k-1-2-3-proses kebijakan publik dalam perpajakan 13 10 2015

of 47 /47
Demokrasi, Pembangunan dan Perpajakan Perpajakan dan pembangunan bangsa

Author: evelyn

Post on 04-Jan-2016

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proses Kebijakan Publik Dalam Perpajakan

TRANSCRIPT

  • Demokrasi, Pembangunan dan

    Perpajakan

    Perpajakan dan pembangunan

    bangsa

  • Pengertian Demokrasi

    Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem

    pemerintahan suatu negara sebagai upaya

    mewujudkan kedaulatan rakyat

    (kekuasaan warga negara) atas negara untuk

    dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

  • Pilar Demokrasi: Prinsip Trias Politica

    Eksekutif Yudikatif legislatif

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

    3 (Tiga)Jenis Lembaga Negara yang

    Independen, sejajar. Kesejajaran &

    Independensi untuk saling mengawasi dan

    mengontrol: Prinsip Checks and Balances

  • Demokrasi menempati posisi vital dalamkaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara

    (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias

    politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari

    rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan

    kemakmuran rakyat. Prinsip semacamtrias politica ini

    menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika

    fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah

    (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu

    untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab,

    bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali

    menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi

    manusia.

  • Proses Kebijakan Publik

    Dalam PerpajakanK-2-3

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Contents: Proses kebijakan publik

    dalam Perpajakan

    Paradigma Kebijakan Publik

    Karakteristik Kebijakan Publik

    Perbedaan Sektor Publik dan Profit

    Kebijakan Sebagai Suatu Konsep

    Pemahaman Administrasi Publik

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • APA ITU ADMINISTRASI PUBLIK

    Penyelenggaraan semua kepentingan publik dan masalah publik (public interest dan public affairs) yang ada pada suatu

    negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik. Seperti diungkapkan oleh Caiden (1982),

    administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (administration for the public affairs) (Caiden,1982:7) oleh

    penyelenggara negara

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

    Akuntabilitas Publik

    Sektor Publik (Public Sektor)

    Barang Publik (Public Goods)

    Opini Publik (Public Opinion)

    Kepentingan Publik (Public Interest)

    PUBLIK

    KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (1)

    Transportasi, Pendidikan, Siaran, toilet Publik, dsb.

  • Ide Kebijakan Publik mengandung anggapan ada satu ruang (domain) dalam kehidupan yang bukan private atau murni milik individual, tetapi

    milik bersama atau umum.

    Publik terkait dengan kegiatan manusia yang perlu diatur atau diintervensi.

    Sehingga menimbulkan konflik kepentingan ada kekuasaan Publik danPrivate (Habermans, 1989). Cara memaksimalkan kepentingan individu

    dan sekaligus mempromosikan Kepentingan Publik denganmenggunakan kekuatan pasar.

    KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (2)

    MENINGKAT KAN PASAR

    KEPENTING

    AN INDIVIDU

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Adam Smith (1776), James Mill, Torrens, Mc. Culloch dalam Habermans: gagasan tentang publik sebagai ruang yang bebas dari intervensi

    aktivitas ekonomi dan bisnis. Batas yang jelas antara:

    Sementara Eropa kontonental menanggap ruang publik sebagai ruangyang mencakup dunia perdagangan dan bisnis. Dan ruang dianggap

    jauh lebih luas.

    Dalam pandangan ini Bidang-bidang ruang private meliputi hampirsemua bidang kehidupan social:Pendidikan, Kesehatan,

    Kesejahteraan, perumahan, perencanaan kota, dsb. Hal ini secara

    keseluruhan diatur dengan intervensi regulasi Negara.

    KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (3)

    PUBLIK BISNIS

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Sekalipun Kaynesian berpendapat lebih banyak menjadi masllahnketimbang memecahkan masalah, sebab sesungguhnya ada infisiblehand

    KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (4)

    Sesudah Perang dunia ke II, gagasanpengambilan kebijakan dilandaskan

    keyakinan bahwa peran Negara adalahmengelola (memanaj) ruang publikberikut

    problema-problemanya dan menanganiaspek-aspek kehidupan social dan ekonomi

    yang tak mampu lagi ditangani olehkekuatan pasar.

    Menjadi kucimasuk

    perkembanganproses kebijakan

    danpengambilan

    keputusan publikyang sekaranglebih dikenal.

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (5)

    Hayek & Friedman menggunakan kebijakan publik untuk

    mengungkapkan Kepentingan Publik

    Woodrow Wilson, merumuskan Birokrasi sebagai pembela

    Kepentingan Publik

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Endang Wirjatmi Trilestari

    KARAKTERISTIK BARANG

    PUBLIC GOODS PRIVATE GOODS

    NON EXCLUSIVE EXCLUSIVE

    NON DIVISIBLE DIVISIBLE

    NON RIVALNESS RIVALNESS

    Kebijakan Publik

  • Endang Wirjatmi Trilestari

    KONSEP BARANG LAYANAN

    SAVAS (1987):

    1. Barang yang digunakan untuk memenuhi kepentingan individu dan bersifat privat (privat goods)

    2. Barang yang dikonsumsi bersama-sama, dan bila menggunakan barang tersebut harus membayar (toll goods)

    3. Barang yang digunakan/dikonsumsi bersama/ kolektif secara terus menerus dan sulit diukur penggunaannya secara individu dan penyediaannya tidak dapat dilakukan melalui pasar,sehingga dibayar melalui pajak (collective goods)

    4. Barang yang memunyai karateristik penggunanya tidak mau membayar, dan digunakan secara bersama serta kepemilikan dimiliki secara umum. Tidak ada yag au menyediakan barang tersebut(common pool goods).

    Kebijakan Publik

  • Administrasi publik Denhard

    Mengajak kembali untukmemperhatikan kebutuhan

    masyarakat yang menyerukan adanya nilai

    demokrasi, kewarganegaraan, dan

    layanan untuk kepentinganmasyarakat sebagai dasar

    normatif dalam bidangadministrasi publik

    menyediakan kerangkakerja untuk mengatur

    ide-ide tentang prinsip-prinsip, memberi

    mereka nama, bentuk, dan suara yang kurang

    dipercaya lagi

    penegasan..

    ke memajukanmartabat dan nilaipelayanan publik,

    dan

    menegaskan kembalinilai-nilai demokrasi,

    kewarganegaraan, dankepentingan umumsebagai nilai-nilai

    unggul ilmupemerintahan

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • "demokrasi" dan "warga diharapkan menjadi lebih umum dan "kebanggaan" dalam perilaku pemerintahan dibandingkan "pasar" dan

    "kompetisi" dan "pelanggan.

    Semangat masyarakat dalam pelayanan publik sangat kuat, bahkan melebihi pegawai pemerintah. Warga juga ingin dianggap sebagai

    pelayan publik, dan dapat berkontribusi. Namun kemampuan mereka terbatas, karena dibatasinya peran kewarganegaraan.

    Denhard menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjalankan Negara seperti bisnis, sehrusnya menjlankan Negara seperti demokrasi,

    baik para pejabat politik maupun pejabat pemerintah.

    Mereka harus belajar keterampilan baru dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, mau mengakui dan menerima kompleksitas

    tantangan yang mereka hadapi.

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • The Old Public Administration Wilson mengakui bahwa tugas administrasi publik semakin meningkat, oleh

    karenanya disarankan dijalankan seperti bisnis. "bidang administrasi adalah

    bidang bisnis. Untuk mengikuti model bisnis, Wilson menyarankan, Pemerintah harus menetapkan otoritas eksekutif, mengendalikan dasarnya

    organisasi hierarkis dan memiliki tujuan dan dapat dicapai seefisien

    mungkin.

    Pemegang kekuasaan diharapkan bertindak netral dan professional. Administrasi di luar politik.

    Dua ide Wilson, yaitu:

    Pertama, adalah perbedaan antara politik ( pembuat kebijakan ) danadministrasi , dengan ide-ide terkait akuntabilitas kepada pemimpin terpilih

    dan kompetensi netral pada bagian administrator.

    Kedua, ada kekhawatiran untuk menciptakan struktur dan strategipengelolaan administrasi yang mengizinkan publik untuk bertindak dengan

    cara yang paling efisien mungkin

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PRAKTIK

    Berawal dari adanya beragam persepsi mengenai public administration.

    Administrasi publik (public administration) dipersepsikan sebagai

    administration of public, menunjukkan peranan pemerintah sebagai agen/aktor tunggal (regulator) dalam mengambil setiap tindakan/kebijakan bagi

    kepentingan masyarakat.

    administration for public bermakna fungsi pemerintah sebagai penyedialayanan publik (services provider).

    administration by public bermakna lebih berorientasi padapemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada terciptanya kemandirian

    dan kemampuan masyarakat.

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PENTINGNYA BIROKRASI

    Eisenstaadt (1965), Albrow (1970), Etzioni & Halevy (1985), Blau & Meyer (1987), Dowding (1995), dan Frederickson (1999): Sejak masyarakat modern mengalami diferensiasisosial dalam kehidupan bermasyarakat, peningkatanmoneterisasi ekonomi, munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan kompleksitas persoalandalam masyarakat, serta adanya demokratisasi danmodernisasi sosial-ekonomi, memungkinkan timbulnyamasalah administratif yang semakin kompleks, dan dalamkonteks itu pula kemudian muncul birokrasi sebagaitanggapan terhadap kebutuhan jaman.

    Kata lain: suatu struktur birokrasi muncul karenaadanya fungsi-fungsi yang harus ditangani, yaitu fungsiteknis-administratif untuk mengkoordinasikan berbagaiunsur yang makin lama makin kompleks dalam proses

    penyelenggaraan negaraKebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PENTINGNYA BIROKRASI

    JADI semakin kompleks persoalan dalam masyarakatmodern, peran birokrasi dapat dikatakan semakin

    penting (BUKAN DOMINAN)

    BIROKRASI ADA UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT MODERN. Hal itu dipertegas oleh pandangan kaum Pluralis,

    yang menyatakan bahwa birokrasi sebagai salah satuelemen negara yang merupakan bagian terdepan, yang

    menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang dibebankan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang

    ditetapkan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. KaumPluralis adalah para cendekiawan yang lahir hampir

    bersamaan dengan gelombang pencerahan (aufklarung) yang melanda daratan Eropa. Mereka itu antara lain : Marthin Luther, John Locke, Montesquieau, dan Jean

    Jacques Rousseau (dalam Hariandja, 2003)Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

    NON PROFIT (1)

    SEKTOR PUBLIK

    Kompleks dan mengembang

    tugas-tugas mendua (ambigu)

    Banyak Prolem dalamimplementasi Keputusan

    Memanfaatkan lebih banyakorang dengan motivasi yang

    beragam

    Lebih banyak memperhatikanusaha mempertahankan peluang

    dan kapasitas

    SEKTOR NON PROFIT

    Tidak Megejar Keuntungan

    Cendenrung menjadiorganisasi Pelayan

    Ada batasan yang lebihbesar dalam dan strategi

    yang mereka susun

    Tergantung kepada kienuntuk mendapatsumberdaya finansialnya

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

    NON PROFIT(2)

    SEKTOR PUBLIK

    Lebih banyak memperhatikankompensasi dan kegagalan pasar

    Banyak aktfitas yang mengandung signifikansi simbolik

    Lebih ketat menjaga standarkomitmen dan legalitas

    Berpeluang besar untukmerespon isu-isu keadilan dankejujuran (fairness)

    SEKTOR NON PROFIT

    Lebih didominasi olehkelompok professional

    Akuntabilitasnya berbedadengan akuntabilitas

    organisasi prifat

    Manajemen puncak tidakpunya tanggung jawab

    dan imbalan yang sama

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR

    NON PROFIT(3)

    SEKTOR PUBLIK

    Beroperasi demi kepentingan publik

    Mempertahankan level dukungan publik, miniman di

    ayas level yang dibutuhkan

    oleh industry swasta

    SEKTOR NON PROFIT

    Organisasi Sektor Publikbertnggung jawab

    kepada elektorat dan

    proses politik.

    Tradisi kontrolmanajemen kurang.

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • KEBIJAKAN PUBLIK

    Kebijakan bukan merupakan istilah yang pasti (Heclo; 1972)

    Makna modern kebijakan seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administration (Wilson 1887)

    Hogwood dan Gunn (1984) menyebut 10penggunaan istilah kebijakandalam pengertian modern, yaitu sebagai:

    label untuksebuahbidang

    aktivitas,

    ekspresitujuanumumatau

    aktivitasNegara

    yang diharap

    kan

    Proposal spesifik

    Keputusanpemerin

    tah

    Otorisasi formal

    Sebuah program

    Output,hasil

    (outcome)

    Teori dan model

    Sebagai proses

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Karakteristik Ilmu Kebijakan

    Multi-disiplin

    Pemecahan masalah

    normatif

    Ilmu kebijakan memiliki tiga karakteristik

    yang berbeda yang membedakannya

    dari disiplin lain, (Harold Lasswell) yaitu:

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • KEBIJAKAN PUBLIK

    Kata kebijakan (policy) umumnya dipakai untukmenunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dlam

    kehidupan organisasi private Kebijakan bebas darikonotasi yang dicakup dalam kata politis (political)

    yang sering kali diyakini mengandung makna

    Keberpihakan dalam korupsi (laswell 1951b:5)

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Defining Public Policy

    a set of inter-related decisions taken by a political

    actor or group of actors concerning the selection of

    goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in

    principle, be within the power of those actors to achieve

    (Jenkins, 1978))

    Ke

    bija

    ka

    n

    Pu

    blik

    En

    da

    ng

    Wirja

    tmi Trile

    stari

  • Conceptualizing Public Policy

    Policy is a special kind of response, the central ordering element of which is an

    explicit statement of intent regarding future actions.

    The policy response concept denotes what the agencies do in responding to environmental and structural stimuli. This concept is subdivided into

    policy statements, policy actions, and policy results

    Ke

    bija

    ka

    n

    Pu

    blik

    En

    da

    ng

    Wirja

    tmi Trile

    stari

  • Conceptualizing Public Policy

    a policy statement is the intent of the government to do something about some

    issue

    a policy action is what an agency does to accomplish the goals identified in the

    statement

    a policy result is what happens in the environment (or, less importantly, in the

    structure) following the agencys efforts to achieve the goal identified in the statements.

    Ke

    bija

    ka

    n

    Pu

    blik

    En

    da

    ng

    Wirja

    tmi Trile

    stari

  • ANALISIS DAN PROSES KEBIJAKAN

    1. Analisis determinasiKebijakan: Cara

    pembuatankebijakan: Mengapa, Kapan: untuk siapakebijakan itu dibuat

    2. Analisis Isi Kebijakan: Deskripsitentang kebijakan

    tertentu bagaimanaperkembangan

    dalam hubungandengan kebijakan

    sebelumnya

    3. Monitoring danEvaluasi Kebijakan:

    Advokasi danInfprmasi untuk

    kebijakan

    4. Informasi UntukKebijaka

    5. AdvokasiKebijakan

    Analisis

    Kebijakan

    Analisis untuk

    Kebijakan

    Diadabtasi dari Gordon, et.al (1977)

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PARADIGMA PENELITIAN

    Guba mengembangkan 4 Paradigma Utama yang dipakai dalam Penelitian Sosial:

    Positivisme

    Post-Positivisme

    Teori Kritis

    Konstruktivisme

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PARADIGMA PENELITIAN (1)

    Positivisme:

    1. Realita eksis dan diatur oleh hokum sebab akibat yang bisa diketahui

    2. Penelitian bisa bebas nilai (free of value)

    3. Hiporesis dapat diuji secara empiris

    Post-Positivisme:

    1. Realita eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau dijelaskan secara

    menyeluruh (ada multisiplitas sebab akibat)

    2. Obyektivitas adalah sesuatu yang iseal, teta[I membutuhkan

    komunitas yang kritis

    3. Post Positivisme merupakan kritik terhadap ekperimentalisme, dan

    menekankan pada pendekatan,teori dan penemuan yang besifat

    kuantitatif

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • PARADIGMA PENELITIAN (2)

    Teori Kritis:

    1. Realita eksis tetapi tidak bisa dipahami atau dijelaskan secara

    menyeluruh. Ada multisiplisitas sebab akibat

    2. Nilai memediasi penelitian

    3. Teori kritis mengajukan usul eliminasi kesadaran semu dan menfasilitasi

    transformaasi dan partisipasi itu.

    Konstruktivisme:

    1. Realita eksis, sebagai konstruk mental dan relative terhadap siapa

    yang menganutnya.

    2. Pengetahuan Pihak yang mengetahui adalah bagian dari entitas

    subyektif yang sama. Temuan adalah hasil dari interaksi keduanya.

    3. Konstruktiviame: mengidentifikasi, membandingkan dan

    mendiskripsikan berbagai konstruksi yang eksis (Hermeneutikal dan

    dialektikal).

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

    Evaluasi

    Identifikasi/Respon/ solusi/

    alternatif Evaluasi Opsi

    Seleksi OpsiKebijakan

    Implementasi

    SIKLUS HUDUP KEBIJAKAN

    DEFINISI PROBLEM

  • Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • Indicators for Policy Action

    1) Rhetorical attention (attention given to specific programs and agencies) [i.e. paragraph/page counts of testimony presented by agency personnel at hearings, agency reports, administrators

    speeches, etc.]

    2) Planning actions [number of formal plans announced by agency]

    3) Acquisitive Actions [number of authorization statutes & amendments enacted; # of executive orders, department

    delegations, amount of appropriations, new personnel granted, acquisition of physical resources]

    4) Implementing actions [ disbursal of resources: expenditures, grants, loans, personnel assigned; directives issued, directives

    enforced (cases); information collected and disseminated by agency; contractual relations entered into, etc.]

    Ke

    bija

    ka

    n

    Pu

    blik

    En

    da

    ng

    Wirja

    tmi Trile

    stari

  • Ke

    bija

    ka

    n

    Pu

    blik

    En

    da

    ng

    Wirja

    tmi Trile

    stari

  • PERBANDINGAN KONSEP DAN TEORI DALAM

    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

    KAPAN TIMBULNYA MASALAH

    DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN?

    TERJADI KETIDAKSESUAIAN

    ANTARA APA YG

    DIHARAPKAN DARI

    KEBIJAKAN DENGAN APA YG

    TERJADI DARI PELAKSANAAN

    KEBIJAKAN

    IMPLEMENTATION GAPKebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

    MENURUT GUNN DAN HOGWOOD

    NON

    IMPLEMENTATION

    Kebijakan tidak dilaksanakan secara efektif.

    Sebabnya : (1) kebijakan tidak

    dilaksanakan sesuai dengan rencana; (2)

    pihak pelaksana tidak mampu

    bekerjasama; (3) Tidak menguasai

    permasalahan; (4). Permasalahan di luar

    jangkauan kewenangan

    UNSUCCESFUL

    IMPLEMENTATION

    kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan

    rencana, namun dalam pelaksanaan terjadi

    hal-hal diluar kehendak pelaksana, seperti

    adanya pergantian kekuasaan, bencana

    alam, dsbnya, sehingga akibat atau dampak

    yg diharapkan belum terwujudkan

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

    Kegagalan implementasi dapat terjadi karena:

    Pelaksanaannya jelek (bad execution): PenanganKemacetan lalu lintas Di Jakarta

    Kebijakan sendiri memang jelek (bad policy) :Kebijakan kenaikan harga BBM pada saat krisisekonomi, Kebijakan Tera/Tera ulang

    Kebijakan itu bernasib jelek (bad luck policy):Kebijakan PP No.37/2006, Kebijakan Mobnas,Kebijakan Kedirgantaraan (pesawat)

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • FAKTOR PENGHAMBAT/KEBERHASILAN IMPLEMENTASI

    KEBIJAKAN (Gow dan Morss, dalam Turner dan Hulme:

    1997), dan Williams (1971)Hambatan politik, ekonomilingkunganKelemahan institusiKetidakmampuan SDM di bidang

    teknis dan administratif

    Kekurangan dalam bantuan teknis

    Kurangnya desentralisasi dan partisipasi

    Pengaturan waktuSistem informasi yang kurang

    mendukung

    Perbedaaan agenda tujuan antar

    aktor pelaksanaDukungan yg berkesinambungan

    Implementation Capacity

    Implementation Capacity

    Hambatan politik, ekonomiKelemahan institusi pelaksanaKetidakmampuan SDM di bidang

    teknis dan administratif

    Kekurangan dalam bantuan teknisKurangnya desentralisasi dan

    partisipasi

    Pengaturan waktu yg tidak tepatSistem informasi yang kurang

    mendukung

    Perbedaaan agenda tujuan antar aktor pelaksana

    Dukungan yg tdk berkesinambungan

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • MODEL SMITH (1977)

    POLICY

    MAKING

    PROCESS

    IMPLEMENTING

    ORGANIZATIONTARGET GROUP

    IDEALIZED POLICY

    ENVIRONMENTAL FACTORS

    TENSIONS

    TRANSACTIONS

    INSTITUTIONSFEEDBACK Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • URAIAN (LANJUTAN SMITH)

    Kempat variabel bukan variabel yang independen (mandiri), tetapi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehinggakecenderungan terjadinya ketegangan/konflikmemungkinkan timbulnya Institusi lain untuk mewujudkan

    tujuan dan sasaran dari kebijakan dan/atau menjadi

    feedback bagi proses formulasi kebijakan

    Faktor-faktor tersebut:

    1. Idealized Policy

    2. Kelompok sasaran

    3. Organisasi Pelaksana / Birokrasi Pemerintah

    4. Faktor lingkungan: budaya,sosial, ekonomi, politik

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • GEORGE EDWARDS III (1980)

    BUREAUCRATIC

    STRUCTURE

    RESOURCES

    COMMUNICA-

    TIONS

    DISPOSITIONS

    IMPLEMENTATION

    PERFORMANCE

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • URAIAN (LANJUTAN EDWARDS III)

    VARIABEL 1. KOMUNIKASI

    Implementor harus mengetahui apa yang harusdilakukannya terkait dengan kebijakan (tujuan dansasaran kebijakan).

    Kelompok sasaran (target group) harusmengetahui tujuan dan sasaran suatu kebijakan.

    Akibat : terjadi RESISTENSI dari kelompok sasaran

    Contoh: keberhasilan Intensifikasi pajak akan berhasilapabila stakeholder memahami funsi danpenggunaan pajak secara transparent, melaluiberbagai media.

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • URAIAN (LANJUTAN EDWARDS III)VARIABEL 2 . SUMBER DAYA

    Sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan sumber

    daya finansial . Contoh: kebijakan IDT

    VARIABEL 3. DISPOSISI

    Disposisi terkait: watak dan karakteristik yang dimiliki

    implementor: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

    sama dengan policy makers : ok

    berbeda dg policy makers : tidak efektif dan bisa gagal

    contoh: banyak kasus korupsi dalam kebijakan/ program-

    program pembangunan ekonomi

    VARIABEL 4. STRUKTUR BIROKRASI

    Struktur birokrasi yang panjang dapat menimbulkan

    LEMAHNYA CONTROL dan menimbulkan RED-TAPE SOP

    (standard operating procedure).Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari

  • MODEL MERILE GRINDLE (1980)

    A. CONTENT OF POLICY1. INTEREST AFFECTED2. TYPE OF BENEFITS3.EXTED OF CHANGE ENVISIONED4.SITE OF DECISION MAKING5.PROGRAM IMPLEMENTORS6.RESOURCES COMMITTED

    B. CONTEXT OF IMPLEMENTATIONS

    1. POWER, INTEREST, AND STRATEGIES OF ACTORS INVOLVED

    2. INTITUTIONS AND REGIME CHARACTERISTICS

    3. COMPLIANCE AND RESPONSIVENESS

    A. IMPACT ON INDIVIDUALS AND

    GROUPS

    B. CHANGE AND ITS

    ACCEPTANCE

    ACTIONS

    PROGRAMS

    AND

    INDIVIDUAL

    PROJECTS

    DESIGNED

    AND

    FUNDED

    POLICY GOALS

    GOALSARCHIEVED?

    PROGRAM DELIVERES DESIGNED

    ?

    FORMULATION POLICY IMPLEMENTING ACTIVITIES

    INFLUENCE BY:OUTCOMES

    MEASURING SUCCES

    Kebijakan PublikEndang Wirjatmi Trilestari