JURNAL ILMIAH

IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA

MATARAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA

MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PASAR RAKYAT,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

SURYANINGTYAS PUTRI

D1A015256

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Pembimbing

IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO SWALAYAN

DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

KOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Oleh :

SURYANINGTYAS PUTRI

D1A015256

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO SWALAYAN

DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

KOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

SURYANINGTYAS PUTRI

NIM D1A015256

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai implementasi pengaturan penataan toko swalayan oleh Pemerintah Kota

Mataram berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2015, yang merupakan penelitian

empiris dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan lapangan. Hasil

penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan penataan toko

swalayan oleh Pemerintah Kota Mataram didasarkan pada Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan. Maksud pengaturan toko swalayan dalam Peraturan Daerah ini

adalah penataan toko swalayan yang meliputi pemberian izin, pengawasan dan

pengendalian toko swalayan. Tujuan penataan toko swalayan adalah untuk

menjamin keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota

Mataram. Kondisi yang terjadi di lapangan, menggambarkan kurang optimalnya

penataan toko swalayan di Kota Mataram sebagaimana diamanatkan oleh Perda.

Kata Kunci : Toko Swalayan, Penataan, Implementasi

IMPLEMENTATION OF THE SUPERMARKET ARRANGEMENT BY

THE MATARAM CITY GOVERNMENT IS BASED ON THE CITY OF

MATARAM REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2015

CO CE G EO E’ ET O G CE TE

SUPERMARKETS

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding to the public regarding the

implementation of a supermarket arrangement by the Mataram City Government

based on Perda No. 9 of 2015, which is an empirical study with a library

approach and a field approach. The results of the research and discussion show

that the arrangement of the supermarket arrangement by the Mataram City

Government is based on the City of Mataram Regional Regulation Number 9 of

2015 concerning People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. The

purpose of setting up supermarkets in this Regional Regulation is the

arrangement of supermarkets which include licensing, supervision and control of

supermarkets. The purpose of structuring a supermarket is to ensure the balance

of the growth of micro, small and medium enterprises in the city of Mataram. Conditions that occur in the field, illustrate the lack of optimal arrangement of

supermarkets in the city of Mataram as mandated by the Regional Regulation.

Keyword : Supermarket, Arrangement, Implementation

i

I. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip otonomi seluas-luasnya, mengandung makna daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di

luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut,

daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai

daerah otonom, mempunyai wewenang yang luas untuk melakukan berbagai

aktivitas yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sebagai upaya

untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Kehadiran suatu PERDA merupakan perwujudan dari urusan otonomi

daerah sebagaimana halnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang

bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan dan keteraturan mengenai penempatan

aktivitas dunia usaha dalam klaster tertentu. Kebijakan pembangunan dan

perizinannya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para

pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil yang

berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada pusat

perbelanjaan dan toko swalayan.

Selain itu, keberadaan Toko Swalayan merupakan upaya membuka

kesempatan (hak) bagi masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan untuk

melaksanakan usaha tertentu guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan

masyarakat di Kota Mataram. Melalui penerapan kebijakan pembangunan dan

ii

perizinan pendirian untuk usaha Toko Swalayan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang dan pelaku usaha, baik

dengan skala modal besar maupun skala modal kecil yang berdampak pada

pertumbuhan jumlah pelaku usaha pada Toko Swalayan terutama yang dikelola

oleh sektor swasta.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana

implementasi pengaturan pentaan toko swalayan oleh Pemerintah Kota Mataram

berdasarkan Perda No. 9 tahun 2015 serta permasalahan yang dihadapi dihadapi

dalam penataan toko swalayan dan upaya penyelesaiannya. Tujuan dan manfaat

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai

implementasi pengaturan penataan toko swalayan oleh Pemerintah Kota Mataram

berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2015 dan untuk mengetahui tentang permasalahan

yang dihadapi dalam penataan toko swalayan dan upaya penyelesaiannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan metode pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (Library Approach) dan

pendekatan lapangan (Field Approach). Sedangkan jenis dan sumber bahan

hukum data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun

analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif kualitatif.

iii

II. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penataan Toko Swalayan Oleh Pemerintah Kota Mataram

berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian

otonomi luas kepada daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah sesungguhnya adalah memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang

berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu,

penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagai wujud kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam penataan

toko swalayan, maka Pemerintah Kabupaten Kota mengeluarkan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda ini dimaksudkan untuk menjamin

keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota

Mataram.

iv

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dikeluarkan untuk

menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/l2/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan daerah ini secara umum mengatur mengenai penataan toko

swalayan yang meliputi pemberian izin, pengawasan dan pengendalian toko

swalayan di Kota Mataram.

Dalam pelaksanaan suatu Perda membutuhkan setidaknya tiga

tingkatan institusi yang saling terkait. Broomley1, membagi tiga tingkatan

tersebut antara lain tingkat penyusunan kebijakan (policy level), tingkat

organisasi (organizational level) dan tingkat operasional (operational level).

Pada tingkatan kebijakan, pernyataan umum dibahas dan diformulasikan

oleh lembaga legislatif. Pada tingkat organisasi, kekuasaan dipegang oleh

lembaga eksekutif dan selanjutnya pada tingkatan operasional merupakan

tingkat teknis dalam operasionalisasi suatu kebijakan. Dalam tingkat

operasional biasanya tergabung dalam instansi atau lembaga formal yang

ditunjuk sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Disinilah tujuan atau

1R.N. Dwidjowijoto, Public Policy, (Jakarta: Efek Media Komputindo, 2008), hal. 45.

v

outcome yang diharapkan dari suatu kebijakan berperan penting karena

bersentuhan langsung dengan target groups.2

Keberadaan toko swalayan di Kota memberikan alternatif baru bagi

masyarakat untuk berbelanja. Tempat yang strategis, dekat dengan

penduduk sekitar serta kemudahan transportasi membuat toko swalayan

cepat dikenal oleh masyarakat Kota Mataram. Diketahui jumlah toko

swalayan di Kota Mataram sampai awal tahun 2019 jumlahnya sekitar 218

buah. Toko swalayan-toko swalayan tersebut tersebar di enam kecamatan di

Kota Mataram, yakni Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan,

Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Selaparang dan

Kecamatan Sandubaya.

2Ibid.

vi

Tabel 1

Jumlah Toko Swalayan di Kota Mataram

No

.

Nama

Toko

Jumla

h Matara

m

Cakraneg

ara

Ampen

an

Sekarbe

la

Selapara

ng

Sanduba

ya

1. Alfamart 12 11 9 9 9 10 60

2. Indomar

et 10 10 8 11 8 8 55

3. Mini

Mart 2 1 - - 1 1 5

4. J Mart 2 1 1 1 2 1 8

5. Niaga 1 1 - - 1 - 3

6. Giant 1 - - - - - 1

7. Hero - 1 - - - - 1

8. Carrefou

r - 1 - - - - 1

9. Hyperm

art 1 - - - - - 1

10

. MGM - 1 - - - - 1

11

. Ruby - 1 - - - - 1

12

.

Dan lain

sebagain

ya

14 17 13 12 10 13 79

Total 43 45 33 33 31 33 218

Sumber data : Dinas Perdagangan Kota Mataram

Keberadaan toko swalayan yang telah menjamur di sejumlah

wilayah seperti halnya di Kota Mataram, menunjukkan dampak positif dan

negatif. Dampak positifnya menunjukkan kemajuan sistem perdagangan dari

tradisional ke modern, akan tetapi jika dilihat dari dampak negatif sistem

perdagangan tersebut membuat para pedagang tradisional lemah dalam

persaingan bisnis. Selain nyaman, barang-barang yang dijual di Toko

Swalayan relatif lebih murah dan pelayanan yang lebih baik dari pasar

tradisional. Perbedaan mendasar antara toko tradisional dengan Toko

Swalayan ada dalam pelayanan, bentuk gerai, dan tingkat kenyamanan. Oleh

vii

sebab itu, Toko Swalayan haruslah menyediakan produk dalam berbagai

jenis, merek, dan ukuran.

Dengan tersedianya keanekaragaman produk dan jasa yang

dibutuhkan dan diinginkan konsumen, maka dapat meningkatkan volume

penjualan. Meningkatnya jumlah pasar modern di Kota Mataram memicu

masyarakat berbelanja di pasar modern, karena alasan praktis, bersih dan

efisien, maupun karena alasan gengsi dan gaya hidup. Sebuah Toko

Swalayan haruslah menjual segala macam barang yang dibutuhkan dalam

kehidupan sehari-hari, namun tidaklah selengkap sebuah supermarket. Toko

Swalayan hanya menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil

sendiri barang apa saja yang dibutuhkan. Jadi, konsep usaha Toko Swalayan

ini pada intinya murah, cepat, nyaman dan aman, sehingga konsumen tidak

perlu berpikir untuk masuk dan berbelanja di Toko Swalayan, karena sudah

pasti mendapatkan pelayanan yang baik, juga kenyamanan dalam

berbelanja.3

Pemerintah Kota Mataram mempunyai kewenangan dalam

penataan Toko Swalayan berdasarkan beberapa peraturan perundang-

undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

3Terri Loki, “Konsep Toko Swalayan yang Berkembang Sekarang Ini”, http://forum.liputan6.com.,

diakses tanggal 12 Januari 2019.

viii

2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota

Mataram.

Penataan Toko Swalayan di Kota Mataram dalam Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan di Kota Mataram ialah untuk terjaminnya keseimbangan

pertumbuhannya dengan pasar tradisional dan usaha mikro kecil dan

menengah, sehingga dapat mencegah praktik usaha yang tidak sehat. Pada

kenyataannya, keberlangsungan pasar tradisional di Kota Mataram, semakin

hari semakin berada pada ambang gulung tikar. Pernyataan tersebut sangat

beralasan melihat fenomena saat ini, dimana pendirian pusat perbelanjaan

dan pasar modern berada dekat dengan keberadaan pasar tradisional,

sehingga Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan tanggung jawabnya,

dalam melindungi pasar tradisional harus didukung oleh suatu aturan yang

mengikat setiap masyarakat agar patuh.

Berdasarkan hasil pengamatan penyusun, beberapa ketentuan

tersebut pada pelaksanaannya masih dilanggar oleh penyelenggara Toko

Swalayan di Kota Mataram. Beberapa ketentuan yang dilanggar, antara lain

:

1. Masih ada penyelenggara kegiatan usaha Toko Swalayan yang tidak

memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

2. Pendirian dan/atau pengusahaan Toko Swalayan tidak

mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang

ix

telah ada sebelumnya, dimana masih adanya Toko Swalayan yang

berdekatan dengan pasar tradisional dan Toko Swalayan lainnya;

3. Pada umumnya Toko Swalayan tidak melaksanakan kemitraan dengan

usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kerjasama pemasaran, dimana

barang-barang yang dijual di Toko Swalayan rata-rata merupakan hasil

produksi dari perusahaan besar sebagai mitra Toko Swalayan;

4. Masih ada Toko Swalayan yang berada di permukiman penduduk;

5. Adanya Toko Swalayan yang berada di persimpangan jalan, belokan dan

jembatan;

6. Banyaknya Toko Swalayan yang menggunakan tenaga kerja bukan dari

warga sekitar lingkungan Toko Swalayan;

7. Adanya Toko Swalayan yang buka selama 24 jam;

8. Masih ada Toko Swalayan yang menjual barang yang sudah

kadaluwarsa;

9. Masih ada Toko Swalayan yang menyediakan tempat makan dan minum,

bahkan menyediakan makanan olahan.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan, dimana pusat

perbelanjaan dan toko modern yang hampir mengisi sudut-sudut Kota

Mataram, menurut penyusun, hal tersebut terjadi karena para SKPD yang

terlibat dalam pemberian izin pembangunan pasar dan toko modern tidak

mengetahui konsep yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang merupakan payung hukum utama

x

dalam memberikan izin kepada pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan

toko modern untuk berdiri.

Menurut penyusun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para

SKPD yang bertugas dalam keluarnya izin pembangunan pusat Toko

Swalayan hanya bekerja menurut aturan dinas masing-masing, sehingga

bisa dilihat bahwa saat ini izin pendirian Toko Swalayan sangat mudah

prosesnya.

Ketidakpahaman dari lembaga formal dalam menjalankan konsep

dari Perda membuat aturan tersebut hanya menjadi aturan belaka.

Kepatuhan dan daya tanggap yang kurang, semakin diperparah dengan

karakteristik pemerintah yang lebih berpihak ke arah developmentalism

dan modernisasi. Ukuran kemajuan suatu kota diukur dari seberapa banyak

pembangunan yang bersimbolkan modernitas berlangsung. Pemerintah

dengan obsesinya menjadikan Kota Mataram sebagai kota termaju di

Indonesia direspon positif oleh pengusaha dengan membangun setiap

jengkal kota dengan pasar modern. Keberpihakan pemerintah daerah yang

tidak berimbang kepada pasar tradisional menyebabkan konsep Perda

hanya menjadi aturan formal belaka yang tidak dijalankan.

2. Permasalahan yang dihadapi dalam penataan toko swalayan di Kota Mataram

dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut

Permasalahan yang dihadapi dalam penataan toko swalayan di Kota

Mataram, yaitu permasalahan dari aspek regulasi, permasalahan dari aspek

xi

pelaksanaan, pelaku usaha yang kurang kooperatif, kurangnya koordinasi dari

instansi yang melakukan pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum.

Upaya penyelesaian dengan adanya permasalahan terhadap penataan

toko swalayan di Kota Mataram, meliputi dibuat peraturan daerah yang

khusus mengatur tentang bentuk pengawasan dan pengendalian yang jelas,

sehingga dapat menjadi pedoman bagi SKPD yang melakukan pengawasan,

meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan

yang dilakukan oleh SKPD terkait, harus ditumbuhkan kesadaran dari pihak

pengelola, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan

penataan dan pembinaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha,

pemerintah daerah harus membentuk tim koordinasi yang anggotanya terdiri

dari beberapa SKPD dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perdagangan, tata bangunan, tata ruang, perizinan, dan ketertiban, dan

pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada

penyelenggara toko swalayan.

xii

III. PENUTUP

1. Implementasi penataan toko swalayan oleh Pemerintah Kota Mataram

didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Maksud

pengaturan toko swalayan dalam Peraturan Daerah ini adalah penataan toko

swalayan yang meliputi pemberian izin, pengawasan dan pengendalian toko

swalayan. Tujuan penataan toko swalayan adalah untuk menjamin

keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota

Mataram. Kondisi yang terjadi di lapangan, menggambarkan kurang

optimalnya penataan toko swalayan di Kota Mataram sebagaimana

diamanatkan oleh Perda;

2. Permasalahan yang dihadapi dalam penataan toko swalayan di Kota Mataram,

yaitu permasalahan dari aspek regulasi, permasalahan dari aspek pelaksanaan,

pelaku usaha yang kurang kooperatif, kurangnya koordinasi dari instansi yang

melakukan pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya

penyelesaian dengan adanya permasalahan terhadap penataan toko swalayan

di Kota Mataram, meliputi dibuat peraturan daerah yang khusus mengatur

tentang bentuk pengawasan dan pengendalian yang jelas, sehingga dapat

menjadi pedoman bagi SKPD yang melakukan pengawasan, meningkatkan

dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

oleh SKPD terkait, harus ditumbuhkan kesadaran dari pihak pengelola, bahwa

pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan dan

pembinaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah

xiii

daerah harus membentuk tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari

beberapa SKPD dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perdagangan, tata bangunan, tata ruang, perizinan, dan ketertiban, dan

pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada

penyelenggara toko swalayan.

DARTAR PUSTAKA

Buku

Dwidjowijoto, R.N. Public Policy. Jakarta: Efek Media Komputindo, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_______. Undang-Undang tentang Penataan Ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007.

_______. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23

Tahun 2014.

_______. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 9

Tahun 2015.

_______. Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. PP Nomor 38 Tahun 2007.

_______. Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres Nomor 112 Tahun 2007.

_______. Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Mataram. Perda Nomor 9 Tahun 2015.

Internet

http://forum.liputan6.com/konsep-toko-swalayan-yang-berkembang-sekarang-

ini.html