,1"Sub Bagian Humas Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi 4ali

BaT trost

Ed isi :

Hal :

1glba ta- gFkn[a.zp!;

?

W i

{ibah Tak K njung Cair

De anDatai i Sekda Bali

(Banggar) DJumat (25/9)

RD Badung,emartn men-

MangupuraLantaran k ada kejela-

san soal p airan danahibah, Bad n Anggaran

li Post)- tersendiri, ya{ i berupa(perbup).peraturan bu

"Denganperfu)rbup).ungki-

nan besar bisa . Namun,Badungjuga haperbup. Nanti,

disusundia-

jukankeMe , sedang-

PDI-P ini mendesak agarpersoalan hibah ini ditin-daklanjuti secara r;brius.Pasalnya. hibah diterimadan dimanfaatkan lang-sung oleh masyapakat."Saya ingatkan pejabatBadung jangan pernahmengatakan menyander-akan APBD gara-garahibah. Justru kamfl men-dorong agar hibah ihi bisacair, karena dinikmatilangsung oleh masydrakat.

menyandera APBp," te-gasnya.

Kehadiran an Badungyang dipimpi KoordinatorBanggar I de Sunarta,

kan macet- Komisi II yang jSecara terpi Ketua

mempertan 'a anggotaan Dirga.akui ada

nya pencai hibah.'Ya, Banggar I Ndengan Sek a Provinsi

Yusa juga metiti-k terang soa

sepertinya s h mulai ada

datangi SeBali Cokor

a ProvinsiPemayun.

dari hasil rdinasi kami

lampu hijau; ujar Sunartai konfirmasiyang dimintr

usai menggel

akan menyiapkan pergub(peraturan gubernur),"kata Sunarta.

Dengan lahfirnya pergubtersebut, ia optimis hibahyang selamd ini ngadatakan bisa terehlisasi. Kend-ati demi-kian, Untuk menin-daklanjuti pergub tersebut,Pemkab Badulrg juga harusmembuat pafung hukum

_l

kan perbupnyaprovrnsr, ungDemokrat ini.

han hibah dimenurut Sd

but. Pihaknya ihasil pertemuapihak pemprovtidak ikut macetkurang sigapnya"Secara psikolhibah ini berkhgan janjijanjisebagai anggoucapnya.

Karena itu.

la- Dan tidak benar, kami

verifikasip politisi

ung.'Ya,Provinsi

'is bebantan den-itik kamidewan,"

p olitis i

akan dibuat . Mu-. Seperti diberi{akan,

ada titik telang. Sebab, mengaku sudatrPemprov Bali sudah men- memanggil Sekd

di provinsi. cair," harapnya;Menurutnfa, soal pen- Pascakoordi si dengan

tu, Dirgalangsung

cairan hibah lsudah mulai Sekda Provinsi

Badungcarikan solu{i agar hibah Kompying R. wandikabisa cair. BahNan, pemprov dan jajaran Tir4akan mem n payung Pemerintah

Badung untuklanjuti koordindeSrgan pempi

penemuan dah-mudahan at ini bisa ngadatnya pencpirandana hibah benarlbenarmembuat galau a{ggotaDPRD Badung. Pa$4lnya,bantuan hibah ini lsudahtelanjur dijanjikqln un-tuk digelontorkan ilepadamasyarakat. Dewan Ba-dung pun terus mencaricelah agar bantuan ipi bisacair. Mereka bahkah ber-bondong-bondong {enda-tangi Renon untuk lmintaagar Pemprov membprikansolusi pencairan hibahyang difasilitasi de*an diBadung. Sebab, proposaldari masyarakat, kelom-pok masyarakat, desa danbanjar sudah menumpukmasuk ke meja pemerin-tah, namun uangn;1a takkunjung cair. (kmbS7)

ranh(TAPD)enindak-Banggarv terse-.gin agar. dengantersebut

ra-gara

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Sali

BaI i trost

Edisi

Hal

: sbfu,ze *+tat6.?A$3

ffisus Pengpt'u[<an-

di Kawasan PeqpurlaR Henog

KeJ aksnan

Tunggu KeJ e{asan SIKKDenpasar (Bali Post) -

Adanya dlgaan penyimpangan dalampengerukan di kawasal pelabulian Benoa,,

$r.aSsgartan dari 0.". pirii ""Tii# np z

Pl_tl,ill,_lingga kini belum "a" t"i"t""r".

royek

:l-lt faga terdqngar. Bahk"rr, s"j.,*-tih saksrm?n9udah

:::l1r^ 9ji1j1i,[gterangan.' H anvr, p""yu yang

November 2008, AditunaKeruktama mulai pekefiaantersebut. Sayangnya, suratpemberitahuan tersebut tidakdisertai lamlirap dokumenSurat Perintah Keria (SpK)dari Nlenteri Pariwisata. Ken-dala legalitas dalam adhin-istrasi inilah yang kemqdianmenjadi pemicu terhendinvaproyek tersebut. I "

. Saat itu. pihak Adpel nilem-berikan izin. Tetapi de4gancatatan, PT Adiguna Kenuk-tama harus menverahkanSPK dari Menteri Pariwisatasesuai waktu yang ditentukan.Ternyata. SPKyane dim-inta oleh Adpel Benoi tidakbisa dipenuhi oleh pihail pTAdiguna Keruktama. KelahAdpel Benoa saat itu, Wh"urtSujatika K., kemudjan Ufisu-rat meminta penegasan,SPKMenteri kepada PT AdigunaKeruktama melaui surat fang-gal 8 Januari 2009 dengaqtoleransi sampai 22 Janiati2009.

Ternyata. sampai dea{,lineyang diberikan Adpel Bqnoa,PT Adiguna Keruktama frdakmenyerahkan SPK Menteriyang diminta. Pihak AdpelBenoa kemudian memerin-tahkan untuk menghentikankegiatan pengerukan melaluisurat tertanggal 22 Janirari2009 dan memberi wdktuseminggu untuk meminflah-kan,s6mua peralatan, ditarikdari Iokasi proyek. Terhadapketidakberesan proyek inilahKejari Denpasar melakukanpengusutan yang baru dalamtahap puldata dan pulb$et(kmb37)

|

yang konon dananya sudah "ui"

ii",;lsa belusenrngga kasus tersebut menjadi bidikankejaksaan.

-- Informasi teranyar. pihakKejaksaan Negeii (Kejari)IJenpasar s,edang menungguSeJelasa_n $urat Izin KerjaKeruk ISIKIO. Pasatnya. SIIfuitu dikabarkan hinegi saat inibelum -dil<elt'qrkan. sehinggakontraktor belum bisa beke-ri"a.Kas-i Intel Kejari DenpasarSyahrir Sagir belum lama inimengatakan, soal SIKK inibelum ada kejelasan. pihak Ke-menterian Perhubunsan belummengeluarkan izinlersebut.sehingga kontraktor yang te-

lah menang lelang belum hisamelakuk-an p_ekerjaanny2. lf,.il

Atas kondisi itulah, kasuitersebrtt kini seakan naik_turun. apakah masuk pidanaKorupsr. atau masuh ranahhulum perdata; administrasile.q?la dan penyimpanganKebrJakan lalnnya. Syahir men_gatakan, pihaknya masih terusmendalami semua data yangada. Namun. denedn tidafdikeluarkannya SIKK, patutgJduga ada penyimpangan.Namu.i. pendalaman masih

Administratoi(Adpel) 8e,noa t,

itar Rp 20 iliar

berkutat tentang knegara. Apalagijndiiada mengarah ke sa

royekjalanarat

atauktor

erjaanpihakikan

yangproyeki akh-Proyekbuhan

taanrmef-

'agarnnya

.PTme-

mun kami masfiapa SIKKitu dikeluartidak? Padahal hosudah ada. iaminarisudah disetor. malaPelindo sudah memdana awal pekerjaanRp 7 miliar. Kami magawasinya," samb

Sementara datberhasil terkumpul,pengerukan dimulir tahun 2008 lalu.pengerukan di PelBenoa ini adalah o,alur labuh pelabuhan.

clhna sekitar Rp 21 mi-alur labul yang dala

intah pusat melalui nte-rian Pariwisata ll

hanya delapan meter rukhingga menjadi 11Adiguna Keruktama

na{gkan proyekBerbekal surat

huan mulai kerjarrr uuftLa-ri pihakabuhanngg4 7

Sub Bagian dan Tata Usaha BPI( RI Perwal<ilan Provinsi BaliHumas

Bal:i Post

Edisi

Hal

: AaLW,,U-, k?QAb6 Zc,tS

,t6

W

Rp 46,9],lTriliunTabanan (Bali Post) -

Pemerintah berkomitmenuntuk meningkatkan alokasidana desa hingga mencapai10% dari dana transfer kedaerah. Peningkatan alokasidana desa tersebut akan dilaku-kan secara bertahap. Tahun2016, anggaran dana desa akanditingkatkan menjadi Rp 46,9triliun ata.u 6,4Yo dari transferke daerah. Seperti diketahuitahun anggaran 2015, pemer-intah telah mengalokasikandana desa Rp 20,76 triliun atau3,23% dati transfer ke daerah.Selanjutnya, tahun 2017 danades.r direncanakan mencapai10% dari transfer ke daerah."Derrgan jumlah anggaran itu,nan;inya rata-rata per desaakar' mendapatkan dana desasskil:ar Rp 1 miliar,'l beberMentBri Keuangan BambangBrodlonegoro saat sosialisasidana desa di Tabanan, Jumat

desa ditingkatkancapai 107o dan setia

masan para kepala {esa dalammengelola dana desaf yang nom-inalnya Bangat ting$i, Menkeumengatdkan, semesfinya tidakperlu'ada kekhaw{tiran lagikarena sudah kerap dilakukqppelatihan dan pendampingarr."Format yang sederhana Fntqkmemastikan bahwa dana ddsatidak serumit yang, dibayaiig-kan. Jadi kita budtkan drafsederhana, pendam$ingan danpelatihan," jelasnya.

Ancaman pidana itu mun-ctrl, jika membuat pelanggaranyang bersifat pidana. Sekarangada pembagian yang tegasmelalui UU administrasi pe-merintahan yang monyatakanbahwa kalau kesalahannya soaladministrasi bukan termasukpYelqnggaran pidana. "Jadiharrls dibedakan mafra yang si-fatnya ketidaklengkppan ataukesalahan administrusi dengan

perolph rata-ratamenurut Menkeu,kan pengeirdalianjumlah desa. Pasalyang ada setidakhyjadi penlpbabarl jDalam Furun wdksetidaknya sudah'hanhingga 661 desa.ir tahun 2014 j74.093, namun ditahun 2015 telahdesa hingga sekgra74.754 desa," pu

Tidak hanya tenkatan alokasi danadepan, Menkeu jdgaan agar aparatur pe

[at[-tahan

desa menggunakansesuai dengan peru

desa iniyang

telah diranca lumnya.Jangan sampai perjalan-an dana desa ini narmenambah jumlahgatis (lapas - red).

justruni rumah tindak pidana yang dilakukan

secara sengajal' pungkasnya.(kgb28)

ITerkait masih q-!"tg-

men-mem-

1 miliar,dilaku-

mbahandari data

ter.'lali desa.terakhir,

Lmba-iakh-

hanyahan

mbah661menjadi'4.

pening-ditahun

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi\J,

Bali Post

Edisi

Hal I

Pasar Seni GeoparkMulai RusakBangli (Bali Post) -

Mesk! tergolong bangunan baru. namun se-jumlah bagian bangunin Paqar Seni Geoparksudah mulai mengalami kenrdakan. Kerusikanterjadi pada bagian plafon dhn toilet. Untukterjadi pada bagian plafon dlan toilet. Untukmemperbaiki semua kerusakdn tersebut. pem-kab Bangli menggelontor dana hp 1Bb iuta dalamAPBD Perubahan tahun ini. |.Jantinya setelahproses perbaikan rampung.g_kan q_e_lakukan pengiiian

1:

Pemkabdi lantai

II dan III pasar seiem"pat. ' IDitemui Jum at \2b19) kema*in, Kepala Dinas

P.erindustrian danBangli,. Nengah Sud_ibia r$"r.ui t;;;;6'^bagian bangunan di lantai lf'd"r, fff [a"vlf.yang rusak. Kendati di lantai b*nsunan terGe"buthingga saat ini belumMenurut Sudibya, rusaknya bagian dilantai atas.tersebut q1sgb;lk+ karena b^&;nan itu cuthp hma tidak dimdnfar

Pasar Seni Geopark dibanzuil ."*"u bertahaosejak 2011 lalu. Dia mensurlekankan untuimemperbaiki semua kerusakaAPBD Perubahan' tahun inimenyiapkan dana Rp 13b jrsekaligus akan dipergunaibagran depan pasai. Setetahbaikan selesai, barulah akar

per-

sian pedagang.pengr-

Pada lantai II rencananya {tan digunakanuntuk menampung pedaGeopark. Sementari pada

3 sovenir khasai III disiapkan

untuk me_nampung pedagan[Geopark. Sementara pada lanthuntuk tempat kerajinan yang dihasilkan d;;i *-tiap kecamatan. "Setelah it;balruhh dilrilka;pengisian pedagang, " jelas4

Dana tersebut

Sub Bagian Hurnas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi

Bal i trost

Edisi

Hal

: *bfu, zA @+znb) zclt.L

f ati

Perbaikan Jellian di Desa

P enggunaan ADD Terke ndalaKewen{nganDenpasar (Bali Post) - masih ragu-ragu. ':p.erbaika-n cairandilakutur"u{"ul"rtahap.Kucuran dana ke desa vang jalan. mesiipu"-ua,, 4i ,iil;;;ir g"[k";""J"[-i.4.p pertamasemakin banvak, ternvata [ida[ desa tersebu'i, tia"r uii* aTr.l]r- padaJuli2015, semrfadesasudahbisadimanfaatkansecaiaoptimal. tan ka"Lna tffi-+;{it U mendapatkannya. Besarnya, 40Masalahnya, ada beberap-a item *"nuni.tt pemerint{h itt;";h. persendaritotal_das,..yangakanvang tidak bisa menggunakan Demikilan r.".t^,.llr;qi;";;it; d_iterima masiqg-nasing desa.dana desa. seperri oerb.aikan pura, juga iia"r u*r:'i:!i;;;:- Kr;i;T;";;;T;'g., n"o.". p"r,-jalan, bantuan Ye tempat ibad_ah. ' MlGiti"dari masal"t 'irri. cairan tahap kedua.lserta infrastruktur yang sudah p-a"a_*i'kil rakyat inl .""r"i"i.

_ - Kepala Badan pemberdayaanmenjadi kewenansan pemerintah eksekutif ."-g"ru -4";;I;" ruu.yir.[.tJurrF"n"r*tahDesadaerah dan pusat.I{arena kendara p"-u^ei^" kl"we'u4ga; t;& (BpriIDiD;;;;"" i.yra" Merta-kewenangan ini, membuat aparat lit""g."ioiut F";;;i:;;iri"sd j,aya, mengakui proees penca*an*Hlgfn'":"j*"?if, flf.*- n:gjik5 :,lr*r.f .y+;r;;; fi; ;#;T;i ptrr"_u *,,a"nkal4pFfi dana desa (ADD). a;;;"h;G;aii-rii "i"ift;l;. ffi;ffi1 ffi?,""'#r_#JH:lKofixhi ini menjadi perhatian Widiada juga menyargnku" ugu. mendapat sekitar Rp 300 juta.jajararTDPRD-Denpasar'sJqgli gparat deJu *"titgl"i."-1i, pu""ui-rurr-a-".ru aq"u tersebutyang disampaikan anggota OPnnflenpasar A.A. Ngurah GedeWidiada, Wayan Waika, A.A. AlitPutra, dan Made Setiadi di kan-tornya, Jumat (2519) kemarin.

Widiada dan Warka melihat,mgsrh banyak dana desa yangtidak bisa dimanfaatkan karenibeberapa jenis pekerjaan yanghendak dilakukan tidak bisiditangani. Seperti memperbaikijalan yang ada di desa, aparat

buk mengurai tersebut.

'padaAPBD

pai Rp 69.708.008,9ad,70. pen-

Kare-na dengan pr-,la ini, keraguanuntuk memanfaatkarr ldana desabisa tertanggulangi.

i

Seperti diberitakad sebelum-nya, ADD yang diluclurkan pe-nya, AI,L, yangmerintah Kota2015 ini cukup besar. Phda APBDtelah dirancang dana ddsa menca-

Sub Bagian

WHumas dan Tata Usaha BPK iRl Perwal<ilan Provindi Bali

Bal trosti

Tangkal Kesan Kecem$uruan

I(ucuran Dana Desa

Diharapkan RpalistisSingaraja (BaIi Post) -

Kebijs kan psmerintah pusatyang memberikan jatah alokasidana desa (ADD) untuk seluruhdesa di Indonesia, mendaPatperhatian serius kalangan ang-eota DPR-RI. Dewan Pusatmeminta agar pembagian kuedana desa ini sesuai kondisiriil kemampuan keuangan dikabuaten/kota. Pasalnya, daripembagian jatah dana desa itumasih dijumpai adanya kabu-paten "kaya" mendapat kucurandana desa yang relatif besar.Bahkan melebihi dari jatahyang diterima kabupaten/kotayang memiliki kemampuankeuangan rendah.

Hal itu diungkapkan ang-gota Komisi)(I DPR-RI I GustiAgung Rai Wirajaya saat so-sialisasi kebijakan dana desadi Lovina, Jumat (2519) ke-marin. Sosialisasi ini dihadhiMenter Keuangan (Menku) RIBambang P.S. Brodjonegoro.Hadir pula Bupati Putu AgusSuradnyana, Wakil Bupatidr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG.,Ketua DPRD Gede Supriatnadan ratusan perbekel desaserta pimpinan SKPD lingkupPemkab Buleleng.

Lebih jauhAgune Rai men'gatakan, dari pembahasan ang'garan APBN pihaknya selakuwakil rakyat Bali, selalu meng'ingatkan pemerintah pusatagar pembagian jatah danadesa ini agar dilakukan sesuaikondisi keuangan di kabupaten/kota itu sendiri. Namun setelahpemerintah mulai mengucur-kan jatah dana desa tersebut,pihaknya menemukan faktakalau banyak kabupatenftotadi Indonesia yang tergolongkaya -- (kema m puan keuangandaerahnya -- mendapatkankucuran dana desayang nilain-va relatifbesar. Jika kondisi ini

bisa saja akan men-imbulkan kecemburuan darikabupatenftota di Indonesia.Hanrsnya, jatah anggaran danadesa ini dilakukan secara real-istis berdasarkan kemamPuankeuangan di daerah/kota ber-sangkutan. Dengan demilian,

kemampugn keuangan kabu-paten/kot{ yang rendah oto-matis akarllmendapatkan danayang lebih {inggi dibandingkankabupaten/kota yang kaya darisegi posttu APBD-nya. "Kalaubisa kabupaten/kota yang su-dah gemukjatah dana desanyaitu dievaluasi kembali. Tblongkabupaten yang lemah dariseg APBD-nya seperti Bulelengagar bisa mendapatjatah danadesa lebih. sehingga pembangu-nan infrastruktur di pedesaanbisa lebih optimal," katanya.

Selain rnenyoroti jatah Pem-bagian dana desa, Agung Raijuga mengaku waswas kalauke depan banyak aparat desayang bisa saja terseret ka-sus hukum. Alasannya, tele-dor mencermati regulasi yangmengatur masalah pengelo-laan dana desa. Di sampingitu, kecerobohan dalam haladministrasi keuangan jugaberpotensi menimbulkan per-masalahan oleh aparat di desayang menerima dana desa daripemerintah. Jangan sampai halitu terj:rdi. Agnng Rai denganlantang meny'uarakan kepadapemerintah agar aparat desaini didampin$ t€naga khususyang memiJiki kemampuan da-Lam hal pengelolaan keuangan.Selain itu, peran pengawasandan kontrol oleh Badan Pe-meriksa Keuangan (BPIO danBadan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP)diharapkan dilakukan lebihketat, sehingga potensi aparatdesa melakukan pelanggarandapat diantisipasi sejak dini.Aparat itu tidak sampai beru-jung pada kasus hukum. "Sayaminta diawasi sebaik-baiknya.Kasihan perbekel ini terseretkasus hukum gara-gara kesala-han administrasi atau karenatidak faham regulasinya, seh-ingga akibat mengelola danadesa justrtr menyeret ke mejahijau," imbuh Agung Rai.

Menkeu Bambang P.S.Brodjonegoro mengatakan,pemberian jatah dana desa initidak ada berdasarkan indika-tor kemarnp ugl!"gg!g3"_

Edisi

Hal tl

J,,ProvinsiRl Perwal<ilanSub Bagian Hurnas dan Tata Usaha BPK

trost)l', ::)l^"il"l.'rl

ffi+ Bari

*.nhut7n -

SOSIALISASI - Menteri Keuongan RI P. S. Brod,j onego ro (teng an, Buleleng, Jumot (25/9)buka sosialisasi kebijakan d.ana d'eso d.i

APBD kabupaten/kota itusendiri. Alokasi dana desa inidikucurkan sesuai kewajibanpemerintah pusat kepada se-luruh desa di Indonesia. Untuk .

mendorong dana desa dariAPBN, kabupaten/kota wajibmemberikan dana pendamp-ing. Dana itu disesuaikan

dengankemampuardi daerah masin

wajib diberikan dana oleh

Dana pendamping-masing.ariAPBD

pemerintah pusat.dana pendamping <j

.n adaAPBD

tersebut, secara is akan masrng-masrng. Ikota APBD-nya I

memberikan dana

ten/memunculkan kabupat- akanen/kota yang kayadana desa besar. ' k ada besar, sehingga dana desanya

kelihatan besar pulan" tegas-nya. (kmb38)

I

membedakankaya atau tidak. .ua desa

2

Edisi

Hal

| &LLJ,"A *p{ze[d Lolt

-r-t-

tl