pada akhir

triwulan I 2017 disebabkan oleh peningkatan stok yang

berada di pasaran. Peningkatan tersebut terutama

didorong oleh meningkatnya produksi di sentra-sentra

cabai rawit utama, seperti Magelang, Temanggung,

Wonosobo, dan Rembang. Adapun total produksi cabai

rawit Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 tercatat

sebesar 11.177 ton, meningkat sebesar 11,36%

dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10.021

ton. Selain peningkatan produksi, penurunan curah

hujan Jawa Tengah di bulan ini menyebabkan tingkat

hasil panen yang hilang pada komoditas cabai rawit

semakin kecil, dengan demikian jumlah yang dapat

dijual oleh petani juga semakin banyak.

Penurunan harga beras sejalan dengan peningkatan

stok akibat panen yang terjadi pada bulan Februari dan

Maret di beberapa sentra penghasil, seperti Demak,

Sragen, dan Pemalang. Adapun total produksi beras

Jawa Tengah pada bulan Februari dan Maret 2017

tercatat sebesar 3.656.501 ton, meningkat signifikan

dibandingkan produksi bulan Desember 2016 dan

Januari 2017 yang sebesar 1.083.712 ton.

Inflasi triwulanan mencatatkan penurunan, dari

sebelumnya inflasi 2,62% (qtq) pada triwulan IV 2016

menjadi -0,66% (qtq) pada triwulan I 2017. Angka ini

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun

terakhir yang sebesar 2,48% (qtq). Penurunan inflasi ini

terjadi di hampir seluruh subkelompok, terutama untuk

subkelompok padi-padian, subkelompok daging, dan

subkelompok bumbu-bumbuan. Penurunan harga

komoditas-komoditas volatile food tersebut terutama

disebabkan oleh peningkatan stok sejalan dengan

mulai masuknya musim panen yang juga didukung oleh

penurunan curah hujan sehingga hasil panen

cenderung lebih awet dan tidak mudah rusak.

Disagregasi Inflasi Tahunan KudusGrafik 3.30Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan KudusGrafik 3.31Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4,00 %, QTQ

VF APCORE VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Disagregasi Inflasi Tahunan PurwokertoGrafik 3.28Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan PurwokertoGrafik 3.29Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

ini naik menjadi 2,60% (yoy) dari sebelumnya 1,42%

(yoy) pada triwulan IV 2016. Demikian pula halnya

dengan inflasi triwulanan yang mencatatkan kenaikan

menjadi 1,56% (qtq) dari sebelumnya 0,39% (qtq)

pada triwulan IV 2016. Kenaikan pada kelompok ini

terutama berasal dari meningkatnya harga bahan

bangunan yakni genteng.

Inflasi tahunan administered prices juga mengalami

peningkatan pada triwulan I 2017. Inflasi administered

prices tercatat sebesar 4,63% (yoy) atau 3,68% (qtq),

lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar

0,77% (yoy) atau 1,35% (qtq). Peningkatan inflasi

kelompok administered prices di Purwokerto ini

didorong oleh kenaikan harga TTL.

Sementara itu, secara tahunan kelompok volatile food

kota Purwokerto menunjukkan penurunan inflasi. Kota

Purwokerto mengalami inflasi sebesar 3,66% (yoy)

Kota Kudus mengalami peningkatan inflasi tahunan

untuk seluruh kelompok, dengan peningkatan

tertinggi pada kelompok administered prices. Secara

triwulanan, inflasi terjadi untuk komoditas inti dan

administered prices, sementara volati le food

mencatatkan deflasi.

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan I 2017 naik

menjadi 3,81% (yoy) lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Inflasi triwulanan

kelompok inti juga meningkat pada triwulan I 2017

yang sebesar 1,71% (qtq), naik dari sebelumnya yang

atau 0,14% (qtq) pada triwulan I 2017, dari

sebelumnya 6,32% (yoy) atau 2,95% pada triwulan IV

2016. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya

pasokan aneka cabai dan jeruk.

dan jeruk seiring dengan memasuki musim panen di

awal tahun.

Sementara itu, kelompok administered prices Kota

Cilacap mengalami kenaikan inflasi sebesar 5,51%

(yoy) atau 3,92% (qtq) pada triwulan I 2017, dari

sebelumnya sebesar 1,22% (yoy) atau 1,56% (qtq)

pada triwulan IV 2016. Peningkatan ini terjadi seiring

dengan kenaikan TTL dan tarif parkir di Kota Cilacap.

Disagregasi Inflasi Triwulanan CilacapGrafik 3.27Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Disagregasi Inflasi Tahunan CilacapGrafik 3.26Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

14,00 %, YOY

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016Grafik 3.25Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

%, YOY

VFJATENG1,99%

4,39%APJATENG

Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016Grafik 3.24Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE

4 1,37

3,44%CI JATENG

Berdasarkan disagregasinya, kelompok inti dan

administered prices mengalami peningkatan inflasi

dibandingkan triwulan IV 2016. Sementara itu,

kelompok volatile food mencatatkan penurunan inflasi.

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan.

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan ini naik

menjadi 4,75% (yoy) dari 2,67% (yoy) pada triwulan IV

2016. Kenaikan juga terjadi untuk inflasi triwulanan

yang meningkat menjad i 3 ,92% (qtq) dar i

sebelumnya1,56% (qtq). Komoditas yang mendorong

peningkatan inflasi kelompok ini adalah kenaikan tarif

tukang bukan mandor. Inflasi volatile food menurun pada triwulan I 2017.

Inflasi volatile food tercatat sebesar 1,35% (yoy) atau -

0,96%(qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan IV

2016 sebesar 4,51% (yoy) atau 1,58%(qtq). Inflasi ini

menurun di tengah meningkatnya pasokan aneka cabai

Peningkatan inflasi Kota Purwokerto terutama

didorong oleh kelompok inti dan administered prices.

Sementara itu, kelompok volatile food mencatatkan

penurunan inflasi tahunan dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Inflasi tahunan kelompok inti di Purwokerto mengalami

kenaikan. Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan

Disagregasi Inflasi Tahunan KudusGrafik 3.30Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan KudusGrafik 3.31Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4,00 %, QTQ

VF APCORE VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Disagregasi Inflasi Tahunan PurwokertoGrafik 3.28Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan PurwokertoGrafik 3.29Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

ini naik menjadi 2,60% (yoy) dari sebelumnya 1,42%

(yoy) pada triwulan IV 2016. Demikian pula halnya

dengan inflasi triwulanan yang mencatatkan kenaikan

menjadi 1,56% (qtq) dari sebelumnya 0,39% (qtq)

pada triwulan IV 2016. Kenaikan pada kelompok ini

terutama berasal dari meningkatnya harga bahan

bangunan yakni genteng.

Inflasi tahunan administered prices juga mengalami

peningkatan pada triwulan I 2017. Inflasi administered

prices tercatat sebesar 4,63% (yoy) atau 3,68% (qtq),

0,77% (yoy) atau 1,35% (qtq). Peningkatan inflasi

kelompok administered prices di Purwokerto ini

didorong oleh kenaikan harga TTL.

Sementara itu, secara tahunan kelompok volatile food

kota Purwokerto menunjukkan penurunan inflasi. Kota

Purwokerto mengalami inflasi sebesar 3,66% (yoy)

Kota Kudus mengalami peningkatan inflasi tahunan

untuk seluruh kelompok, dengan peningkatan

tertinggi pada kelompok administered prices. Secara

triwulanan, inflasi terjadi untuk komoditas inti dan

administered prices, sementara volati le food

mencatatkan deflasi.

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan I 2017 naik

menjadi 3,81% (yoy) lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Inflasi triwulanan

kelompok inti juga meningkat pada triwulan I 2017

yang sebesar 1,71% (qtq), naik dari sebelumnya yang

atau 0,14% (qtq) pada triwulan I 2017, dari

sebelumnya 6,32% (yoy) atau 2,95% pada triwulan IV

2016. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya

pasokan aneka cabai dan jeruk.

dan jeruk seiring dengan memasuki musim panen di

awal tahun.

Sementara itu, kelompok administered prices Kota

Cilacap mengalami kenaikan inflasi sebesar 5,51%

(yoy) atau 3,92% (qtq) pada triwulan I 2017, dari

sebelumnya sebesar 1,22% (yoy) atau 1,56% (qtq)

pada triwulan IV 2016. Peningkatan ini terjadi seiring

dengan kenaikan TTL dan tarif parkir di Kota Cilacap.

Disagregasi Inflasi Triwulanan CilacapGrafik 3.27Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Disagregasi Inflasi Tahunan CilacapGrafik 3.26Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

14,00 %, YOY

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota 2016Grafik 3.25Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

%, YOY

VFJATENG1,99%

4,39%APJATENG

Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota 2016Grafik 3.24Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE

4 1,37

3,44%CI JATENG

Berdasarkan disagregasinya, kelompok inti dan

administered prices mengalami peningkatan inflasi

dibandingkan triwulan IV 2016. Sementara itu,

kelompok volatile food mencatatkan penurunan inflasi.

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan.

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan ini naik

menjadi 4,75% (yoy) dari 2,67% (yoy) pada triwulan IV

2016. Kenaikan juga terjadi untuk inflasi triwulanan

yang meningkat menjad i 3 ,92% (qtq) dar i

sebelumnya1,56% (qtq). Komoditas yang mendorong

peningkatan inflasi kelompok ini adalah kenaikan tarif

tukang bukan mandor. Inflasi volatile food menurun pada triwulan I 2017.

Inflasi volatile food tercatat sebesar 1,35% (yoy) atau -

0,96%(qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan IV

2016 sebesar 4,51% (yoy) atau 1,58%(qtq). Inflasi ini

menurun di tengah meningkatnya pasokan aneka cabai

Peningkatan inflasi Kota Purwokerto terutama

didorong oleh kelompok inti dan administered prices.

Sementara itu, kelompok volatile food mencatatkan

penurunan inflasi tahunan dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Inflasi tahunan kelompok inti di Purwokerto mengalami

kenaikan. Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan

Disagregasi Inflasi Tahunan TegalGrafik 3.36Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan TegalGrafik 3.37Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Disagregasi Inflasi Tahunan SemarangGrafik 3.34Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SemarangGrafik 3.35Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4,00 %, QTQ

Disagregasi Inflasi Tahunan SurakartaGrafik 3.32Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SurakartaGrafik 3.33Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Sementara itu, inflasi tahunan volatile food pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 1,63% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 6,13%

(yoy). Penurunan inflasi pada kelompok ini didorong

oleh masuknya musim panen raya untuk sejumlah

komoditas bumbu-bumbuan, yaitu aneka cabai,

bawang merah, bawang putih, serta komoditas beras.

Serupa dengan Surakarta dan Semarang, Kota Tegal

juga mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I

2017. Peningkatan inflasi ini terjadi pada kelompok inti

dan administered prices.

sebesar 0,23% (qtq) pada triwulan IV 2016. Kenaikan

inflasi ini didorong oleh meningkatnya harga batu bata

di tengah musim penghujan dan meningkatnya

permintaan.

Inflasi tahunan kelompok administered prices

mencatatkan inflasi 3,31% (yoy) pada triwulan laporan,

lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang

sebesar -0,97% (yoy). Hal serupa terjadi pada inflasi

triwulanan yang mengalami peningkatan. Pada

triwulan laporan, kelompok ini mencatatkan inflasi

sebesar 3,29% (qtq), setelah sebelumnya inflasi sebesar

0,94% (qtq). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh

kenaikan harga rokok kretek filter dan TTL.

Inflasi tahunan volatile food meningkat pada triwulan I

2017. Inflasi volatile food tercatat sebesar 4,49% (yoy),

3,86% (yoy). Kenaikan inflasi pada kelompok ini

terutama disumbang oleh kenaikan harga sayur-

sayuran, meliputi kangkung dan bayam. Namun

demikian, inflasi triwulanan mengalami penurunan

menjadi 2,62% (qtq) dari 3,52% (qtq) pada triwulan

sebelumnya.

Kota Surakarta mengalami peningkatan inflasi pada

triwulan I 2017 jika dibandingkan dengan triwulan IV

2016. Kenaikan inflasi terjadi pada kelompok inti dan

administered prices, sementara kelompok volatile food

mencatatkan penurunan inflasi pada triwulan laporan.

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan

pada triwulan I 2017 menjadi 2,75% (yoy) dari 2,20%

(yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara itu, inflasi

triwulanan juga memiliki pola yang sama yaitu

mengalami kenaikan menjadi 1,59% (qtq) dari 0,08%

(qtq) pada triwulan lalu. Kenaikan kelompok ini berasal

dari meningkatnya tarif upah tukang bukan mandor.

Inflasi tahunan kelompok administered prices juga

meningkat menjadi 4,00% (yoy) pada triwulan laporan,

dari sebelumnya 0,02% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Sementara itu, inflasi triwulanan menunjukkan

kenaikan inflasi menjadi 3,07% (qtq) dari sebelumnya

1,37% (qtq). Kenaikan harga tarif angkutan udara, TTL,

dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama

kenaikan inflasi pada kelompok ini.

Sementara itu, inflasi tahunan volatile food mengalami

penurunan pada triwulan laporan. Inflasi volatile food

tercatat sebesar 1,95% (yoy) atau -0,32% (qtq), lebih

rendah dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 4,20%

(yoy) atau 2,62% (qtq). Penurunan pada kelompok ini

terutama didorong oleh meningkatnya pasokan aneka

cabai dan bawang putih.

Serupa dengan Kota Surakarta, Kota Semarang juga

mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I 2017.

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan terjadi pada

kelompok inti dan administered prices.

Inflasi tahunan kelompok inti meningkat pada triwulan

I 2017 menjadi 3,52% (yoy) dari 2,15% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Adapun inflasi triwulanan

mencatatkan peningkatan menjadi 1,88% (qtq) dari

0,31% (qtq) pada triwulan lalu. Peningkatan kelompok

ini didorong oleh kenaikan tarif upah tukang bukan

mandor dan harga batu bata.

Begitu pula dengan inflasi tahunan kelompok

administered prices yang mengalami peningkatan

menjadi inflasi 4,19% (yoy) pada triwulan I 2017 dari

sebelumnya deflasi 0,87% (yoy) pada triwulan IV. Inflasi

triwulanan juga mengalami peningkatan. Pada

sebesar 2,95% (qtq), setelah sebelumnya mencatatkan

inflasi 1,12% (qtq). Peningkatan kelompok ini terutama

berasal dari kenaikan TTL dan harga rokok kretek filter.

Disagregasi Inflasi Tahunan TegalGrafik 3.36Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan TegalGrafik 3.37Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Disagregasi Inflasi Tahunan SemarangGrafik 3.34Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SemarangGrafik 3.35Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4,00 %, QTQ

Disagregasi Inflasi Tahunan SurakartaGrafik 3.32Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SurakartaGrafik 3.33Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

Sementara itu, inflasi tahunan volatile food pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 1,63% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 6,13%

(yoy). Penurunan inflasi pada kelompok ini didorong

oleh masuknya musim panen raya untuk sejumlah

komoditas bumbu-bumbuan, yaitu aneka cabai,

bawang merah, bawang putih, serta komoditas beras.

Serupa dengan Surakarta dan Semarang, Kota Tegal

juga mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I

2017. Peningkatan inflasi ini terjadi pada kelompok inti

dan administered prices.

sebesar 0,23% (qtq) pada triwulan IV 2016. Kenaikan

inflasi ini didorong oleh meningkatnya harga batu bata

di tengah musim penghujan dan meningkatnya

permintaan.

Inflasi tahunan kelompok administered prices

mencatatkan inflasi 3,31% (yoy) pada triwulan laporan,

lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang

sebesar -0,97% (yoy). Hal serupa terjadi pada inflasi

triwulanan yang mengalami peningkatan. Pada

sebesar 3,29% (qtq), setelah sebelumnya inflasi sebesar

0,94% (qtq). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh

kenaikan harga rokok kretek filter dan TTL.

Inflasi tahunan volatile food meningkat pada triwulan I

2017. Inflasi volatile food tercatat sebesar 4,49% (yoy),

3,86% (yoy). Kenaikan inflasi pada kelompok ini

terutama disumbang oleh kenaikan harga sayur-

sayuran, meliputi kangkung dan bayam. Namun

demikian, inflasi triwulanan mengalami penurunan

menjadi 2,62% (qtq) dari 3,52% (qtq) pada triwulan

sebelumnya.

Kota Surakarta mengalami peningkatan inflasi pada

triwulan I 2017 jika dibandingkan dengan triwulan IV

2016. Kenaikan inflasi terjadi pada kelompok inti dan

administered prices, sementara kelompok volatile food

mencatatkan penurunan inflasi pada triwulan laporan.

pada triwulan I 2017 menjadi 2,75% (yoy) dari 2,20%

(yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara itu, inflasi

triwulanan juga memiliki pola yang sama yaitu

mengalami kenaikan menjadi 1,59% (qtq) dari 0,08%

(qtq) pada triwulan lalu. Kenaikan kelompok ini berasal

dari meningkatnya tarif upah tukang bukan mandor.

Inflasi tahunan kelompok administered prices juga

meningkat menjadi 4,00% (yoy) pada triwulan laporan,

dari sebelumnya 0,02% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Sementara itu, inflasi triwulanan menunjukkan

kenaikan inflasi menjadi 3,07% (qtq) dari sebelumnya

1,37% (qtq). Kenaikan harga tarif angkutan udara, TTL,

dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama

kenaikan inflasi pada kelompok ini.

Sementara itu, inflasi tahunan volatile food mengalami

penurunan pada triwulan laporan. Inflasi volatile food

tercatat sebesar 1,95% (yoy) atau -0,32% (qtq), lebih

rendah dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 4,20%

(yoy) atau 2,62% (qtq). Penurunan pada kelompok ini

terutama didorong oleh meningkatnya pasokan aneka

cabai dan bawang putih.

Serupa dengan Kota Surakarta, Kota Semarang juga

mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I 2017.

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan terjadi pada

kelompok inti dan administered prices.

Inflasi tahunan kelompok inti meningkat pada triwulan

I 2017 menjadi 3,52% (yoy) dari 2,15% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Adapun inflasi triwulanan

mencatatkan peningkatan menjadi 1,88% (qtq) dari

0,31% (qtq) pada triwulan lalu. Peningkatan kelompok

ini didorong oleh kenaikan tarif upah tukang bukan

mandor dan harga batu bata.

Begitu pula dengan inflasi tahunan kelompok

administered prices yang mengalami peningkatan

menjadi inflasi 4,19% (yoy) pada triwulan I 2017 dari

sebelumnya deflasi 0,87% (yoy) pada triwulan IV. Inflasi

triwulanan juga mengalami peningkatan. Pada

sebesar 2,95% (qtq), setelah sebelumnya mencatatkan

inflasi 1,12% (qtq). Peningkatan kelompok ini terutama

berasal dari kenaikan TTL dan harga rokok kretek filter.

Tekanan inflasi kelompok inti pada April 2017

tercatat 0,03% (mtm), lebih rendah dibandingkan

bulan sebelumnya (0,14%; mtm), maupun rata-rata

capaian April selama lima tahun terakhir (0,19%, mtm).

Penurunan inflasi terjadi pada kelompok inti non-

traded, sementara kelompok traded mengalami deflasi

pada April 2017.

Kelompok inti traded mengalami deflasi sebesar 0,11%

(mtm) pada bulan laporan, berbalik arah dari capaian

Februari 2017 yang mengalami inflasi sebesar 0,15%

(mtm) dan rata-rata historisnya yang sebesar 0,19%

(mtm). Penurunan harga pada kelompok tersebut

terutama didorong oleh komoditas gula pasir.

Penurunan harga komoditas gula tersebut sejalan

dengan penguatan Rupiah sebesar 0,30% (mtm) dan

penurunan harga komoditas gula dunia. Selain itu,

beberapa sentra gula utama Jawa Tengah seperti Blora

juga sudah mulai memasuki masa penggilingan.

Sejalan dengan kelompok traded, inflasi pada

kelompok inti non-traded pun tercatat relatif rendah

pada bulan laporan, yaitu sebesar 0,08% (mtm),

menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang

sebesar 0,14% (mtm), maupun rata-rata historis yang

sebesar 0,09% (mtm). Semen menjadi penyumbang

utama penurunan inflasi pada kelompok ini. Sementara

itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih

mendorong inflasi upah tukang bukan mandor,

walaupun tidak setinggi kenaikan pada Januari

maupun Februari.

Inflasi kelompok volatile food pada April 2017

melanjutkan deflasi dari bulan sebelumnya.

Kelompok ini mencatatkan deflasi 1,09% (mtm) pada

bulan laporan, tidak sedalam dibandingkan Maret 2017

dengan deflasi 1,57% (mtm) dan rata-rata lima tahun

terakhir yang mencatatkan deflasi 1,25% (mtm).

Secara tahunan, inflasi tercatat relatif stabil, dari

sebelumnya 1,99% (yoy) pada Maret 2017 menjadi

1,96% (yoy) pada April 2017. Adapun komoditas yang

menjadi penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah

bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan minyak

goreng.

Komoditas bawang merah memberikan sumbangan

deflasi sebesar 0,17%. Penurunan harga ini disebabkan

oleh meningkatnya pasokan bawang merah di tengah

keberhasilan oleh penanaman di luar musim tanam.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Asosiasi Bawang

Merah Indonesia (ABMI), terdapat indikasi adanya

pasokan bawang merah yang masuk dari India dan

Tiongkok, sehingga meningkatkan pasokan komoditas

pada bulan April 2017.

Komoditas cabai rawit dan cabai merah juga

mencatatkan deflasi dengan sumbangan sebesar -

0,09% dan -0,05%. Menurunnya harga aneka cabai ini

didorong oleh meningkatnya pasokan di beberapa

sentra penghasil, meliputi Magelang, Wonosobo, dan

Temanggung. Komoditas lain yang mengalami deflasi

yaitu minyak goreng dengan sumbangan -0,01%

seiring dengan penurunan harga Crude Palm Oil

(CPO)di pasar global.

Sementara itu, komoditas bawang putih dan daging

ayam ras berperan dalam menahan laju deflasi menjadi

lebih dalam. Kenaikan harga bawang putih dan daging

ayam ras disebabkan peningkatan permintaan

menjelang bulan puasa di tengah terbatasnya pasokan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2017

diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I

2016. Faktor yang mendorong peningkatan inflasi

adalah penyesuaian TTL 900 VA untuk golongan

mampu, serta berkurangnya pasokan dari komoditas

pangan di tengah memasuki musim tanam. Adapun

pada triwulan I 2017, yakni sebesar 3,39% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang 2,80%

(yoy). Inflasi triwulanan kelompok inti juga meningkat

menjadi 1,13% (qtq) pada triwulan laporan, lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

0,31% (qtq). Ditinjau berdasar komoditas, peningkatan

i n f l a s i t e r u t a m a d i p e n g a r u h i o l e h b i a y a

pemeliharaan/service, nasi dengan lauk, dan harga

komoditas pasir yang meningkat.

Sementara itu, inflasi tahunan kelompok administered

prices mengalami peningkatan menjadi 6,36% (yoy)

pada triwulan laporan dari sebelumnya 2,02% (yoy)

pada triwulan IV 2016. Inflasi triwulanan juga

mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan,

kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 3,85% (qtq),

setelah sebelumnya inflasi sebesar 0,99% (qtq).

Meningkatnya inflasi ini terutama berasal dari kenaikan

Sementara itu, inflasi volatile food menurun pada

triwulan I 2017, yang tercatat sebesar -0,98% (yoy)

atau -1,53% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 3,14% (yoy) atau 0,48%

(qtq). Penurunan inflasi ini didorong oleh penurunan

harga beras, aneka cabai, dan bawang merah.

Inflasi yang terjadi di bulan April 2017, terutama

disumbangkan oleh kelompok administered

prices. Sementara itu, kelompok inti mengalami inflasi,

namun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan kelompok volatile food justru mengalami

deflasi.

Kelompok administered prices Jawa Tengah pada

April 2017 mencatatkan inflasi sebesar 1,48%

(mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan

sebelumnya yang sebesar 0,58% (mtm), dan

berlawanan arah dengan rata-rata historisnya yang

sebesar -0,16%. Kenaikan kelompok AP terutama

bersumber dari kenaikan tarif listrik, angkutan udara,

bensin, dan rokok.

Inflasi tarif listrik bulan laporan tercatat sebesar 7,40%

(mtm), mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun

terakhir, dan menjadi penyumbang utama inflasi April

2017 dengan besar sumbangan 0,27%. Kenaikan ini

merupakan penyesuaian tarif listrik tahap dua untuk

pelanggan pascabayar daya 900 VA nonsubsidi sebesar

Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara yang

disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat

banyaknya hari libur akhir pekan yang panjang (long

weekend) pada April 2017 juga menjadi salah satu dari

penyumbang utama inflasi periode April 2017.

Selain itu, harga bensin dan rokok juga mengalami

kenaikan, walaupun tidak sebesar dua komoditas

sebelumnya. Inflasi bensin pada bulan April didorong

oleh kenaikan harga bahan bakar khusus (BBK) seperti

Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan

Pertamina Dex masing-masing sebesar Rp100/liter.

Sementara kenaikan harga rokok disebabkan oleh

kenaikan cukai rokok sebesar 10,54% per tahun.

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan II 20173.5.1. Inflasi April 2017

Pada Apr i l 2017 Prov ins i Jawa Tengah

mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,15%

(mtm), berbalik arah setelah bulan sebelumnya

mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm), serta

rata-rata historisnya yang sebesar -0,10% (mtm).

Lebih lanjut, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional yang sebesar 0,09% (mtm). Dengan

perkembangan ini, inflasi Jawa Tengah sampai dengan

April 2017 tercatat 1,71% (ytd), dan secara tahunan

tercatat 3,93% (yoy).

Tekanan inflasi kelompok inti pada April 2017

tercatat 0,03% (mtm), lebih rendah dibandingkan

bulan sebelumnya (0,14%; mtm), maupun rata-rata

capaian April selama lima tahun terakhir (0,19%, mtm).

Penurunan inflasi terjadi pada kelompok inti non-

traded, sementara kelompok traded mengalami deflasi

pada April 2017.

Kelompok inti traded mengalami deflasi sebesar 0,11%

(mtm) pada bulan laporan, berbalik arah dari capaian

Februari 2017 yang mengalami inflasi sebesar 0,15%

(mtm) dan rata-rata historisnya yang sebesar 0,19%

(mtm). Penurunan harga pada kelompok tersebut

terutama didorong oleh komoditas gula pasir.

Penurunan harga komoditas gula tersebut sejalan

dengan penguatan Rupiah sebesar 0,30% (mtm) dan

penurunan harga komoditas gula dunia. Selain itu,

beberapa sentra gula utama Jawa Tengah seperti Blora

juga sudah mulai memasuki masa penggilingan.

Sejalan dengan kelompok traded, inflasi pada

kelompok inti non-traded pun tercatat relatif rendah

pada bulan laporan, yaitu sebesar 0,08% (mtm),

menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang

sebesar 0,14% (mtm), maupun rata-rata historis yang

sebesar 0,09% (mtm). Semen menjadi penyumbang

utama penurunan inflasi pada kelompok ini. Sementara

itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih

mendorong inflasi upah tukang bukan mandor,

walaupun tidak setinggi kenaikan pada Januari

maupun Februari.

Inflasi kelompok volatile food pada April 2017

melanjutkan deflasi dari bulan sebelumnya.

Kelompok ini mencatatkan deflasi 1,09% (mtm) pada

bulan laporan, tidak sedalam dibandingkan Maret 2017

dengan deflasi 1,57% (mtm) dan rata-rata lima tahun

terakhir yang mencatatkan deflasi 1,25% (mtm).

Secara tahunan, inflasi tercatat relatif stabil, dari

sebelumnya 1,99% (yoy) pada Maret 2017 menjadi

1,96% (yoy) pada April 2017. Adapun komoditas yang

menjadi penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah

bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan minyak

goreng.

Komoditas bawang merah memberikan sumbangan

deflasi sebesar 0,17%. Penurunan harga ini disebabkan

oleh meningkatnya pasokan bawang merah di tengah

keberhasilan oleh penanaman di luar musim tanam.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Asosiasi Bawang

Merah Indonesia (ABMI), terdapat indikasi adanya

pasokan bawang merah yang masuk dari India dan

Tiongkok, sehingga meningkatkan pasokan komoditas

pada bulan April 2017.

Komoditas cabai rawit dan cabai merah juga

mencatatkan deflasi dengan sumbangan sebesar -

0,09% dan -0,05%. Menurunnya harga aneka cabai ini

didorong oleh meningkatnya pasokan di beberapa

sentra penghasil, meliputi Magelang, Wonosobo, dan

Temanggung. Komoditas lain yang mengalami deflasi

yaitu minyak goreng dengan sumbangan -0,01%

seiring dengan penurunan harga Crude Palm Oil

(CPO)di pasar global.

Sementara itu, komoditas bawang putih dan daging

ayam ras berperan dalam menahan laju deflasi menjadi

lebih dalam. Kenaikan harga bawang putih dan daging

ayam ras disebabkan peningkatan permintaan

menjelang bulan puasa di tengah terbatasnya pasokan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2017

diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I

2016. Faktor yang mendorong peningkatan inflasi

adalah penyesuaian TTL 900 VA untuk golongan

mampu, serta berkurangnya pasokan dari komoditas

pangan di tengah memasuki musim tanam. Adapun

pada triwulan I 2017, yakni sebesar 3,39% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 yang 2,80%

(yoy). Inflasi triwulanan kelompok inti juga meningkat

menjadi 1,13% (qtq) pada triwulan laporan, lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

0,31% (qtq). Ditinjau berdasar komoditas, peningkatan

i n f l a s i t e r u t a m a d i p e n g a r u h i o l e h b i a y a

pemeliharaan/service, nasi dengan lauk, dan harga

komoditas pasir yang meningkat.

Sementara itu, inflasi tahunan kelompok administered

prices mengalami peningkatan menjadi 6,36% (yoy)

pada triwulan laporan dari sebelumnya 2,02% (yoy)

pada triwulan IV 2016. Inflasi triwulanan juga

mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan,

kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 3,85% (qtq),

setelah sebelumnya inflasi sebesar 0,99% (qtq).

Meningkatnya inflasi ini terutama berasal dari kenaikan

Sementara itu, inflasi volatile food menurun pada

triwulan I 2017, yang tercatat sebesar -0,98% (yoy)

atau -1,53% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 3,14% (yoy) atau 0,48%

(qtq). Penurunan inflasi ini didorong oleh penurunan

harga beras, aneka cabai, dan bawang merah.

Inflasi yang terjadi di bulan April 2017, terutama

disumbangkan oleh kelompok administered

prices. Sementara itu, kelompok inti mengalami inflasi,

namun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan kelompok volatile food justru mengalami

deflasi.

Kelompok administered prices Jawa Tengah pada

April 2017 mencatatkan inflasi sebesar 1,48%

(mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan

sebelumnya yang sebesar 0,58% (mtm), dan

berlawanan arah dengan rata-rata historisnya yang

sebesar -0,16%. Kenaikan kelompok AP terutama

bersumber dari kenaikan tarif listrik, angkutan udara,

bensin, dan rokok.

Inflasi tarif listrik bulan laporan tercatat sebesar 7,40%

(mtm), mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun

terakhir, dan menjadi penyumbang utama inflasi April

2017 dengan besar sumbangan 0,27%. Kenaikan ini

merupakan penyesuaian tarif listrik tahap dua untuk

pelanggan pascabayar daya 900 VA nonsubsidi sebesar

Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara yang

disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat

banyaknya hari libur akhir pekan yang panjang (long

weekend) pada April 2017 juga menjadi salah satu dari

penyumbang utama inflasi periode April 2017.

Selain itu, harga bensin dan rokok juga mengalami

kenaikan, walaupun tidak sebesar dua komoditas

sebelumnya. Inflasi bensin pada bulan April didorong

oleh kenaikan harga bahan bakar khusus (BBK) seperti

Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan

Pertamina Dex masing-masing sebesar Rp100/liter.

Sementara kenaikan harga rokok disebabkan oleh

kenaikan cukai rokok sebesar 10,54% per tahun.

3.5. Perkembangan Inflasi Triwulan II 20173.5.1. Inflasi April 2017

Pada Apr i l 2017 Prov ins i Jawa Tengah

mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,15%

(mtm), berbalik arah setelah bulan sebelumnya

mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm), serta

rata-rata historisnya yang sebesar -0,10% (mtm).

Lebih lanjut, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional yang sebesar 0,09% (mtm). Dengan

perkembangan ini, inflasi Jawa Tengah sampai dengan

April 2017 tercatat 1,71% (ytd), dan secara tahunan

tercatat 3,93% (yoy).

INDEKS

Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei KonsumenGrafik 3.38

INDEKS

Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang EceranGrafik 3.39

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

4 5 6 7 8 9101112 4 5 6 1 2 3

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

4 5 6 7 8 9101112 4 5 6

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan

pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi

Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai

kegiatan sampai dengan April 2017, antara lain sbb:

Telah dilaksanakan Rakorwil TPID se-Jawa Tengah

pada tanggal 3 April 2017. Rakorwil dipimpin

langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Fokus tema

yang dibahas dalam acara tersebut adalah

Optimalisasi Peran BUMD dalam mendukung

ketahanan pangan dan stabilitas harga. BUMD

Jawa Tengah didorong untuk lebih berperan aktif

dalam mendukung ketahanan pangan Jawa

Tengah.

Melaksanakan Survey Evaluasi Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka menilai efektifitas pengendalian

inflasi, TPID Prov. Jawa Tengah melaksanakan survey

kegiatan pengendalian inflasi kepada TPID di 35

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Koordinasi dalam rangka Pengembangan SiHaTi

Data Produksi dengan melaksanakan rapat

koordinasi bersama dengan Dinas/OPD terkait

(Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa

Tengah). Selain dengan OPD, koordinasi juga

dilaksanakan dengan petani dan peternak dari

daerah sentra.

Dalam rangka meningkatkan prosentase informasi

p a s o k a n m e l a l u i p e n a m b a h a n j u m l a h

petani/peternak penginput di SiHaTi Data Produksi,

TPID Jateng menyelenggarakan capacity building

cara input SiHaTi Data Produksi bagi 56 Gapoktan di

15 Kabupaten/Kota daerah sentra pada tanggal 20

April 2017. Sebagai pilot project, komoditas yang di

input ke dalam aplikasi SiHaTi Data Produksi adalah

aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan

daging sapi.

Evaluasi Input pada aplikasi SiHaTi data Produksi

yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017.

Peserta dari kegiatan dimaksud adalah 56

petani/peternak yang berasal dari 15 Kab/Kota

sentra serta OPD terkai t . Eva luas i input

dilaksanakan sebagai tindak lanjut competency

building input data kepada para petani dan

peternak. Kegiatan ini bermanfaat bagi petani dan

peternak apabila mengalami kesulitan dalam

melakukan input sekaligus dalam rangka menjaga

kualitas input data.

Perbaikan Aplikasi SiHaTi Data Produksi. Walaupun

aplikasi dimaksud telah ada dan digunakan oleh

petani dan peternak, namun pengembangan dan

perbaikan aplikasi terus dilakukan dalam rangka

menyediakan aplikasi yang lebih berdayaguna dan

user friendly.

tekanan dari sisi permintaan diperkirakan meningkat di

tengah Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini kemudian

mendorong terjadinya peningkatan inflasi baik dari sisi

penawaran maupun dari sisi permintaan. Namun

demik ian, pemer intah senant iasa berupaya

memperbaiki distribusi logistik dan menjaga

ketersediaan pasokan selama bulan Ramadhan

sehingga diperkirakan inflasi triwulan II 2017

diperkirakan masih berada pada rentang atas sasaran

inflasi nasional yang sebesar 4±1%.

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan

kelompok administered prices diperkirakan

meningkat. Kenaikan ini diperkirakan didorong oleh

penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900VA.

Penyesuaian TTL golongan tarif R-1/900 VA khusus

masyarakat mampu akan diberlakukan secara bertahap

setiap 2 bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan

1 Mei 2017. Selain itu, tarif berbagai angkutan;

meliputi angkutan udara, antarkota, dan dalam kota,

serta tarif kereta api, diperkirakan meningkat seiring

tingginya permintaan untuk mudik Lebaran. Namun

demikian, kebijakan pemerintah untuk tidak

menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar hingga

Juni 2017 dan penundaan kebijakan distribusi tertutup

LPG 3 kg diperkirakan mampu menahan inflasi agar

tidak lebih tinggi.

Inflasi tahunan volatile food diperkirakan

meningkat. Secara pasokan, penurunan ini sejalan

dengan memasukinya masa tanam beras dan beberapa

komoditas hortikultura, seperti aneka cabai pada

triwulan kedua sesuai dengan pola historisnya. Lebih

jauh, dari sisi permintaan, kebutuhan akan komoditas

pangan diperkirakan akan meningkat, terutama untuk

komoditas hasil peternakan dan hortikultura. Namun

demikian, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah

memastikan kebutuhan beras untuk bulan puasa dan

Lebaran di wilayah Jateng aman. Pada akhir April 2017,

ketersediaan beras di gudang Bulog hingga saat ini

mencapai 269.593 ton. Stok ini mampu memenuhi

kebutuhan hingga tujuh bulan ke depan. Tekanan

inflasi pada triwulan II 2017 mendatang juga relatif

tertahan seiring dengan upaya pemerintah yang

menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk

komoditas untuk komoditas pangan, yakni gula pasir,

minyak goreng, dan daging sapi. Berdasarkan

kebijakan pemerintah tersebut HET gula pasir

ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram, minyak

goreng dalam kemasan sederhana Rp 11.000 per liter,

dan daging beku Rp 80.000 per kilogram.

Inf las i kelompok int i juga diperkirakan

mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan

meningkatnya permintaan masyarakat, meliputi

komoditas sandang, kendaraan bermotor, dan

makanan/minuman jadi. Sementara itu, terdapat

dampak lanjut penyesuaian tarif listrik terhadap

kenaikan sewa dan kontrak rumah. Adapun percepatan

infrastruktur di berbagai bidang dan berbagai daerah

j e l ang Ramadhan d ipe rk i r akan be rpotens i

menyebabkan peningkatan permintaan untuk bahan

bangunan.

Lebih jauh, peningkatan inflasi inti tercermin dari

ekspektasi harga di tingkat pedagang. Hasil Survei

Konsumen menunjukkan adanya peningkatan

ekspektasi harga 6 bulan mendatang. Begitu pula

dengan Surve i Pedagang Eceran yang juga

menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi harga

untuk 3 bulan yang akan datang. Meningkatnya

ekspektasi ini turut mengkonfirmasi pola historis

meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan dan Idul

Fitri.

INDEKS

Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei KonsumenGrafik 3.38

INDEKS

Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang EceranGrafik 3.39

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

4 5 6 7 8 9101112 4 5 6 1 2 3

4 5 6 7 8 91011121 2 3

4 5 6 7 8 9101112 1 2 3

4 5 6 7 8 9101112 4 5 6

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan

pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi

Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai

kegiatan sampai dengan April 2017, antara lain sbb:

Telah dilaksanakan Rakorwil TPID se-Jawa Tengah

pada tanggal 3 April 2017. Rakorwil dipimpin

langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Fokus tema

yang dibahas dalam acara tersebut adalah

Optimalisasi Peran BUMD dalam mendukung

ketahanan pangan dan stabilitas harga. BUMD

Jawa Tengah didorong untuk lebih berperan aktif

dalam mendukung ketahanan pangan Jawa

Tengah.

Melaksanakan Survey Evaluasi Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka menilai efektifitas pengendalian

inflasi, TPID Prov. Jawa Tengah melaksanakan survey

kegiatan pengendalian inflasi kepada TPID di 35

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Koordinasi dalam rangka Pengembangan SiHaTi

Data Produksi dengan melaksanakan rapat

koordinasi bersama dengan Dinas/OPD terkait

(Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa

Tengah). Selain dengan OPD, koordinasi juga

dilaksanakan dengan petani dan peternak dari

daerah sentra.

Dalam rangka meningkatkan prosentase informasi

p a s o k a n m e l a l u i p e n a m b a h a n j u m l a h

petani/peternak penginput di SiHaTi Data Produksi,

TPID Jateng menyelenggarakan capacity building

cara input SiHaTi Data Produksi bagi 56 Gapoktan di

15 Kabupaten/Kota daerah sentra pada tanggal 20

April 2017. Sebagai pilot project, komoditas yang di

input ke dalam aplikasi SiHaTi Data Produksi adalah

aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan

daging sapi.

Evaluasi Input pada aplikasi SiHaTi data Produksi

yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017.

Peserta dari kegiatan dimaksud adalah 56

petani/peternak yang berasal dari 15 Kab/Kota

sentra serta OPD terkai t . Eva luas i input

dilaksanakan sebagai tindak lanjut competency

building input data kepada para petani dan

peternak. Kegiatan ini bermanfaat bagi petani dan

peternak apabila mengalami kesulitan dalam

melakukan input sekaligus dalam rangka menjaga

kualitas input data.

Perbaikan Aplikasi SiHaTi Data Produksi. Walaupun

aplikasi dimaksud telah ada dan digunakan oleh

petani dan peternak, namun pengembangan dan

perbaikan aplikasi terus dilakukan dalam rangka

menyediakan aplikasi yang lebih berdayaguna dan

user friendly.

tekanan dari sisi permintaan diperkirakan meningkat di

tengah Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini kemudian

mendorong terjadinya peningkatan inflasi baik dari sisi

penawaran maupun dari sisi permintaan. Namun

demik ian, pemer intah senant iasa berupaya

memperbaiki distribusi logistik dan menjaga

ketersediaan pasokan selama bulan Ramadhan

sehingga diperkirakan inflasi triwulan II 2017

diperkirakan masih berada pada rentang atas sasaran

inflasi nasional yang sebesar 4±1%.

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan

kelompok administered prices diperkirakan

meningkat. Kenaikan ini diperkirakan didorong oleh

penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900VA.

Penyesuaian TTL golongan tarif R-1/900 VA khusus

masyarakat mampu akan diberlakukan secara bertahap

setiap 2 bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan

1 Mei 2017. Selain itu, tarif berbagai angkutan;

meliputi angkutan udara, antarkota, dan dalam kota,

serta tarif kereta api, diperkirakan meningkat seiring

tingginya permintaan untuk mudik Lebaran. Namun

demikian, kebijakan pemerintah untuk tidak

menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar hingga

Juni 2017 dan penundaan kebijakan distribusi tertutup

LPG 3 kg diperkirakan mampu menahan inflasi agar

tidak lebih tinggi.

Inflasi tahunan volatile food diperkirakan

meningkat. Secara pasokan, penurunan ini sejalan

dengan memasukinya masa tanam beras dan beberapa

komoditas hortikultura, seperti aneka cabai pada

triwulan kedua sesuai dengan pola historisnya. Lebih

jauh, dari sisi permintaan, kebutuhan akan komoditas

pangan diperkirakan akan meningkat, terutama untuk

komoditas hasil peternakan dan hortikultura. Namun

demikian, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah

memastikan kebutuhan beras untuk bulan puasa dan

Lebaran di wilayah Jateng aman. Pada akhir April 2017,

ketersediaan beras di gudang Bulog hingga saat ini

mencapai 269.593 ton. Stok ini mampu memenuhi

kebutuhan hingga tujuh bulan ke depan. Tekanan

inflasi pada triwulan II 2017 mendatang juga relatif

tertahan seiring dengan upaya pemerintah yang

menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk

komoditas untuk komoditas pangan, yakni gula pasir,

minyak goreng, dan daging sapi. Berdasarkan

kebijakan pemerintah tersebut HET gula pasir

ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram, minyak

goreng dalam kemasan sederhana Rp 11.000 per liter,

dan daging beku Rp 80.000 per kilogram.

Inf las i kelompok int i juga diperkirakan

mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan

meningkatnya permintaan masyarakat, meliputi

komoditas sandang, kendaraan bermotor, dan

makanan/minuman jadi. Sementara itu, terdapat

dampak lanjut penyesuaian tarif listrik terhadap

kenaikan sewa dan kontrak rumah. Adapun percepatan

infrastruktur di berbagai bidang dan berbagai daerah

j e l ang Ramadhan d ipe rk i r akan be rpotens i

menyebabkan peningkatan permintaan untuk bahan

bangunan.

Lebih jauh, peningkatan inflasi inti tercermin dari

ekspektasi harga di tingkat pedagang. Hasil Survei

Konsumen menunjukkan adanya peningkatan

ekspektasi harga 6 bulan mendatang. Begitu pula

dengan Surve i Pedagang Eceran yang juga

menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi harga

untuk 3 bulan yang akan datang. Meningkatnya

ekspektasi ini turut mengkonfirmasi pola historis

meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan dan Idul

Fitri.

Dalam rangka memantau pergerakan harga komoditas

strategis di Bulan Ramadhan, Senin 29 Mei 2017, Bank

Indonesia Purwokerto bersama Bupati Kab. Purbalingga

beserta SKPD terkait melakukan sidak di pasar Bobotsari

Kab. Purbalinggga. Pasar Bobotsari merupakan salah

satu pasar penyangga yang berada di wilayah Kab.

Purbalingga bagian utara. Berdasarkan pantauan harga

komoditas strategis, seperti bawang merah, bawang

putih, daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan

namun masih dalam batas terkendali.

Dalam upaya mengendalikan harga selama bulan

Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemerintah

Kab. Purbalingga dan Bank Indonesia Purwokerto yang

melalui Tim TPID melakukan langkah-langkah strategis

Pada tanggal 29 Mei 2017 Pemerintah Kab. Purbalingga

yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Purwokerto melakukan panen perdana Bawang Merah

di lahan uji coba Kelompok Bangkit Lestari Desa

Pekuncen, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga. Berdasarkan

hasil perhitungan ubinan dalam satu hektar dapat

menghasilkan bawang 29,4 ton. Jika harga bawang

Rp17 ribu per kg, hasil kotor yang didapat mencapai

Rp499,8 juta dengan biaya produksi Rp110 juta/ha.

Keberhasilan pada lahan uji coba tersebut diperkirakan

karena tipologi iklim dan cuaca Desa Pekuncen sangat

cocok dengan varietas yang ditanam. Bahkan bawang

merah dengan jenis Bima tersebut hasil produksinya

melebihi yang ada di Kab. Brebes kemungkinan

dikarenakan struktur tanahnya masih subur dan belum

jenuh oleh bahan kimia pupuk atau pestisida.

Dengan hasil yang cukup memuaskan tersebut, ke depan

Pemkab Kab. Purbalingga berencana mengembangkan

luas lahan dengan meluncurkan program “Bamer

Bangga” (Bawang merah Purbalingga).

SUPLEMEN IIIKegiatan Pengendalian Inflasi di Wilayah Eks KaresidenanBanyumas tahun 2017 Panen Bawang di Kab. Purbalingga

Pantau harga Pasar Bobotsari dengan Bupati Purbalingga

Dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri

2017, telah dilakukan penyusunan materi Iklan

Layanan Masyarakat (ILM). Terdapat 2 jenis materi

ILM yaitu : ILM Bijak Berbelanja bagi konsumen dan

bijak dalam berdagang (tidak menimbun barang)

bagi pedagang. Rencananya ILM akan disampaikan

di 3 (tiga) radio mulai H-7 Ramadhan dan H+7 Idul

Fitri.

Apl ikas i S iHaT i Masyarakat te lah se lesa i

dikembangkan oleh KPw BI Prov. Jateng, dalam

rangka sosialisasi telah dilaksanakan penyusunan

materi sosialisasi aplikasi SiHaTi Masyarakat melalui

radio.

Grand Launching SiHaTi Generasi III

Setelah sukses dengan Sistem Informasi Harga

dan Produksi Komoditi Generasi II (SiHaTi Gen.II)

y ang memungk inkan Pe j aba t Dae rah

memperoleh early warning kenaikan harga, serta

berkoordinas i secara v i r tual , sehingga

mempercepat dalam pengambilan keputusan,

TPID Provinsi Jawa Tengah kembali dengan

inovasi baru yaitu SiHaTi Gen.III. Inovasi ini di-

launching langsung oleh Gubernur Jawa Tengah

bersama dengan Sekretaris Daerah serta Kepala

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

pada tanggal 28 April 2017.

SiHaTi Gen.III merupakan integrasi antara 3 (tiga)

aplikasi yaitu pertama, SiHaTi Data Produksi yang

merupakan aplikasi berbasis android yang

memungkinkan petani atau peternak di daerah

sentra untuk mencatatkan informasi terkait

produksi (meliputi: jumlah dan perkiraan panen,

harga jual, serta kendala yang dihadapi). Sebagai

tahap awal, pilot project SiHaTi Data Produksi

mencakup 56 Gapoktan yang tersebar di 15

Kabupaten/Kota sentra komoditas cabai,

bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.

Kedua, SiHaTi Mobile Application atau yang

sering disebut SiHaTi Gen.II Ketiga, aplikasi

SiHaTi Masyarakat yang memungkinkan

m a s y a r a k a t l u a s u n t u k m e m a n t a u

perkembangan harga di pasar-pasar utama di 35

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Aplikasi ini

dapat diunduh di playstore android secara gratis.

Beberapa manfaat utama yang diperoleh dari

SiHaTi Gen.III yang merupakan penggabungan

dari ketiga aplikasi tersebut:

Bagi pemerintah

- Memantau perkembangan data produksi

(pasokan) riil dan perkiraan pasokan yang

dimiliki oleh petani/peternak di daerah

sentra secara real time.

- Mendukung pengambilan keputusan

terkait ketahanan pangan, misal: insiasi

kerjasama perdagangan antar daerah.

Bagi Produsen (Petani/Peternak)

Sebagai acuan dalam menentukan rencana

tanam. Pengaturan pola tanam akan

meminimalkan harga jatuh saat panen raya

dan meminimalkan lonjakan harga ketika

terjadi kelangkaan produksi.

Bagi Konsumen (Masyarakat).

Mengelola ekspektasi positif di masyarakat

karena adanya transparansi harga dan

pasokan.

Dalam rangka memantau pergerakan harga komoditas

strategis di Bulan Ramadhan, Senin 29 Mei 2017, Bank

Indonesia Purwokerto bersama Bupati Kab. Purbalingga

beserta SKPD terkait melakukan sidak di pasar Bobotsari

Kab. Purbalinggga. Pasar Bobotsari merupakan salah

satu pasar penyangga yang berada di wilayah Kab.

Purbalingga bagian utara. Berdasarkan pantauan harga

komoditas strategis, seperti bawang merah, bawang

putih, daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan

namun masih dalam batas terkendali.

Dalam upaya mengendalikan harga selama bulan

Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemerintah

Kab. Purbalingga dan Bank Indonesia Purwokerto yang

melalui Tim TPID melakukan langkah-langkah strategis

Pada tanggal 29 Mei 2017 Pemerintah Kab. Purbalingga

yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Purwokerto melakukan panen perdana Bawang Merah

di lahan uji coba Kelompok Bangkit Lestari Desa

Pekuncen, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga. Berdasarkan

hasil perhitungan ubinan dalam satu hektar dapat

menghasilkan bawang 29,4 ton. Jika harga bawang

Rp17 ribu per kg, hasil kotor yang didapat mencapai

Rp499,8 juta dengan biaya produksi Rp110 juta/ha.

Keberhasilan pada lahan uji coba tersebut diperkirakan

karena tipologi iklim dan cuaca Desa Pekuncen sangat

cocok dengan varietas yang ditanam. Bahkan bawang

merah dengan jenis Bima tersebut hasil produksinya

melebihi yang ada di Kab. Brebes kemungkinan

dikarenakan struktur tanahnya masih subur dan belum

jenuh oleh bahan kimia pupuk atau pestisida.

Dengan hasil yang cukup memuaskan tersebut, ke depan

Pemkab Kab. Purbalingga berencana mengembangkan

luas lahan dengan meluncurkan program “Bamer

Bangga” (Bawang merah Purbalingga).

SUPLEMEN IIIKegiatan Pengendalian Inflasi di Wilayah Eks KaresidenanBanyumas tahun 2017 Panen Bawang di Kab. Purbalingga

Pantau harga Pasar Bobotsari dengan Bupati Purbalingga

Dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri

2017, telah dilakukan penyusunan materi Iklan

Layanan Masyarakat (ILM). Terdapat 2 jenis materi

ILM yaitu : ILM Bijak Berbelanja bagi konsumen dan

bijak dalam berdagang (tidak menimbun barang)

bagi pedagang. Rencananya ILM akan disampaikan

di 3 (tiga) radio mulai H-7 Ramadhan dan H+7 Idul

Fitri.

Apl ikas i S iHaT i Masyarakat te lah se lesa i

dikembangkan oleh KPw BI Prov. Jateng, dalam

rangka sosialisasi telah dilaksanakan penyusunan

materi sosialisasi aplikasi SiHaTi Masyarakat melalui

radio.

Grand Launching SiHaTi Generasi III

Setelah sukses dengan Sistem Informasi Harga

dan Produksi Komoditi Generasi II (SiHaTi Gen.II)

y ang memungk inkan Pe j aba t Dae rah

memperoleh early warning kenaikan harga, serta

berkoordinas i secara v i r tual , sehingga

mempercepat dalam pengambilan keputusan,

TPID Provinsi Jawa Tengah kembali dengan

inovasi baru yaitu SiHaTi Gen.III. Inovasi ini di-

launching langsung oleh Gubernur Jawa Tengah

bersama dengan Sekretaris Daerah serta Kepala

pada tanggal 28 April 2017.

SiHaTi Gen.III merupakan integrasi antara 3 (tiga)

aplikasi yaitu pertama, SiHaTi Data Produksi yang

merupakan aplikasi berbasis android yang

memungkinkan petani atau peternak di daerah

sentra untuk mencatatkan informasi terkait

produksi (meliputi: jumlah dan perkiraan panen,

harga jual, serta kendala yang dihadapi). Sebagai

tahap awal, pilot project SiHaTi Data Produksi

mencakup 56 Gapoktan yang tersebar di 15

Kabupaten/Kota sentra komoditas cabai,

bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.

Kedua, SiHaTi Mobile Application atau yang

sering disebut SiHaTi Gen.II Ketiga, aplikasi

SiHaTi Masyarakat yang memungkinkan

m a s y a r a k a t l u a s u n t u k m e m a n t a u

perkembangan harga di pasar-pasar utama di 35

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Aplikasi ini

dapat diunduh di playstore android secara gratis.

Beberapa manfaat utama yang diperoleh dari

SiHaTi Gen.III yang merupakan penggabungan

dari ketiga aplikasi tersebut:

Bagi pemerintah

- Memantau perkembangan data produksi

(pasokan) riil dan perkiraan pasokan yang

dimiliki oleh petani/peternak di daerah

sentra secara real time.

- Mendukung pengambilan keputusan

terkait ketahanan pangan, misal: insiasi

kerjasama perdagangan antar daerah.

Bagi Produsen (Petani/Peternak)

Sebagai acuan dalam menentukan rencana

tanam. Pengaturan pola tanam akan

meminimalkan harga jatuh saat panen raya

dan meminimalkan lonjakan harga ketika

terjadi kelangkaan produksi.

Bagi Konsumen (Masyarakat).

Mengelola ekspektasi positif di masyarakat

karena adanya transparansi harga dan

pasokan.

Dalam rangka mengelola ekspetasi masyarakat terhadap

harga komoditas pangan strategis, Bank Indonesia

Purwokerto berpartisipasi pada kegiatan pasar Murah di

4 Kabupaten. Selama bulan Ramadhan tersebut, Bank

Indonesia berpartisipasi pada 7 Kegiatan pasar Murah

dengan menyediakan total 2.400 paket sembako yang

terdiri dari gula, minyak, terigu dan biskuit. Selain itu

KPw Bank Indonesia Purwokerto juga mengajak Sub

BMPD Jateng-Banyumas untuk ikut berpartisipasi dalam

kegiatan pasar murah tersebut dengan menyediakan

jumlah paket yang sama yaitu 2.400 paket.

Monitoring Program Swadaya Pangan Rumah Tangga

Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan monitoring

terhadap kegiatan Lomba dan Gerakan Menanam Cabai

di Kab. Cilacap. Dari hasil monitoring tersebut umur

tanaman cabai tidak seragam. Di beberapa desa

tanaman cabai sudah mulai berbuah, namun sebagian

masih bunga. Hal tersebut dikarenakan pada saat

pembibitan banyak yang gagal dikarenakan dari hasil

pantauan tersebut telah diputuskan untuk jadwal

penjurian lomba akan diundur yang semula dimulai pada

tanggal 29 Mei 2017-3 Juni 2017, menjadi tanggal 8-15

Juni 2017.

Progres Kegiatan Lomba dan Gerakan Menanam Cabaidi Kab. Cilacap

SUPLEMEN IIISUPLEMEN III

yaitu dengan merencanakan sidak di beberapa pasar,

melakukan operasi pasar, koordinasi lintas organisasi

perangkat daerah, serta menginformasikan harga

barang strategis. Upaya yang telah dilakukan Pemda

Kab. Purbalingga telah mengantisipasi lonjakan harga

cabai melalui gerakan “Macan Manis” Gerakan Mama

Cantik Menanam Cengis yaitu gerakan menanam cabai

sebanyak 20.000 polibag oleh Ibu-ibu PKK. Selain itu,

selama bulan Ramadhan Pemda Kab. Purbalingga

merencanakan 3 kali pasar murah di tiga kecamatan

berbeda, yaitu pada tanggal 3,6 dan 8 Juni 2017.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian

padi di Kab. Banyumas, pada Bulan Mei 2017 KPw Bank

Indonesia Purwokerto kembali merealisasikan anggaran

untuk demfarm penanaman padi Hazton. Anggaran

tersebut dialokasikan di Kelompok Tani Kalimanggis I

Desa Pekuncen, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas untuk

areal seluas 5 Ha serta di Pondok Pesantren At-taujieh Al

Islamy Kec. Kebasen Kab. Banyumas untuk lahan seluas 6

Ha. Kegiatan sebar benih telah dilakukan pada

pertengahan bulan Mei dan diperkirakan dapat dipanen

pada bulan September 2017.

Tanam Metode Hazton

Bentuk kegiatan dalam program tersebut yaitu Pelatihan

Budidya cabai di media Polibag dilaksanakan pada

kegiatan Jambore IMP (Institusi Masyarakat Pedesaaan)

pada tanggal 29-30 Maret 2017, pengadaan bibit cabai

sebanyak 3000 polibag dan festival Si BaBe (Intensifikasi

Bawang dan Cabe). Peserta pelatihan diikuti oleh kader

desa (PKK) se wilayah Kab. Banyumas, apartur desa se-

Kecamatan Baturraden dan penyuluh KB se-Kab.

Banyumas.

Tujuan program ini antara lain mendukung upaya

pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan

pasokan dan mengurangi demand terhadap komoditas

tersebut di pasar; memberikan pemahaman mengenai

pemanfaatan cabai segar menjadi produk olahan yang

bernilai jual dan mampu meningkatkan kapasitas

ekonomi rumah tangga; meningkatkan pemberdayaan

perempuan, khususnya PKK, dalam upaya menjaga

kestabilan harga melalui konsumsi produk olahan dan

potensi peningkatan penghasilan rumah tangga melalui

pengembangan industri pengolahan skala rumah

tangga.

Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan monitoring di

tempat pembenihan Desa Dawuhan Wetan Kec.

Kedungbanteng Kab. Banyumas. Dari hasil pemantauan

tanaman cabai sebagian besar telah berbuah pertama

dan siap didistribusikan kepada PKK di Kab. Banyumas.

65PERKEMBANGANINFLASI DAERAH64 PERKEMBANGAN

INFLASI DAERAH

Dalam rangka mengelola ekspetasi masyarakat terhadap

harga komoditas pangan strategis, Bank Indonesia

Purwokerto berpartisipasi pada kegiatan pasar Murah di

4 Kabupaten. Selama bulan Ramadhan tersebut, Bank

Indonesia berpartisipasi pada 7 Kegiatan pasar Murah

dengan menyediakan total 2.400 paket sembako yang

terdiri dari gula, minyak, terigu dan biskuit. Selain itu

KPw Bank Indonesia Purwokerto juga mengajak Sub

BMPD Jateng-Banyumas untuk ikut berpartisipasi dalam

kegiatan pasar murah tersebut dengan menyediakan

jumlah paket yang sama yaitu 2.400 paket.

Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan monitoring

terhadap kegiatan Lomba dan Gerakan Menanam Cabai

di Kab. Cilacap. Dari hasil monitoring tersebut umur

tanaman cabai tidak seragam. Di beberapa desa

tanaman cabai sudah mulai berbuah, namun sebagian

masih bunga. Hal tersebut dikarenakan pada saat

pembibitan banyak yang gagal dikarenakan dari hasil

pantauan tersebut telah diputuskan untuk jadwal

penjurian lomba akan diundur yang semula dimulai pada

tanggal 29 Mei 2017-3 Juni 2017, menjadi tanggal 8-15

Juni 2017.

Progres Kegiatan Lomba dan Gerakan Menanam Cabaidi Kab. Cilacap

SUPLEMEN IIISUPLEMEN III

yaitu dengan merencanakan sidak di beberapa pasar,

melakukan operasi pasar, koordinasi lintas organisasi

perangkat daerah, serta menginformasikan harga

barang strategis. Upaya yang telah dilakukan Pemda

Kab. Purbalingga telah mengantisipasi lonjakan harga

cabai melalui gerakan “Macan Manis” Gerakan Mama

Cantik Menanam Cengis yaitu gerakan menanam cabai

sebanyak 20.000 polibag oleh Ibu-ibu PKK. Selain itu,

selama bulan Ramadhan Pemda Kab. Purbalingga

merencanakan 3 kali pasar murah di tiga kecamatan

berbeda, yaitu pada tanggal 3,6 dan 8 Juni 2017.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian

padi di Kab. Banyumas, pada Bulan Mei 2017 KPw Bank

Indonesia Purwokerto kembali merealisasikan anggaran

untuk demfarm penanaman padi Hazton. Anggaran

tersebut dialokasikan di Kelompok Tani Kalimanggis I

Desa Pekuncen, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas untuk

areal seluas 5 Ha serta di Pondok Pesantren At-taujieh Al

Islamy Kec. Kebasen Kab. Banyumas untuk lahan seluas 6

Ha. Kegiatan sebar benih telah dilakukan pada

pertengahan bulan Mei dan diperkirakan dapat dipanen

pada bulan September 2017.

Tanam Metode Hazton

Bentuk kegiatan dalam program tersebut yaitu Pelatihan

Budidya cabai di media Polibag dilaksanakan pada

kegiatan Jambore IMP (Institusi Masyarakat Pedesaaan)

pada tanggal 29-30 Maret 2017, pengadaan bibit cabai

sebanyak 3000 polibag dan festival Si BaBe (Intensifikasi

Bawang dan Cabe). Peserta pelatihan diikuti oleh kader

desa (PKK) se wilayah Kab. Banyumas, apartur desa se-

Kecamatan Baturraden dan penyuluh KB se-Kab.

Banyumas.

Tujuan program ini antara lain mendukung upaya

pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan

pasokan dan mengurangi demand terhadap komoditas

tersebut di pasar; memberikan pemahaman mengenai

pemanfaatan cabai segar menjadi produk olahan yang

bernilai jual dan mampu meningkatkan kapasitas

ekonomi rumah tangga; meningkatkan pemberdayaan

perempuan, khususnya PKK, dalam upaya menjaga

kestabilan harga melalui konsumsi produk olahan dan

potensi peningkatan penghasilan rumah tangga melalui

pengembangan industri pengolahan skala rumah

tangga.

Pada tanggal 24 Mei 2017 dilakukan monitoring di

tempat pembenihan Desa Dawuhan Wetan Kec.

Kedungbanteng Kab. Banyumas. Dari hasil pemantauan

tanaman cabai sebagian besar telah berbuah pertama

dan siap didistribusikan kepada PKK di Kab. Banyumas.

65PERKEMBANGANINFLASI DAERAH64 PERKEMBANGAN

INFLASI DAERAH

Tekanan terhadap stabilitas keuangan daerah Jawa Tengah pada triwulan I 2017 menurun sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian.

Menurunnya kerentanan sektor korporasi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 tercermin

dari membaiknya beberapa indikator kinerja utama korporasi.

Namun demikian pada triwulan I 2017, kinerja perbankan Jawa Tengah mengalami

perlambatan sejalan dengan siklus perlambatan perekonomian pada awal tahun.

SUPLEMEN III

Pemeliharaan cabai di media polibag di lingkungan lapas

telah memasuki usia panen, sebagian besar tanaman

telah berbuah. Selanjutnya, pada bulan Mei 2017 telah

direalisasikan anggaran penanaman cabe dengan media

mulsa (media tanah) untuk 3.500 batang diarea Lapas

Purwokerto.

Progres Budidaya Cabai Di Lapas Purwokerto

Tekanan terhadap stabilitas keuangan daerah Jawa Tengah pada triwulan I 2017 menurun sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian.

Menurunnya kerentanan sektor korporasi Jawa Tengah pada triwulan I 2017 tercermin

dari membaiknya beberapa indikator kinerja utama korporasi.

Namun demikian pada triwulan I 2017, kinerja perbankan Jawa Tengah mengalami

perlambatan sejalan dengan siklus perlambatan perekonomian pada awal tahun.

SUPLEMEN III

Pemeliharaan cabai di media polibag di lingkungan lapas

telah memasuki usia panen, sebagian besar tanaman

telah berbuah. Selanjutnya, pada bulan Mei 2017 telah

direalisasikan anggaran penanaman cabe dengan media

mulsa (media tanah) untuk 3.500 batang diarea Lapas

Purwokerto.

Progres Budidaya Cabai Di Lapas Purwokerto

tr iwulan IV 2016 mengalami penurunan

dibandingkan triwulan III 2016 sejalan dengan

perbaikan kinerja perekonomian daerah pada periode

tersebut. Indikator-indikator kinerja keuangan

korporasi Jawa Tengah mengkonfirmasi penurunan

tekanan tersebut yang tercermin pada peningkatan

kinerja korporasi.

Ketidakpastian perekonomian global yang

didorong oleh kebijakan perekonomian pemerintahan

baru Amerika Serikat (AS) yang cenderung protektif

berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kinerja

korporasi Jawa Tengah mengingat AS masih

merupakan negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah

dengan pangsa sebesar 27,46% (keseluruhan tahun

2016). Selain itu, tren perlambatan pertumbuhan

ekonomi Tiongkok juga berpotensi memberikan

tekanan tambahan bagi korporasi Jawa Tengah.

Namun demikian, di tengah tekanan perekonomian

global yang meningkat, korporasi Jawa Tengah berhasil

mencatatkan kinerja yang meningkat di triwulan IV

2016. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan

Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang

menunjukkan rata-rata penjualan riil yang meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya.

4.1.1.2. Kinerja dan Penilaian Risiko Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2016

Kinerja korporasi pada triwulan IV 2016 mengalami

peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

yang meningkat. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil Survei

Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank

Indones ia P rov ins i Jawa Tengah yang juga

menun jukkan pen ingkatan keg ia tan usaha

dibandingkan triwulan III 2016. Berdasarkan hasil SPE

tersebut, pencapaian Indeks Penjualan Riil (IPR)

mengalami peningkatan menjadi 189,64 pada triwulan

IV 2016 dari 187,17 pada triwulan III 2016.

Meski kinerja korporasi meningkat di triwulan IV 2016,

penyerapan tenaga kerja korporasi pada pada triwulan

laporan cenderung menurun. Hal tersebut tercermin

dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga

kerja pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor

INDEKS PENJUALAN RIIL

Grafik 4.1 Hasil SPE Jawa Tengah Grafik 4.2 Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja Jawa Tengah

III IV I2016II III IVI II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV

12,0 %SBT

*) Angka perkiraan

69STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

tr iwulan IV 2016 mengalami penurunan

dibandingkan triwulan III 2016 sejalan dengan

perbaikan kinerja perekonomian daerah pada periode

tersebut. Indikator-indikator kinerja keuangan

korporasi Jawa Tengah mengkonfirmasi penurunan

tekanan tersebut yang tercermin pada peningkatan

kinerja korporasi.

Ketidakpastian perekonomian global yang

didorong oleh kebijakan perekonomian pemerintahan

baru Amerika Serikat (AS) yang cenderung protektif

berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kinerja

korporasi Jawa Tengah mengingat AS masih

merupakan negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah

dengan pangsa sebesar 27,46% (keseluruhan tahun

2016). Selain itu, tren perlambatan pertumbuhan

ekonomi Tiongkok juga berpotensi memberikan

tekanan tambahan bagi korporasi Jawa Tengah.

Namun demikian, di tengah tekanan perekonomian

global yang meningkat, korporasi Jawa Tengah berhasil

mencatatkan kinerja yang meningkat di triwulan IV

2016. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan

Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang

menunjukkan rata-rata penjualan riil yang meningkat

4.1.1.2. Kinerja dan Penilaian Risiko Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2016

Kinerja korporasi pada triwulan IV 2016 mengalami

peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

yang meningkat. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil Survei

Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank

Indones ia P rov ins i Jawa Tengah yang juga

menun jukkan pen ingkatan keg ia tan usaha

dibandingkan triwulan III 2016. Berdasarkan hasil SPE

tersebut, pencapaian Indeks Penjualan Riil (IPR)

mengalami peningkatan menjadi 189,64 pada triwulan

IV 2016 dari 187,17 pada triwulan III 2016.

Meski kinerja korporasi meningkat di triwulan IV 2016,

penyerapan tenaga kerja korporasi pada pada triwulan

laporan cenderung menurun. Hal tersebut tercermin

dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga

kerja pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor

INDEKS PENJUALAN RIIL

Grafik 4.1 Hasil SPE Jawa Tengah Grafik 4.2 Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja Jawa Tengah

III IV I2016II III IVI II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV

12,0 %SBT

*) Angka perkiraan

Grafik 4.8 Perkembangan DSR dan ICR Korporasi Jawa Tengah

Grafik 4.9 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

CURRENT RATIO

III IV I2016

II III IV0

III IV I2016

II III IV0

dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -90,44 . Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan

korporasi Jawa Tengah dalam membayar bunga juga

cenderung menurun pada triwulan IV 2016. Rasio

Interest Coverage Ratio (ICR) menunjukkan penurunan

menjadi sebesar 1,60 pada triwulan IV 2016 dari 2,88 10pada triwulan III 2016.

lapangan usaha ini juga disertai dengan perbaikan

kualitas kreditnya. Non Performing Loan (NPL) sebagai

indikator kualitas kredit pada lapangan usaha pertanian

tercatat sebesar 9,93% pada triwulan I 2017 atau

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar 11,26%.

Sebagaimana kondisi pada lapangan usaha pertanian,

peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri

pengolahan yang meningkat pada triwulan I 2017 juga

diiringi oleh peningkatan penyaluran kredit sektor

industri pengolahan. Pada triwulan laporan, lapangan

usaha industri pengolahan tumbuh meningkat menjadi

4,11% (yoy) dari 3,43% (yoy) di triwulan IV 2016.

Sejalan dengan hal tersebut, kredit sektor industri

pengolahan pada triwulan laporan juga mengalami

peningkatan menjadi 4,33% (yoy) dari 1,37% (yoy) di

triwulan sebelumnya. Sementara itu, kualitas kredit

sektor tersebut mengalami penurunan di triwulan I

2017. NPL sektor industri pengolahan pada triwulan

laporan tercatat sebesar 4,57% atau meningkat

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 3,81%.

DSR: Cicilan pokok + bunga / EBITDAICR: EBIT / biaya bunga. Threshold ICR yang aman adalah di atas 1,5

9 .10.

4.1.1.3. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan I 2017

Tren pertumbuhan di awal tahun yang melambat

mampu ditahan oleh kinerja lapangan usaha

utama agar tidak melambat lebih dalam. Hal

tersebut juga didukung oleh fungsi intermediasi

perbankan pada lapangan-lapangan usaha utama Jawa

Tengah yang mengalami peningkatan pada triwulan I

2017. Sementara itu, kualitas kredit pada lapangan-

lapangan usaha utama Jawa Tengah pada triwulan

laporan menunjukkan perkembangan yang beragam.

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada

triwulan I 2017 disertai dengan peningkatan

pertumbuhan kredit sektor pertanian. Pada triwulan

laporan, lapangan usaha pertanian tumbuh sebesar

9,42% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya

yang sebesar 8,75% (yoy). Pertumbuhan kredit sektor

pertanian pada triwulan laporan juga mengalami

peningkatan menjadi 23,75% (yoy) dari 12,99% (yoy)

di triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja pada PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERTANIANPERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

NPL SEKTOR PERTANIAN - SKALA KANAN

Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan RisikoSektor Pertanian

Grafik 4.6 Perkembangan TA/TL Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

Grafik 4.7 Perkembangan DER Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

Sumber: Situs IDX, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Asset Turnover Korporasi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

ASSET TURNOVER

Grafik 4.5 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

INVENTORY TURNOVER

Sumber: Situs IDX, diolah Sumber: Situs IDX, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan ROA dan ROE Korporasi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV0%

ROA ROE

triwulan III 2016 yang sedikit menurun menjadi sebesar

0,26% dari 0,48% pada periode sebelumnya.

6Indikator kinerja keuangan korporasi yang tercermin

dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

yang juga turut mengalami peningkatan. ROA dan ROE

korporasi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 masing-

masing tercatat sebesar 2,61% dan 5,68%, meningkat

dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 1,55%

dan 3,33%. Hal tersebut juga sejalan dengan indikator 7asset turnover yang naik menjadi 0,20 di triwulan IV

2016 dari 0,16 di triwulan III 2016. Meskipun asset 8turnover mengalami peningkatan, inventory turnover

korporasi Jawa Tengah cenderung stabil sejak triwulan

II 2016, yakni sebesar 0,18.

Meskipun kinerja perekonomian Jawa Tengah pada

triwulan IV 2016 mengalami peningkatan, Debt Equity

Ratio (DER) sebagai salah satu indikator ketahanan

korporasi dalam jangka panjang (solvabilitas)

mengalami peningkatan menjadi 1,18 pada triwulan IV

2016 dari 1,15 pada triwulan sebelumnya. Sementara

itu, rasio Total Aset/Total Liabilitas (TA/TL) korporasi

Jawa Tengah cenderung stabil dibandingkan triwulan

sebelumnya yakni sebesar 1,85 pada triwulan IV 2016.

Meskipun mengalami peningkatan kinerja keuangan,

beban korporasi Jawa Tengah dalam membayar utang

pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan III 2016. Rasio beban utang

korporasi (debt service ratio) korporasi Jawa Tengah

pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,71; meningkat

Analisis kinerja korporasi Jawa Tengah menggunakan data 3 korporasi terbuka di Jawa Tengah.Indikator ini mencerminkan rasio penjualan terhadap total aset yang menunjukkan tingkat produktivitas dari sisi kemampuan korporasi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.Indikator ini mencerminkan rasio penjualan terhadap persediaan yang menunjukkan tingkat produktivitas dari sisi perputaran persediaan korporasi

70 STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Grafik 4.8 Perkembangan DSR dan ICR Korporasi Jawa Tengah

Grafik 4.9 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

CURRENT RATIO

III IV I2016

II III IV0

III IV I2016

II III IV0

dibandingkan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -90,44 . Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan

korporasi Jawa Tengah dalam membayar bunga juga

cenderung menurun pada triwulan IV 2016. Rasio

Interest Coverage Ratio (ICR) menunjukkan penurunan

menjadi sebesar 1,60 pada triwulan IV 2016 dari 2,88 10pada triwulan III 2016.

lapangan usaha ini juga disertai dengan perbaikan

kualitas kreditnya. Non Performing Loan (NPL) sebagai

indikator kualitas kredit pada lapangan usaha pertanian

tercatat sebesar 9,93% pada triwulan I 2017 atau

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar 11,26%.

Sebagaimana kondisi pada lapangan usaha pertanian,

peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri

pengolahan yang meningkat pada triwulan I 2017 juga

diiringi oleh peningkatan penyaluran kredit sektor

industri pengolahan. Pada triwulan laporan, lapangan

usaha industri pengolahan tumbuh meningkat menjadi

4,11% (yoy) dari 3,43% (yoy) di triwulan IV 2016.

Sejalan dengan hal tersebut, kredit sektor industri

pengolahan pada triwulan laporan juga mengalami

peningkatan menjadi 4,33% (yoy) dari 1,37% (yoy) di

triwulan sebelumnya. Sementara itu, kualitas kredit

sektor tersebut mengalami penurunan di triwulan I

2017. NPL sektor industri pengolahan pada triwulan

laporan tercatat sebesar 4,57% atau meningkat

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 3,81%.

DSR: Cicilan pokok + bunga / EBITDAICR: EBIT / biaya bunga. Threshold ICR yang aman adalah di atas 1,5

9 .10.

4.1.1.3. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan I 2017

Tren pertumbuhan di awal tahun yang melambat

mampu ditahan oleh kinerja lapangan usaha

utama agar tidak melambat lebih dalam. Hal

tersebut juga didukung oleh fungsi intermediasi

perbankan pada lapangan-lapangan usaha utama Jawa

Tengah yang mengalami peningkatan pada triwulan I

2017. Sementara itu, kualitas kredit pada lapangan-

lapangan usaha utama Jawa Tengah pada triwulan

laporan menunjukkan perkembangan yang beragam.

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada

triwulan I 2017 disertai dengan peningkatan

pertumbuhan kredit sektor pertanian. Pada triwulan

laporan, lapangan usaha pertanian tumbuh sebesar

9,42% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya

yang sebesar 8,75% (yoy). Pertumbuhan kredit sektor

pertanian pada triwulan laporan juga mengalami

peningkatan menjadi 23,75% (yoy) dari 12,99% (yoy)

di triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja pada PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERTANIANPERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN

NPL SEKTOR PERTANIAN - SKALA KANAN

Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan RisikoSektor Pertanian

Grafik 4.6 Perkembangan TA/TL Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

Grafik 4.7 Perkembangan DER Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

Grafik 4.4 Perkembangan Asset Turnover Korporasi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

ASSET TURNOVER

Grafik 4.5 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV

INVENTORY TURNOVER

Sumber: Situs IDX, diolah Sumber: Situs IDX, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan ROA dan ROE Korporasi Jawa Tengah

III IV I2016

II III IV0%

ROA ROE

triwulan III 2016 yang sedikit menurun menjadi sebesar

0,26% dari 0,48% pada periode sebelumnya.

6Indikator kinerja keuangan korporasi yang tercermin

dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE)

yang juga turut mengalami peningkatan. ROA dan ROE

korporasi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 masing-

masing tercatat sebesar 2,61% dan 5,68%, meningkat

dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 1,55%

dan 3,33%. Hal tersebut juga sejalan dengan indikator 7asset turnover yang naik menjadi 0,20 di triwulan IV

2016 dari 0,16 di triwulan III 2016. Meskipun asset 8turnover mengalami peningkatan, inventory turnover

korporasi Jawa Tengah cenderung stabil sejak triwulan

II 2016, yakni sebesar 0,18.

Meskipun kinerja perekonomian Jawa Tengah pada

triwulan IV 2016 mengalami peningkatan, Debt Equity

Ratio (DER) sebagai salah satu indikator ketahanan

korporasi dalam jangka panjang (solvabilitas)

mengalami peningkatan menjadi 1,18 pada triwulan IV

2016 dari 1,15 pada triwulan sebelumnya. Sementara

itu, rasio Total Aset/Total Liabilitas (TA/TL) korporasi

Jawa Tengah cenderung stabil dibandingkan triwulan

sebelumnya yakni sebesar 1,85 pada triwulan IV 2016.

Meskipun mengalami peningkatan kinerja keuangan,

beban korporasi Jawa Tengah dalam membayar utang

pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan III 2016. Rasio beban utang

korporasi (debt service ratio) korporasi Jawa Tengah

pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,71; meningkat

Analisis kinerja korporasi Jawa Tengah menggunakan data 3 korporasi terbuka di Jawa Tengah.Indikator ini mencerminkan rasio penjualan terhadap total aset yang menunjukkan tingkat produktivitas dari sisi kemampuan korporasi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.Indikator ini mencerminkan rasio penjualan terhadap persediaan yang menunjukkan tingkat produktivitas dari sisi perputaran persediaan korporasi

0 - 100

100 - 500

500 - 1 M

PENGELOMPOKANNOMINAL TABUNGAN

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

PANGSA NOMINAL PANGSA DEPOSAN

48,70%

27,08%

18,33%

99,26%

PERSEORANGAN NON PERSEORANGAN

Grafik 4.13 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangandan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Grafik 4.14 Perkembangan Pangsa DPK Perseorangan danBukan Perseorangan Jawa Tengah

DPK PERSEORANGANTOTAL DPK NON PERSEORANGAN

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%%, YOY

13,21% (yoy). Sementara itu, giro RT masih mengalami

kontraks i meskipun t idak sedalam tr iwulan

sebelumnya. Pertumbuhan giro RT pada triwulan I 2017

tercatat sebesar -0,03% (yoy) atau membaik

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -

1,52% (yoy). Sejalan dengan pola historisnya,

preferensi RT dalam menyimpan uangnya masih

didominasi oleh tabungan dan deposito dengan porsi

masing-masing sebesar 64,45% dan 32,36% pada

triwulan I 2017.

Sejalan dengan pola historisnya, ditinjau berdasarkan

kelompok nilainya, terlihat bahwa ketergantungan

perbankan Jawa Tengah terhadap deposan

perseorangan dengan nilai besar masih tinggi pada

triwulan I 2017. Hal tersebut tercermin dari 0,03%

deposan perseorangan dengan nilai tabungan di atas

Rp 1 Miliar menguasai hingga 18,33% tabungan

perseorangan di Jawa Tengah.

penyaluran kredit RT pada triwulan laporan

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

IV 2016. Pertumbuhan kredit RT pada triwulan I 2017

tercatat sebesar 8,76% (yoy) atau melambat

dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar

9,11% (yoy). Perlambatan tersebut tertutama didorong

oleh perlambatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Pada

triwulan laporan, pertumbuhan KPR tercatat sebesar

4,27% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2016

yang tercatat sebesar 5,19% (yoy). Pertumbuhan KKB

tercatat sebesar 1,26% (yoy) pada triwulan I 2017 atau

melambat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat

sebesar 4,18% (yoy). Sesuai dengan pola historisnya,

pangsa kredit RT masih didominasi oleh Kredit

Multiguna yang kemudian diikuti oleh Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Pangsa Kredit Multiguna pada triwulan laporan tercatat

sebesar 26,42% sementara KPR dan KKB masing-

masing tercatat sebesar 24,04% dan 11,53%.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah di triwulan I 2017, kualitas kredit RT Jawa

Tengah di triwulan laporan juga cenderung memburuk

untuk sebagian besar kategori kredit RT. Pemburukan

kualitas kredit tersebut tercermin dari peningkatan

rasio NPL yang utamanya terjadi pada kelompok KPR

Tipe 21, KPA Tipe 21, dan KPR Tipe di atas 70.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2017,

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTORPERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN NPL SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - SKALA KANAN

Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan RisikoSektor Perdagangan Besar dan Eceran

2017PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHANNPL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

Grafik 4.11 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan RisikoSektor Industri Pengolahan

Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan

besar dan eceran cenderung stabil pada triwulan I

2017. Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan

tercatat sebesar 5,19% (yoy), cenderung stabil

(yoy). Kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada

triwulan I 2017 tumbuh melambat menjadi sebesar

14,70% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar

20,60% (yoy). Sementara itu, meskipun masih dalam

batas toleransi yang diperkenankan, kualitas kredit di

sektor ini mengalami pemburukan dengan tingkat NPL

sebesar 3,80% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 3,32%.

dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

triwulan I 2017 yang tercatat sebesar 125,70; lebih

rendah dibandingkan rata-rata IKK tr iwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 126,99. Hal ini juga 11sejalan dengan perlambatan kredit konsumsi Jawa

Tengah yang tercatat sebesar 8,76% (yoy) pada

triwulan I 2017, lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 9,11% (yoy).

Kerentanan pada sektor rumah tangga di triwulan I

2017 cenderung meningkat seja lan dengan

perlambatan kinerja perekonomian. Perlambatan

tersebut sejalan dengan pola musiman pertumbuhan

ekonomi yang kembali ternormalisasi setelah

mengalami peningkatan di akhir tahun. Hasil Survei

Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa optimisme

konsumen terhadap kondisi ekonomi Jawa Tengah

pada t r iwu lan I 2017 cenderung menurun

dibandingkan triwulan IV 2016. Hal tersebut tercermin

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

Pertumbuhan DPK RT Jawa Tengah pada triwulan I

2017 meningkat dibandingkan triwulan IV 2016.

DPK RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar

11,98% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan

lalu yang tercatat sebesar 11,03% (yoy). Sejalan

dengan pola historisnya, sektor RT masih mendominasi

pangsa DPK perbankan. Meski demikian, pangsa DPK

RT pada triwulan I 2017 mengalami penurunan

dibandingkan triwulan IV 2016 menjadi 71,57% dari

sebesar 75,23%.

Peningkatan pertumbuhan DPK RT pada triwulan I

2017 didorong oleh peningkatan pertumbuhan

pada seluruh komponen. Pada triwulan laporan,

deposito RT pada triwulan laporan tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 9,17% (yoy) atau meningkat dari

triwulan IV 2016 yang sebesar 8,30% (yoy).

Pertumbuhan tabungan RT pada triwulan laporan

tercatat sebesar 14,14% (yoy) atau meningkat

Berdasarkan lokasi proyek11.

YOYYOY

0 - 100

100 - 500

500 - 1 M

PENGELOMPOKANNOMINAL TABUNGAN

Tabel 4.1. Pengelompokkan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

PANGSA NOMINAL PANGSA DEPOSAN

48,70%

27,08%

18,33%

99,26%

PERSEORANGAN NON PERSEORANGAN

Grafik 4.13 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangandan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

DPK PERSEORANGANTOTAL DPK NON PERSEORANGAN

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%%, YOY

13,21% (yoy). Sementara itu, giro RT masih mengalami

kontraks i meskipun t idak sedalam tr iwulan

sebelumnya. Pertumbuhan giro RT pada triwulan I 2017

tercatat sebesar -0,03% (yoy) atau membaik

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -

1,52% (yoy). Sejalan dengan pola historisnya,

preferensi RT dalam menyimpan uangnya masih

didominasi oleh tabungan dan deposito dengan porsi

masing-masing sebesar 64,45% dan 32,36% pada

triwulan I 2017.

Sejalan dengan pola historisnya, ditinjau berdasarkan

kelompok nilainya, terlihat bahwa ketergantungan

perbankan Jawa Tengah terhadap deposan

perseorangan dengan nilai besar masih tinggi pada

triwulan I 2017. Hal tersebut tercermin dari 0,03%

deposan perseorangan dengan nilai tabungan di atas

Rp 1 Miliar menguasai hingga 18,33% tabungan

perseorangan di Jawa Tengah.

penyaluran kredit RT pada triwulan laporan

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

IV 2016. Pertumbuhan kredit RT pada triwulan I 2017

tercatat sebesar 8,76% (yoy) atau melambat

9,11% (yoy). Perlambatan tersebut tertutama didorong

oleh perlambatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Pada

triwulan laporan, pertumbuhan KPR tercatat sebesar

4,27% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2016

yang tercatat sebesar 5,19% (yoy). Pertumbuhan KKB

tercatat sebesar 1,26% (yoy) pada triwulan I 2017 atau

melambat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat

sebesar 4,18% (yoy). Sesuai dengan pola historisnya,

pangsa kredit RT masih didominasi oleh Kredit

Multiguna yang kemudian diikuti oleh Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Pangsa Kredit Multiguna pada triwulan laporan tercatat

sebesar 26,42% sementara KPR dan KKB masing-

masing tercatat sebesar 24,04% dan 11,53%.

Jawa Tengah di triwulan I 2017, kualitas kredit RT Jawa

Tengah di triwulan laporan juga cenderung memburuk

untuk sebagian besar kategori kredit RT. Pemburukan

kualitas kredit tersebut tercermin dari peningkatan

rasio NPL yang utamanya terjadi pada kelompok KPR

Tipe 21, KPA Tipe 21, dan KPR Tipe di atas 70.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2017,

PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTORPERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN NPL SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - SKALA KANAN

Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan RisikoSektor Perdagangan Besar dan Eceran

2017PERTUMBUHAN EKONOMI KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHANNPL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

Grafik 4.11 Perkembangan Pertumbuhan, Kredit dan RisikoSektor Industri Pengolahan

Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan

besar dan eceran cenderung stabil pada triwulan I

2017. Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha

tercatat sebesar 5,19% (yoy), cenderung stabil

(yoy). Kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada

triwulan I 2017 tumbuh melambat menjadi sebesar

14,70% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar

20,60% (yoy). Sementara itu, meskipun masih dalam

batas toleransi yang diperkenankan, kualitas kredit di

sektor ini mengalami pemburukan dengan tingkat NPL

sebesar 3,80% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan

dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

triwulan I 2017 yang tercatat sebesar 125,70; lebih

rendah dibandingkan rata-rata IKK tr iwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 126,99. Hal ini juga 11sejalan dengan perlambatan kredit konsumsi Jawa

Tengah yang tercatat sebesar 8,76% (yoy) pada

triwulan I 2017, lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 9,11% (yoy).

Kerentanan pada sektor rumah tangga di triwulan I

2017 cenderung meningkat seja lan dengan

perlambatan kinerja perekonomian. Perlambatan

tersebut sejalan dengan pola musiman pertumbuhan

ekonomi yang kembali ternormalisasi setelah

mengalami peningkatan di akhir tahun. Hasil Survei

Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa optimisme

konsumen terhadap kondisi ekonomi Jawa Tengah

pada t r iwu lan I 2017 cenderung menurun

dibandingkan triwulan IV 2016. Hal tersebut tercermin

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

Pertumbuhan DPK RT Jawa Tengah pada triwulan I

2017 meningkat dibandingkan triwulan IV 2016.

DPK RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar

11,98% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan

lalu yang tercatat sebesar 11,03% (yoy). Sejalan

dengan pola historisnya, sektor RT masih mendominasi

pangsa DPK perbankan. Meski demikian, pangsa DPK

RT pada triwulan I 2017 mengalami penurunan

dibandingkan triwulan IV 2016 menjadi 71,57% dari

sebesar 75,23%.

Peningkatan pertumbuhan DPK RT pada triwulan I

pada seluruh komponen. Pada triwulan laporan,

deposito RT pada triwulan laporan tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 9,17% (yoy) atau meningkat dari

triwulan IV 2016 yang sebesar 8,30% (yoy).

Pertumbuhan tabungan RT pada triwulan laporan

tercatat sebesar 14,14% (yoy) atau meningkat

Berdasarkan lokasi proyek11.

YOYYOY

JAWA TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA NASIONALBANTENDI YOGYAKARTA

%, YOY

Grafik 4.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset PerbankanBeberapa Provinsi di Pulau Jawa

Grafik 4.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK PerbankanBeberapa Provinsi di Pulau Jawa

%, YOY

2017I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa

Tengah mengalami pertumbuhan melambat pada

triwulan I 2017. Total aset perbankan Jawa Tengah

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13,04%

(yoy) pada triwulan laporan, atau melambat

13,32% (yoy). Total aset bank umum di Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 tercatat sebesar Rp331,54 triliun.

Meski melambat, laju pertumbuhan aset perbankan

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat masih lebih

tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Pulau

Jawa. Pencapaian pertumbuhan aset perbankan Jawa

Tengah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka

pertumbuhan aset nasional yang tercatat sebesar

10,39% (yoy) pada triwulan laporan.

Sejalan dengan pertumbuhan aset yang

melambat, fungsi intermediasi perbankan Jawa

Tengah yang tercermin melalui penyaluran kredit

juga mengalami perlambatan dibandingkan

triwulan lalu. Pada triwulan I 2017, kredit perbankan

Jawa Tengah tumbuh 9,12% (yoy), melambat

9,25% (yoy). Total kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan ini tercatat sebesar Rp237,77 triliun.

Pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan laporan juga lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar

9,26% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan

kredit perbankan Jawa Tengah masih tercatat cukup

tinggi bila dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada

indikator aset, pertumbuhan DPK perbankan

Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami

pertumbuhan yang meningkat. Pada triwulan I

2017, DPK tumbuh sebesar 12,78% (yoy) atau

meningkat dibandingkan triwulan IV 2016 yang

tercatat sebesar 11,21% (yoy). Posisi DPK pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp245,78 triliun. Komposisi

DPK Jawa Tengah relatif sama dalam kurun waktu lima

tahun terakhir, dengan porsi utama berupa tabungan

(48,66%), diikuti oleh deposito (36,77%) dan giro

(14,57%). Dibandingkan nilai DPK nasional yang

sebesar Rp4.916,67 triliun atau tumbuh sebesar

10,02% (yoy) pada triwulan laporan, pertumbuhan

DPK di Jawa Tengah secara tahunan tumbuh lebih

tinggi. Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa,

pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan I 2017

juga cenderung masih lebih tinggi.

Loan to deposit ratio (LDR) perbankan Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 mengalami

penurunan. LDR pada triwulan laporan tercatat

sebesar 96,74%, menurun dari triwulan IV 2016 yang

tercatat sebesar 98,48%. Meskipun mengalami

penurunan pada triwulan laporan, angka LDR

perbankan Jawa Tengah tersebut masih lebih tinggi

dibandingkan LDR nasional yang tercatat sebesar

89,55%. Tingkat LDR perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 juga merupakan yang tertinggi di Pulau

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per Kategori

KATEGORI

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN

BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA

II III IV I

12,91%

11,63%

12,99%

10,80%

Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan danBukan Perseorangan Jawa Tengah

100%50

%, YOY

Sejalan dengan perlambatan perekonomian Jawa

Tengah di triwulan I 2017, indikator utama kinerja

perbankan di Jawa Tengah menunjukkan kinerja

yang melambat dibandingkan triwulan IV 2016.

Pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 melambat dibandingkan triwulan IV

2016. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset,

pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah juga

melambat dibandingkan triwulan lalu. Sementara itu,

laju pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan I

2017 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa Tengah

mengalami pertumbuhan melambat pada triwulan I

2017. Total aset perbankan Jawa Tengah tercatat

mengalami pertumbuhan sebesar 13,04% (yoy) pada

triwulan laporan, atau melambat dibandingkan

triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 13,32% (yoy).

Total aset bank umum di Jawa Tengah pada triwulan I

2017 tercatat sebesar Rp331,54 triliun. Meski

melambat, laju pertumbuhan aset perbankan Jawa

Tengah pada triwulan laporan tercatat masih lebih

Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank12.

KPR KKB PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN MULTIGUNA LAINNYAKPR KKB PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN MULTIGUNA LAINNYATOTAL

%, YOY

Grafik 4.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset PerbankanBeberapa Provinsi di Pulau Jawa

Grafik 4.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan DPK PerbankanBeberapa Provinsi di Pulau Jawa

%, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa

Tengah mengalami pertumbuhan melambat pada

triwulan I 2017. Total aset perbankan Jawa Tengah

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13,04%

(yoy) pada triwulan laporan, atau melambat

13,32% (yoy). Total aset bank umum di Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 tercatat sebesar Rp331,54 triliun.

Meski melambat, laju pertumbuhan aset perbankan

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat masih lebih

Sejalan dengan pertumbuhan aset yang

melambat, fungsi intermediasi perbankan Jawa

Tengah yang tercermin melalui penyaluran kredit

juga mengalami perlambatan dibandingkan

triwulan lalu. Pada triwulan I 2017, kredit perbankan

Jawa Tengah tumbuh 9,12% (yoy), melambat

9,25% (yoy). Total kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan ini tercatat sebesar Rp237,77 triliun.

Pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan laporan juga lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar

9,26% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan

kredit perbankan Jawa Tengah masih tercatat cukup

tinggi bila dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada

indikator aset, pertumbuhan DPK perbankan

Jawa Tengah pada triwulan I 2017 mengalami

pertumbuhan yang meningkat. Pada triwulan I

2017, DPK tumbuh sebesar 12,78% (yoy) atau

meningkat dibandingkan triwulan IV 2016 yang

tercatat sebesar 11,21% (yoy). Posisi DPK pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp245,78 triliun. Komposisi

DPK Jawa Tengah relatif sama dalam kurun waktu lima

tahun terakhir, dengan porsi utama berupa tabungan

(48,66%), diikuti oleh deposito (36,77%) dan giro

(14,57%). Dibandingkan nilai DPK nasional yang

sebesar Rp4.916,67 triliun atau tumbuh sebesar

10,02% (yoy) pada triwulan laporan, pertumbuhan

DPK di Jawa Tengah secara tahunan tumbuh lebih

tinggi. Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa,

pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan I 2017

juga cenderung masih lebih tinggi.

Loan to deposit ratio (LDR) perbankan Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 mengalami

penurunan. LDR pada triwulan laporan tercatat

sebesar 96,74%, menurun dari triwulan IV 2016 yang

tercatat sebesar 98,48%. Meskipun mengalami

penurunan pada triwulan laporan, angka LDR

perbankan Jawa Tengah tersebut masih lebih tinggi

dibandingkan LDR nasional yang tercatat sebesar

89,55%. Tingkat LDR perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 juga merupakan yang tertinggi di Pulau

Tabel 4.2. Perkembangan NPL Kredit RT Jawa Tengah Per Kategori

KATEGORI

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI

RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA

RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN

BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA

II III IV I

12,91%

11,63%

12,99%

10,80%

Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perseorangan danBukan Perseorangan Jawa Tengah

100%50

%, YOY

Sejalan dengan perlambatan perekonomian Jawa

Tengah di triwulan I 2017, indikator utama kinerja

perbankan di Jawa Tengah menunjukkan kinerja

yang melambat dibandingkan triwulan IV 2016.

Pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 melambat dibandingkan triwulan IV

2016. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset,

pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah juga

melambat dibandingkan triwulan lalu. Sementara itu,

laju pertumbuhan DPK Jawa Tengah pada triwulan I

2017 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara tahunan, total aset perbankan Jawa Tengah

mengalami pertumbuhan melambat pada triwulan I

2017. Total aset perbankan Jawa Tengah tercatat

mengalami pertumbuhan sebesar 13,04% (yoy) pada

triwulan laporan, atau melambat dibandingkan

triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 13,32% (yoy).

Total aset bank umum di Jawa Tengah pada triwulan I

2017 tercatat sebesar Rp331,54 triliun. Meski

melambat, laju pertumbuhan aset perbankan Jawa

Tengah pada triwulan laporan tercatat masih lebih

Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank12.

KPR KKB PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN MULTIGUNA LAINNYAKPR KKB PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN MULTIGUNA LAINNYATOTAL

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Jawa Tengah

1) Termasuk BRI UNIT

KETERANGANI

JUMLAH KANTOR BANK UMUM

BANK PEMERINTAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG1)KANTOR CABANG PEMBANTU

KANTOR KAS

BANK PEMERINTAH DAERAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR CABANG PEMBANTU

KANTOR KAS

BANK ASING DAN BANK CAMPURAN

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR KAS

BANK SWASTA NASIONAL

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR KAS

BANK KONVENSIONAL

JUMLAH BANK UMUM

JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)

III IV I II

Peningkatan pertumbuhan DPK pada triwulan I

seluruh komponennya. Peningkatan pertumbuhan

DPK tersebut didorong oleh seluruh komponennya,

yaitu tabungan, deposito, dan giro.

Komponen DPK yang berupa tabungan pada

triwulan I 2017 tumbuh sebesar 14,60% (yoy) dari

13,11% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan

pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh

peningkatan pertumbuhan tabungan penduduk

perseorangan yang tumbuh sebesar 14,13% (yoy) dari

13,22% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan

tabungan penduduk perseorangan tersebut

member ikan dorongan yang besar kepada

pertumbuhan tabungan secara keseluruhan sejalan

dengan dominasinya yang signifikan terhadap

keseluruhan tabungan perbankan Jawa Tengah, yakni

62,93% dari keseluruhan tabungan perbankan Jawa

Tengah.

Pertumbuhan deposito perbankan Jawa Tengah

pada triwulan laporan tercatat sebesar 13,23%

(yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2016

yang sebesar 12,09% (yoy). Peningkatan

peningkatan pertumbuhan deposito penduduk

depos i to penduduk perseorangan tersebut

memberikan dorongan yang cukup besar kepada

pertumbuhan deposito secara keseluruhan sejalan

dengan pangsanya yang besar, yakni 62,93% dari

keseluruhan deposito perbankan Jawa Tengah.

Pertumbuhan giro perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 6,12% (yoy) atau

meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV

2016 yang tercatat sebesar 1,92% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan giro Jawa Tengah tersebut

terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan

Grafik 4.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit PerbankanBeberapa Provinsi di Pulau Jawa

Grafik 4.20 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsidi Pulau Jawa

ASET DPK KREDIT

Grafik 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.22 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

%, YOY%, YOY

ASET DPK KREDIT LDR - SKALA KANAN

350 RP TRILIUN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Sejalan dengan perlambatan kinerja perbankan

Jawa Tengah di triwulan I 2017, jumlah jaringan

kantor bank umum di Jawa Tengah pada periode

yang sama juga mengalami penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan

laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah

berjumlah 3.303 kantor atau menurun dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.318

kantor. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok

bank pemerintah daerah dan bank swasta nasional.

Pada kelompok bank pemerintah daerah, penurunan

jumlah terutama terjadi pada kantor cabang pembantu

yang turun menjadi 340 dari sebelumnya 359 kantor

pada triwulan IV 2016. Pada kelompok bank swasta

nasional, jumlah kantor cabang pembantu dan kantor

kas turun menjadi 666 dan 99 kantor, dari sebelumnya

671 dan 107 kantor di triwulan IV 2016. Sedangkan,

jumlah kantor cabang bank swasta nasional bertambah

sebanyak 2 kantor menjadi 188 kantor pada triwulan

laporan.

Berbeda dengan bank pemerintah daerah dan bank

swasta nasional, jumlah kantor kelompok bank

pemerintah serta bank asing dan campuran mengalami

peningkatan pada triwulan I 2017. Pada bank

pemerintah, peningkatan jumlah kantor terjadi pada 13kantor cabang, kantor cabang pembantu , dan kantor

kas. Pada bank asing dan campuran, peningkatan

jumlah kantor terjadi pada kantor cabang dan kantor

cabang pembantu.

Termasuk BRI Unit13.

%, YOY

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Jawa Tengah

1) Termasuk BRI UNIT

KETERANGANI

JUMLAH KANTOR BANK UMUM

BANK PEMERINTAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG1)KANTOR CABANG PEMBANTU

KANTOR KAS

BANK PEMERINTAH DAERAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR KAS

BANK ASING DAN BANK CAMPURAN

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR KAS

BANK SWASTA NASIONAL

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR KAS

BANK KONVENSIONAL

JUMLAH BANK UMUM

JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)

III IV I II

Peningkatan pertumbuhan DPK pada triwulan I

seluruh komponennya. Peningkatan pertumbuhan

DPK tersebut didorong oleh seluruh komponennya,

yaitu tabungan, deposito, dan giro.

Komponen DPK yang berupa tabungan pada

triwulan I 2017 tumbuh sebesar 14,60% (yoy) dari

13,11% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan

peningkatan pertumbuhan tabungan penduduk

tabungan penduduk perseorangan tersebut

member ikan dorongan yang besar kepada

pertumbuhan tabungan secara keseluruhan sejalan

dengan dominasinya yang signifikan terhadap

keseluruhan tabungan perbankan Jawa Tengah, yakni

62,93% dari keseluruhan tabungan perbankan Jawa

Tengah.

Pertumbuhan deposito perbankan Jawa Tengah

pada triwulan laporan tercatat sebesar 13,23%

(yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2016

yang sebesar 12,09% (yoy). Peningkatan

peningkatan pertumbuhan deposito penduduk

depos i to penduduk perseorangan tersebut

memberikan dorongan yang cukup besar kepada

pertumbuhan deposito secara keseluruhan sejalan

dengan pangsanya yang besar, yakni 62,93% dari

keseluruhan deposito perbankan Jawa Tengah.

Pertumbuhan giro perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 6,12% (yoy) atau

meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV

2016 yang tercatat sebesar 1,92% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan giro Jawa Tengah tersebut

terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan

Grafik 4.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Kredit PerbankanBeberapa Provinsi di Pulau Jawa

Grafik 4.20 Perbandingan LDR Perbankan Beberapa Provinsidi Pulau Jawa

ASET DPK KREDIT

Grafik 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah Grafik 4.22 Pertumbuhan Tahunan Indikator Perbankan di Provinsi Jawa Tengah

%, YOY%, YOY

ASET DPK KREDIT LDR - SKALA KANAN

350 RP TRILIUN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Sejalan dengan perlambatan kinerja perbankan

Jawa Tengah di triwulan I 2017, jumlah jaringan

kantor bank umum di Jawa Tengah pada periode

yang sama juga mengalami penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan

laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah

berjumlah 3.303 kantor atau menurun dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.318

kantor. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok

bank pemerintah daerah dan bank swasta nasional.

Pada kelompok bank pemerintah daerah, penurunan

jumlah terutama terjadi pada kantor cabang pembantu

yang turun menjadi 340 dari sebelumnya 359 kantor

pada triwulan IV 2016. Pada kelompok bank swasta

nasional, jumlah kantor cabang pembantu dan kantor

kas turun menjadi 666 dan 99 kantor, dari sebelumnya

671 dan 107 kantor di triwulan IV 2016. Sedangkan,

jumlah kantor cabang bank swasta nasional bertambah

sebanyak 2 kantor menjadi 188 kantor pada triwulan

laporan.

Berbeda dengan bank pemerintah daerah dan bank

swasta nasional, jumlah kantor kelompok bank

pemerintah serta bank asing dan campuran mengalami

peningkatan pada triwulan I 2017. Pada bank

pemerintah, peningkatan jumlah kantor terjadi pada 13kantor cabang, kantor cabang pembantu , dan kantor

kas. Pada bank asing dan campuran, peningkatan

jumlah kantor terjadi pada kantor cabang dan kantor

cabang pembantu.

Termasuk BRI Unit13.

%, YOY

Grafik 4.25 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektordi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.26Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektordi Provinsi Jawa Tengah

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

RP TRILIUN %, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan

l aporan mas ih d idominas i o leh sektor

Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa

33,08% dari total kredit. Sektor utama daerah lainnya,

yaitu Industri Pengolahan, juga memiliki pangsa kredit

signifikan sebesar 19,30%. Sementara itu, sektor

pertanian hanya memiliki pangsa sebesar 2,91% dari

total kredit meskipun sektor tersebut merupakan

penyumbang terbesar ketiga bagi PDRB Jawa Tengah.

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan,

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 masih didominasi oleh kredit

modal kerja dengan pangsa 52,77%. Sementara itu,

kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing

sebesar 30,31% dan 16,92% dari total kredit.

Berdasarkan sektor ekonominya, perlambatan

kredit Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terutama

didorong oleh sektor industri pengolahan. Laju

pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan

melambat menjadi sebesar 6,42% (yoy) pada triwulan I

2017, setelah sebelumnya tumbuh 10,98% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut cukup

signifikan mendorong perlambatan penyaluran kredit

perbankan Jawa Tengah secara keseluruhan, sejalan

dengan pangsanya yang cukup besar yakni 19,30%.

Sektor pertanian juga mengalami perlambatan

pertumbuhan kredit pada triwulan laporan meskipun

tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan kredit sektor

pertanian pada triwulan laporan tercatat sebesar

11,55% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV

2016 yang sebesar 11,58% (yoy). Sementara,

peningkatan laju pertumbuhan kredit Jawa Tengah

untuk sektor perdagangan besar dan eceran cukup

menahan tren perlambatan pertumbuhan kredit di

triwulan laporan. Laju pertumbuhan kredit sektor

perdagangan meningkat menjadi 8,29% (yoy) pada

triwulan laporan, dari 8,23% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.

Ditinjau berdasarkan jenis penggunaan,

perlambatan kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 didorong oleh kredit investasi dan

kredit modal kerja. Kredit investasi pada triwulan

laporan tumbuh sebesar 13,34% (yoy), atau melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 16,07% (yoy). Kredit modal kerja juga

mengalami perlambatan menjadi sebesar 8,27% (yoy)

atau melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang

sebesar 8,49% (yoy). Sedangkan, kredit konsumsi pada

triwulan laporan tumbuh sebesar 8,36% (yoy),

meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar

7,07% (yoy).

0 - 100

100 - 500

500 - 1 M

Nominal DPK(Rp Miliar)

JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

67,464

52,499

18,067

107,754

245,783

26,342,058

255,740

24,114

22,901

26,644,813

27.45%

21.36%

43.84%

100.00%

98.86%

100.00%

Grafik 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.24 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umumdi Provinsi Jawa Tengah

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

RP TRILIUN

TABUNGAN GIRODPK DEPOSITO

%, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

giro penduduk bukan lembaga keuangan yang tercatat

sebesar 18,10% (yoy) dari 5,79% (yoy) pada triwulan

lalu. Pangsa giro penduduk bukan lembaga keuangan

terhadap keseluruhan giro di Jawa Tengah tercatat

sebesar 36,51% pada triwulan laporan.

Sejalan dengan pola historisnya, sebagian besar

DPK dimiliki oleh kelompok penduduk dengan

porsi sebesar 99,45%. Nasabah sektor swasta tercatat

mendominasi kepemilikan DPK pada kelompok

penduduk yaitu dengan komposis i 88,74%.

Sementara, nasabah sektor pemerintah tercatat

sebesar 11,26% terhadap keseluruhan DPK kelompok

penduduk.

Berdasarkan kepemi l ikan , peningkatan

pertumbuhan DPK pada triwulan I 2017 terutama

didorong oleh golongan nasabah penduduk

sektor swasta. Pada triwulan laporan, DPK nasabah

penduduk sektor swasta tumbuh sebesar 14,79%

(yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 14,03% (yoy). Peningkatan ini

terutama didorong oleh DPK penduduk perseorangan,

yang memiliki pangsa terbesar sebesar 71,23% dari

keseluruhan DPK. Komponen tersebut tumbuh sebesar

11,98% (yoy), meningkat dari triwulan lalu yang

tumbuh sebesar 11,04% (yoy).

Sejalan dengan sektor swasta, pertumbuhan DPK

sektor pemerintah juga mengalami peningkatan

pada triwulan I 2017 meskipun masih berada

dalam tren kontraksi sebagaimana triwulan lalu.

DPK sektor pemerintah mengalami pertumbuhan

sebesar -3,89% (yoy) pada triwulan I 2017, atau

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar -18,75% (yoy). Peningkatan ini sejalan

dengan pola musiman realisasi belanja pemerintah

yang cenderung melambat di awal tahun.

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap

deposan besar pada triwulan laporan tercatat masih

cukup tinggi. Dari hasil pengelompokkan DPK

berdasarkan nilainya, terlihat bahwa rekening dengan

nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,09%

penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi

kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 43,84%

dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

Laju pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah

mengalami perlambatan pada triwulan I 2017. Kredit

perbankan pada triwulan laporan tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 9,12% (yoy), lebih rendah

9,25% (yoy). Laju pertumbuhan kredit tersebut juga

lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan kredit

nasional yang tercatat sebesar 9,26% (yoy).

Grafik 4.25 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektordi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.26Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan Berdasarkan Sektordi Provinsi Jawa Tengah

RP TRILIUN %, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan

l aporan mas ih d idominas i o leh sektor

Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa

33,08% dari total kredit. Sektor utama daerah lainnya,

yaitu Industri Pengolahan, juga memiliki pangsa kredit

signifikan sebesar 19,30%. Sementara itu, sektor

pertanian hanya memiliki pangsa sebesar 2,91% dari

total kredit meskipun sektor tersebut merupakan

penyumbang terbesar ketiga bagi PDRB Jawa Tengah.

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan,

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 masih didominasi oleh kredit

modal kerja dengan pangsa 52,77%. Sementara itu,

kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing

sebesar 30,31% dan 16,92% dari total kredit.

Berdasarkan sektor ekonominya, perlambatan

kredit Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terutama

didorong oleh sektor industri pengolahan. Laju

pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan

melambat menjadi sebesar 6,42% (yoy) pada triwulan I

2017, setelah sebelumnya tumbuh 10,98% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut cukup

signifikan mendorong perlambatan penyaluran kredit

perbankan Jawa Tengah secara keseluruhan, sejalan

dengan pangsanya yang cukup besar yakni 19,30%.

Sektor pertanian juga mengalami perlambatan

pertumbuhan kredit pada triwulan laporan meskipun

tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan kredit sektor

pertanian pada triwulan laporan tercatat sebesar

11,55% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV

2016 yang sebesar 11,58% (yoy). Sementara,

peningkatan laju pertumbuhan kredit Jawa Tengah

untuk sektor perdagangan besar dan eceran cukup

menahan tren perlambatan pertumbuhan kredit di

triwulan laporan. Laju pertumbuhan kredit sektor

perdagangan meningkat menjadi 8,29% (yoy) pada

triwulan laporan, dari 8,23% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.

Ditinjau berdasarkan jenis penggunaan,

perlambatan kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 didorong oleh kredit investasi dan

kredit modal kerja. Kredit investasi pada triwulan

laporan tumbuh sebesar 13,34% (yoy), atau melambat

sebesar 16,07% (yoy). Kredit modal kerja juga

mengalami perlambatan menjadi sebesar 8,27% (yoy)

atau melambat dibandingkan triwulan IV 2016 yang

sebesar 8,49% (yoy). Sedangkan, kredit konsumsi pada

triwulan laporan tumbuh sebesar 8,36% (yoy),

meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar

7,07% (yoy).

0 - 100

100 - 500

500 - 1 M

Nominal DPK(Rp Miliar)

JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

67,464

52,499

18,067

107,754

245,783

26,342,058

255,740

24,114

22,901

26,644,813

27.45%

21.36%

43.84%

100.00%

98.86%

100.00%

Grafik 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum di Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.24 Pertumbuhan Tahunan DPK Perbankan Umumdi Provinsi Jawa Tengah

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

RP TRILIUN

TABUNGAN GIRODPK DEPOSITO

%, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

giro penduduk bukan lembaga keuangan yang tercatat

sebesar 18,10% (yoy) dari 5,79% (yoy) pada triwulan

lalu. Pangsa giro penduduk bukan lembaga keuangan

terhadap keseluruhan giro di Jawa Tengah tercatat

sebesar 36,51% pada triwulan laporan.

Sejalan dengan pola historisnya, sebagian besar

DPK dimiliki oleh kelompok penduduk dengan

porsi sebesar 99,45%. Nasabah sektor swasta tercatat

mendominasi kepemilikan DPK pada kelompok

penduduk yaitu dengan komposis i 88,74%.

Sementara, nasabah sektor pemerintah tercatat

sebesar 11,26% terhadap keseluruhan DPK kelompok

penduduk.

Berdasarkan kepemi l ikan , peningkatan

pertumbuhan DPK pada triwulan I 2017 terutama

didorong oleh golongan nasabah penduduk

sektor swasta. Pada triwulan laporan, DPK nasabah

penduduk sektor swasta tumbuh sebesar 14,79%

(yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 14,03% (yoy). Peningkatan ini

terutama didorong oleh DPK penduduk perseorangan,

yang memiliki pangsa terbesar sebesar 71,23% dari

keseluruhan DPK. Komponen tersebut tumbuh sebesar

11,98% (yoy), meningkat dari triwulan lalu yang

tumbuh sebesar 11,04% (yoy).

Sejalan dengan sektor swasta, pertumbuhan DPK

sektor pemerintah juga mengalami peningkatan

pada triwulan I 2017 meskipun masih berada

dalam tren kontraksi sebagaimana triwulan lalu.

DPK sektor pemerintah mengalami pertumbuhan

sebesar -3,89% (yoy) pada triwulan I 2017, atau

tercatat sebesar -18,75% (yoy). Peningkatan ini sejalan

dengan pola musiman realisasi belanja pemerintah

yang cenderung melambat di awal tahun.

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap

deposan besar pada triwulan laporan tercatat masih

cukup tinggi. Dari hasil pengelompokkan DPK

berdasarkan nilainya, terlihat bahwa rekening dengan

nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,09%

penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi

kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 43,84%

dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

Laju pertumbuhan kredit perbankan Jawa Tengah

mengalami perlambatan pada triwulan I 2017. Kredit

perbankan pada triwulan laporan tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 9,12% (yoy), lebih rendah

9,25% (yoy). Laju pertumbuhan kredit tersebut juga

lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan kredit

nasional yang tercatat sebesar 9,26% (yoy).

Grafik 4.32 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa Tengah

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERTANIAN

Grafik 4.30 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umumdi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.31 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah

GITO TABUNGAN DEPOSITO - SKALA KANAN

MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

yang tercatat sebesar 11,49%. Sejalan dengan kredit

modal kerja dan kredit investasi, suku bunga kredit

konsumsi pada triwulan laporan juga mengalami

penurunan menjadi 12,80% dari 12,92% pada

triwulan sebelumnya.

Secara umum, tren penurunan suku bunga ini

diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan penguatan

kerangka kebijakan moneter oleh Bank Indonesia

dengan memperkenalkan suku bunga kebijakan baru,

yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang akan

menggantikan BI Rate yang saat ini berlaku sebagai

suku bunga kebijakan. Kerangka kebijakan moneter

yang baru tersebut sudah sudah berlaku sejak tanggal

19 Agustus 2016.

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan suku

bunga kredit Jawa Tengah pada triwulan I 2017

terjadi pada hampir seluruh sektor. Suku bunga

kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada

triwulan I 2017 mengalami penurunan dibandingkan

triwulan IV 2016, yakni menjadi sebesar 11,97% dari

12,12%. Suku bunga kredit sektor industri pengolahan

juga mengalami penurunan pada triwulan laporan

menjadi sebesar 10,44% dari 10,48% pada triwulan

lalu. Sedangkan suku bunga kredit sektor pertanian

pada triwulan laporan tercatat sebesar 10,81% atau

relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

S e j a l a n d e n g a n p e r l a m b a t a n k i n e r j a

perekonomian, kualitas kredit Jawa Tengah pada

t r iwulan I 2017 menga lami penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Non

Performing Loan (NPL) sebagai indikator kualitas kredit

yang disalurkan perbankan pada triwulan laporan

tercatat sebesar 3,06% atau meningkat dibandingkan

triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 2,84%. Angka

tersebut juga lebih tinggi dibandingkan NPL nasional

yang tercatat sebesar 3,02% pada triwulan laporan.

Penurunan kualitas kredit perbankan Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 terjadi pada seluruh

jenis penggunaannya. Rasio NPL kredit modal kerja

pada triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan

menjadi 3,98% dari 3,81% di triwulan IV 2016 . Rasio

NPL kredit investasi juga meningkat menjadi 3,58% dari

2,99% pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan

kredit modal kerja dan kredit investasi, rasio NPL kredit

konsumsi juga tercatat mengalami peningkatan

menjadi sebesar 1,16% dari 1,04% pada triwulan lalu.

0 - 100

100 - 500

500 - 1 M

KREDIT

60.084

56.690

11.722

109.275

237.771

3.076.146

341.891

19.863

22.745

3.460.645

25,27%

23,84%

45,96%

100,00%

88,89%

100,00%

Nominal Kredit(Miliar Rp)

JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

MODAL KERJAINVESTASIKONSUMSI

Grafik 4.29 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaandi Provinsi Jawa Tengah

52,77%16,92%30,31%

Grafik 4.28 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan BerdasarkanPenggunaan di Provinsi Jawa Tengah

%, YOY

Grafik 4.27 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaandi Provinsi Jawa Tengah

RP TRILIUN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Berdasarkan pengelompokkan nilai, dapat terlihat

bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki

pangsa sebesar 49,11% dari total kredit yang

disalurkan di Jawa Tengah. Sementara kredit di atas Rp

1 Miliar memiliki pangsa sebesar 45,96% dari total

kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal Ini

menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala

kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata.

Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan

nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah

sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan

nominal kredit di atas Rp 1 Miliar. Hal tersebut terlihat

dari 0,66% debitur di atas Rp 1 Miliar memiliki pangsa

nominal kredit hingga mencapai 45,96% dari

keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan

data triwulan I 2017, mayoritas debitur kredit di atas Rp

1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta

bukan lembaga keuangan.

Suku bunga simpanan perbankan secara umum

mengalami mengalami penurunan pada triwulan I

2017 kecuali untuk kategori giro. Suku bunga

simpanan dalam bentuk deposito mengalami

penurunan di triwulan laporan menjadi 6,02% dari

6,05% pada triwulan IV 2016. Sementara itu, suku

bunga tabungan relatif stabil dibandingkan triwulan

sebelumnya. Suku bunga tabungan pada triwulan

laporan tercatat sebesar 1,33%; menurun dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 1,34%. Sedangkan suku

bunga giro mengalami peningkatan menjadi 2,51%

pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan

triwulan lalu yang sebesar 2,09%.

Sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan,

suku bunga pinjaman pada triwulan I 2017 juga

mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV

2016. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan

laporan terjadi pada seluruh jenis penggunaan. Suku

bunga kredit modal kerja pada triwulan ini tercatat

sebesar 11,49%; atau menurun dibandingkan triwulan

IV 2016 yang tercatat sebesar 11,58%. Suku bunga

kredit investasi pada triwulan laporan tercatat sebesar

11,29%; atau menurun dibandingkan triwulan lalu

Grafik 4.32 Perkembangan Suku Bunga Sektor Utama Provinsi Jawa Tengah

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERTANIAN

Grafik 4.30 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Bank Umumdi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.31 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah

GITO TABUNGAN DEPOSITO - SKALA KANAN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

yang tercatat sebesar 11,49%. Sejalan dengan kredit

modal kerja dan kredit investasi, suku bunga kredit

konsumsi pada triwulan laporan juga mengalami

penurunan menjadi 12,80% dari 12,92% pada

Secara umum, tren penurunan suku bunga ini

diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan penguatan

kerangka kebijakan moneter oleh Bank Indonesia

dengan memperkenalkan suku bunga kebijakan baru,

yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang akan

menggantikan BI Rate yang saat ini berlaku sebagai

suku bunga kebijakan. Kerangka kebijakan moneter

yang baru tersebut sudah sudah berlaku sejak tanggal

19 Agustus 2016.

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan suku

bunga kredit Jawa Tengah pada triwulan I 2017

terjadi pada hampir seluruh sektor. Suku bunga

kredit sektor perdagangan besar dan eceran pada

triwulan I 2017 mengalami penurunan dibandingkan

triwulan IV 2016, yakni menjadi sebesar 11,97% dari

12,12%. Suku bunga kredit sektor industri pengolahan

juga mengalami penurunan pada triwulan laporan

menjadi sebesar 10,44% dari 10,48% pada triwulan

lalu. Sedangkan suku bunga kredit sektor pertanian

pada triwulan laporan tercatat sebesar 10,81% atau

relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

S e j a l a n d e n g a n p e r l a m b a t a n k i n e r j a

perekonomian, kualitas kredit Jawa Tengah pada

t r iwulan I 2017 menga lami penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Non

Performing Loan (NPL) sebagai indikator kualitas kredit

yang disalurkan perbankan pada triwulan laporan

tercatat sebesar 3,06% atau meningkat dibandingkan

triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 2,84%. Angka

tersebut juga lebih tinggi dibandingkan NPL nasional

yang tercatat sebesar 3,02% pada triwulan laporan.

Penurunan kualitas kredit perbankan Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 terjadi pada seluruh

jenis penggunaannya. Rasio NPL kredit modal kerja

pada triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan

menjadi 3,98% dari 3,81% di triwulan IV 2016 . Rasio

NPL kredit investasi juga meningkat menjadi 3,58% dari

2,99% pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan

kredit modal kerja dan kredit investasi, rasio NPL kredit

konsumsi juga tercatat mengalami peningkatan

menjadi sebesar 1,16% dari 1,04% pada triwulan lalu.

0 - 100

100 - 500

500 - 1 M

KREDIT

60.084

56.690

11.722

109.275

237.771

3.076.146

341.891

19.863

22.745

3.460.645

25,27%

23,84%

45,96%

100,00%

88,89%

100,00%

Nominal Kredit(Miliar Rp)

JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

MODAL KERJAINVESTASIKONSUMSI

Grafik 4.29 Komposisi Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaandi Provinsi Jawa Tengah

52,77%16,92%30,31%

Grafik 4.28 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan BerdasarkanPenggunaan di Provinsi Jawa Tengah

%, YOY

Grafik 4.27 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Penggunaandi Provinsi Jawa Tengah

RP TRILIUN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Berdasarkan pengelompokkan nilai, dapat terlihat

bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki

pangsa sebesar 49,11% dari total kredit yang

disalurkan di Jawa Tengah. Sementara kredit di atas Rp

1 Miliar memiliki pangsa sebesar 45,96% dari total

kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal Ini

menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala

kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata.

Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan

nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah

sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan

nominal kredit di atas Rp 1 Miliar. Hal tersebut terlihat

dari 0,66% debitur di atas Rp 1 Miliar memiliki pangsa

nominal kredit hingga mencapai 45,96% dari

keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan

data triwulan I 2017, mayoritas debitur kredit di atas Rp

1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta

bukan lembaga keuangan.

Suku bunga simpanan perbankan secara umum

mengalami mengalami penurunan pada triwulan I

2017 kecuali untuk kategori giro. Suku bunga

simpanan dalam bentuk deposito mengalami

penurunan di triwulan laporan menjadi 6,02% dari

6,05% pada triwulan IV 2016. Sementara itu, suku

bunga tabungan relatif stabil dibandingkan triwulan

sebelumnya. Suku bunga tabungan pada triwulan

laporan tercatat sebesar 1,33%; menurun dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 1,34%. Sedangkan suku

bunga giro mengalami peningkatan menjadi 2,51%

pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan

triwulan lalu yang sebesar 2,09%.

Sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan,

suku bunga pinjaman pada triwulan I 2017 juga

2016. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan

laporan terjadi pada seluruh jenis penggunaan. Suku

bunga kredit modal kerja pada triwulan ini tercatat

sebesar 11,49%; atau menurun dibandingkan triwulan

IV 2016 yang tercatat sebesar 11,58%. Suku bunga

kredit investasi pada triwulan laporan tercatat sebesar

11,29%; atau menurun dibandingkan triwulan lalu

Grafik 4.37 Perbandingan Laju Pertumbuhan PembiayaanPerbankan Syariah di Pulau Jawa

Grafik 4.38 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

JAWA TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA NASIONALBANTENDI YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA NASIONALBANTENDI YOGYAKARTA

%, YOY

-10I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

KETERANGAN

BANK SYARIAH

BANK UMUM

JUMLAH BANK

JUMLAH KANTOR

UNIT USAHA SYARIAH

JUMLAH KANTOR

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH

JUMLAH BANK

JUMLAH KANTOR

II III IV

rendah dibandingkan laju pertumbuhan pembiayaan

perbankan syariah nasional yang sebesar 17,31% (yoy).

Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan

syariah Jawa Tengah pada triwulan I 2017

mengalami peningkatan ke level 99,54% dari

97,93% di triwulan IV 2016. Apabila dibandingkan

provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, FDR perbankan

syariah Jawa Tengah tersebut tergolong tinggi. FDR

Provinsi DI Yogyakarta tercatat sebesar 66,58%; DKI

Jakarta 72,27%; dan Banten 89,07%. FDR perbankan

syariah Jawa Tengah pada triwulan laporan juga lebih

tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar

87,92%.

Pada triwulan I 2017, jumlah jaringan kantor

perbankan syariah Jawa Tengah tidak mengalami

perubahan dibandingkan triwulan IV 2016. Pada

triwulan laporan, jumlah dan komposisi kantor

perbankan syariah yang ada di Provinsi Jawa Tengah

tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan

Kualitas pembiayaan syariah Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 menurun dibandingkan triwulan

IV 2016 sejalan dengan perlambatan kinerja

perekonomian Jawa Tengah. Non Performing

Financing (NPF) perbankan syariah pada triwulan

laporan tercatat sebesar 3,08% atau lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,21%.

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan tersebut

terutama didorong oleh NPF pembiayaan modal kerja

sebesar 4,00% pada triwulan I 2017 atau meningkat

dari 2,46% pada triwulan IV 2016. Berdasarkan sektor

ekonomi, peningkatan NPF terutama didorong oleh

sektor perdagangan besar dan eceran dengan NPF

dari 4,50% pada triwulan IV 2016.

Kinerja BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan

p a d a t r i w u l a n I 2 0 1 7 s e j a l a n d e n g a n

pertumbuhan ekonomi yang juga melambat.

Pertumbuhan aset BPR Jawa Tengah pada triwulan

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.35 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariahdi Pulau Jawa

Grafik 4.36 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariahdi Pulau Jawa

%, YOY

50 %, YOY

Grafik 4.33 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektordi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.34 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaandi Provinsi Jawa Tengah

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANNPL KREDIT TOTAL

NPL KREDIT MODAL KERJANPL KREDIT INVESTASI NPL KREDIT KONSUMSINPL TOTAL

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Berdasarkan sektor ekonominya, penurunan kualitas

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan I 2017

terutama didorong oleh sektor industri pengolahan

serta perdagangan besar dan eceran. NPL sektor

tercatat sebesar 4,21%; atau meningkat dari triwulan

lalu yang sebesar 3,87%. NPL sektor industri

pengolahan juga mengalami kenaikan dari 3,64%

pada triwulan IV 2016 menjadi 3,87% pada triwulan I

Laju pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

Tengah mengalami peningkatan pada triwulan I

2017. Pada triwulan laporan, DPK perbankan syariah

Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar

27,05% (yoy); atau meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 23,38% (yoy). Dibandingkan

provinsi lainnya di Pulau Jawa, laju pertumbuhan DPK

perbankan syariah Jawa Tengah pada triwulan I 2017

merupakan yang tertinggi.

Meski pertumbuhan DPK meningkat di triwulan I

2017, pertumbuhan pembiayaan perbankan

syariah Jawa Tengah pada triwulan laporan

melambat menjadi sebesar 12,81% (yoy) dari

16,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Angka

tersebut juga cenderung leb ih rendah b i la

dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan

pembiayaan syariah di Provinsi Banten tercatat sebesar

13,20% (yoy) sementara DKI Jakarta sebesar 14,65%

(yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

Tengah pada triwulan laporan juga tercatat lebih

Indikator kinerja industri perbankan syariah

P r o v i n s i J a w a Te n g a h m e n u n j u k k a n

perkembangan yang bervariasi pada triwulan I

2017. Pertumbuhan aset perbankan syariah di

triwulan I 2017 mencatatkan perlambatan menjadi

21,51% (yoy) dari sebesar 34,89% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Meski melambat, angka tersebut

masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset

Grafik 4.37 Perbandingan Laju Pertumbuhan PembiayaanPerbankan Syariah di Pulau Jawa

Grafik 4.38 Perbandingan FDR Perbankan Syariah di Pulau Jawa

JAWA TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA NASIONALBANTENDI YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR DKI JAKARTA NASIONALBANTENDI YOGYAKARTA

%, YOY

-10I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

KETERANGAN

BANK SYARIAH

BANK UMUM

JUMLAH BANK

JUMLAH KANTOR

UNIT USAHA SYARIAH

JUMLAH KANTOR

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH

JUMLAH BANK

JUMLAH KANTOR

II III IV

rendah dibandingkan laju pertumbuhan pembiayaan

Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan

syariah Jawa Tengah pada triwulan I 2017

mengalami peningkatan ke level 99,54% dari

97,93% di triwulan IV 2016. Apabila dibandingkan

provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, FDR perbankan

syariah Jawa Tengah tersebut tergolong tinggi. FDR

Provinsi DI Yogyakarta tercatat sebesar 66,58%; DKI

Jakarta 72,27%; dan Banten 89,07%. FDR perbankan

syariah Jawa Tengah pada triwulan laporan juga lebih

tinggi dibandingkan nasional yang tercatat sebesar

87,92%.

Pada triwulan I 2017, jumlah jaringan kantor

perbankan syariah Jawa Tengah tidak mengalami

perubahan dibandingkan triwulan IV 2016. Pada

triwulan laporan, jumlah dan komposisi kantor

perbankan syariah yang ada di Provinsi Jawa Tengah

tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan

Kualitas pembiayaan syariah Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 menurun dibandingkan triwulan

IV 2016 sejalan dengan perlambatan kinerja

perekonomian Jawa Tengah. Non Performing

Financing (NPF) perbankan syariah pada triwulan

laporan tercatat sebesar 3,08% atau lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,21%.

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan tersebut

terutama didorong oleh NPF pembiayaan modal kerja

dari 2,46% pada triwulan IV 2016. Berdasarkan sektor

ekonomi, peningkatan NPF terutama didorong oleh

sektor perdagangan besar dan eceran dengan NPF

dari 4,50% pada triwulan IV 2016.

Kinerja BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan

p a d a t r i w u l a n I 2 0 1 7 s e j a l a n d e n g a n

pertumbuhan ekonomi yang juga melambat.

Pertumbuhan aset BPR Jawa Tengah pada triwulan

4.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.35 Perbandingan Laju Pertumbuhan Aset Perbankan Syariahdi Pulau Jawa

Grafik 4.36 Perbandingan Pertumbuhan DPK Perbankan Syariahdi Pulau Jawa

%, YOY

50 %, YOY

Grafik 4.33 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Sektordi Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.34 Perkembangan Risiko Kredit Berdasarkan Penggunaandi Provinsi Jawa Tengah

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANNPL KREDIT TOTAL

NPL KREDIT MODAL KERJANPL KREDIT INVESTASI NPL KREDIT KONSUMSINPL TOTAL

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Berdasarkan sektor ekonominya, penurunan kualitas

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan I 2017

terutama didorong oleh sektor industri pengolahan

serta perdagangan besar dan eceran. NPL sektor

tercatat sebesar 4,21%; atau meningkat dari triwulan

lalu yang sebesar 3,87%. NPL sektor industri

pengolahan juga mengalami kenaikan dari 3,64%

pada triwulan IV 2016 menjadi 3,87% pada triwulan I

Laju pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

Tengah mengalami peningkatan pada triwulan I

2017. Pada triwulan laporan, DPK perbankan syariah

Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar

27,05% (yoy); atau meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 23,38% (yoy). Dibandingkan

provinsi lainnya di Pulau Jawa, laju pertumbuhan DPK

perbankan syariah Jawa Tengah pada triwulan I 2017

merupakan yang tertinggi.

Meski pertumbuhan DPK meningkat di triwulan I

2017, pertumbuhan pembiayaan perbankan

syariah Jawa Tengah pada triwulan laporan

melambat menjadi sebesar 12,81% (yoy) dari

16,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Angka

tersebut juga cenderung leb ih rendah b i la

dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan

pembiayaan syariah di Provinsi Banten tercatat sebesar

13,20% (yoy) sementara DKI Jakarta sebesar 14,65%

(yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah Jawa

Tengah pada triwulan laporan juga tercatat lebih

Indikator kinerja industri perbankan syariah

P r o v i n s i J a w a Te n g a h m e n u n j u k k a n

perkembangan yang bervariasi pada triwulan I

2017. Pertumbuhan aset perbankan syariah di

triwulan I 2017 mencatatkan perlambatan menjadi

21,51% (yoy) dari sebesar 34,89% (yoy) pada

triwulan IV 2016. Meski melambat, angka tersebut

masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset

Grafik 4.46Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa TengahBerdasarkan Jenis Penggunaan

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHANNPL KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

NPL KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHNPL KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.47 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHANNPL PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

NPL INDUSTRI PENGOLAHANNPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Grafik 4.43 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAHKREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHKREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

56,80%5,42%

37,78%

PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANANINDUSTRI PENGOLAHANPERDAGANGAN BESAR DAN ECERANRUMAH TANGGAJASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA,HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYALAINNYA

Grafik 4.45 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah BerdasarkanSektor Ekonomi

7,91%1,54%

33,72%3,41%2,22%51,21%

Grafik 4.42 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

Grafik 4.44 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah BerdasarkanSektor Ekonomi

PERTUMBUHAN KREDIT BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERTANIANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR RUMAH TANGGA (RHS)

PERTUMBUHAN KREDIT BPR KESELURUHAN

Hal tersebut tercermin dari tingkat NPL BPR Jawa

Tengah yang mengalami peningkatan pada

triwulan I 2017. NPL BPR Jawa Tengah tercatat sebesar

7,06% pada triwulan laporan atau meningkat

6,07%.

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan NPL

BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terjadi

pada seluruh komponen. NPL kredit modal kerja BPR

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar

9,45%; meningkat dari triwulan IV 2016 yang sebesar

8,12%. Sejalan dengan kredit modal kerja, NPL kredit

investasi juga tercatat mengalami peningkatan di

triwulan I 2017 menjadi sebesar 5,54% dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 5,26%. NPL kredit konsumsi

juga meningkat menjadi sebesar 3,67% dari triwulan

lalu yang sebesar 3,18%.

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan NPL

BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terutama

didorong oleh peningkatan NPL sektor

perdagangan besar dan eceran dan pertanian. NPL

kredit sektor perdagangan besar dan eceran tercatat

sebesar 9,14% pada triwulan laporan atau meningkat

dari triwulan IV 2016 yang sebesar 8,36%. NPL kredit

42,16%57,84%

PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.41 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

Grafik 4.40 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

PERTUMBUHAN DEPOSITO BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN DPK BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN TABUNGAN BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN ASET BPR JAWA TENGAH

18 %,YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

laporan tercatat sebesar 11,29% (yoy) atau melambat

12,93% (yoy).

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset

BPR Jawa Tengah, pertumbuhan DPK BPR Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 juga mengalami

perlambatan. DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan

laporan tercatat tumbuh sebesar 11,35% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat

sebesar 13,85% (yoy). Perlambatan pertumbuhan

tersebut terutama didorong oleh komponen deposito

dan tabungan. Deposito BPR Jawa Tengah tumbuh

melambat menjadi sebesar 9,55% (yoy) pada triwulan

laporan atau melambat dari triwulan lalu yang sebesar

12,23% (yoy). Tabungan BPR Jawa Tengah juga

tumbuh melambat menjadi sebesar 13,91% (yoy) dari

16,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Berbeda dengan aset dan DPK BPR Jawa Tengah,

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan.

Pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan

laporan adalah sebesar 13,17% (yoy), meningkat

11,83% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan I

2017 terutama didorong oleh kredit modal kerja dan

investasi. Kredit modal kerja BPR Jawa Tengah tumbuh

sebesar 16,26% (yoy) pada triwulan laporan atau

sebesar 13,33% (yoy). Kredit investasi BPR Jawa Tengah

tumbuh sebesar 25,88% (yoy), meningkat dari 21,07%

(yoy) pada triwulan lalu. Sedangkan kredit konsumsi

BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan menjadi

sebesar 7,32% (yoy) dan 8,64% (yoy) di triwulan lalu.

Apabila ditinjau berdasarkan sektor ekonomi,

peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 terutama disumbang oleh kredit

sektor industri pengolahan serta perdagangan besar

dan eceran. Kredit sektor industri pengolahan tumbuh

meningkat menjadi sebesar 31,43% (yoy) di triwulan

laporan dari 12,41% (yoy) pada triwulan lalu. Kredit

sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami

peningkatan menjadi sebesar 15,66% (yoy) dari

Sejalan dengan perlambatan ekonomi pada

triwulan I 2017, kualitas kredit BPR di Jawa Tengah

juga mengalami penurunan di triwulan laporan.

Grafik 4.46Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa TengahBerdasarkan Jenis Penggunaan

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHANNPL KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

NPL KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHNPL KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.47 Perkembangan NPL Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHANNPL PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

NPL INDUSTRI PENGOLAHANNPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

Grafik 4.43 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAHKREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHKREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

56,80%5,42%

37,78%

PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANANINDUSTRI PENGOLAHANPERDAGANGAN BESAR DAN ECERANRUMAH TANGGAJASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA,HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYALAINNYA

Grafik 4.45 Pangsa Kredit BPR Jawa Tengah BerdasarkanSektor Ekonomi

7,91%1,54%

33,72%3,41%2,22%51,21%

Grafik 4.44 Pertumbuhan Kredit BPR Jawa Tengah BerdasarkanSektor Ekonomi

PERTUMBUHAN KREDIT BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERTANIANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR RUMAH TANGGA (RHS)

PERTUMBUHAN KREDIT BPR KESELURUHAN

Hal tersebut tercermin dari tingkat NPL BPR Jawa

Tengah yang mengalami peningkatan pada

triwulan I 2017. NPL BPR Jawa Tengah tercatat sebesar

7,06% pada triwulan laporan atau meningkat

6,07%.

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan NPL

BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terjadi

pada seluruh komponen. NPL kredit modal kerja BPR

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar

9,45%; meningkat dari triwulan IV 2016 yang sebesar

8,12%. Sejalan dengan kredit modal kerja, NPL kredit

investasi juga tercatat mengalami peningkatan di

triwulan I 2017 menjadi sebesar 5,54% dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 5,26%. NPL kredit konsumsi

juga meningkat menjadi sebesar 3,67% dari triwulan

lalu yang sebesar 3,18%.

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan NPL

BPR Jawa Tengah pada triwulan I 2017 terutama

didorong oleh peningkatan NPL sektor

perdagangan besar dan eceran dan pertanian. NPL

kredit sektor perdagangan besar dan eceran tercatat

sebesar 9,14% pada triwulan laporan atau meningkat

dari triwulan IV 2016 yang sebesar 8,36%. NPL kredit

42,16%57,84%

PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.41 Pangsa DPK BPR di Jawa Tengah

Grafik 4.40 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

PERTUMBUHAN DEPOSITO BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN DPK BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN TABUNGAN BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN ASET BPR JAWA TENGAH

18 %,YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

laporan tercatat sebesar 11,29% (yoy) atau melambat

12,93% (yoy).

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset

BPR Jawa Tengah, pertumbuhan DPK BPR Jawa

Tengah pada triwulan I 2017 juga mengalami

perlambatan. DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan

laporan tercatat tumbuh sebesar 11,35% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan IV 2016 yang tercatat

sebesar 13,85% (yoy). Perlambatan pertumbuhan

tersebut terutama didorong oleh komponen deposito

dan tabungan. Deposito BPR Jawa Tengah tumbuh

melambat menjadi sebesar 9,55% (yoy) pada triwulan

laporan atau melambat dari triwulan lalu yang sebesar

12,23% (yoy). Tabungan BPR Jawa Tengah juga

tumbuh melambat menjadi sebesar 13,91% (yoy) dari

Berbeda dengan aset dan DPK BPR Jawa Tengah,

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan.

Pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan

laporan adalah sebesar 13,17% (yoy), meningkat

11,83% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan I

2017 terutama didorong oleh kredit modal kerja dan

investasi. Kredit modal kerja BPR Jawa Tengah tumbuh

sebesar 16,26% (yoy) pada triwulan laporan atau

sebesar 13,33% (yoy). Kredit investasi BPR Jawa Tengah

tumbuh sebesar 25,88% (yoy), meningkat dari 21,07%

(yoy) pada triwulan lalu. Sedangkan kredit konsumsi

BPR Jawa Tengah mengalami perlambatan menjadi

sebesar 7,32% (yoy) dan 8,64% (yoy) di triwulan lalu.

Apabila ditinjau berdasarkan sektor ekonomi,

peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 terutama disumbang oleh kredit

sektor industri pengolahan serta perdagangan besar

dan eceran. Kredit sektor industri pengolahan tumbuh

meningkat menjadi sebesar 31,43% (yoy) di triwulan

laporan dari 12,41% (yoy) pada triwulan lalu. Kredit

sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami

peningkatan menjadi sebesar 15,66% (yoy) dari

Sejalan dengan perlambatan ekonomi pada

triwulan I 2017, kualitas kredit BPR di Jawa Tengah

juga mengalami penurunan di triwulan laporan.

Grafik 4.51 Perkembangan Kredit kepada UMKM Grafik 4.52 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

%, YOYRP TRILIUN

KREDIT UMKM PERTUMBUHAN KREDIT UMKM - (RHS)

NOMINAL NPL KREDIT UMKM PERSENTASI NPL KREDIT UMKM (RHS)

RP TRILIUN

0102030405060708090

Grafik 4.53 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar Sektor Grafik 4.54 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM Berdasarkan Sektor

INDUSTRI PENGOLAHANPERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

%, YOY

NPL KREDIT PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANANNPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN

NPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

6 %, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017I II III IV

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017I II III IV

Grafik 4.55 Perkembangan Kredit kepada UMKM BerdasarkanPenggunaan

%, YOYRP TRILIUN

KREDIT MODAL KERJA UMKMKREDIT INVESTASI UMKM

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

2017I II III IV

Grafik 4.56 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM BerdasarkanPenggunaan

RP TRILIUN

NOMINAL NPL KREDIT MODAL KERJA UMKMNOMINAL NPL KREDIT INVESTASI UMKM

PERSENTASE NPL KREDIT MODAL KERJA UMKM - RHSPERSENTASE KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

5%,YOY

II III IV2012

I II III IV2013

I II III IV2014

I2015II III IVI I

2016II III IV

meningkat dibandingkan triwulan lalu sebesar 3,06%.

Sementara itu, NPL sektor pertanian dan sektor industri

tercatat sebesar 2,84%, meningkat dibandingkan

triwulan lalu yang tercatat sebesar 2,74%. Sedangkan

NPL sektor industri pengolahan pada triwulan laporan

tercatat sebesar 3,34%, menurun dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

3,51%.

Bila ditinjau berdasarkan pangsanya, porsi kredit

UMKM perbankan di Jawa Tengah terhadap total kredit

yang diberikan pada triwulan I 2017 meningkat

menjadi 40,43%, dari sebelumnya sebesar 39,46%.

Namun, pangsa kredit UMKM di Jawa Tengah tersebut

berada di atas pangsa nasional yang hanya tercatat

sebesar 18,77%. Penyaluran kredit UMKM di Jawa

Tengah mayor i tas d i tu jukan kepada sektor

perdagangan besar dan eceran (61,39%), diikuti sektor

industri pengolahan (13,17%), dan sektor pertanian

(6,74%).

Berdasarkan penggunaannya, kredit UMKM perbankan

di Jawa Tengah lebih banyak disalurkan ke dalam skim

kredit modal kerja dengan porsi 79,78% dari total

kredit yang diberikan kepada UMKM. Sementara itu,

kredit yang disalurkan ke dalam skim kredit investasi

sebesar 20,22%.

Grafik 4.48 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

LDR BPR JAWA TENGAH

sektor pertanian tercatat sebesar 9,40% pada triwulan

laporan atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan IV 2016. FDR BPR Jawa

Tengah tercatat sebesar 102,47 % pada triwulan

laporan atau meningkat dibandingkan triwulan

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan

kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan I 2017

terutama didorong oleh kinerja sektor industri

pengolahan. Kredit UMKM sektor industr i

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 34,70% (yoy)

pada triwulan laporan, atau meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,51%.

Sementara itu kredit UMKM sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan

eceran tercatat mengalami perlambatan pada triwulan

laporan menjadi sebesar 17,90% (yoy) dan 9,49% (yoy)

atau melambat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya sebesar 19,05% (yoy) dan 15,04% (yoy).

Risiko kredit UMKM pada triwulan I 2017

mengalami peningkatan dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Non Performing Loan (NPL)

kredit UMKM di Jawa Tengah pada laporan

tercatat sebesar 3,35% atau lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya sebesar 3,01%. Angka ini

lebih kecil dibandingkan NPL kredit UMKM nasional

triwulan I 2017 yang sebesar 4,12%.

Peningkatan NPL kredit UMKM Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 terutama didorong oleh peningkatan

NPL sektor pertanian dan perdagangan besar dan

eceran yang merupakan sektor ekonomi dengan

pangsa kredit UMKM terbesar di Jawa Tengah. NPL

kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran

pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,48%,

Grafik 4.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah Grafik 4.50 Perbandingan NPL Kredit UMKM Jawa Tengah dan Nasional

NASIONAL JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di

Jawa Tengah pada triwulan I 2017 tercatat sebesar

40,43%, mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan IV 2016 sebesar 39,46%. Sedangkan secara

tahunan, kredit UMKM Provinsi Jawa Tengah tercatat

sebesar 12,97% (yoy) di triwulan laporan, atau

melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan

sebelumnya sebesar 15,40% (yoy). Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM

nasional triwulan I 2017 yang sebesar 9,41% (yoy).

Grafik 4.51 Perkembangan Kredit kepada UMKM Grafik 4.52 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM

%, YOYRP TRILIUN

KREDIT UMKM PERTUMBUHAN KREDIT UMKM - (RHS)

NOMINAL NPL KREDIT UMKM PERSENTASI NPL KREDIT UMKM (RHS)

RP TRILIUN

0102030405060708090

Grafik 4.53 Perkembangan Kredit kepada UMKM Berdasar Sektor Grafik 4.54 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM Berdasarkan Sektor

INDUSTRI PENGOLAHANPERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

%, YOY

NPL KREDIT PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANANNPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN

NPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

6 %, YOY

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017I II III IV

2013 2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017I II III IV

Grafik 4.55 Perkembangan Kredit kepada UMKM BerdasarkanPenggunaan

%, YOYRP TRILIUN

KREDIT MODAL KERJA UMKMKREDIT INVESTASI UMKM

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

2017I II III IV

Grafik 4.56 Perkembangan Risiko Kredit kepada UMKM BerdasarkanPenggunaan

RP TRILIUN

NOMINAL NPL KREDIT MODAL KERJA UMKMNOMINAL NPL KREDIT INVESTASI UMKM

PERSENTASE NPL KREDIT MODAL KERJA UMKM - RHSPERSENTASE KREDIT INVESTASI UMKM (RHS)

5%,YOY

II III IV2012

I II III IV2013

I II III IV2014

I2015II III IVI I

2016II III IV

meningkat dibandingkan triwulan lalu sebesar 3,06%.

Sementara itu, NPL sektor pertanian dan sektor industri

tercatat sebesar 2,84%, meningkat dibandingkan

triwulan lalu yang tercatat sebesar 2,74%. Sedangkan

NPL sektor industri pengolahan pada triwulan laporan

tercatat sebesar 3,34%, menurun dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

3,51%.

Bila ditinjau berdasarkan pangsanya, porsi kredit

UMKM perbankan di Jawa Tengah terhadap total kredit

yang diberikan pada triwulan I 2017 meningkat

menjadi 40,43%, dari sebelumnya sebesar 39,46%.

Namun, pangsa kredit UMKM di Jawa Tengah tersebut

berada di atas pangsa nasional yang hanya tercatat

sebesar 18,77%. Penyaluran kredit UMKM di Jawa

Tengah mayor i tas d i tu jukan kepada sektor

perdagangan besar dan eceran (61,39%), diikuti sektor

industri pengolahan (13,17%), dan sektor pertanian

(6,74%).

Berdasarkan penggunaannya, kredit UMKM perbankan

di Jawa Tengah lebih banyak disalurkan ke dalam skim

kredit modal kerja dengan porsi 79,78% dari total

kredit yang diberikan kepada UMKM. Sementara itu,

kredit yang disalurkan ke dalam skim kredit investasi

sebesar 20,22%.

Grafik 4.48 Perkembangan LDR BPR Jawa Tengah

LDR BPR JAWA TENGAH

sektor pertanian tercatat sebesar 9,40% pada triwulan

laporan atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah

pada triwulan I 2017 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan IV 2016. FDR BPR Jawa

Tengah tercatat sebesar 102,47 % pada triwulan

laporan atau meningkat dibandingkan triwulan

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan

kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan I 2017

terutama didorong oleh kinerja sektor industri

pengolahan. Kredit UMKM sektor industr i

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 34,70% (yoy)

pada triwulan laporan, atau meningkat dibandingkan

Sementara itu kredit UMKM sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan

eceran tercatat mengalami perlambatan pada triwulan

laporan menjadi sebesar 17,90% (yoy) dan 9,49% (yoy)

atau melambat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya sebesar 19,05% (yoy) dan 15,04% (yoy).

Risiko kredit UMKM pada triwulan I 2017

triwulan sebelumnya. Non Performing Loan (NPL)

kredit UMKM di Jawa Tengah pada laporan

tercatat sebesar 3,35% atau lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya sebesar 3,01%. Angka ini

lebih kecil dibandingkan NPL kredit UMKM nasional

triwulan I 2017 yang sebesar 4,12%.

Peningkatan NPL kredit UMKM Jawa Tengah pada

triwulan I 2017 terutama didorong oleh peningkatan

NPL sektor pertanian dan perdagangan besar dan

eceran yang merupakan sektor ekonomi dengan

pangsa kredit UMKM terbesar di Jawa Tengah. NPL

kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran

pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,48%,

Grafik 4.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah Grafik 4.50 Perbandingan NPL Kredit UMKM Jawa Tengah dan Nasional

NASIONAL JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di

Jawa Tengah pada triwulan I 2017 tercatat sebesar

40,43%, mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan IV 2016 sebesar 39,46%. Sedangkan secara

tahunan, kredit UMKM Provinsi Jawa Tengah tercatat

sebesar 12,97% (yoy) di triwulan laporan, atau

melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan

sebelumnya sebesar 15,40% (yoy). Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM

nasional triwulan I 2017 yang sebesar 9,41% (yoy).

Aktivitas transaksi keuangan masyarakat di Jawa Tengah baik secara tunai maupun non tunai dapat terselenggara dengan baik, meskipun mengalami pertumbuhan yang melambat.

Penyelesaian transaksi keuangan non tunai melalui SKNBI tertahan seiring dengan

perlambatan aktivitas ekonomi pada triwulan I 2017.

Pengelolaan uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang

disalurkan ke dalam skim kredit modal kerja pada

triwulan I 2017 turun menjadi sebesar 10,97%

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,84%.

Dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang

sebesar 9,32% (yoy), laju kredit modal kerja sektor

UMKM Jawa Tengah masih mencatatkan pertumbuhan

yang lebih tinggi pada triwulan ini. Sementara itu, laju

kredit investasi UMKM Jawa Tengah pada triwulan

laporan menunjukan kondisi yang melambat. Laju

kredit investasi UMKM triwulan I 2017 secara nominal

meningkat, namun secara pangsa tercatat sebesar

21,59% (yoy), atau turun cukup signifikan dari triwulan

IV 2016 yang tercatat sebesar 32,57% (yoy).

Kualitas kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan I

2017 mengalami penurunan untuk setiap jenis

penggunaannya. NPL kredit modal kerja UMKM pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,28%, meningkat

sebesar 3,01%. Sementara itu, NPL kredit investasi

UMKM Jawa Tengah naik menjadi sebesar 3,63%, dari

Aktivitas transaksi keuangan masyarakat di Jawa Tengah baik secara tunai maupun non tunai dapat terselenggara dengan baik, meskipun mengalami pertumbuhan yang melambat.

Penyelesaian transaksi keuangan non tunai melalui SKNBI tertahan seiring dengan

perlambatan aktivitas ekonomi pada triwulan I 2017.

Pengelolaan uang Rupiah mencatatkan peningkatan net inflow dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang

disalurkan ke dalam skim kredit modal kerja pada

triwulan I 2017 turun menjadi sebesar 10,97%

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,84%.

Dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang

sebesar 9,32% (yoy), laju kredit modal kerja sektor

UMKM Jawa Tengah masih mencatatkan pertumbuhan

yang lebih tinggi pada triwulan ini. Sementara itu, laju

kredit investasi UMKM Jawa Tengah pada triwulan

laporan menunjukan kondisi yang melambat. Laju

kredit investasi UMKM triwulan I 2017 secara nominal

meningkat, namun secara pangsa tercatat sebesar

21,59% (yoy), atau turun cukup signifikan dari triwulan

IV 2016 yang tercatat sebesar 32,57% (yoy).

Kualitas kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan I

2017 mengalami penurunan untuk setiap jenis

penggunaannya. NPL kredit modal kerja UMKM pada

triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,28%, meningkat

sebesar 3,01%. Sementara itu, NPL kredit investasi

UMKM Jawa Tengah naik menjadi sebesar 3,63%, dari

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Jawa Tengah, laju pertumbuhan penyelesaian transaksi

melalui SKNBI tertahan pada triwulan I 2017. Volume

pembayaran non tunai selama triwulan pelaporan

tercatat sebesar 1.150.393 Data Keuangan Elektronik

(DKE) atau lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 1.202.339 DKE. Pertumbuhan

penyelesaian volume transaksi kliring mengalami

perlambatan sebesar 0,22% (yoy), melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 23,28% (yoy). Nilai nominal perputaran kliring

tumbuh negatif sebesar 8,26% (yoy), berbalik arah

setelah mencatat pertumbuhan sebesar 19,20% (yoy)

pada triwulan IV 2016.

Pertumbuhan triwulan perputaran kliring Jawa Tengah

mengalami kontraksi sebesar 4,32% (qtq) setelah

mengalami peningkatan 8,06% pada triwulan IV 2016

(qtq). Nilai transaksi kliring mengalami penurunan

sebesar 7,40% (qtq) seiring dengan tertahannya

pertumbuhan volume transaksi kliring. Jumlah nilai

transaksi pada triwulan I 2017 sebesar Rp47,76 triliun,

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp51,57 triliun.

Aktivitas transaksi kliring mulai menunjukkan transaksi

yang mendekati pola historis setelah meningkat pasca

implementasi SKNBI Generasi II. Pada triwulan I 2017,

aktivitas kliring meningkat 17,70% (qtq) atau

memproses 1.147.860 DKE dengan nilai Rp52,05

triliun. Nominal transaksi kliring meningkat 20,32%

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan

aktivitas kliring yang signifikan pada triwulan I 2017

didorong oleh implementasi Surat Edaran Bank

Indonesia No. 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015

perihal Batas Nilai Transfer Dana Melalui Sistem Bank

Indonesia - Real Time Gross Settlement dan Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia. Dengan adanya

peraturan tersebut, nilai nominal transfer dana melalui

SKNBI pada 16 November 2015 hingga 30 Juni 2016

tidak dibatasi nilai nominalnya. Sementara transfer

dana melalui RTGS pada periode yang sama memiliki

batas nilai nominal transfer dana di atas Rp500 juta per

transaksi.

Rata-rata harian jumlah transaksi yang dikliringkan

pada triwulan I 2017 sebanyak 18.555 transaksi per

hari, lebih rendah 2,78% (qtq) dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 19.085 transaksi per

hari. Sejalan dengan penurunan volume transaksi, nilai

transaksi yang diproses melalui SKNBI tumbuh negatif

sebesar 5,90% (qtq). Rata-rata nilai transaksi pada

periode pelaporan sebesar Rp770,25 miliar per hari

atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp818,59 miliar per hari.

Pertumbuhan tahunan rata-rata harian perputaran

k l i r ing pada t r iwulan I 2017 menunjukkan

pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya, baik secara volume maupun nilai

transaksi. Pada triwulan laporan volume penyelesaian

transaksi tumbuh negatif sebesar 1,40% (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang

tumbuh sebesar 17,41% (yoy). Sedangkan dari sisi

nominal, pertumbuhan tahunan rata-rata harian

perputaran kliring tercatat tumbuh negatif 9,74%

(yoy), berbalik arah dibandingkan pertumbuhan pada

triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar 13,52% (yoy).

Perlambatan aktivitas penyelesaian transaksi melalui

sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank

Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah pada triwulan laporan, yang salah satunya

ditunjukkan dengan menurunnya indikator rata-rata

91PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Jawa Tengah, laju pertumbuhan penyelesaian transaksi

melalui SKNBI tertahan pada triwulan I 2017. Volume

pembayaran non tunai selama triwulan pelaporan

tercatat sebesar 1.150.393 Data Keuangan Elektronik

(DKE) atau lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 1.202.339 DKE. Pertumbuhan

penyelesaian volume transaksi kliring mengalami

perlambatan sebesar 0,22% (yoy), melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 23,28% (yoy). Nilai nominal perputaran kliring

tumbuh negatif sebesar 8,26% (yoy), berbalik arah

setelah mencatat pertumbuhan sebesar 19,20% (yoy)

pada triwulan IV 2016.

Pertumbuhan triwulan perputaran kliring Jawa Tengah

mengalami kontraksi sebesar 4,32% (qtq) setelah

mengalami peningkatan 8,06% pada triwulan IV 2016

(qtq). Nilai transaksi kliring mengalami penurunan

sebesar 7,40% (qtq) seiring dengan tertahannya

pertumbuhan volume transaksi kliring. Jumlah nilai

transaksi pada triwulan I 2017 sebesar Rp47,76 triliun,

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp51,57 triliun.

Aktivitas transaksi kliring mulai menunjukkan transaksi

yang mendekati pola historis setelah meningkat pasca

implementasi SKNBI Generasi II. Pada triwulan I 2017,

aktivitas kliring meningkat 17,70% (qtq) atau

memproses 1.147.860 DKE dengan nilai Rp52,05

triliun. Nominal transaksi kliring meningkat 20,32%

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan

aktivitas kliring yang signifikan pada triwulan I 2017

didorong oleh implementasi Surat Edaran Bank

Indonesia No. 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015

perihal Batas Nilai Transfer Dana Melalui Sistem Bank

Indonesia - Real Time Gross Settlement dan Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia. Dengan adanya

peraturan tersebut, nilai nominal transfer dana melalui

SKNBI pada 16 November 2015 hingga 30 Juni 2016

tidak dibatasi nilai nominalnya. Sementara transfer

dana melalui RTGS pada periode yang sama memiliki

batas nilai nominal transfer dana di atas Rp500 juta per

transaksi.

Rata-rata harian jumlah transaksi yang dikliringkan

pada triwulan I 2017 sebanyak 18.555 transaksi per

hari, lebih rendah 2,78% (qtq) dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 19.085 transaksi per

hari. Sejalan dengan penurunan volume transaksi, nilai

transaksi yang diproses melalui SKNBI tumbuh negatif

sebesar 5,90% (qtq). Rata-rata nilai transaksi pada

periode pelaporan sebesar Rp770,25 miliar per hari

atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp818,59 miliar per hari.

Pertumbuhan tahunan rata-rata harian perputaran

k l i r ing pada t r iwulan I 2017 menunjukkan

pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya, baik secara volume maupun nilai

transaksi. Pada triwulan laporan volume penyelesaian

transaksi tumbuh negatif sebesar 1,40% (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang

tumbuh sebesar 17,41% (yoy). Sedangkan dari sisi

nominal, pertumbuhan tahunan rata-rata harian

perputaran kliring tercatat tumbuh negatif 9,74%

(yoy), berbalik arah dibandingkan pertumbuhan pada

triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar 13,52% (yoy).

Perlambatan aktivitas penyelesaian transaksi melalui

sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank

Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah pada triwulan laporan, yang salah satunya

ditunjukkan dengan menurunnya indikator rata-rata

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

LEMBARRP MILIAR

VOLUME - SKALA KANANNOMINAL

2005,0

III IV I2016II III IVI II III IV

2012 I 201

RP TRILIUN

Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

SEMARANG SOLO PURWOKERTO TEGAL

Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

30 RP TRILIUN

INFLOW OUTFLOW NET INFLOW/(OUTFLOW)

2012 I 201

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang,

Solo, Purwokerto dan Tegal menunjukkan adanya

peningkatan net inflow dibandingkan triwulan

sebelumnya. Posisi net inflow meningkat 213,36%

(qtq) menjadi Rp8,26 triliun pada triwulan laporan dari

tr iwulan sebelumnya sebesar Rp2,63 tr i l iun.

Pergerakan uang kartal ini sesuai dengan pola

historisnya yang mencatatkan aliran uang masuk yang

signifikan di awal tahun. Uang kartal masuk ke Bank

Indonesia (inflow) menunjukkan pertumbuhan sebesar

25,33% (qtq) dari Rp14,66 triliun menjadi Rp18,38

triliun. Sedangkan aliran uang kartal keluar dari Bank

Indonesia ke perbankan dan masyarakat (outflow)

mengalami penurunan 15,91% (qtq) dari Rp12,03

triliun menjadi Rp10,11 triliun.

Pertumbuhan tahunan net inf low mencatat

pertumbuhan negatif sebesar 29,61% (yoy) apabila

tumbuh negatif sebesar 6,78% (yoy) dengan nilai

sebesar Rp11,74 triliun. Posisi inflow di Jawa Tengah

menunjukkan penurunan sebesar 1,95% (yoy) pada

triwulan laporan. Sementara perkembangan tahunan

posisi outflow tumbuh 44,55% (yoy).

Jika dilihat secara spasial, pola aliran uang kartal melalui

Bank Indonesia Semarang, Solo, dan Purwokerto

menunjukkan pola net inflow, sedangkan Tegal

mencatatkan net outflow pada triwulan I 2017. Net

inflow tertinggi terdapat di Semarang mengingat peran

kota tersebut sebagai kota pusat perekonomian di Jawa

Tengah dengan peran lapangan usaha industri dan

perdagangan yang dominan.

Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas untuk

memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat

dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang

sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

Layanan ini selain dilaksanakan di kantor Bank

Indonesia, namun juga dilaksanakan di luar kantor

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Layanan kas di luar kantor atau yang

disebut dengan kas keliling rutin dilakukan di dalam

kota lokasi Bank Indonesia hingga menjangkau daerah

terpencil. Pada triwulan I 2017, kegiatan kas keliling

dilaksanakan sebanyak 50 kali. Selama kegiatan kas

keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan

uang Rupiah sebesar Rp62,65 miliar yang dilayani oleh

seluruh kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah. Jumlah

Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil dari Survei Penjualan

Eceran (SPE). Pada triwulan I 2017, IPR tercatat sebesar

175,89 lebih rendah 13,71 poin dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 189,60 serta menurun 0,23 poin

dibandingkan triwulan I 2016. Pertumbuhan ini juga

dikonfirmasi oleh dunia usaha yang tercermin dari

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil dari Survei Kegiatan

Dunia Usaha (SKDU) yang berada pada level 14,24%

setelah pada triwulan sebelumnya SBT sebesar

19,46%.

Perputaran kliring terbesar masih didominasi kota

Semarang dan Solo sebagai pusat perekonomian di

Jawa Tengah. Pangsa transaksi kliring terbesar secara

volume dan nominal masih dicatat kota Semarang yaitu

masing-masing sebesar 43,46% dan 41,51%. Daerah

kedua di Jawa Tengah yang mencatatkan pangsa

transaksi kliring tertinggi adalah Solo dengan pangsa

volume sebesar 24,20% dan 27,68% dari sisi nominal.

Secara volume, kota-kota yang memiliki pangsa

perputaran kliring terbesar selanjutnya adalah

Purwokerto, Kudus, dan Tegal. Sementara kota-kota

yang memiliki pangsa perputaran nilai kliring terbesar

adalah Purwokerto, Kudus, dan Pekalongan.

Perputaran kliring di Jawa Tengah pada triwulan

laporan masih didominasi oleh transaksi kliring debit

penyerahan berupa penyerahan cek dan bilyet giro

(BG). Jumlah rata-rata harian penarikan cek dan BG

kosong pada triwulan laporan mengalami peningkatan

dari sisi volume dan nominal dibandingkan triwulan

sebelumnya. Rata-rata cek dan BG kosong yang

dikliringkan per hari pada triwulan laporan sebanyak

207 warkat per hari atau lebih tinggi 2,39% (qtq) dari

triwulan sebelumnya sebanyak 199 warkat per hari.

Sejalan dengan peningkatan volume penarikan cek dan

BG kosong, nilai penarikan cek dan BG kosong

meningkat 5,20% (qtq) menjadi Rp9,01 miliar per hari

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp8,43

miliar per hari.

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE dan SBT SKDU

INDEKS%, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - VOLUMEPERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - NOMINALINDEKS PENJUALAN RIIL - SKALA KANANSALDO BERSIH TERTIMBANG SKDU - SKALA KANAN

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

1,000 RP MILIAR RIBU TRANSAKSI

NOMINAL SKNBI VOLUME - SKALA KANAN

2012 I 201

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman

SEMARANG SOLO PURWOKERTO TEGAL KUDUS PEKALONGAN LAINNYA

RIBU TRANSAKSI

2012 I 201

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman

RP MILIAR

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IVI II III IV

2012 I 201

92 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

LEMBARRP MILIAR

VOLUME - SKALA KANANNOMINAL

2005,0

2012 I 201

RP TRILIUN

Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

30 RP TRILIUN

INFLOW OUTFLOW NET INFLOW/(OUTFLOW)

2012 I 201

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang,

Solo, Purwokerto dan Tegal menunjukkan adanya

peningkatan net inflow dibandingkan triwulan

sebelumnya. Posisi net inflow meningkat 213,36%

(qtq) menjadi Rp8,26 triliun pada triwulan laporan dari

tr iwulan sebelumnya sebesar Rp2,63 tr i l iun.

Pergerakan uang kartal ini sesuai dengan pola

historisnya yang mencatatkan aliran uang masuk yang

signifikan di awal tahun. Uang kartal masuk ke Bank

Indonesia (inflow) menunjukkan pertumbuhan sebesar

25,33% (qtq) dari Rp14,66 triliun menjadi Rp18,38

triliun. Sedangkan aliran uang kartal keluar dari Bank

Indonesia ke perbankan dan masyarakat (outflow)

mengalami penurunan 15,91% (qtq) dari Rp12,03

triliun menjadi Rp10,11 triliun.

Pertumbuhan tahunan net inf low mencatat

pertumbuhan negatif sebesar 29,61% (yoy) apabila

tumbuh negatif sebesar 6,78% (yoy) dengan nilai

sebesar Rp11,74 triliun. Posisi inflow di Jawa Tengah

menunjukkan penurunan sebesar 1,95% (yoy) pada

triwulan laporan. Sementara perkembangan tahunan

posisi outflow tumbuh 44,55% (yoy).

Jika dilihat secara spasial, pola aliran uang kartal melalui

Bank Indonesia Semarang, Solo, dan Purwokerto

menunjukkan pola net inflow, sedangkan Tegal

mencatatkan net outflow pada triwulan I 2017. Net

inflow tertinggi terdapat di Semarang mengingat peran

kota tersebut sebagai kota pusat perekonomian di Jawa

Tengah dengan peran lapangan usaha industri dan

perdagangan yang dominan.

Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas untuk

memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat

dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang

sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

Layanan ini selain dilaksanakan di kantor Bank

Indonesia, namun juga dilaksanakan di luar kantor

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Layanan kas di luar kantor atau yang

disebut dengan kas keliling rutin dilakukan di dalam

kota lokasi Bank Indonesia hingga menjangkau daerah

terpencil. Pada triwulan I 2017, kegiatan kas keliling

dilaksanakan sebanyak 50 kali. Selama kegiatan kas

keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan

uang Rupiah sebesar Rp62,65 miliar yang dilayani oleh

seluruh kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah. Jumlah

Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil dari Survei Penjualan

Eceran (SPE). Pada triwulan I 2017, IPR tercatat sebesar

175,89 lebih rendah 13,71 poin dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 189,60 serta menurun 0,23 poin

dibandingkan triwulan I 2016. Pertumbuhan ini juga

dikonfirmasi oleh dunia usaha yang tercermin dari

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil dari Survei Kegiatan

Dunia Usaha (SKDU) yang berada pada level 14,24%

setelah pada triwulan sebelumnya SBT sebesar

19,46%.

Perputaran kliring terbesar masih didominasi kota

Semarang dan Solo sebagai pusat perekonomian di

Jawa Tengah. Pangsa transaksi kliring terbesar secara

volume dan nominal masih dicatat kota Semarang yaitu

masing-masing sebesar 43,46% dan 41,51%. Daerah

kedua di Jawa Tengah yang mencatatkan pangsa

transaksi kliring tertinggi adalah Solo dengan pangsa

volume sebesar 24,20% dan 27,68% dari sisi nominal.

Secara volume, kota-kota yang memiliki pangsa

perputaran kliring terbesar selanjutnya adalah

Purwokerto, Kudus, dan Tegal. Sementara kota-kota

yang memiliki pangsa perputaran nilai kliring terbesar

adalah Purwokerto, Kudus, dan Pekalongan.

Perputaran kliring di Jawa Tengah pada triwulan

laporan masih didominasi oleh transaksi kliring debit

penyerahan berupa penyerahan cek dan bilyet giro

(BG). Jumlah rata-rata harian penarikan cek dan BG

kosong pada triwulan laporan mengalami peningkatan

dari sisi volume dan nominal dibandingkan triwulan

sebelumnya. Rata-rata cek dan BG kosong yang

dikliringkan per hari pada triwulan laporan sebanyak

207 warkat per hari atau lebih tinggi 2,39% (qtq) dari

triwulan sebelumnya sebanyak 199 warkat per hari.

Sejalan dengan peningkatan volume penarikan cek dan

BG kosong, nilai penarikan cek dan BG kosong

meningkat 5,20% (qtq) menjadi Rp9,01 miliar per hari

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp8,43

miliar per hari.

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE dan SBT SKDU

INDEKS%, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - VOLUMEPERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - NOMINALINDEKS PENJUALAN RIIL - SKALA KANANSALDO BERSIH TERTIMBANG SKDU - SKALA KANAN

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

1,000 RP MILIAR RIBU TRANSAKSI

NOMINAL SKNBI VOLUME - SKALA KANAN

2012 I 201

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman

RIBU TRANSAKSI

2012 I 201

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman

RP MILIAR

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015III IV I

2016II III IVI II III IV

2012 I 201

PEMBELIAN PENJUALAN PERTUMBUHAN TRANSAKSI - SKALA KANAN KUNJUNGAN WISMAN - SKALA KANAN

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVABukan Bank di Jawa Tengah

RP MILIARRP MILIAR %, YOY

USD SGD MYR EUR JPY LAINNYA

2012 I 201

Bank mencapai Rp334,69 miliar atau meningkat

4,95% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp318,89 miliar. Sementara transaksi

penjualan mengalami penurunan sebesar 2,67% (qtq)

menjadi Rp312,44 miliar dari Rp321,01 miliar pada

Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan

penjualan mencatat pertumbuhan positif masing-

masing sebesar 12,36% (yoy) dan 1,12% (yoy). Secara

keseluruhan transaksi penukaran valuta asing

mengalami peningkatan sebesar 6,64% (yoy) atau

mengalami perbaikan dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar

1,55% (yoy). Peningkatan transaksi ini sejalan dengan

meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Jawa

Tengah sebesar 40,85% (yoy). Wisatawan asing yang

berkunjung ke Jawa Tengah melalui Bandara Ahmad

Yani – Semarang maupun Bandara Adi Sumarmo – Solo

pada triwulan laporan tercatat sebesar 7.317

kunjungan, lebih tinggi dibandingkan periode yang

sama tahun lalu sebesar 5.195 kunjungan.

Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar

Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi

pada triwulan I 2017 (40,36%) yang diikuti oleh Dolar

Singapura (SGD, 19,57%), Euro (EUR, 7,09%), Ringgit

Malaysia (MYR, 6,49%), dan Yen Jepang (JPY, 5,17%).

Penggunaan USD masih mendominasi transaksi di Jawa

Tengah seiring dengan peran USD sebagai mata uang

internasional.

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan

nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi,

dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar

valuta asing domestik. Di Jawa Tengah terdapat 28

penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

(KUPVA) Bukan Bank yang memiliki izin dari Bank

Indonesia. Dari jumlah tersebut, 53,58% (15 KUPVA)

terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah,

masing-masing 5 KUPVA di wilayah KPwBI Solo dan

Purwokerto (17,85%) dan 3 KUPVA di wilayah KPwBI

Tegal (10,72%).

Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA

Bukan Bank tersebut pada triwulan pelaporan

mencapai Rp647,13 miliar atau mengalami perbaikan

sebesar 1,13% (qtq) dibandingkan tr iwulan

sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 2,20% (qtq).

Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi,

transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan

Grafik 5.11 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

93,35% 2,47% 2,29% 0,01%

SETORAN BANKKLARIFIKASI BANK KLARIFIKASI MASYARAKATMASYARAKAT

ini meningkat 8,19% (qtq) dibandingkan triwulan IV

2016 serta meningkat hingga 86,97% (yoy)

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kas keliling dapat melayani penukaran uang kepecahan

yang lebih kecil maupun menukarkan uang Rupiah

lusuh menjadi uang Rupiah Layak Edar.

Sebagai upaya mendorong clean money policy, Kantor

Perwakilan Bank Indonesia di Semarang, Solo,

Purwokerto dan Tegal secara rutin melakukan kegiatan

penarikan uang yang lusuh, cacat, sudah dicabut, dan

ditarik dari peredaran, untuk selanjutnya disortir dan

diganti dengan uang rupiah layak edar. Hal tersebut

dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan

meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke

masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar

di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 41,39%

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang

berada di level 39,74%. Peningkatan pemusnahan

uang Rupiah ini seiring dengan peningkatan inflow

pada triwulan I 2017.

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

100.000 50.000 20.000 PECAHAN 10.000<

59,33% 38,04% 1,16% 1,48%

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

LEMBAR

100,000 50,000 20,000 PECAHAN < 10.000

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

NOMINAL KAS KELILING FREKUENSI KAS KELILING - SKALA KANAN

III IV I2016

II III IV I2017

70 RP MILIAR KALI

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

PEMUSNAHAN % PEMUSNAHAN/INFLOW - SKALA KANAN

III IV I2016

II III IV I2017

RP TRILIUN RASIO (%)

Sepanjang triwulan I 2017, jumlah uang palsu yang

ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 5.626 lembar.

Jumlah in i menga lami penurunan 27 ,15%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan

temuan uang palsu sebanyak 7.723 lembar. Sebagai

pusat perekonomian Jawa Tengah, mayoritas uang

palsu ditemukan di Semarang (46,34%).Sementara

pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo

(24,74%), Tegal (18,08%), dan Purwokerto (10,84%).

Secara nominal, uang palsu yang paling banyak

ditemukan dalam pecahan Rp100.000 sebanyak 3.338

lembar (59,33%), diikuti oleh pecahan Rp50.000

sebanyak 2.140 lembar (38,04%). Sedangkan uang

palsu dalam pecahan lainnya memiliki pangsa masing-

masing pecahan kurang dari 2%. Penemuan tersebut

antara lain berasal dari klarifikasi perbankan ke Bank

Indonesia (95,18%), hasil setoran bank (2,29%), serta

setoran masyarakat melalui loket penukaran (2,47%),

serta klarifikasi masyarakat ke Bank Indonesia (0,05%).

PEMBELIAN PENJUALAN PERTUMBUHAN TRANSAKSI - SKALA KANAN KUNJUNGAN WISMAN - SKALA KANAN

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVABukan Bank di Jawa Tengah

RP MILIARRP MILIAR %, YOY

USD SGD MYR EUR JPY LAINNYA

2012 I 201

Bank mencapai Rp334,69 miliar atau meningkat

4,95% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp318,89 miliar. Sementara transaksi

penjualan mengalami penurunan sebesar 2,67% (qtq)

menjadi Rp312,44 miliar dari Rp321,01 miliar pada

Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan

penjualan mencatat pertumbuhan positif masing-

masing sebesar 12,36% (yoy) dan 1,12% (yoy). Secara

keseluruhan transaksi penukaran valuta asing

mengalami peningkatan sebesar 6,64% (yoy) atau

mengalami perbaikan dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar

1,55% (yoy). Peningkatan transaksi ini sejalan dengan

meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Jawa

Tengah sebesar 40,85% (yoy). Wisatawan asing yang

berkunjung ke Jawa Tengah melalui Bandara Ahmad

Yani – Semarang maupun Bandara Adi Sumarmo – Solo

pada triwulan laporan tercatat sebesar 7.317

kunjungan, lebih tinggi dibandingkan periode yang

sama tahun lalu sebesar 5.195 kunjungan.

Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar

Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi

pada triwulan I 2017 (40,36%) yang diikuti oleh Dolar

Singapura (SGD, 19,57%), Euro (EUR, 7,09%), Ringgit

Malaysia (MYR, 6,49%), dan Yen Jepang (JPY, 5,17%).

Penggunaan USD masih mendominasi transaksi di Jawa

Tengah seiring dengan peran USD sebagai mata uang

internasional.

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan

nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi,

dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar

valuta asing domestik. Di Jawa Tengah terdapat 28

penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

(KUPVA) Bukan Bank yang memiliki izin dari Bank

Indonesia. Dari jumlah tersebut, 53,58% (15 KUPVA)

terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah,

masing-masing 5 KUPVA di wilayah KPwBI Solo dan

Purwokerto (17,85%) dan 3 KUPVA di wilayah KPwBI

Tegal (10,72%).

Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA

Bukan Bank tersebut pada triwulan pelaporan

mencapai Rp647,13 miliar atau mengalami perbaikan

sebesar 1,13% (qtq) dibandingkan tr iwulan

sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 2,20% (qtq).

Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi,

transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan

Grafik 5.11 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

93,35% 2,47% 2,29% 0,01%

SETORAN BANKKLARIFIKASI BANK KLARIFIKASI MASYARAKATMASYARAKAT

ini meningkat 8,19% (qtq) dibandingkan triwulan IV

2016 serta meningkat hingga 86,97% (yoy)

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kas keliling dapat melayani penukaran uang kepecahan

yang lebih kecil maupun menukarkan uang Rupiah

lusuh menjadi uang Rupiah Layak Edar.

Sebagai upaya mendorong clean money policy, Kantor

Perwakilan Bank Indonesia di Semarang, Solo,

Purwokerto dan Tegal secara rutin melakukan kegiatan

penarikan uang yang lusuh, cacat, sudah dicabut, dan

ditarik dari peredaran, untuk selanjutnya disortir dan

diganti dengan uang rupiah layak edar. Hal tersebut

dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan

meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke

masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar

di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 41,39%

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang

berada di level 39,74%. Peningkatan pemusnahan

uang Rupiah ini seiring dengan peningkatan inflow

pada triwulan I 2017.

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

100.000 50.000 20.000 PECAHAN 10.000<

59,33% 38,04% 1,16% 1,48%

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

LEMBAR

100,000 50,000 20,000 PECAHAN < 10.000

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

NOMINAL KAS KELILING FREKUENSI KAS KELILING - SKALA KANAN

III IV I2016

II III IV I2017

70 RP MILIAR KALI

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

PEMUSNAHAN % PEMUSNAHAN/INFLOW - SKALA KANAN

III IV I2016

II III IV I2017

RP TRILIUN RASIO (%)

Sepanjang triwulan I 2017, jumlah uang palsu yang

ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 5.626 lembar.

Jumlah in i menga lami penurunan 27 ,15%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan

temuan uang palsu sebanyak 7.723 lembar. Sebagai

pusat perekonomian Jawa Tengah, mayoritas uang

palsu ditemukan di Semarang (46,34%).Sementara

pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo

(24,74%), Tegal (18,08%), dan Purwokerto (10,84%).

Secara nominal, uang palsu yang paling banyak

ditemukan dalam pecahan Rp100.000 sebanyak 3.338

lembar (59,33%), diikuti oleh pecahan Rp50.000

sebanyak 2.140 lembar (38,04%). Sedangkan uang

palsu dalam pecahan lainnya memiliki pangsa masing-

masing pecahan kurang dari 2%. Penemuan tersebut

antara lain berasal dari klarifikasi perbankan ke Bank

Indonesia (95,18%), hasil setoran bank (2,29%), serta

setoran masyarakat melalui loket penukaran (2,47%),

serta klarifikasi masyarakat ke Bank Indonesia (0,05%).

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan I 2017 relatif membaik, tercermin dari membaiknya indikator ketenagakerjaan dan berkurangnya kemiskinan. Namun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami perlambatan.

KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada Februari 2017 mengalami perbaikan,

tercermin dari meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunnya

persentase pengangguran.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2016 mengalami penurunan

Sementara itu, NTP pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Grafik 5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH AGEN RP MILIAR

10 11 12

JUMLAH AGEN LKD JUMLAH TRANSAKSI AGEN LKD

Grafik 5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

KOTA SEMARANG

KOTA SOLO

KAB. BANYUMAS

KOTA TEGAL

KOTA MAGELANG

KAB. CILACAP

KOTA PEKALONGAN

KAB. KUDUS

LAINNYA

27%14%7%7%

3%4%30%

10.000

15.000

20.000

masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat di

daerah terpencil yang belum dilayani jaringan kantor

perbankan melalui penyelenggaraan Layanan

Keuangan Digital (LKD).

Hingga periode pelaporan, terdapat 17.923 agen LKD

mitra perbankan di Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat

91,00% (qtq) dibandingkan jumlah agen LKD pada

triwulan IV 2016 sebesar 9.384 agen LKD. Seiring

dengan peningkatan signifikan pada jumlah agen LKD,

nilai transaksi yang dilayani oleh agen LKD meningkat

6,57% (qtq) menjadi sebesar Rp3,21 triliun. Dari sisi

volume transaksi, jumlah transaksi yang dilakukan oleh

nasabah melalui agen LKD mencapai 2.966.151

transaksi, mengalami penurunan 16,67% (qtq)

Peningkatan jumlah agen dan nilai transaksi pada

triwulan I 2017 merupakan bentuk komitmen

perbankan dalam mendukung penyaluran program-

program bantuan pemerintah. Transaksi melalui agen

LKD mitra perbankan dapat memberikan kesempatan

yang lebih besar kepada masyarakat dalam

mendapatkan layanan keuangan dengan aman dan

biaya ter jangkau. Saat ini masyarakat yang

mendapatkan bantuan sosial berupa Program Keluarga

Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

dapat memanfaatkan bantuan tersebut di agen LKD.

Bank Indonesia aktif melakukan pengawasan dan

memberikan pembinaan kepada KUPVA serta

melakukan upaya persuasif kepada KUPVA yang belum

berizin agar dapat memperoleh izin selambat-

lambatnya tanggal 7 April 2017. Hal tersebut dilakukan

agar dapat mendukung pembentukan iklim sistem

pembayaran yang aman, lancar, efisien, serta

melindungi konsumen. Penyempurnaan peraturan

mengenai penyelenggaraan KUPVA BB diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat

Edaran No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Jaringan kantor bank umum masih terpusat di kota-

kota dengan aktivitas perekonomian yang tinggi di

Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi kota yang paling

banyak dilayani perbankan dengan pangsa jaringan

kantor perbankan sebesar 26,70% terhadap total

jaringan kantor perbankan di Jawa Tengah, disusul Kota

Solo dengan pangsa 13,61%. Sementara pangsa

jaringan kantor bank di kota lainnya kurang dari 10%.

Seiring dengan terbentuknya Strategi Nasional

Keuangan Inklusif melalui Perpres No. 82 Tahun 2016

pada 1 September 2016, Bank Indonesia mendorong

perluasan jangkauan layanan keuangan pada

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan I 2017 relatif membaik, tercermin dari membaiknya indikator ketenagakerjaan dan berkurangnya kemiskinan. Namun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami perlambatan.

KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada Februari 2017 mengalami perbaikan,

tercermin dari meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunnya

persentase pengangguran.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2016 mengalami penurunan

Sementara itu, NTP pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Grafik 5.16 Realitas Jumlah Agen LKD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH AGEN RP MILIAR

10 11 12

JUMLAH AGEN LKD JUMLAH TRANSAKSI AGEN LKD

Grafik 5.15 Sebaran Jaringan Kantor Bank di Jawa Tengah

KOTA SEMARANG

KOTA SOLO

KAB. BANYUMAS

KOTA TEGAL

KOTA MAGELANG

KAB. CILACAP

KOTA PEKALONGAN

KAB. KUDUS

LAINNYA

27%14%7%7%

3%4%30%

10.000

15.000

20.000

masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat di

daerah terpencil yang belum dilayani jaringan kantor

perbankan melalui penyelenggaraan Layanan

Keuangan Digital (LKD).

Hingga periode pelaporan, terdapat 17.923 agen LKD

mitra perbankan di Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat

91,00% (qtq) dibandingkan jumlah agen LKD pada

triwulan IV 2016 sebesar 9.384 agen LKD. Seiring

dengan peningkatan signifikan pada jumlah agen LKD,

nilai transaksi yang dilayani oleh agen LKD meningkat

6,57% (qtq) menjadi sebesar Rp3,21 triliun. Dari sisi

volume transaksi, jumlah transaksi yang dilakukan oleh

nasabah melalui agen LKD mencapai 2.966.151

transaksi, mengalami penurunan 16,67% (qtq)

Peningkatan jumlah agen dan nilai transaksi pada

triwulan I 2017 merupakan bentuk komitmen

perbankan dalam mendukung penyaluran program-

program bantuan pemerintah. Transaksi melalui agen

LKD mitra perbankan dapat memberikan kesempatan

yang lebih besar kepada masyarakat dalam

mendapatkan layanan keuangan dengan aman dan

biaya ter jangkau. Saat ini masyarakat yang

mendapatkan bantuan sosial berupa Program Keluarga

Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

dapat memanfaatkan bantuan tersebut di agen LKD.

Bank Indonesia aktif melakukan pengawasan dan

memberikan pembinaan kepada KUPVA serta

melakukan upaya persuasif kepada KUPVA yang belum

berizin agar dapat memperoleh izin selambat-

lambatnya tanggal 7 April 2017. Hal tersebut dilakukan

agar dapat mendukung pembentukan iklim sistem

pembayaran yang aman, lancar, efisien, serta

melindungi konsumen. Penyempurnaan peraturan

mengenai penyelenggaraan KUPVA BB diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat

Edaran No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Jaringan kantor bank umum masih terpusat di kota-

kota dengan aktivitas perekonomian yang tinggi di

Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi kota yang paling

banyak dilayani perbankan dengan pangsa jaringan

kantor perbankan sebesar 26,70% terhadap total

jaringan kantor perbankan di Jawa Tengah, disusul Kota

Solo dengan pangsa 13,61%. Sementara pangsa

jaringan kantor bank di kota lainnya kurang dari 10%.

Seiring dengan terbentuknya Strategi Nasional

Keuangan Inklusif melalui Perpres No. 82 Tahun 2016

pada 1 September 2016, Bank Indonesia mendorong

perluasan jangkauan layanan keuangan pada

6.1. KetenagakerjaanJumlah penduduk usia produktif sebagai

angkatan kerja relatif stabil pada triwulan

laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya, yaitu dari 17,91 juta orang menjadi

sebanyak 18,20 juta orang atau tumbuh 1,62% (yoy).

Meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja ini lebih

baik dibandingkan dengan Februari 2016 yang

menga lami pe r l ambatan , meng ind ikas i kan

berkurangnya penduduk angkatan kerja pada periode

tersebut.

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah

penduduk yang bekerja pada Februari 2017

sebanyak 17,44 juta orang atau 96% dari total

angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 1,63%

dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak

17,16 juta orang. Sementara itu, sisanya sebesar 4%

atau 0,76 juta merupakan jumlah angkatan kerja yang

tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tidak

berbeda jauh dengan nasional, di mana 95% angkatan

kerja tergolong bekerja sementara 5% merupakan

pengangguran.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada

triwulan laporan juga mengalami peningkatan

lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

Sumber : BPS Jawa Tengah

STATUS PEKERJAN UTAMA

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

PENGANGGURAN

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PARUH WAKTU

*Data diolah dari Sakernas 2013-2017

Februari Agustus Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat

sebesar 69,02%.

Struktur lapangan pekerjaan relatif tidak banyak

mengalami perubahan. Sektor Pertanian masih

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini

mengalami penurunan jumlah pekerja. Pada Februari

2017, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja

sebanyak 4,97 juta orang atau 28,50% dari total

penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini

menurun dibandingkan Februar i 2016 yang

mencatatkan tenaga kerja di sektor Pertanian sebanyak

5,16 juta orang atau 30,07% dari total penduduk

bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha

pertanian mengalami penurunan sebesar 0,19 juta

orang atau 3,68% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan

menurunnya kesejahteraan petani yang tercermin dari

penurunan Nilai Tukar Petani (NTP), terutama untuk

subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Imbal

hasil yang rendah di sektor pertanian menyebabkan

penduduk beralih ke lapangan usaha lainnya yang

memberikan pendapatan lebih baik.

99KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN

6.1. KetenagakerjaanJumlah penduduk usia produktif sebagai

angkatan kerja relatif stabil pada triwulan

laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat

sebelumnya, yaitu dari 17,91 juta orang menjadi

sebanyak 18,20 juta orang atau tumbuh 1,62% (yoy).

Meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja ini lebih

baik dibandingkan dengan Februari 2016 yang

menga lami pe r l ambatan , meng ind ikas i kan

berkurangnya penduduk angkatan kerja pada periode

tersebut.

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah

penduduk yang bekerja pada Februari 2017

sebanyak 17,44 juta orang atau 96% dari total

angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 1,63%

dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak

17,16 juta orang. Sementara itu, sisanya sebesar 4%

atau 0,76 juta merupakan jumlah angkatan kerja yang

tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tidak

berbeda jauh dengan nasional, di mana 95% angkatan

kerja tergolong bekerja sementara 5% merupakan

pengangguran.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada

triwulan laporan juga mengalami peningkatan

lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Jawa Tengah Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

PENGANGGURAN

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PARUH WAKTU

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat

sebesar 69,02%.

Struktur lapangan pekerjaan relatif tidak banyak

mengalami perubahan. Sektor Pertanian masih

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini

mengalami penurunan jumlah pekerja. Pada Februari

2017, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja

sebanyak 4,97 juta orang atau 28,50% dari total

penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini

menurun dibandingkan Februar i 2016 yang

mencatatkan tenaga kerja di sektor Pertanian sebanyak

5,16 juta orang atau 30,07% dari total penduduk

bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha

pertanian mengalami penurunan sebesar 0,19 juta

orang atau 3,68% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan

menurunnya kesejahteraan petani yang tercermin dari

penurunan Nilai Tukar Petani (NTP), terutama untuk

subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Imbal

hasil yang rendah di sektor pertanian menyebabkan

penduduk beralih ke lapangan usaha lainnya yang

memberikan pendapatan lebih baik.

PENDUDUK YANG BEKERJA

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PEKERJA PARUH WAKTU

PEKERJA PENUH

Februari Agustus

Februari

* Data diolah dari Sakernas 2013-2015

Februari Agustus

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

Februari

BERUSAHA SENDIRI

BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI

PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN

BEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN

PEKERJA TAK DIBAYAR

Agustus

Februari

Agustus

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus 2017 (juta orang)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

* Februari - Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang Proyeksi Penduduk yang digunakan pada Februari 2014** Estimasi ketenagakerjaan Februari dan Agustus 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk

Februari

Agustus

Februari

Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah pada periode

laporan yang tercatat sebesar 72,88% merupakan

pekerja berwaktu penuh (full time worker), yaitu

penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas

per minggu. Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu

tidak penuh mengalami penurunan, yaitu dari 4,97 juta

menjadi 4,73 juta orang pada periode yang sama.

Perbaikan kualitas pekerja tercermin dari latar

belakang pendidikan SMP ke atas yang

meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja dengan

tingkat pendidikan SMP pada Februari 2017 tercatat

sebanyak 3,47 orang atau meningkat dibandingkan

Februari 2016 yang tercatat sebanyak 3,28 juta orang.

Begitu pula dengan pekerja dengan latar belakang

SMA Umum dan SMA Kejuruan yang masing-masing

meningkat menjadi 1,97 juta orang dan 1,85 juta

orang; lebih baik dibandingkan periode sama tahun

sebelumnya yang sebesar 1,90 juta orang dan 1,64 juta

orang. Peningkatan juga terjadi untuk pekerja dengan

latar belakang Universitas dengan jumlah 1,12 juta

orang. Perbaikan kualitas ini diharapkan dapat

memenuhi permintaan tenaga kerja pada industri

pengolahan mengingat sejak tahun 2015 terjadi tren

relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa

Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan

tingkat pendidikan SD ke bawah pada Februari 2017

tercatat sebanyak 8,69 juta orang atau menurun

dibandingkan Februari 2016 yang tercatat sebanyak

8,92 juta orang. Hal ini menandakan bahwa

ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan

rendah di Jawa Tengah pada tahun 2017 telah

mengalami penurunan.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

PENDIDIKAN

SD KE BAWAH

SMA UMUM

SMA KEJURUAN

DI/II/III DAN UNIVERSITAS

UNIVERSITAS

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Perkembangan NTP dalam 5 Tahun TerakhirGrafik 6.1

III IV I2016

II III IV88

HORTIKULTURATOTAL TANAMAN PANGAN

PERTANIAN

INDUSTRI

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN

LAINNYA**

Februari

Agustus

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

*Data diolah dari Sakernas 2013-2017** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan

Februari

Agustus

Februari

Lebih jauh, lapangan usaha perdagangan menempati

posisi kedua dengan menyerap 4,12 juta orang atau

23,62% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan

pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 0,24%. Adapun

lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi

ketiga dengan menyerap 3,6 juta orang atau 20,64%

penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja

lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh

11,80% (yoy), berbanding terbalik dengan kondisi di

lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan

jumlah pekerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya

fenomena migrasi tenaga kerja yang dahulu bekerja di

sektor pertanian, saat ini berpindah ke sektor industri

pengolahan. Terlebih, sifat dari tenaga kerja di sektor

pertanian yang berhubungan erat dengan faktor

musim.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2017

adalah kelompok orang yang bekerja sebagai

buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang

yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai

mencapai 6,05 juta orang, lebih tinggi dibandingkan

dengan Februari 2016 yang sebesar 5,89 juta orang.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan

fakta bahwa terjadi peningkatan migrasi pekerja ke

sektor industri pengolahan. Lebih jauh, peningkatan ini

juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di

sektor formal. Pada Februari 2017, jumlah pekerja

sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,64 juta orang

atau 38,10% dari jumlah penduduk yang bekerja.

Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat

dibandingkan dengan Februari 2016 yang tercatat

sebesar 6,43 juta orang. Hal serupa dijumpai pada

jumlah pekerja di sektor informal yang turut mengalami

peningkatan. Pada Februari 2017 pekerja informal

tercatat sebanyak 10,79 juta orang, atau meningkat

sebanyak 10,72 juta orang.

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah

periode yang sama tahun lalu. Jumlah pekerja

berwaktu penuh Jawa Tengah per Februari 2017

tercatat sebanyak 12,71 juta orang atau meningkat

sebanyak 12,19 juta orang. Kondisi ini sejalan dengan

kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2017 yang

tumbuh 5,20% (yoy), lebih baik dibandingkan periode

yang sama pada tahun 2016 yang sebesar 5,08%.

100 KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN

PENDUDUK YANG BEKERJA

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PEKERJA PARUH WAKTU

PEKERJA PENUH

Februari Agustus

Februari

* Data diolah dari Sakernas 2013-2015

Februari Agustus

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

Februari

BERUSAHA SENDIRI

BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI

PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN

BEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN

PEKERJA TAK DIBAYAR

Agustus

Februari

Agustus

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus 2017 (juta orang)

* Februari - Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang Proyeksi Penduduk yang digunakan pada Februari 2014** Estimasi ketenagakerjaan Februari dan Agustus 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk

Februari

Agustus

Februari

Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah pada periode

laporan yang tercatat sebesar 72,88% merupakan

pekerja berwaktu penuh (full time worker), yaitu

penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas

per minggu. Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu

tidak penuh mengalami penurunan, yaitu dari 4,97 juta

menjadi 4,73 juta orang pada periode yang sama.

Perbaikan kualitas pekerja tercermin dari latar

belakang pendidikan SMP ke atas yang

meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja dengan

tingkat pendidikan SMP pada Februari 2017 tercatat

sebanyak 3,47 orang atau meningkat dibandingkan

Februari 2016 yang tercatat sebanyak 3,28 juta orang.

Begitu pula dengan pekerja dengan latar belakang

SMA Umum dan SMA Kejuruan yang masing-masing

meningkat menjadi 1,97 juta orang dan 1,85 juta

orang; lebih baik dibandingkan periode sama tahun

sebelumnya yang sebesar 1,90 juta orang dan 1,64 juta

orang. Peningkatan juga terjadi untuk pekerja dengan

latar belakang Universitas dengan jumlah 1,12 juta

orang. Perbaikan kualitas ini diharapkan dapat

memenuhi permintaan tenaga kerja pada industri

pengolahan mengingat sejak tahun 2015 terjadi tren

relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa

Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan

tingkat pendidikan SD ke bawah pada Februari 2017

tercatat sebanyak 8,69 juta orang atau menurun

dibandingkan Februari 2016 yang tercatat sebanyak

8,92 juta orang. Hal ini menandakan bahwa

ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan

rendah di Jawa Tengah pada tahun 2017 telah

mengalami penurunan.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

PENDIDIKAN

SD KE BAWAH

SMA UMUM

SMA KEJURUAN

DI/II/III DAN UNIVERSITAS

UNIVERSITAS

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Perkembangan NTP dalam 5 Tahun TerakhirGrafik 6.1

III IV I2016

II III IV88

HORTIKULTURATOTAL TANAMAN PANGAN

PERTANIAN

INDUSTRI

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN

LAINNYA**

Februari

Agustus

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

*Data diolah dari Sakernas 2013-2017** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan

Februari

Agustus

Februari

Lebih jauh, lapangan usaha perdagangan menempati

posisi kedua dengan menyerap 4,12 juta orang atau

23,62% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan

pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 0,24%. Adapun

lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi

ketiga dengan menyerap 3,6 juta orang atau 20,64%

penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja

lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh

11,80% (yoy), berbanding terbalik dengan kondisi di

lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan

jumlah pekerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya

fenomena migrasi tenaga kerja yang dahulu bekerja di

sektor pertanian, saat ini berpindah ke sektor industri

pengolahan. Terlebih, sifat dari tenaga kerja di sektor

pertanian yang berhubungan erat dengan faktor

musim.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2017

adalah kelompok orang yang bekerja sebagai

buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang

yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai

mencapai 6,05 juta orang, lebih tinggi dibandingkan

dengan Februari 2016 yang sebesar 5,89 juta orang.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan

fakta bahwa terjadi peningkatan migrasi pekerja ke

sektor industri pengolahan. Lebih jauh, peningkatan ini

juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di

sektor formal. Pada Februari 2017, jumlah pekerja

sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,64 juta orang

atau 38,10% dari jumlah penduduk yang bekerja.

Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat

sebesar 6,43 juta orang. Hal serupa dijumpai pada

jumlah pekerja di sektor informal yang turut mengalami

peningkatan. Pada Februari 2017 pekerja informal

tercatat sebanyak 10,79 juta orang, atau meningkat

sebanyak 10,72 juta orang.

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah

periode yang sama tahun lalu. Jumlah pekerja

berwaktu penuh Jawa Tengah per Februari 2017

tercatat sebanyak 12,71 juta orang atau meningkat

sebanyak 12,19 juta orang. Kondisi ini sejalan dengan

kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2017 yang

tumbuh 5,20% (yoy), lebih baik dibandingkan periode

yang sama pada tahun 2016 yang sebesar 5,08%.

Sumber: BPS Jawa Tengah

NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa TengahGrafik 6.6

HORTIKULTURATOTAL PETERNAKAN TANAMAN PANGANTANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT PERIKANAN

115 INDEKSINDEKS

NILAI TUKAR PETANIINDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

NTP Jawa Tengah dan Komponen PenyusunnyaGrafik 6.5

III IV I2016

II III IV

INDEKS

Indeks yang Dibayar berdasarkan SubsektorGrafik 6.8

INDEKS

Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor Grafik 6.7

TOTAL TANAMAN PANGANTANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

HORTIKULTURAPERIKANAN

PETERNAKAN

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

PETERNAKAN

NTP PDRB KATEGORI PERTANIAN

NTP dengan PDRB Lapangan usaha PertanianGrafik 6.4

8,75% (yoy).

Penurunan NTP Jawa Tengah pada triwulan I 2017

didorong oleh menurunnya penerimaan petani

yang diiringi dengan peningkatan pengeluaran.

Penerimaan yang menurun tercermin dari indeks yang

diterima petani menurun 0,94%; dari 125,45 menjadi

124,27 pada triwulan laporan. Penurunan ini salah

satunya disebabkan oleh musim panen yang

menurunkan harga komoditas pertanian. Penurunan

terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan

sebesar 2,25%, dari 120,41 pada triwulan IV 2016

menjadi 117,70 pada triwulan laporan. Selain itu,

subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor

peternakan juga mengalami penurunan penerimaan.

Adapun subsektor yang mengalami peningkatan

penerimaan adalah subsektor hortikultura dan

subsektor perikanan.

Sebaliknya, pengeluaran petani, yang digambarkan

oleh indeks yang dibayarkan petani meningkat 0,94%;

dari sebelumnya 126,27 menjadi 127,46 pada triwulan

I 2017. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang

dibayar petani mengalami tren peningkatan secara

persisten. Peningkatan pengeluaran terjadi pada

seluruh subsektor. Lebih lanjut, kenaikan terjadi baik

PDRB (RP MILIAR) INDEKS

50000 103

95I II III IV I II

2014 2015

III IV I

II III IV I

Pada triwulan I 2017, petani di Jawa Tengah masih

mengalami def is i t , bahkan lebih dalam

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini

tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa

Tengah yang berada di bawah batas 100, dan

2016. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar

97,50; lebih rendah dibanding triwulan lalu yang

mencapai 99,35. Penurunan NTP ini terjadi di tengah

Angka pengangguran mengalami peningkatan

pada Februari 2017 dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran

pada Februari 2017 tercatat sebanyak 0,76 juta orang,

lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2016 yang

berjumlah 0,75 juta orang. Berdasarkan data tersebut,

Provinsi Jawa Tengah menyumbang 10,84% dari total

angka pengangguran nasional.

Sementara itu, dilihat dari indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), Jawa Tengah

mengalami peningkatan, yaitu dari 4,20% pada

Februari 2016 menjadi 4,15% pada Februari 2017. TPT

Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka

TPT nasional yang sebesar 5,33%. Salah satu faktor

yang tu ru t mendorong penurunan jumlah

pengangguran di Jawa Tengah adalah meningkatnya

lapangan pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi Triwulan I 2017 yang lebih baik dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya.

Membaiknya indikator tenaga kerja ini sejalan

dengan hasil Survei Konsumen. Konsumen

memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah

triwulan I 2017 lebih baik dibandingkan triwulan IV

2016, tercermin dari tingkat keyakinan terhadap

kondisi lapangan kerja saat ini.

Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut

se ja lan dengan peningkatan keyakinan

konsumen terhadap kondisi penghasilan dan

lapangan kerja untuk periode 6 bulan yang akan

datang. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi

penghasilan yang meningkat menjadi 146,2 dari

sebelumnya 144,00 pada triwulan IV 2016. Begitu pula

dengan ekspektasi lapangan kerja yang meningkat

menjadi 133,2 dari sebelumnya 120,00. Hal ini

mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di

triwulan mendatang diperkirakan relatif membaik

dibandingkan triwulan laporan.

6.2. Pengangguran

LAPANGAN KERJAPENGHASILAN

Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grafik 6.3

INDEKS

KEGIATAN USAHA

PESIMIS

OPTIMIS

Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat IniGrafik 6.2

140 INDEKS

PESIMIS

OPTIMIS

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa TengahGrafik 6.6

HORTIKULTURATOTAL PETERNAKAN TANAMAN PANGANTANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT PERIKANAN

115 INDEKSINDEKS

NILAI TUKAR PETANIINDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

NTP Jawa Tengah dan Komponen PenyusunnyaGrafik 6.5

III IV I2016

II III IV

INDEKS

Indeks yang Dibayar berdasarkan SubsektorGrafik 6.8

INDEKS

Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor Grafik 6.7

PETERNAKAN

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

PETERNAKAN

NTP PDRB KATEGORI PERTANIAN

NTP dengan PDRB Lapangan usaha PertanianGrafik 6.4

8,75% (yoy).

Penurunan NTP Jawa Tengah pada triwulan I 2017

didorong oleh menurunnya penerimaan petani

yang diiringi dengan peningkatan pengeluaran.

Penerimaan yang menurun tercermin dari indeks yang

diterima petani menurun 0,94%; dari 125,45 menjadi

124,27 pada triwulan laporan. Penurunan ini salah

satunya disebabkan oleh musim panen yang

menurunkan harga komoditas pertanian. Penurunan

terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan

sebesar 2,25%, dari 120,41 pada triwulan IV 2016

menjadi 117,70 pada triwulan laporan. Selain itu,

subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor

peternakan juga mengalami penurunan penerimaan.

Adapun subsektor yang mengalami peningkatan

penerimaan adalah subsektor hortikultura dan

Sebaliknya, pengeluaran petani, yang digambarkan

oleh indeks yang dibayarkan petani meningkat 0,94%;

dari sebelumnya 126,27 menjadi 127,46 pada triwulan

I 2017. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang

dibayar petani mengalami tren peningkatan secara

persisten. Peningkatan pengeluaran terjadi pada

seluruh subsektor. Lebih lanjut, kenaikan terjadi baik

PDRB (RP MILIAR) INDEKS

50000 103

95I II III IV I II

2014 2015

III IV I

II III IV I

Pada triwulan I 2017, petani di Jawa Tengah masih

mengalami def is i t , bahkan lebih dalam

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini

tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa

Tengah yang berada di bawah batas 100, dan

2016. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar

97,50; lebih rendah dibanding triwulan lalu yang

mencapai 99,35. Penurunan NTP ini terjadi di tengah

Angka pengangguran mengalami peningkatan

pada Februari 2017 dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran

pada Februari 2017 tercatat sebanyak 0,76 juta orang,

lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2016 yang

berjumlah 0,75 juta orang. Berdasarkan data tersebut,

Provinsi Jawa Tengah menyumbang 10,84% dari total

angka pengangguran nasional.

Sementara itu, dilihat dari indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), Jawa Tengah

mengalami peningkatan, yaitu dari 4,20% pada

Februari 2016 menjadi 4,15% pada Februari 2017. TPT

Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka

TPT nasional yang sebesar 5,33%. Salah satu faktor

yang tu ru t mendorong penurunan jumlah

pengangguran di Jawa Tengah adalah meningkatnya

lapangan pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi Triwulan I 2017 yang lebih baik dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya.

Membaiknya indikator tenaga kerja ini sejalan

dengan hasil Survei Konsumen. Konsumen

memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah

triwulan I 2017 lebih baik dibandingkan triwulan IV

2016, tercermin dari tingkat keyakinan terhadap

kondisi lapangan kerja saat ini.

Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut

se ja lan dengan peningkatan keyakinan

konsumen terhadap kondisi penghasilan dan

lapangan kerja untuk periode 6 bulan yang akan

datang. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi

penghasilan yang meningkat menjadi 146,2 dari

sebelumnya 144,00 pada triwulan IV 2016. Begitu pula

dengan ekspektasi lapangan kerja yang meningkat

menjadi 133,2 dari sebelumnya 120,00. Hal ini

mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di

triwulan mendatang diperkirakan relatif membaik

dibandingkan triwulan laporan.

6.2. Pengangguran

Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grafik 6.3

INDEKS

KEGIATAN USAHA

PESIMIS

OPTIMIS

Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat IniGrafik 6.2

140 INDEKS

PESIMIS

OPTIMIS

III IV I2016

II III IV I2017

III IV I2016

II III IV I2017

Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar

3,76% atau setara dengan 102 ribu orang. Hal ini

sejalan dengan Pemprov Jateng yang diturunkan

melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban

pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan

pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii)

mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan

antar instansi dengan optimalisasi pragram atau

anggaran. Sementara di perkotaan, jumlah penduduk

miskin naik sebesar 5% atau setara dengan 89 ribu

orang. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada

September 2016 mencapai 2.614 ribu jiwa sedangkan

di perkotaan mencapai 1.879 ribu jiwa.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah,

angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami

penurunan dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional

pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa, lebih

rendah dibandingkan September 2015 yang sebesar

28,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di tingkat

nasional ini mengalami penurunan sebesar 750 ribu

jiwa atau turun 2,63%. Secara keseluruhan, Provinsi

Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi pada

16,19% dari total penduduk miskin nasional,

meningkat dibandingkan kontribusi pada bulan

September 2015 yang sebesar 15,80%.

7Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan

pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan

dan pedesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan

tahunan sebesar 4,75% dari Rp308,163 per

kapita/bulan pada September 2015 menjadi

Rp322.799 per kapita/bulan pada September 2016.

Sementara itu, garis kemiskinan di daerah pedesaan

juga mengalami kenaikan sebesar 3,93%, dari

Rp310,295 per kapita/bulan pada September 2015

menjadi Rp322,489 per kapita/bulan pada September

2016. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan

desa meningkat 4,34% dari Rp309,314 per

Rp322,748 per kapita/bulan pada September 2016.

Kenaikan garis kemiskinan dapat meningkatkan jumlah

penduduk misk in. Penduduk yang memi l ik i

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis

kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk

miskin. Namun demikian kesejahteraan masyarakat

pada tr iwulan laporan meningkat, sehingga

pengeluaran per kapita masyarakat mampu tumbuh

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis

kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2016, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 69,98,

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar

69,49. Dengan perkembangan tersebut, status

pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih

termasuk dalam kategori sedang (nilai IPM 60 – 70).

Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:a. Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)b. Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)c. Standar Hidup: PNB per kapita

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah. 2011 - September 2016 (Rupiah)

Sumber : BPS, diolah

GARIS KEMISKINAN

KOTA & DESA

2011 Sept 2012Mar 2012

222.430

198.814

209.611

234.799

211.823

222.327

245.817

223.622

233.769

Sept 2013Mar 2013

254.801

235.202

244.161

268.397

256.368

261.881

Mar 2014

279.036

267.991

273.056

Sep 2014

286.014

277.802

281.750

Mar 2015

299.011

296.864

297.851

205.606

179.982

192.435

Sep 2015

308.163

310.295

309.314

Mar 2016

215.269

319.188

317.348

Sep 2015

322.799

322.489

322.748

SUBSEKTOR

TANAMAN PANGAN

HORTIKULTURA

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

PETERNAKAN

PERIKANAN

TOTALSumber : BPS Jawa Tengah

I - 2015 II - 2015 III - 2015

106,68

102,91

103,71

109,24

103,92

104,99

102,83

109,08

106,17

103,09

103,73

104,49

106,87

113,60

109,31

107,00

IV - 2015

106,24

107,76

109,88

109,46

107,95

I - 2016

101,17

107,43

107,97

109,64

111,26

106,05

II - 2016

106.84

111.07

110.44

112.06

106.16

III - 2016

109,76

114,32

113,32

111,87

107,85

107,66

114,35

107,62

113,06

104,44

IV - 2016

107,99

119,03

109,00

106,78

I - 2017

pada pengeluaran petani untuk konsumsi, maupun

untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

(BPPM). Walaupun harga bahan makanan cenderung

menurun, pengeluaran konsumsi lainnya khususnya

untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau;

serta untuk perumahan mengalami peningkatan.

Sementara itu, pengeluaran untuk BPPM meningkat

untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang

modal.

Kemampuan produksi petani pada periode

laporan tercatat mengalami penurunan.

Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai 6Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada

triwulan I 2017 menurun menjadi 104,44 dari 106,78

pada triwulan IV 2016. Perlambatan NTUP pada

triwulan laporan terutama didorong oleh subsektor

tanaman perkebunan rakyat dan subsektor tanaman

pangan yang turun masing-masing menjadi 114,35

dan 94,61 pada triwulan I 2017 dari 119,03 dan 98,17

pada triwulan IV 2016. Adapun subsektor yang

mengalami peningkatan kemampuan produksi adalah

4.506 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

mengalami penurunan secara persentase menjadi

13,19% dari total jumlah penduduk Jawa Tengah, atau

menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu

yaitu 13,32% dari jumlah penduduk. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin yang berada di pedesaan, dari 2.716

ribu jiwa pada September 2015 menjadi 2.614 ribu jiwa

pada September 2016. Berlawanan dengan hal

tersebut, jumlah penduduk miskin yang ada di

perkotaan mengalami peningkatan bila dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu, dari 1.790 ribu

jiwa pada September 2015 menjadi 1.879 ribu pada

September 2016.

Penurunan angka kemiskinan pada September

2016 terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin di daerah pedesaan. Apabila

dibandingkan dengan periode September 2015,

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September

2016 mengalami penurunan dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat

kemiskinan Jawa Tengah per September 2016

sebanyak 4.493 ribu jiwa atau menurun bila

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak

RIBU ORANG

2011 MAR-12 SEP-12 MAR-13 SEP-13 MAR-14 SEP-14 MAR-15 SEP-15

KOTA KOTA+DESADESADESA (%) - SKALA KANAN KOTA (%) - SKALA KANAN KOTA+DESA (%) - SKALA KANAN

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (ribuan orang)

Grafik 6.9.

MAR-16

5SEP-16

jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar

3,76% atau setara dengan 102 ribu orang. Hal ini

sejalan dengan Pemprov Jateng yang diturunkan

melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban

pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan

pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii)

mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan

antar instansi dengan optimalisasi pragram atau

anggaran. Sementara di perkotaan, jumlah penduduk

miskin naik sebesar 5% atau setara dengan 89 ribu

orang. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada

September 2016 mencapai 2.614 ribu jiwa sedangkan

di perkotaan mencapai 1.879 ribu jiwa.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah,

angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami

penurunan dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional

pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa, lebih

rendah dibandingkan September 2015 yang sebesar

28,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di tingkat

nasional ini mengalami penurunan sebesar 750 ribu

jiwa atau turun 2,63%. Secara keseluruhan, Provinsi

Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi pada

16,19% dari total penduduk miskin nasional,

meningkat dibandingkan kontribusi pada bulan

September 2015 yang sebesar 15,80%.

7Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan

pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan

dan pedesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan

tahunan sebesar 4,75% dari Rp308,163 per

Rp322.799 per kapita/bulan pada September 2016.

Sementara itu, garis kemiskinan di daerah pedesaan

juga mengalami kenaikan sebesar 3,93%, dari

Rp310,295 per kapita/bulan pada September 2015

menjadi Rp322,489 per kapita/bulan pada September

2016. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan

desa meningkat 4,34% dari Rp309,314 per

Rp322,748 per kapita/bulan pada September 2016.

Kenaikan garis kemiskinan dapat meningkatkan jumlah

penduduk misk in. Penduduk yang memi l ik i

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis

kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk

miskin. Namun demikian kesejahteraan masyarakat

pada tr iwulan laporan meningkat, sehingga

pengeluaran per kapita masyarakat mampu tumbuh

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis

kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2016, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 69,98,

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar

69,49. Dengan perkembangan tersebut, status

pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih

termasuk dalam kategori sedang (nilai IPM 60 – 70).

Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:a. Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)b. Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)c. Standar Hidup: PNB per kapita

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah. 2011 - September 2016 (Rupiah)

GARIS KEMISKINAN

KOTA & DESA

2011 Sept 2012Mar 2012

222.430

198.814

209.611

234.799

211.823

222.327

245.817

223.622

233.769

Sept 2013Mar 2013

254.801

235.202

244.161

268.397

256.368

261.881

Mar 2014

279.036

267.991

273.056

Sep 2014

286.014

277.802

281.750

Mar 2015

299.011

296.864

297.851

205.606

179.982

192.435

Sep 2015

308.163

310.295

309.314

Mar 2016

215.269

319.188

317.348

Sep 2015

322.799

322.489

322.748

SUBSEKTOR

TANAMAN PANGAN

HORTIKULTURA

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

PETERNAKAN

PERIKANAN

TOTALSumber : BPS Jawa Tengah

I - 2015 II - 2015 III - 2015

106,68

102,91

103,71

109,24

103,92

104,99

102,83

109,08

106,17

103,09

103,73

104,49

106,87

113,60

109,31

107,00

IV - 2015

106,24

107,76

109,88

109,46

107,95

I - 2016

101,17

107,43

107,97

109,64

111,26

106,05

II - 2016

106.84

111.07

110.44

112.06

106.16

III - 2016

109,76

114,32

113,32

111,87

107,85

107,66

114,35

107,62

113,06

104,44

IV - 2016

107,99

119,03

109,00

106,78

I - 2017

pada pengeluaran petani untuk konsumsi, maupun

untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

(BPPM). Walaupun harga bahan makanan cenderung

menurun, pengeluaran konsumsi lainnya khususnya

untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau;

serta untuk perumahan mengalami peningkatan.

Sementara itu, pengeluaran untuk BPPM meningkat

untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang

modal.

Kemampuan produksi petani pada periode

laporan tercatat mengalami penurunan.

Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai 6Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada

triwulan I 2017 menurun menjadi 104,44 dari 106,78

pada triwulan IV 2016. Perlambatan NTUP pada

triwulan laporan terutama didorong oleh subsektor

tanaman perkebunan rakyat dan subsektor tanaman

pangan yang turun masing-masing menjadi 114,35

dan 94,61 pada triwulan I 2017 dari 119,03 dan 98,17

pada triwulan IV 2016. Adapun subsektor yang

mengalami peningkatan kemampuan produksi adalah

4.506 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

mengalami penurunan secara persentase menjadi

13,19% dari total jumlah penduduk Jawa Tengah, atau

menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu

yaitu 13,32% dari jumlah penduduk. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin yang berada di pedesaan, dari 2.716

ribu jiwa pada September 2015 menjadi 2.614 ribu jiwa

pada September 2016. Berlawanan dengan hal

tersebut, jumlah penduduk miskin yang ada di

perkotaan mengalami peningkatan bila dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu, dari 1.790 ribu

jiwa pada September 2015 menjadi 1.879 ribu pada

September 2016.

Penurunan angka kemiskinan pada September

2016 terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin di daerah pedesaan. Apabila

dibandingkan dengan periode September 2015,

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September

2016 mengalami penurunan dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat

kemiskinan Jawa Tengah per September 2016

sebanyak 4.493 ribu jiwa atau menurun bila

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak

RIBU ORANG

2011 MAR-12 SEP-12 MAR-13 SEP-13 MAR-14 SEP-14 MAR-15 SEP-15

KOTA KOTA+DESADESADESA (%) - SKALA KANAN KOTA (%) - SKALA KANAN KOTA+DESA (%) - SKALA KANAN

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (ribuan orang)

Grafik 6.9.

MAR-16

5SEP-16

Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

INDEKS

JAWA TENGAH NASIONAL

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

INDEKS

0,30PERKOTAAN PERDESAAN PERKOTAAN PERDESAAN

SEPTEMBER2015MARET 2016

SEPTEMBER 2016

2011 2012 2013 2014 2015 20162010

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di

Jawa Tengah pada September 2016 mengalami

penurunan. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang

mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila

koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan

sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila

bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada September 2016, Koefisien Gini Jawa Tengah

tercatat sebesar 0,36; lebih rendah dibandingkan

periode tahun sebelumnya yang sebesar 0,38. Hal

in i mengindikas ikan t idak ada peningkatan

ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan

dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah ini lebih

rendah dibandingkan koefisien Gini nasional yang

sebesar 0,39. Dengan kata lain, tingkat pemerataan

pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik

dibandingkan dengan nasional.

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

Pada September 2016, koefisien Gini perkotaaan Jawa

Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan

perdesaan yang sebesar 0,31. Tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga ditemui di

tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional

sebesar 0,41; lebih tinggi dibandingkan perdesaan

yang sebesar 0,32.

KOMPONEN

ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN

PERTUMBUHAN IPM

SATUAN2010

Rp8.992

Rp9.296

Rp9.497

Rp9.618

Rp9.640

Rp9.930

2011 2012 2013 2014 2015

10.153

KESEHATAN

PENGETAHUAN

STANDAR HIDUP LAYAK

PROVINSI

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah*Data diolah dari Sakernas 2013-2015

PERTUMBUHAN IPM (%, YOY)2015 2016

BANTEN

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DI YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

NASIONAL

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan NasionalSumber : BPS Nasional

2011 2012 2013 2014

INDEKS70

2015 2016

Capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah

d ibandingkan dengan nas ional yang sudah

mencatatkan status pembangunan manusia kategori

tinggi (nilai IPM 70 – 80), dengan nilai IPM 70,18;

meningkat dibandingkan IPM tahun 2015 yang sebesar

69,55.

Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM

Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah

setelah Jawa Timur. Di Kawasan Jawa, status

pembangunan manusia Provinsi Banten, DKI Jakarta,

dan DI Yogyakarta berada pada kategori sedang (nilai

IPM 70-78). Sementara itu, status pembangunan

manusia Provinsi Jawa Tengah masih berada pada

kategori sedang, bersama dengan Jawa Barat, dan

Jawa Timur. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan

Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2016.

Namun demikian, pertumbuhan IPM Jawa Tengah

merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di

Kawasan Jawa.

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di

seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun

standar hidup.

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah

memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi

(nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status

pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17

kabupaten/kota memiliki status pembangunan

manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang

memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai

IPM < 60).

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat

tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota

Surakarta. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM

terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten

Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

INDEKS

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

INDEKS

0,30PERKOTAAN PERDESAAN PERKOTAAN PERDESAAN

SEPTEMBER2015MARET 2016

SEPTEMBER 2016

2011 2012 2013 2014 2015 20162010

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di

Jawa Tengah pada September 2016 mengalami

penurunan. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang

mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila

koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan

sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila

bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada September 2016, Koefisien Gini Jawa Tengah

tercatat sebesar 0,36; lebih rendah dibandingkan

periode tahun sebelumnya yang sebesar 0,38. Hal

in i mengindikas ikan t idak ada peningkatan

ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan

dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah ini lebih

rendah dibandingkan koefisien Gini nasional yang

sebesar 0,39. Dengan kata lain, tingkat pemerataan

pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik

dibandingkan dengan nasional.

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

Pada September 2016, koefisien Gini perkotaaan Jawa

Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan

perdesaan yang sebesar 0,31. Tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga ditemui di

tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional

sebesar 0,41; lebih tinggi dibandingkan perdesaan

yang sebesar 0,32.

KOMPONEN

ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN

PERTUMBUHAN IPM

SATUAN2010

Rp8.992

Rp9.296

Rp9.497

Rp9.618

Rp9.640

Rp9.930

2011 2012 2013 2014 2015

10.153

KESEHATAN

PENGETAHUAN

STANDAR HIDUP LAYAK

PROVINSI

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah*Data diolah dari Sakernas 2013-2015

PERTUMBUHAN IPM (%, YOY)2015 2016

BANTEN

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DI YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

NASIONAL

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan NasionalSumber : BPS Nasional

2011 2012 2013 2014

INDEKS70

2015 2016

Capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah

d ibandingkan dengan nas ional yang sudah

mencatatkan status pembangunan manusia kategori

tinggi (nilai IPM 70 – 80), dengan nilai IPM 70,18;

meningkat dibandingkan IPM tahun 2015 yang sebesar

69,55.

Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM

Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah

setelah Jawa Timur. Di Kawasan Jawa, status

pembangunan manusia Provinsi Banten, DKI Jakarta,

dan DI Yogyakarta berada pada kategori sedang (nilai

IPM 70-78). Sementara itu, status pembangunan

manusia Provinsi Jawa Tengah masih berada pada

kategori sedang, bersama dengan Jawa Barat, dan

Jawa Timur. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan

Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2016.

Namun demikian, pertumbuhan IPM Jawa Tengah

merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di

Kawasan Jawa.

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di

seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun

standar hidup.

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah

memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi

(nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status

pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17

kabupaten/kota memiliki status pembangunan

manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang

memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai

IPM < 60).

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat

tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota

Surakarta. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM

terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten

Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2017 diperkirakan mengalami perlambatan diiringi inflasi yang meningkat.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

BABVII

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III 2017 diperkirakan mengalami perlambatan diiringi inflasi yang meningkat.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

BABVII

Pertumbuhan ekonomi d i Jawa Tengah

diperkirakan melambat pada triwulan III 2017.

peningkatan tinggi pada triwulan II 2017, atau periode

Ramadhan dan Lebaran. Walaupun lebih lambat,

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut

diproyeksikan masih berada pada kisaran yang tinggi,

yaitu 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran,

perlambatan terutama bersumber dari konsumsi rumah

tangga dan investasi. Sementara pada sisi lapangan

usaha, perlambatan diperkirakan terjadi pada lapangan

usaha industri pengolahan dan lapangan usaha

perdagangan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah pada 2017 diperkirakan

meningkat dibandingkan 2016. Ekonomi Jawa

Tengah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada

rentang 5,3% - 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,28%.

Perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang

utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan

kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen

pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi

dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam

pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung

percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan

Konsumsi diperkirakan masih menjadi sumber

utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Lebih

rinci, konsumsi tersebut terutama berasal dari konsumsi

rumah tangga dengan pangsa mencapai 60% dari total

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu,

konsumsi pemerintah memberikan sumbangan sekitar

8%, sedangkan konsumsi lembaga non profit yang

melayani rumah tangga (LNPRT) hanya memiliki peran

di bawah 2%. Pada triwulan III 2017, konsumsi dari sisi

swasta, yaitu rumah tangga dan LNPRT mengalami

perlambatan, seiring dengan normalisasi pasca periode

Ramadhan dan Lebaran. Sebaliknya, konsumsi

pemerintah diperkirakan mengalami peningkatan

signifikan.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan

sedikit melambat pada triwulan III 2017. Ramadhan

dan Lebaran yang semakin bergeser menjadi salah satu

faktor utama perlambatan komponen ini. Pada tahun

2016, minggu terakhir Ramadhan dan Lebaran jatuh

pada triwulan III, sementara pada tahun laporan,

PENGELUARAN I II

IVIIIKONSUMSI RUMAH TANGGA

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI

P D R B

TOTAL I II

2016**

IVIII4,51

(9,66)

(3,05)

(12,04)

(12,33)

(1,56)

(7,53)

(18,48)

(3,58)

(25,77)

(74,45)

(3,04)

(16,03)

(0,28)

(26,76)

(34,48)

(1,59)

(12,77)

(7,31)

(12,53)

(10,48)

(18,81)

(0,26)

(1,45)

TOTAL4,57

(1,71)

(2,22)

(14,49)

(13,17)

I IIp IIIp

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank IndonesiaSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

TOTALp4,59

membaik seir ing dengan mulai membaiknya

penerimaan pajak. Selain itu, terjaganya daya beli

masyarakat diperkirakan berdampak pada peningkatan

kinerja konsumsi.

111PROSPEKPEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi d i Jawa Tengah

diperkirakan melambat pada triwulan III 2017.

peningkatan tinggi pada triwulan II 2017, atau periode

Ramadhan dan Lebaran. Walaupun lebih lambat,

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut

diproyeksikan masih berada pada kisaran yang tinggi,

yaitu 5,2%-5,6% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran,

perlambatan terutama bersumber dari konsumsi rumah

tangga dan investasi. Sementara pada sisi lapangan

usaha, perlambatan diperkirakan terjadi pada lapangan

usaha industri pengolahan dan lapangan usaha

perdagangan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah pada 2017 diperkirakan

meningkat dibandingkan 2016. Ekonomi Jawa

Tengah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada

rentang 5,3% - 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,28%.

Perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang

utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan

kegiatan usaha, khususnya ekspor. Komitmen

pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi

dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam

pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung

percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan

Konsumsi diperkirakan masih menjadi sumber

utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Lebih

rinci, konsumsi tersebut terutama berasal dari konsumsi

rumah tangga dengan pangsa mencapai 60% dari total

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu,

konsumsi pemerintah memberikan sumbangan sekitar

8%, sedangkan konsumsi lembaga non profit yang

melayani rumah tangga (LNPRT) hanya memiliki peran

di bawah 2%. Pada triwulan III 2017, konsumsi dari sisi

swasta, yaitu rumah tangga dan LNPRT mengalami

perlambatan, seiring dengan normalisasi pasca periode

Ramadhan dan Lebaran. Sebaliknya, konsumsi

pemerintah diperkirakan mengalami peningkatan

signifikan.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan

sedikit melambat pada triwulan III 2017. Ramadhan

dan Lebaran yang semakin bergeser menjadi salah satu

faktor utama perlambatan komponen ini. Pada tahun

2016, minggu terakhir Ramadhan dan Lebaran jatuh

pada triwulan III, sementara pada tahun laporan,

PENGELUARAN I II

IVIIIKONSUMSI RUMAH TANGGA

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI

P D R B

TOTAL I II

2016**

IVIII4,51

(9,66)

(3,05)

(12,04)

(12,33)

(1,56)

(7,53)

(18,48)

(3,58)

(25,77)

(74,45)

(3,04)

(16,03)

(0,28)

(26,76)

(34,48)

(1,59)

(12,77)

(7,31)

(12,53)

(10,48)

(18,81)

(0,26)

(1,45)

TOTAL4,57

(1,71)

(2,22)

(14,49)

(13,17)

I IIp IIIp

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank IndonesiaSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

TOTALp4,59

membaik seir ing dengan mulai membaiknya

penerimaan pajak. Selain itu, terjaganya daya beli

masyarakat diperkirakan berdampak pada peningkatan

kinerja konsumsi.

PENGELUARAN

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia

INDUSTRI PENGOLAHAN

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN,REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

P D R B

IVIII TOTAL I II

2016**

IVIII4,05

(1,96)

(0,02)

TOTAL2,13

I II TOTAL

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

TOTAL9,42

Lebih lanjut, perlambatan permintaan domestik juga

diperkirakan berdampak pada pertumbuhan lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian diprediksi

tumbuh melambat pada triwulan III 2017. Berdasarkan

hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD),

komoditas beras sebagai penyumbang utama lapangan

usaha pertanian sedang dalam masa tanam pada

periode tersebut. Selain itu, komoditas bawang merah

pun dalam masa tanam. Adapun komoditas yang

mengalami panen pada triwulan III yaitu aneka cabai.

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah

tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi

d iband ingkan tahun 2016 . P en ingka tan

pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha

utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan,

pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan

perbaikan ekonomi global dan domestik, permintaan

terhadap hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan

mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan

kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri

pengolahan. Kondisi cuaca diperkirakan lebih baik

dibandingkan tahun 2015-2016 di mana terjadi El Nino

dan La Nina sehingga dapat lebih kondusif bagi

lapangan usaha pertanian.

Komitmen pemerintah untuk pembangunan

infrastruktur, baik dalam perbaikan logistik, maupun

infrastruktur pendukung pertanian akan mendorong

peningkatan kinerja investasi dan industri dan berujung

pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada sisi

swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan

iklim investasi dan usaha, serta Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang

kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

Selain itu, program tax amnesty yang dicanangkan

pemerintah juga diharapkan sudah mulai memberikan

dampak positif terhadap ekonomi Jawa Tengah.

Tambahan dana yang masuk ke Indonesia diharapkan

dapat menambah likuiditas dan mendorong kegiatan

ekonomi terutama investasi lebih tinggi. Selain itu,

tambahan pendapatan pemerintah juga diharapkan

dapat mendorong konsumsi maupun belanja modal

pemerintah lebih tinggi.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun

2017 antara lain tingkat inflasi yang dapat menahan

daya beli masyarakat. Inflasi pada tahun 2017

diperkirakan meningkat, terutama didorong oleh

kelompok administered prices, seiring dengan tren

kenaikan harga minyak dunia dan reformasi kebijakan

energi.

Hal lain yang juga menjadi tantangan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah

kesesuaian realisasi konsumsi pemerintah dan proyek

infrastruktur. Pada tahun 2016, realisasi proyek

pembangunan pemerintah relatif baik, terlihat dari

realisasi belanja modal pemerintah provinsi yang

sebesar 93,49%, lebih tinggi dari capaian tahun

sebelumnya yang sebesar 87,98%. Namun, adanya

pemotongan anggaran pemerintah menyebabkan

keseluruhan bulan Ramadhan dan Lebaran terdapat

pada triwulan II. Dengan demikian, konsumsi terutama

rumah tangga akan bergeser sehingga terjadi

perlambatan pada triwulan III 2017. Namun demikian,

konsumsi diproyeksikan masih dapat tumbuh pada

level yang cukup tinggi didukung oleh daya beli

masyarakat yang terjaga. Optimisme masyarakat akan

kondisi ekonomi ke depan terlihat dari hasil survei

konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana

indeks ekspektasi konsumen terus berada di atas level

Serupa dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi

LNPRT juga diperkirakan melambat pada triwulan III

2017 sehubungan dengan pergeseran masa Ramadhan

dan Lebaran. Kegiatan sosial yang tahun lalu lebih

banyak dilakukan pada triwulan III, akan bergeser ke

triwulan II pada tahun 2017. Namun, perlambatan

komponen ini tidak memberikan dampak signifikan

secara langsung mengingat pangsanya yang tidak

mencapai 2%.

Berlawanan dengan konsumsi swasta di atas,

pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan

melonjak tinggi pada triwulan III 2017. Hal ini berkaitan

dengan pendapatan pemerintah yang lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016,

pendapatan pemerintah terutama yang berasal dari

pajak mengalami penurunan sehingga pemerintah

melakukan penghematan atau pemotongan anggaran

belanja. Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2016

mengalami kontraksi dalam sebesar 12,53% (yoy).

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan masih

meneruskan tren peningkatan pertumbuhan pada

triwulan III 2017. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

menargetkan investasi baru yang masuk secara

keseluruhan tahun 2017 sebesar Rp41 triliun,

meningkat dibandingkan realisasi pada tahun 2016

yang mencapai Rp38 triliun. Selain itu, dari sisi

pemerintah, percepatan pembangunan infrastruktur

diperkirakan masih terus berlanjut. Beberapa proyek

infrastruktur tersebut diantaranya: (i) Jalan Tol Trans

Jawa, (ii) Double track rel kereta api, (iii) pengembangan

Pelabuhan Tanjung Emas, (iv) pengembangan Bandara

Ahmad Yani, (v) beberapa infrastruktur energi

penunjang industri.

Ekspor Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih tinggi

pada triwulan III 2017. Seiring dengan membaiknya

perekonomian global, ekspor luar negeri diharapkan

mengalami pertumbuhan. Perekonomian Amerika

Serikat diperkirakan mengalami perbaikan, terutama

berasal dari konsumsi yang didukung oleh kondisi

ketenagakerjaan yang membaik. Selain itu, kondisi

ekonomi mitra dagang utama lainnya seperti Eropa

juga berpotensi membaik, terutama pada kinerja

konsumsi dan ekspor. Lebih lanjut, berdasarkan hasil

kegiatan liaison yang dilakukan Bank Indonesia,

permintaan akan produk furnitur cenderung lebih

tinggi pada semester II.

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah

masih ditopang oleh lapangan usaha industri

pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan III

2017, perlambatan pertumbuhan diperkirakan terjadi

pada seluruh lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu

industri pengolahan; pertanian; serta perdagangan.

Lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan

mengalami pertumbuhan yang lebih rendah pada

triwulan III 2017 seiring dengan normalisasi permintaan

domestik pasca periode Ramadhan dan Lebaran.

112 PROSPEKPEREKONOMIAN DAERAH

PENGELUARAN

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia

INDUSTRI PENGOLAHAN

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN,REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

P D R B

IVIII TOTAL I II

2016**

IVIII4,05

(1,96)

(0,02)

TOTAL2,13

I II TOTAL

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

TOTAL9,42

Lebih lanjut, perlambatan permintaan domestik juga

diperkirakan berdampak pada pertumbuhan lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian diprediksi

tumbuh melambat pada triwulan III 2017. Berdasarkan

hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD),

komoditas beras sebagai penyumbang utama lapangan

usaha pertanian sedang dalam masa tanam pada

periode tersebut. Selain itu, komoditas bawang merah

pun dalam masa tanam. Adapun komoditas yang

mengalami panen pada triwulan III yaitu aneka cabai.

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah

tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi

d iband ingkan tahun 2016 . P en ingka tan

pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha

utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan,

pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan

perbaikan ekonomi global dan domestik, permintaan

terhadap hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan

mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan

kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri

pengolahan. Kondisi cuaca diperkirakan lebih baik

dibandingkan tahun 2015-2016 di mana terjadi El Nino

dan La Nina sehingga dapat lebih kondusif bagi

lapangan usaha pertanian.

Komitmen pemerintah untuk pembangunan

infrastruktur, baik dalam perbaikan logistik, maupun

infrastruktur pendukung pertanian akan mendorong

peningkatan kinerja investasi dan industri dan berujung

pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada sisi

swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan

iklim investasi dan usaha, serta Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang

kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

Selain itu, program tax amnesty yang dicanangkan

pemerintah juga diharapkan sudah mulai memberikan

dampak positif terhadap ekonomi Jawa Tengah.

Tambahan dana yang masuk ke Indonesia diharapkan

dapat menambah likuiditas dan mendorong kegiatan

ekonomi terutama investasi lebih tinggi. Selain itu,

tambahan pendapatan pemerintah juga diharapkan

dapat mendorong konsumsi maupun belanja modal

pemerintah lebih tinggi.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun

2017 antara lain tingkat inflasi yang dapat menahan

daya beli masyarakat. Inflasi pada tahun 2017

diperkirakan meningkat, terutama didorong oleh

energi.

Hal lain yang juga menjadi tantangan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah

kesesuaian realisasi konsumsi pemerintah dan proyek

infrastruktur. Pada tahun 2016, realisasi proyek

pembangunan pemerintah relatif baik, terlihat dari

realisasi belanja modal pemerintah provinsi yang

sebesar 93,49%, lebih tinggi dari capaian tahun

sebelumnya yang sebesar 87,98%. Namun, adanya

pemotongan anggaran pemerintah menyebabkan

keseluruhan bulan Ramadhan dan Lebaran terdapat

pada triwulan II. Dengan demikian, konsumsi terutama

rumah tangga akan bergeser sehingga terjadi

perlambatan pada triwulan III 2017. Namun demikian,

konsumsi diproyeksikan masih dapat tumbuh pada

level yang cukup tinggi didukung oleh daya beli

masyarakat yang terjaga. Optimisme masyarakat akan

kondisi ekonomi ke depan terlihat dari hasil survei

konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana

indeks ekspektasi konsumen terus berada di atas level

Serupa dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi

LNPRT juga diperkirakan melambat pada triwulan III

2017 sehubungan dengan pergeseran masa Ramadhan

dan Lebaran. Kegiatan sosial yang tahun lalu lebih

banyak dilakukan pada triwulan III, akan bergeser ke

triwulan II pada tahun 2017. Namun, perlambatan

komponen ini tidak memberikan dampak signifikan

secara langsung mengingat pangsanya yang tidak

mencapai 2%.

Berlawanan dengan konsumsi swasta di atas,

pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan

melonjak tinggi pada triwulan III 2017. Hal ini berkaitan

dengan pendapatan pemerintah yang lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016,

pendapatan pemerintah terutama yang berasal dari

pajak mengalami penurunan sehingga pemerintah

melakukan penghematan atau pemotongan anggaran

belanja. Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2016

mengalami kontraksi dalam sebesar 12,53% (yoy).

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan masih

meneruskan tren peningkatan pertumbuhan pada

triwulan III 2017. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

menargetkan investasi baru yang masuk secara

keseluruhan tahun 2017 sebesar Rp41 triliun,

meningkat dibandingkan realisasi pada tahun 2016

yang mencapai Rp38 triliun. Selain itu, dari sisi

pemerintah, percepatan pembangunan infrastruktur

diperkirakan masih terus berlanjut. Beberapa proyek

infrastruktur tersebut diantaranya: (i) Jalan Tol Trans

Jawa, (ii) Double track rel kereta api, (iii) pengembangan

Pelabuhan Tanjung Emas, (iv) pengembangan Bandara

Ahmad Yani, (v) beberapa infrastruktur energi

penunjang industri.

Ekspor Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih tinggi

pada triwulan III 2017. Seiring dengan membaiknya

perekonomian global, ekspor luar negeri diharapkan

mengalami pertumbuhan. Perekonomian Amerika

Serikat diperkirakan mengalami perbaikan, terutama

berasal dari konsumsi yang didukung oleh kondisi

ketenagakerjaan yang membaik. Selain itu, kondisi

ekonomi mitra dagang utama lainnya seperti Eropa

juga berpotensi membaik, terutama pada kinerja

konsumsi dan ekspor. Lebih lanjut, berdasarkan hasil

kegiatan liaison yang dilakukan Bank Indonesia,

permintaan akan produk furnitur cenderung lebih

tinggi pada semester II.

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah

masih ditopang oleh lapangan usaha industri

pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan III

2017, perlambatan pertumbuhan diperkirakan terjadi

pada seluruh lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu

industri pengolahan; pertanian; serta perdagangan.

Lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan

mengalami pertumbuhan yang lebih rendah pada

triwulan III 2017 seiring dengan normalisasi permintaan

domestik pasca periode Ramadhan dan Lebaran.

jauh, meredanya tekanan ekonomi eksternal dan

prospek positif dari berlanjutnya perbaikan ekonomi

domestik, mengakibatkan ni lai tukar rupiah

diperkirakan cenderung stabil pada triwulan III 2017.

Potensi membaiknya nilai tukar ini selanjutnya

menurunkan tekanan inflasi untuk kelompok inflasi inti

traded.

Namun demikian, penurunan inflasi ini tertahan akibat

tekanan harga yang diperkirakan berasal dari kenaikan

biaya pendidikan sesuai dengan pola musimannya di

triwulan ketiga. Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan

juga diprediksi berasal dari kenaikan harga bahan

bangunan, meliputi semen, batu bata, pasir, dan besi

beton. Hal ini sejalan dengan upaya akselerasi

p e m b a n g u n a n i n f r a s t r u k t u r , t e r u t a m a

pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2017

diperkirakan meningkat. Faktor utama yang

diperkirakan mendorong inflasi terutama berasal dari

energi. Kenaikan juga diperkirakan terjadi untuk

kelompok core di tengah membaiknya daya beli

masyarakat. Sementara itu, inflasi volatile food

diperkirakan relatif terjaga seiring dengan produksi

panen padi dan hortikultura yang diproyeksikan lebih

baik dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan inflasi di tahun 2017 berasal dari

penyesuaian harga komoditas barang yang diatur

pemerintah, terutama untuk kebijakan energi.

Sementara untuk kelompok volatile food, rendahnya

inflasi pada tahun 2016 lalu, diperkirakan akan terus

berlanjut seiring meningkatnya produksi dan

membaiknya upaya pengendalian inflasi. Ke depan,

inflasi akan tetap diarahkan berada pada sasaran inflasi

2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi kebijakan

Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian

inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam

Peningkatan inflasi komoditas administered

prices juga sejalan dengan kenaikan harga minyak

dunia. Pada akhir tahun 2017, U.S. Energy Information

Administration (EIA) memproyeksikan harga minyak

mentah West Texas Intermediate (WTI) sebesar USD

52,54 per barel, meingkat dibandingkan dengan rata-

rata harga pada tahun 2016 yang sebesar USD 43,33

per barel. Peningkatan harga minyak mentah ini

selanjutnya akan berimplikasi pada kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kenaikan Tarif Tenaga

Listrik (TTL). Selain itu, kebijakan pemerintah untuk

memulai pencabutan subsidi listrik untuk 18,7 juta

pelanggan 900 VA sejak 1 Januari 2017 bertahap

selama tiga periode ini juga meningkatkan inflasi dari

kelompok administered prices. Pada kelompok inti, meningkatnya daya beli

masyarakat diperkirakan mendorong kenaikan inflasi.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya

aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli

masyarakat. Dari sisi domestik, upaya pembangunan

Proyeks Inflasi Tahun 2017 Grafik 7.1

p) Angka perkiraan

%, YOY

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia

II2016

III IV I2017

IIp IIIp IVp

Inflasi triwulan III 2017 diperkirakan menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan

ini terjadi di seluruh kelompok, terutama berasal

dari kelompok volatile food dan administered

prices. Inflasi volatile food diperkirakan menurun

seiring normalisasi permintaan pasca Lebaran serta

meningkatnya pasokan untuk komoditas bumbu-

bumbuan. Sementara itu, inflasi administered prices

diperkirakan menurun akibat tidak adanya lagi

penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi selama tiga

kali periode yang telah dilaksanakan hingga

pertengahan tahun 2017.

Laju inflasi kelompok volatile food diperkirakan

lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017

didorong oleh normalisasi harga usai perayaan

Lebaran serta meningkatnya pasokan bumbu-

bumbuan terutama komoditas bawang merah.

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Bawang Merah

Indonesia (ABMI) Kabupaten Brebes, komoditas

bawang merah akan mengalami panen pada Agustus-

September 2017 sesuai dengan pola musimannya.

belanja operasional menurun. kondisi ini menjadi faktor

risiko pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun

Adapun risiko dari eksternal adalah berlanjutnya

perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tingginya

persaingan di pasar global dengan negara yang

memiliki produk ekspor serupa. Selain itu, dengan

pergantian pemerintahan Amerika Serikat, kebijakan

ekonomi negara tersebut dapat mengalami perubahan

sehingga berdampak pada perekonomian Jawa

Tengah, baik terkait pasar keuangan, nilai tukar,

maupun perdagangan.

Menurunnya inflasi pada triwulan III 2017 juga

didukung oleh pasokan beras yang diperkirakan masih

terjaga. Bulog Divre Jawa Tengah menyatakan optimis

penyerapan beras mampu mencapai 602 ribu ton

hingga akhir tahun 2017, mengingat serapan yang baik

pada tahun lalu. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu

realisasi serapan beras 597.738 ton atau tercapai

sekitar 117,38% dari target 505 ribu ton. Pencapaian

beras tersebut membuat Jawa Tengah menjadi satu dari

tujuh daerah yang surplus di Indonesia.

Sementara itu, inflasi kelompok administered

prices relatif menurun seiring dengan tidak

adanya lagi kenaikan tarif listrik untuk golongan

mampu yang menjadi salah satu bagian upaya

reformasi kebijakan energi Pemerintah di tahun

2017. Kenaikan TTL 900 VA nonsubsidi disesuaikan

sebanyak tiga periode, di mana kenaikan terakhir

berlangsung pada Mei 2017. Risiko peningkatan juga

tertahan akibat kebijakan energi pemerintah yang

menunda penyaluran subsidi elpiji 3 kg dengan

menggunakan uang elektronik pada tahun 2018

mendatang.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi risiko

kenaikan dari komoditas energi lainnya pada triwulan III

2017, yakni rencana kebijakan penyesuaian BBM satu

harga. Adapun risiko yang menahan penurunan inflasi

lebih dalam lainnya berasal dari kenaikan tarif angkutan

udara dan kereta api seiring perayaan Idul Adha dan

Tahun Baru Islam pada September 2017.

Adapun inflasi kelompok inti diperkirakan

menurun pada level moderat di tengah

normalisasi permintaan pasca Lebaran. Hal ini

sejalan dengan ekspektasi harga konsumen dan

produsen pada 6 bulan mendatang yang menunjukkan

penurunan. Inflasi untuk komoditas makanan jadi dan

sandang diperkirakan menurun usai Lebaran. Lebih

jauh, meredanya tekanan ekonomi eksternal dan

prospek positif dari berlanjutnya perbaikan ekonomi

domestik, mengakibatkan ni lai tukar rupiah

diperkirakan cenderung stabil pada triwulan III 2017.

Potensi membaiknya nilai tukar ini selanjutnya

menurunkan tekanan inflasi untuk kelompok inflasi inti

traded.

Namun demikian, penurunan inflasi ini tertahan akibat

tekanan harga yang diperkirakan berasal dari kenaikan

biaya pendidikan sesuai dengan pola musimannya di

triwulan ketiga. Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan

juga diprediksi berasal dari kenaikan harga bahan

bangunan, meliputi semen, batu bata, pasir, dan besi

beton. Hal ini sejalan dengan upaya akselerasi

p e m b a n g u n a n i n f r a s t r u k t u r , t e r u t a m a

pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2017

diperkirakan meningkat. Faktor utama yang

diperkirakan mendorong inflasi terutama berasal dari

energi. Kenaikan juga diperkirakan terjadi untuk

kelompok core di tengah membaiknya daya beli

masyarakat. Sementara itu, inflasi volatile food

diperkirakan relatif terjaga seiring dengan produksi

panen padi dan hortikultura yang diproyeksikan lebih

baik dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan inflasi di tahun 2017 berasal dari

penyesuaian harga komoditas barang yang diatur

pemerintah, terutama untuk kebijakan energi.

Sementara untuk kelompok volatile food, rendahnya

inflasi pada tahun 2016 lalu, diperkirakan akan terus

berlanjut seiring meningkatnya produksi dan

membaiknya upaya pengendalian inflasi. Ke depan,

inflasi akan tetap diarahkan berada pada sasaran inflasi

2017, yaitu 4±1% (yoy). Koordinasi kebijakan

Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian

inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam

Peningkatan inflasi komoditas administered

prices juga sejalan dengan kenaikan harga minyak

dunia. Pada akhir tahun 2017, U.S. Energy Information

Administration (EIA) memproyeksikan harga minyak

mentah West Texas Intermediate (WTI) sebesar USD

52,54 per barel, meingkat dibandingkan dengan rata-

rata harga pada tahun 2016 yang sebesar USD 43,33

per barel. Peningkatan harga minyak mentah ini

selanjutnya akan berimplikasi pada kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kenaikan Tarif Tenaga

Listrik (TTL). Selain itu, kebijakan pemerintah untuk

memulai pencabutan subsidi listrik untuk 18,7 juta

pelanggan 900 VA sejak 1 Januari 2017 bertahap

selama tiga periode ini juga meningkatkan inflasi dari

kelompok administered prices. Pada kelompok inti, meningkatnya daya beli

masyarakat diperkirakan mendorong kenaikan inflasi.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya

aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli

masyarakat. Dari sisi domestik, upaya pembangunan

Proyeks Inflasi Tahun 2017 Grafik 7.1

p) Angka perkiraan

%, YOY

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia

II2016

III IV I2017

IIp IIIp IVp

Inflasi triwulan III 2017 diperkirakan menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan

ini terjadi di seluruh kelompok, terutama berasal

dari kelompok volatile food dan administered

prices. Inflasi volatile food diperkirakan menurun

seiring normalisasi permintaan pasca Lebaran serta

meningkatnya pasokan untuk komoditas bumbu-

bumbuan. Sementara itu, inflasi administered prices

diperkirakan menurun akibat tidak adanya lagi

penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi selama tiga

kali periode yang telah dilaksanakan hingga

pertengahan tahun 2017.

Laju inflasi kelompok volatile food diperkirakan

lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017

didorong oleh normalisasi harga usai perayaan

Lebaran serta meningkatnya pasokan bumbu-

bumbuan terutama komoditas bawang merah.

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Bawang Merah

Indonesia (ABMI) Kabupaten Brebes, komoditas

bawang merah akan mengalami panen pada Agustus-

September 2017 sesuai dengan pola musimannya.

belanja operasional menurun. kondisi ini menjadi faktor

risiko pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun

Adapun risiko dari eksternal adalah berlanjutnya

perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tingginya

persaingan di pasar global dengan negara yang

memiliki produk ekspor serupa. Selain itu, dengan

pergantian pemerintahan Amerika Serikat, kebijakan

ekonomi negara tersebut dapat mengalami perubahan

sehingga berdampak pada perekonomian Jawa

Tengah, baik terkait pasar keuangan, nilai tukar,

maupun perdagangan.

Menurunnya inflasi pada triwulan III 2017 juga

didukung oleh pasokan beras yang diperkirakan masih

terjaga. Bulog Divre Jawa Tengah menyatakan optimis

penyerapan beras mampu mencapai 602 ribu ton

hingga akhir tahun 2017, mengingat serapan yang baik

pada tahun lalu. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu

realisasi serapan beras 597.738 ton atau tercapai

sekitar 117,38% dari target 505 ribu ton. Pencapaian

beras tersebut membuat Jawa Tengah menjadi satu dari

tujuh daerah yang surplus di Indonesia.

Sementara itu, inflasi kelompok administered

prices relatif menurun seiring dengan tidak

adanya lagi kenaikan tarif listrik untuk golongan

mampu yang menjadi salah satu bagian upaya

reformasi kebijakan energi Pemerintah di tahun

2017. Kenaikan TTL 900 VA nonsubsidi disesuaikan

sebanyak tiga periode, di mana kenaikan terakhir

berlangsung pada Mei 2017. Risiko peningkatan juga

tertahan akibat kebijakan energi pemerintah yang

menunda penyaluran subsidi elpiji 3 kg dengan

menggunakan uang elektronik pada tahun 2018

mendatang.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi risiko

kenaikan dari komoditas energi lainnya pada triwulan III

2017, yakni rencana kebijakan penyesuaian BBM satu

harga. Adapun risiko yang menahan penurunan inflasi

lebih dalam lainnya berasal dari kenaikan tarif angkutan

udara dan kereta api seiring perayaan Idul Adha dan

Tahun Baru Islam pada September 2017.

Adapun inflasi kelompok inti diperkirakan

menurun pada level moderat di tengah

normalisasi permintaan pasca Lebaran. Hal ini

sejalan dengan ekspektasi harga konsumen dan

produsen pada 6 bulan mendatang yang menunjukkan

penurunan. Inflasi untuk komoditas makanan jadi dan

sandang diperkirakan menurun usai Lebaran. Lebih

Beberapa hal yang dilakukan adalah penggunaan

SiHaTi mobile app Gen III yang mensinergikan informasi

pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah,

operasi pasar, dan sidak lapangan ketika terjadi gejolak

harga di masyarakat. Berbagai upaya tersebut

diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah

tahun 2017 di level yang terkendali.

KELOMPOK

Intensitas hujan yang tinggi diperkirakan mendorong penurunan produksi hortikultura

Keberlanjutan dari program pembangunan infrastruktur pertanian, seperti program 1000 embung dan

bantuan alat mesin pertanian (alsintan)

Kondisi hasil pertanian yang surplus

Optimalisasi pembenahan distribusi logistik pertanian

FAKTOR RISIKO TAHUN 2017

Volatile Food

RISIKO

Kenaikan TTL di tengah penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi

Potensi kenaikan harga TTL dan BBM seiring tren kenaikan harga minyak dunia

Meningkatnya dampak lanjutan dari kenaikan BBM pada tarif angkutan

Peningkatan harga rokok seiring kenaikan cukai.

Administered Price

Core Inflation

Meningkatnya daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi yang membaik.

Kenaikan harga semen di tengah meningkatnya pembangunan infrstruktur pemerintah dan swasta

Dampak lanjutan dari kenaikan TTL, seperti sewa rumah

Kenaikan harga emas internasional

TINGGI

MODERAT

RENDAH

infrastruktur dan konstruksi sektor swasta diperkirakan

akan mendorong kenaikan harga semen dan bahan

baku bangunan lainnya. Selanjutnya, kenaikan harga

yang membaik ini sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi global. Meskipun telah mengalami revisi

pertumbuhan, berdasarkan data IMF, pertumbuhan

ekonomi dunia diperkirakan masih akan tumbuh

membaik, terutama untuk negara AS, Eropa, dan

Jepang yang merupakan mitra dagang utama Provinsi

Jawa Tengah.

Pada kelompok volatile food, inflasi diperkirakan sedikit

meningkat pada level moderat dibandingkan tahun

2016. Meskipun demikian, inflasi kelompok ini relatif

terjaga dan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya di

tengah terjaganya pasokan komoditas strategis yang

diriingi dengan upaya pengendalian inflasi. Pemerintah

memastikan pangan di Indonesia dalam kondisi aman

hingga 2017 yang akan datang. Selain itu, curah hujan

akhir 2016 hingga pertengahan 2017 relatif tinggi

sehingga menunjang produksi petani, di tengah

meningkatnya frekuensi masa panen.

Meskipun demikian, tekanan inflasi yang perlu

diwaspadai berasal dari komoditas hortikultura,

meliputi aneka cabai dan bawang merah. Intensitas

hujan yang lebih tinggi mampu menurunkan kualitas

cabai serta menyebabkan gagal panen. Untuk

mengatasinya, pemerintah senantiasa berupaya untuk

membenahi distibusi logistik pangan. Salah satu

program nasional yang bersinergi dengan TPID Provinsi

Jateng adalah program Aksi Sinergis di Brebes. Sebagai

penghasil bawang merah terbesar nasional, Brebes

akan dijadikan gudang produksi bawang merah

nasional.

Untuk komoditas lainnya, saat ini Bank Indonesia

sedang mengembangkan klaster bawang putih di

delapan kabupaten. Delapan klaster tersebut

diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 ton tiap

satu kali masa tanam. Jumlah tersebut diproyeksikan

dapat memenuhi kebutuhan bawang putih di Jawa

Tengah dan menambah pasokan nasional, sehingga

diharapkan mampu meredam inflasi komoditas

bawang putih, yang mayoritas masih impor dari

Tiongkok dan India.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama

TPID Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan

berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2017.

Beberapa hal yang dilakukan adalah penggunaan

SiHaTi mobile app Gen III yang mensinergikan informasi

pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah,

operasi pasar, dan sidak lapangan ketika terjadi gejolak

harga di masyarakat. Berbagai upaya tersebut

diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah

tahun 2017 di level yang terkendali.

KELOMPOK

Intensitas hujan yang tinggi diperkirakan mendorong penurunan produksi hortikultura

Keberlanjutan dari program pembangunan infrastruktur pertanian, seperti program 1000 embung dan

bantuan alat mesin pertanian (alsintan)

Kondisi hasil pertanian yang surplus

Optimalisasi pembenahan distribusi logistik pertanian

FAKTOR RISIKO TAHUN 2017

Volatile Food

RISIKO

Kenaikan TTL di tengah penyesuaian tarif listrik 900 VA nonsubsidi

Potensi kenaikan harga TTL dan BBM seiring tren kenaikan harga minyak dunia

Meningkatnya dampak lanjutan dari kenaikan BBM pada tarif angkutan

Peningkatan harga rokok seiring kenaikan cukai.

Administered Price

Core Inflation

Meningkatnya daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi yang membaik.

Kenaikan harga semen di tengah meningkatnya pembangunan infrstruktur pemerintah dan swasta

Dampak lanjutan dari kenaikan TTL, seperti sewa rumah

Kenaikan harga emas internasional

TINGGI

MODERAT

RENDAH

infrastruktur dan konstruksi sektor swasta diperkirakan

akan mendorong kenaikan harga semen dan bahan

baku bangunan lainnya. Selanjutnya, kenaikan harga

yang membaik ini sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi global. Meskipun telah mengalami revisi

pertumbuhan, berdasarkan data IMF, pertumbuhan

ekonomi dunia diperkirakan masih akan tumbuh

membaik, terutama untuk negara AS, Eropa, dan

Jepang yang merupakan mitra dagang utama Provinsi

Jawa Tengah.

Pada kelompok volatile food, inflasi diperkirakan sedikit

meningkat pada level moderat dibandingkan tahun

2016. Meskipun demikian, inflasi kelompok ini relatif

terjaga dan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya di

tengah terjaganya pasokan komoditas strategis yang

diriingi dengan upaya pengendalian inflasi. Pemerintah

memastikan pangan di Indonesia dalam kondisi aman

hingga 2017 yang akan datang. Selain itu, curah hujan

akhir 2016 hingga pertengahan 2017 relatif tinggi

sehingga menunjang produksi petani, di tengah

meningkatnya frekuensi masa panen.

Meskipun demikian, tekanan inflasi yang perlu

diwaspadai berasal dari komoditas hortikultura,

meliputi aneka cabai dan bawang merah. Intensitas

hujan yang lebih tinggi mampu menurunkan kualitas

cabai serta menyebabkan gagal panen. Untuk

mengatasinya, pemerintah senantiasa berupaya untuk

membenahi distibusi logistik pangan. Salah satu

program nasional yang bersinergi dengan TPID Provinsi

Jateng adalah program Aksi Sinergis di Brebes. Sebagai

penghasil bawang merah terbesar nasional, Brebes

akan dijadikan gudang produksi bawang merah

nasional.

Untuk komoditas lainnya, saat ini Bank Indonesia

sedang mengembangkan klaster bawang putih di

delapan kabupaten. Delapan klaster tersebut

diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 ton tiap

satu kali masa tanam. Jumlah tersebut diproyeksikan

dapat memenuhi kebutuhan bawang putih di Jawa

Tengah dan menambah pasokan nasional, sehingga

diharapkan mampu meredam inflasi komoditas

bawang putih, yang mayoritas masih impor dari

Tiongkok dan India.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama

TPID Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan

berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2017.

Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun

tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu

terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito .

Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang

dihimpun.

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam

periode tertentu.

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari

netcash outflows bila terjadi cash outflows lebih tinggi dibandingkan cash inflows, dan netcash

inflows bila terjadi sebaliknya.

Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan

penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank,

penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing

aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang

diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit

yang diberikan kepada perorangan.

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran

bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar Dalam Perhatian Khusus

(DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

(ATMR).

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep

ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama

peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu

tertentu.

PDRB Atas Dasar Harga

Konstan

Bank Pemerintah

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Loan to Deposits Ratio (LDR)

Cash Inflows

Cash Outflows

Net Cashflows

Aktiva Produktif

Aktiva Tertimbang Menurut

Resiko (ATMR)

Kualitas Kredit

Capital Adequacy Ratio

Financing to Deposit Ratio

Inflasi

Kliring

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Kontribusi suatu lapangan usaha terhadap total pertumbuhan PDRB.

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan

modal.

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan

pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan

ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100.

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi

ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap

ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas

hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah .

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi

secara keseluruhan.

Besaran yang menunjukan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara

keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap

komoditas tersebut.

Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun

bukan komersil.

Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan

komersil.

Share of Growth

Investasi

Sektor Ekonomi Dominan

Share Effect

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks Kondisi Ekonomi

Indeks Ekspektasi Konsumen

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Indeks Pembangunan

Manusia

Andil Inflasi

Bobot Inflasi

Daftar Istilah

Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu

gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor

perekonomian.

Berlaku

119DAFTAR ISTILAH

Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun

tertentu sebagai dasar perhitungannya.

Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu

terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito .

Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang

dihimpun.

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam

periode tertentu.

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari

netcash outflows bila terjadi cash outflows lebih tinggi dibandingkan cash inflows, dan netcash

inflows bila terjadi sebaliknya.

Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan

penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank,

penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing

aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang

diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit

yang diberikan kepada perorangan.

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran

bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar Dalam Perhatian Khusus

(DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

(ATMR).

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep

ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama

peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu

tertentu.

Konstan

Bank Pemerintah

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Loan to Deposits Ratio (LDR)

Cash Inflows

Cash Outflows

Net Cashflows

Aktiva Produktif

Aktiva Tertimbang Menurut

Resiko (ATMR)

Kualitas Kredit

Capital Adequacy Ratio

Financing to Deposit Ratio

Inflasi

Kliring

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Kontribusi suatu lapangan usaha terhadap total pertumbuhan PDRB.

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan

modal.

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan

pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan

ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100.

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap kondisi

ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukan level keyakinan konsumen terhadap

ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas

hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah .

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi

secara keseluruhan.

Besaran yang menunjukan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara

keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap

komoditas tersebut.

Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun

bukan komersil.

Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan

komersil.

Share of Growth

Investasi

Sektor Ekonomi Dominan

Share Effect

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks Kondisi Ekonomi

Indeks Ekspektasi Konsumen

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Indeks Pembangunan

Manusia

Andil Inflasi

Bobot Inflasi

Daftar Istilah

Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu

gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor

perekonomian.

Berlaku

119DAFTAR ISTILAH

Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya

kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk

kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong

Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan),

sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit Macet

(setelah dikurangi agunan).

Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga

sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank

Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP), terhadap total kredit.

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan

mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah

pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Penyisihan Penghapusan

Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio Non Performing

Loans/Financing (NPLs/Fs)

Rasio Non Performing Loans

(NPLs) – NET

Sistem Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement (BI

Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat

debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank

Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring

lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang

menagani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Kliring Debet

Non Performing

Loans/Financing (NPLs/Ls)

120 DAFTAR ISTILAH

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi … · daftar isi ii suplemen 1 ... perkembangan...

Documents